SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
KECAMATAN GANGGA
Alamat : Jalan Raya Gondang, Telp. (0370) 641858 Kode Pos 83353
KEPUTUSAN CAMATGANGGA
NOMOR : …….. / ……. /Kec.G/2016
TENTANG
PENETAPAN MOTTO PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN KANTOR
KECAMATAN GANGGA
CAMAT GANGGA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan
dan akuntabel serta bereorientasi kepada pelayanan masyarakat, maka perlu adanya Motto
Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Kantor Kecamatan Gangga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Camat
Gangga tentang Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Kantor Kecamatan
Gangga;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeintahan Daerah (Lembara Negara RepublikIndonesia
Tahun 2008Nomor 59,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5657);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten
Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4872);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4826 );
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2004
tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lombok
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan
LembaranDaerahKabupaten Lombok Utara Nomor10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan
LembaranDaerahKabupaten Lombok Utara Nomor11).
11. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pelimpahan
Sebagian WewenangPemerintahanDariBupati KepadaCamat;
12. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kepada Camat diKabupaten
LombokUtara;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : MENETAPKAN KEPUTUSAN CAMAT GANGGA TENTANG MOTTO
PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN
GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA;
KEDUA : Motto adalah semboyan yang merupakan cerminan jiwa, semangat dan tekad yang
menjadi dasar langkah dan gerak segenap aparatur pelayanan. Adapun Motto
Kantor Kecamatan Gangga adalah : “ P AS T I“ ( Profesional, Amanah, Senyum, Tuntas
dan Ikhlas);
KETIGA : Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis dari penyelenggara yang berisi janji-janji
penyelenggara untuk menjamin bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar
pelayanan serta dipublikasikan secara luas. Adapun Maklumat atau Janji Pelayanan pada
Kantor Kecamatan Gangga adalah : “DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN DAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGANYANG BERLAKU”
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan kembali
apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;
Ditetapkan di Gangga
Padatanggal April 2016
CAMAT GANGGA
MOH.MULDANI, S.Sos. MM.
Pangkat :PembinaIV/a
NIP. 19651231 199003 1 125

More Related Content

What's hot

PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...Ade Suerani
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010Ade Suerani
 
Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011
Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011
Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011apotek agam farma
 
No. 4 ttg perubahan atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 ttg org dan...
No. 4 ttg perubahan atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 ttg org dan...No. 4 ttg perubahan atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 ttg org dan...
No. 4 ttg perubahan atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 ttg org dan...ppbkab
 
Kode etik direktorat jenderal pajak
Kode etik direktorat jenderal pajakKode etik direktorat jenderal pajak
Kode etik direktorat jenderal pajakCodename Mfsyah
 
Perda Nomor 2 Tahun 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2014 Perda Nomor 2 Tahun 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2014 santoni toni
 
Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Perda  Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014Perda  Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014santoni toni
 
Perbup no.-9-ttg.-tenaga-harian-lepas-tenaga-bantu-penyuluh-pertanian-thl-tb-...
Perbup no.-9-ttg.-tenaga-harian-lepas-tenaga-bantu-penyuluh-pertanian-thl-tb-...Perbup no.-9-ttg.-tenaga-harian-lepas-tenaga-bantu-penyuluh-pertanian-thl-tb-...
Perbup no.-9-ttg.-tenaga-harian-lepas-tenaga-bantu-penyuluh-pertanian-thl-tb-...ppbkab
 
SAP Kebijakan Sisdur Akuntansi Daerah
SAP Kebijakan Sisdur Akuntansi DaerahSAP Kebijakan Sisdur Akuntansi Daerah
SAP Kebijakan Sisdur Akuntansi DaerahWEST NUSA TENGGARA
 
No. 15 ttg pembentukan org dan tata kerja lembaga penyiaran publik lokal radi...
No. 15 ttg pembentukan org dan tata kerja lembaga penyiaran publik lokal radi...No. 15 ttg pembentukan org dan tata kerja lembaga penyiaran publik lokal radi...
No. 15 ttg pembentukan org dan tata kerja lembaga penyiaran publik lokal radi...ppbkab
 
Sk tim rb pemkab tapanuli utara tahun 2019
Sk tim rb pemkab tapanuli utara tahun 2019Sk tim rb pemkab tapanuli utara tahun 2019
Sk tim rb pemkab tapanuli utara tahun 2019Maruli Nainggolan
 
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013moliiceman
 
Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3  Tahun 2014  Perda Nomor 3  Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014 santoni toni
 
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappedaPergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappedasantoni toni
 
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007Wiwiek S Ningsih
 
Sk tim pajak dan retribusi desa tambatan 2014
Sk tim pajak dan retribusi desa tambatan 2014Sk tim pajak dan retribusi desa tambatan 2014
Sk tim pajak dan retribusi desa tambatan 2014herawadi
 

What's hot (20)

PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
 
Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011
Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011
Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011
 
No. 4 ttg perubahan atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 ttg org dan...
No. 4 ttg perubahan atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 ttg org dan...No. 4 ttg perubahan atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 ttg org dan...
No. 4 ttg perubahan atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 ttg org dan...
 
Kode etik direktorat jenderal pajak
Kode etik direktorat jenderal pajakKode etik direktorat jenderal pajak
Kode etik direktorat jenderal pajak
 
Perda Nomor 2 Tahun 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2014 Perda Nomor 2 Tahun 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2014
 
Sop bagren
Sop bagrenSop bagren
Sop bagren
 
Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Perda  Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014Perda  Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
 
Perbup no.-9-ttg.-tenaga-harian-lepas-tenaga-bantu-penyuluh-pertanian-thl-tb-...
Perbup no.-9-ttg.-tenaga-harian-lepas-tenaga-bantu-penyuluh-pertanian-thl-tb-...Perbup no.-9-ttg.-tenaga-harian-lepas-tenaga-bantu-penyuluh-pertanian-thl-tb-...
Perbup no.-9-ttg.-tenaga-harian-lepas-tenaga-bantu-penyuluh-pertanian-thl-tb-...
 
SAP Kebijakan Sisdur Akuntansi Daerah
SAP Kebijakan Sisdur Akuntansi DaerahSAP Kebijakan Sisdur Akuntansi Daerah
SAP Kebijakan Sisdur Akuntansi Daerah
 
No. 15 ttg pembentukan org dan tata kerja lembaga penyiaran publik lokal radi...
No. 15 ttg pembentukan org dan tata kerja lembaga penyiaran publik lokal radi...No. 15 ttg pembentukan org dan tata kerja lembaga penyiaran publik lokal radi...
No. 15 ttg pembentukan org dan tata kerja lembaga penyiaran publik lokal radi...
 
Rencana
RencanaRencana
Rencana
 
Sk tim rb pemkab tapanuli utara tahun 2019
Sk tim rb pemkab tapanuli utara tahun 2019Sk tim rb pemkab tapanuli utara tahun 2019
Sk tim rb pemkab tapanuli utara tahun 2019
 
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3  Tahun 2014  Perda Nomor 3  Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014
 
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappedaPergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
 
Sk pengabdian pencatatan sipil kabupaten muna
Sk pengabdian pencatatan sipil kabupaten munaSk pengabdian pencatatan sipil kabupaten muna
Sk pengabdian pencatatan sipil kabupaten muna
 
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007
 
Sk tim pajak dan retribusi desa tambatan 2014
Sk tim pajak dan retribusi desa tambatan 2014Sk tim pajak dan retribusi desa tambatan 2014
Sk tim pajak dan retribusi desa tambatan 2014
 

Similar to KANTOR KECAMATAN

PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014iceu novida adinata
 
Rpjmd20132018 ( sulsel )
Rpjmd20132018 ( sulsel ) Rpjmd20132018 ( sulsel )
Rpjmd20132018 ( sulsel ) royden hutapea
 
Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Perizinan dan Non Perizinan
Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Perizinan dan Non PerizinanPeraturan Bupati tentang Standar Operasional Perizinan dan Non Perizinan
Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Perizinan dan Non PerizinanRaden Andriansyah Sastradjumena
 
9964 bkpm 5_2013_tentang_pedomandantatacaraperizinandannonperizinanpenanamanm...
9964 bkpm 5_2013_tentang_pedomandantatacaraperizinandannonperizinanpenanamanm...9964 bkpm 5_2013_tentang_pedomandantatacaraperizinandannonperizinanpenanamanm...
9964 bkpm 5_2013_tentang_pedomandantatacaraperizinandannonperizinanpenanamanm...andri wijaya
 
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014iceu novida adinata
 
Abs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan
Abs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunanAbs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan
Abs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunanKamu Aku
 
Sk gub.std harga 2014
Sk gub.std harga 2014Sk gub.std harga 2014
Sk gub.std harga 2014Kiyut Fareta
 
2012 Perda penyelenggaraan penanaman modal
2012 Perda penyelenggaraan penanaman modal2012 Perda penyelenggaraan penanaman modal
2012 Perda penyelenggaraan penanaman modalPA_Klaten
 
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdfWidyaKurniatiMohi
 
Peraturan bupati-no.-49-ttg-standar-operasional-prosedur-sop-pelayanan-perizi...
Peraturan bupati-no.-49-ttg-standar-operasional-prosedur-sop-pelayanan-perizi...Peraturan bupati-no.-49-ttg-standar-operasional-prosedur-sop-pelayanan-perizi...
Peraturan bupati-no.-49-ttg-standar-operasional-prosedur-sop-pelayanan-perizi...ppbkab
 
Perbup no. 2 thn 2015
Perbup no. 2 thn 2015Perbup no. 2 thn 2015
Perbup no. 2 thn 2015Agif Istiyadi
 
RPJMDES DESA MALINGPING UTARA
RPJMDES DESA MALINGPING UTARARPJMDES DESA MALINGPING UTARA
RPJMDES DESA MALINGPING UTARAmaliingpingutara
 
Perda perubahan perda no 11 thn 2011 pajak daerah
Perda perubahan perda no 11 thn 2011 pajak daerahPerda perubahan perda no 11 thn 2011 pajak daerah
Perda perubahan perda no 11 thn 2011 pajak daerahArifuddin Ali.
 
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011Bayu Wahyudi
 

Similar to KANTOR KECAMATAN (20)

PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
 
Rpjmd20132018 ( sulsel )
Rpjmd20132018 ( sulsel ) Rpjmd20132018 ( sulsel )
Rpjmd20132018 ( sulsel )
 
Sk lkmd
Sk lkmdSk lkmd
Sk lkmd
 
Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Perizinan dan Non Perizinan
Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Perizinan dan Non PerizinanPeraturan Bupati tentang Standar Operasional Perizinan dan Non Perizinan
Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Perizinan dan Non Perizinan
 
To pak sutoyo
To pak sutoyoTo pak sutoyo
To pak sutoyo
 
9964 bkpm 5_2013_tentang_pedomandantatacaraperizinandannonperizinanpenanamanm...
9964 bkpm 5_2013_tentang_pedomandantatacaraperizinandannonperizinanpenanamanm...9964 bkpm 5_2013_tentang_pedomandantatacaraperizinandannonperizinanpenanamanm...
9964 bkpm 5_2013_tentang_pedomandantatacaraperizinandannonperizinanpenanamanm...
 
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
 
Perbup rkpd 2013
Perbup rkpd 2013Perbup rkpd 2013
Perbup rkpd 2013
 
Abs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan
Abs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunanAbs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan
Abs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan
 
Sk gub.std harga 2014
Sk gub.std harga 2014Sk gub.std harga 2014
Sk gub.std harga 2014
 
Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021
 
2012 Perda penyelenggaraan penanaman modal
2012 Perda penyelenggaraan penanaman modal2012 Perda penyelenggaraan penanaman modal
2012 Perda penyelenggaraan penanaman modal
 
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
 
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
 
Peraturan bupati-no.-49-ttg-standar-operasional-prosedur-sop-pelayanan-perizi...
Peraturan bupati-no.-49-ttg-standar-operasional-prosedur-sop-pelayanan-perizi...Peraturan bupati-no.-49-ttg-standar-operasional-prosedur-sop-pelayanan-perizi...
Peraturan bupati-no.-49-ttg-standar-operasional-prosedur-sop-pelayanan-perizi...
 
Perbup no. 2 thn 2015
Perbup no. 2 thn 2015Perbup no. 2 thn 2015
Perbup no. 2 thn 2015
 
P sulsel 9_2011
P sulsel 9_2011P sulsel 9_2011
P sulsel 9_2011
 
RPJMDES DESA MALINGPING UTARA
RPJMDES DESA MALINGPING UTARARPJMDES DESA MALINGPING UTARA
RPJMDES DESA MALINGPING UTARA
 
Perda perubahan perda no 11 thn 2011 pajak daerah
Perda perubahan perda no 11 thn 2011 pajak daerahPerda perubahan perda no 11 thn 2011 pajak daerah
Perda perubahan perda no 11 thn 2011 pajak daerah
 
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011
 

Recently uploaded

PENGENDALIAN MUTU prodi Blitar penting untuk dimiliki oleh masyarakat .pptx
PENGENDALIAN MUTU prodi Blitar penting untuk dimiliki oleh masyarakat .pptxPENGENDALIAN MUTU prodi Blitar penting untuk dimiliki oleh masyarakat .pptx
PENGENDALIAN MUTU prodi Blitar penting untuk dimiliki oleh masyarakat .pptxheru687292
 
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxUKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxzidanlbs25
 
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...Shary Armonitha
 
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfGeologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfAuliaAulia63
 
PPT ANEMIA pada remaja maupun dewasapptx
PPT ANEMIA pada remaja maupun dewasapptxPPT ANEMIA pada remaja maupun dewasapptx
PPT ANEMIA pada remaja maupun dewasapptxsitifaiza3
 
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptxMenggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptxImahMagwa
 
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxmariaboisala21
 
Contoh Algoritma Asosiasi pada data mining
Contoh Algoritma Asosiasi pada data miningContoh Algoritma Asosiasi pada data mining
Contoh Algoritma Asosiasi pada data miningSamFChaerul
 
BAGAIAMANA PANCASILA MENJADI SISTEM ETIKA.pptx
BAGAIAMANA PANCASILA MENJADI SISTEM ETIKA.pptxBAGAIAMANA PANCASILA MENJADI SISTEM ETIKA.pptx
BAGAIAMANA PANCASILA MENJADI SISTEM ETIKA.pptxchleotiltykeluanan
 

Recently uploaded (9)

PENGENDALIAN MUTU prodi Blitar penting untuk dimiliki oleh masyarakat .pptx
PENGENDALIAN MUTU prodi Blitar penting untuk dimiliki oleh masyarakat .pptxPENGENDALIAN MUTU prodi Blitar penting untuk dimiliki oleh masyarakat .pptx
PENGENDALIAN MUTU prodi Blitar penting untuk dimiliki oleh masyarakat .pptx
 
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxUKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
 
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
 
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfGeologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
 
PPT ANEMIA pada remaja maupun dewasapptx
PPT ANEMIA pada remaja maupun dewasapptxPPT ANEMIA pada remaja maupun dewasapptx
PPT ANEMIA pada remaja maupun dewasapptx
 
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptxMenggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptx
 
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
 
Contoh Algoritma Asosiasi pada data mining
Contoh Algoritma Asosiasi pada data miningContoh Algoritma Asosiasi pada data mining
Contoh Algoritma Asosiasi pada data mining
 
BAGAIAMANA PANCASILA MENJADI SISTEM ETIKA.pptx
BAGAIAMANA PANCASILA MENJADI SISTEM ETIKA.pptxBAGAIAMANA PANCASILA MENJADI SISTEM ETIKA.pptx
BAGAIAMANA PANCASILA MENJADI SISTEM ETIKA.pptx
 

KANTOR KECAMATAN

  • 1. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA KECAMATAN GANGGA Alamat : Jalan Raya Gondang, Telp. (0370) 641858 Kode Pos 83353 KEPUTUSAN CAMATGANGGA NOMOR : …….. / ……. /Kec.G/2016 TENTANG PENETAPAN MOTTO PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN KANTOR KECAMATAN GANGGA CAMAT GANGGA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel serta bereorientasi kepada pelayanan masyarakat, maka perlu adanya Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Kantor Kecamatan Gangga; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Camat Gangga tentang Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Kantor Kecamatan Gangga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeintahan Daerah (Lembara Negara RepublikIndonesia Tahun 2008Nomor 59,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826 );
  • 2. 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan LembaranDaerahKabupaten Lombok Utara Nomor10); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan LembaranDaerahKabupaten Lombok Utara Nomor11). 11. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian WewenangPemerintahanDariBupati KepadaCamat; 12. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kepada Camat diKabupaten LombokUtara; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : MENETAPKAN KEPUTUSAN CAMAT GANGGA TENTANG MOTTO PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA; KEDUA : Motto adalah semboyan yang merupakan cerminan jiwa, semangat dan tekad yang menjadi dasar langkah dan gerak segenap aparatur pelayanan. Adapun Motto Kantor Kecamatan Gangga adalah : “ P AS T I“ ( Profesional, Amanah, Senyum, Tuntas dan Ikhlas); KETIGA : Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis dari penyelenggara yang berisi janji-janji penyelenggara untuk menjamin bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan serta dipublikasikan secara luas. Adapun Maklumat atau Janji Pelayanan pada Kantor Kecamatan Gangga adalah : “DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN DAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANYANG BERLAKU” KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini; Ditetapkan di Gangga Padatanggal April 2016 CAMAT GANGGA MOH.MULDANI, S.Sos. MM. Pangkat :PembinaIV/a NIP. 19651231 199003 1 125