Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to 2Pemaparan Ditjen Bina Bangda.pdf
Similar to 2Pemaparan Ditjen Bina Bangda.pdf (20)
2Pemaparan Ditjen Bina Bangda.pdf
- 1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri Drs. NYOTO SUWIGNYO, MM Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
- 2. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH 2 KONSEP 1 SKEMA IMPLEMENTASI 3
- 3. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri KONSEP 1
- 4. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri KEKUASAANPEMERINTAHAN PRESIDEN BUPATI/ WALIKOTA GUBERNUR KORBINWAS KORBINWAS Sebagian Urusan Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan NASIONAL LOKAL PENANGGUNGJAWAB AKHIR REGIONAL WAKIL PEMERINTAH PUSAT DPRD PROV DPRD KAB/KOTA Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara Kementerian/LPNK PEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN – PSL 4 (1) UUD 1945 Memperjelas konsep desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Memperjelas pengaturan dalam berbagai aspek Penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Memuat pengaturan baru antara lain: pengaturan tentang hak warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah Jaminan terselenggaranya pelayanan publik Inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah UU 23 Tahun 2014
- 5. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri 3 2 1 Wajib Terkait pelayanan Dasar Wajib Tidak Terkait pelayanan Dasar Pilihan KONKUREN PEMERINTAHAN UMUM ABSOLUT 1. Politik luar negeri; 2. Pertahanan; 3. Keamanan; 4. Yustisi; 5. Moneter dan fiskal nasional; dan 6. Agama Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN 6 Urusan 18 Urusan 8 Urusan URUSAN PEMERINTAHAN Dibagi berdasarkan prinsip Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi dan Kepentingan Strategis Nasional APBN APBN APBN DAN APBD
- 6. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri IMPLEMENTASI URUSANPEMERINTAHAN PP 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH PP 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PP 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PP 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH RPP TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017 Kelembagaan Urusan Pendanaan Urusan Pelaporan Urusan Binwas Urusan Tata kelola Urusan Perencanaan Urusan UU 23/2014 IMPLEMENTASI IMPLEMENTASI NOMENKLATUR PROGRAM DAN BELANJA DAERAH Kodefikasi Nomenklatur program dan belanja daerah menjadi tools untuk melakukan sinkronisasi tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan guna mewujudkan tujuan pembangunan Daerah. TERSINKRONISASI ANTARA KELEMBAGAAN, MANAJEMEN, PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
- 7. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri Planning Organizing Actuating Controlling UU 23/2014 1 2 3 4 TRANSFORMASI URUSAN PEMERINTAHAN KE DALAM KERANGKA MANAJEMEN PEMBANGUNAN Urusan pemerintahan, sub urusan pemerintahan, dan kewenangan antar susunan pemerintahan perlu diterjemahkan ke dalam bentuk konkrit aktifitas pembangunan Nomenklatur program dan kegiatan daerah merupakan bentuk transformasi urusan pemerintahan ke dalam aktifitas konkrit pembangunan daerah Transformasi urusan pemerintahan ke dalam nomenklatur program dan kegiatan di sisi lain memastikan bahwa daerah melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya. Urusan pemerintahan yang memuat sub urusan pemerintahan dan pembagian kewenangan antar susunan pemerintahan diimplementasikan ke dalam sistem manajemen pembangunan berupa siklus dari planning, organizing, actuating, dan controlling IMPLEMENTASI URUSAN PEMERINTAHAN DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN URUSANPEMERINTAHANDALAM MANAJEMENPEMBANGUNAN
- 8. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri 8 Contoh Pembagian Urusan Pertanahan (lampiran UU 23/2014) Urusan yang jadi kewenangan Program Kegiatan KONSEPNOMEKLATURPROGRAM DANKEGIATANPEMBANGUNANDAERAH
- 9. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri HASILPENYUSUNANNOMENKLATUR LEVELLING Untuk Provinsi, terdapat sebanyak 156 Program, 381 kegiatan dan 1680 sub kegiatan. Sedangkan untuk kabupaten/kota terdapat 148 program, 323 kegiatan dan 1481 sub kegiatan JML PROGRAM JML KEGIATAN JML SUB KEGIATAN JML PROGRAM JML KEGIATAN JML SUB KEGIATAN X XX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1 4 66 1 4 65 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 7 15 200 5 10 123 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4 11 67 4 18 87 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 11 18 222 11 18 217 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4 6 24 4 12 46 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3 9 46 3 11 37 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 6 12 73 6 11 51 7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 5 15 36 5 13 28 8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6 15 41 6 15 41 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 4 8 26 4 8 27 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 9 13 27 9 9 20 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 10 14 42 10 17 47 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4 6 24 4 7 35 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6 14 41 4 4 27 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3 6 51 3 8 76 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 4 39 103 4 44 120 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 3 26 2 3 26 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 7 9 13 7 8 14 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 5 7 18 5 6 14 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3 7 31 3 8 38 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 1 1 6 1 1 6 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 1 2 5 1 2 5 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 8 22 71 5 9 34 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2 6 23 2 4 19 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 3 9 20 3 9 21 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 5 23 69 4 14 35 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 4 7 39 4 7 32 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 6 21 64 6 20 68 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 5 14 62 5 1 9 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 5 24 81 5 1 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 6 15 39 6 15 36 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3 3 11 3 3 11 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 3 3 13 3 3 13 156 381 1680 148 323 1431 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 9 24 141 5 22 80 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 12 32 202 12 31 193 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 2 4 12 2 4 12 UNSUR KEWILAYAHAN 3 11 118 5 10 46 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 5 5 28 5 5 28 UNSUR KEKHUSUSAN 6 26 124 - - - 37 102 625 29 72 359 193 483 2305 34 94 439 KODE NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI URUSAN KAB/KOTA TOTAL KESELURUHAN 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 7 8 9 JUMLAH
- 10. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 90 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH 2
- 11. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri OUTLINEPERMENDAGRI TENTANGKLASIFIKASI,KODEFIKASIDANNOMENKLATUR PERENCANAANPEMBANGUNANDANKEUANGANDAERAH NO OUTLINE JUDUL BAB PENJELASAN 1 BAB I Ketentuan Umum Berisikan definisi istilah yang digunakan dalam Permendagri 2 BAB II Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Berisikan bentuk klasifikasi dan dan sistem kodefikasi nomenklatur yang dibagi antara perencanaan dan penganggaran 3 BAB III Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Berisikan prosedur dan tata cara perubahan klasifikasi dan kodefikasi baik yang diusulakn Pemda, diusulkan K/L ataupun perubahan karna kebijakan nasional dan evaluasi pembangunan 4 BAB IV Ketentuan Peralihan Berisikan ketentuan peralihan dan pemberlakuan. 5 Ketentuan Penutup Pengundangan
- 12. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri PERMENDAGRI70/2019DANPERMENDAGRI90/2019 Permendagri 70 tahun 2019 tentang Sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) memuat skema pembinaan terpadu pemerintahan daerah dalam satu sistem informasi. Pasal 14 database SIPD mengacu pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan. Telah dilakukan pembaharuan database SIPD mengacu pada lampiran permendagri 90 tahun 2019. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 13. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri DEFINISI DAN PENGGUNAAN • Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur adalah penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan terkait perencanaan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah • Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan : a) perencanaan pembangunan daerah; b) perencanaan anggaran daerah; c) pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah; d) akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; e) pertanggungjawaban keuangan daerah; f) pengawasan keuangan daerah; dan g) analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.
- 14. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri CAKUPAN Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur terdiri atas: Urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan Organisasi Sumber pendanaan Wilayah administrasi pemerintahan Rekening Fungsi
- 15. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR • Menyadari bahwa dinamika perkembangan akibat perubahan kebijakan maupun usulan daerah maka dibuka peluang dalam permendagri untuk melakukan pemutakhiran KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR Yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapatkan pertimbangan dari tim teknis lintas komponen. • berdasarkan usulan pemerintahan daerah dan/atau perubahan kebijakan/peraturan perundang-undangan
- 16. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri PERALIHAN Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang telah digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku tetap digunakan dan dilakukan penyesuaian secara bertahap mulai tahun 2020.
- 17. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri PEMBERLAKUAN Dengan demikian Peraturan Menteri ini sudah mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020
- 18. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri SKEMA IMPLEMENTASI 3
- 19. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggungj awab Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Tujuan 1 Sasaran 1 Program .......................... Kegiatan .......................... Program prioritas dalam Renstra sesuai TUPOKSI, untuk diterjemahkan ke dalam kegiatan. Tujuan Sasaran Indikato r Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja OPD Penanggu ngjawab Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Tujuan 1 Sasaran 1 1 1 1 1 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 URSAN WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Program Manajemen Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Menengah Pendirian dan Penataan Satuan Pendidikan Menengah
- 20. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri 8 9 10 11 12 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Rumah sakit terbangun Pengembangan Rumah Sakit rumah sakit Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi alat kalibrasi dst Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah terlayani Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Jumlah terlayani Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Jumlah terlayani Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Jumlah terlayani Cakupan pelayanan di fasilitas kesehatan UKP dan UKM dengan fasilitas pelayanan sesuai standar Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan Indikator Indikator Kegiatan Indikator 1 2 3 4 5 6 7 Tujuan Daerah Indikator Sasaran Daerah/ Tujuan PD Indikator Angka kematian kasar Pemenuhan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan Angka Harapan Hidup meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Indeks Pembangunan Manusia Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Sasaran PD Indikator meningkatnya kualitas layanan kesehatan Program CONTOH CASCADING PADAURUSANKESEHATAN
- 21. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri MODELIMPLEMENTASI Ditjen Bina Bangda Ditjen Administrasi Kewilayahan Ditjen Otda Ditjen Bina Keuda KODE LOKASI/WILAYAH ORGANISASI REKENING URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUBKEG INDIKATOR Sumber Pendaan provinsi kabupaten kota kecamatan kelurahan desa U-1.U-2.U-3.PD.UPTD AKUN KELOMPOK JENIS OBJEK RINCIAN OBJEK SUB RINCIAN OBJEK 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 1 01 01 01 01 Tidak dikode 1-1.0-0.0-0.0-1 5 1 1 01 01 01 1,01 1.01.2. 001 1.01.3. 001 4,01 5.01 6.01 1-1.0-0.0-0.0-1.XX 4.01.5. 01 4.01.6. 01 PERENCANAAN PENGANGGARAN
- 22. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri 22 TERIMA KASIH