RUU Kekerasan Seksual

DISKUSI DENGAN YAYASAN BUDAYA
MANDIRI
JKP3 JaringanKerjaProlegnas Pro Perempuan 2018

Advokasi Mendukung
Pengesahan RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL
2019
Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP 3)

Sekretariat, Alamat: Jl.Raya Tengah No.31 RT01/09 Kp.Tengah
Kramat Jati Jakarta 13540 telp.021-87797289
Email: jkp3ind@gmail.com, khotimun@gmail.com
Twitter: @Jkp3MasySipil IG: JKP3Indonesia

Profil JKP3
• Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) adalah jaringan kerja
yang diinisiasi oleh LBH APIK Jakarta dan dibentuk bersama-sama
NGO perempuan pada tahun 2005 di Kantor LBH APIK Jakarta.
• Tujuan: lebih terkonsolidasi advokasi berbagai UU agar sensitif
gender melalui strategi pengawalan Prolegnas di parlemen
• JKP3 terdiri dari sekitar 45 lembaga swadaya masyarakat di tingkat
nasional, organisasi dan individu yang concern pada isu perempuan
yg memiliki cabang hingga ke daerah antara lain Kalyanamitra,
Rahima, LBH APIK di 16 Provinsi, KePPaK, Institut Perempuan,
Rumpun Gema Perempuan, Jala PRT, Koalisi Perempuan Indonesia.

Profil LBH APIK Jakarta (Host of JKP3)
• LBH APIK Jakarta was founded by seven women in 1995 in the form
of an association with a national scope of work. Recently, in 2003, the
organization form turn into the foundation with area of works for
legal direct services is in Jakarta and surrounding areas. The change is
needed to respond to the political situations in which the government
policy is no longer centralized, but decentralized (with the policy on
regional autonomy). But for policy advocacy, the organization is
maintaining its strength in working nationwide.

• Over the years, LBH APIK Jakarta has provided legal aid to ‘Justice
Seeker-Women’, especially victims of gender -based violence and
strive access to justice to them through litigation at the court and
non- litigation, include striving a changes in the law through advocacy
policy in parliament. The cases are handled each year about 500 to
700 cases with types of cases include domestic violence , trafficking ,
dating violence , sexual violence , civil family such as divorce ,
matrimonial property issues , child care , and manpower cases .

• LBH APIK Jakarta has its paradigm, namely ‘Bantuan Hukum Gender
Struktural’ or ‘Gender Structural Legal Aids’, which comprehensively
integrates legal services and policy advocacy. Its achievement so far
has been providing legal assistance to more than a thousand of
women directly, gave birth to the Law on the Elimination of Violence
in the Household (Domestic Violence) and advocating pro-women
policies such as the citizenship law, health law, anti-trafficking law,
the Law on Protection of Witnesses and the Law on Legal Aids.

• LBH APIK Jakarta is also conducting monitoring over the handling of
cases, and the results are used to advocate for the change in the
procedure of handling cases such as the establishment of The Special
Room (for women and children) in the police desk, formulating an
active case management integrated system, urging the ratification of
gender mainstreaming policies, etc. The data of LBH APIK Jakarta are
widely used by various parties as part of their studies and
recommendation.
•

PENGANTAR – PERSOALAN KS
• Kasus Kekerasan Seksual terus terjadi di tengah masyarakat dan
dalam kurun lima tahun ini semakin marak dan menjadi perhatian
publik.
• Sebut saja kasus Perkosaan YY (14 thn) oleh sekelompok anak muda
(14 orang) di Bengkulu hingga mengalami kematian pada April 2016
hingga kasus pelecehan seksual terhadap BN, mantan tenaga
pengajar honorer oleh kepala sekolah di NTB yang justru divonis
bersalah karena melanggar UU ITE. Kedua kasus ini memicu
kemarahan publik. Karena kekejaman dan ketidakadilan yang dialami
korban.

INDONESIA “DARURAT KEKERASAN
SEKSUAL”
• Sejak tahun 2014 Komisi Nasional Anti Kekersanan Terhadap
Perempuan (Komnas Perempuan) sebenarnya sudah menyatakan
‘Indonesia darurat kekerasan seksual’. Tercatat 4.475 kasus
kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak perempuan,
tahun 2015 meningkat 6.499 kasus dan di 2016 ada 5.785 kasus.
• Sedangkan data Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, - berdasarkan pemantauan
pemberitaan media online selama periode Agustus –Oktober 2017 –
menyebutkan sedikitnya ada 367 pemberitaan mengenai kekerasan
seksual. Sebanyak 275 diantaranya terjadi di Indonesia. (rapler.com-
Indonesia darurat kekerasan seksual, 27 Novemeber 2017).

URGENSI RUU KEKERASAN SEKSUAL
• Data Kasus Kekerasan Seksual (Perkosaan, Pencabulan) yang masuk
ke LBH APIK Jakarta meningkat dari tahun ke tahun ini, yakni 24
kasus di 2015, 28 kasus di 2016 dan 37 kasus di 2017. Total kasus
yang ditangani dalam tiga tahun terakhir sebanyak 89 kasus.
• Indonesia jelas membutuhkan UU khusus untuk pencegahan dan
penanggulangan kekerasan seksual. Kenyataannya di lapangan,
aturan perundang-undangan yang ada seperti KUHP masih lemah
tidak saja dalam implementasinya, namun secara substansi minim
perlindungan serta tidak menyasar pada akar permasalahan dari
kasus kekerasan seksual .

APA SAJA SUBSTANSI PENTING
YANG HARUS TERMUAT DALAM RUU
KS
1. PERLU MEMUAT 9 BENTUK KEKERASAN SEKSUAL.
Sejak 2001-2011 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap
Perempuan (Komnas Perempuan) bersama jaringan pendamping
korban telah mengindentifikasi eksisnya 15 bentuk kekerasan
seksual di masyarakat. Hanya 2 bentuk dari 15 bentuk kekerasan
seksual tersebut yang telah diatur / dilindungi oleh peraturan
perundang-undangan yang ada. Ke- 15 bentuk KS tersebut
kemudian diperas menjadi 9 bentuk yakni: Pelecehan seksual,
Eksploitasi Seksual, Pemaksaan Kontrasepsi, Pemaksaan Aborsi,
Perkosaan, Pemaksaan Perkawinan, Pemaksaan Pelacuran,
Perbudakan Seksual dan Penyiksaan Seksual.

2. PROSEDUR HUKUM TERMASUK SISTEM PEMBUKTIAN YANG
SENSITIF DAN MEMPERHITUNGKAN PENGALAMAN PEREMPUAN
KORBAN.
• Fakta selama ini, perempuan korban cenderung mengalami
reviktimisasi dan hak-hak korban seringkali diabaikan.
• Laporan korban seringkali tidak dipercaya, dan APH menuntut saksi di
luar korban yang mengetahui atau menyaksikan peristiwa kekerasan
seksual. Tidak menjadikan kesaksian korban sebagai alat bukti yang
utama.
• Riwayat seksual (stereotype) menjadi pertimbangan utama dalam
putusan sehingga merugikan perempuan korban kekerasan seksual.
• Peran Jaksa yang tidak maksimal dalam penuntutan kasus kekerasan
seksual, tidak ada ganti kerugian dan kompensasi yang diberikan.

Lanjutan…
• APH tidak maksimal dalam menggali situasi dan kondisi korban. Tidak
mempertimbangkan dampak psikis dalam setiap kasus-kasus
kekerasan fisik dan tidak melibatkan pendamping, psikolog atau
konselor. Tidak menggunakan visum et psikhologikum /keterangan
psikolog dan tidak ada saksi ahli dalam persidangan.
• Korban tidak saja alami viktimisasi bahkan cendrung dikriminalisasi,
lihat kasus WA (Jambi) korban inses yang dikriminalkan karena
melakukan aborsi, dan kasus BN (NTB), korban pelecehan seksual
oleh atasannya yang divonis bersalah karena dituduh sebarkan
rekaman bukti pelecehan seksual. Putusan keduanya terjadi di 2018.
• Pasal-pasal RUU harus mencerminkan keberpihakan KORBAN
dengan kemudahan APARAT MENJERAT PELAKU dan tidak
membuat KORBAN yang harus membuktikan.

3. PENANGANAN HUKUM YANG TERPADU DAN
TERINTEGRASI DENGAN SEMUA LAYANAN BAGI KORBAN
(SPPT – PKKTP)
• FAKTANYA SAAT INI PENGGUNAAN MEKANISME RUJUKAN BAGI
KORBAN UNTUK MENDAPATKAN LAYANAN TERKAIT HAK-HAKNYA
MASIH BELUM CUKUP. YANG DIBUTUHKAN KORBAN ADALAH
PENANGANAN TERINTEGRASI DALAM SATU ATAP UNTUK ATASI
KRISIS (ONE STOP CRICIS CENTRE).
• KORBAN MEMBUTUHKAN PENANGANAN SEGERA DAN TERPADU
UNTUK PEMULIHAN KONDISI FISIK , PSIKOLOGIS SERTA PEMENUHAN
AKSES KEADILAN PADA SAAT YANG SAMA. OLEH SEBAB ITU LAYANAN
MEDIS, PSIKOLOGIS, BANTUAN HUKUM DAN PROSES PENYIDIKAN
OLEH APH DAPAT DILAKUKAN DI SATU TEMPAT.

4. PENGAKUAN HAK-HAK KORBAN
DAN PRINSIP KEWAJIBAN NEGARA
• MEMPEROLEH HAK-HAK PROSEDURAL SEBAGAI SAKSI /KORBAN
DAN AKSES TERHADAP KEADILAN – MENDAPATKAN
PENDAMPINGAN DAN BANTUAN HUKUM, DAPAT MEMBERIKAN
KETERANGAN SECARA BEBAS TANPA TEKANAN, KERAHASIAAN
IDENTITAS, MENDAPAT PENTERJEMAH, MENDAPAT INFORMASI
MENGENAI PERKEMBANGAN KASUS, DST.
• MENDAPATKAN BANTUAN MEDIS, BANTUAN REHABILITASI
PSIKOLOGIS DAN PSIKOSOSIAL
• MENDAPATKAN PERLINDUNGAN KEAMANAN SERTA BEBAS DARI
ANCAMAN DAN INTIMIDASI MAUPUN KEKERASAN BERULANG DARI
PELAKU MAUPUN DARI STIGMA MASYARAKAT

5. RUU KS HARUS MENYASAR PADA PERUBAHAN MINDSET
MASYARAKAT YG STEREOTYPE DAN MEMBUAT MASYARAKAT
DAPAT AKTIF MEMBANTU KORBAN DAN MENCEGAH KS
• Faktanya korban alih-alih mendapatkan dukungan dari lingkungan
sekitarnya, yang terjadi korban justru mendapat stigmatisasi , yang
dipersalahkan atas peristiwa kekerasan seksual , bahkan korban
dianggap pembawa aib di masyarakat dengan kejadian yang
menimpanya.
• Seperti dalam kasus pemerkosaan atas NR (14 tahun) oleh 5 pria di
Desa Tromposari, Jabon hingga hamil (Tribun Jateng.com, 23 mei
2016), korban dan keluarga nya alih-alih mendapat bantuan justru
dikucilkan bahkan diusir oleh warga setempat oleh karena dianggap
membawa aib di kampungnya.

UPAYA YG SEDANG DAN AKAN
DILAKUKAN JKP3
• MENGKAJI RUU PKS DAN DIM PEMERINTAH
• MENYUSUN DIM VERSI MASYARAKAT SIPIL
• MEMBUAT BAHAN – BAHAN ADVOKASI : INFO SHEET, DLL
• KONSOLIDASI JARINGAN
• AUDIENSI KE BEBERAPA FRAKSI
• KAMPANYE MEDIA – KONFERENSI PERS MENDORONG RUU SEGERA
DIBAHAS DAN DAPAT DISAHKAN TAHUN INI
• PEMANTAUAN DI DPR
• SOSIALISASI DAN KONSULTASI PUBLIK RUU P-KS

1.PERKOS
AAN
Kekerasan seksual
perkosaan posisi
tertinggi 1.389 kasus ,
diikuti pencabulan
1.266 kasus. (Catahu Komnas
PEREMPUAN 2018)
DIFINISI DIM 125 Pasal 16: JKP3/Masyarakat Sipil: Perkosaan adalah tindakan
kekerasan seksual dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke alat kelamin
perempuan, anus, atau mulut, setipis atau sedalam apapun memasukkannya; atau
menggunakan benda/alat atau bagian tubuh lain ke alat kelamin perempuan, anus,
mulut ; atau menggesek-gesekkan alat kemaluan ke vagina, anus atau mulut, yang
dilakuan: tanpa kehendak atau persetujuan korban; atau menggunakan kekerasan
atau ancaman kekerasan;atau memanfaatkan ketidakberdayaan atau
ketidakmampuan korban (pingsan, dalam pengaruh hipnotis, kondisi mabuk,
dibawah pengaruh obat atau anastesi, anak); atau memanfaatkan kondisi disabilitas
korban.
PELAKU Bisa dijerat dua pasal,
Perkosaan&Pemaksaan Kontrasepsi
Pemberatan
Hukuman,
PELAKU
memperkosa
Perempuan
Disabilitas

DIM RUU P-KS pemerintah masih gunakan Konsep persetubuhan
yang saat ini masih berlaku di Pasal 285 KUHP terkait perkosaan,
padahal ini banyak dikiritik karena terbukti membatasi bentuk-bentuk
perkosaan dimasyarakat yang faktanya tidak selalu terjadi melalui
persetubuhan, seperti perkosaan dengan memasukkan alat/benda ke
kelamin atau anus, atau dengan secara oral, atau upaya penetrasi
dengan menggesek-gesekkannya ke alat kelamin korban.
Saat ini RKUHP bahkan sudah memperluas definisi perkosaan diluar
persetubuhan meskipun cakupan perluasannya terbatas (antara lain
mencakup perkosaan dengan cara oral dan penggunaan alat,
perkosaan dalam kondisi korban pingsan atau tidak berdaya, namun
masih belum mencakup dengan pemanfaatan situasi disabilitas,
dengan tekanan psikis, yang membuat korban tidak berdaya secara
psikis (sehingga tidak bisa menolak/melawan).

Perkosaan dengan eksploitasi seksual, karena ada
Kuasa
Perkosaan dengan eksploitasi seksual, karena ada
relasi Kuasa

Realitasnya, konsep persetubuhan juga menuntut pembuktian masuknya penis ke vagina sampai dengan
mengeluarkan sperma. Selama ini terbukti banyak perempuan korban perkosaan yang tidak diproses kasusnya
karena penggunaan konsep persetubuhan di dalam definisi perkosaan di KUHP.
RUU PKS diharapkan menjadi terobosan hukum dari KUHP yang masih minim melindungi korban.
Mengganti istilah perkosaan dengan persetubuhan jelas menjadi mundur kembali dan akan berdampak
menutup akses keadilan bagi korban perkosaan
Terkait unsur cara, meskipun tipu muslihat diusulkan pemerintah disamping kekerasan atau ancaman
kekerasan, namun tiga cara ini masih sangat minim mengakomodasi fakta perkosaan yang terjadi di luar 3
bentuk tersebut. Seperti perkosaan dengan cara pemanfaatan kondisi tidak berdaya, pingsan, tidak mampu
memberi persetujuan (anak, pengaruh hipnotis, kondisi mabuk, dibawah pengaruh obat/anastesi) atau dengan
cara pemanfaatn kondisi disabilitas seseorang, atau semata mata katena tidak dikehendaki oleh korban (jadi,
tidak harus selalu dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat)
Intinya konsep yang diusulkan pemerintah belum sepenuhnya melindungi para korban perkosaan.

BUDAYA PERKOSAAN

2.PERBUDA
KAN
SEKSUAL
DIM No.128 Pasal 19
Perbudakan seksual adalah tindakan seseorang, sekelompok
orang atau korporasi yang membatasi ruang gerak atau akses
seseorang atau beberapa orang terhadap dunia luar atau
sumber daya untuk tujuan melayani kepentingan seksualnya
sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dalam jangka waktu
tertentu baik secara berulangkali, rutin atau tidak beraturan.
Berbeda dengan perdagangan orang
Perbudakan seksual dapat terjadi sebagai
salah satu bentuk perdagangan orang, namun
hanya bila mememenuhi masing unsur proses,
cara dan tujuan sesuai dengan definisi
perdagangan orang & eksploitasi seksual.
Dengan satu unsur proses tetap dapat terjadi
PERBUDAKAN SEKSUAL
Konflik dan perang >>>
<<<< Bukan saat
perang

Perbudakan
Seks
BUKAN
MASA
PERANG
Perbudakan seks saat Perang Dunia II
Perbudakan
Seks
BUKAN
MASA
PERANG

3.PEMAKSAAN
PELACURAN
DIM 127 Pasal 18 Pemaksaan pelacuran adalah tindakan
yang dilakukan seseorang, sekelompok orang atau korporasi
dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian
kebohongan, jeratan hutang, bujuk rayu, tipu muslihat,
penggunaan nama atau identitas palsu, atau penyalahgunaan
kepercayaan, atau dengan memanfaatkan ketidakberdayaan
atau ketidakmampuan korban; dan/atau kondisi disabilitas
korban, untuk memfasilitasi orang lain berhubungan seksual
dengan orang lain dan menjadikannya sebagai penghasilan
dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang
lain.
<<<Pemaksaan
pelacuran,
pemaksaan
kontrasepsi
(Jeratan 2 Pasal)

…Pemaksaan
Pelacuran
DIM Pemerintah menghapus Pemaksaan Pelacuran dengan alasan sudah
termasuk dalam eksploitasi pelacuran. Padahal kedua tindakan ini berbeda ,
sehingga tidak bisa disamakan atau digabungkan ke dalam eksploitasi seksual.
Dalam eksploitasi seksual bisa jadi terdapat tindakan pemaksaan pelacuran,
namun belum tentu semua pemaksaan pelacuran adalah eksploitasi seksual.
Karena di dalam eksploitasi seksual ada unsur penggunaan relasi kekuasaan atau
pengaruh untuk memanfaatkan seseorang secara seksual dengan cara memberikan
iming-iming tertentu yang dibutuhkan oleh korban seperti: janji kelulusan,
kenaikan jabatan, diterima untuk bekerja atau membuat korban khawatir bila
tidak memenuhi keinginan pelaku maka dia akan terancama tidak lulus, atau tidak
dapat bekerja, atau dijanjikan menikah dst; sementara dalam pemaksaan
pelacuran, ada pihak ketiga dan lainnya yang memperoleh keuntungan secara
financial dengan memaksa seseorang/korban untuk memberikan layanan seksual
kepada oranglain tanpa kehendak atau diluar keinginan korban.
Dari pengaduan dan cerita para korban, kasus - kasus pemaksaan pelacuran yang terjadi di Indonesia masih banyak
dialami anak perempuan dan perempuan dewasa. Pelakunya melibatkan orang-orang dan/atau kelompok orang yang
dikenal dekat oleh korban, seperti teman dan tetangga bahkan pasangan atau keluarganya. Mereka dilacurkan tidak
hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Modusnya pun beragam, baik dengan ancaman maupun dengan bujuk
rayu dan tipu daya.

4.
PENYIKSAAN
SEKSUAL
DIM 129 Pasal 20
(1) Penyiksaan seksual adalah perbuatan yang
melibatkan satu atau lebih bentuk kekerasan seksual
terhadap seseorang yang ditujukan untuk
memperoleh pengakuan, keterangan, informasi atau
penghukuman.
(2) Bila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dihadapan umum, hukuman ditambah
1/3 dari hukuman pokok.
Ditelanjangi agar mengaku mencuri. Seperti
perempuan yang dituduh Gerwani---

...PENYIKSAAN SEKSUAL
Penyiksaan seksual juga terjadi pada laki-laki

5. PEMAKSAAN
KONTRASEPSI
DIM 123 Pasal 14. Pemaksaan kontrasepsi adalah
tindakan penggunaan kontrasepsi dan/atau upaya
menghentikan fungsi dan/atau sistem reproduksi
orang lain, tanpa persetujuan atau
sepengetahuannya, atau dengan cara kekerasan,
ancaman kekerasan, bujuk rayu, tipu muslihat,
rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan,
dalam kondisi atau tidak difasilitasi untuk mampu
menyetujui atau untuk mengambil keputusan.
Jeratan Pasal
Pemaksaan
Kontrasepsi
dan
Pemerkosaan

6. PEMAKSAAN
PENGHENTIAN
KEHAMILAN/ABORSI

7.PEMAKSAAN
PERKAWINAN
DIM 126 Pasal 17 Pemaksaan perkawinan adalah
tindakan seseorang memaksa orang lain atau orang
yang dibawah kuasa/perwalian/pengampuannya
untuk melakukan perkawinan dengan cara
kekerasan, ancaman kekerasan, bujuk rayu, tipu
muslihat, jeratan hutang, rangkaian kebohongan,
penyalahgunaan kekuasaan, memanfaatkan kondisi
ketidakmampuan atau disabilitas korban atau
dengan tekanan psikis lainnya

8. PELECEHAN
SEKSUAL
Usulan redaksi menjadi 3 ayat:
1).Pelecehan seksual adalah kekerasan seksual berupa tindakan fisik atau
non fisik , lisan dan non lisan, yang mengandung perhatian, pernyataan
atau tindakan yang mengarah pada birahi seksual yang tidak diinginkan
baik secara langsung maupun tidak langsung (isyarat, bahasa tubuh,
tulisan, gambar, video, audio)
2).Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi
satu kali atau lebih dan dapat menjadi kebiasaan dalam suatu
lembaga/institusi.
3). Termasuk dalam tindakan pelecehan seksual sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tidak terbatas pada:
1. Kata-kata dan/atau gurauan yang melecehkan
2. Menguntit (stalking)
3. Mengintip, memotret, merekam bagian atau seluruh tubuh atau aktifitas
seksual seseorang
4. Memegang, memeluk, mencium, meraba, meremas dan menggesek-
gesekkan bagian-bagian tubuh tertentu dari pelaku kepada korban

…PELECEHAN SEKSUAL

Pelecehan Seksual 5. Mempertontonkan alat kelamin dan
atau melakukan aktifitas seksual atas
dirinya sendiri, dimuka atau dihadapan
korban
6. Memperlihatkan materi-materi
pornografi
7. Mempermalukan secara seksual
seperti ditelanjangi, dimandikan di
depan umum
8. Mencuri dan/atau
menggunakan barang-barang pribadi
korban antara lain pakaian dalam untuk
kesenangan seksual/ fantasi seksual
(fetish)

9.EKSPLOITASI
SEKSUAL
JKP3 Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan 2018
DIM 122 Pasal. 13 (1) Eksploitasi seksual adalah tindakan seseorang yang
memiliki kekuasaan dan/atau posisi terhadap akses, kontrol, manfaat terhadap
sumber daya, menggunakan kekuasaan dan/atau posisinya tersebut untuk
melakukan tindakan seksual dengan seseorang yang tidak memiliki kekuasaan
atau yang bergantung padanya untuk mendapatkan sumberdaya, atau semata-
mata untuk keuntungan/pemenuhan seksual pelaku.
(2) Eksploitasi seksual dicapai dengan satu atau lebih kondisi sebagai
berikut:
Mendapatkan persetujuan yang semu dari korban, dimana persetujuan
dicapai di bawah tekanan dan/atau paksaan. Menimbulkan rasa
kekhawatiran korban karena ada ketergantungan dengan pelaku untuk
mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan
Ancaman atau intimidasi seperti foto-foto akan disebarkan, memberitahu
orang tua korban.
Bujuk rayu atau iming-iming; Dijadikan sebagai syarat untuk sesuatu
penerimaan (seleksi atau rekrutmen) pekerjaan; kelulusan; posisi tertentu
atau lainnya yang serupa. Pemanfaatan kebutuhan untuk mendapatkan
rasa aman dan keamanan, seperti terhadap bantuan kemanusiaan,
perlindungan, tempat singgah, menghindari jerat hukum yang lebih berat.
Pornografi anak di medsos.

…EKSPLOITASI SEKSUAL

SESSKIAN…..DAN…TERIMA KASIHPresenter: Ratna Batara Munti
Kordinator Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3)/ Pengurus
Asosiasi LBH APIK Indonesia/Pendiri dan Pembina LBH-APIK
Jakarta/ /Direktur LBH APIK Jakarta 2005-2007, 2012-2017)
Email: rbm_apik@yahoo.com, HP/WA: 0813 1850 1072
Alamat Kantor: Asosiasi LBH APIK Indonesia
Jl. Raya Tengah, 31, Rt.01/Rw.09, Kp. Tengah, Kramatjati
Jakarta Timur 13540, Telp (021) 87797289, Fax (021) 87793300

Apa Pendapat kamu mengenai RUU PKS

RUU Kekerasan Seksual

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (16)

Similar to RUU Kekerasan Seksual

Similar to RUU Kekerasan Seksual (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (12)

RUU Kekerasan Seksual