SlideShare a Scribd company logo
UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL
                            TAHUN AKADEMIK 2012/2013

              Mata Kuliah                 : Pendidikan Pancasila
              Hari/tanggal                : Kamis/22 November 2012
              Program studi/Fakultas      : Komunikasi/Ilmu Sosial dan Politik
              Semester/Kelas              : Satu/Reguler 1A
              Dosen Pengampu              : Ahmad Sururi, S.Sos
              Waktu                       : 90 Menit
              Sifat Ujian                 : Close Book

Petunjuk Pengerjaan
A. Bacalah dengan teliti sebelum menjawab soal-soal di bawah ini
B. Soal boleh dijawab tidak berurutan
C. Bekerjalah dengan tenang dan jujur

   1. Secara historis nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum
      dirumuskan dan disyahkan menjadi dasar Negara secara objektif telah dimiliki oleh
      bangsa Indonesia sendiri.
      Pertanyaan :
      Jelaskan alasan dan tujuan yang sangat penting bagi saudara sebagai mahasiswa Program
      Studi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk memahami dan mengkaji
      Pancasila

   2. Pancasila sebagai objek pembahasan ilmiah memiliki ruang lingkup yang sangat luas,
      tergantung pada sudut pandang pembahasannya masing-masing
      Pertanyaan :
      Jelaskan objek pembahasan Pancasila ditinjau dari sudut pandang yuridis kenegaraan?

   3. Jelaskan pengertian dari susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan
      saling mengkualifikasi?

   4. Sejarah Pancasila telah mengalami proses yang sangat panjang dari proses perumusan
      sampai dengan penetapannya sebagai dasar negara
      Pertanyaan :
      a. Jelaskan letak persamaan dan perbedaan diantara konsep rumusan dasar Negara yang
          diajukan oleh Prof M Yamin, Prof Supomo dan Ir Sukarno yang disampaikan pada
          sidang BPUPKI
      b. Jelaskan pula persamaan dan perbedaan antara Piagam Jakarta dan Pancasila serta
          alasan dirubahnya sila ke-1 pada Piagam Jakarta

   5. Berdasarkan penjabarannya, maka nilai-nilai dapat dikelompokkan menjadi tiga macam
      yaitu nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis.
      Pertanyaan :
      a. Jelaskan pengertian dari tiga macam nilai tersebut dan berikan contohnya
      b. hubungan antara nilai, norma dan moral
      c. Jelaskan aktualisasi etika politik yang sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila

                                    “semangat & sukses”
JAWABAN

1. Pendapat sendiri (gunakan konsep dan referensi yang diketahui)
2. Pancasila menurut yuridis kenegaraan
   meliputi pemahasa Pancasla dalam kedudukannya sebagai dasar negara RI, sehingga meliputi
   pembahasan bidang yuridis dan ketatanegaraan, realisasi Pancasila dalam segala aspek
   penyelenggaraan negara secara resmi baik yang menyangkut norma hukum maupun norma
   moral dalam kaitannya dengan segala aspek penyelenggaraan negara.

3. Bahwa dalam setiap sila pancasila senantiasa dikualifikasi oleh sila2 lainnya, rumusannya
   adalah sebagai berikut :
   a. Sila ketuhanan yang maha esa adalah berkemanusiaan yang adil dan beradab,
      berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
      permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia
   b. Sila berkemanusiaan yang adil dan beradab adalah berketuhanan yang maha esa,
      berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
      permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia
   c. Sila persatuan Indonesia adalah berketuhanan yang maha esa, berkemanusiaan yang adil
      dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
      kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan social bagi seluruh
      rakyat Indonesia
   d. Sila    kerakyatan     yang     dipimpin     oleh    hikmat     kebijaksanaan    dalam
      permusyawaratan/perwakilan adalah berketuhanan yang maha esa, berkemanusiaan yang
      adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, dan berkeadilan social bagi seluruh rakyat
      Indonesia
   e. Sila keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia adalah berketuhanan yang maha esa,
      berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang
      dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan


4. a. Persamaan dan perbedaan rumusan pancasila M. Yamin, Sukarno dan Soepomo
   Rumusan pancasila menurut Moh. Yamin secara lisan tanggal 29 mei 1945
   1. Peri kebangsaan
   2. Peri kemanusiaan
   3. Peri Ketuhanan
   4. Peri kerakyatan
   5. Kesejahteraan rakyat

   Rumusan pancasila menurut M. Yamin secara tertulis
   1. Ketuhanan Yang Maha Esa
   2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
   3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
   4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan
      perwakilan
   5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

   Rumusan pancasila menurut Soepomo tanggal 31 Mei 1945
   1. Persatuan Indonesia
   2. Ketuhanan Yang Maha Esa
   3. Kerakyatan yang berdasarkan permusyawaratan perwakilan
4. Pemerataan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia
   5. Kemakmuran Indonesia dalam ikatan Asia Timur Raya

   Rumusan Soepomo versi lain

   1.    Persatuan
   2.    Kekeluargaan
   3.    Keseimbangan lahir batin
   4.    Musyawarah
   5.    Keadilan rakyat

   Rumusan pancasila menurut Soekarno
   1. Kebangsaan Indonesia
   2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
   3. Mufakat atau demokrasi
   4. Kesejahteraan sosial
   5. Ketuhanan yang berkebudayaan

   Lima asas di atas oleh Ir. Soekarno diusulkan agar diberi nama “Pancasila”. Dikatakan oleh
   beliau istilah itu atas saran dari salah seorang ahli bahasa. Usul mengenai nama “Pancasila”
   bagai dasar negara tersebut secara bulat diterima oleh sidang. Selanjutnya beliau
   mengusulkan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi Tri Sila yang rumusannya:

   1. Sosio Nasionalisme, yaitu Nasionalisme dan Internasionalisme
   2. Sosio Demokrasi, yaitu Demokrasi dengan Kesejahteraan Rakyat
   3. Ketuhanan Yang Maha Esa

   Ir. Soekarno mengusulkan bahwa Tri Sila tersebut masih dapat diperas lagi menjadi Eka Sila
   atau satu sila yang intinya adalah “gotong-royong

b. Di dalam Piagam Jakarta terdapat lima butir yang kelak menjadi Pancasila dari lima
  butir, sebagai berikut:

  1.    Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
  2.    Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3.    Persatuan Indonesia
  4.    Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5.    Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

   Perbedaan antara pancasila dan piagam Jakarta ada pada sila pertama

5. a. Nilai dasar yaitu berupa hakikat, esensi, intisari dan makna yang dalam dari nilai2 tersebut,
      nilai dasar bersifat universal karena menyangkut kenyataan objektif dari segala sesuatu.
      Contohnya nilai yg menjadi sumber etika bagi bangsa Indonesia adalah nilai2 yang
      terkandung dalam pancasila
   b. Nilai instrumental yaitu nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar.
      Contohnya pasal2 dalam UUD 1945 yang merupakan penjabaran dari nilai2 yang
      terkandung dalam sila2 pancasila.
   c. Nilai praksis yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang
      lebih nyata, dengan demikian nilai praksis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai
dasar dan instrumental. contohnya semua perundang2an yang berada di bawah UUD 1945
  sampai kepada peraturan pemerintah.

b. Hubungan antara nilai, norma dan moral
   Nilai itu bersifat abstrak, maka, nilai harus dikonkritkan untuk dapat menjalankan
   fungsinya sebagai nilai, wujud konkret dari nilai itu adalah norma. Nah, untuk
   memberlakukan norma tersebut harusnlah ada pedoman yang digunakan, maka
   digunakanlah moral “sebagai buku petunjuk” untuk pelaksanaan norma yang ada. Itulah
   hubungan nilai, moral dan norma.

c. Pancasila sebagai sumber etika politik, maksudnya adalah etika yang terkandung dalam
   pancasila digunakan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif;
   menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa
   tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat; menghargai perbedaan; jujur dalam
   persaingan; ketersediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar walau datang dari
   orang per orang ataupun kelompok orang; serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
   Etika politik yang berdasarkan pancasila juga seharusnya mengamanatkan para pejabat
   memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur
   apabila dirinya merasa telah melanggar kaidah dan system nilai ataupun dianggap tidak
   mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara
UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL
                            TAHUN AKADEMIK 2012/2013

              Mata Kuliah                  : Pendidikan Pancasila
              Hari/tanggal                 : Kamis/22 November 2012
              Program studi/Fakultas       : Komunikasi/Ilmu Sosial dan Politik
              Semester/Kelas               : Satu/Reguler 1B
              Dosen Pengampu               : Ahmad Sururi, S.Sos
              Waktu                        : 90 Menit
              Sifat Ujian                  : Close Book

Petunjuk Pengerjaan
A. Bacalah dengan teliti sebelum menjawab soal-soal di bawah ini
B. Soal boleh dijawab tidak berurutan
C. Bekerjalah dengan tenang dan jujur

1. Pembahasan pancasila sebagai suatu kajian ilmiah harus memenuhi syarat ilmiah
   sebagaimana dikemukakan oleh I.R. Poedjowijatno dalam bukunya “Tahu dan Pengetahuan”
   yang merinci syarat-syarat ilmiah.
   Pertanyaan :
   Jelaskan 4 (empat) syarat-syarat ilmiah tersebut!

2. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dan dalam upaya mempertahankan proklamasi dan
   eksistensi Negara terdapat berbagai rumusan-rumusan Pancasila yang berbeda-beda.
   Pertanyaan :
   Tuliskan rumusan pancasila dalam konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat)

3. Jelaskan rumusan urutan sila-sila pancasila merupakan kesatuan yang logis?

4. Sejarah Pancasila telah mengalami proses yang sangat panjang dari proses perumusan sampai
   dengan penetapannya sebagai dasar negara
   Pertanyaan :
   a. Jelaskan letak persamaan dan perbedaan diantara konsep rumusan dasar Negara yang
       diajukan oleh Prof M Yamin, Prof Supomo dan Ir Sukarno yang disampaikan pada
       sidang BPUPKI
   b. Jelaskan pula persamaan dan perbedaan antara Piagam Jakarta dan Pancasila serta alasan
       dirubahnya sila ke-1 pada Piagam Jakarta

5. Hukum dan kekuasaan Negara merupakan 2 (dua) aspek yang berkaitan langsung dengan
   etika politik dan menjadi pokok pembahasan
   Pertanyaan :
   a. Jelaskan pengertian hukum dan kekuasaan Negara sebagai pokok pembahasan etika
       politik dan jelaskan hubungannya.
   b. Jelaskan hubungan antara nilai, norma dan moral
   c. Jelaskan aktualisasi etika politik yang sesuai dengan nilai-nilai sila pancasila



                                    “Semangat & sukses”
JAWABAN

1. Empat syarat2 ilmiah
   a. Berobjek
      Syarat pertama bagi pengetahuan adalah harus memiliki objek. Objek terbagi dua yaitu
      formal dan material, formal pancasila adalah sudut pandang tertentu dalam pembahasan
      pancasila atau dari sudut pandang apa pancasila akan dibahas, objek material pancasila
      adalah objek yg merupakan sasaran pembahasan dan pengkajian pancasila baik yg
      bersifat empiris maupun non empiris
   b. Bermetode
      Adalah seperangkat cara atau pendekatan dalam rangka pembahasan pancasila untuk
      mendapatkan kebenaran secara objektif.
   c. Bersistem
      Pengetahuan ilmiah pancasila harus bersifat bulat, utuh dan merupakan satu kesatuan
      antara bagian2 yang tidak dapat dipisahkan, saling berhubungan dan tergantung. Sila2
      pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat, tanpa pertentangan dan bersifat
      sistematik
   d. Bersifat universal
      Kebenaran pancasila tidak terbatas oleh waktu, ruang, keadaan, situasi, kondisi maupun
      jumlah tertentu, esensi, sari dan makna dalam sila2 pancasila pada hakikatnya bersifat
      universal.

2. Rumusan pancasila dalam konstitusi RIS
   A. Ketuhanan yang maha esa
   B. Peri kemanusiaan
   C. Kebangsaan
   D. Kerakyatan
   E. Keadilan social

3. Urutan sila sila pancasila merupakan suatu kesatuan yg logis adalah karena yang paling
   utama memang harus menuju kepada Tuhan dahulu sebelum memulai sesuatu yang lain, baru
   diurutkan sesuai dengan ke-logisan kebutuhan yang ada dalam masyarakat, seperti setelah
   Tuhan, maka dilanjutkan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan
   dilaksanakannya kemanusiaan yang adil dan beradap maka akan terwujudlah suatu persatuan
   pada rakyat Indonesia, yang kemudian dari persatuan itu akan dipilih sosok pemimpin yang
   dapat melaksanakan arti yang ada dalam “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
   kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, agar dapat mewujudkan suau keadilan
   sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. a. Persamaan dan perbedaan rumusan pancasila M. Yamin, Sukarno dan Soepomo
   Rumusan pancasila menurut Moh. Yamin secara lisan tanggal 29 mei 1945
   1. Peri kebangsaan
   2. Peri kemanusiaan
   3. Peri Ketuhanan
   4. Peri kerakyatan
   5. Kesejahteraan rakyat

   Rumusan pancasila menurut M. Yamin secara tertulis
   1. Ketuhanan Yang Maha Esa
   2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan
   perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan pancasila menurut Soepomo tanggal 31 Mei 1945
1. Persatuan Indonesia
2. Ketuhanan Yang Maha Esa
3. Kerakyatan yang berdasarkan permusyawaratan perwakilan
4. Pemerataan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia
5. Kemakmuran Indonesia dalam ikatan Asia Timur Raya

Rumusan Soepomo versi lain
1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat

Rumusan pancasila menurut Soekarno
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Lima asas di atas oleh Ir. Soekarno diusulkan agar diberi nama “Pancasila”. Dikatakan oleh
beliau istilah itu atas saran dari salah seorang ahli bahasa. Usul mengenai nama “Pancasila”
bagai dasar negara tersebut secara bulat diterima oleh sidang. Selanjutnya beliau
mengusulkan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi Tri Sila yang rumusannya:

1. Sosio Nasionalisme, yaitu Nasionalisme dan Internasionalisme
2. Sosio Demokrasi, yaitu Demokrasi dengan Kesejahteraan Rakyat
3. Ketuhanan Yang Maha Esa

Ir. Soekarno mengusulkan bahwa Tri Sila tersebut masih dapat diperas lagi menjadi Eka Sila
atau satu sila yang intinya adalah “gotong-royong

b. Di dalam Piagam Jakarta terdapat lima butir yang kelak menjadi Pancasila dari
  lima butir, sebagai berikut:
  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
      pemeluknya
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
      perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
  Perbedaannya terletak pada sila pertama
5. a. Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif dan kekuasaan sebagai
      lembaga penata masyarakat yang berkuasa.
      Hubungannya adalah hukum tanpa kekuasaan negara tidak dapat berbuat apa-apa,
      sifatnya normatif belaka artinya hukum tidak mempunyai kemampuan untuk
      bertindak. Sedangkan kekuasaan negara tanpa hukum adalah buta, kekuasaan negara
      yang memakai kekuasaannya tanpa hukum merupakan negara penindas.

   b. Hubungan nilai, norma dan moral adalah :
      Nilai itu bersifat abstrak, maka, nilai harus dikonkritkan untuk dapat menjalankan
      fungsinya sebagai nilai, wujud konkret dari nilai itu adalah norma. Nah, untuk
      memberlakukan norma tersebut harusnlah ada pedoman yang digunakan, maka
      digunakanlah moral “sebagai buku petunjuk” untuk pelaksanaan norma yang ada.
      Itulah hubungan nilai, moral dan norma.

   c. Pancasila sebagai sumber etika politik, maksudnya adalah etika yang terkandung
      dalam pancasila digunakan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan
      efektif; menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan,
      rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat; menghargai perbedaan; jujur dalam
      persaingan; ketersediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar walau datang dari
      orang per orang ataupun kelompok orang; serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
      Etika politik yang berdasarkan pancasila juga seharusnya mengamanatkan para pejabat
      memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap
      mundur apabila dirinya merasa telah melanggar kaidah dan system nilai ataupun
      dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.
UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL
                              TAHUN AKADEMIK 2012/2013

               Mata Kuliah                   : Pendidikan Pancasila
               Hari/tanggal                  : Kamis/22 November 2012
               Program studi/Fakultas        : Komunikasi/Ilmu Sosial dan Politik
               Semester/Kelas                : Satu/Reguler 2
               Dosen Pengampu                : Ahmad Sururi, S.Sos
               Waktu                         : 90 Menit
               Sifat Ujian                   : Close Book

Petunjuk Pengerjaan
A. Bacalah dengan teliti sebelum menjawab soal-soal di bawah ini
B. Soal boleh dijawab tidak berurutan
C. Bekerjalah dengan tenang dan jujur

1. Pancasila merupakan dasar filosofis negara Indonesia dan harus dipahami secara ilmiah da
   objektif.
   Pertanyaan :
   Jelaskan mengapa mata kuliah Pancasila menjadi mata kuliah wajib di setiap perguruan
   tinggi !

2. Kita tahu ada beberapa pengertian Pancasila tergantung sudut pandang masing masing dalam
   menelaahnya.
   Pertanyaan :
   Jelaskan Pengertian Pancasila secara terminologis?

3. Jelaskan pengertian dari susunan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu system

4. Sejarah Pancasila telah mengalami proses yang sangat panjang dari proses perumusan sampai
   dengan penetapannya sebagai dasar negara
   Pertanyaan :
   a. Jelaskan letak persamaan dan perbedaan diantara konsep rumusan dasar Negara yang
       diajukan oleh Prof M Yamin, Prof Supomo dan Ir Sukarno yang disampaikan pada siding
       BPUPKI
   b. Jelaskan pula persamaan dan perbedaan antara Piagam Jakarta dan Pancasila serta alasan
       dirubahnya sila ke-1 pada Piagam Jakarta

5. Etika politik harus direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara kongkrit dalam
   pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan Negara.
   Pertanyaan :
   a. Tuliskan prinsip-prinsip etika politik
   b. Jelaskan pokok pembahasan etika politik
   c. Jelaskan aktualisasi etika politik yang sesuai dengan nilai-nilai sila pancasila



                                      “semangat & sukses”
JAWABAN

1. Pendapat sendiri (gunakan konsep, teori dan referensi yang diketahui)
2. Pancasila menurut terminologis
   PPKI mengadakan sidang sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan tgl 18 Agustus 1945 dan
   berhasil mengesahkan UUD NKRI atau UUD ’45 yang didalamnya terdapat pokok pikiran
   dari batang tubuh UUD ’45, yang secara kostitusional sah dan benar sebagai dasar negara

   Adapun UUD 1945 terdiri dari dua bagian yaitu pembukaan UUD 1945 dan pasal2 UUD
   1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan peralihan yang terdiri dari 4 pasal dan 1 aturan tambahan
   yang terdiri dari 2 ayat. Dalam bagian pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari 4 aline,
   tercantm rumusan pancasila yang resmi.

3. Sebagai system, sila2 dalam pancasila memiliki kesatuan bagian2, setiap bagian mempunyai
   fungsi sendiri2, saling berhubungan dan ketergantungan, saling bekerja sama untuk tujuan
   tertentu.

4. a. Persamaan dan perbedaan rumusan pancasila M. Yamin, Sukarno dan Soepomo
   Rumusan pancasila menurut Moh. Yamin secara lisan tanggal 29 mei 1945
   1. Peri kebangsaan
   2. Peri kemanusiaan
   3. Peri Ketuhanan
   4. Peri kerakyatan
   5. Kesejahteraan rakyat

   Rumusan pancasila menurut M. Yamin secara tertulis
   1. Ketuhanan Yang Maha Esa
   2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
   3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
   4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan
      perwakilan
   5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

   Rumusan pancasila menurut Soepomo tanggal 31 Mei 1945
   1. Persatuan Indonesia
   2. Ketuhanan Yang Maha Esa
   3. Kerakyatan yang berdasarkan permusyawaratan perwakilan
   4. Pemerataan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia
   5. Kemakmuran Indonesia dalam ikatan Asia Timur Raya

   Rumusan Soepomo versi lain
   1. Persatuan
   2. Kekeluargaan
   3. Keseimbangan lahir batin
   4. Musyawarah
   5. Keadilan rakyat

   Rumusan pancasila menurut Soekarno
   1. Kebangsaan Indonesia
   2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Lima asas di atas oleh Ir. Soekarno diusulkan agar diberi nama “Pancasila”. Dikatakan oleh
beliau istilah itu atas saran dari salah seorang ahli bahasa. Usul mengenai nama “Pancasila”
bagai dasar negara tersebut secara bulat diterima oleh sidang. Selanjutnya beliau
mengusulkan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi Tri Sila yang rumusannya:

1. Sosio Nasionalisme, yaitu Nasionalisme dan Internasionalisme
2. Sosio Demokrasi, yaitu Demokrasi dengan Kesejahteraan Rakyat
3. Ketuhanan Yang Maha Esa

Ir. Soekarno mengusulkan bahwa Tri Sila tersebut masih dapat diperas lagi menjadi Eka Sila
atau satu sila yang intinya adalah “gotong-royong

b. Di dalam Piagam Jakarta terdapat lima butir yang kelak menjadi Pancasila dari
  lima butir, sebagai berikut:

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
     pemeluknya
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
     perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

  Perbedaannya terletak pada sila pertama

5. a. prinsip2 etika politik
   1. Adanya cita-cita the rule of law
   2. Partisipasi demokratis masyarakat
   3. Jaminan hak-hak asasi manusia
   4. Struktur sosial budaya masyarakat
   5. Keadilan social

  b. Pokok pembahasan etika politik
     hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif dan kekuasaan sebagai
     lembaga penata masyarakat yang berkuasa. hukum tanpa kekuasaan negara tidak dapat
     berbuat apa-apa, sifatnya normatif belaka artinya hukum tidak mempunyai kemampuan
     untuk bertindak. Sedangkan kekuasaan negara tanpa hukum adalah buta, kekuasaan
     negara yang memakai kekuasaannya tanpa hukum merupakan negara penindas.

  c. Pancasila sebagai sumber etika politik, maksudnya adalah etika yang terkandung dalam
     pancasila digunakan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif;
     menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa
     tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat; menghargai perbedaan; jujur dalam
     persaingan; ketersediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar walau datang dari
orang per orang ataupun kelompok orang; serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Etika politik yang berdasarkan pancasila juga seharusnya mengamanatkan para pejabat
memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap
mundur apabila dirinya merasa telah melanggar kaidah dan system nilai ataupun
dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara

More Related Content

What's hot

Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester Ganjil
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester GanjilSoal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester Ganjil
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester Ganjilahmad sururi
 
Artikel ilmiah
Artikel ilmiahArtikel ilmiah
Artikel ilmiah
magdalena praharani
 
Pertemuan 3 Hubungan nilai, norma dan moral
Pertemuan 3 Hubungan nilai, norma dan moralPertemuan 3 Hubungan nilai, norma dan moral
Pertemuan 3 Hubungan nilai, norma dan moral
Eka Zay
 
Bedah Soal Kewarganegaraan
Bedah Soal KewarganegaraanBedah Soal Kewarganegaraan
Bedah Soal Kewarganegaraan
Rico Afrinando
 
Pancasila sebagai sistem filsafat
Pancasila sebagai sistem filsafatPancasila sebagai sistem filsafat
Pancasila sebagai sistem filsafatRika Mouri
 
Bab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesia
Bab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesiaBab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesia
Bab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesia
Syaiful Ahdan
 
Bab vi bagaimana pancasila menjadi sistem etika
Bab vi bagaimana pancasila menjadi sistem etikaBab vi bagaimana pancasila menjadi sistem etika
Bab vi bagaimana pancasila menjadi sistem etika
Syaiful Ahdan
 
Dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks k...
Dinamika historis konstitusional, sosial   politik, kultural, serta konteks k...Dinamika historis konstitusional, sosial   politik, kultural, serta konteks k...
Dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks k...
idasilfia
 
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
Fitri Ayu Kusuma Wijayanti
 
Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu
Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan IlmuPancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu
Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu
dayurikaperdana19
 
Makalah Pancasila era Pra Kemerdekaan
Makalah Pancasila era Pra KemerdekaanMakalah Pancasila era Pra Kemerdekaan
Makalah Pancasila era Pra Kemerdekaan
Sriwijaya University
 
Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,
Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,
Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,
Eka Zay
 
Soal dan jawaban filsafat ilmu dari semua materi.docx alwi
Soal dan jawaban filsafat ilmu dari semua materi.docx alwiSoal dan jawaban filsafat ilmu dari semua materi.docx alwi
Soal dan jawaban filsafat ilmu dari semua materi.docx alwi
AlwiAssegaf
 
Aktualisasi Pancasila Di Kampus
Aktualisasi Pancasila Di KampusAktualisasi Pancasila Di Kampus
Aktualisasi Pancasila Di Kampus
Abida Muttaqiena
 
281669604 makalah-kasus-korupsi
281669604 makalah-kasus-korupsi281669604 makalah-kasus-korupsi
281669604 makalah-kasus-korupsi
RienditasaffiraNuran
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Fair Nurfachrizi
 
Kemajemukan Masyarakat Indonesia
Kemajemukan Masyarakat IndonesiaKemajemukan Masyarakat Indonesia
Kemajemukan Masyarakat Indonesia
Lestari Moerdijat
 
PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA
PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILAPENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA
PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA
dayurikaperdana19
 
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Lela Warni
 
Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswa
Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswaBuku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswa
Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswa
Pajeg Lempung
 

What's hot (20)

Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester Ganjil
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester GanjilSoal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester Ganjil
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester Ganjil
 
Artikel ilmiah
Artikel ilmiahArtikel ilmiah
Artikel ilmiah
 
Pertemuan 3 Hubungan nilai, norma dan moral
Pertemuan 3 Hubungan nilai, norma dan moralPertemuan 3 Hubungan nilai, norma dan moral
Pertemuan 3 Hubungan nilai, norma dan moral
 
Bedah Soal Kewarganegaraan
Bedah Soal KewarganegaraanBedah Soal Kewarganegaraan
Bedah Soal Kewarganegaraan
 
Pancasila sebagai sistem filsafat
Pancasila sebagai sistem filsafatPancasila sebagai sistem filsafat
Pancasila sebagai sistem filsafat
 
Bab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesia
Bab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesiaBab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesia
Bab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesia
 
Bab vi bagaimana pancasila menjadi sistem etika
Bab vi bagaimana pancasila menjadi sistem etikaBab vi bagaimana pancasila menjadi sistem etika
Bab vi bagaimana pancasila menjadi sistem etika
 
Dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks k...
Dinamika historis konstitusional, sosial   politik, kultural, serta konteks k...Dinamika historis konstitusional, sosial   politik, kultural, serta konteks k...
Dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks k...
 
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
 
Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu
Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan IlmuPancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu
Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu
 
Makalah Pancasila era Pra Kemerdekaan
Makalah Pancasila era Pra KemerdekaanMakalah Pancasila era Pra Kemerdekaan
Makalah Pancasila era Pra Kemerdekaan
 
Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,
Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,
Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,
 
Soal dan jawaban filsafat ilmu dari semua materi.docx alwi
Soal dan jawaban filsafat ilmu dari semua materi.docx alwiSoal dan jawaban filsafat ilmu dari semua materi.docx alwi
Soal dan jawaban filsafat ilmu dari semua materi.docx alwi
 
Aktualisasi Pancasila Di Kampus
Aktualisasi Pancasila Di KampusAktualisasi Pancasila Di Kampus
Aktualisasi Pancasila Di Kampus
 
281669604 makalah-kasus-korupsi
281669604 makalah-kasus-korupsi281669604 makalah-kasus-korupsi
281669604 makalah-kasus-korupsi
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
 
Kemajemukan Masyarakat Indonesia
Kemajemukan Masyarakat IndonesiaKemajemukan Masyarakat Indonesia
Kemajemukan Masyarakat Indonesia
 
PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA
PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILAPENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA
PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA
 
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
 
Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswa
Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswaBuku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswa
Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswa
 

Similar to Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Sem. Ganjil Prodi Komunikasi UNSERA

Soal uts sem ganjil mk pancasila kelas reg 1 a ane
Soal uts sem ganjil mk pancasila kelas reg 1 a aneSoal uts sem ganjil mk pancasila kelas reg 1 a ane
Soal uts sem ganjil mk pancasila kelas reg 1 a aneahmad sururi
 
16919924.ppt
16919924.ppt16919924.ppt
16919924.ppt
alwapascaselnofraamr
 
Makalah pendidikan pancasila
Makalah pendidikan pancasilaMakalah pendidikan pancasila
Makalah pendidikan pancasila
Fadhilah Haswenova
 
Pelaksanaan pancasila dan uud 1945 secara murni dan konsekuensi
Pelaksanaan pancasila dan uud 1945 secara murni dan konsekuensiPelaksanaan pancasila dan uud 1945 secara murni dan konsekuensi
Pelaksanaan pancasila dan uud 1945 secara murni dan konsekuensijuniska efendi
 
Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)
Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)
Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)
Irvan Berutu
 
Silabus Pancasila Untuk Perguruan Tinggi Indonesia.pdf
Silabus Pancasila Untuk Perguruan Tinggi Indonesia.pdfSilabus Pancasila Untuk Perguruan Tinggi Indonesia.pdf
Silabus Pancasila Untuk Perguruan Tinggi Indonesia.pdf
wira40654
 
Bab i-kedudukan-pancasila-bagi-bangsa-indonesia-dan-pengembangan-sikapdan-per...
Bab i-kedudukan-pancasila-bagi-bangsa-indonesia-dan-pengembangan-sikapdan-per...Bab i-kedudukan-pancasila-bagi-bangsa-indonesia-dan-pengembangan-sikapdan-per...
Bab i-kedudukan-pancasila-bagi-bangsa-indonesia-dan-pengembangan-sikapdan-per...
Dedi Susanto
 
SILABUS Pendidikan Pancasila.pdf
SILABUS Pendidikan Pancasila.pdfSILABUS Pendidikan Pancasila.pdf
SILABUS Pendidikan Pancasila.pdf
MengBaong
 
Makalah pengamalan pancasila
Makalah pengamalan pancasilaMakalah pengamalan pancasila
Makalah pengamalan pancasila
Dickeu Mulia Diana
 
pancasila sebagai sistem filsafat
pancasila sebagai sistem filsafatpancasila sebagai sistem filsafat
pancasila sebagai sistem filsafat
uin suska riau
 
8a. pancasila sistem filsafat
8a. pancasila sistem filsafat8a. pancasila sistem filsafat
8a. pancasila sistem filsafat
dita rahmawati
 
Kelas xii bab i
Kelas xii bab i Kelas xii bab i
Kelas xii bab i
Hendrastuti Retno
 
Materi Pancasila dan pengertiannya dalam
Materi Pancasila dan pengertiannya dalamMateri Pancasila dan pengertiannya dalam
Materi Pancasila dan pengertiannya dalam
hastonpurnamajaya
 
MAKALAH PANCASILA DI TINJAU DARI ETIMOLOGIS, HISTORIS DAN TERMONOLOGIS
MAKALAH PANCASILA DI TINJAU DARI ETIMOLOGIS, HISTORIS DAN TERMONOLOGISMAKALAH PANCASILA DI TINJAU DARI ETIMOLOGIS, HISTORIS DAN TERMONOLOGIS
MAKALAH PANCASILA DI TINJAU DARI ETIMOLOGIS, HISTORIS DAN TERMONOLOGIS
UNIVERSITAS PALANGKARAYA
 
2017D_muhammad_fakhri_wahyudi
2017D_muhammad_fakhri_wahyudi2017D_muhammad_fakhri_wahyudi
2017D_muhammad_fakhri_wahyudi
muhammad fakhri
 
pancasila bersifat piramida
pancasila bersifat piramidapancasila bersifat piramida
pancasila bersifat piramidaTaqwa nuddin
 
Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
Pancasila Sebagai Sistem FilsafatPancasila Sebagai Sistem Filsafat
Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
Mat2021ELintangAleaS
 
Utang dulu kune
Utang dulu kuneUtang dulu kune
Pancasila sebagai Falsafah, Ideologi dan Dasar Negara RI
Pancasila sebagai Falsafah, Ideologi dan Dasar Negara RIPancasila sebagai Falsafah, Ideologi dan Dasar Negara RI
Pancasila sebagai Falsafah, Ideologi dan Dasar Negara RI
Zeninuramelia
 

Similar to Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Sem. Ganjil Prodi Komunikasi UNSERA (20)

Soal uts sem ganjil mk pancasila kelas reg 1 a ane
Soal uts sem ganjil mk pancasila kelas reg 1 a aneSoal uts sem ganjil mk pancasila kelas reg 1 a ane
Soal uts sem ganjil mk pancasila kelas reg 1 a ane
 
16919924.ppt
16919924.ppt16919924.ppt
16919924.ppt
 
Makalah pendidikan pancasila
Makalah pendidikan pancasilaMakalah pendidikan pancasila
Makalah pendidikan pancasila
 
Pelaksanaan pancasila dan uud 1945 secara murni dan konsekuensi
Pelaksanaan pancasila dan uud 1945 secara murni dan konsekuensiPelaksanaan pancasila dan uud 1945 secara murni dan konsekuensi
Pelaksanaan pancasila dan uud 1945 secara murni dan konsekuensi
 
Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)
Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)
Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)
 
Silabus Pancasila Untuk Perguruan Tinggi Indonesia.pdf
Silabus Pancasila Untuk Perguruan Tinggi Indonesia.pdfSilabus Pancasila Untuk Perguruan Tinggi Indonesia.pdf
Silabus Pancasila Untuk Perguruan Tinggi Indonesia.pdf
 
Bab i-kedudukan-pancasila-bagi-bangsa-indonesia-dan-pengembangan-sikapdan-per...
Bab i-kedudukan-pancasila-bagi-bangsa-indonesia-dan-pengembangan-sikapdan-per...Bab i-kedudukan-pancasila-bagi-bangsa-indonesia-dan-pengembangan-sikapdan-per...
Bab i-kedudukan-pancasila-bagi-bangsa-indonesia-dan-pengembangan-sikapdan-per...
 
FILSAFAT PANCASILA
FILSAFAT PANCASILAFILSAFAT PANCASILA
FILSAFAT PANCASILA
 
SILABUS Pendidikan Pancasila.pdf
SILABUS Pendidikan Pancasila.pdfSILABUS Pendidikan Pancasila.pdf
SILABUS Pendidikan Pancasila.pdf
 
Makalah pengamalan pancasila
Makalah pengamalan pancasilaMakalah pengamalan pancasila
Makalah pengamalan pancasila
 
pancasila sebagai sistem filsafat
pancasila sebagai sistem filsafatpancasila sebagai sistem filsafat
pancasila sebagai sistem filsafat
 
8a. pancasila sistem filsafat
8a. pancasila sistem filsafat8a. pancasila sistem filsafat
8a. pancasila sistem filsafat
 
Kelas xii bab i
Kelas xii bab i Kelas xii bab i
Kelas xii bab i
 
Materi Pancasila dan pengertiannya dalam
Materi Pancasila dan pengertiannya dalamMateri Pancasila dan pengertiannya dalam
Materi Pancasila dan pengertiannya dalam
 
MAKALAH PANCASILA DI TINJAU DARI ETIMOLOGIS, HISTORIS DAN TERMONOLOGIS
MAKALAH PANCASILA DI TINJAU DARI ETIMOLOGIS, HISTORIS DAN TERMONOLOGISMAKALAH PANCASILA DI TINJAU DARI ETIMOLOGIS, HISTORIS DAN TERMONOLOGIS
MAKALAH PANCASILA DI TINJAU DARI ETIMOLOGIS, HISTORIS DAN TERMONOLOGIS
 
2017D_muhammad_fakhri_wahyudi
2017D_muhammad_fakhri_wahyudi2017D_muhammad_fakhri_wahyudi
2017D_muhammad_fakhri_wahyudi
 
pancasila bersifat piramida
pancasila bersifat piramidapancasila bersifat piramida
pancasila bersifat piramida
 
Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
Pancasila Sebagai Sistem FilsafatPancasila Sebagai Sistem Filsafat
Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
 
Utang dulu kune
Utang dulu kuneUtang dulu kune
Utang dulu kune
 
Pancasila sebagai Falsafah, Ideologi dan Dasar Negara RI
Pancasila sebagai Falsafah, Ideologi dan Dasar Negara RIPancasila sebagai Falsafah, Ideologi dan Dasar Negara RI
Pancasila sebagai Falsafah, Ideologi dan Dasar Negara RI
 

More from ahmad sururi

Pancasila sebagai ideologi nasional (lanjutan materi pertemuan ke 10)
Pancasila sebagai ideologi nasional (lanjutan materi pertemuan ke 10)Pancasila sebagai ideologi nasional (lanjutan materi pertemuan ke 10)
Pancasila sebagai ideologi nasional (lanjutan materi pertemuan ke 10)ahmad sururi
 
Pancasila sebagai Ideologi Nasional (Materi Pertemuan ke 10)
Pancasila sebagai Ideologi Nasional (Materi Pertemuan ke 10)Pancasila sebagai Ideologi Nasional (Materi Pertemuan ke 10)
Pancasila sebagai Ideologi Nasional (Materi Pertemuan ke 10)ahmad sururi
 
Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)
Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)
Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)ahmad sururi
 
Pancasila sebagai-sistem-filsafat (p5)
Pancasila sebagai-sistem-filsafat (p5)Pancasila sebagai-sistem-filsafat (p5)
Pancasila sebagai-sistem-filsafat (p5)ahmad sururi
 
Pancasila di masa orde baru (p3)
Pancasila di masa orde baru (p3)Pancasila di masa orde baru (p3)
Pancasila di masa orde baru (p3)ahmad sururi
 
Pancasila di masa orde baru (p3)
Pancasila di masa orde baru (p3)Pancasila di masa orde baru (p3)
Pancasila di masa orde baru (p3)ahmad sururi
 
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa (p2)
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa (p2)Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa (p2)
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa (p2)ahmad sururi
 
Kontrak perkuliahan p1
Kontrak perkuliahan p1Kontrak perkuliahan p1
Kontrak perkuliahan p1ahmad sururi
 

More from ahmad sururi (8)

Pancasila sebagai ideologi nasional (lanjutan materi pertemuan ke 10)
Pancasila sebagai ideologi nasional (lanjutan materi pertemuan ke 10)Pancasila sebagai ideologi nasional (lanjutan materi pertemuan ke 10)
Pancasila sebagai ideologi nasional (lanjutan materi pertemuan ke 10)
 
Pancasila sebagai Ideologi Nasional (Materi Pertemuan ke 10)
Pancasila sebagai Ideologi Nasional (Materi Pertemuan ke 10)Pancasila sebagai Ideologi Nasional (Materi Pertemuan ke 10)
Pancasila sebagai Ideologi Nasional (Materi Pertemuan ke 10)
 
Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)
Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)
Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)
 
Pancasila sebagai-sistem-filsafat (p5)
Pancasila sebagai-sistem-filsafat (p5)Pancasila sebagai-sistem-filsafat (p5)
Pancasila sebagai-sistem-filsafat (p5)
 
Pancasila di masa orde baru (p3)
Pancasila di masa orde baru (p3)Pancasila di masa orde baru (p3)
Pancasila di masa orde baru (p3)
 
Pancasila di masa orde baru (p3)
Pancasila di masa orde baru (p3)Pancasila di masa orde baru (p3)
Pancasila di masa orde baru (p3)
 
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa (p2)
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa (p2)Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa (p2)
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa (p2)
 
Kontrak perkuliahan p1
Kontrak perkuliahan p1Kontrak perkuliahan p1
Kontrak perkuliahan p1
 

Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Sem. Ganjil Prodi Komunikasi UNSERA

  • 1. UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2012/2013 Mata Kuliah : Pendidikan Pancasila Hari/tanggal : Kamis/22 November 2012 Program studi/Fakultas : Komunikasi/Ilmu Sosial dan Politik Semester/Kelas : Satu/Reguler 1A Dosen Pengampu : Ahmad Sururi, S.Sos Waktu : 90 Menit Sifat Ujian : Close Book Petunjuk Pengerjaan A. Bacalah dengan teliti sebelum menjawab soal-soal di bawah ini B. Soal boleh dijawab tidak berurutan C. Bekerjalah dengan tenang dan jujur 1. Secara historis nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disyahkan menjadi dasar Negara secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Pertanyaan : Jelaskan alasan dan tujuan yang sangat penting bagi saudara sebagai mahasiswa Program Studi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk memahami dan mengkaji Pancasila 2. Pancasila sebagai objek pembahasan ilmiah memiliki ruang lingkup yang sangat luas, tergantung pada sudut pandang pembahasannya masing-masing Pertanyaan : Jelaskan objek pembahasan Pancasila ditinjau dari sudut pandang yuridis kenegaraan? 3. Jelaskan pengertian dari susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi? 4. Sejarah Pancasila telah mengalami proses yang sangat panjang dari proses perumusan sampai dengan penetapannya sebagai dasar negara Pertanyaan : a. Jelaskan letak persamaan dan perbedaan diantara konsep rumusan dasar Negara yang diajukan oleh Prof M Yamin, Prof Supomo dan Ir Sukarno yang disampaikan pada sidang BPUPKI b. Jelaskan pula persamaan dan perbedaan antara Piagam Jakarta dan Pancasila serta alasan dirubahnya sila ke-1 pada Piagam Jakarta 5. Berdasarkan penjabarannya, maka nilai-nilai dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Pertanyaan : a. Jelaskan pengertian dari tiga macam nilai tersebut dan berikan contohnya b. hubungan antara nilai, norma dan moral c. Jelaskan aktualisasi etika politik yang sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila “semangat & sukses”
  • 2. JAWABAN 1. Pendapat sendiri (gunakan konsep dan referensi yang diketahui) 2. Pancasila menurut yuridis kenegaraan meliputi pemahasa Pancasla dalam kedudukannya sebagai dasar negara RI, sehingga meliputi pembahasan bidang yuridis dan ketatanegaraan, realisasi Pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara secara resmi baik yang menyangkut norma hukum maupun norma moral dalam kaitannya dengan segala aspek penyelenggaraan negara. 3. Bahwa dalam setiap sila pancasila senantiasa dikualifikasi oleh sila2 lainnya, rumusannya adalah sebagai berikut : a. Sila ketuhanan yang maha esa adalah berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia b. Sila berkemanusiaan yang adil dan beradab adalah berketuhanan yang maha esa, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia c. Sila persatuan Indonesia adalah berketuhanan yang maha esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia d. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah berketuhanan yang maha esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, dan berkeadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia e. Sila keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia adalah berketuhanan yang maha esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 4. a. Persamaan dan perbedaan rumusan pancasila M. Yamin, Sukarno dan Soepomo Rumusan pancasila menurut Moh. Yamin secara lisan tanggal 29 mei 1945 1. Peri kebangsaan 2. Peri kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri kerakyatan 5. Kesejahteraan rakyat Rumusan pancasila menurut M. Yamin secara tertulis 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan pancasila menurut Soepomo tanggal 31 Mei 1945 1. Persatuan Indonesia 2. Ketuhanan Yang Maha Esa 3. Kerakyatan yang berdasarkan permusyawaratan perwakilan
  • 3. 4. Pemerataan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia 5. Kemakmuran Indonesia dalam ikatan Asia Timur Raya Rumusan Soepomo versi lain 1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan lahir batin 4. Musyawarah 5. Keadilan rakyat Rumusan pancasila menurut Soekarno 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan 3. Mufakat atau demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan yang berkebudayaan Lima asas di atas oleh Ir. Soekarno diusulkan agar diberi nama “Pancasila”. Dikatakan oleh beliau istilah itu atas saran dari salah seorang ahli bahasa. Usul mengenai nama “Pancasila” bagai dasar negara tersebut secara bulat diterima oleh sidang. Selanjutnya beliau mengusulkan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi Tri Sila yang rumusannya: 1. Sosio Nasionalisme, yaitu Nasionalisme dan Internasionalisme 2. Sosio Demokrasi, yaitu Demokrasi dengan Kesejahteraan Rakyat 3. Ketuhanan Yang Maha Esa Ir. Soekarno mengusulkan bahwa Tri Sila tersebut masih dapat diperas lagi menjadi Eka Sila atau satu sila yang intinya adalah “gotong-royong b. Di dalam Piagam Jakarta terdapat lima butir yang kelak menjadi Pancasila dari lima butir, sebagai berikut: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Perbedaan antara pancasila dan piagam Jakarta ada pada sila pertama 5. a. Nilai dasar yaitu berupa hakikat, esensi, intisari dan makna yang dalam dari nilai2 tersebut, nilai dasar bersifat universal karena menyangkut kenyataan objektif dari segala sesuatu. Contohnya nilai yg menjadi sumber etika bagi bangsa Indonesia adalah nilai2 yang terkandung dalam pancasila b. Nilai instrumental yaitu nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Contohnya pasal2 dalam UUD 1945 yang merupakan penjabaran dari nilai2 yang terkandung dalam sila2 pancasila. c. Nilai praksis yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata, dengan demikian nilai praksis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai
  • 4. dasar dan instrumental. contohnya semua perundang2an yang berada di bawah UUD 1945 sampai kepada peraturan pemerintah. b. Hubungan antara nilai, norma dan moral Nilai itu bersifat abstrak, maka, nilai harus dikonkritkan untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai nilai, wujud konkret dari nilai itu adalah norma. Nah, untuk memberlakukan norma tersebut harusnlah ada pedoman yang digunakan, maka digunakanlah moral “sebagai buku petunjuk” untuk pelaksanaan norma yang ada. Itulah hubungan nilai, moral dan norma. c. Pancasila sebagai sumber etika politik, maksudnya adalah etika yang terkandung dalam pancasila digunakan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif; menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat; menghargai perbedaan; jujur dalam persaingan; ketersediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar walau datang dari orang per orang ataupun kelompok orang; serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Etika politik yang berdasarkan pancasila juga seharusnya mengamanatkan para pejabat memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila dirinya merasa telah melanggar kaidah dan system nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara
  • 5. UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2012/2013 Mata Kuliah : Pendidikan Pancasila Hari/tanggal : Kamis/22 November 2012 Program studi/Fakultas : Komunikasi/Ilmu Sosial dan Politik Semester/Kelas : Satu/Reguler 1B Dosen Pengampu : Ahmad Sururi, S.Sos Waktu : 90 Menit Sifat Ujian : Close Book Petunjuk Pengerjaan A. Bacalah dengan teliti sebelum menjawab soal-soal di bawah ini B. Soal boleh dijawab tidak berurutan C. Bekerjalah dengan tenang dan jujur 1. Pembahasan pancasila sebagai suatu kajian ilmiah harus memenuhi syarat ilmiah sebagaimana dikemukakan oleh I.R. Poedjowijatno dalam bukunya “Tahu dan Pengetahuan” yang merinci syarat-syarat ilmiah. Pertanyaan : Jelaskan 4 (empat) syarat-syarat ilmiah tersebut! 2. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dan dalam upaya mempertahankan proklamasi dan eksistensi Negara terdapat berbagai rumusan-rumusan Pancasila yang berbeda-beda. Pertanyaan : Tuliskan rumusan pancasila dalam konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) 3. Jelaskan rumusan urutan sila-sila pancasila merupakan kesatuan yang logis? 4. Sejarah Pancasila telah mengalami proses yang sangat panjang dari proses perumusan sampai dengan penetapannya sebagai dasar negara Pertanyaan : a. Jelaskan letak persamaan dan perbedaan diantara konsep rumusan dasar Negara yang diajukan oleh Prof M Yamin, Prof Supomo dan Ir Sukarno yang disampaikan pada sidang BPUPKI b. Jelaskan pula persamaan dan perbedaan antara Piagam Jakarta dan Pancasila serta alasan dirubahnya sila ke-1 pada Piagam Jakarta 5. Hukum dan kekuasaan Negara merupakan 2 (dua) aspek yang berkaitan langsung dengan etika politik dan menjadi pokok pembahasan Pertanyaan : a. Jelaskan pengertian hukum dan kekuasaan Negara sebagai pokok pembahasan etika politik dan jelaskan hubungannya. b. Jelaskan hubungan antara nilai, norma dan moral c. Jelaskan aktualisasi etika politik yang sesuai dengan nilai-nilai sila pancasila “Semangat & sukses”
  • 6. JAWABAN 1. Empat syarat2 ilmiah a. Berobjek Syarat pertama bagi pengetahuan adalah harus memiliki objek. Objek terbagi dua yaitu formal dan material, formal pancasila adalah sudut pandang tertentu dalam pembahasan pancasila atau dari sudut pandang apa pancasila akan dibahas, objek material pancasila adalah objek yg merupakan sasaran pembahasan dan pengkajian pancasila baik yg bersifat empiris maupun non empiris b. Bermetode Adalah seperangkat cara atau pendekatan dalam rangka pembahasan pancasila untuk mendapatkan kebenaran secara objektif. c. Bersistem Pengetahuan ilmiah pancasila harus bersifat bulat, utuh dan merupakan satu kesatuan antara bagian2 yang tidak dapat dipisahkan, saling berhubungan dan tergantung. Sila2 pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat, tanpa pertentangan dan bersifat sistematik d. Bersifat universal Kebenaran pancasila tidak terbatas oleh waktu, ruang, keadaan, situasi, kondisi maupun jumlah tertentu, esensi, sari dan makna dalam sila2 pancasila pada hakikatnya bersifat universal. 2. Rumusan pancasila dalam konstitusi RIS A. Ketuhanan yang maha esa B. Peri kemanusiaan C. Kebangsaan D. Kerakyatan E. Keadilan social 3. Urutan sila sila pancasila merupakan suatu kesatuan yg logis adalah karena yang paling utama memang harus menuju kepada Tuhan dahulu sebelum memulai sesuatu yang lain, baru diurutkan sesuai dengan ke-logisan kebutuhan yang ada dalam masyarakat, seperti setelah Tuhan, maka dilanjutkan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan dilaksanakannya kemanusiaan yang adil dan beradap maka akan terwujudlah suatu persatuan pada rakyat Indonesia, yang kemudian dari persatuan itu akan dipilih sosok pemimpin yang dapat melaksanakan arti yang ada dalam “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, agar dapat mewujudkan suau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. a. Persamaan dan perbedaan rumusan pancasila M. Yamin, Sukarno dan Soepomo Rumusan pancasila menurut Moh. Yamin secara lisan tanggal 29 mei 1945 1. Peri kebangsaan 2. Peri kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri kerakyatan 5. Kesejahteraan rakyat Rumusan pancasila menurut M. Yamin secara tertulis 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
  • 7. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan pancasila menurut Soepomo tanggal 31 Mei 1945 1. Persatuan Indonesia 2. Ketuhanan Yang Maha Esa 3. Kerakyatan yang berdasarkan permusyawaratan perwakilan 4. Pemerataan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia 5. Kemakmuran Indonesia dalam ikatan Asia Timur Raya Rumusan Soepomo versi lain 1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan lahir batin 4. Musyawarah 5. Keadilan rakyat Rumusan pancasila menurut Soekarno 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan 3. Mufakat atau demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan yang berkebudayaan Lima asas di atas oleh Ir. Soekarno diusulkan agar diberi nama “Pancasila”. Dikatakan oleh beliau istilah itu atas saran dari salah seorang ahli bahasa. Usul mengenai nama “Pancasila” bagai dasar negara tersebut secara bulat diterima oleh sidang. Selanjutnya beliau mengusulkan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi Tri Sila yang rumusannya: 1. Sosio Nasionalisme, yaitu Nasionalisme dan Internasionalisme 2. Sosio Demokrasi, yaitu Demokrasi dengan Kesejahteraan Rakyat 3. Ketuhanan Yang Maha Esa Ir. Soekarno mengusulkan bahwa Tri Sila tersebut masih dapat diperas lagi menjadi Eka Sila atau satu sila yang intinya adalah “gotong-royong b. Di dalam Piagam Jakarta terdapat lima butir yang kelak menjadi Pancasila dari lima butir, sebagai berikut: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Perbedaannya terletak pada sila pertama
  • 8. 5. a. Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif dan kekuasaan sebagai lembaga penata masyarakat yang berkuasa. Hubungannya adalah hukum tanpa kekuasaan negara tidak dapat berbuat apa-apa, sifatnya normatif belaka artinya hukum tidak mempunyai kemampuan untuk bertindak. Sedangkan kekuasaan negara tanpa hukum adalah buta, kekuasaan negara yang memakai kekuasaannya tanpa hukum merupakan negara penindas. b. Hubungan nilai, norma dan moral adalah : Nilai itu bersifat abstrak, maka, nilai harus dikonkritkan untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai nilai, wujud konkret dari nilai itu adalah norma. Nah, untuk memberlakukan norma tersebut harusnlah ada pedoman yang digunakan, maka digunakanlah moral “sebagai buku petunjuk” untuk pelaksanaan norma yang ada. Itulah hubungan nilai, moral dan norma. c. Pancasila sebagai sumber etika politik, maksudnya adalah etika yang terkandung dalam pancasila digunakan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif; menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat; menghargai perbedaan; jujur dalam persaingan; ketersediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar walau datang dari orang per orang ataupun kelompok orang; serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Etika politik yang berdasarkan pancasila juga seharusnya mengamanatkan para pejabat memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila dirinya merasa telah melanggar kaidah dan system nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.
  • 9. UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2012/2013 Mata Kuliah : Pendidikan Pancasila Hari/tanggal : Kamis/22 November 2012 Program studi/Fakultas : Komunikasi/Ilmu Sosial dan Politik Semester/Kelas : Satu/Reguler 2 Dosen Pengampu : Ahmad Sururi, S.Sos Waktu : 90 Menit Sifat Ujian : Close Book Petunjuk Pengerjaan A. Bacalah dengan teliti sebelum menjawab soal-soal di bawah ini B. Soal boleh dijawab tidak berurutan C. Bekerjalah dengan tenang dan jujur 1. Pancasila merupakan dasar filosofis negara Indonesia dan harus dipahami secara ilmiah da objektif. Pertanyaan : Jelaskan mengapa mata kuliah Pancasila menjadi mata kuliah wajib di setiap perguruan tinggi ! 2. Kita tahu ada beberapa pengertian Pancasila tergantung sudut pandang masing masing dalam menelaahnya. Pertanyaan : Jelaskan Pengertian Pancasila secara terminologis? 3. Jelaskan pengertian dari susunan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu system 4. Sejarah Pancasila telah mengalami proses yang sangat panjang dari proses perumusan sampai dengan penetapannya sebagai dasar negara Pertanyaan : a. Jelaskan letak persamaan dan perbedaan diantara konsep rumusan dasar Negara yang diajukan oleh Prof M Yamin, Prof Supomo dan Ir Sukarno yang disampaikan pada siding BPUPKI b. Jelaskan pula persamaan dan perbedaan antara Piagam Jakarta dan Pancasila serta alasan dirubahnya sila ke-1 pada Piagam Jakarta 5. Etika politik harus direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara kongkrit dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Pertanyaan : a. Tuliskan prinsip-prinsip etika politik b. Jelaskan pokok pembahasan etika politik c. Jelaskan aktualisasi etika politik yang sesuai dengan nilai-nilai sila pancasila “semangat & sukses”
  • 10. JAWABAN 1. Pendapat sendiri (gunakan konsep, teori dan referensi yang diketahui) 2. Pancasila menurut terminologis PPKI mengadakan sidang sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan tgl 18 Agustus 1945 dan berhasil mengesahkan UUD NKRI atau UUD ’45 yang didalamnya terdapat pokok pikiran dari batang tubuh UUD ’45, yang secara kostitusional sah dan benar sebagai dasar negara Adapun UUD 1945 terdiri dari dua bagian yaitu pembukaan UUD 1945 dan pasal2 UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan peralihan yang terdiri dari 4 pasal dan 1 aturan tambahan yang terdiri dari 2 ayat. Dalam bagian pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari 4 aline, tercantm rumusan pancasila yang resmi. 3. Sebagai system, sila2 dalam pancasila memiliki kesatuan bagian2, setiap bagian mempunyai fungsi sendiri2, saling berhubungan dan ketergantungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu. 4. a. Persamaan dan perbedaan rumusan pancasila M. Yamin, Sukarno dan Soepomo Rumusan pancasila menurut Moh. Yamin secara lisan tanggal 29 mei 1945 1. Peri kebangsaan 2. Peri kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri kerakyatan 5. Kesejahteraan rakyat Rumusan pancasila menurut M. Yamin secara tertulis 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan pancasila menurut Soepomo tanggal 31 Mei 1945 1. Persatuan Indonesia 2. Ketuhanan Yang Maha Esa 3. Kerakyatan yang berdasarkan permusyawaratan perwakilan 4. Pemerataan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia 5. Kemakmuran Indonesia dalam ikatan Asia Timur Raya Rumusan Soepomo versi lain 1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan lahir batin 4. Musyawarah 5. Keadilan rakyat Rumusan pancasila menurut Soekarno 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
  • 11. 3. Mufakat atau demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan yang berkebudayaan Lima asas di atas oleh Ir. Soekarno diusulkan agar diberi nama “Pancasila”. Dikatakan oleh beliau istilah itu atas saran dari salah seorang ahli bahasa. Usul mengenai nama “Pancasila” bagai dasar negara tersebut secara bulat diterima oleh sidang. Selanjutnya beliau mengusulkan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi Tri Sila yang rumusannya: 1. Sosio Nasionalisme, yaitu Nasionalisme dan Internasionalisme 2. Sosio Demokrasi, yaitu Demokrasi dengan Kesejahteraan Rakyat 3. Ketuhanan Yang Maha Esa Ir. Soekarno mengusulkan bahwa Tri Sila tersebut masih dapat diperas lagi menjadi Eka Sila atau satu sila yang intinya adalah “gotong-royong b. Di dalam Piagam Jakarta terdapat lima butir yang kelak menjadi Pancasila dari lima butir, sebagai berikut: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Perbedaannya terletak pada sila pertama 5. a. prinsip2 etika politik 1. Adanya cita-cita the rule of law 2. Partisipasi demokratis masyarakat 3. Jaminan hak-hak asasi manusia 4. Struktur sosial budaya masyarakat 5. Keadilan social b. Pokok pembahasan etika politik hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif dan kekuasaan sebagai lembaga penata masyarakat yang berkuasa. hukum tanpa kekuasaan negara tidak dapat berbuat apa-apa, sifatnya normatif belaka artinya hukum tidak mempunyai kemampuan untuk bertindak. Sedangkan kekuasaan negara tanpa hukum adalah buta, kekuasaan negara yang memakai kekuasaannya tanpa hukum merupakan negara penindas. c. Pancasila sebagai sumber etika politik, maksudnya adalah etika yang terkandung dalam pancasila digunakan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif; menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat; menghargai perbedaan; jujur dalam persaingan; ketersediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar walau datang dari
  • 12. orang per orang ataupun kelompok orang; serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Etika politik yang berdasarkan pancasila juga seharusnya mengamanatkan para pejabat memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila dirinya merasa telah melanggar kaidah dan system nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara