3. iapi jatim pbj blud online
•
1 like•64 views
Dokumen ini membahas tentang pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Secara singkat, dokumen ini menjelaskan bahwa (1) pengadaan barang/jasa BLUD diatur dalam peraturan pimpinan BLUD atau peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, (2) sumber dana pengadaan BLUD dapat berasal dari APBD, jasa layanan, hibah, kerja sama, dan lainnya.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to 3. iapi jatim pbj blud online
Similar to 3. iapi jatim pbj blud online (20)
More from Siti Aisyah
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
3. iapi jatim pbj blud online
- 1. Pengadaan BARANG/JASA D ISKUSI ONL INE IA PI JATIM S A I FU DI N Z U H RI , S . S i . M M . PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
- 2. FASILITATOR NAMA : SAIFUDIN ZUHRI, S.Si. MM. ALAMAT : JL. YOS SUDARSO III /16 TULUNGAGUNG TELPON : 0853 3008 8181 EMAIL : zuhriku@gmail.com PROFESI : - ASN DINKES KAB. TULUNGAGUNG - POKJA ULP KAB. TULUNGAGUNG - FASILITATOR PENGADAAN B/J TINGKAT DASAR DAN LANJUTAN LKPP - FASILITATOR PENGADAAN ALKES LKPP - PRAKTISI, KONSULTAN & FASILITATOR PENGADAAN B/J BLUD IAPI JATIM
- 3. Sub Pokok Bahasan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PBJ pada BLUD
- 4. Mengapa Harus Badan Layanan Umum Daerah ? B L U D
- 5. UU no. 23 thn 2014 Tentang Pemerintah Daerah Permendagri no. 79/2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah UU no. 1 thn 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Permen-keuangan Mis. PMK 180/2016 ttg Penetapan dan Pencabutan Penerapan PPK-BLU pada Satker Instansi Pemerintah PP no. 23 th 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (diubah PP 74/2012) PP no. 12 thn 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah DASAR HUKUM ֍ ֍ ֍ ♥ ♥ ♥ BLU / D BLUD
- 6. DEFINISI Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas Sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya BLU BLUD Penjelasan Pasal 346 UU no. 23 thn 2014 ttg Pemerintah DaerahPasal 1 UU no. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
- 7. FLEKSIBILITAS BLU-Bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan. Kepala Daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD Pasal 205 PP 12/2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah BLU BLUD Penjelasan Psl 3 ayat (5) PP23/2005 ttg Pengelolaan Keuangan BLU
- 8. Tujuan BLUD lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerahdengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dg Praktek Bisnis Yang Sehat untuk memberikan layanan umum
- 9. Berdasar tujuan spesifik yang hendak dicapai 4 Tipe Organisasi Sektor Publik Pure-Profit Organization memperoleh laba sebanyak-banyaknya Quasi-Profit Organization memperoleh laba dan tujuan lainnya Quasi-Nonprofit Organization melayani masyarakat tanpa tujuan keuntungan Pure-Nonprofit Organization melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 10. Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan - Pasal 346 Yang dimaksud dengan “badan layanan umum daerah” adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya - Penjelasan Pasal 346 UNDANG-UNDANG NO. 23 THN 2014 TTG PEMERINTAH DAERAH UNDANG-UNDANG NO. 1 THN 2004 TTG PERBENDAHARAAN NEGARA Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas – pasal 1 Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa pasal 68 DASAR HUKUM BLUD Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum diatur dlm peraturan pemerintah - pasal 69
- 11. UNDANG-UNDANG NO. 1 THN 2004 TTG PERBENDAHARAAN NEGARA • Kekayaan BLU merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola untuk menyelenggarakan kegiatan BLU • Pembinaan keuangan BLU pemerintah pusat oleh Menteri Keuangan dan teknis oleh menteri yg bertanggung jawab atas bidang yang bersangkutan. • Pembinaan keuangan BLU pemerintah daerah doleh pejabat pengelola keuangan daerah dan teknis oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. (Pasal 68) • Pendapatan dan belanja BLU dalam RKA tahunan dikonsolidasikan dalam RKA Kementerian/Lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan. • Pendapatan yang diperoleh BLU sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Negara/Daerah (Pasal 69) DASAR HUKUM BLU dan BLUD
- 12. Ketentuan lebih lanjut mengenai BLUD diatur dalam Peraturan Menteri setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan - Pasal 211 PERATURAN PEMERINTAH NO. 12 THN 2019 TTG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH UNDANG-UNDANG NO. 23 THN 2005 TTG PENGELOLAAN KEUANGAN BLU Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan utk menerapkan praktek-praktek bisnis yg sehat utk meningkatkan pelayanan kpd masyarakat dlm rangka memajukan kesejahteraan umum & mencerdaskan kehidupan bangsa, sbg pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya – pasal 1 DASAR HUKUM BLUD Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan – pasal 1 Kepala Daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Perkada yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD – pasal 205 Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan – pasal 205
- 13. DASAR HUKUM BLUD PERATURANMENTERIDALAMNEGERI Nomor 79 tahun 2018 ttg Badan Layanan Umum Daerah Pasal 1 angka 1 BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya. Pasal 1 angka 2 Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- 14. PERATURANMENTERIDALAMNEGERI Nomor 79 tahun 2018 ttg Badan Layanan Umum Daerah Pasal 2 ayat (2) Kepala Daerah bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum. Pasal 49 ayat (1) Penerapan BLUD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) DASAR HUKUM BLUD
- 15. PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERPRES 16 TAHUN 2018 • TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA • PELAKU PENGADAAN • TAHAPAN PENGADAAN • USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN • PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK • SDM DAN KELEMBAGAAN • PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM PENGADAAN KHUSUS PENANGANAN YANG DILAKSANAKAN DALAM KEADAAN DAN/ATAU DENGAN CARA KHUSUS
- 16. TAHAPAN PENGADAAN ABC PERENCANAAN Identifikasi Kebutuhan PELAKSANAANPERSIAPAN Jenis Pengadaan Cara Pengadaan Jadwal Anggaran Spesifikasi Teknis/KAK HPS Rancangan Kontrak Jaminan-jaminan Metode Pemilihan Metode Evaluasi Metode Pemilihan Metode Penyampaian Jadwal Pemilihan Kualifikasi Pelaks. Pemilihan SPPBJ Kontrak Pengendalian Kontrak Cara Pembayaran Addendum - Denda Serah Terima Hasil Pekerjaan
- 17. PENGADAAN KHUSUS PENANGANAN DARURAT DALAM PERPRES NO. 16 TAHUN 2018 PENGADAAN DI LUAR NEGERI PENGECUALIAN PENELITIAN TENDER INTERNASIONAL Untuk keselamatan warga yg tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera Sesuai Perpres 16 atau menyesuaikan dengan ketentuan di negara tersebut • BLU / BLUD • Tarif Dipublikasikan • Praktik Bisnis yang Mapan • Diatur Lain Lebih lanjut diatur menteri di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Barang /JL > 50M Konstruksi > 1 T Konsultansi > 25 M Pasal 59 Pasal 60 Pasal 61 Pasal 62 Pasal 63
- 19. 02 03 05 Perpes 16 tahun 2018 Peraturan LKPP 12/2018 Permendagri 79/2018 Peraturan Kada Peraturan Pimpinan BLUD 04 PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA BLUD
- 20. PERPRES 16 TAHUN 2018 Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum Pasal 61 ayat (1) Perpres 16/2018
- 21. PERATURAN LKPP NO.12 TAHUN 2018 (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLU diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLU (2) Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa dalam peraturan pimpinan BLU meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak (3)BLU mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa kedalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) (4)BLU menyampaikan data Kontrak dalam aplikasi SPSE (5)Dalam hal BLU belum menetapkan peraturan pimpinan BLU, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 Peraturan LKPP 12/2018
- 22. (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari: a. jasa layanan; b. hibah tidak terikat; c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah (Pasal 76) Permendagri 79/2018 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah (Pasal 77)
- 23. Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan: (1) kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau (2) Peraturan Kepala Daerah sepanjang disetujui pemberi hibah (Pasal 78) Permendagri 79/2018 (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan (2)Pelaksana pengadaan dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD (3)Pelaksana pengadaan terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan (Pasal 79)
- 24. FLEKSIBILITAS PENGADAAN BARANG/JASA BLUD Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan per-UU-an mengenai PBJP BLUD diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan per-UU-an mengenai PBJP Fleksibilitas untuk sumber anggaran : a. jasa layanan; b. hibah tidak terikat; c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah Tujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa : • bermutu, • lebih murah, • proses sederhana, • cepat • mudah menyesuaikan kebutuhan Diatur dengan Peraturan Kepala Daerah
- 25. KONDISI PBJ PADA BLUD MENGIKUTI PERPRES 1618 ADOPSI PERPRES 1618 BERBEDA DG PERPRES 1618 • Perpres 1618 diyakini dapat memenuhi kebutuhan BLUD • Tidak berisiko ? • 90% hanya mengatur jenjang nilai • Tidak mengatur substansi • Perpres 1618 dipandang kurang sejalan dengan ruh BLUD • Dikelola ala Bisnis (Perlu fleksible, sederhana tapi akuntabel) 1 2 3
- 26. Menjadikan PBJ sebagai salah satu strategi dalam pencapaian tujuan organisasi Keterbatasan Sumber Daya Pengadaan yang ada, shg SDM fokus di Pelayanan Fleksibilitas membutuhkan keleluasaan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat Tujuan Pengadaan dalam Perpres 1618 BELUM TENTU sesuai dengan tujuan BLUD MENGAPA PERLU BEDA ?
- 27. Apa yang perlu dilakukan ? UNTUK PENGADAAN PADA BLUD YANG LEBIH BAIK
- 28. PERLU MENELAAH LINGKUNGAN PENGADAAN KEBIJAKAN / SISTEM PBJ PARA PIHAK PADA PENGADAAN TUJUAN PENGADAAN (Value for Money) ORGANISASI PENGADAAN DAMPAK & NILAI PENGADAANSEBUAH TAWARAN
- 29. BERANI MERUBAH 8 POLA PIKIR ? PENGADAAN TRADISIONAL MENUJU PENGADAAN MODERN
- 30. MEMAHAMI ARAH PERGESERAN PENGADAAN PENGADAAN TRADISIONAL PENGADAAN MODERN 1. Aktifitas bersifat administratif Aktifitas analisis dan strategis 2. Fokus di pemilihan penyedia Memantau keseluruhan rantai pengadaan 3. Proses pengadaan informal Standar proses berbasis TIK 4. Staf pengadaan mengerjakan permintaan pengadaan (reaktif) Staf pengadaan berkolaborasi dengan pengguna membuat perencanaan strategi pengadaan (proaktif)
- 31. MEMAHAMI ARAH PERGESERAN PENGADAAN PENGADAAN TRADISIONAL PENGADAAN MODERN 5. Staf pengadaan melakukan survey harga barang Staf pengadaan aktif mencari informasi penyedia, menganalisis pasar dan rantai pasokan serta tingkat persaingan usaha 6. Fokus pada harga terendah Fokus pada biaya terendah 7. Fokus pada penyiapan dokumen dan kepatuhan pada regulasi Fokus pada pemenuhan kepuasan pelanggan internal (pengguna) dan pelanggan eksternal (penyedia) 8. Posisi pengadaan di level administratur Berkontribusi pada pencapaian tujuan dan strategi organisasi
- 32. Peraturan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD • Kepala Daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Perkada yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD • Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan – Pasal 205 ayat 2 dan 3 PP 12 tahun 2019 Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah – Pasal 76 ayat 2 Permendagri 79/2018
- 33. Struktur Perpres No 16/2018
- 34. Tata Cara Pemilihan Penyedia s/d Serah Terima Pekerjaan Inovasi & Pengadaan Khusus Perencanaan dan Persiapan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD KEBIJAKAN PELAKSANAAN Tata Cara Pembayaran Pelaku Pengadaan Ketentuan Lainnya ? Kebijakan Fleksibilitas Ketentuan Umum Pengawasan dan Pengendalian Prinsip dan Etika Ketentuan Lainnya ? Maksud dan Tujuan S O P
- 35. PRINSIP a. efisien; b. efektif c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel Perpres 16/2018 a. efisiensi b. ekonomis, c. sesuai dengan praktek bisnis yang sehat PP 23 thn 2005 pasal 20 BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat – Pasal 2 Permendagri 79/2018
- 39. Metode Pemilihan Berdasar Non Jenjang Nilai
- 40. TAHAPAN PENGADAAN PERENCANAAN - DILAKSANAAN BERSAMAAN USULAN KEGIATAN DALAM MENYUSUN RBA USULAN PENGADAAN MELIPUTI : KEBUTUHAN SPESIFIKASI TERMASUK JUMLAH JADWAL ANGGARAN PELAKSANAAN CARA PEMILIHAN PELAKSANAAN DAN CARA PEMBAYARAN
- 41. Peraturan Pimpinan BLU Pengadaan Barang Jasa
- 42. PEMAKETAN • Sesuai prinsip-prinsip pengadaan • Keluaran / hasil • Ketersediaan barang/jasa • Kemampuan pelaku usaha ? • Ketersediaan Anggaran Belanja • Volume barang/jasa BEST PRACTICE
- 43. JENIS PENGADAAN 1. SARANA A. SARANA UMUM B. SARANA KHUSUS Sarana Kantor Sarana Pendukung Barang Habis Pakai Alat/Peralatan Barang Habis Pakai 2. PRASARANA • SARANA BARU • SARANA LAMA • Kontruksi • Renovasi dan Perawatan 3. JASA PENUNJANG • KONSULTAN • JASA LAINNYA • Kontruksi • Non Kontruksi
- 45. SADAR SBG BLUD Tujuan Pelayanan Fleksibilitas Praktek Bisnis 01
- 46. MEMAHAMI BEST PRACTICE PBJ 02 Kebutuhan & Anggaran Analisa Pasar Prosedur Sederhana
- 47. LEGALITAS 03 Peraturan Kepala Daerah Peraturan Pimpinan BLUD SOP
- 48. RENCANA TINDAK LANJUT PEMBUATAN PERATURAN • Membentuk Tim • Menyusun Proses & Alur • Reviu • Simulasi • Evaluasi & Perbaikan • Peraturan & Sosialisasi MEMBANGUN ORG & SDM • Visi & Misi • Tujuan & Target • Struktur Organisasi • SDM Potensial • Rencana Kerja Jelas • Peningkatan Kompetensi ANALISA DATA & IT • Spend Analysis • Pelajari Pasar • Tentukan Strategi • Pelajari Hubungan • Kontrak yang tepat • Memanfaatkan IT SUDAH SIAPKAH….???
- 49. BUTUH LEBIH DARI SEKEDAR KEBERANIAN UNTUK MENGHASILKAN SUATU PERUBAHAN - SAIFUDIN ZUHRI - 085330088181