PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBERANTASAN KORUPSI
Presentasi oleh:
Sarwono Sutikno, Dr.Eng.,CISA,CISSP,CISM,CSX-F
Penasihat KPK 2018-2021
di Bung Hatta Anti Corruption Award – Universitas Muhammadiyah Tanggerang, Rabu 5 Sept 2018
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBERANTASAN KORUPSI
Presentasi oleh:
Sarwono Sutikno, Dr.Eng.,CISA,CISSP,CISM,CSX-F
Penasihat KPK 2018-2021
di Bung Hatta Anti Corruption Award – Universitas Muhammadiyah Tanggerang, Rabu 5 Sept 2018
Dalam jangka panjang keberhasilan penanggulangan dan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada aspek penegakan hukum (law enforcement) belaka, namun juga ditentukan oleh aspek pendidikan.
Korupsi dan Pendidikan Anti Korupsi Fenti Anita SariFenti Anita Sari
3 (tiga) tiang penyangga korupsi, yaitu:
1. Tekanan (preesure)
Tekanan seperti mengikuti gaya hidup modern, kerugian materi atau uang, terbelit hutang, akan menyebabkan seseorang berbuat curang atau korupsi.
2. Kesempatan (opportunity)
Orang yang memiliki kedudukan, jabatan, pangkat, dan pendidikan yang lebih tinggi biasanya memiliki kesempatan untuk berbuat korupsi.
3. Rasionalisasi (rationalize)
Orang yang memiliki otoritas untuk mengendalikan kegiatan serta mengetahui kelemahan di lingkungan departemen, kantor, dan pekerjaannya, sehingga mereka dapat memanipulasi yang menyebabkan pihak lain tidak tahu bahwa mereka telah melakukan korupsi.
Albrecht dan Chad O. Albrecht menyebut tiga penyangga kecurangan yang mampu mendorong seseorang bertindak korupsi sebagai segitiga kecurangan
Segala bentuk pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dinamakan gratifikasi. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mereka berkewajiban untuk menolak setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Apabila karena kondisi tertentu tidak bisa menolak, maka melaporkan penerimaan tersebut kepada KPK merupakan upaya kedua untuk membebaskan dari ancaman hukuman.
Korupsi adalah masalah serius di banyak negara-negara Asia; Perkembangan tindak pidana korupsi sudah begitu meluas dalam masyarakat; Pemberantasan korupsi telah menjadi strategi terpenting untuk mewujudkan kesejahteraan dan memperkuat demokrasi; Perang melawan korupsi, bukan hanya tugas penegak hukum, tapi menjadi agenda bersama; https://catatanbaihaqi.blogspot.com
Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak merupakan sebuah bentuk perilaku tidak hanya dimaknai sebagai hubungan seksual biasa tetapi juga merupakan serangan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang menimbulkan perlukaan pada organ seksual, menimbulkan dampak psikologis pada korban dan bahkan menimbulkan luka atau lecet pada organ tubuh lainnya hingga menimbulkan kematian. Agresiftas seksual anak memiliki pola tidak sama dengan orang dewasa, sebagian besar kekerasan seksual yang dilakukan anak, dilakukan secara berkelompok. Eskalasi seksual tidak hanya terjadi di perkotaan tetapi juga di perdesaan bahkan di pedalaman sekalipun. Faktor yang paling dominan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap terjadinya kekerasan seksual adalah paparan pornografi yang dialami oleh anak. Faktor-faktor lain tidak bisa diangap remeh yaitu pengaruh teman sebaya, minimnya pendidikan dalam memanfaatkan bahaya internet pada anak, terbatasnya pengetahuan orang tua dan guru dalam melindungi anakanak dari bahaya internet.
Dalam jangka panjang keberhasilan penanggulangan dan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada aspek penegakan hukum (law enforcement) belaka, namun juga ditentukan oleh aspek pendidikan.
Korupsi dan Pendidikan Anti Korupsi Fenti Anita SariFenti Anita Sari
3 (tiga) tiang penyangga korupsi, yaitu:
1. Tekanan (preesure)
Tekanan seperti mengikuti gaya hidup modern, kerugian materi atau uang, terbelit hutang, akan menyebabkan seseorang berbuat curang atau korupsi.
2. Kesempatan (opportunity)
Orang yang memiliki kedudukan, jabatan, pangkat, dan pendidikan yang lebih tinggi biasanya memiliki kesempatan untuk berbuat korupsi.
3. Rasionalisasi (rationalize)
Orang yang memiliki otoritas untuk mengendalikan kegiatan serta mengetahui kelemahan di lingkungan departemen, kantor, dan pekerjaannya, sehingga mereka dapat memanipulasi yang menyebabkan pihak lain tidak tahu bahwa mereka telah melakukan korupsi.
Albrecht dan Chad O. Albrecht menyebut tiga penyangga kecurangan yang mampu mendorong seseorang bertindak korupsi sebagai segitiga kecurangan
Segala bentuk pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dinamakan gratifikasi. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mereka berkewajiban untuk menolak setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Apabila karena kondisi tertentu tidak bisa menolak, maka melaporkan penerimaan tersebut kepada KPK merupakan upaya kedua untuk membebaskan dari ancaman hukuman.
Korupsi adalah masalah serius di banyak negara-negara Asia; Perkembangan tindak pidana korupsi sudah begitu meluas dalam masyarakat; Pemberantasan korupsi telah menjadi strategi terpenting untuk mewujudkan kesejahteraan dan memperkuat demokrasi; Perang melawan korupsi, bukan hanya tugas penegak hukum, tapi menjadi agenda bersama; https://catatanbaihaqi.blogspot.com
Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak merupakan sebuah bentuk perilaku tidak hanya dimaknai sebagai hubungan seksual biasa tetapi juga merupakan serangan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang menimbulkan perlukaan pada organ seksual, menimbulkan dampak psikologis pada korban dan bahkan menimbulkan luka atau lecet pada organ tubuh lainnya hingga menimbulkan kematian. Agresiftas seksual anak memiliki pola tidak sama dengan orang dewasa, sebagian besar kekerasan seksual yang dilakukan anak, dilakukan secara berkelompok. Eskalasi seksual tidak hanya terjadi di perkotaan tetapi juga di perdesaan bahkan di pedalaman sekalipun. Faktor yang paling dominan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap terjadinya kekerasan seksual adalah paparan pornografi yang dialami oleh anak. Faktor-faktor lain tidak bisa diangap remeh yaitu pengaruh teman sebaya, minimnya pendidikan dalam memanfaatkan bahaya internet pada anak, terbatasnya pengetahuan orang tua dan guru dalam melindungi anakanak dari bahaya internet.
Perilaku adalah aktivitas fisik manusia yang bisa diamati. Munculnya
perilaku berkaitan dengan motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang
mendorong seseorang untuk berperilaku dalam cara tertentu atau
setidaknya mengembangkan kecenderungan untuk berperilaku tertentu
(Kast dan Rosenzweig, 1970: 296). Motivasi dapat didefinisikan
sebagai kekuatan dalam diri individu yang mendorong seseorang untuk
memuaskan kebutuhan dasarnya (Yorks, 1976)
Menurut Robert Klitgaard, pengertian korupsi adalah suatu
tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya
dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status
atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga
dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan
yang menyangkut tingkah laku pribadi. Pengertian korupsi yang
diungkapkan oleh Robert yaitu korupsi dilihat dari perspektif
administrasi negara.
Dalam UU No.31 Tahun 1999, Pengertian korupsi yaitu setiap orang
yang dengan sengaja secara melawan untuk melakukan perbuatan
dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau
perekonomian negara.
Black’s Law Dictionary juga mengungkapkan mengenai Pengertian
Korupsi, Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan
dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak
resmi dengan mempergunakan hak-hak dari pihak lain, yang
secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya
di dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri
atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan juga
hak-hak dari pihak lain.
Perilaku koruptif adalah tindakan seorang individu atau kelompok
dalam menyelewengkan atau menyalahgunakan uang negara
(perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan
pribadi atau orang lain, yang tercermin dalam sikap,tindakan, dan
pengetahuannya
Pengembangan pendidikan tinggi indonesia di era teknologi 4.0Togar Simatupang
Dunia pendidikan tinggi sedang berada dalam perputaran teknologi disruptif dan dituntut untuk menjadi garda terdepan di era digital.
Namun kemampuan pendidikan tinggi untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi mempunyai berbagai macam kendala internal dan eksternal baik yang bersifat kebijakan, pola pikir, kapabilitas, maupun fasilitas.
Perguruan tinggi perlu mengembangkan kemampuan inovasi yang bersifat kolektif dan replikatif supaya mampu menanggapi kebutuhan masyarakat yang telah banyak melakukan kegiatan pembelajaran secara daring.
Berikut ini disampaikan beberapa rekomendasi untuk pengembangan pendidikan tinggi yang mampu beradaptasi dengan cepat dengan kemajuan teknologi dan sekaligus menjaga nilai-nilai karakter bangsa Indonesia.
Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Kasus kekerasan seksual terhadap anak, masih menjadi sebuah fenomena layaknya gunung es. Kondisi ini semakin parah, dengan stigma sosial bahwa kekerasan seksual merupakan sebuah aib, sehingga para korban enggan melapor kepada orang tua dan pihak yang berwajib.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat, kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 yakni sekitar 7.191 kasus
Sedangkan di tahun 2021, dihimpun dari sistem informasi daring perlindungan perempuan dan anak hingga 3 Juni, terdapat 1.902 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
Tentunya, kondisi ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah. Orang tua harus bisa lebih peka, dalam mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual. Upaya-upaya pencegahan juga harus dilakukan semua pihak, mulai dari orang tua, jajaran sekolah, hingga masyarakat luas. Salah satunya dengan memperkuat wawasan mengenai sex edukasi serta pentingnya setiap anak untuk menjaga diri dari pergaulan bebas.
Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang. Terutama berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga mereka dewasa.
Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, mulai dari keluarga, masyarakat, maupun otoritas negara.
Pada momentum Hari Anak Nasional yang diperingati tanggal 23 Juli 2021, kita semua berharap agar kasus kekerasan pada anak bisa ditekan, bahkan hilang dari bumi nusantara. Anak-anak Indonesia harus bisa bermain, belajar, dan berkehidupan dengan tenang dan gembira.
Di edisi Juli 2021, Majalah BRAFOPMK akan membahas lebih dalam mengenai kasus kekerasan pada anak, beserta upaya-upaya yang harus dilakukan. Selamat membaca.(*)
Similar to Pengantar tot persiapan implementasi pak di lingkungan KKP (20)
Pengembangan Kebijakan dan
Strategi Pengamanan Data
Digital dalam Perguruan Tinggi
Sarwono Sutikno
Webinar Keamanan Data Digital, SPI IT
Seri ISO 27001 SMKI
(Sistem Manajemen Keamanan Informasi)
Sarwono Sutikno
Webinar Keamanan Data Digital, SPI ITB
Rabu, 3 Agustus 2022
v2
Seri ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
A. Sumber terbuka https://www.iso27001security.com/
B. ISO/IEC 27000:2018 Information technology — Security techniques
— Information security management systems — Overview and
vocabulary
C. ISO/IEC FDIS 27001 Information security, cybersecurity and privacy
protection — Information security management systems —
Requirements
D. ISO/IEC 27002:2022 Information security, cybersecurity and privacy
protection — Information security controls
Rangkuman
• Indeks KAMI (KeAManan Informasi) adalah ukuran untuk mencapai
batas dasar ISO 27001 Persyaratan SMKI;
• Seri ISO 27001 SMKI yang utama:
• ISO 27000 Gambaran umum dan kosakata
• ISO 27001 Persyaratan
• ISO 27002 Kendali Keamanan Informasi
• Wajib dijalankan:
• Plan: Klausul 4 Konteks organisasi s/d Klausul 7 Dukungan ISO 27001
• Do: Klausul 8 Operasi ISO 27001
• Check: Klausul 9 Evaluasi Kinerja ISO 27001
• Act: Klausul 10 Peningkatan ISO 27001
Perbandingan standar Sistem Manejemen Keamanan Informasi dgn Sistem Manajemen Anti Penyuapan dgn Sistem Manajemen Mutu dgn Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan, Jika sudah menerapkan salah satu Sistem Manajemen maka untuk menerapkan yang lain sedikit sekali usaha tambahannya. Perubahan Manajemen Risiko adalah yang paling awal. Semoga bermanfaat.
Tata Kelola Informasi & Teknologi (I&T),
dan Aset Informasi
Webinar
Peran Teknologi Informasi dan Audit Internal dalam Akselerasi Inovasi di
Perguruan Tinggi
Sarwono Sutikno, Dr.Eng,CISA,CISSP,CISM,CSX-F
INSITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Senin, 29 Juni 2020
• Become familiar with the internal audit profession and The Institute of
Internal Auditors (IIA).
• Understand the mandatory IPPF guidance:
• The Mission of Internal Audit,
• the Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing,
• the Definition of Internal Auditing,
• the Code of Ethics, and
• the International Standards for the Professional Practice of Internal
Auditing (Standards).
• Understand the strongly recommended IPPF guidance:
• Implementation Guidance and Supplemental Guidance.
• Understand the attributes of a well-executed risk management model
(process)
• COSO Internal Control Framework
• Describe internal auditors’ compliance and fraud-related responsibilities
related to protecting the organization from regulatory violations.
• Be familiar with selected computer-assisted audit techniques, including
generalized audit software.
• Understand the planning, fieldwork, and reporting processes of an audit
• Learn the elements of a finding and the proper presentation in an audit
report
• Understand quality assurance, how it operates, and why it is important to
the internal audit function.
Pemahaman Keamanan Informasi terkait Internal Control, konteks pencapaian tujuan organisasi. Jangan sampai karena tidak boleh diketahui oleh suatu unit maka unit lain tidak boleh akses, sehingga ketersediaan untuk Penambangan Data untuk mendapatkan insight terhambat. Aset Informasi tidak dapat dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan
§ Rancang bangun portable hacking station menggunakan Raspberry pi telah
berhasil dilakukan sehingga menghasilkan sebuah alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan etical hacking yang efektif dan efisien.
§ Pengujian dilakukan dengan melakukan simulasi hacking menggunakan portable hacking station sehingga dapat diverifikasi kesesuaiannya dengan kebutuhan spesifikasi yang telah ditetapkan. Alat ini berhasil melakukan wireless security testing, yaitu dengan mendapatkan password Wifi dengan skema MITM pada AP yang tidak terproteksi terhadap serangan deauthentication attack.
§ Tinjauan keamanan dari portable hacking station dibuat berdasarkan standar
ISO/IEC 15408 Common Criteria for IT Security Evaluation part 1 – 3 versi 3.1:2017, dan ISO/IEC TR 15446 Guide for the production of Protection Profiles and Security Targets dalam bentuk dokumen Security Target.
▷ Apa yang perlu diatur agar tata kelola dan manajemen Keamanan SPBE dapat mendukung pencapaian tujuan SPBE?
▷ Bagaimana cara menghitung efektivitas pengaturan untuk Sistem Tata Kelola
Keamanan SPBE?
▷ Kecukupan pengaturan tata kelola dan manajemen yang diperlukan untuk Keamanan SPBE.
▷ Ketersediaan sistem manajemen kinerja Keamanan SPBE untuk mengukur keefektifan pengaturan.
Indeks Presepsi Korupsi Indonesia 20 thn Reformasi - TII. Semoga IPK Indonesia tetap naik dengan usaha kita bersama rakyat termasuk mahasiswa dan STM serta semua pemuda-pemudi harapan bangsa. BERANI JUJUR HEBAT
Pemilihan Umum 2019 tinggal hitungan hari. sebelum nyoblos, yuk baca dulu laporan utama di majalah Integrito yang bertajuk "Menuju Catatatan Sejarah".
Silahkan unduh versi PDF di link ini :
https://www.kpk.go.id/id/publikasi/kajian-dan-penelitian/majalah-integrito/832-menuju-catatan-sejarah
Jangan lupa untuk pilih yang jujur :)
salam antikorupsi!
Simpulan:
* SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan hanya suatu Standar Sistem Manajemen
* Risiko dan Peluang Sistem Manajemen
* Risiko dan Peluang Anti Penyuapan
* Peluang perbaikan Sistem Manajemen KLOP
Pengantar tot persiapan implementasi pak di lingkungan KKP
1. IMPLEMENTAS PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT KPK
dipresentasikan oleh:
Sarwono Sutikno, Dr.Eng.,CISA,CISSP,CISM,CSX-F
Penasihat KPK 2017-2021
TOT Persiapan Implementasi PAK di Lingkungan KKP
Balai Diklat Aparatur KKP, Sukamandi, 9 s.d. 12 April 2019
6. Economist Intelligence Unit/EIU
• Akuntabilitas
• Independensi 37
International Country Risk Guide
:• Perizinan ekspor-impor,
• KKN
50
World Economic Forum – Executive Opinion
• Transparansi dana Publik
• Suap dalam sektor Publik 50
Bertlesmann Transformation Index:
• Efektivitas pemidanaan dan
pengendalian korupsi 37
Global Insight (Country Risk Rating):
• Suap dalam penyusunan regulasi dan perizinan 47
IMD world
Competitiveness:• Eksistensi Suap dan Korupsi
38
PERC:
• Persepsi korupsi sektor publik :
a. Pimpinan politik nasional dan lokal
b. PNS Pusat dan Daerah
• Persepsi Korupsi pada instansi tertentu:
(Kepolisian, pengadilan, BC, Pajak,
Perijinan, Pengawasan, militer)
32
Varities Democracy Project (baru masuk di 2017)
• Penyebaran korupsi politik (How pervasive is political
corruption?)
30
World Justice Project :
Mengukur ketaatan satu negara dalam
penegakan hukum (rule of law)
• Mengukur penyalahgunaan kewenangan publik
pada: Eksekutf, Yudisial, Polisi/Militer dan
Legislatif
20
38
7. TINDAK PIDANA KORUPSI
247
26
4
7
20
101
199
22
7
2
11
238
109
5
Anggota DPR dan DPRD
Kepala…
Duta Besar
Komisioner
Gubernur
Walikota/Bupati dan Wakil
Eselon I, II, III dan IV
Hakim
Jaksa
Polisi
Pengacara
Swasta
Lain-lain
Korporasi
Sumber: Data Penindakan KPK, Desember 2018
188
23
564
25
46
31
10
Pengadaan Barang/Jasa/KN
Perizinan
Penyuapan
Pungutan/Pemerasan
Penyalahgunaan Anggaran
TPPU
Merintangi Proses KPK
Berdasarkan Profesi Berdasarkan Modusnya
9. PENDIDIKAN ANTI KORUPSI OLEH KPK
Pendidikan Dasar /
Menengah
Pendidikan
Tinggi / Sekolah
Kedinasan
Pendidikan Anak
Usia Dini /
Berbasis Keluarga
Masyarakat Umum
(Private Sector, APH, K/L/O/P,
Community Development,
Sektor Politik, dll)
Pasal 13 huruf C UU KPK:
“Pendidikan Anti Korupsi di setiap
jenjang pendidikan”
13. KPK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 13 huruf D & E UU KPK:
“Sosialisasi dan Kampanye Kepada Masyarakat Umum”
14. 14
Panduan /Regulasi
Untuk membantu masyarakat
mendapatkan informasi atas haknya
Masukan / Laporan
Creativity is the key to success in the
great and primary education where our
teachers can bring creativity.
Dukung & Comment
Creativity is the key to success in the
great and primary education where our
teachers can bring creativity.
Sharing ke Media
Creativity is the key to success in the
great and primary education where our
teachers can bring creativity.
Data dan Informasi
Creativity is the key to success in the
great and primary education where our
teachers can bring creativity.
Cerita
Creativity is the key to success in the
great and primary education where our
teachers can bring creativity.
Fitur JAGA
Empowering Citizen
Partisipasi
Transparans
i
Transparans
i
Partisipasi
Partisipasi
Partisipasi
15. JAGA PENDIDIKAN
Takola : 29.046 sekolah
Sumber :Kemendilkbud
BOS: 132.480 sekolah
Sumber :Kemendilkbud
Panduan BOS
Permendikbud
Profil: 320.811 sekolah
Sumber :Kemendilkbud
KIP: 14.691.602 anak
Sumber :Kemendilkbud
Panduan PIP
Permendikbud
PPDB : 55 818 sekolah
158 Pemerintah Daerah
Anggaran: 3.998 sekolah
11 Pemerintah Daerah
Profile: 10.051 Puskesmas
Sumber: Kemenkes
Rawat Inap : tempat tidur
831 di Rumah Sakit
JAGA
KESEHATAN
Profile: 3.062 RS
Sumber: Kemenkes
Dana Kapitasi 97.966
Puskesmas – 2018*)
Profile DPM PTSP
34 Provinsi
Profile DPM PTSP
537 Kota/Kabupaten Statistik DPM PTSP
Panduan Perizinan
9 indikator
JAGA PERIZINAN
Panduan Perencanaan dan
Pengelolaan Dana Desa
Dana Desa: 74.955
Sumber : OMSPAN
Profil: 48.913 Desa
Sumber : Website Kemen DN
JAGA DESA
Data dan Informasi
Open Government
16. 16
Bisnis Proses JAGA
Bagaimana menggulirkan JAGA
Digital Communication
Creativity is the key to success in the future, and primary education where
teachers can bring creativity in children at that level.
Creativity is the key to success in the future, and primary education where
teachers can bring creativity in children at that level keep growing Lorem ipsum
dolor
Deployment
Creativity is the key to success in
the great and primary education
Identifikasi Stakeholder
Mengindentifikasi Kelompok
masyarakat yang berpotensi
menjadi pengguna JAGA utk
maslahtsb Marketing
Creativity is the key to success in
the great and primary education
Identifikasi Data
Creativity is the key to success in
the great and primary education
Protoyping & Testing
Creativity is the key to success in
the great and primary education
Peta Masalah
Mendefinsikan titi rawan korupsi
utnuk tiap jenis layanan
19. Peran Perguruan Tinggi dalam
Pemberantasan Korupsi
19
Pendidikan
Anti
Korupsi
• Orientasi Mahasiswa
(pengenalan)
• Masa Perkuliahan
(pendalaman)
• Pembekalan Yudisium /
Wisuda (pembekalan)
• Social Campaign
Penelitian
Anti
Korupsi
• Skripsi Anti Korupsi
• Riset/Kajian
• Pembentukan pusat
kajian Anti Korupsi
• Perbaikan sistem /
tata kelola kampus
Pemberdayaa
n Masyarakat
Anti Korupsi
• KKN Tematik Anti
Korupsi / layanan
publik
Tridharma
Perguruan
Tinggi
Perguruan tinggi harus
menjadi pusat gerakan
akademis pemberantasan
korupsi dan mendorong
gerakan pemberantasan
korupsi baik secara lokal
maupun nasional
20. Pendidikan Anti Korupsi
Mahasiswa Baru
• Kuliah Umum (saat
orientasi / awal masa
perkuliahan)
• Membangun kesadaran
(Awareness)
• Buku KPK: Workbook
Antikorupsi
Mahasiswa
Perkuliahan
• Masa Perkuliahan
• Meningkatkan pemahaman
• Mata Kuliah Wajib
• Mata Kuliah Pilihan
• Insersi Di Mata Kuliah Tertentu
• Buku KPK: Modul Pembelajaran
Antikorupsi, Buku Panduan
Dosen, Panduan Kampanye
Integritas.
Mahasiswa
jelang kelulusan
• Kuliah Umum (Saat
Judicium, Dies Natalis,
Wisuda)
• Memberikan motivasi /
tips antikorupsi kepada
mahasiswa yang akan
terjun ke dunia kerja
• Buku KPK: Buku Saku
Antikorupsi untuk lulusan
20
21. Pendidikan Anti Korupsi Di Perkuliahan
21
Mata
Kuliah
Tersendiri
• Mata Kuliah Wajib
• Mata Kuliah Pilihan
Insersi
• MKDU
• Mata kuliah kekhasan
/ jurusan
• Mata kuliah lainnya
Pendidikan
Anti
Korupsi
22. Materi Pendidikan Anti Korupsi (PAK)
untuk Perguruan Tinggi
22
Workbook
Mahasiswa Baru
Buku Panduan
Materi PAK untuk
Perkuliahan
Buku Panduan
Dosen Pengampu
PAK
Pengantar Micro
Teaching Materi
PAK
Buku Panduan
Kampanye Nilai-
Nilai Anti Korupsi
Buku Saku Anti
Korupsi
Kelulusan
On
Progress..
Link Download: https://acch.kpk.go.id/id/tema/edukasi/buku-antikorupsi
23. Pendidikan Antikorupsi melalui
kampanye integritas/budaya antikorupsi di
Kampus
23
Link: https://acch.kpk.go.id/id/festival-integritas-kampus
Instagram: @fik.2017
BUTUHNYA 50 MINTANYA 300
YAKIN TEGA?
24. Mencontek adalah awal dari plagiarisme.
Pasal 25 ayat [2] UU Sisdiknas -> Plagiat = CABUT GELAR
Kebijakan Kampus Berintegritas
25. Penelitian Anti Korupsi &
Pembentukan Pusat Kajian Anti Korupsi
25
Jurnal Penelitian Anti Korupsi KPK
Skripsi/Tesis/Disertasi/Penelitian Anti
Korupsi yang Bekerjasama dengan KPK
27. Anti Corruption Learning Centre (ACLC)
KPK
ACLC – KPK mempunyai 3 fungsi
utama, yaitu
• Pusat wadah bagi para tenaga ahli,
pengetahuan dan pengalaman
(best practice dan lesson learned)
dan penyuluh di bidang
Antikorupsi;
• Pusat Learning dan Outreach Anti
Korupsi;
• Koordinator untuk Pembelajaran
Antikorupsi.
Beberapa Program ACLC KPK:
• E-Learning Anti Korupsi
• Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi
• Penerimaan Kunjungan / Audiensi
• Materi pembelajaran anti korupsi
(buku, boardgames, e-learning, dll)
• Aksi Kolaborasi dengan Masyarakat
• Dll.
https://aclc.kpk.go.id
28. Lembaga Sertifikasi Profesi KPK
LSP KPK
Sertifikasi
Penyuluh Anti
Korupsi
Sertifikasi
Ahli Pembangun
Integritas
• Penyuluh Antikorupsi memiliki peran strategis dalam
memberi penerangan dan menggerakkan masyarakat
untuk mencegah korupsi dengan mengembangkan
budaya antikorupsi
• SKKNI-2016-303
• Ahli Pembangun Integritas memiliki kompetensi
untuk membangun, memberdayakan, dan
memperkuat sistem integritas organisasi baik di
kementerian/lembaga, private sector / korporasi,
maupun organisasi lainnya.
• SKKNI-2017-338
https://aclc.kpk.go.id/lsp/profil