Berisi tentang data, fakta, teori, analisis, pembahasan dan rekomendasi kebijakan mengenai LGBT di Indonesia

1. “DILEMMA LGBT DALAM
KONTEKS
ADMINISTRASI PUBLIK
KONTEMPORER”
???
DISUSUN OLEH :
BRILIAN PRIATMAJA
17/414861/SP/27988
DEPARTEMEN
MANAJEMEN
&
KEBIJAKAN PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH
MADA
2019

2. CONTENT
1 • Latar Belakang
2 • Pengertian & Teori
3 • Fakta LGBT di Indonesia
4 • Analisis & Pembahasan
5 • Rekomendasi Kebijakan

3. 1. Latar
Belakang

4.  Kampanye Perlindungan LGBT “This is a powerful cross-regional message of
strength to the UN to protect the rights of LGBTI persons...” pada
International Conference of United Nation, Geneva 2016 (Human Rights
Watch, 2016)
 Komisioner Tinggi HAM PBB Minta LGBT Tak Didiskriminasi di Indonesia
(Kompas, 2018)
 Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 “Ikatan lahir batin antara seorang pria
dan wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti tidak boleh ada
perkawinan sejenis
 Sikap Pemerintah yang ambigu, tidak ada ketegasan dan kejelasan
mengenai Kebijakan LGBT
 Ketidak sesuaian LGBT dengan agama, ideologi, dan budaya di Indonesia
 Tuntutan kaum LGBT untuk diakui dan dihargai keberadaannya
 Penolakan masyarakat Indonesia terhadap keberadaan LGBT

5. 2. Pengertian
&
Teori

6. LGBT?
LGBT is shorthand for lesbian, gay, bisexual and transgender. The “LGB” in
this term refers to sexual orientation. Sexual orientation is defined as an often
enduring pattern of emotional, romantic and/or sexual attractions of men to
women or women to men (heterosexual), of women to women or men to
men (homosexual), or by men or women to both sexes (bisexual). It also refers
to an individual’s sense of personal and social identity based on those
attractions, related behaviors and membership in a community of others who
share those attractions and behaviors. Some people who have same-sex
attractions or relationships may identify as “queer,” or, for a range of personal,
social or political reasons, may choose not to self-identify with these or any
labels.
(American Psycological association 2019)

7. Administrasi Publik Kontemporer ?
Pada awal mula kemunculan administrasi publik, pokok
bahasan utamanya ialah mengenai urusan organisasi kenegaraan
dan kebijakan yang dilaksanakan. Namun karena perkembangan
global yang sangat cepat dan semakin kompleks menuntut
administrasi publik untuk lebih melek terhadap isu – isu terkini.
Salah satu isu nya adalah demokrasi dan multikulturalisme .
(Pramusinto et al, 2005)

8. 3. Fakta LGBT
di Indonesia

9. Perkembangan LGBT
 1960 mulai muncul kelompok LGBT seperti Sentul dan Kantil, kini sebutannya
adalah Buci dan Femme.
 1960an muncul Himad (Himpunan Wadam Djakarta) Wadam artinya Wanita Adam
 1982 terbentuk Lambda Indonesia (organisasi terbuka gay)
 1986 muncul Perlesin (persatuan Lesbian Indonesia), GAYA Nusantara (Kelompok
kerja lesbian dan Gay nusantara)
 1990an LGBT semakin mewabah
 1993, 1995, 1997 diadakan kongres Lesbi & Gay (KLG) secara berurutan di Jogja,
Bandung, dan Bali.
 1998 era reformasi dimanfaatkan LGBT untuk menebarkan sayapnya dan haknya
 2000an diadakan konsulatasi nasinal LGBT
 2008 digelar konferensi LGBT Internasional diadakan
 2015, tercatat ada 200-an organisasi LGBT di Indonesia
Sumber : Republika 2016

10. Tuntutan Utama kaum LGBT
 Penghapusan diskriminasi dalam bentuk apapun
 Penegakan keadilan Hak Asasi Manusia terhadap LGBT
 Penghapusan Peraturan Pemerintah menyudutkan LGBT
 Legalitas/pengakuan LGBT
 Tuntutan pada masyarakat dan pemerintah agar
menghargai LGBT
Sumber : UNDP & USAID, 2013

11. Sikap Pemerintah, LSM, masyarakat
Indonesia terhadap LGBT
 Pro LGBT :
- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan bahwa tidak boleh ada
diskriminasi terhadap kaum tertentu. Menjadi asumsi bahwa LGBT perlu diakui
keberadaannya bahkan dilindungi (BBC, 2016)
- Kabid Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan bahwa
Orientasi seksual seseorang(LGBT) tidak bisa menjadi dasar orang itu dipidana. Itu
merupakan kebebasan masing-masing orang (Kompas, 2017)
 Kontra LGBT :
- Sekjen MUI menyatakan bahwa LGBT tidak sesuai dengan Falsafah Bangsa, yaitu Sila
Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Sila Kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab” (HARIANACEH, 2018)
- Wakil Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ( ICMI ) Sri Astuti Buchari
meminta pemerintah melarang perilaku LGBT di Indonesia dan membuat aturan yang
menghukum berat para pelakunya (VOA Indonesia, 2018)

12. 4. Analisis
&
Pembahasan

13. - LGBT merupakan tindakan atau perilaku manusia yang salah, karena kodratnya manusia itu
diciptakan berlawanan jenis untuk saling memeperoleh keturunan. Hal ini berarti sangatlah
salah apabila manusia berhubungan dengan sesama jenis.
- Tidak ada agama satu pun yang mengajarkan LGBT. Seperti halnya yang disampaikan Menteri
Agama Indonesia 2018 lalu, bahwa tidak Ada Agama yang Mentolerir LGBT (Tempo, 2018).
- LGBT sangat tidak sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia. Karena sudah jelas bahwa Pancasila
Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Sila Kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil
dan Beradab” sangat bertolak belakang dengan LGBT yang tidak beradab dan tidak
mengedepankan ajaran agama.
- Putusan MK 46/PUU-XIV/2016 tentang perbuatan zina dan perbuatan cabul sesama jenis juga
menunjukkan bahwa LGBT dilarang di Indonesia.
- Namun dilemma hadir disini, dengan dalih penegakan HAM di Indonesia kaum LGBT meminta
sikap adil Pemerintah agar LGBT diakui dan tidak di diskriminasi.
- Pemerintah dalam hal ini masih terlihat ambigu dan setengah – setengah terhadap krisis
moralitas bangsa yaitu LGBT yang semakin menebarkan racun. Seharusnya pemerintah
melarang keras LGBT karena telah menyimpang dari segala sisi bangsa Indonesia.

14. - Polemik LGBT ini merupakan salah satu dampak dari adanya postmodernisme, yaitu
peleburan budaya high culture dan low culture.
- LGBT termasuk dalam isu kontemporer administrasi publik karena mengatasnamakan
demokrasi dan multikulturalisme.
- Kaum LGBT yang merasa terdiskriminasi menuntut keadilan HAM terhadap Pemerintah
dan masyarakat, karena dianggap telah melanggar demokrasi.
- LGBT bukanlah salah satu budaya multikulularisme yang patut dihargai, karena LGBT
merupakan penyakit sosial masyarakat.
- LGBT bukan lagi persoalan hak asasi manusia untuk memilih jalan hidup, namun LGBT
merupakan tuntutan HAM dan demokrasi yang kebablasan serta menyimpang.
- Peran administrasi publik kontemporer dalam hal ini adalah membangun suatu
kebijakan yang sesuai dengan ideologi dan budaya bangsa Indonesia.
- Tuntutan dunia, penghapusan LGBT sebagai penyakit mental oleh WHO, serta tuntutan
dari Asosiasi Psikiatri Amerika (APA) untuk mempertimbangkan kategorisasi LGBT
sebagai masalah Kejiwaan, tidaklah menjadi alasan bagi Pemerintah untuk tidak
menindak tegas LGBT.

15. 5. Rekomendasi
Kebijakan

17. Referensi
 BBC Indonesia, 2016. Presiden Jokowi: Polisi harus melindungi kaum LGBT dan minoritas lain.
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia/2016/10/161019_indonesia_wwc_jokowi_lgbt
 Hariann Aceh, 2018. Sekjen MUI: LGBT Tidak sesuai dengan Falsafah Bangsa
https://www.harianaceh.co.id/2018/01/23/sekjen-mui-lgbt-tidak-sesuai-dengan-falsafah-bangsa/
 Kompas, 2017. Kelompok LGBT Tak Bisa Dipidana atas Perbedaan Orientasi Seksualnya
https://nasional.kompas.com/read/2017/12/19/10310291/kelompok-lgbt-tak-bisa-dipidana-atas-perbedaan-
orientasi-seksualnya
 Kompas, 2018. Bertemu Jokowi, Komisioner Tinggi HAM PBB Minta LGBT Tak Didiskriminasi
https://nasional.kompas.com/read/2018/02/06/12541121/bertemu-jokowi-komisioner-tinggi-ham-pbb-minta-
lgbt-tak-didiskriminasi.
 Putusan MK 46/PUU-XIV/2016
 Pramusinto, Agus et al. 2005. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Kajian Historis dan Isu – isu Kontemporer untuk
Merumuskan Agenda Masa Depan Ilmu Administrasi Publik. Vol 9. No 12
 Republika 2016. Menelisik Perjalanan LGBT di Indonesia. https://republika.co.id/berita/jurnalisme-
warga/wacana/16/01/28/o1n41d336-menelisik-perjalanan-lgbt-di-indonesia-part6
 Tempo, 2018. Menteri Agama: Tak Ada Agama yang Mentolerir LGBT
https://nasional.tempo.co/read/1053040/menteri-agama-tak-ada-agama-yang-mentolerir-lgbt/full&view=ok
 The definition of LGBT, from American Psycological Assosiation, https://www.apa.org/topics/lgbt/index.aspx
 UN Makes History on Sexual Orientation, Gender Identity, https://www.hrw.org/news/2016/06/30/un-makes-
history-sexual-orientation-gender-identity
 UNDP & USAID, 2013. HIDUP SEBAGAI LGBT di Asia : LAPORAN NASONAL INDONESIA