Dokumen ini memberikan penjelasan tentang tampilan cetakan alamat pada aplikasi e-Faktur. Meskipun tampilan alamat pada e-Faktur berbeda dengan data Nomor Pokok Wajib Pajak, namun selama alamat yang tercantum sesuai dengan alamat sesungguhnya maka faktur tidak bisa dikategorikan sebagai faktur tidak lengkap. Dokumen ini juga menginstruksikan penyebarluasan informasi ini kepada seluruh unit terkait.

1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
GEDUNG UTAMA LANTAI 9, JALAN JEND. GATOT SUBROTO NOMOR 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILI 5732062; SITUS www.Daiak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id
PENGUMUMAN
NOMOR PENG- S /PJ.02/2015
TENTANG
PENEGASAN ATAS TAMPILAN CETAKAN E-FAKTUR
Sehubungan dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak
dan Pengusaha Kena Pajak terkait dengan tampilan cetakan aplikasi e-Faktur, dengan ini disampaikan
hal-hal sebagai berikut:
1. Telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak
yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, yaitu:
a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha
Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;
b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-224/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha
Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;
c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-08/PJ/2015 tentang Penetapan Pengusaha
Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;
d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-33/PJ/2015 tentang Penetapan Pengusaha
Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;
e. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-62/PJ/2015 tentang Penetapan Pengusaha
Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;
f. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-94/PJ/2015 tentang Penetapan Pengusaha
Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;
g. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-96/PJ/2015 tentang Penetapan Pengusaha
Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;
h. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-123/PJ/2015 tentang Penetapan Pengusaha
Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;
i. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-124/PJ/2015 tentang Penetapan Pengusaha
Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;
j. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-125/PJ/2015 tentang Penetapan Pengusaha
Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana tersebut di atas menetapkan beberapa hal,
sebagai berikut:
a. Menetapkan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan
Direktur Jenderal Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak yang wajib membuat Faktur Pajak
Elektronik untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
b. Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak
tersebut di atas wajib membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik sesuai dengan tata cara
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Terdapat perbedaan antara tampilan alamat pada aplikasi e-Faktur Pengusaha Kena Pajak
penerbit Faktur Pajak dengan data alamat yang tertera pada Nomor Pokok Wajib Pajak
Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.
Contoh:
Data tampilan alamat pada aplikasi e-Faktur Pajak tidak menyebutkan Nama Kelurahan, Nama
Kecamatan atau Kode Pos alamat Pengusaha Kena Pajak penerbit Faktur Pajak, sehingga
berbeda...
Kp.: PJ.0232/PJ.0201

2. Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal /0 Jun zot S
irektur Jenderal Pajak,
eraturan Perpajakan I,
196708221988031001 yt
-2-
berbeda dengan data tampilan alamat yang tertera pada Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha
Kena Pajak penerbit Faktur Pajak.
4. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014
tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik disebutkan
bahwa Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak
yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh
Direktorat Jenderal Pajak.
5. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012
sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara
Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara
Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak disebutkan bahwa alamat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dan huruf b harus diisi sesuai dengan alamat yang
sebenarnya atau sesungguhnya.
6. Tampilan alamat Pengusaha Kena Pajak penerbit Faktur Pajak dalam aplikasi e-Faktur merupakan
hasil cetakan dari aplikasi e-Faktur yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal
Pajak.
7. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sepanjang alamat Pengusaha Kena Pajak penerbit
Faktur Pajak yang tercantum pada hasil cetakan e-Faktur tersebut merupakan alamat yang
sebenarnya atau sesungguhnya maka tampilan alamat pada hasil cetakan e-Faktur sebagaimana
dimaksud pada angka 3 tidak menyebabkan Faktur Pajak tersebut menjadi Faktur Pajak Tidak
Lengkap.
8. Diminta bantuan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah DJP, Kepala Kantor Pelayanan Pajak,
Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan, dan Kepala KP2KP, untuk menyebarluaskan
pengumuman ini melalui media yang tersedia di Tempat Pelayanan Terpadu dan/atau
tempat/media lain yang tersedia dan memungkinkan.
Demikian untuk dimaklumi.
Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
3. Direktur Transformasi Proses Bisnis;
4. Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi;
5. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan;
6. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat;
7. Kepala Kantor Wilayah DJP di seluruh Indonesia;
8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia;
9. Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan; dan
10. Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan di seluruh Indonesia.
Kp.: PJ.0232/PJ.0201