Dokumen tersebut membahas beberapa konsep hukum pidana seperti percobaan, penyertaan, perbarengan, dan pembantuan dengan menjelaskan unsur-unsur, bentuk, dan contoh kasusnya."
Teks tersebut merupakan ringkasan sejarah, pengertian, status personil, renvoi dan kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Dokumen tersebut membahas lima tahap perkembangan hukum perdata internasional dan pengertian serta perbedaan antara hukum perdata internasional dengan hukum internasional publik.
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana khusus terorisme di Indonesia. Terdapat definisi terorisme, kekerasan, ancaman kekerasan, dan bahan peledak. Juga dijelaskan ruang lingkup keberlakuan hukum tersebut, yurisdiksi negara lain, ketentuan pidana, serta sanksi bagi korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme.
This document discusses international criminal law. It provides definitions and scope of international criminal law, sources of international law, and characteristics of international crimes. International crimes include aggression, war crimes, crimes against humanity, genocide, torture, among others. It also discusses jurisdiction and extradition in international criminal law. In 3 sentences: International criminal law concerns crimes under international law and the intersection of domestic criminal law and international law. It defines international crimes and principles of universal jurisdiction and extradition. The document outlines key concepts in international criminal law including definitions, sources, crimes, jurisdiction, and extradition.
Dokumen tersebut membahas beberapa konsep hukum pidana seperti percobaan, penyertaan, perbarengan, dan pembantuan dengan menjelaskan unsur-unsur, bentuk, dan contoh kasusnya."
Teks tersebut merupakan ringkasan sejarah, pengertian, status personil, renvoi dan kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Dokumen tersebut membahas lima tahap perkembangan hukum perdata internasional dan pengertian serta perbedaan antara hukum perdata internasional dengan hukum internasional publik.
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana khusus terorisme di Indonesia. Terdapat definisi terorisme, kekerasan, ancaman kekerasan, dan bahan peledak. Juga dijelaskan ruang lingkup keberlakuan hukum tersebut, yurisdiksi negara lain, ketentuan pidana, serta sanksi bagi korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme.
This document discusses international criminal law. It provides definitions and scope of international criminal law, sources of international law, and characteristics of international crimes. International crimes include aggression, war crimes, crimes against humanity, genocide, torture, among others. It also discusses jurisdiction and extradition in international criminal law. In 3 sentences: International criminal law concerns crimes under international law and the intersection of domestic criminal law and international law. It defines international crimes and principles of universal jurisdiction and extradition. The document outlines key concepts in international criminal law including definitions, sources, crimes, jurisdiction, and extradition.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat, mulai dari pengertian hukum adat menurut beberapa ahli hukum, unsur-unsur kepatuhan hukum adat, nilai-nilai universal hukum adat, kegunaan mempelajari hukum adat, dasar hukum berlakunya hukum adat, corak khusus dan sifat hukum adat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat dalam perundang-undangan. Dokumen
Makalah ini membahas tentang pendewasaan dalam KUHPerdata. Pendewasaan adalah suatu pernyataan hukum dimana seseorang yang belum dewasa dipersamakan dengan orang dewasa, baik secara penuh maupun terbatas. Pendewasaan penuh dapat diajukan setelah berumur 20 tahun, sedangkan terbatas setelah 18 tahun. Makalah ini juga membandingkan konsep kedewasaan menurut hukum barat, adat,
Dokumen tersebut membahas tentang antropologi hukum. Antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan budayanya khususnya di bidang hukum. Antropologi hukum mempelajari asal-usul kehidupan manusia, komunikasi antarmanusia, budaya kekerabatan, nilai-nilai keberagaman, dan aliran-aliran hukum. Dokumen ini juga membahas hubungan antara kebudayaan dan hukum di mana
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan KUHP di Indonesia dan negara lain, serta tujuan dan kelebihan KUHP baru yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KUHP baru ini bertujuan menghilangkan nuansa kolonial, mendemokratisasi rumusan pasal pidana, menyusun kembali ketentuan pidana secara menyeluruh, dan mengadopsi filosofi pemidanaan yang memperhatikan pelaku dan kor
Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan yang mencocoki rumusan delik dan bersifat melawan hukum, sedangkan unsur subjektif meliputi adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Pandangan monisme dan dualisme memiliki perbedaan dalam melihat hubungan antara unsur objektif dan subjektif dalam tindak pidana.
Dokumen tersebut membahas tentang proses hukum pidana di Indonesia mulai dari penyelidikan, penyidikan, pra peradilan, peradilan hingga peran advokat. Secara garis besar dokumen menjelaskan tahapan-tahapan proses hukum pidana berdasarkan ketentuan KUHAP dan hak-hak tersangka/terdakwa untuk didampingi advokat.
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxNaomiPoppyMoore
Amandemen dan modifikasi perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969. Amandemen melibatkan seluruh pihak dan dapat mengubah seluruh isi perjanjian, sedangkan modifikasi hanya melibatkan beberapa pihak untuk mengubah bagian tertentu. Prosedur amandemen dan hak-hak negara bervariasi antara perjanjian yang memuat aturan amandemen dan yang tidak.
Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana dari segi waktu. Secara garis besar membahas tentang 3 asas pokok yaitu asas legalitas, retroaktif, dan transitoir. Asas legalitas menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali perbuatannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Sedangkan asas retroaktif melarang penerapan hukum pidana secara sur
Pertama, dokumen tersebut membahas tentang keadaan tidak hadir (afwezeigheid) dalam hukum perdata Indonesia. Kedua, keadaan tidak hadir terjadi ketika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa hukum atas pengurusan kepentingannya. Ketiga, terdapat tiga tahapan penyelesaian keadaan tidak hadir yaitu tindakan sementara, dugaan meninggal, dan pengalihan hak secara definitif ke
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat, mulai dari pengertian hukum adat menurut beberapa ahli hukum, unsur-unsur kepatuhan hukum adat, nilai-nilai universal hukum adat, kegunaan mempelajari hukum adat, dasar hukum berlakunya hukum adat, corak khusus dan sifat hukum adat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat dalam perundang-undangan. Dokumen
Makalah ini membahas tentang pendewasaan dalam KUHPerdata. Pendewasaan adalah suatu pernyataan hukum dimana seseorang yang belum dewasa dipersamakan dengan orang dewasa, baik secara penuh maupun terbatas. Pendewasaan penuh dapat diajukan setelah berumur 20 tahun, sedangkan terbatas setelah 18 tahun. Makalah ini juga membandingkan konsep kedewasaan menurut hukum barat, adat,
Dokumen tersebut membahas tentang antropologi hukum. Antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan budayanya khususnya di bidang hukum. Antropologi hukum mempelajari asal-usul kehidupan manusia, komunikasi antarmanusia, budaya kekerabatan, nilai-nilai keberagaman, dan aliran-aliran hukum. Dokumen ini juga membahas hubungan antara kebudayaan dan hukum di mana
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan KUHP di Indonesia dan negara lain, serta tujuan dan kelebihan KUHP baru yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KUHP baru ini bertujuan menghilangkan nuansa kolonial, mendemokratisasi rumusan pasal pidana, menyusun kembali ketentuan pidana secara menyeluruh, dan mengadopsi filosofi pemidanaan yang memperhatikan pelaku dan kor
Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan yang mencocoki rumusan delik dan bersifat melawan hukum, sedangkan unsur subjektif meliputi adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Pandangan monisme dan dualisme memiliki perbedaan dalam melihat hubungan antara unsur objektif dan subjektif dalam tindak pidana.
Dokumen tersebut membahas tentang proses hukum pidana di Indonesia mulai dari penyelidikan, penyidikan, pra peradilan, peradilan hingga peran advokat. Secara garis besar dokumen menjelaskan tahapan-tahapan proses hukum pidana berdasarkan ketentuan KUHAP dan hak-hak tersangka/terdakwa untuk didampingi advokat.
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxNaomiPoppyMoore
Amandemen dan modifikasi perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969. Amandemen melibatkan seluruh pihak dan dapat mengubah seluruh isi perjanjian, sedangkan modifikasi hanya melibatkan beberapa pihak untuk mengubah bagian tertentu. Prosedur amandemen dan hak-hak negara bervariasi antara perjanjian yang memuat aturan amandemen dan yang tidak.
Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana dari segi waktu. Secara garis besar membahas tentang 3 asas pokok yaitu asas legalitas, retroaktif, dan transitoir. Asas legalitas menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali perbuatannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Sedangkan asas retroaktif melarang penerapan hukum pidana secara sur
Pertama, dokumen tersebut membahas tentang keadaan tidak hadir (afwezeigheid) dalam hukum perdata Indonesia. Kedua, keadaan tidak hadir terjadi ketika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa hukum atas pengurusan kepentingannya. Ketiga, terdapat tiga tahapan penyelesaian keadaan tidak hadir yaitu tindakan sementara, dugaan meninggal, dan pengalihan hak secara definitif ke
Teori-teori kriminologi meliputi teori klasik, neo klasik, kartografi, sosialis, tipologis (Lombroso, tes mental, psikiatri, sosiologis), lingkungan, biososiologis, dan NKK. Teori-teori tersebut berusaha menjelaskan penyebab kejahatan dari berbagai perspektif seperti psikologi, sosiologi, antropologi, dan lingkungan.
Dokumen tersebut membahas tentang kaidah beragama yang meliputi pengertian manusia, komponen penting dalam diri manusia, tugas manusia menurut agama, dan proses kejadian manusia menurut agama. Dokumen juga menjelaskan pengertian kaidah, jenis-jenis kaidah seperti kaidah kesusilaan, kaidah agama, kaidah kesopanan, dan kaidah hukum beserta contoh-contohnya.
Dokumen tersebut membahas tiga objek utama kriminologi: (1) perbuatan kejahatan, (2) pelaku kejahatan, dan (3) reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelakunya. Kriminologi mempelajari definisi hukum dan sosiologis dari kejahatan, karakteristik pelaku kejahatan, serta pandangan masyarakat terhadap kedua hal tersebut.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan singkat tentang pengertian hukum pidana menurut beberapa ahli. Secara garis besar, hukum pidana adalah aturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan sanksi apa yang dapat diberikan bagi pelanggarnya."
Dokumen tersebut merupakan ringkasan singkat tentang pengertian hukum pidana menurut beberapa ahli, asas-asas hukum pidana, tujuan hukum pidana, teori tentang tujuan penjatuhkan pidana, sistematika KUHP beserta kekuasaan berlakunya, dan pembagian hukum pidana menjadi hukum pidana materiil dan formil serta hukum pidana umum dan khusus."
Hukum pidana Islam mengatur berbagai jenis tindak pidana seperti hudud, qisas, diyat, ta'zir dan kafarat. Hukuman ditentukan berdasarkan unsur-unsur kejahatan, niat pelaku, dan kondisi korban sesuai dengan ketentuan Alquran dan Sunnah. Prinsip-prinsip dasar hukum pidana Islam meliputi legalitas, keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas.
Dokumen tersebut membahas tentang kriminologi, meliputi pengertian kriminologi, teori-teori kausalitas kejahatan, karakteristik dan tipologi kejahatan, serta upaya penanggulangan kejahatan.
Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia dan gejala sosial, meliputi pelaku kejahatan, tindakan kejahatan itu sendiri, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Kriminologi berkaitan erat dengan disiplin ilmu lain seperti antropologi, psikologi, dan sosiologi."
Dokumen tersebut membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mulai dari definisi, sejarah perkembangan, jenis, pelanggaran, dan hubungannya dengan kewajiban. Secara ringkas, HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus dihormati dan dilindungi, HAM berkembang sejak abad pertengahan hingga deklarasi PBB 1948, dan terkait erat dengan kew
Hukum administrasi adalah instrumen yuridis yang memungkinkan pemerintah mengontrol masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan hukum. Masyarakat juga berpartisipasi dalam pengontrolan tersebut. Hukum administrasi berada di antara hukum privat dan publik, dan mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara.
Hukum administrasi membahas tentang pengertian istilah administrasi, definisi hukum administrasi, ruang lingkup hukum administrasi, bestuurshandelingen, beschikking, beroepsnormen, toetsinggrounden, dan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Dokumen ini juga membahas tentang perizinan, sanksi-sanksi khas hukum administrasi, dan perlindungan hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan pemahaman terhadap hukum adat di Indonesia. Secara garis besar dibahas mengenai dua sikap yaitu sikap ilmu untuk ilmu dan sikap ilmu untuk masyarakat, peran hukum adat dalam pembangunan hukum nasional, serta tantangan untuk mempertahankan konsistensi dan relevansi hukum adat di tengah perubahan zaman. Dokumen ini menekankan pentingnya mempert
Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum dan sistem hukum adat. Secara singkat, sistem hukum adalah kumpulan aturan yang saling terkait secara teratur untuk membentuk kesatuan, sedangkan sistem hukum adat didasarkan pada pepatah, putusan hakim adat, dan penghayatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kekuatan sistem hukum adat bergantung pada faktor-faktor seperti frekuens
Mata kuliah hukum pidana membahas pengertian pidana sebagai penderitaan yang disengaja dibebankan kepada pelaku perbuatan terlarang, serta jenis-jenis pidana seperti pidana pokok berupa hukuman mati, penjara, dan denda, serta pidana tambahan seperti pencabutan hak. KUHP membagi sistematika pidana ke dalam 3 buku yang membahas aturan umum, kejahatan berat, dan pelanggaran ringan.
Dokumen tersebut membahas tentang unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli hukum pidana dan ketentuan umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa unsur penting tindak pidana antara lain perbuatan, melanggar hukum, kesalahan, akibat, dan ancaman pidana. Dokumen juga membedah pengertian dan jenis-jenis tindak pidana serta aliran-aliran yang ada dalam ilmu hukum pidana
Teori kausalitas membahas hubungan antara perbuatan dan akibat yang tidak diinginkan berdasarkan hukum. Terdapat tiga teori kausalitas yaitu teori conditio sine qua non yang menyatakan bahwa sebab adalah syarat yang tidak bisa dihilangkan, teori generalisasi yang melihat sebab dari perspektif umum, dan teori individualisasi yang menyatakan sebab adalah faktor penentu terkuat.
1. Dokumen tersebut membahas jenis-jenis pidana pokok dan tambahan menurut KUHP seperti pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan sebagai pidana pokok serta pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan sebagai pidana tambahan.
Dokumen tersebut membahas tentang penyertaan dalam tindak pidana menurut KUHP Indonesia. Terdapat lima bentuk penyertaan yaitu pelaku utama, penyuruh, peserta, penganjur, dan pembantu. Masing-masing memiliki unsur dan pertanggungjawaban yang berbeda-beda sesuai peran serta dalam tindak pidana.
1. Dokumen membahas alasan-alasan hapusnya pidana menurut KUHP, yaitu fait justificatief (alasan pembenaran perbuatan), fait d'excuse (pemaafan pelaku), dan melaksanakan ketentuan undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 50 dan 51 KUHP.
2. dikelompokkan 3 golongan
1. Teori ABSOLUT atau teori Pembalasan
(vergeldings theorien);
2. Teori RELATIF atau teori Tujuan
(doel theorien);
3. Teori GABUNGAN (vernegings
theorien).
3. 1. Teori ABSOLUT (PEMBALASAN)
• JAWA:
“Utang pati nyaur pati”
• KITAB INJIL OEDE TESTAMENT:
“oog om oog, tand om tand” (mata sama mata, gigi
sama gigi)
• ALQURAN surat AN NISAA ayat 93:
“Dan barang siapa membunuh seorang mukmin
dengan sengaja, maka balasannya adalah
Jahannam; kekal ia di dalamnya dan Allah murka
kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan
azab yang besar baginya”
4. dasar atau alasan diadakannya
pembalasan
a. Pertimbangan dari sudut Ketuhanan:
Adanya pandangan dari sudut keagamaan bahwa hukum
adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan.
Pidana merupakan suatu penjelmaan duniawi dari
keadilan Ketuhanan
(Thomas Van Aquino, Stahlt, dan Rombonet)
b. Pandangan dari sudut Etika
Menurut Rasio, tiap kejahatan harus diikuti oleh suatu
Pidana. Jadi dijatuhkan pada setiap pelanggar hukum
walaupun tidak ada manfaat bagi masyarakat maupun
yang bersangkutan. “de ethische vergeldings theorie”
(Emmanuel Kant)
5. c. Pandangan Alam Pikiran Dialektika
Pidana Mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap
kejahatan “de dialektische vergeldeings theorie”
(Hegel)
d. Pandangan Aesthetica
Apabila kejahatan tidak dibalas, maka akan
menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat “de
aesthetica theorie”
(Herbart)
6. 2. TEORI RELATIF atau TUJUAN
Berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk
menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat
a. Bersifat menakut-nakuti (afschrikking)
b. Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering)
c. Bersifat membinasakan (onshadelijk maken)
Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada 2:
1.Pencegahan Umum (general preventie); dan
2.Pencegahan Khusus (speciale preventie)
7. 1. Teori Pencegahan Umum
Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat
ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk
berbuat kejahatan
Di eropa barat seblm revolusi perancis (1789-1794)
eksekusi dilakukan dimuka umum-kejam
Ditentang:
Von Feuerbach (psychologische zwang) “sifat
menakut2i dari pidana itu bkn pada pemjatuhan pidana
inkonkrito, ttp pada ancaman pidana yang ditentukan
dalam UU”
8. Kelemahan teori Von Feuerbach (psychologische zwang)
a. Penjahat yang pernah/beberapa kali melakukan
kejahatan dan pernah dipidana perasaan takut thd
ancaman pidana menjadi Tipis/hilang
b. Ancaman pidana yang ditetapkan terlebih dahulu tdk
dpt sesuai dengan kejahatan yang dilakukan/tidak bisa
mengikuti perkembangan jaman
c. Orang2 yang bodoh yang tidak mengetahui ancaman
pidana itu, sifat menakut2inya menjadi tidak ada.
MULER: “pencegahan kejahatan bkn terletak pd
eksekusi yang kejam maupun pd ancaman pidana, ttp
pada penjatuhan pidana inkokrito oleh hakim
Jd hakim boleh menjatuhkan pidana yang beratnya
melebihi dari beratnya ancaman pidananya agar
penjahat yang lainnya menjadi schook (terkejut)
9. 2. Teori pencegahan Khusus
Lebih maju dr pencegahan Umum,
diperkenalkan oleh
VAN HAMEL (1842-1917)
Tujuan Pidana adalah mencegah pelaku
kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak
mengulangi lagi melakukan kejahatan, dan
mencegah agar orang yang telah berniat buruk
untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam
bentuk perbuatan nyata.
10. Van Hamel membuat suatu gambaran berikut ttg
pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus:
a. Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus,
yakni untuk menakut2i orang2 yang cukup dapat
dicegah dengan cara menakut2inya melalui
penjatuhan Pidana itu agar ia tidak melakukan niat
jahatnya.
b. Akan tetapi, bila ia tidak dapat lg ditakut2i dengan cara
menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat
memperbaiki dirinya (reclasering).
c. Apabila bg penjahat itu tidak dapat diperbaiki,
penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau
membikin mereka tidak berdaya.
d. Tujuan satu2nya dari pidana adalah mempertahankan
tata tertib hukum didalam masyarakat
11. 3. Teori Gabungan
Teori gabungan ini berdasarkan pidana pd asas
pembalasan dan asas pertahanan tata tertib
masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu
menjadi dasar dari penjatuhan pidana.
Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2:
a.Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan,
tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas
dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya
dipertahankannya tata tertib masyarakat
b.Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan
tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas
dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada
perbuatan yang dilakukan terpidana
