1. ALASAN PENGHAPUS
PENUNTUTAN
HAPUSNYA
PELAKSANAAN PIDANA
DAN

2. ALASAN PENGHAPUSALASAN PENGHAPUS
PENUNTUTANPENUNTUTAN
 PENGERTIAN PENUNTUTANPENGERTIAN PENUNTUTAN
 HAL-HAL YAN MENGHAPUSKANHAL-HAL YAN MENGHAPUSKAN
PENUNTUTAN :PENUNTUTAN :
 NEBIS IN IDEM / NON BIS IDEM (76 KUHP)NEBIS IN IDEM / NON BIS IDEM (76 KUHP)
 MATINYA TERDAKWA (77 KUHP)MATINYA TERDAKWA (77 KUHP)
 DALUWARSA (78 KUHP)DALUWARSA (78 KUHP)
 PENYELESAIAN DILUAR SIDANGPENYELESAIAN DILUAR SIDANG
 AMNESTI DAN ABOLISIAMNESTI DAN ABOLISI

3. PENUNTUTANPENUNTUTAN
 PENGERTIAN => TINDAKANPENGERTIAN => TINDAKAN
PENUNTUT UMUM MELIMPAHKANPENUNTUT UMUM MELIMPAHKAN
PERKARA PIDANA KE PN UNTUKPERKARA PIDANA KE PN UNTUK
DIPERIKSA DAN DIPUTUS (1 AYAT 7DIPERIKSA DAN DIPUTUS (1 AYAT 7
KUHAP)KUHAP)
 YG BERTUGAS => JAKSA PENUNTUTYG BERTUGAS => JAKSA PENUNTUT
UMUM DAN EKSEKUTOR (16 JUMUM DAN EKSEKUTOR (16 JOO PS 1PS 1
AYAT 6 KUHAP)AYAT 6 KUHAP)
 WEWENANG => MENUNTUTWEWENANG => MENUNTUT
 SUBYEK YG DITUNTUT => TERDAKWASUBYEK YG DITUNTUT => TERDAKWA

4. NEBIS IN IDEMNEBIS IN IDEM
(PASAL 76 KUHP)(PASAL 76 KUHP)
 ORANG TIDAK DAPAT DITUNTUTORANG TIDAK DAPAT DITUNTUT
UNTUK KEDUA KALIUNTUK KEDUA KALI
 DALAM PERKARA (PERBUATAN) YANGDALAM PERKARA (PERBUATAN) YANG
SAMASAMA
 PUTUSAN HAKIM TELAH MEMPUNYAIPUTUSAN HAKIM TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUMKEKUATAN HUKUM
 TERMASUK PUTUSAN HAKIM ASINGTERMASUK PUTUSAN HAKIM ASING
(AYAT 2)(AYAT 2)

5. PUTUSAN HAKIMPUTUSAN HAKIM
PEMIDANAAN (VEROOR DELING)PEMIDANAAN (VEROOR DELING)
(PS 193 KUHAP)(PS 193 KUHAP)
PEMBEBASAN DARI DAKWAANPEMBEBASAN DARI DAKWAAN
(VRITSPRAAK) (PS 191 AYAT 1 KUHAP)(VRITSPRAAK) (PS 191 AYAT 1 KUHAP)
PELEPASAN DARI SEGALA TUNTUTANPELEPASAN DARI SEGALA TUNTUTAN
(ONTSSLAG VAN VERVOLGING)(ONTSSLAG VAN VERVOLGING)
(PS 191 AYAT 2 KUHAP)(PS 191 AYAT 2 KUHAP)

6. ARTI PERBUATAN YANG SAMA dlmARTI PERBUATAN YANG SAMA dlm
psl 76psl 76
 PERBUATAN JAHATPERBUATAN JAHAT
 PERBUATAN YAN DIDAKWAKAN DALAMPERBUATAN YAN DIDAKWAKAN DALAM
SURAT DAKWAANSURAT DAKWAAN
 PERBUATAN YANG DITENTUKAN UUPERBUATAN YANG DITENTUKAN UU
 PERBUATAN YANG RIIL TERJADIPERBUATAN YANG RIIL TERJADI
 SI PEMBUAT HARUSLAH ORANG YANGSI PEMBUAT HARUSLAH ORANG YANG
SAMASAMA

7. Hukum Perdata pd pasal 1917 BW
Psl 139 Rancangan KUHP Nasional:
“seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua
kalinya dalam satu perkara yang sama, jika
perkara tersebut telah ada putusan hakim yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap”
Dasar:
untuk menjunjung tinggi kehormatan dan keluhuran
peradilan, menjunjung tinggi kewibawaan negara.
Memberi rasa kepastian hukum pada seseorang
yang pernah dijatuhi putusan bebas.
Memberi ketenangan hati agar tidak resah dan
gelisah terhadap bahaya penuntutan ulang

8. MATINYA TERDAKWA (psl 77 KUHP)
KEWENANGAN MENUNTUT PIDANA HAPUS JIKA
TERDAKWA MENINGGAL DUNIA
Pengecualian 
♫ UU No 7 (drt) thn 1955 ttg TINDAK PIDANA EKONOMI psl 16 ayat 1:
jk ad cukup alasan untuk menduga bhw seseorang yang meninggal
dunia, sebelum atau perkaranya ada putusan yang tidak dpt diubah lagi,
telah melakukan TP ekonomi mk hakim atas tuntutan PU dengan
putusan pengadilan dpt:
a. Memutus perampasan barang2 yang telah disita;
b. Dilakukan dengan memberatkan pada harta orang yang meninggal
itu.
♫ UU no 31 thn 1999 ttg PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
psl 33:
Apabila tersangka pd saat dilakukan penyidikan meninggal dunia, yg sec
nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera
menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada jaksa pengacara
negara/kpd instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata
terhadap Ahli Warisnya

9. DALU WARSADALU WARSA
PENUNTUTAN (78PENUNTUTAN (78
KUHP)KUHP)
1.1. PELANGGARAN +PELANGGARAN +
PERCETAKAN => 1PERCETAKAN => 1
TAHUNTAHUN
2.2. -3 TAHUN => 6 TH-3 TAHUN => 6 TH
3.3. + 3 TAHUN => 12+ 3 TAHUN => 12
TAHUNTAHUN
4.4. SEUMUR HIDUP +SEUMUR HIDUP +
MATI => 18 THMATI => 18 TH
PIDANA (84 KUHP)PIDANA (84 KUHP)
1.1. PELANGGARAN =>PELANGGARAN =>
2 TAHUN2 TAHUN
2.2. PERCETAKAN => 5PERCETAKAN => 5
TAHUNTAHUN
3.3. -3 TAHUN=> 8 TH-3 TAHUN=> 8 TH
4.4. +3 TAHUN => 16 TH+3 TAHUN => 16 TH
5.5. MATI => TIDAKMATI => TIDAK
ADA DALUWARSAADA DALUWARSA

10. PENYELESAIAN DI LUAR PENGADILAN
DIATUR DALAM PASAL 82, TIDAK SEMUA PERKARA
PIDANA, HANYA BERLAKU PERKARA PIDANA
PELANGGARAN YANG DIANCAM PIDANA DENDA

11. SEBAB AMNESTI DAN ABOLISI
AMNESTI:
TINDAKAN PRESIDEN YANG MENGAKHIRI SEGALA
TINDAKAN HUKUM DEMI KEPENTINGAN NEGARA
ABOLISI:
HAK YANG DIBERIKAN KEPADA PRESIDEN UNTUK
MENGHAPUSKAN HAK PENUNTUTAN DARI PU DAN
PENGEHENTIANYA APABILA SUDAH DIMULAI, BAGI PELAKU
TP TERTENTU
PSL 14 AYAT 2 UUD 1945 “PRESIDEN MEMBERI AMNESTI DAN ABOLISI
DENGAN MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN DPR”
CONTOH AMNESTI DAN ABOLISI DIBERIKAN PADA PELAKU
PEMBERONTAKAN DI INDONESIA MELALUI KEPUTUSAN PRESIDEN TGL
17 AGUSTUS 1961 No.449 thn 1961:
-Pemberontakan Daud Beureuh di Aceh
-PRRI dan Permesta
-Kartosuwiryo (DI/TII) jawa barat, jawa tengah
-Ibnu Hajar di Kalsel
-Republik Maluku Selatan

12. HAPUSNYAHAPUSNYA
PELAKSANAAN PIDANAPELAKSANAAN PIDANA
 TERPIDANA MENINGGALTERPIDANA MENINGGAL
 DALUWARSADALUWARSA

13. Hak-hak prerogatif presidenHak-hak prerogatif presiden
 GrasiGrasi
 AmnestiAmnesti
 AbolisiAbolisi

14. GRASIGRASI
14 ayat 1 UUD 1945 “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi
dengan memperhatikan pertimbangan MA”
JADI GRASI SIFATNYA SEBAGAI PENGAMPUNAN
DARI KEPALA NEGARA
Grasi adalah hak Kepala Negara untuk memberikan
pengampunan hukuman kepada terpidana atas putusan
hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Grasi harus dimohonkan langsung oleh terpidana. Substansi
grasi adalah bahwa terpidana telah menginsyafi dan
menyadari kesalahannya. Kepala Negara a.n. negara
memberi pengampunan kepada terpidana setelah menerima
pertimbangan/masukan dari Ketua Mahkamah Agung,
lembaga legislatif, dan/atau pemuka masyarak

15. • Birokrasi Permohonan Grasi:
• KANTOR KEPANITERAAN
PENGADILAN NEGERI
• HAKIM PENGADILAN NEGERI
• KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
• KETUA MA
• MENTERI KEHAKIMAN
• PRESIDEN

16. AMNESTIAMNESTI
• Amnesti berasal dari bahasa Yunani
amnestia yang berarti ‘melupakan’.
• Merupakan hak kepala negara untuk
meniadakan akibat hukum yang
mengancam terhadap sesuatu
perbuatan atau sekelompok
kejahatan politik.
• Pemberian amnesti murni lahir dari
presiden selaku kepala negara

17. Abolisi
Abolisi adalah hak Presiden untuk membatalkan
tuntutan terhadap seseorang sebelum
putusan hakim ditetapkan. Atau kewenangan
kepala negara untuk menggugurkan hak
penuntut umum untuk melakukan penuntutan
serta akibat hukum yang timbul karena
tuntutan tersebut. Tindakan ini ditempuh Presiden
dengan pertimbangan DPR
sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 Pasal
14.