Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang keadaan tak hadir menurut KUH Perdata, termasuk pengertian, unsur-unsur, tahapan, akibat hukum, dan tindakan hukum yang terkait.
2. Keadaan tak hadir terjadi ketika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya untuk waktu yang lama tanpa memberi kuasa kepada orang lain.
3. Terdapat berbagai tahap
Hukum administrasi adalah instrumen yuridis yang memungkinkan pemerintah mengontrol masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan hukum. Masyarakat juga berpartisipasi dalam pengontrolan tersebut. Hukum administrasi berada di antara hukum privat dan publik, dan mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara.
Hukum administrasi membahas tentang pengertian istilah administrasi, definisi hukum administrasi, ruang lingkup hukum administrasi, bestuurshandelingen, beschikking, beroepsnormen, toetsinggrounden, dan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Dokumen ini juga membahas tentang perizinan, sanksi-sanksi khas hukum administrasi, dan perlindungan hukum.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang keadaan tak hadir menurut KUH Perdata, termasuk pengertian, unsur-unsur, tahapan, akibat hukum, dan tindakan hukum yang terkait.
2. Keadaan tak hadir terjadi ketika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya untuk waktu yang lama tanpa memberi kuasa kepada orang lain.
3. Terdapat berbagai tahap
Hukum administrasi adalah instrumen yuridis yang memungkinkan pemerintah mengontrol masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan hukum. Masyarakat juga berpartisipasi dalam pengontrolan tersebut. Hukum administrasi berada di antara hukum privat dan publik, dan mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara.
Hukum administrasi membahas tentang pengertian istilah administrasi, definisi hukum administrasi, ruang lingkup hukum administrasi, bestuurshandelingen, beschikking, beroepsnormen, toetsinggrounden, dan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Dokumen ini juga membahas tentang perizinan, sanksi-sanksi khas hukum administrasi, dan perlindungan hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan pemahaman terhadap hukum adat di Indonesia. Secara garis besar dibahas mengenai dua sikap yaitu sikap ilmu untuk ilmu dan sikap ilmu untuk masyarakat, peran hukum adat dalam pembangunan hukum nasional, serta tantangan untuk mempertahankan konsistensi dan relevansi hukum adat di tengah perubahan zaman. Dokumen ini menekankan pentingnya mempert
Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum dan sistem hukum adat. Secara singkat, sistem hukum adalah kumpulan aturan yang saling terkait secara teratur untuk membentuk kesatuan, sedangkan sistem hukum adat didasarkan pada pepatah, putusan hakim adat, dan penghayatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kekuatan sistem hukum adat bergantung pada faktor-faktor seperti frekuens
Mata kuliah hukum pidana membahas pengertian pidana sebagai penderitaan yang disengaja dibebankan kepada pelaku perbuatan terlarang, serta jenis-jenis pidana seperti pidana pokok berupa hukuman mati, penjara, dan denda, serta pidana tambahan seperti pencabutan hak. KUHP membagi sistematika pidana ke dalam 3 buku yang membahas aturan umum, kejahatan berat, dan pelanggaran ringan.
Dokumen tersebut membahas tentang unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli hukum pidana dan ketentuan umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa unsur penting tindak pidana antara lain perbuatan, melanggar hukum, kesalahan, akibat, dan ancaman pidana. Dokumen juga membedah pengertian dan jenis-jenis tindak pidana serta aliran-aliran yang ada dalam ilmu hukum pidana
Teori kausalitas membahas hubungan antara perbuatan dan akibat yang tidak diinginkan berdasarkan hukum. Terdapat tiga teori kausalitas yaitu teori conditio sine qua non yang menyatakan bahwa sebab adalah syarat yang tidak bisa dihilangkan, teori generalisasi yang melihat sebab dari perspektif umum, dan teori individualisasi yang menyatakan sebab adalah faktor penentu terkuat.
1. Dokumen tersebut membahas jenis-jenis pidana pokok dan tambahan menurut KUHP seperti pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan sebagai pidana pokok serta pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan sebagai pidana tambahan.
Dokumen tersebut membahas tentang penyertaan dalam tindak pidana menurut KUHP Indonesia. Terdapat lima bentuk penyertaan yaitu pelaku utama, penyuruh, peserta, penganjur, dan pembantu. Masing-masing memiliki unsur dan pertanggungjawaban yang berbeda-beda sesuai peran serta dalam tindak pidana.
1. Dokumen membahas alasan-alasan hapusnya pidana menurut KUHP, yaitu fait justificatief (alasan pembenaran perbuatan), fait d'excuse (pemaafan pelaku), dan melaksanakan ketentuan undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 50 dan 51 KUHP.
Dokumen tersebut membahas tentang rechtbeekwaamheid (kecakapan hukum) dan rechts bevoegdheid (kewenangan hukum) seseorang. Rechtbeekwaamheid adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum, sedangkan rechts bevoegdheid adalah kewenangan seseorang untuk melakukan tindakan hukum tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Dokumen ini juga menjelask
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan pemahaman terhadap hukum adat di Indonesia. Secara garis besar dibahas mengenai dua sikap yaitu sikap ilmu untuk ilmu dan sikap ilmu untuk masyarakat, peran hukum adat dalam pembangunan hukum nasional, serta tantangan untuk mempertahankan konsistensi dan relevansi hukum adat di tengah perubahan zaman. Dokumen ini menekankan pentingnya mempert
Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum dan sistem hukum adat. Secara singkat, sistem hukum adalah kumpulan aturan yang saling terkait secara teratur untuk membentuk kesatuan, sedangkan sistem hukum adat didasarkan pada pepatah, putusan hakim adat, dan penghayatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kekuatan sistem hukum adat bergantung pada faktor-faktor seperti frekuens
Mata kuliah hukum pidana membahas pengertian pidana sebagai penderitaan yang disengaja dibebankan kepada pelaku perbuatan terlarang, serta jenis-jenis pidana seperti pidana pokok berupa hukuman mati, penjara, dan denda, serta pidana tambahan seperti pencabutan hak. KUHP membagi sistematika pidana ke dalam 3 buku yang membahas aturan umum, kejahatan berat, dan pelanggaran ringan.
Dokumen tersebut membahas tentang unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli hukum pidana dan ketentuan umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa unsur penting tindak pidana antara lain perbuatan, melanggar hukum, kesalahan, akibat, dan ancaman pidana. Dokumen juga membedah pengertian dan jenis-jenis tindak pidana serta aliran-aliran yang ada dalam ilmu hukum pidana
Teori kausalitas membahas hubungan antara perbuatan dan akibat yang tidak diinginkan berdasarkan hukum. Terdapat tiga teori kausalitas yaitu teori conditio sine qua non yang menyatakan bahwa sebab adalah syarat yang tidak bisa dihilangkan, teori generalisasi yang melihat sebab dari perspektif umum, dan teori individualisasi yang menyatakan sebab adalah faktor penentu terkuat.
1. Dokumen tersebut membahas jenis-jenis pidana pokok dan tambahan menurut KUHP seperti pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan sebagai pidana pokok serta pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan sebagai pidana tambahan.
Dokumen tersebut membahas tentang penyertaan dalam tindak pidana menurut KUHP Indonesia. Terdapat lima bentuk penyertaan yaitu pelaku utama, penyuruh, peserta, penganjur, dan pembantu. Masing-masing memiliki unsur dan pertanggungjawaban yang berbeda-beda sesuai peran serta dalam tindak pidana.
1. Dokumen membahas alasan-alasan hapusnya pidana menurut KUHP, yaitu fait justificatief (alasan pembenaran perbuatan), fait d'excuse (pemaafan pelaku), dan melaksanakan ketentuan undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 50 dan 51 KUHP.
Dokumen tersebut membahas tentang rechtbeekwaamheid (kecakapan hukum) dan rechts bevoegdheid (kewenangan hukum) seseorang. Rechtbeekwaamheid adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum, sedangkan rechts bevoegdheid adalah kewenangan seseorang untuk melakukan tindakan hukum tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Dokumen ini juga menjelask
2. Badan Negara yang bertugas untuk
membuktikan selengkap-lengkapnya
tentang kepribadian manusia, sehingga
dapat memberikan kepastian terhadap
segala kenyataan yang berguna bagi
pencatatan jiwa dari setiap orang.
3. PERISTIWA HUKUM YANG
DICATAT
• Untuk memastikan status perdata
seseorang, ada lima peristiwa hukum
dalam kehidupan manusia yang perlu
dilakukan pencatatan yaitu peristiwa:
– Kelahiran
– Perkawinan
– Perceraian
– Kematian
– Penggantian nama
4. Peraturan Catatan Sipil
• Instruksi Presidium Kabinet No
31/U/In/12/1966 : Untuk tidak menggunakan
penggolongan penduduk Indonesia
berdasarkan 131 dan 163 IS > WNI &WNA
• Surat Edaran bersama Menteri dalam Negeri
dan Menteri Kehakiman No Pemdes
51/1/3.JA.2/2/5 dalam angka II :
- Pembatasan terhadap orang-orang dan
pembatasan lingkungan wilayah
sebagaimana Staats Blad 1920 No 775 Jo.
Staats Blad No 54 dan Staats Blad No 75 jo.
Staats Blad 1936 No 607 dinyatakan tidak
berlaku lagi.
5. Tujuan Pencatatan Sipil
”Untuk memperoleh kepastian hukum tentang status
perdata seseorang yg mengalami peristiwa hukum
tersebut”
• Kelahiran: menentukan status perdata
mengenai dewasa atau belum dewasa
seseorang.
• Perkawinan: menentukan status perdata
mengenai boleh atau tidaknya
melangsungkan perkawinan dengan pihak
lain lagi
• Perceraian : menentukan status perdata
untuk bebas mencari pasangan lain
• Kematian: menentukan status perdata
sebagai ahli waris dan keterbukaan ahli waris.
6. JENIS-KENIS CATATAN SIPIL
Kepts. Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kab/Kota madya
1. Akta Kelahiran
1. Akta kelahiran umum
2. Akta kelahiran istimewa
3. Akta kelahiran luar biasa
4. Akta kelahiran tambahan
2. Akta Perkawinan
3. Akta Perceraian
4. Akta pengakuan dan pengesahan anak
5. Akta kematian
1. Akta Kematian umum
2. Akta Kematian Khusus
Kelahiran : untuk menentukan status hukum seseorang sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban Perkawinan: Menentukan status hukum seseorang sebagai suami atau isteri dalam ikatan perkawinan menurut hukum Perceraian: menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau duda, yang bebas dari ikatan perkawinan Kematian : menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris, sebagai janda atau duda dari almarhun/almarhumah Penggantian nama: menentukan status hukum seseorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata
Akta kelahiran umum : yang disampaikan menurut uu 60 hari sejak peristiwa Akta kelahiran istimewa : melebihi 60 hari kerja Akta kelahiran luar biasa: yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil tahuin 1 mei 1940-31 desember 1949 Akta kelahiran tambahan dikeluarkan oleh pej yang berwenang 1 januari 1967 sampai 31 maret 1983 Akta kematiam umum yang diterbitkan belum melewati 10 hari kerja Akta kematian khusus melewati 10 hari kerja
