Dokumen tersebut membahas tentang upaya hukum biasa yang dapat dilakukan, yaitu banding, kasasi, dan verzet. Banding dapat diajukan dalam 14 hari setelah putusan diucapkan, kasasi dapat diajukan jika terdapat ketidakberwenangan, kesalahan hukum, atau kelalaian, dan verzet dapat diajukan dalam 14 hari untuk membatalkan putusan verstek. Dokumen ini juga menjelaskan pro

1. UPAYA HUKUMUPAYA HUKUMUPAYA HUKUMUPAYA HUKUM
Oleh YASOleh YAS

2. Upaya Hukum BiasaUpaya Hukum Biasa
1. Banding1. Banding
-- Dasar Hukum:Dasar Hukum:pasal 188 s.d. 194 HIR (untuk daerahpasal 188 s.d. 194 HIR (untuk daerah
Jawa dan Madura) dan dalam pasal 199 s.d. 205 RBgJawa dan Madura) dan dalam pasal 199 s.d. 205 RBg
(untuk daerah di luar Jawa dan Madura). Kemudian(untuk daerah di luar Jawa dan Madura). Kemudian
berdasarkan pasal 3 Jo pasal 5 UU No. 1/1951 (UUberdasarkan pasal 3 Jo pasal 5 UU No. 1/1951 (UU--
Darurat No. 1/1951), pasal188 s.d. 194 HIR dinyatakanDarurat No. 1/1951), pasal188 s.d. 194 HIR dinyatakan
tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU Bo. 20/1947tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU Bo. 20/1947tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU Bo. 20/1947tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU Bo. 20/1947
tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dantentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan
Madura.Madura.1]1]
[[1]1] Riduan Syahrani,Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum,Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum,cet. 1, (Jakartacet. 1, (Jakarta
:Sinar Grafika,1994), hal. 94,:Sinar Grafika,1994), hal. 94,

3. TENGGANG WAKTU MENGAJUKANTENGGANG WAKTU MENGAJUKAN
BANDINGBANDING
Tenggang waktu pernyataan mengajukanTenggang waktu pernyataan mengajukan
banding adalah 14 hari sejak putusanbanding adalah 14 hari sejak putusan
dibacakan bila para pihak hadir atau 14dibacakan bila para pihak hadir atau 14
hari pemberitahuan putusan apabila salahhari pemberitahuan putusan apabila salah
satu pihak tidak hadir. Ketentuan ini diatursatu pihak tidak hadir. Ketentuan ini diatursatu pihak tidak hadir. Ketentuan ini diatursatu pihak tidak hadir. Ketentuan ini diatur
dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No.dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No.
20/1947 jo pasal 46 UU No. 14/1985.20/1947 jo pasal 46 UU No. 14/1985.
Dalam praktek dasar hukum yang biasaDalam praktek dasar hukum yang biasa
digunakan adalah pasal 46 UU No. 14digunakan adalah pasal 46 UU No. 14
tahun 1985.tahun 1985.

4. PROSEDUR MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDINGPROSEDUR MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING
Diajukan di Panitera PN dimana putusan tersebut dijatuhkan,Diajukan di Panitera PN dimana putusan tersebut dijatuhkan,
dengan terlebih dahuku membayar lunas biaya permohonandengan terlebih dahuku membayar lunas biaya permohonan
banding.banding.
Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan (pasal 7Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan (pasal 7
UU No. 20/1947) oleh ybs maupun kuasanya.UU No. 20/1947) oleh ybs maupun kuasanya.
Panitera PN akan membuat akte banding yang memuat hari danPanitera PN akan membuat akte banding yang memuat hari dan
tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatanganitanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani
oleh panitera dan pembanding. Permohonan banding tersebutoleh panitera dan pembanding. Permohonan banding tersebut
dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata dan Registerdicatat dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register
Banding Perkara Perdata.Banding Perkara Perdata.
Permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukanPermohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukanPermohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukanPermohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan
kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonankepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan
banding diterima.banding diterima.
Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkasPara pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas
perkara di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari.perkara di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari.
Walau tidak harus tetapi pemohon banding berhak mengajukanWalau tidak harus tetapi pemohon banding berhak mengajukan
memori banding sedangkan pihak Terbanding berhakmemori banding sedangkan pihak Terbanding berhak
mengajukan kontra memori banding. Untuk kedua jenis surat inimengajukan kontra memori banding. Untuk kedua jenis surat ini
tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara tersebuttidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara tersebut
belum diputus oleh Pengadilan Tinggi. (Putusan MARI No. 39belum diputus oleh Pengadilan Tinggi. (Putusan MARI No. 39
k/Sip/1973, tanggal 11 September 1975).k/Sip/1973, tanggal 11 September 1975).
Pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undangPencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang--
undang sepanjang belum diputuskan oleh Pengadilan Tinggiundang sepanjang belum diputuskan oleh Pengadilan Tinggi
pencabutan permohonan banding masih diperbolehkan.pencabutan permohonan banding masih diperbolehkan.

5. KASASIKASASI
ALASANALASAN--ALASAN MENGAJUKAN KASASIALASAN MENGAJUKAN KASASI
Diatur dalam pasal 30 UU No. 14/1985 jo pasal 30 UU No.5 TahunDiatur dalam pasal 30 UU No. 14/1985 jo pasal 30 UU No.5 Tahun
2005 Tentang MA jo ps. 30 UU No.4/2004 antara lain :2005 Tentang MA jo ps. 30 UU No.4/2004 antara lain :
1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
Tidak bewenangan yang dimaksud berkaitan dengan kompetensiTidak bewenangan yang dimaksud berkaitan dengan kompetensi
relatif dan absolut pengadilan, sedang melampaui batas bisarelatif dan absolut pengadilan, sedang melampaui batas bisa
terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yangterjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang
diminta dalam surat gugatan.diminta dalam surat gugatan.
2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
Yang dimaksud disini adalah kesalahan menerapkan hukum baikYang dimaksud disini adalah kesalahan menerapkan hukum baik
hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggarhukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar
hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex factihukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex facti
salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlakusalah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku
atau dapat juga diinterprestasikan penerapan hukum tersebutatau dapat juga diinterprestasikan penerapan hukum tersebut
tidak tepat dilakukan oleh judex facti.tidak tepat dilakukan oleh judex facti.
3) Lalai memenuhi syarat3) Lalai memenuhi syarat--syarat yang diwajibkan oleh pertauransyarat yang diwajibkan oleh pertauran
perundangperundang--undangan yang mengancam kelalaian itu denganundangan yang mengancam kelalaian itu dengan
batalnya putusan yang bersangkutan.batalnya putusan yang bersangkutan.
Contohnya dalam suatu putusan tidak terdapatContohnya dalam suatu putusan tidak terdapat irahirah--irahirah

6. Tenggang Waktu:Tenggang Waktu:
-- Pemohon Kasasi: 14 hariPemohon Kasasi: 14 hari--14 hari14 hari
(ps.46(ps.46--47);47);
-- Termohon Kasasi: 14 hrTermohon Kasasi: 14 hr
PROSEDUR MENGAJUKAN PERMOHONAN KASASIPROSEDUR MENGAJUKAN PERMOHONAN KASASI
Permohonan kasasi disampaikan oleh pihak yang berhak baikPermohonan kasasi disampaikan oleh pihak yang berhak baik
secara tertulis atau lisan kepada Panitera Pengadilan Negerisecara tertulis atau lisan kepada Panitera Pengadilan Negeri
yang memutus perkara tersebut dengan melunasi biaya kasasi.yang memutus perkara tersebut dengan melunasi biaya kasasi.
Pengadilan Negeri akan mencatat permohonan kasasi dalamPengadilan Negeri akan mencatat permohonan kasasi dalam
buku daftar, dan hari itu juga membuat akta permohonan kasasibuku daftar, dan hari itu juga membuat akta permohonan kasasibuku daftar, dan hari itu juga membuat akta permohonan kasasibuku daftar, dan hari itu juga membuat akta permohonan kasasi
yang dilampurkan pada berkas (pasal 46 ayat (3) UU No.yang dilampurkan pada berkas (pasal 46 ayat (3) UU No.
14/1985)14/1985)
Paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkanPaling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan
panitera Pengadilan Negeri memberitahukan secara tertulispanitera Pengadilan Negeri memberitahukan secara tertulis
kepada pihak lawan (pasal 46 ayat (4) UU No. 14/1985kepada pihak lawan (pasal 46 ayat (4) UU No. 14/1985))

7. Dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonanDalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan
kasasi dicatat dalam buku daftar pemohon kasasikasasi dicatat dalam buku daftar pemohon kasasi
wajib membuat memori kasasi yang berisi alasanwajib membuat memori kasasi yang berisi alasan--
alasan permohonan kasasi (pasal 47 ayat (1) UU No.alasan permohonan kasasi (pasal 47 ayat (1) UU No.
14/1985)14/1985)
Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinanPanitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan
memori kasasi pada lawan paling lambat 30 harimemori kasasi pada lawan paling lambat 30 hari
(pasal 47 ayat (2) UU No. 14/1985).(pasal 47 ayat (2) UU No. 14/1985).
Pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasiPihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasiPihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasiPihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasi
dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggaldalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal
diterimanya salinan memori kasai (pasal 47 ayat (3)diterimanya salinan memori kasai (pasal 47 ayat (3)
UU No. 14/1985)UU No. 14/1985)
Setelah menerima memori dan kontra memori kasasiSetelah menerima memori dan kontra memori kasasi
dalam jangka waktu 30 hari Panitera Pengadilandalam jangka waktu 30 hari Panitera Pengadilan
Negeri harus mengirimkan semua berkas kepadaNegeri harus mengirimkan semua berkas kepada
Mahkamah Agung (pasal 48 ayat (1) UU No. 14/1985)Mahkamah Agung (pasal 48 ayat (1) UU No. 14/1985)

8. 3. VERZET3. VERZET
PENGERTIANPENGERTIAN
Verzet merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapatVerzet merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat
diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkaradiminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara
terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri yang diputus Verstek.terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri yang diputus Verstek.
PROSEDUR MENGAJUKAN VERZET ,pasal 129 HIR/153 RbgPROSEDUR MENGAJUKAN VERZET ,pasal 129 HIR/153 Rbg
Dalam waktu 14 hari setelah putusan verstek itu diberitahukanDalam waktu 14 hari setelah putusan verstek itu diberitahukan
kepada tergugat sendiri;kepada tergugat sendiri;
Bila memungkinkan di periksa oleh Majelis Hakim yang sama.Bila memungkinkan di periksa oleh Majelis Hakim yang sama.
Pembuktian berdasakan SEMA No.9/1964, walaupun sebagaiPembuktian berdasakan SEMA No.9/1964, walaupun sebagaiPembuktian berdasakan SEMA No.9/1964, walaupun sebagaiPembuktian berdasakan SEMA No.9/1964, walaupun sebagai
Pelawan bukan sbg Penggugat tapi tetap Terlawan sehingga yangPelawan bukan sbg Penggugat tapi tetap Terlawan sehingga yang
membuktikan dulu adalah Terlawan/Penggugat asal.membuktikan dulu adalah Terlawan/Penggugat asal.
[1][1] Supomo, Prof. Dr. , S.H.,Supomo, Prof. Dr. , S.H., Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri,Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakarta, Pradnjaparamita,(Jakarta, Pradnjaparamita,
1967) hal 39.1967) hal 39.

9. UPAYA HUKUM LUAR BIASAUPAYA HUKUM LUAR BIASA
1. PK1. PK
Upaya hukum peninjauan kembali (request civil) merupakan suatuUpaya hukum peninjauan kembali (request civil) merupakan suatu
upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat Pengadilanupaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan
Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telahNegeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atauPermohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau
menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).
Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., merupakan upayaMenurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., merupakan upaya
hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkanhukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan
di luar hadir tergugat (verstek), dan yang tidak lagi terbukadi luar hadir tergugat (verstek), dan yang tidak lagi terbuka
kemungkinan untuk mengajukan perlawanan.kemungkinan untuk mengajukan perlawanan. [1][1]
[[1]1] R. Soeroso,R. Soeroso,Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara, Proses Persidangan,Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara, Proses Persidangan, cet. 1,(Jakarta: Sinar Grafika, 1994),hal.92.cet. 1,(Jakarta: Sinar Grafika, 1994),hal.92.

10. ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALIALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI
( pasal 67 UU No. 14/1985, jo Per MA No. 1/1982).( pasal 67 UU No. 14/1985, jo Per MA No. 1/1982).
1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu
muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus,muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus,
atau didasarkan pada buktiatau didasarkan pada bukti--bukti yang kemudian oleh hakimbukti yang kemudian oleh hakim
pidana dinyatakan palsu.pidana dinyatakan palsu.
2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat--surat bukti yangsurat bukti yang
bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidakbersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak
ditemukan.ditemukan.
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih
daripada yang dituntut.daripada yang dituntut.daripada yang dituntut.daripada yang dituntut.
4. Apabila antara pihak4. Apabila antara pihak--pihak yang sama mengenai suatu soal yangpihak yang sama mengenai suatu soal yang
sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atausama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau
sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangansama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan
satu dengan yang lain.satu dengan yang lain.
5. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa5. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa
dipertimbangkan sebabdipertimbangkan sebab--sebabnya.sebabnya.
6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau
suatu kekeliruan yang nyata.suatu kekeliruan yang nyata.

11. Tenggang Waktu (Pemohon PK) : 180 hrTenggang Waktu (Pemohon PK) : 180 hr--ps.69ps.69
Ad.1: semenjakputusan pidana diberitahukan.Ad.1: semenjakputusan pidana diberitahukan.
Ad.2: dihitung sejak ditemukannya surat bukti baru tsbAd.2: dihitung sejak ditemukannya surat bukti baru tsb
dimana hari dan tgl. Dinyatakan dibawah sumpah dandimana hari dan tgl. Dinyatakan dibawah sumpah dan
disahkan oleh pihak yang berwenang.disahkan oleh pihak yang berwenang.
Ad.3,4,5 dan 6 sejak pts tsn mempunyai kekuatanAd.3,4,5 dan 6 sejak pts tsn mempunyai kekuatan
hukum yang tetap dan diberitahukan kepada para pihak.hukum yang tetap dan diberitahukan kepada para pihak.hukum yang tetap dan diberitahukan kepada para pihak.hukum yang tetap dan diberitahukan kepada para pihak.
Tenggang Waktu Termohon PK (ps.72 UU No.14/1985)Tenggang Waktu Termohon PK (ps.72 UU No.14/1985)
30 hari setelah ada pemberitahuan.30 hari setelah ada pemberitahuan.

12. PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN KEMBALIPROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN KEMBALI
Permohonan kembali diajukan oleh pihak yang berhak kepadaPermohonan kembali diajukan oleh pihak yang berhak kepada
Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutusMahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus
perkara dalam tingkat pertama.perkara dalam tingkat pertama.
Membayar biaya perkara.Membayar biaya perkara.
Permohonan Pengajuan Kembli dapat diajukan secara lisanPermohonan Pengajuan Kembli dapat diajukan secara lisan
maupun tertulis.maupun tertulis.
Bila permohonan diajukan secara tertluis maka harus disebutkanBila permohonan diajukan secara tertluis maka harus disebutkan
dengan jelas alasan yang menjadi dasar permohonannnya dandengan jelas alasan yang menjadi dasar permohonannnya dan
dimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutusdimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus
perkara dalam tingkat pertama (Pasal 71 ayat (1) UU No. 14/1985)perkara dalam tingkat pertama (Pasal 71 ayat (1) UU No. 14/1985)perkara dalam tingkat pertama (Pasal 71 ayat (1) UU No. 14/1985)perkara dalam tingkat pertama (Pasal 71 ayat (1) UU No. 14/1985)
Bila diajukan secara lisan maka ia dapat menguraikanBila diajukan secara lisan maka ia dapat menguraikan
permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeripermohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri
yang bersangkutan atau dihadapan hakim yang ditunjuk Ketuayang bersangkutan atau dihadapan hakim yang ditunjuk Ketua
Pengadilan Negeri tersebut, yang akan membuat catatan tentangPengadilan Negeri tersebut, yang akan membuat catatan tentang
permohonan tersebut (Pasal 71 ayat (2) UU No. 14/1985)permohonan tersebut (Pasal 71 ayat (2) UU No. 14/1985)
Hendaknya surat permohonan peninjauan kembali disusun secaraHendaknya surat permohonan peninjauan kembali disusun secara
lengkap dan jelas, karena permohonan ini hanya dapat diajukanlengkap dan jelas, karena permohonan ini hanya dapat diajukan
sekali.sekali.

13. Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonanSetelah Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan
peninjauan kembali maka panitera berkewajiban untukpeninjauan kembali maka panitera berkewajiban untuk
memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebutmemberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut
kepada pihak lawan pemohon paling lambat 14 hari dengankepada pihak lawan pemohon paling lambat 14 hari dengan
tujuan agar dapat diketahui dan dijawab oleh lawan (pasal 72tujuan agar dapat diketahui dan dijawab oleh lawan (pasal 72
ayat (1) UU No. 14/1985)ayat (1) UU No. 14/1985)
Pihak lawan hanya punya waktu 30 hari setelah tanggal diterimaPihak lawan hanya punya waktu 30 hari setelah tanggal diterima
salinan permohonan untuk membuat Kontra Memori PK bilasalinan permohonan untuk membuat Kontra Memori PK bila
lewat maka jawaban tidak akam dipertimbangkan (pasal 72 ayatlewat maka jawaban tidak akam dipertimbangkan (pasal 72 ayat
(2) UU No. 14/1985).(2) UU No. 14/1985).
Kontra Memori PK diserahkan kepada Pengadilan Negeri yangKontra Memori PK diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang
oleh panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diteimanya untukoleh panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diteimanya untukoleh panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diteimanya untukoleh panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diteimanya untuk
selanjutnya salinan jawaban disampaikan kepada pemohon untukselanjutnya salinan jawaban disampaikan kepada pemohon untuk
diketahui (pasal 72 ayat (3) UU No. 14/1985).diketahui (pasal 72 ayat (3) UU No. 14/1985).
Permohonan peninjauan kembali lengkap dengan berkas perkaraPermohonan peninjauan kembali lengkap dengan berkas perkara
beserta biayanya dikirimkan kepada Mahkamah Agung palingbeserta biayanya dikirimkan kepada Mahkamah Agung paling
lambat 30 hari (pasal 72 ayat (4) UU No. 14/1985).lambat 30 hari (pasal 72 ayat (4) UU No. 14/1985).
Pencabutan permohonan PK dapat dilakukan sebelum putusanPencabutan permohonan PK dapat dilakukan sebelum putusan
diberikan, tetapi permohonan peninjauan kembali hanya dapatdiberikan, tetapi permohonan peninjauan kembali hanya dapat
diajukan satu kali (pasal 66 UU No. 14/1985)diajukan satu kali (pasal 66 UU No. 14/1985)

14. 3.Derden Verzet3.Derden Verzet
(Perlawanan Pihak Ketiga)(Perlawanan Pihak Ketiga)
Mnrt ps. 1917 KUHPerdata : pts hakim hanya mengikatMnrt ps. 1917 KUHPerdata : pts hakim hanya mengikat
para pihak yg berperkara.para pihak yg berperkara.
Ps. 378 Rv: Pihak kePs. 378 Rv: Pihak ke--3 yg merasa dirugikan oleh pts3 yg merasa dirugikan oleh pts
aquo dapat mengajukan perlawanan.aquo dapat mengajukan perlawanan.
Ps.382 Rv bila perlawanan dikabulkan maka pts tsb.Ps.382 Rv bila perlawanan dikabulkan maka pts tsb.
Direvisi sepanjang kerugian pihak keDirevisi sepanjang kerugian pihak ke--3 tsb.3 tsb.
Perlawanan thd CB, RB dan Sita Eksekusi hrs diajukanPerlawanan thd CB, RB dan Sita Eksekusi hrs diajukan
Pemilik ke Pengadilan Negri yang secara nyata menyitaPemilik ke Pengadilan Negri yang secara nyata menyita
(ps. 195 (6) HIR, ps.206 (6) Rbg).(ps. 195 (6) HIR, ps.206 (6) Rbg).
Perlawanan tidak menunda Eksekusi, namun bila adaPerlawanan tidak menunda Eksekusi, namun bila ada
alasan yang essensil maka KPN harus menunda.alasan yang essensil maka KPN harus menunda.