Narasumber / Pemateri Training : Kanaidi, SE., M.Si., cSAP., CBCM HP. 0812 2353 284, WA.: 0877 5871 1905 e-mail : kanaidi63@gmail.com & Ihsan Nasihin, SE., M.M, Ak --------------------------------------

1. Aspek Hukum yang terkait Kepemilikan,
Sewa Menyewa Bangunan/Ruangan,
Perizinan Bangunan, dan Pajak
Kanaidi, SE., M.Si., cSAP., CBCM
kanaidi63@gmail.com HP. 0812 2353 284
& Ihsan Nasihin, SE., MM, Ak
Training

2. Aspek Hukum
Aspek Hukum = hukum tidak hanya
berlaku untuk bisnis saja, hukum
memang akan selalu dilibatkan di
bidang apa saja. Keberadaan hukum ini
tentu saja tidak lain agar segala sesuatu
bisa berjalan menurut aturan yang
berlaku dan tidak menimbulkan
masalah.
Hukum memiliki sifat yang mengikat
bisa membuat siapa saja akan merasa
bertanggung jawab dan menjadi takut
bila melakukan sesuatu yang melanggar
hukum. Tanpa keberadaan hukum ini,
maka segala hal bisa menjadi kacau dan
tidak bisa berjalan dengan efektif.

3. Aspek Hukum Kepemilikan
Bangunan/Ruangan Gedung

4. Aspek Hukum
Kepemilikan
Bangunan/
Ruangan
Gedung ...
• Pemahaman mengenai UU
Bangunan Gedung ini
menjadi penting mengingat
hal-hal yang diatur dalam UU
Bangunan Gedung tidak
hanya diperuntukan bagi
pemilik bangunan gedung
saja, melainkan juga bagi
pengguna gedung serta
masyarakat.
• Diatur dalam UU Bangunan
Gedung, pemilik bangunan
gedung adalah orang, badan
hukum, kelompok orang,
atau perkumpulan, yang
menurut hukum sah sebagai
pemilik bangunan gedung.

5. Aspek Hukum Kepemilikan
Bangunan/Ruangan Gedung ...
Secara umum UU Bangunan
Gedung mengatur tentang
beberapa hal antara lain:
• Fungsi Bangunan Gedung.
• Persyaratan Bangunan Gedung.
• Penyelenggaraan Bangunan
Gedung.
• Hak dan kewajiban pemilik
bangunan.
• Peran masyarakat dalam
penyelenggaraan bangunan
gedung.
• Sanksi Administratif &
Finansial.

6. Sewa Menyewa adalah
suatu perjanjian, dengan
mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk
memberikan kepada pihak
yang lainnya kenikmatan
dari suatu barang selama
suatu waktu tertentu dan
dengan membayar sesuatu
harga, yang oleh pihak
tersebut belakangan ini
disanggupi
pembayarannya.
Aspek Hukum Terkait Sewa Menyewa
Sewa
Menyewa

7. Aspek Hukum Sewa Menyewa
Bangunan/Ruangan-Gedung
• Selain memperhatikan lokasi, fasilitas dan
harga, terdapat banyak hal yang perlu
dipertimbangkan sampai memutuskan untuk
sewa gedung/kantor.
• Setiap melakukan transaksi sewa menyewa,
pastinya di akhir kesepakatan akan dibuat
perjanjian sewa menyewa.
• Dalam perjanjian tersebut tercantum syarat,
ketentuan, hak dan kewajiban secara lengkap
dan memiliki kekuatan di mata hukum.

8. Aspek Hukum Sewa Menyewa
Bangunan/Ruangan-Gedung ...
Beberapa hal atau tips yang perlu Anda lakukan
selama mempelajari isi perjanjian, yakni:
• Cek kembali Kelengkapan Data.
• Periksa Klausal Hak dan Kewajiban.
• Jangka Waktu Sewa Menyewa.
• Prosedur Pengembalian Biaya Deposit.
• Hitung Rincian Biaya selama Sewa.
• Pahami Konsekuensi Jika Berhenti Sewa di
Tengah Kontrak.

9. Aspek Hukum Terkait
Perizinan
• Pada dasarnya bangunan gedung memegang
peranan yang sangat penting sebagai tempat
dimana manusia melakukan kegiatannya sehari-
hari.
• Pengaturan bangunan gedung secara khusus
dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“UU
Bangunan Gedung”).
• Pengetahuan mengenai UU Bangunan Gedung ini
menjadi penting mengingat hal-hal yang diatur
dalam UU Bangunan Gedung tidak hanya
diperuntukan bagi pemilik bangunan gedung
melainkan juga bagi pengguna gedung serta
masyarakat. Diatur dalam UU Bangunan Gedung,
pemilik bangunan gedung adalah orang, badan
hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang
menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan
gedung.

10. Aspek Hukum Perizinan
Bangunan Gedung
• Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang suatu upaya
penataan ruang harus disesuaikan dengan tata
ruang wilayah tersebut.
• Hal tersebut dikarenakan agar dalam rangka
pemanfaatannya dapat terpenuhi dengan sesuai
tujuan yang akan dicapai dan tidak melahirkan
potensi-potensi yang dapat merugikan wilayah
tersebut karena kurangnya pertimbangan dalam
hal penataan ruang.
• Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang juga dapat
menghasilkan kerugian-kerugian yang seharusnya
dapat dimanfaatkan dengan baik.

11. Aspek Hukum Perizinan
Bangunan Gedung ...
• Salah satu hal yang mengikuti
ruang lingkup penataan ruang ialah
adanya perizinan usaha.
• Perizinan usaha sebelum disebut
sebagai Izin Mendirikan Bangunan
(IMB), secara resmi diubah menjadi
Persetujuan Bangunan Gedung
(PBG). Substansi inilah yang
membuat legalitas bangunan
tersebut dapat
dipertanggungjawabkan.
• Selain itu, kepemilikan perizinan
juga membuat bangunan tersebut
lebih memiliki nilai jual karena
adanya transparansi data perihal
identitas bangunan tersebut.

12. Aspek Hukum Perizinan
Bangunan Gedung ...
• Pemerintah dalam membuat suatu
perizinan usaha tentunya dengan
memperhatikan beberapa hal yakni
kesesuaian data, kebenaran identitas,
hingga hal-hal lain yang dinilai sesuai
berdasarkan peraturan perundang-
undangan tentang penataan ruang.
• Perizinan juga berfungsi sebagai suatu hal
yang bersifat mengendalikan kegiatan
tertentu, sehingga dalam penerbitan izin
juga akan disertai beberapa syarat dan
ketentuan tertentu yang disesuaikan
dengan kondisi saat itu.
• Kemudian luaran yang dihasilkan adalah
kesesuaian kegiatan-kegiatan yang dapat
dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

13. Aspek Hukum Perizinan
Bangunan Gedung ...
• Perizinan juga merupakan suatu bentuk kepastian
hukum dikarenakan dalam bentuk suatu perizinan
tolok ukur yang digunakan dan dipertimbangkan
adalah peraturan perundanganundangan maupun
ketentuan-ketentuan yang berlaku pada saat itu.
• Sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak
diharapkan terdapat perlindungan hukum yang
dapat segera diinisiasi oleh pihak-pihak terkait dan
segera dicari jalan keluarnya.
• Kemudian kesesuaian perizinan juga merupakan
salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dengan memberikan
perlindungan yang signifikan dari fasilitas-fasilitas
yang telah disediakan oleh pemerintah.

14. Aspek Hukum tentang Pajak
terhadap Bangunan Gedung
• Pada dasarnya, sebuah perusahaan
membutuhkan biaya pengeluaran agar
bisnis atau usahanya dapat berjalan di
lokasi tertentu secara legal atau sah secara
hukum.
• Biaya yang diperlukan tersebut adalah
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
• Sebagai perusahaan yang berdiri di lokasi
tertentu wajib untuk membayarkan pajak
gedung atau tanah yang dimanfaatkan
untuk kegiatan usahanya (melalui Pajak
Bumi dan Bangunan /PBB).

15. Aspek Hukum tentang Pajak
terhadap Bangunan Gedung ...
• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
merupakan sebuah biaya yang
harus disetorkan atas keberadaan
tanah dan bangunan yang
memberikan keuntungan dan
kedudukan sosial ekonomi bagi
seseorang ataupun badan.
• Karena Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) bersifat kebendaan, maka
besaran tarifnya ditentukan dari
keadaan objek bumi atau
bangunan yang ada.

16. Aspek Hukum tentang Pajak
terhadap Bangunan Gedung ...
• Objek bumi dalam Pajak Bumi dan
Bangunan meliputi: Sawah, Ladang,
Kebun, Tanah, Pekarangan, atau
Tambang.
• Objek bangunan dalam Pajak Bumi
dan Bangunan meliputi: Rumah
tinggal, Bangunan usaha, Gedung
bertingkat, Pusat perbelanjaan,
Pagar mewah, Kolam renang, atau
Jalan tol