1. KAMBUHAN / RECIDIVEKAMBUHAN / RECIDIVE
ARDI FERDIAN, SH.,MKnARDI FERDIAN, SH.,MKn

2. RECIDIVE DIARTIKAN SEORANG PETINDAKRECIDIVE DIARTIKAN SEORANG PETINDAK
MELAKUKAN BEBERAPA TINDAK PIDANA DANMELAKUKAN BEBERAPA TINDAK PIDANA DAN
DIANTARA TINDAK PIDANA TERSEBUT TELAHDIANTARA TINDAK PIDANA TERSEBUT TELAH
MENDAPATKAN PUTUSAN PENGADILANMENDAPATKAN PUTUSAN PENGADILAN
YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUMYANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM
YANG TETAPYANG TETAP
Orangnya disebut RESIDIVIS
RESIDIVIS dapat digunakan sebagai faktor untuk
memperberat pidana, ancaman pidananya ditambah
1/3
Hal2 yang menyebabkan RECIDIVE:
A.KARENA KEBIASAAN (HABITATE RECIDIVE)
B.KARENA KEBETULAN (ACCIDENTELE
RECIDIVE)

3. SISTEM RECIDIVESISTEM RECIDIVE
1.1. GENERAL RECIDIVE (KAMBUHAN UMUM)GENERAL RECIDIVE (KAMBUHAN UMUM)
 SEORANG PETINDAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANGSEORANG PETINDAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG
TELAH MENDAPATKAN PUTUSAN PENGADILAN YANGTELAH MENDAPATKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG
TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAPTELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
KEMUDIAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA LAGI,KEMUDIAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA LAGI, DIMANADIMANA
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN SEBELUM DANTINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN SEBELUM DAN
SESUDAHNYA TIDAK SAMA, BERBEDA/LAIN SAMA SEKALISESUDAHNYA TIDAK SAMA, BERBEDA/LAIN SAMA SEKALI..
1.1. SPECIAL RECIDIVE (KAMBUHAN KHUSUS)SPECIAL RECIDIVE (KAMBUHAN KHUSUS)
 SEORANG PETINDAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANGSEORANG PETINDAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG
TELAH MENDAPATKAN PUTUSAN PENGADILAN YANGTELAH MENDAPATKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG
TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAPTELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
KEMUDIAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA LAGI,KEMUDIAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA LAGI, DIMANADIMANA
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN SEBELUM DANTINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN SEBELUM DAN
SESUDAHNYA ADALAH YANG SAMASESUDAHNYA ADALAH YANG SAMA
1.1. TUSSENSTELSEL RECIDIVE (KAMBUHAN TENGAH)TUSSENSTELSEL RECIDIVE (KAMBUHAN TENGAH)
 SEORANG PETINDAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANGSEORANG PETINDAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG
TELAH MENDAPATKAN PUTUSAN PENGADILAN YANGTELAH MENDAPATKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG
TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAPTELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
KEMUDIAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA LAGI,KEMUDIAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA LAGI, YANGYANG
TERMASUK DALAM KELOMPOK TINDAK PIDANA YANGTERMASUK DALAM KELOMPOK TINDAK PIDANA YANG
KARENA SIFATNYA DIANGGAP SAMA/SEJENISDGN TPKARENA SIFATNYA DIANGGAP SAMA/SEJENISDGN TP

4. RECIDIVE DALAM KUHPRECIDIVE DALAM KUHP
1.1. KETENTUAN-KETENTUAN YANG MENGATUR SISTEMKETENTUAN-KETENTUAN YANG MENGATUR SISTEM
KAMBUHAN TENGAH (TUSSENSTELSEL)KAMBUHAN TENGAH (TUSSENSTELSEL)
TIDAK DIATUR DALAM KETENTUAN UMUM DALAM KUHP,TIDAK DIATUR DALAM KETENTUAN UMUM DALAM KUHP,
NAMUN KETENTUAN MENGENAI TUSSENSTELSELNAMUN KETENTUAN MENGENAI TUSSENSTELSEL
RECIDIVE INI TERSEBAR DALAM BUKU KEDUA DAN KETIGARECIDIVE INI TERSEBAR DALAM BUKU KEDUA DAN KETIGA
KUHPKUHP
 RECIDIVE KHUSUS DALAM PASAL 486 (hartaRECIDIVE KHUSUS DALAM PASAL 486 (harta
kekayaan), 487 (kejahatan terhadap nyawa dan badan)kekayaan), 487 (kejahatan terhadap nyawa dan badan)
DAN 488 (kejahatan thd kehormatan).DAN 488 (kejahatan thd kehormatan).
 DALAM KETIGA PASAL TERSEBUT DITENTUKANDALAM KETIGA PASAL TERSEBUT DITENTUKAN
SYARAT-SYARAT TERJADINYA RECIDIVE :SYARAT-SYARAT TERJADINYA RECIDIVE :
1.1. TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN HARUSTINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN HARUS
SEJENISSEJENIS
2.2. TINDAK PIDANA YANG KEMUDIAN DILAKUKANTINDAK PIDANA YANG KEMUDIAN DILAKUKAN
DALAM KURUN WAKTU LIMA TAHUN SEJAKDALAM KURUN WAKTU LIMA TAHUN SEJAK
TERPIDANA MENJALANI SELURUH ATAUTERPIDANA MENJALANI SELURUH ATAU
SEBAGIAN PIDANA PENJARA YANG DIJATUHKANSEBAGIAN PIDANA PENJARA YANG DIJATUHKAN
KEPADANYA ATAS TINDAK PIDANA YANGKEPADANYA ATAS TINDAK PIDANA YANG
TERDAHULU

5. 2.2. KETENTUAN-KETENTUAN YANG MENGATUR SISTEMKETENTUAN-KETENTUAN YANG MENGATUR SISTEM
KAMBUHAN KHUSUSKAMBUHAN KHUSUS
KAMBUHAN KHUSUS TERDAPAT BAIK DALAM KEJAHATANKAMBUHAN KHUSUS TERDAPAT BAIK DALAM KEJAHATAN
MAUPUN PELANGGARANMAUPUN PELANGGARAN
 KEJAHATAN : PASAL 137 (2) KUHP, PASAL 157 (2)KEJAHATAN : PASAL 137 (2) KUHP, PASAL 157 (2)
KUHP, PASAL 161 (2) KUHPKUHP, PASAL 161 (2) KUHP
 PELANGGARAN : PASAL 489 (2) KUHP, PASAL 492 (2)PELANGGARAN : PASAL 489 (2) KUHP, PASAL 492 (2)
KUHP, PASAL 501 (2) KUHP, PASAL 512 (3) KUHP,KUHP, PASAL 501 (2) KUHP, PASAL 512 (3) KUHP,
PASAL 536 (2) KUHP, PASAL 540 (2) KUHP, PASAL 541PASAL 536 (2) KUHP, PASAL 540 (2) KUHP, PASAL 541
(2) KUHP, PASAL 544 (2) KUHP, PASAL 545 (2) KUHP(2) KUHP, PASAL 544 (2) KUHP, PASAL 545 (2) KUHP
DAN PASAL 549 (3) KUHPDAN PASAL 549 (3) KUHP
Keterangan:
137= Penghinaan PRESIDEN. Sudah dicabut oleh MK pd desember 2006 krn
dianggap bertentangan dgn UUD 1945
157= Penghinaan thd gol tertentu di Indonesia
161: Penghinaan thd Penguasa

6. 2.2. KETENTUAN-KETENTUAN YANG MENGATUR SISTEMKETENTUAN-KETENTUAN YANG MENGATUR SISTEM
KAMBUHAN KHUSUSKAMBUHAN KHUSUS
KAMBUHAN KHUSUS TERDAPAT BAIK DALAM KEJAHATANKAMBUHAN KHUSUS TERDAPAT BAIK DALAM KEJAHATAN
MAUPUN PELANGGARANMAUPUN PELANGGARAN
 KEJAHATAN : PASAL 137 (2) KUHP, PASAL 157 (2)KEJAHATAN : PASAL 137 (2) KUHP, PASAL 157 (2)
KUHP, PASAL 161 (2) KUHPKUHP, PASAL 161 (2) KUHP
 PELANGGARAN : PASAL 489 (2) KUHP, PASAL 492 (2)PELANGGARAN : PASAL 489 (2) KUHP, PASAL 492 (2)
KUHP, PASAL 501 (2) KUHP, PASAL 512 (3) KUHP,KUHP, PASAL 501 (2) KUHP, PASAL 512 (3) KUHP,
PASAL 536 (2) KUHP, PASAL 540 (2) KUHP, PASAL 541PASAL 536 (2) KUHP, PASAL 540 (2) KUHP, PASAL 541
(2) KUHP, PASAL 544 (2) KUHP, PASAL 545 (2) KUHP(2) KUHP, PASAL 544 (2) KUHP, PASAL 545 (2) KUHP
DAN PASAL 549 (3) KUHPDAN PASAL 549 (3) KUHP
Keterangan:
137= Penghinaan PRESIDEN. Sudah dicabut oleh MK pd desember 2006 krn
dianggap bertentangan dgn UUD 1945
157= Penghinaan thd gol tertentu di Indonesia
161: Penghinaan thd Penguasa