Dokumen tersebut membahas berbagai aspek hukum terkait bisnis di Indonesia, termasuk pengertian hukum, sistem hukum perdata, hukum perburuhan, dan perkembangan sejarah hukum ketenagakerjaan. Dokumen ini juga membahas peranan hukum dalam pembangunan dan penegakan keadilan.
Dokumen tersebut membahas konsep-konsep dasar dalam sistem hukum seperti subjek hukum, objek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, perbuatan hukum dan akibat hukum. Subjek hukum terdiri atas manusia dan badan hukum, sedangkan objek hukum berupa barang atau hak yang dapat dimiliki. Terjadi hubungan hak dan kewajiban antar subjek hukum akibat peristiwa atau perbu
BAGAIMANA DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL, SOSIAL-POLITIK, KULTURAL, SERTA K...Eny Ardhika Putri
Dokumen tersebut membahas tentang dinamika historis, sosial-politik, kultural, dan konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Secara garis besar dibahas tentang konsep negara hukum dan tujuan penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Juga dibahas tantangan yang dihadapi penegakan hukum di Indonesia seperti lemahnya penegakan hukum dan belum terpenuhinya rasa keadil
Subjek hukum adalah individu atau entitas yang memiliki hak dan kewajiban sesuai hukum. Individu dapat menjadi subjek hukum apabila sudah dewasa dan cakap hukum, sedangkan badan hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti memiliki kekayaan dan tujuan yang jelas. Badan hukum dibedakan menjadi publik dan privat, serta korporasi dan yayasan. Unsur-unsur pembentukan badan
Dokumen tersebut membahas berbagai aspek hukum terkait bisnis di Indonesia, termasuk pengertian hukum, sistem hukum perdata, hukum perburuhan, dan perkembangan sejarah hukum ketenagakerjaan. Dokumen ini juga membahas peranan hukum dalam pembangunan dan penegakan keadilan.
Dokumen tersebut membahas konsep-konsep dasar dalam sistem hukum seperti subjek hukum, objek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, perbuatan hukum dan akibat hukum. Subjek hukum terdiri atas manusia dan badan hukum, sedangkan objek hukum berupa barang atau hak yang dapat dimiliki. Terjadi hubungan hak dan kewajiban antar subjek hukum akibat peristiwa atau perbu
BAGAIMANA DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL, SOSIAL-POLITIK, KULTURAL, SERTA K...Eny Ardhika Putri
Dokumen tersebut membahas tentang dinamika historis, sosial-politik, kultural, dan konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Secara garis besar dibahas tentang konsep negara hukum dan tujuan penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Juga dibahas tantangan yang dihadapi penegakan hukum di Indonesia seperti lemahnya penegakan hukum dan belum terpenuhinya rasa keadil
Subjek hukum adalah individu atau entitas yang memiliki hak dan kewajiban sesuai hukum. Individu dapat menjadi subjek hukum apabila sudah dewasa dan cakap hukum, sedangkan badan hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti memiliki kekayaan dan tujuan yang jelas. Badan hukum dibedakan menjadi publik dan privat, serta korporasi dan yayasan. Unsur-unsur pembentukan badan
Dokumen tersebut membahas mengenai subjek dan objek hukum dalam ekonomi. Subjek hukum terdiri atas manusia dan badan hukum, sedangkan objek hukum terdiri atas barang bergerak dan tidak bergerak. Dokumen ini juga menjelaskan mengenai hak kebendaan dan hak jaminan seperti gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan.
Amr Training Certificates - 2002-2005-2010Amr Sakran
Mr. Amr El-Sakran of Sadex successfully completed several training courses at Zwick GmbH & Co. KG in Ulm, Germany between 2005 and 2010. The trainings covered topics such as material testing equipment, software programs for tensile and compression testing, calibration techniques, video extensometry, and advanced hardness testing. Zwick GmbH & Co. KG certified that Mr. El-Sakran learned the technical details of their equipment and software.
PwC's - Redefining finance's role in the digital-ageTodd DeStefano
Finance functions within insurance companies are evolving and assisting supported businesses with actionable data and developing "what if" situations for mid course corrections to navigate the business through turbulant economic and competitive scenarios.
The article discusses the need for a systems approach to enable true trusted autonomy, especially as new technologies are employed and new mission conditions arise. It notes there are "known unknowns" and "unknown unknowns" that autonomous systems may encounter beyond normal operational parameters. It proposes combining robust initial system design with an onboard resilience system utilizing big data/deep learning to evaluate threats, determine responses, and ensure safe operations even when facing unexpected situations. For aviation examples of potential "untoward events," it mentions weather, traffic, system health/degradation issues, and human factors for non-fully autonomous vehicles. The goal is to minimize unknown unknowns and maximize knowns so most off-design conditions can be addressed to maintain trusted autonomy
CFMS provides facility management services including housekeeping, maintenance, and production support staff out of its headquarters in Pune and offices in Ahmedabad. It has a highly trained team and uses quality equipment and chemicals. CFMS is committed to understanding client needs and creating customized service programs. It has an in-house training center to deploy trained staff from day one and implements consistent management systems. Some of CFMS' clients include restaurants, hotels, and automation companies in Pune.
This infographic document provides information on what infographics are and why they are effective communication tools. It discusses that infographics tell visual stories using images and graphics to engage audiences better than plain text. Effective infographics are simple, visually pleasing, and help explain complex topics. They improve comprehension and retention of information by leveraging human visual processing abilities.
Emily Marvin is currently a junior at Hatboro-Horsham High School where she is involved in basketball, advisory board, and student council. She enjoys spending time with friends and family outside of school. Her goal is to graduate from Vanderbilt University in 5 years and then attend medical school to become an orthopedic doctor. She describes herself as a thinker, helper, achiever, independent, listener, and learner.
O documento discute a dificuldade de compreensão do texto bíblico devido à sua natureza intertextual e à variedade de gêneros literários presentes. Aponta que o conceito de intertextualidade é fundamental para entender como cada parte da Bíblia só faz sentido em relação aos demais textos, já que é constituída por diversos gêneros literários ao longo do Antigo e Novo Testamento. Argumenta que uma leitura que considere a intertextualidade é essencial para uma compreensão adequada do texto bíblico.
This document discusses health and wellness programs in America and globally. It outlines the value of wellness programs in helping people make healthier choices, preventing disabilities, and improving quality of life and business success. The document then analyzes factors influencing health like lifestyle, environment, and healthcare costs. It also discusses intervention strategies businesses can implement, like smoking cessation or physical activity programs. Finally, it takes a global perspective on health issues and disparities.
Hukum Perdata Buku Ke 1 membahas tentang hukum perorangan atau pribadi yang mengatur status seseorang sebagai subjek hukum mulai dari kelahiran hingga kematian. Subjek hukum terdiri dari orang pribadi dan badan hukum, dimana orang pribadi menjadi subjek hukum sejak lahir sedangkan badan hukum dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Buku ini juga membahas tentang cakap hukum, ke
Dokumen tersebut membahas mengenai subjek dan objek hukum dalam ekonomi. Subjek hukum terdiri atas manusia dan badan hukum, sedangkan objek hukum terdiri atas barang bergerak dan tidak bergerak. Dokumen ini juga menjelaskan mengenai hak kebendaan dan hak jaminan seperti gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan.
Amr Training Certificates - 2002-2005-2010Amr Sakran
Mr. Amr El-Sakran of Sadex successfully completed several training courses at Zwick GmbH & Co. KG in Ulm, Germany between 2005 and 2010. The trainings covered topics such as material testing equipment, software programs for tensile and compression testing, calibration techniques, video extensometry, and advanced hardness testing. Zwick GmbH & Co. KG certified that Mr. El-Sakran learned the technical details of their equipment and software.
PwC's - Redefining finance's role in the digital-ageTodd DeStefano
Finance functions within insurance companies are evolving and assisting supported businesses with actionable data and developing "what if" situations for mid course corrections to navigate the business through turbulant economic and competitive scenarios.
The article discusses the need for a systems approach to enable true trusted autonomy, especially as new technologies are employed and new mission conditions arise. It notes there are "known unknowns" and "unknown unknowns" that autonomous systems may encounter beyond normal operational parameters. It proposes combining robust initial system design with an onboard resilience system utilizing big data/deep learning to evaluate threats, determine responses, and ensure safe operations even when facing unexpected situations. For aviation examples of potential "untoward events," it mentions weather, traffic, system health/degradation issues, and human factors for non-fully autonomous vehicles. The goal is to minimize unknown unknowns and maximize knowns so most off-design conditions can be addressed to maintain trusted autonomy
CFMS provides facility management services including housekeeping, maintenance, and production support staff out of its headquarters in Pune and offices in Ahmedabad. It has a highly trained team and uses quality equipment and chemicals. CFMS is committed to understanding client needs and creating customized service programs. It has an in-house training center to deploy trained staff from day one and implements consistent management systems. Some of CFMS' clients include restaurants, hotels, and automation companies in Pune.
This infographic document provides information on what infographics are and why they are effective communication tools. It discusses that infographics tell visual stories using images and graphics to engage audiences better than plain text. Effective infographics are simple, visually pleasing, and help explain complex topics. They improve comprehension and retention of information by leveraging human visual processing abilities.
Emily Marvin is currently a junior at Hatboro-Horsham High School where she is involved in basketball, advisory board, and student council. She enjoys spending time with friends and family outside of school. Her goal is to graduate from Vanderbilt University in 5 years and then attend medical school to become an orthopedic doctor. She describes herself as a thinker, helper, achiever, independent, listener, and learner.
O documento discute a dificuldade de compreensão do texto bíblico devido à sua natureza intertextual e à variedade de gêneros literários presentes. Aponta que o conceito de intertextualidade é fundamental para entender como cada parte da Bíblia só faz sentido em relação aos demais textos, já que é constituída por diversos gêneros literários ao longo do Antigo e Novo Testamento. Argumenta que uma leitura que considere a intertextualidade é essencial para uma compreensão adequada do texto bíblico.
This document discusses health and wellness programs in America and globally. It outlines the value of wellness programs in helping people make healthier choices, preventing disabilities, and improving quality of life and business success. The document then analyzes factors influencing health like lifestyle, environment, and healthcare costs. It also discusses intervention strategies businesses can implement, like smoking cessation or physical activity programs. Finally, it takes a global perspective on health issues and disparities.
Hukum Perdata Buku Ke 1 membahas tentang hukum perorangan atau pribadi yang mengatur status seseorang sebagai subjek hukum mulai dari kelahiran hingga kematian. Subjek hukum terdiri dari orang pribadi dan badan hukum, dimana orang pribadi menjadi subjek hukum sejak lahir sedangkan badan hukum dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Buku ini juga membahas tentang cakap hukum, ke
Dokumen tersebut membahas tentang negara hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia berdasarkan konstitusi."
Dokumen tersebut membahas tentang materi dasar hukum yang mencakup istilah-istilah hukum seperti subjek hukum, objek hukum, lembaga hukum, serta asas-asas hukum. Dibahas pula unsur-unsur pembentukan perbuatan hukum dan konsep dewasa dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum negara, negara, dan warga negara di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan definisi hukum negara dan sumber-sumber hukum, unsur-unsur dan bentuk negara, tujuan dan kedaulatan negara, serta hak dan kewajiban warga negara Indonesia di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat dan hukum perorangan. Secara ringkas, hukum adat adalah sistem hukum tidak tertulis yang tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat. Hukum perorangan mengatur kedudukan manusia sebagai subjek hukum beserta hak dan kewajibannya. Subjek hukum terdiri atas manusia dan badan hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang subjek hukum adat dan kedudukan pribadi dalam masyarakat adat. Subyek hukum adat terdiri dari manusia dan badan hukum, baik publik maupun privat seperti wakaf, yayasan, dan koperasi. Kedudukan seseorang dalam masyarakat adat berbeda-beda antara lain berdasarkan budaya masyarakat, adat, dan agama yang dianut sehingga berimplikasi pada hak,
Sistem hukum dan peradilan nasional Indonesia terdiri dari berbagai lembaga peradilan seperti pengadilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Dokumen ini juga membahas sumber hukum, sanksi norma, dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang dilakukan lembaga seperti KPK dan kepolisian.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat, mulai dari pengertian hukum adat menurut beberapa ahli hukum, unsur-unsur kepatuhan hukum adat, nilai-nilai universal hukum adat, kegunaan mempelajari hukum adat, dasar hukum berlakunya hukum adat, corak khusus dan sifat hukum adat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat dalam perundang-undangan. Dokumen
Dokumen tersebut membahas tentang hukum, negara, dan pemerintahan. Menguraikan pengertian ketiganya serta pembagian-pembagian hukum, unsur-unsur pembentukan negara, dan perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan."
Buku saku ini memberikan ringkasan singkat tentang sosialisasi desa sadar hukum kepada masyarakat Kabun oleh mahasiswa KKN UNRI. Buku ini berisi pengantar tentang tujuan penerbitan buku untuk memberikan pemahaman hukum mengenai Desa Sadar Hukum. Buku ini juga berterima kasih kepada pemerintah desa dan camat yang telah memberikan dukungan.
Buku saku ini memberikan ringkasan singkat tentang sosialisasi desa sadar hukum kepada masyarakat Kabun oleh mahasiswa KKN UNRI. Buku ini berisi pengantar tentang tujuan penerbitan buku untuk memberikan pemahaman hukum mengenai Desa Sadar Hukum. Buku ini juga berterima kasih kepada pemerintah desa dan camat atas dukungannya.
Dokumen tersebut membahas tentang kesadaran hukum, hak asasi manusia, dan kewajiban pelajar. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa kesadaran hukum adalah pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan, keluarga sadar hukum bertujuan meningkatkan pemahaman hukum, dan pelajar memiliki hak asasi namun juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain.
Dokumen tersebut membahas konsep-konsep hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai pengertian hukum, unsur-unsur hukum, macam-macam pembagian hukum, konsep negara hukum, lembaga penegak hukum di Indonesia, dan studi kasus yang berkaitan dengan hukum.
Hukum administrasi adalah instrumen yuridis yang memungkinkan pemerintah mengontrol masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan hukum. Masyarakat juga berpartisipasi dalam pengontrolan tersebut. Hukum administrasi berada di antara hukum privat dan publik, dan mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara.
Hukum administrasi membahas tentang pengertian istilah administrasi, definisi hukum administrasi, ruang lingkup hukum administrasi, bestuurshandelingen, beschikking, beroepsnormen, toetsinggrounden, dan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Dokumen ini juga membahas tentang perizinan, sanksi-sanksi khas hukum administrasi, dan perlindungan hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan pemahaman terhadap hukum adat di Indonesia. Secara garis besar dibahas mengenai dua sikap yaitu sikap ilmu untuk ilmu dan sikap ilmu untuk masyarakat, peran hukum adat dalam pembangunan hukum nasional, serta tantangan untuk mempertahankan konsistensi dan relevansi hukum adat di tengah perubahan zaman. Dokumen ini menekankan pentingnya mempert
Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum dan sistem hukum adat. Secara singkat, sistem hukum adalah kumpulan aturan yang saling terkait secara teratur untuk membentuk kesatuan, sedangkan sistem hukum adat didasarkan pada pepatah, putusan hakim adat, dan penghayatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kekuatan sistem hukum adat bergantung pada faktor-faktor seperti frekuens
Mata kuliah hukum pidana membahas pengertian pidana sebagai penderitaan yang disengaja dibebankan kepada pelaku perbuatan terlarang, serta jenis-jenis pidana seperti pidana pokok berupa hukuman mati, penjara, dan denda, serta pidana tambahan seperti pencabutan hak. KUHP membagi sistematika pidana ke dalam 3 buku yang membahas aturan umum, kejahatan berat, dan pelanggaran ringan.
Dokumen tersebut membahas tentang unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli hukum pidana dan ketentuan umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa unsur penting tindak pidana antara lain perbuatan, melanggar hukum, kesalahan, akibat, dan ancaman pidana. Dokumen juga membedah pengertian dan jenis-jenis tindak pidana serta aliran-aliran yang ada dalam ilmu hukum pidana
Teori kausalitas membahas hubungan antara perbuatan dan akibat yang tidak diinginkan berdasarkan hukum. Terdapat tiga teori kausalitas yaitu teori conditio sine qua non yang menyatakan bahwa sebab adalah syarat yang tidak bisa dihilangkan, teori generalisasi yang melihat sebab dari perspektif umum, dan teori individualisasi yang menyatakan sebab adalah faktor penentu terkuat.
1. Dokumen tersebut membahas jenis-jenis pidana pokok dan tambahan menurut KUHP seperti pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan sebagai pidana pokok serta pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan sebagai pidana tambahan.
Dokumen tersebut membahas tentang penyertaan dalam tindak pidana menurut KUHP Indonesia. Terdapat lima bentuk penyertaan yaitu pelaku utama, penyuruh, peserta, penganjur, dan pembantu. Masing-masing memiliki unsur dan pertanggungjawaban yang berbeda-beda sesuai peran serta dalam tindak pidana.
2. SUBYEK HUKUM:
(Pendukung hak dan kewajiban : Orang : Manusia + Badan Hukum)
Manusia ( A. Ichsan, 1969:h.68 & A. Kadir, 2000: h.27)
– Pengertian Biologis :
• Gejala dalam alam, gejala biologika yaitu mahluk
hidup yang mempunyai pancaindera dan
mempunyai budaya yang berakal, berperasaan
dan berkehendak.
– Pengertian Yuridis :
• Gejala dalam hidup bermasyarakat. Dalam hukum
yang menjadi pusat perhatian adalah orang/person
05/01/13
3. Setiap Manusia diakui sebagai manusia
pribadi/ subyek hukum yaitu pendukung
hak dan kewajiban (rechtspersoonlijkheid)
Hak dan Kewajiban perdata tidak
bergantung kepada agama, golongan,
kelamin, umur, warganegara ataupun orang
asing. Demikian pula hak dan kewajiban
perdata tidak bergantung kepada kaya atau
miskin, kedudukan tinggi rendah dalam
masyarakat, penguasa (pejabat) ataupun
rakyat biasa, semuanya sama.05/01/13
4. Badan Hukum
– Arti yuridis, sebagai gejala dalam hidup
bermasyarakat, sebagai badan ciptaan
manusia berdasarkan hukum, mempunyai
hak dan kewajiban seperti manusia pribadi.
05/01/13
5. 05/01/13
N
O
MANUSIA BADAN HUKUM
01 Mahluk hidup ciptaan Tuhan,
mempunyai akal, perasaan,
kehendak dan dapat mati
Badan ciptaan manusia berdasarkan
hukum, dapat dibubarkan oleh
pembentuknya.
02 Mempunyai kelamin sehingga
dapat kawin, dapat beranak
Tidak punya kelamin dan tidak akan
mempunyai keturunan
03 Manusia dapat menjadi ahli waris Badan hukum tidak dapat menjadi ahli
waris.
6. Kapan Subyek Hukum diakui sebagai
subyek hukum?
Sejak dalam kandungan (Pasal 2 KUHPerdata)
Pasal 3 KUHPerdata “ Tiada suatu hukumanpun mengakibatkan kematian
perdata atau kehilangan segala hak perdataan”
Pembatasan kewenangan subyek hukum:
– Kewarganegaraan. Pasal 21 (1) UUPA “ Hanya warga negara Indonesia
yang dapat mempunyai hak milik.
– Tempat Tinggal. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1960 jo.
Pasal 1 Peraturan Pemerintah Tahun 1964 (Tambahan pasal 3a s/d 3e) jo.
Pasal 10 (2) UUPA “ larangan pemilikan tanah pertanian oleh orang yang
bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya.
– Kedudukan atau jabatan. Hakim dan Pejabat hukum lainnya tidak boleh
memperoleh barang-barang yang masih dalam perkara.
– Tingkah laku/perbuatan. Pasal 49 dan 53 Undang-Undang No 1 Tahun
1974 “ kekuasaan orang tua dan wali dapat dicabut dengan keputusan
pengadilan dalam hal ini sangat melalaikan kewajibannya (berkelakuan
buruk) sebagai orang tua/wali
05/01/13
7. 05/01/13
No KLASIFIKASI
PASAL 1653 KUHPERDATA
WEWENANG TUJUAN
01 Badan hukum yang dibentuk oleh
pemerintah (penguasa) seperti
badan-badan pemerintahan,
perusahaan negara.
Badan Hukum Publik
(Kenegaraan): yang dibentuk oleh
pemerintah dan diberi wewenang
menurut hukum publik.
(Departemen Pemerintahan MA.
dll.)
Badan Hukum yang bertujuan
memperoleh laba terdiri dari
perusahaan negara : Perum,
Jawatan (Perjan). Perusahaan
Swasta : PT
02 Badan hukum yang diakui oleh
pemerintah (penguasa) seperti
perkumpulan-perkumpulan, gereja
dan organisasi-organisasi agama
Badan Hukum yang bertujuan
bersifat ideal dibidang sosial,
pendidikan, ilmu pengetahuan,
kebudayaan, keagamaan, yayasan,
dll.
03 Badan hukum yang didirikan
untuk suatu maksud tertentu
atayang tidak bertentangan dengan
Undang-Undang dan Kesusilaan
seperti : PT, Koperasi, dan lain
sebagainya
Badan Hukum Privat
(Keperdataan)
Yang dibentuk oleh pemerintah dan
swasta diberi wewenang menurut
hukum perdata
Badan Hukum yang bertujuan untuk
memenuhi kesejahteraan para
anggotanya : Koperasi, dan Provit
orinted : PT
Tabel Klasifikasi, Wewenang dan Tujuan
Badan Hukum
8. BADAN HUKUM DARI SEGI WUJUDNYA
05/01/13
KORPORASI/ Corporatie YAYASAN/ Stichting
Gabungan (kumpulan orang-orang
yang dalam pergaulan hukum
bertindak bersama-sama sebagai
suatu subyek hukum tersendiri),
karena itu korporasi merupakan
badan hukum yang beranggota,
tetapi mempunyai hak-hak dan
kewajiban tersendiri yang terpisah
dengan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban para anggotanya : PT,
Koperasi dan sebagainya.
Harta kekayaan yang tersendirikan
untuk tujuan tertentu yaitu untuk
kepentingan sosial keagamaan dan
kemanusiaan, jadi pada yayasan
tidak ada anggota, yang ada hanya
pengurusnya.
9. PERBEDAAN KOPERASI DAN YAYASAN
05/01/13
KORPORASI YAYASAN
Mempunyai kekayaan dan
bermacam-macam kepentingan yang
berwujud dalam badan hukum itu
Kepentingan yayasan tidak terletak
pada para anggotanya, karena
yayasan tidak mempunyai anggota
Para anggota bersama-sama
merupakan organ yang memegang
kekuasaan yang tertinggi
Yang memegang kekuasaan tertinggi
adalah pengurusnya
Yang menentukan maksud dan
tujuannya adalam para anggotanya
Yang menentukan maksud dan
tujuannya adalah orang-orang yang
mendirikan yang selanjutnya beridiri di
luar badan tersebut
Titik berat pada kekuasaannya dan
kerjanya
Titik berat pada suatu kekayaan yang
ditujukan untuk mencapai sesuatu
maksud tertentu.
10. KRITERIA BADAN HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT
05/01/13
NO KETERANGAN BH PUBLIK BH PRIVAT
01 Berdasarkan
Terjadinya
Didirikan oleh
pemerintah/Negara
Didirikan oleh
perseorangan
02 Berdasarkan
lapangan
kerjanya
Lapangan
pekerjaannya untuk
kepentingan umum
Lapangan
pekerjaannya untuk
kepentingan
perseorangan
03 Contoh: Negara Republik
Indonesia, Daerah
propinsi, Daerah
kabupaten Kota,
Bank-bank Negara
Perseoran Terbatas,
Koperasi, Yayasan.
11. PERATURAN BADAN HUKUM
1. Buku III Titel IX Pasal 1653- 1665
2. Stb 1870 No 64 Tentang Pengakuan Badan Hukum
3. Stb. 1927 No 156 tentang Gereja dan organisasi-organisasi
agama
4. UU No 2 Tahun 1992 Tentang usaha perasuransian
5. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
6. UU No. 01 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
7. UU No 12 Tahun 1998 Tentang Perbankan
8. UU No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
05/01/13
12. SYARAT-SYARAT BADAN HUKUM
MENURUT DOKTRIN
1. Adanya kekayaan terpisah
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai kepentingan
sendiri
4. Ada organisasi tertentu
05/01/13
13. HAKIKAT BADAN HUKUM
NO TEORI PENGANUT PENDAPAT
01 Fictie Von Savigny Sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi
orang yg menghidupkannya dalam bayangannya
sebagai subyek hukum yang dapat melakukan
perbuatan hukum sebagaimana manusia
02 Harta
kekayaan
bertujuan
(Doel
Vermogents
Theory)
A.Brinz Hanya menusia yang dapat menjadi subyek
hukum, tetapi ada kekayaan yang bukan
merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan
itu terikat pada tujuan tertentu. Kekayaan yang
tidak ada yang mempunyainya yang terikat
kepada tujuan tertentu.
14. HAKIKAT BADAN HUKUM
NO TEORI PENGANUT PENDAPAT
03 Organ Otto Van
Gierke
BH bukanlah abstrak(fiksi) dan bukan kekayaan
(hak) yang tidak bersubyek, tetapi BH adalah
suatu organisme yang riil, yang menjelma
sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum yang
dapat membentuk kemauan sendiri dengan
perantara alat-alat yang ada padanya
(pengurus/anggota-anggotanya) seperti manusia
biasa, yang mempunyai panca indra.
15. HAKIKAT BADAN HUKUM
NO TEORI PENGANUT PENDAPAT
04 Properiete
Collevtive
Planiol dan
Mollegraf
yang diikuti
oleh, Star
Busmann dan
Kranenburg
Hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya
adalah hak dan kewajiban para anggota
bersama-sama.. Kekayaan badan hukum adalah
kepunyaan bersama para anggotanya. Oleh
karena itu menurut teori ini adalah BH adalah
konstruksi yuridis saja
05 Kenyataan
Yuridis/
Jurisdissche
Realiteitsleer
e
Majer BH adalah merupakan suatu realitas, konkret, riil,
walaupun tidak dapat diraba, tapi bukan hayal
melainkan kenyataan yuridis
