Bab i edit

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden
No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.
Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku unsur pembantu
pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja
diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari
sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat
Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarbaru, capaian tujuan
dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan
misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA BANJARBARU

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan
harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate
sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Banjarbaru diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LKj). Penyusunan LKj Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2018 yang dimaksudkan
sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari
pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan
sasaran dengan target yang telah ditetapkan.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
KOTA BANJARBARU

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Permendagri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Dasar Penyusunan laporan Kinerja.
1.3. Tujuan
Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk memberikan gambaran
yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama Tahun 2018.
Hasil yang diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencermati
berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program ditahun
berikutnya. Dengan demikian program ditahun mendatang dapat disusun lebih
fokus, efisien, efektif, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
1.4. Gambaran Umum Dinas
Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjarbaru (DPM&PTSP) Kota Banjarbaru berawal dari kebijakan
pemerintah untuk menyederhanakan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan dalam rangka mendorong perubahan dan pertumbuhan ekonomi
melalui peningkatan investasi di daerah, maka Pemerintah Kota Banjarbaru
membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kota Banjarbaru
dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2003.
Untuk meningkatkan koordinasi pelayanan perizinan bagi masyarakat
umum dan pelayanan investasi di daerah, maka pada Tahun 2007 status
KOTA BANJARBARU

kelembagaan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru
diintegrasikan dengan urusan Penanaman Modal, sehingga status
kelembagaannya ditingkatkan menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan
(BPMP) Kota Banjarbaru dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, keberadaan BPMP dirubah lagi
menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru dengan Peraturan
Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru,
yang mana urusan Pennanaman Modal berintegrasi ke Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banjarbaru menjadi Bidang Penanaman
Modal sedangkan untuk pelayanan perizinan Penanaman Modal telah dilimpahkan
Walikota Banjarbaru bedasarkan Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 241
Tahun 2011 kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru. Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Banjarbaru dirubah kembali menjadi
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T&PM) berdasar
dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2013.
Sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Banjarbaru, maka ada perubahan nomenklatur menjadi Dinas
KOTA BANJARBARU

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) yang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tatakerja
DPM&PTSP dituangkan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2016
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan
administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi, simplifikasi (penyerderhanaan) dan keamanan. Jumlah perizinan yang
ditangani menjadi 66 jenis izin, sesuai dengan Peraturan Walikota Banjarbaru
tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Perizinan Tertentu dari Walikota
Banjarbaru kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.Hal ini menunjukan konsistensi dan komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru
dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan.
Kegiatan pelaksanaan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu (DPM&PTSP) Kota Banjarbaru mencakup urusan
penanaman modal dan menangani penerbitan 66 izin sebagai berikut:
1. Izin Prinsip Penggabungan
2. Izin Prinsip Perubahan
3. Izin Prinsip Usaha Penggabungan
4. Izin Prinsip Usaha Perluasan
5. Izin Prinsip Usaha Perusahaan
6. Izin Prinsip
7. Izin Prinsip Perluasan
8. Izin Usaha
9. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
KOTA BANJARBARU

10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
11. Tanda Daftar Gudang (TDG)
12. Izin Pameran dan Promosi Dagang (IPPD)
13. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
14. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
15. Tanda Daftar Industri / Izin Usaha Industri (TDI/IUI)
16. Izin Perluasan Industri (IPI)
17. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
18. Izin Reklame
19. Izin Gangguan (HO)
20. Izin Usaha Rumah Kost
21. Izin Lokasi
22. Izin Optikal
23. Izin Apotik
24. Izin Klinik
25. Izin Laboratorium
26. Izin Toko Obat
27. Izin Klinik Gigi
28. Izin Klinik Kecantikan
29. Izin Praktik Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis Perorangan
30. Izin Praktik Bidan
31. Izin Praktik Perawat/Perawat Gigi
32. Izin Praktik Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis berkelompok
33. Izin Praktik Fisioterafis Perorangan
KOTA BANJARBARU

34. Izin kerja Analis Kesehatan
35. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
36. Surat Izin Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)
37. Surat Izin Kerja Repraksionis Option (RO)
38. Surat izin Kerja Fisioterfis
39. Surat Izin Kerja Perawat
40. Surat Izin Kerja Bidan
41. Surat Izin Kerja Perawat Gigi
42. Surat Izin Terdaftar Pengobatan Tradisional
43. Izin Mendirikan Rumah Sakit
44. Izin Operasional Tetap Rumah Sakit
45. Izin Tempat Khusus Parkir
46. Izin Parkir Tepi Jalan Umum
47. Izin Usaha Rumah Makan dan Restorant
48. Izin Perhotelan
49. Izin Hiburan Umum,Rekreasi dan Olahraga Permanent / Isidentil
50. Izin Usaha Perjalanan Wisata
51. Izin Penyelenggaraan PAUD
52. Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan
53. Izin Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)
54. Izin Penelitian Riset/Study Survey
55. Surat Izin Usaha Konstruksi (SIUJK)
56. Izin Peternakan Unggas
KOTA BANJARBARU

1.5. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 54 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai
tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam melaksanakan Penyusunan dan
Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman
Modal secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, DPM & PTSP
mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai
tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam
bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota
Banjarbaru.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:
a. penyusunan perencanaan bidang penanaman modal dan pelayanan
perijinan terpadu;
b. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan
perijinan terpadu;
c. pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan
penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
KOTA BANJARBARU

d. pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas
dan fungsinya.
1.5.1 Tupoksi Kepala Dinas
1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalam rangka
pelaksanaan tugas serta mengadakan koordinasi dan melaksanakan
kerjasama dengan perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta
unsur masyarakat.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c. Pembinaan, pengendalian, pengkoordinasian, fasilitasi, monitoring dan
evaluasi penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perijinan
terpadu;
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas
dan fungsinya.
KOTA BANJARBARU

1.5.2. Tupoksi Sekretariat Dinas
1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunya tugas pokok
menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan
kepegawaian.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan
dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah
tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian
dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan
tugas dan fungsinya.
1.5.2.1. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. Menyelenggarakan penatausahaan administrasi umum dan perkantoran,
tata persuratan kearsipan dan rumah tangga;
b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi antar unit kerja dan unsur-unsur
lainnya yang memerlukan;
c. Menyelenggarakan rencana dan pengelolaan peralatan kantor, bahan,
pemeliharaan kantor beserta alat peralatan kantor dan fasilitas kantor lainnya;
d. Menyelenggarakan administrasi tata usaha kepegawaian, pengembangan
pegawaian, pengembangan karier dan administrasi jabatan fungsional;
KOTA BANJARBARU

e. Menyelenggarakan, menyusun dan membuat analisa serta
mengkoordinaskan kebutuhan dan formasi pegawai;
f. Menyelenggarakan pelaksanaan/pengurusan pensiun pegawai, karpeg,
karis/karsu, taspen sera dokumen kepegawaian lainnya;
g. Menyelenggarakan koordinasi antar unit kerja dan instansi terkait ataupun
instansi lainya di lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
h. Menyelenggarakan, melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala, kepala
sekretariatan ataupun tugas lainnya yang berhubungan dengan administrasi
umum dan kepegawaian;
i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
pokok dan fungsinya;
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
1.5.2.2. Tugas Sub Bagian Perencanaan
Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:
a. menyiapkan,menyusun rencana program kerja rutin dan pembangunan
jangka pendek dan jangka panjang di lingkungan Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. mengatur dan mengawasi perencanaan anggaran, pengelolaan anggaran
dan pelaporan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;
c. melaksanakan koordinasi kesekretariatan sesuai tugas sub bagian
perencanaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
d. melaksanakan koordinasi, mengatur dan mengawasi pengelolaan laporan;
KOTA BANJARBARU

e. membuat telaahan kepada atasan sesuai tugas sub bagian perencanaan;
f. membuat rancangan konsep surat rekomendasi dan bahan naskah lain yang
berkaitan dengan sub bagian perencanaan;
g. membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing agar
pekerjaan terbagi habis;
h. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai tugas masing-
masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan;
i. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tugas-tugas bawahan agar
sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
j. menilai hasil kerja bawahan sesuai kerja yang dicapai;
k. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai
pertanggung jawaban tugas;
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
1.5.2.3. Tugas Sub bagian Keuangan
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
a. Menyelenggarakan pembukuan serta perhitungan evaluasi perbendaharaan
dan pertanggung jawaban keuangan;
b. Mengatur dan mengawasi bendaharawan pengeluaran, bendaharawan
penerima dan pengelola keuangan lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
c. Membuat laporan keuangan berdasarkan bahan masukan dari satuan
organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;
KOTA BANJARBARU

d. Melaksanakan koordinasi kesekretariatan sesuai tugas sub bagian
keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
e. Melaksanakan koordinasi, mengatur dan mengawasi pengelolaan laporan;
f. Membuat telaahan kepada atasan sesuai tugas sub bagian keuangan;
g. Membuat telaahan, rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan
naskah lain yang berkaitan dengan keuangan;
h. Membagi tugas kepada kepada bawahan sesuai tugas masing-masing agar
pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan;
i. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai tugas masing-
masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan;
j. Melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar
sesuai dengan program dan posedur yang berlaku;
k. Menilai hasil kerja bawahan sesuai kerja yang dicapai;
l. Membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai
m.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
1.5.3. Tupoksi Bidang Penanaman Modal
Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi:
a. penyusunan program dibidang Penanaman Modal dilingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
b. pengkajian dan perumusan bahan penetapan kebijakan rencana
pengembangan dan pengendalian penanaman modal;
KOTA BANJARBARU

c. perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang pengendalian
dan pengembangan iklim penanaman modal;
d. Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal;
e. Pembuatan peta potensi investasi;
f. pengkajian terhadap upaya promosi dalam menarik investasi;
g. pengkoordinasian dan konsultasi dengan instansi terkait untuk kelancaran
dalam pelaksanaan tugas;
h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan
1.5.3.1. Tugas Seksi Pengendalian dan Pengembangan Iklim
Penanaman Modal
Mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun program kerja Seksi Pengendalian Dan Pengembangan Iklim
Penanaman Modal sesuai dengan program kerja bidang Penanaman Modal
dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
b. melakukan koordinasi program kerja Seksi Pengendalian Dan
Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan unit kerja terkait melalui
rapat konsultasi dan sosialisasi agar terjalin kerjasama yang baik;
c. mendistribusikan tugas kepada pelaksana untuk urusan pengumpulan data
dan bahan penyusunan program, persiapan kegiatan koordinasi,
pengawasan dan
KOTA BANJARBARU

monitoring terhadap Pengendalian dan Pengembangan Iklim Penanaman
Modal serta mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas di maksud;
d. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar
melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan program kerja yang telah
ditetapkan;
e. menyusun bahan pengkajian bimbingan pelaksanaan penanaman modal
kepada masyarakat dunia usaha;
f. menyusun bahan pengkajian fasilitasi di bidang pengembangan penanaman
modal;
g. menyusunan peta investasi daerah Kota Banjarbaru dan identifikasi potensi
sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan
sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah,
koperasi dan besar;
h. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar
i. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis
penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier
pegawai;
j. Membuat telaahan, rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan
naskah lain yang berkaitan dengan tugas Pengendalian dan Pengembangan
Iklim Penanaman Modal;
KOTA BANJARBARU

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
1.5.3.2. Tugas Seksi Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama
Penanam Modal
a. menyusun program kerja Seksi Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama
Investasi sesuai dengan program kerja Bidang Penanaman Modal dan
program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
b. melakukan koordinasi program kerja seksi Penyelenggaraan promosi dan
Kerjasama Penanaman Modal dengan unit kerja terkait melalui rapat
konsultasi dan sosialisasi agar terjalin kerjasama yang baik;
c. mendistribusikan tugas kepada pelaksana seksi Penyelenggara promosi dan
Kerjasama Penanaman Modal untuk urusan pengumoulan data dan bahan
penyusunan program, persiapan kegiatan koordinasi, pengawasan dan
monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Promosi dan Kerjasama serta
mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas dimaksud;
d. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar
melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan program kerja yang btelah
ditetapkan;
e. melaksanakan kegiatan promosi baik dalam maupun diluar negeri;
f. menyusun bahan pengkajian pengkoordinasian dan pelaksanaan pembuatan
bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak
maupun media elektronik;
KOTA BANJARBARU

g. menyusun bahan pengkajian perumusan fasilitasi kerjasama dengan dunia
usaha di bidang penanaman modal;
i. menilai hasil kerja bawahansesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis
penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
j. membuat telaahan, rancangan konsep surat, rekomendasi dan materi
perjanjian dalam rangka kerjasama dibidang penanaman modal dan bahan
naskah lain yang berkaitan dengan tugas Penyelenggaraan Promosi dan
Kerjasama Penanaman Modal;
pertanggungjawaban tugas;
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
1.5.4. Tupoksi Bidang Pelayanan Perizinan
1. Bidang Pelayanan perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok, menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan,
membina, mengatur dan mengevaluasi pekerjaan teknis bidang pelayanan
perizinan.
Bidang Pelayanan perizinan mempunyai fungsi:
a. penyusunan program dibidang Pelayanan Perizinan dilingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
KOTA BANJARBARU

b. perumusan pedoman dan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Perizinan;
c. Pelaksanaan pengadministrasian, pengolahan perizinan jasa usaha,
reklame dan ketataruangan;
d. Pelaksanaan survey dan pengawasan perizinan ketataruangan;
e. pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan
perizinan;
f. pengkoordinasian dan konsultasi dengan instansi terkait untuk kelancaran
g. Pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan
Pelayanan Perizinan;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan
tugas dan fungsinya;
1.5.4.1. Tugas Seksi Pendataan dan Survey Perizinan Ketataruangan
a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada
Seksi Pendataan Dan Survey Perizinan Ketataruangan ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pendataan Dan Survey
Perizinan Ketataruangan;
c. menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di
Seksi Pendataan Dan Survey Perizinan Ketataruangan;
d. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di Pengawasan Seksi
Pendataan Dan Survey Perizinan Ketataruangan;
KOTA BANJARBARU

e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Pendataan Dan Survey Perizinan ketataruangan;
f. mendistribusikan tugas kepada pelaksana di Seksi Pendataan Dan Survey
Perizinan Ketataruangan untuk urusan pengumpulan data dan bahan
monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Pendataan dan Survey serta
mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas di maksud;
g. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar
ditetapkan;
pegawai;
naskah lain yang berkaitan dengan tugas Pendataan Dan Survey Perizinan
ketataruangan;
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
KOTA BANJARBARU

1.5.4.2. Tugas Seksi Pengawasan Perizinan Ketataruangan dan
Administrasi Pelayanan Perizinan
Seksi Pengawasan Perizinan Ketataruangan dan Administrasi Pelayanan
Perizinan ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pengawasan Perizinan
Ketataruangan dan Administrasi Pelayanan Perizinan ;
Seksi Pengawasan Perizinan Ketataruangan dan Administrasi Pelayanan
Perizinan;
d. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di Pengawasan Seksi
Pengawasan Perizinan Ketataruangan dan Administrasi Pelayanan
Perizinan;
Pengawasan Perizinan Ketataruangan dan Administrasi Pelayanan
Perizinan;
f. mendistribusikan tugas kepada pelaksana di Seksi Pengawasan Perizinan
Ketataruangan dan Administrasi Pelayanan Perizinan untuk urusan
pengumpulan data dan bahan penyusunan program, persiapan kegiatan
koordinasi, pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan
Pengawasan dan Administrasi Pelayanan Perizinan serta mengatur dan
mengawasi pelaksanaan tugas di maksud;
KOTA BANJARBARU

ditetapkan;
pegawai;
naskah lain yang berkaitan dengan tugas Pengawasan Perizinan
Ketataruangan dan Administrasi Pelayanan Perizinan;
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
1.5.5. Tupoksi Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu
1. Bidang Pelayanan perizinan tertentu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang mempunyai tugas pokok, menyusun, merencanakan,
mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengevaluasi pekerjaan
teknis bidang pelayanan perizinan tertentu.
(1), Bidang Pelayanan perizinan tertentu mempunyai fungsi:
KOTA BANJARBARU

a. penyusunan program dibidang Pelayanan Perizinan Tertentu
dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;
b. perumusan pedoman dan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Perizinan
tertentu;
c. pelaksanaan pengadministrasian, pengolahan Izin Paket, Izin Prinsif, Izin
Usaha Penanaman Modal, Izin Mendirikan Bangunan, Penyelenggaraan
Reklame, SITU dan HO;
d. pelaksanaan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan reklame;
e. pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan
perizinan tertentu;
f. pengkoordinasian dan konsultasi dengan instansi terkait untuk kelancaran
g. pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan
Pelayanan Perizinan tertentu;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan
tugas dan fungsinya;
1.5.5.1. Tugas Seksi Perizinan Paket, Izin Prinsip dan Izin Usaha
Penanaman Modal
Seksi Perizinan Paket, Izin Prinsip Dan Izin Usaha Penanaman Modal ;
KOTA BANJARBARU

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di Seksi Perizinan Paket, Izin
Prinsip Dan Izin Usaha Penanaman Modal;
Seksi Perizinan Paket, Izin Prinsip Dan Izin Usaha Penanaman Modal;
d. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di Pengawasan Seksi Perizinan
Paket, Izin Prinsip Dan Izin Usaha Penanaman Modal;
Perizinan Paket, Izin Prinsip Dan Izin Usaha Penanaman Modal;
f. mendistribusikan tugas kepada pelaksana di Seksi Perizinan Paket, Izin
Prinsip Dan Izin Usaha Penanaman Modal untuk urusan pengumpulan data
dan bahan penyusunan program, persiapan kegiatan koordinasi,
pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Perizinan
Paket, Izin Prinsip Dan Izin Usaha Penanaman Modal Pendataan serta
ditetapkan;
pegawai;
KOTA BANJARBARU

naskah lain yang berkaitan dengan tugas Pendataan Dan Survey Perizinan
ketataruangan;
1.5.5.2. Tugas Seksi Evaluasi dan Monitoring Perizinan Reklame
Seksi Perizinan Evaluasi Dan Monitoring Perizinan Reklame ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di Seksi Perizinan Evaluasi Dan
Monitoring Perizinan Reklame;
Seksi Perizinan Evaluasi Dan Monitoring Perizinan Reklame;
d. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di Pengawasan Seksi Perizinan
Evaluasi Dan Monitoring Perizinan Reklame;
Perizinan reklame;
f. mendistribusikan tugas kepada pelaksana di Seksi Perizinan Evaluasi Dan
Monitoring Perizinan Reklame untuk urusan pengumpulan data dan bahan
monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Perizinan Reklame serta
KOTA BANJARBARU

ditetapkan;
pegawai;
naskah lain yang berkaitan dengan tugas Perizinan Evaluasi Dan Monitoring
Perizinan Reklame;
1.5.6. Tupoksi Bidang Informasi dan Pengaduan
1. Bidang Informasi dan Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok, menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan,
membina, mengatur dan mengevaluasi pekerjaan teknis pengelolaan data
dan informasi perijinan serta penanganan pengaduan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Informasi dan Pengaduan mempunyai fungsi:
KOTA BANJARBARU

a. penyusunan program dibidang Informasi dan pengaduan dilingkungan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang data,
informasi dan teknologi informasi serta penanganan pengaduan;
c. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penyelenggaraan data, informasi
dan teknologi informasi serta dan penanganan pengaduan;
d. pengkoordinasian dan konsultasi dengan instansi terkait untuk kelancaran
e. Pengolahan data dan informasi perijinan dan non perijinan yang
terintegrasi;
f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang Informasi
dan Pengaduan;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan
1.5.6.1. Tugas Seksi Data dan Informasi
a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di seksi Data dan Informasi
Perizinan;
b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di Seksi Data dan
Informasi Perizinan;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di seksi Data dan Informasi
Perizinan;
KOTA BANJARBARU

d. menyusun bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan
pemerintahan di bidang data dan informasi Perizinan;
e. menyusun bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan
pemerintahan di bidang data dan informasi Perizinan;
f. menyusun bahan pengkajian perumusan pengembangan sistem informasi
pelayanan perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi dengan
pemerintah pusat dan provinsi;
g. menyusun bahan pengkajian pemutakhiran data dan informasi pelayanan
perizinan dan penanaman modal;
h. menyusunan dan penyediaan data pelayanan perizinan dan penanaman
modal secara berkala dan insidentil;
i. menyusun bahan pengkajian sosialisasi sistem informasi pelayanan
perizinan dan penanaman modal;
j. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar
ditetapkan;
k. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar
l. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis
penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai
m.membuat telaahan, rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan
naskah lain yang berkaitan dengan tugas seksi data dan informasi perizinan
;
KOTA BANJARBARU

n. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
1.5.6.2. Tugas Seksi Penerimaan dan Penanganan Pengaduan
a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di seksi Penerimaan dan
Penanganan Pengaduan;
b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di Seksi
Penerimaan dan Penanganan Pengaduan;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di seksi Penerimaan dan
Penanganan Pengaduan;
d. menyusun bahan pengkajian penyelenggaraan pelayanan Penerimaan dan
Penanganan pengaduan;
e. menyusun bahan pengkajian sosialisasi pelayanan perizinan dan
penanaman modal;
f. menyusun bahan pengkajian penyelesaian pengaduan;
g. menyusun bahan pengkajian penyelenggaraan penilaian indeks kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
h. menyusun bahan pengkajian perumusan sistem pelayanan informasi,
keluhan dan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan secara
elektronik dan manual;
KOTA BANJARBARU

i. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar
ditetapkan;
j. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar
k. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis
penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai
l. Membuat telaahan, rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan
naskah lain yang berkaitan dengan tugas seksi data dan informasi perizinan;
m.membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
1.5.7. Tim Teknis
1. Tim Teknis terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang
mempunyal kompetensi dan kemampuan sesual dengan bidang tugasnya,
dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;
2. Tim Teknis memiliki wewenang untuk memberikan saran dan pertimbangan
diterima dan/atau ditolaknya suatu permohonan perizinan;
1.5.8. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPM & PTSP) Kota Banjarbaru ditetapkan berdasarkan Peraturan
KOTA BANJARBARU

Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru, dengan susunan sebagai
berikut :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat Dinas yang terdiri atas:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan;
c. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Penanaman Modal terdiri atas :
a. Seksi Pengendalian dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
b. Seksi Pengendalian Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
4. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahi Tim Teknis terdiri atas:
a. Seksi Pendataan dan Survey Perizinan Ketataruangan;
b. Seksi Pengawasan Perizinan Ketataruangan dan Administrasi Pelayanan
Perizinan;
5. Bidang Pelayanaan Perizinan Tertentu membawahi Tim Teknis terdiri atas:
a. Seksi Perizinan Paket, Izin Prinsip dan Izin Usaha Penanaman Modal;
b. Seksi Evaluasi dan Monitoring Perizinan Reklame;
6. Bidang Informasi dan Pengaduan terdiri atas:
a. Seksi Data dan Informasi Perizinan;
b. Seksi Penerimaan dan Penanganan Pengaduan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
KOTA BANJARBARU

BAGAN 1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP KOTA BANJARBARU
TIM TEKNISTIM TEKNIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kelompok
Jabatan
Fungsional
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SUB BAGIAN
PERENCANAAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG
INFORMASI DAN PENGADUAN
SEKSI
DATA DAN INFORMASI PERIZINAN
SEKSI
PENERIMAAN DAN PENANGANAN
PENGADUAN
BIDANG PENANAMAN MODAL
SEKSI
PENGENDALIAN DAN
PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN
MODAL
SEKSI
PENYELENGGARA PROMOSI DAN
KERJASAMA PENANAMAN MODAL
BIDANG PELAYANAN
PERIZINAN TERTENTU
SEKSI
PERIZINAN PAKET, IZIN
PRINSIP DAN IZIN
USAHA PENANAMAN
MODAL
BIDANG PELAYANAN
PERIZINAN
SEKSI
PENDATAAN DAN SURVEY
PERIZINAN KETATARUANGAN
SEKSI
PENGAWASAN
PERIZINAN
KETATARUANGAN
DAN
ADMNISTRASI PELAYANAN
PERIZINAN
SEKSI
EVALUASI DAN
MONITORING
PERIZINAN REKLAME

1.5.9. Sistematika
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
BanjarbaruTahun 2018 adalah :
BAB I PENDAHULUAN
Bagian ini menguraikan latar belakang, landasan hokum, tujuan,
peran strategis, keuatan sumberdaya, tugas, fungsi dan struktur
organisas dan sistematika laporan.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Bagian ini menguraikan tentang perencanaan strategis,
perencanaan kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Bagian ini menguraikan tentang perjanjian kinerja, perencanaan
strategis, capaian kinerja, capaian kinerja organisasi, pengukuran
keberhasialn kinerja, evaluasi dan analisis kinerja, laporan realisasi
anggaran, pencapaian kinerja dan anggaran.
BAB IV PENUTUP
Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan
kendala serta strategi pemecahan untuk tahun mendatang.
KOTA BANJARBARU

Bab i edit

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Similar to Bab i edit

Similar to Bab i edit (20)

More from Deyankanggrek Lufhimsomuch

More from Deyankanggrek Lufhimsomuch (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (13)

Bab i edit