KOMISI NASIONAL   ANT I KE KE R A SAN TE R HA DAP PE R E M PUA NKERENTANAN PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN      EKONOMI & KEK...
Daftar IsiDaftar IsiDaftar SingkatanRingkasan Eksekutif .....................................................................
DAFTAR SINGKATANCATAHU   : Catatan TahunanDIY      : Daerah Istimewa YogyakartaIRT      : Ibu Rumah TanggaKDP      : Keker...
KERENTANAN PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN EKONOMI &KEKERASAN SEKSUAL: Di Rumah, Institusi Pendidikan dan Lembaga Negararingk...
pengantar   Catatan tahunan 2009 ini merupakan kompilasi catatan kekerasan terhadap perempuanyang terjadi dalam tahun 2008...
metodologi   Sejak Komnas Perempuan mengeluarkan catatan tahunannya, sumber data utama adalahlembaga mitra pengada layanan...
Jika melihat TINGKAT RESPON menurut kategori lembaga mitra (lihat grafik di samping),Kejaksaan Tinggi (Kejati) menunjukkan...
dilaporkan oleh saksi/pelapor, paling banyak mereka datang ke UPPA, kemudian ke PA danOMS. Sedangkan pelaporan kasus lewat...
Kondisi Pendataan & Kecenderungan Kenaikan Prosentase Jumlah KTP   Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, data catatan tahun...
pembela HAM.Perempuan Minoritas Agama   Pada bulan Mei 2008, Komnas Perempuan mempublikasikan hasil pemantauan mengenaikon...
Salah satu peristiwa yang paling menonjol di tahun 2008 terkait dengan Ahmadiyahsebelum dikeluarkannya SKB adalah peristiw...
buruk.7 Pada bulan September 2008, kita juga dikejutkan oleh berita meninggalnya 21 orangperempuan, kebanyakan berusia lan...
akar permasalahan dan menyediakan solusi dan perlindungan yang tepat, pelanggaran hakdan kekerasan masih akan terus dialam...
Ketika ibu-ibu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kotarih, pengaduan mereka tidakditanggapi oleh Polsek, namun pada ta...
Besaran KDRT / Relasi Personal (RP) menurut Lembaga Mitra                                                                 ...
Diagram di samping menunjukkan                                                 Jenis KDRT/RP: kekerasan ekonomi           ...
ditangani    oleh     lembaga                                                           pengada layanan. Jenis KTP di     ...
Menurut pengaduan ini, pelakunya adalah kepala daerah dan korbannya adalah pekerjarumah tangga. Kasus ini semakin kontrove...
di pesantren Yayasan Ya-Ibad Surabaya. Tindak kekerasan dialami oleh para muridperempuan yang masih di bawah umur dan kasu...
dengan tingkat pendidikan pelaku, sejumlah 4.227 kasus. Namun demikian, datamenunjukkan baik korban maupun pelaku ada atau...
perempuan migran, layanan bagi perempuan korban kekerasan, serta soal sita marital.Namun demikian, Komnas Perempuan juga m...
Baik pihak Halimah dalam alasan permohonannya maupun Majelis Hakim dalampengambilan keputusannya bersandar pada Kompilasi ...
3. penanggulangan korban bencana ; bantuan sosial, evakuasi korban   4. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi p...
ratifikasi perjanjian HAM internasional terkait, seperti Konvensi Internasional tentangPerlindungan Hak-hak Semua Pekerja ...
KemunduranUU Pornografi   Pada tanggal 26 November 2008, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografiditandatangi oleh Presiden...
(mahram) berdua-duaan di tempat gelap di dalam sebuah kamar rumah yang patut diketahui,mereka telah melakukan perbuatan me...
Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong mengeluarkan Surat EdaranNo. 0356/IA/II/2008 perihal Mekanisme dan P...
tindak kekerasan seksual hanya disebutkan dalam perlindungan berupa penyelesaianperselisihan dengan pengguna/pihak lain se...
koordinasi antara Dinas Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah setempat, makaimplementasinya dikhawatirkan tidak maksima...
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, jika dibandingkan dengan tahun-tahun   sebelumnya. Hal ini menunjukkan meningkatny...
5. Mengantisipasi dampak krisis ekonomi global di Indonesia, Pemerintah perlu   mengembangkan inisiatif khusus untuk memah...
TERIMA KASIHKomnas Perempuan menyampaikan terima kasih kepada lembaga-lembaga yang tercantumdi bawah ini, atas kerja sama ...
42.   LBH APIK NTB, NTB43.   LBH APIK Semarang, Jawa Tengah44.   LBH APIK Makassar, Sulawesi Selatan45.   LBHP2I Makassar,...
88.    PA Kebumen, Jawa Tengah89.    PA Kefamenanu, NTT90.    PA Kendal, Jawa Tengah91.    PA Ketapang, Jawa Timur92.    P...
134.   PA Sragen, Jawa Tengah135.   PA Sukabumi, Jawa Timur136.   PA Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat137.   PA Sumber, J...
180.   PN Kuningan, Jawa Barat181.   PN Lahat, Sumatera Selatan182.   PN Lubuk Sikaping, Sumatera Barat183.   PN Madiun, J...
catata
catata
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

catata

1,892 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,892
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

catata

  1. 1. KOMISI NASIONAL ANT I KE KE R A SAN TE R HA DAP PE R E M PUA NKERENTANAN PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN EKONOMI & KEKERASAN SEKSUAL: Di Rumah, Institusi Pendidikan dan Lembaga Negara Catatan KTP Tahun 2008 CATATAN TAHUNAN TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Jakar ta, 7 Mar et 2009
  2. 2. Daftar IsiDaftar IsiDaftar SingkatanRingkasan Eksekutif ............................................................................................................. 4Pengantar ................................................................................................................................ 5Metodologi ............................................................................................................................. 6Gambaran Umum: Pencatatan Data KTP ........................................................................ 8 - Kecenderungan Data yang Meningkat ................................................................. 8 - Kondisi Pendataan dan Kecenderungan Kenaikan Prosentase Jumlah KTP 8Perempuan Rentan Kekerasan dan Butuh Perhatian ....................................................... 9Pola KTP Tahun 2008 : Kekerasan Ekonomi dan Seksual ............................................ 14 - KDRT/RP : Bentuk KTP yang selalu mendominasi ......................................... 14 - Kekerasan di Ranah Komunitas ............................................................................ 16 - Kekerasan oleh Aparat Negara .............................................................................. 17Penanganan: Kapasitas Lembaga dan Implementasi Perangkat Hukum ............... 20Kebijakan: Kemajuan dan Kemunduran ................................................................ 20Kesimpulan ............................................................................................................................. 29Rekomendasi .......................................................................................................................... 30Ucapan Terima Kasih ........................................................................................................... 32
  3. 3. DAFTAR SINGKATANCATAHU : Catatan TahunanDIY : Daerah Istimewa YogyakartaIRT : Ibu Rumah TanggaKDP : Kekerasan Dalam PacaranKDRT : Kekerasan Dalam Rumah TanggaKejati : Kejaksaan TinggiKJRI : Konsulat Jenderal Republik IndonesiaKMP : Kekerasan yang dilakukan oleh Mantan PacarKMS : Kekerasan yang dilakukan oleh Mantan SuamiKOM : KomunitasKP : Komnas PerempuanKTAP : Kekerasan Terhadap Anak PerempuanKTI : Kekerasan Terhadap IstriKTP : Kekerasan Terhadap PerempuanMA : Mahkamah AgungMoU : Memorandum of UnderstandingMS : Mahkamah SyariyahNEG : NegaraOMS : Organisasi Masyarakat SipilP2TP2A : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan AnakPA : Pengadilan AgamaPermen : Peraturan MenteriPKDRT : Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah TanggaPN : Pengadilan NegeriPNS : Pegawai Negeri SipilPolda : Kepolisian DaerahPolres : Kepolisian ResortPolsek : Kepolisian SektorPP : Peraturan PemerintahPPM : Perempuan Pekerja MigranPRT : Pekerja Rumah TanggaRS : Rumah SakitSD : Sekolah DasarSE : Surat EdaranSK : Surat KeputusanSKB : Surat Keputusan BersamaSLTA : Sekolah Lanjutan Tingkat AtasSLTP : Sekolah Lanjutan Tingkat PertamaSP3 : Surat Perintah Penghentian PenyelidikanSPM : Standar Pelayanan Minimal 3
  4. 4. KERENTANAN PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN EKONOMI &KEKERASAN SEKSUAL: Di Rumah, Institusi Pendidikan dan Lembaga Negararingkasan eksekutif Catatan tahunan 2009 ini merupakan kompilasi catatan kekerasan terhadap perempuanyang terjadi dalam tahun 2008 (periode Januari sampai dengan Desember). Seperti biasanya,data catatan tahunan ini merupakan data dari lembaga mitra Komnas Perempuan yang telahmenangani korban KTP, baik menangani secara langsung maupun menerima pengaduankemudian merujuknya ke lembaga mitra lain yang mempunyai kapasitas memadai. Jumlah KTP yang tercatat ditangani lembaga pengada layanan meningkat setiap tahun(tahun 2001 – 2008). Tahun 2008 ini peningkatan jumlah KTP mencapai lebih dari dua kalilipat dibandingkan tahun 2007 (25.522 kasus KTP), yaitu 213% mencapai sejumlah 54.425kasus KTP. Peningkatan jumlah kasus ini diperkirakan terjadi karena meningkatnyakemudahan akses ke data Pengadilan Agama (PA) sebagai implementasi dari KeputusanKetua MA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di lingkunganPengadilan. Kekerasan ekonomi yang terjadi di dalam rumah tangga dan kekerasan seksual yangterjadi di lingkungan komunitas merupakan dua jenis kekerasan yang paling besar dialamioleh perempuan, jika disimak dari kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditanganioleh lembaga-lembaga layanan, rumah sakit dan institusi penegak hukum. Kecenderungan iniberlaku secara konsisten dari tahun ke tahun, sejak tahun 2006 hingga 2008. Pada tahun 2008, mayoritas dari perempuan korban kekerasan ekonomi dalam rumahtangga adalah para istri, yaitu sebanyak 6800 orang (14,5% dari jumlah 46.882 kasus KTI),sedangkan, mayoritas korban kekerasan seksual di komunitas adalah perempuan di bawahumur, yaitu sebanyak 1870 orang (38,3% dari jumlah 4875 kasus KOM). Empat kategori perempuan korban kekerasan yang menuntut perhatian khusus padatahun ini adalah perempuan minoritas agama, perempuan miskin, perempuan pekerjahiburan, dan perempuan pembela HAM; sementara, empat sosok pelaku kekerasan terhadapperempuan yang menuntut pemantauan lebih lanjut adalah pejabat publik, kepala daerah,anggota legislatif, dan pendidik. Lembaga yang menyatakan menggunakan UU Penghapusan KDRT dalam penanganankasus bertambah di lingkungan lembaga pengadilan, khususnya Pengadilan Negeri danPengadilan Agama, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkanmeningkatnya pengenalan hakim-hakim tentang UU ini. Tahun 2008 terdapat sejumlah kebijakan yang kondusif bagi pemenuhan hak-hakperempuan korban kekerasan, khususnya di bidang diskriminasi ras dan etnis, perempuanmigran, layanan bagi perempuan korban kekerasan, serta soal sita marital dalam perceraian.Namun demikian, Komnas Perempuan juga mencatat produk kebijakan yang menjauhkanperempuan dari pemenuhan hak-hak asasinya, khususnya dalam hal jaminan kebebasanberekspresi (UU Pornografi), akses perempuan pada keadilan (kasasi perkara jinayat dariAceh), dan hak politik perempuan (putusan Mahkamah Konstitusi tentang penetapan calegterpilih). Terkait pengaturan pekerja migran, hampir seluruh produk hukum yang dihasilkanpada tahun 2008 menimbulkan kebijakan yang saling kontradiktif dan cenderungmemperlemah perlindungan pekerja migran. 4
  5. 5. pengantar Catatan tahunan 2009 ini merupakan kompilasi catatan kekerasan terhadap perempuanyang terjadi dalam tahun 2008 (periode Januari sampai dengan Desember). Seperti biasanya,data catatan tahunan ini merupakan data dari lembaga mitra Komnas Perempuan yang telahmenangani korban KTP, baik menangani secara langsung maupun menerima pengaduankemudian merujuknya ke lembaga mitra lain yang mempunyai kapasitas memadai. Sama dengan catatan tahunan sebelumnya, catatan tahunan kali ini memaparkan besarankasus KTP di berbagai wilayah dan menurut data dari lembaga-lembaga mitra yangmengirimkan kembali formulir isian dari Komnas Perempuan. Catatan tahunan inimemberikan sorotan dan penekanan terhadap jenis kekerasan ekonomi yang banyakmewarnai kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik (KDRT/RP) dan kekerasanseksual yang juga ditemukan mewarnai kekerasan terhadap perempuan di ranah publik (KTPKomunitas). Dalam catatan tahunan ini dipaparkan pula gambaran tentang kapasitas lembagadalam penanganan, hambatan yang dihadapi lembaga khususnya dalam hal melakukanpendataan dan penanganan kasus serta kerja sama yang dikembangkan oleh lembaga mitra.Catatan pemantauan tentang kebijakan baru atau peraturan yang berkaitan dengan isukekerasan terhadap perempuan yang efektif berlaku pada tahun lalu pun ditampilkan,termasuk peraturan daerah yang secara positif memberikan ruang kepada perempuan atauyang secara negatif justru merupakan ’alat’ legitimasi terjadinya kekerasan terhadapperempuan di berbagai daerah. Pada kesempatan ini, Komnas Perempuan ingin memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada lembaga mitra yang sudah berpartisipasi mengisi dan mengirimkan kembaliformulir isian dan/atau mengirimkan data lembaga secara langsung kepada KomnasPerempuan. Untuk meningkatkan kerja sama dan partisipasi lembaga mitra, tahun 2008 yanglalu Komnas Perempuan menyelenggarakan lokakarya dalam rangka memberikan masukanterhadap formulir isian catatan tahunan di dua wilayah: Makassar (mencakup lembaga mitradi daerah Sulawesi) dan Medan (mencakup daerah Sumatera). Pertemuan/lokakaryasemacam ini bermanfaat untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama antar lembaga. Akhirnya, diharapkan melalui pendataan kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP)yang berkesinambungan dari tahun ke tahun, kita akan dapat terus memantau besaran dankompleksitas masalah kekerasan terhadap perempuan sebagai persoalan bersama dansekaligus menilai sejauhmana kita sebagai bangsa telah maju (atau mundur) dalam menanganidan mengatasi bentuk pelanggaran HAM perempuan yang meluas ini. 5
  6. 6. metodologi Sejak Komnas Perempuan mengeluarkan catatan tahunannya, sumber data utama adalahlembaga mitra pengada layanan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dari tahun ketahun lembaga mitra meningkatkan partisipasinya dengan secara aktif mengisi formulirpendataan yang dikirimkan dan/atau memberikan data berdasarkan yang ada di lembagamasing-masing. Jadi, pada prinsipnya data yang dihimpun dalam catatan tahunan merupakandata penanganan lembaga mitra selama (dalam) tahun bersangkutan.Penyebaran (distribusi) formulir dan tingkat respon PENGIRIMAN/PENYEBARAN FORMULIR pada tahun ini dilakukan pada bulan Novermber2008 ke sejumlah 1188 lembaga mitra di seluruh wilayah di Indonesia (lihat grafik disamping). Separuh lebih formulir didistribusikan kepada lembaga mitra di wilayah Jawa danSumatera (564 lembaga). Tingkat respon lembaga mitra mencapai 21,55% (yaitu 256 lembagamitra) dari jumlah seluruh formulir yang didistribusikan. Jika dilihat per wilayah, lembaga mitra di Bali memberikan respon paling tinggi yaitumencapai 45,95%. Lembaga mitra di wilayah lain memberikan respon kurang-lebih sama,kecuali Aceh. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, hambatan utama dalam pendataan dan berdampakpada tingkat respon adalah ketidaksiapan SDM serta sarana dan fasilitas yang dimiliki olehlembaga mitra. Hal lain yang juga merupakan permsalahan bersama dalam rangka pendataanKTP adalah tidak ada sistem dan format data yang sama untuk semua jenis lembaga –masing-masing lembaga mengembangkan sistem pendataannya sendiri sesuai dengankebutuhan. 6
  7. 7. Jika melihat TINGKAT RESPON menurut kategori lembaga mitra (lihat grafik di samping),Kejaksaan Tinggi (Kejati) menunjukkan respon paling tinggi (67,4%) dibandingkan lembagalain. Jajaran pengadilan (Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri)memberikan respon antara 15 – 25%. UPPA (dahulu RPK), lembaga mitra yang setiamemberikan datanya setiap tahun menunjukkan tingkat respon cukup tinggi (28,15%)demikian pula dengan RS (20,69%). Pada tahun 2008 ini, Komnas Perempuan mendapatkan kemudahan mengakses datapengadilan (agama dan negeri – PA dan PN) lewat website. Hal ini berkaitan dengan adanyaSurat Keputusan Mahkamah Agung (MA) RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007, tentangketerbukaan informasi di pengadilan. Berdasarkan SK ini, telah banyak Pengadilan Agamayang membuka akses data lewat websitenya.Sumber Data: Kasus KTP Catatan Lembaga Pengada Layanan Menurut data yang dilaporkan oleh lembaga mitra, kasus KTP diperoleh dari beragam sumber, yaitu korban sendiri (57%), saksi/pelapor (16%), telpon/ hotline (10%), media massa dan rujukan (masing-masing 6%), tatap muka, keluarga korban, outreach, masyarakat, dan lewat surat. Data tentang korban yang datang sendiri tercatat paling banyak diterima oleh PA, UPPA, dan OMS. Demikian pula dengan kasus yang 7
  8. 8. dilaporkan oleh saksi/pelapor, paling banyak mereka datang ke UPPA, kemudian ke PA danOMS. Sedangkan pelaporan kasus lewat telpon/hotline paling banyak diterima oleh KomnasPerempuan dan OMS. Penanganan kasus yang ditindaklanjuti berdasarkan pemantauanmedia massa kebanyakan dilakukan olehOMS. Lembaga pengada layanan ini (OMS) Jumlah Kasus KTP (tahun 2001 - 2008)bersama dengan UPPA juga melakukanoutreach (mendatangi/ mencari kasus 54425KTP). Kasus yang bersumber dari tatapmuka ditangani oleh Komnas Perempuan –secara berkelompok korban mendatangiKomnas Perempuan mengadukan kasusKTP yang dialaminya. 25522 22512 20391GAMBARAN UMUM: 14020pencatatan data ktp 5163 7787 3169Kecenderungan data yang meningkat 2002 200 2004 2005 2006 2007 2008 Mempelajari catatan data kasus KTPyang ditangani oleh lembaga pengada 2001layanan dari tahun ke tahun sejak 2001 – 2008, ada kecenderungan jumlah (besaran) KTPyang meningkat. Tahun 2008 ini peningkatan jumlah KTP mencapai lebih dari dua kali lipatdibandingkan tahun 2007 lalu, yaitu lebih dari 213% atau sejumlah 54.425 kasus KTP.Peningkatan jumlah kasus ini diperkirakan terjadi karena adanya kemudahan akses ke dataPengadilan Agama (PA) seperti disebutkan terdahulu (lihat juga Diagram Jumlah Kasus KTPmenurut Lembaga Mitra di halaman berikut) Grafik Jumlah Kasus KTP menurut Wilayah di samping ini menunjukkan bahwa memang banyak data (77%) tercatat ditangani oleh PA (Pengadilan Agama), yaitu sejumlah 42.076 dari total jumlah 54.425 kasus. Dan seperti telah dijelaskan terdahulu, tahun ini Komnas Perempuan memperoleh kemudahan akses data PA lewat website. Sedangkan apabila melihat besaran KTP ini menurut wilayah, maka lebihdari separuh KTP tercatat ditangani oleh lembaga mitra di Pulau Jawa (38.007 kasus,69,83%). Sisanya, ditangani oleh lembaga mitra di Sumatera (8.415 kasus, 15,46%), danKalimantan (5.036 kasus, 9,25%). KTP di wilayah Sulawesi mencapai lebih dari seribu kasus(yaitu 1.626 kasus, hampir 3%), sedangkan di wilayah lain tercatat KTP sejumlah antara 30 –550 kasus (Aceh, Bali, NTT, NTB, Maluku dan Papua). 8
  9. 9. Kondisi Pendataan & Kecenderungan Kenaikan Prosentase Jumlah KTP Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, data catatan tahunan dikompilasi dan dianalisis dariseluruh data kasus (kuantitatif) yang diberikan oleh lembaga mitra dengan mengisi formuliryang didistribusikan, dan data (kualitatif) yang diperoleh Komnas Perempuan lewat divisi-divisinya. Data kuantitatif memberikan gambaran besaran dan kompleksitas KTP sertapenanganan yang dilakukan lembaga mitra. Sedangkan data kualitatif memberikan ilustrasikasus KTP serta kebijakan/peraturan daerah yang berkembang pada tahun bersangkutan. KONDISI PENDATAAN sangat bergantungpada kapasitas masing-masing lembaga Kecenderungan (prosentase) kenaikan Jumlah KTP (Th 2001 - 2008)dalam rangka mendokumentasi kan dan 250 213.25mendata kasus KTP (di masing-masing 180.04wilayah kerja). Kondisi ini tentunya 200 162.92 150.82 145.44berpengaruh pula terhadap besaran KTP 150 110.40 113.37yang setiap tahun dimasukkan dalam catatan 100 100tahunan Komnas Perempuan (seperti dapatdilihat dari grafik berikut). 50 Meskipun secara jumlah (besaran) KTP 0terlihat cenderung meningkat, tetapi th 2001 th 2002 th 2003 th 2004 th 2005 th 2006 th 2007 th 2008prosentase kenaikannya terjadi fluktuasi(tidak merupakan garis lurus naik). Dengan kondisi ini dapat dikatakan bahwa sesungguhnyapeningkatan jumlah (besaran) KTP yang terjadi tidak semata-mata karena adanyapeningkatan kasus, tetapi lebih berkaitan dengan adanya peningkatan (kondisi atau kapasitas)pendataan lembaga mitra. Kapasitas SDM dan fasilitas (sarana) pendataan yang selalu disebutkan lembaga sebagaikendala utama menegaskan bahwa kondisi serta kapasitas lembaga dalam kaitannya denganmelakukan pendataan memang seharusnya menjadi perhatian dalam rangka menghasilkandata KTP yang handal.perempuan rentan kekerasan dan butuh perhatian Jika dinilai dari kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada tahun 2008,ada empat kategori perempuan yang rentan kekerasan dan butuh perhatian, yaitu perempuanminoritas agama, perempuan miskin, perempuan pekerja sektor hiburan, dan perempuan 9
  10. 10. pembela HAM.Perempuan Minoritas Agama Pada bulan Mei 2008, Komnas Perempuan mempublikasikan hasil pemantauan mengenaikondisi perempuan Ahmadiyah. Dari hasil pemantauan tersebut, Komnas Perempuanmenemukan perlakuan-perlakuan diskriminatif yang menghilangkan perlindungan hak-hakdasar mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Konflik berdasarkan agama ini juga membuatperempuan rentan mengalami kekerasan berbasis jender. Ancaman perkosaan dan pelecehanseksual pada saat penyerangan dan di pengungsian, bahkan di wilayah publik (pasar) jugarentan menimpa perempuan Ahmadiyah. Dan sampai sekarang, komunitas Ahmadiyah,terutama di NTB, masih tinggal di pengungsian, karena takut kembali ke desanya. Di tahun 2008, penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah tetap terjadi, yaitu padabulan Januari di Majalengka dan bulan April di Parakan Salak, Sukabumi. Setara Institutemelalui “Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2008”melaporkan bahwa sepanjang tahun 2008 tercatat 265 peristiwa pelanggaran kebebasanberagama atau berkeyakinan, dimana peristiwa tertinggi terjadi pada bulan Juni (103peristiwa). Peningkatan jumlah peristiwa di tahun 2008 disebabkan oleh dua hal, yaitu:pertama, menguatnya persekusi organisasi-organisasi Islam garis keras terhadap Ahmadiyahsebagai bentuk desakan agar pemerintah mengeluarkan Keppres tentang PembubaranAhmadiyah; dan kedua implikasi serius dari adanya Surat Keputusan Bersama Tiga MenteriNo. 3 Tahun 2008, No. Ke-033/A/JA/6/2008 (SKB) yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juni2008. Peristiwa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan di tahun 2008 umumnyaberhubungan dengan Ahmadiyah (193 peristiwa). Dari 193 peristiwa tersebut, sejumlah 48peristiwa terjadi sebelum SKB dikeluarkan dan 145 peristiwa terjadi setelah keluarnya SKBPembatasan Ahmadiyah.1 Negara, melalui aparatusnya melakukan pelanggaran dalam bentuk pelarangan ibadah danaktivitas keagamaan, pelarangan tersebut tercatat terjadi di Sukabumi, Tasikmalaya,Tangerang, Cianjur, dan Mataram (NTB).2 Bahkan di Mataram, Walikota Mataram H.M.Ruslan sempat menyatakan akan mengusir komunitas Ahmadiyah dari Mataram jika SKB 3Menteri sudah ditetapkan.3 Ini membuat para pengungsi yang merupakan subjek pemantauanKomnas Perempuan di Mataram, NTB merasa resah. Walaupun ketika diklarifikasi, WalikotaMataram menyatakan bahwa ia tidak pernah mengatakan akan melakukan pengusirantersebut.4 Tindakan kriminal yang dilakukan oleh masyarakat paska dikeluarkannya SKBadalah tindakan perusakan atau penyegelan rumah ibadah. Perusakan rumah ibadah terjadi diRiau dan setidaknya perusakan atau penyegelan 35 masjid terjadi di Jawa Barat. Tindakanpelanggaran terhadap hak beragama atau berkeyakinan sebelum dan setelah dikeluarkannyaSKB cenderung meningkat, oleh karena adanya tekanan untuk membubarkan Ahmadiyah.Hal ini membuktikan besarnya implikasi SKB terhadap komunitas Ahmadiyah, dimana SKBmenjadi alat legitimasi untuk menolak dan mendiskriminasikan komunitas Ahmadiyah.1 Berpihak dan Bertindak Intoleran : Intoleransi Masyarakat dan Restriksi Negara dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia, LaporanKondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2008, Setara Institute, Jakarta, Januari 2009, halaman 19-202 Ibid, hlmn 28-293 www.lombokfiles.com, SKB 3 Menteri Keluar, Warga Ahmadiyah Resah, 10 Juni 20084 www.lombokfiles.com, Jelang SKB 3 Menteri Pengungsi Ahmadiyah Mataram Pasrah, 10 Juni 2008 10
  11. 11. Salah satu peristiwa yang paling menonjol di tahun 2008 terkait dengan Ahmadiyahsebelum dikeluarkannya SKB adalah peristiwa 1 Juni 2008, ketika AKKBB (AliansiKebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) melakukan longmarch, merekadiserang oleh orang-orang berseragam dan beratribut FPI, yang mengakibatkan sedikitnya 29orang terluka dan empat orang lainnya harus menjalani rawat inap di dua rumah sakit, yaknidi RSPAD Gatot Subroto dan RS Tebet. Di tingkat kebijakan daerah, SKB juga mendorong pemerintah daerah setempat untukmengeluarkan kebijakan pelarangan Ahmadiyah, seperti contohnya surat keputusanGubernur Sumatera Selatan nomor 563/KPT/BAN.KESBANGPOL dan LINMAS/2008yang melarang aliran Ahmadiyah, dan aktivitas penganut dan atau anggota pengurus JemaahAhmadiyah Indonesia dalam wilayah Sumatera Selatan yang mengatasnamakan Islam danbertentangan dengan ajaran agama Islam.5 Seluruh rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan komunitas Ahmadiyah, Insiden Monasdan peristiwa di persidangan Insiden Monas menggambarkan bahwa di tahun 2008 adakecenderungan peningkatan kekerasan dan intoleransi masyarakat berkaitan dengankepercayaan yang berbeda, serta lemahnya pemerintah dalam mencegah terulangnya kembaliperistiwa kekerasan. Peristiwa kekerasan tersebut sekali lagi menempatkan perempuansebagai pihak yang rentan menjadi korban. Hasil pemantauan Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa dalam konflikAhmadiyah, perempuan dan anak Ahmadiyah menjadi korban diskriminasi berlapis, baikkarena posisinya sebagai perempuan dan posisinya sebagai bagian dari kelompok minoritasagama. Dalam konflik tersebut, perempuan juga rentan mengalami kekerasan berbasis jenderseperti ancaman perkosaan dan kekerasan seksual. Berbagai pelanggaran HAM juga dialamioleh kelompok minoritas agama ini, seperti pelanggaran terhadap hak untuk mendapatkanperadilan yang adil, hak persamaan di depan hukum, hak untuk berkumpul secara damai, hakkelompok minoritas, hak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, hak untuk mencarinafkah, hak atas pendidikan, hak berkeluarga, hak reproduksi, hak atas rasa aman,diskriminasi terhadap perempuan, serta pemulihan korban yang belum memadai.6Perempuan Miskin Tahun 2008 ditandai dengan fenomena maraknya ibu membunuh anak atau kasus ibumembunuh anak, kemudian bunuh diri setelahnya. Kasus ibu membunuh anak dan bunuhdiri bersama tersebut tercatat, antara lain terjadi di Pekalongan, Bekasi, Medan, Malang,Bandung, Tangerang, dan Magetan. Penyebab kasus-kasus tersebut 90 persen adalah karenatekanan dan desakan ekonomi, dimana para korban merasa tidak mampu memenuhikebutuhan anaknya di masa yang akan datang oleh karena keterbatasan ekonomi. Peristiwalain yang cukup menonjol adalah kematian seorang ibu dan 2 orang anaknya di Makassar(salah satunya masih dalam kandungan). Kematian ibu dan anak tersebut memang menjadiperdebatan apakah disebabkan kelaparan atau karena diare akut yang mereka derita. Namunsudah jelas bahwa salah seorang anak ibu tersebut yang selamat, positif menderita gizi5 Kejaksaan Evaluasi SK Gubernur Soal Ahmadiyah, diambil dari http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/09/03/brk,20080903-133595,id.html, Rabu 3 Sptember 20086 laporan pemantau an ham komnas per empu an, pere mpuan dan anak ahmadiyah : korban disk riminasi berlapis ,hlmn 21.24, me i 2008 11
  12. 12. buruk.7 Pada bulan September 2008, kita juga dikejutkan oleh berita meninggalnya 21 orangperempuan, kebanyakan berusia lanjut, ketika mengantri pembagian zakat di Pasuruan.Peristiwa tersebut terjadi sebulan setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pidatokenegaraan di depan Rapat Paripurna DPR pada tanggal 15 Agustus 2008, menyatakanbahwa angka kemiskinan di tahun 2008 mengalami penurunan. Walaupun pemerintah menyatakan telah menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2008,namun pada kenyataannya, seluruh kejadian di atas membuktikan keadaan yang sebaliknya.Salah satu faktor yang memperparah kemiskinan di tahun 2008 adalah keputusan pemerintahmenaikkan BBM di bulan Juni 2008, dengan dalih untuk mengurangi subsidi. Walau disertaidengan skema bantuan langsung tunal (BLT), kebijakan tersebut ternyata menimbulkanketidakadilan pada rakyat miskin pada umumnya, dan perempuan pada khususnya. Kenaikanharga BBM hampir selalu pasti diikuti dengan efek domino, yaitu melambungnya hargakebutuhan bahan-bahan pokok. Dalam kasus Indonesia, akibat kenaikan harga BBM 2008,kemiskinan pun meningkat: per 1 Oktober 2005 dalam data Program Pembangunan PBB(UNDP) diperkirakan mencapai 65 juta orang. Dari kelompok penduduk miskin itu, 60persen adalah perempuan yang bekerja di sektor domestik atau publik, sebagai buruh, petanipenggarap, di sektor informal, hingga ibu rumah tangga. (Kompas, 26 Mei 2008) Maka bila dicermati dari rangkaian peristiwa yang terjadi di tahun 2008, seluruh prosespemiskinan ternyata menjadikan perempuan sebagai pihak yang rentan menjadi korban. Olehkarena 60% pengelola struktur pengeluaran rumah tangga adalah perempuan, makaketerbatasan ekonomi langsung dirasakan oleh perempuan. Kelompok perempuan sebagaipengelola rumah tangga, dituntut untuk menerapkan ragam strategi dalam mengatasiketerbatasan ekonomi. Beragam cara diterapkan perempuan untuk mensiasati keterbatasanekonomi, salah satunya dengan menjadi buruh migran di luar negeri. Hasil temuan awalKomnas Perempuan dalam pemetaan kekerasan terhadap perempuan dalam pengelolaansumber daya alam mengungkapkan beberapa strategi penyelamatan perempuan, di antaranyaadalah dengan jalan menikah, pergundikan, berhutang, alih profesi, alih konsumsi, danspiritual (adat, berdoa, pasrah). Dari peristiwa Zakat Pasuruan, misalnya walaupun harusmengorbankan nyawa, cara mengantri zakat tersebut adalah salah satu strategi perempuanuntuk menjaga kelangsungan hidup diri dan keluarganya. Keputusan perempuan meninggalkan keluarganya untuk bekerja di luar negeri tidakdapat dipisahkan dari kemiskinan struktural yang erat melingkupinya. Minimnya kesempatankerja yang layak dari pemerintah, sulitnya mendapatkan pekerjaan akibat rendahnyapendidikan, hingga keinginan untuk meningkatkan perekonomian dan status sosialkeluarganya menyebabkan perempuan-perempuan muda produktif meninggalkan desanyaguna mencari rezeki di negara lain. Selain gagal menyediakan lapangan pekerjaan yangdibutuhkan, negara juga gagal menyediakan perlindungan bagi perempuan yang berusahamencari nafkah di luar negeri. Upaya perempuan untuk keluar dari kemiskinan denganbekerja sebagai pekerja migran belum mendapat perlindungan yang memadai dari negara.Sebaliknya, perempuan pekerja migran mengalami kekerasan dan diskriminasi berganda sejaktahap pra-pemberangkatan, masa bekerja, hingga purna waktu. Tampaknya kebijakan-kebijakan terkait pekerja migran yang dikeluarkan pemerintah hingga saat ini belum dapatmenyentuh akar permasalahan, yaitu kemiskinan. Selama pemerintah belum dapat mengatasi7 Hamil, Mati Kelaparan diunduh dari http://www.surya.co.id/web/Headline/Hamil_Mati_Kelaparan.html, 2 Maret 2008 12
  13. 13. akar permasalahan dan menyediakan solusi dan perlindungan yang tepat, pelanggaran hakdan kekerasan masih akan terus dialami oleh perempuan pekerja migran. Terkait dengan kekerasan spesifik perempuan, Komnas Perempuan menerima sebuahpengaduan tentang seorang perempuan pekerja migran yang hamil akibat diyakini diperkosaoleh majikan laki-lakinya di Arab Saudi. Ia tidak mengetahui kehamilannya sampai ia tiba diIndonesia dan memeriksakan kondisinya setelah empat (4) bulan tidak mendapatmenstruasi. Kasus ini hanyalah satu dari banyak kasus serupa yang dialami oleh perempuanpekerja migran. Akan tetapi, kasus semacam ini sulit penanganannya, khususnya dari segipembuktian, terlebih korban telah berada di Indonesia. Penanganan dari segi hukummembutuhkan korban/penuntut berada di negara tempat kejadian agar proses hukum dapatberjalan. Hal ini menyebabkan perempuan pekerja migran yang menjadi korban tidak hanyasulit mencari keadilan bagi dirinya sendiri, tetapi juga sulit menuntut pemenuhan hak-hakanak yang dikandungnya akibat pemerkosaan. Bahkan, tak jarang proses hukum bukannyamenegakkan keadilan bagi korban, tetapi menjadikan korban mengalami reviktimisasi.Perempuan Pembela HAM Komnas Perempuan mengidentifikasi kasus yang dialami oleh Perempuan PembelaHAM. ND adalah salah satu penggagas Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama danBerkeyakinan (AKKBB), yang memperjuangkan dan membela pluralisme di Indonesia.AKKBB adalah aliansi yang dibentuk oleh beberapa lembaga yang peduli terhadapkebebasan beragama dan berkeyakinan, untuk melakukan kampanye anti kekerasan atasnama agama, dan melakukan advokasi terhadap kelompok-kelompok yang ditindas atasnama perbedaan keyakinan dan agama. Dalam menjalankan aktivitasnya, ia sering mengalami teror, seperti ancaman melalui suratkaleng, stigmatisasi seksual, intimidasi, pembunuhan karakter, serangan pada posisi danperannya sebagai ibu dan istri, serta pengucilan. Peristiwa yang dialami adalah di tengahproses persidangan Insiden Monas, pada bulan September, ia mengalami pelecehan seksual. Sementara dalam konteks konflik sumber daya alam, Komnas Perempuan menengaraiterjadinya kriminalisasi perempuan pembela HAMyang sedang berjuang untukmempertahankan hak hidup mereka. Komnas Perempuan menerima pengaduan dari korbansengketa lahan seluas 86 ha antara penduduk desa Titi Satu Korarih dengan PT Sri RahayuAgung (SRA) yang berlangsung semenjak tahun 1984. Konflik terus berlanjut dengangugatan masyarakat ke Pengadilan Lubuk Pakam, sementara proses pengadilan tengahberlangsung, PT SRA terus melakukan pengrusakan tanaman petani di atas lahan sengketatersebut. Sayangnya, berkas putusan pengadilan di tahun 2003 sampai di tahun 2007 belumpernah sampai ke tangan masyarakat. Ketika masyarakat melalui kuasa hukumnyamenanyakan lagi tentang keberadaan berkas putusan pengadilan tersebut pada tahun 2008,tanggapan yang diperoleh adalah bahwa berkas keputusan tersebut masih dalam tahappencarian. Puncaknya pada tanggal 4 Februari 2008, Mandor Kebun bersama dengan preman sertaaparat kepolisian berjumlah kurang lebih 60 orang mendatangi lahan tersebut denganmembawa traktor. Dalam bentrok tersebut, seorang ibu (MU) yang mencoba menghalangitraktor tersebut mengalami kekerasan berupa penghalauan, dia diseret dan dilemparkan keparit sedalam 2 meter yang ada di lahan tersebut, begitu pula ibu-ibu lain yang cobamembantu menghalau traktor mendapat perlakuan yang sama. 13
  14. 14. Ketika ibu-ibu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kotarih, pengaduan mereka tidakditanggapi oleh Polsek, namun pada tanggal 26 Februari 2008, datang surat panggilan dariPolres Serdang Bedagai untuk Ibu MU dan Ibu Tg sebagai tersangka dalam perkara tindakpidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum. Tindakanpolisi itu berdasarkan laporan yang diajukan pihak PT SRA.Perempuan Pekerja Sektor Hiburan Di tengah maraknya perdebatan mengenai UU Pornografi pada tahun 2008, upayapelarangan artis-artis dangdut, terutama yang dianggap berpenampilan seronok ketikamanggung, marak dilakukan oleh para pejabat publik di berbagai daerah di Indonesia. Padabulan April 2008, tercatat artis Dewi Persik dilarang manggung di berbagai kabupaten/kotadi Jawa Barat, antara lain di Sukabumi, Tangerang dan Kota Bandung. Artis lain yangmengalami pencekalan adalah Julia Perez, yaitu di Balikpapan dan Sumatera Selatan. DiSumatera Selatan, larangan dan imbauan tersebut dituangkan dalam surat MUI Sumsel No.B-30/MUI-SS-IV/2008 tanggal 28 April 2008. Namun surat himbauan MUI Sumsel tersebuttidak hanya mencekal Julia Perez, begitu juga dengan 7 artis lainnya, yaitu Dewi Persik,Annisa Bahar, Inul Daratista, Uut Permatasari, Trio Macan, Ira Swara dan Nita Thalia,dengan alasan meresahkan masyarakat dan berpotensi merusak moral generasi muda. DiBalikpapan, artis yang mengalami pencekalan adalah Dewi Persik, Julia Perez dan TrioMacan. Julia Perez juga dicekal albumnya, karena ia menyelipkan kondom dalam album yangberjudul “Kamasutra” tersebut. Komnas Perempuan berpendapat bahwa langkah-langkah inimerupakan pembatasan terhadap hak berekspresi dan hak ekonomi para pekerja sektorhiburan. Alasan pencekalan yang dikemukakan para pejabat publik di daerah tersebut, antara lainuntuk menjaga situasi kondusif bagi pemerintah daerah setempat untuk mewujudkan visimisinya dalam membentuk masyarakat berakhlakul karimah (Sukabumi); menentangpenampilan erotis dan bergoyang erotis yang dinilai tidak sesuai dengan norma agama dantindakan kesusilaan (Tangerang) mengatasi hal-hal yang meresahkan masyarakat dan merusakmoral generasi muda (Sumatera Selatan); mencegah maraknya pornografi dan pornoaksi(Balikpapan); maupun untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan sejalan dengan visi misi kotayang agamis (Bandung).Pola KTP tahun 2008: kekerasan ekonomi & seksualKDRT/RP: Bentuk KTP yang selalu mendominasi Jika melihat pencatatan data penanganan dari lembaga-lembaga mitra, KDRT/RPmerupakan bentuk KTP yang selalu mendominasi. Artinya, dari tahun ke tahun datapenanganan kasus KDRT/RP selalu paling banyak dan lebih dari 50%. Diagram Jumlah Kasusmenurut Lembaga Mitra di samping menunjukkan kasus KDRT/RP mencapai 91% dari semuabentuk KTP yang terdata oleh lembaga. Memang pada tahun 2008 ini, kemudahan akses dataPA menyumbang catatan kasus paling besar, dan kasus KTP yang tercatat oleh PAkebanyakan digolongkan dalam KDRT/RP. 14
  15. 15. Besaran KDRT / Relasi Personal (RP) menurut Lembaga Mitra Grafik di samping memaparkan besaran (CATAHU 2008) KDRT/RP yang ditangani oleh masing-masing lembaga mitra. Pengadilan Agama paling banyak menangani kasus KDRT/RP (yaitu PN PA 292 sejumlah 42.076). OMS dan UPPA menangani 1% 42076 85% PT kasus KDRT/RP masing-masing sejumlah 93 0% 2.926 dan 2.050. Lembaga pengada layanan UPPA lainnya menangani kasus di bawah seribu kasus: 2050 4% KP (776), RS (662), Kejati (508), PN (292), Kejati OMS P2TP2A KP 508 662 RS P2TP2A (154), dan PT (93). 2926 154 776 1% 6% 1% 0% 2% Sedangkan jika dilihat menurut wilayahlembaga pengada layanan yang ada di Jawapaling banyak menangani kasus KDRT/RP,yaitu: 35.398 kasus, dan dari jumlah inihampir separuhnya ditangani lembagapengada layanan di Jawa Tengah (15. 669kasus). Selebihnya berturut-turut lembagapengada layanan di Jawa Barat (8.323 kasus)dan Jawa Timur (6.706 kasus). Jumlah kasusKDRT/RP yang ditangani lembaga pengada layanan di wilayah lain di bawah sepuluh ribu kasus: Sumatera (6.978), Kalimantan (4.892), Sulawesi (1.310), NTB (323), Bali (194), NTT (154), Maluku (126), dan Papua (22). Jika dilihat berdasarkan relasi antara korban dan pelaku, KDRT/RP yang terjadi mencakup tujuh (7) bentuk tindak kekerasan, yaitu KTI (kekerasan terhadap istri, 46.884 kasus atau 95%), RP (relasi personal, 970 atau 2%), KDP (kekerasan dalam pacaran, 912 atau 2%), KTAP (kekerasan terhadap anak perempuan, 623kasus), PRT (pekerja rumah tangga, 89),KMS (kekerasan matan suami, 49), danKMP (kekerasan mantan pacar, 10). KTI yang merupakan bentukKDRT/RP paling dominan (95%) darisemua bentuk yang ditangani olehlembaga pengada layanan. KTI inibanyak dicatat oleh PA dan jeniskekerasannya mencakup kekerasan fisik,psikis (termasuk dalam kategori ini:perselingkuhan, poligami dan gangguanpihak ketiga), kekerasan seksual,kekerasan ekonomi. 15
  16. 16. Diagram di samping menunjukkan Jenis KDRT/RP: kekerasan ekonomi (52%), kekerasan psikis (22%)m kekerasan fisik (17%) dan kekerasan seksual (9%). Data tentang kekerasan ekonomi banyak dilaporkan oleh Pengadilan Agama (hampir mencapai 84%) yang menjadi alasan gugatan cerai. Sebagian alasan gugatan cerai lain yang tercatat juga adalah kekerasan psikis dan fisik. Kekerasan seksual mencapai 9% dari seluruh jenis KDRT/RP pada tahun ini. Dan darijumlah ini, lembaga pengada layanan di wilayah DKI Jakarta, Lampung, Sumatera Barat danKalimantan Barat banyak menangani kasus KDRT/RP jenis kekerasan seksual (antara 100 –300 kasus). Kasus kekerasan seksual ini juga ditangani oleh lembaga pengada layanan diwilayah lain dalam jumlah lebih sedikit (kurang dari 100 kasus).Kekerasan di Ranah Komunitas Kekerasan di ranah Komunitas tercatat banyak ditangani oleh OMS (29%), UPPA (24%),Kejati (20%), dan RS (14%). Lembaga pengada layanan lainnya yang juga mencatatmenangani kekerasan di ranah komunitas ini, tetapi dalam jumlah lebih sedikit (antara 1 –7%) adalah PA, PT, P2TP2A, dan KP. Jika melihat wilayah lembaga pengada layanan yangmencatat penanganan kekerasan di ranah komunitas, maka akan diperoleh catatan sepertiterlihat dari diagram di sebelah kanan. Lembaga paling banyak mencatat penanganankekerasan komunitas adalah lembaga pengada layanan di wilayah Jawa (51%). Lembaga lainjuga mencatat penanganan kekerasan komunitas ini, yaitu di wilayah Sumatera (26%),Sulawesi (6%) dan NTB (4%), lainnya mencatat dalam jumlah lebih sedikit (antara 1 – 3%). Jenis kekerasan terhadap perempuan di ranah komunitas dapat dilihat dari diagram disamping ini. Kekerasan seksual (79%) merupakan jenis kekerasan paling banyak tercatat 16
  17. 17. ditangani oleh lembaga pengada layanan. Jenis KTP di ranah komunitas lainnya kekerasan fisik (10%), psikis (9%) dan kekerasan ekonomi (2%). Menengok catatan tahunan dari tahun-tahun yang lalu, ternyata ada pola kecenderungan yang konsisten berkaitan dengan kedua jeniskekerasan ini. Pertama, jenis kekerasan ekonomi secara konsisten tinggi (paling banyak) diranah domestik (KDRT/RP) sejak tahun 2006. Dan kedua, pada kurun waktu yang sama(dari tahun 2006), jenis kekerasan seksual paling banyak dijumpai dalam ranah kekerasanterhadap perempuan yang terjadi di komunitas.Kekerasan oleh aparat negara Kekerasan negara dicatat oleh KP dan OMS (di Aceh), mencakup pembatasankebebasan, penangkapan sewenang-wenang, stigmatisasi, penembakan, penghinaan.Jumlah kekerasan negara ini seperti disebutkan terdahulu sebanyk 13 kasus.Pelaku Menyimak kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang mencuat ke permukaan padatahun 2008, Komnas Perempuan mencatat empat jenis pelaku yang penting mendapatkanperhatian, yaitu pejabat publik, kepala daerah, anggota legislatif, dan pendidik. Pejabat Publik Selama tahun 2008, jumlahpelaporan yang diterima KomnasPerempuan atas kekerasanterhadap perempuan yangdilakukan oleh figur publik, pejabatpublik dan pendidik mencapaisejumlah 784 kasus. Mereka terdiridari anggota PNS, anggota DPR,TNI, Polri, anggota Kejaksaan,Bappeda, Kehakiman, Bupati danpendidik. Korbannya adalah pacar,istri dan pekerja rumah tangga.Kasus ini tersebar hampir diseluruh Indonesia. Kepala Daerah Terdapat dua kasus yang dilaporkan secara langsung kepada Komnas Perempuan, yaknikasus yang terjadi di Lampung (September) dan Jeneponto – Sulawesi Selatan (Oktober). 17
  18. 18. Menurut pengaduan ini, pelakunya adalah kepala daerah dan korbannya adalah pekerjarumah tangga. Kasus ini semakin kontroversial pada saat kedua kepala daerah tersebutmengikuti pemilihan kembali sebagai pejabat publik. Untuk kasus di Lampung, korban (DE) adalah pekerja rumah tangga yang bekerja dilingkup rumah tangga pelaku (AS). Walaupun peristiwa kekerasan seksual terjadi di tahun2007, korban baru bisa melaporkan kepada polisi pada bulan Juni 2008, ketika ia berhasilmelarikan diri dari rumah pelaku. Korban meminta perlindungan kepada kepolisian, dimanakemudian Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung segera menerbitkan Surat PerintahPerlindungan. Korban merasa perlu meminta perlindungan polisi, karena ia mengalamikekerasan dari istri dan anak-anak pelaku. Sampai sekarang kasus ini masih diproses ditingkat kejaksaan. Dalam kasus Jeneponto, walaupun peristiwa kekerasan seksual terjadi di tahun 2006,namun proses penyelesaian hukumnya belum selesai sampai tahun 2008. Pihak kepolisiankemudian menghentikan kasus tersebut (diSP3kan), karena polisi menilai saksi-saksi yangdiajukan tidak ada yang memberatkan dan sudah tidak ditemukan kembali bukti baru.Korban tetap menuntut agar kasusnya diselidiki, karena menurutnya akibat kekerasan seksualyang dialaminya, korban melahirkan seorang anak perempuan. Korban telah melaporkanperbuatan pelaku ke kepolisian daerah Sulawesi Selatan pada bulan Pebruari 2007. Polisimeminta korban dan pelaku untuk melakukan tes DNA, dan dilakukan di tempat yangberbeda. Anggota Legislatif Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang anggota DPR-RI, dari Fraksi PDI –P, atas nama MM (pelaku) terhadap asistennya, yang bernama DF (korban) menjadi kasusyang paling sensasional sepanjang tahun 2008, meskipun peristiwa pelecehan seksual sudahdialami korban sejak tahun 2005. Kasus ini menggambarkan bahwa pelecehan seksual dapatterjadi dimana saja, termasuk di lembaga pemerintahan dan oleh siapa saja, karena pelakunyaadalah oknum pejabat publik. Peristiwa ini mematahkan mitos yang menganggap bahwakekerasan seksual hanya dilakukan oleh orang yang kurang dan atau tidak berpendidikan,selain itu kasus ini juga menggambarkan sulit dan rumitnya perjalanan korban kekerasanseksual untuk mengungkap kebenaran terhadap kasus yang dialaminya. Pada tanggal 5 Juni tahun 2008, Badan Kehormatan DPR-RI menyimpulkan adanyaindikasi kekerasan. Para anggota Badan Kehormatan mengakui sulitnya mendapatkan saksi(selain saksi korban) atau bukti yang kuat. Hal ini merupakan gejala yang umum terjadi dalamkasus-kasus pelecehan seksual di mana pelaku adalah seseorang yang berada dalam posisiberkuasa dan korban adalah bawahannya. Pendidik Pada tahun 2008, Komnas Perempuan mencatat fenomena dimana pelaku kekerasanterhadap perempuan adalah pendidik di lingkungan lembaga pendidikan, baik formalmaupun nonformal. Institusi Pendidikan Nonformal Komnas Perempuan menerima 4 kasus kekerasan dalam institusi pendidikan nonformal.Pelakunya adalah seorang guru mengaji dan 3 (tiga) orang kyai dalam pesantren. Dalam kasuskekerasan seksual yang terjadi di pesantren, korbannya setidaknya 25 orang dan mereka rata-rata adalah para murid yang masih dibawah umur. Salah satu kasus kekerasan seksual terjadi 18
  19. 19. di pesantren Yayasan Ya-Ibad Surabaya. Tindak kekerasan dialami oleh para muridperempuan yang masih di bawah umur dan kasus ini telah disidangkan di PN Surabaya.Sementara kasus lain dilakukan oleh seorang pemimpin pesantren yang melakukan kekerasanseksual terhadap salah seorang santrinya dengan dalil nikah mut’ah. Relasi kuasa yang timpangantara korban sebagai seorang santri putri dengan pelaku sebagai pemimpin dan orang yangberkuasa membuat kasus-kasus seperti ini sangat sulit dilaporkan, apalagi ditangani. Institusi Pendidikan Formal Pada tahun 2008, mahasiswi mulai melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminyadi lingkungan perguruan tinggi. Kasus yang mencuat di media massa adalah kasus kekerasanseksual yang dilakukan oleh salah seorang staf pengajar Fakultas Hukum UniversitasIndonesia. Dosen tersebut dilaporkan ke polisi atas dugaan perkosaan dan pelecehan seksual.Peristiwa ini awalnya dilaporkan oleh seorang mahasiswi, namun akhirnya beberapa orangmahasiswi lainnya yang juga menjadi korban ikut melaporkan tindakan yang sama ke polisi,sehingga jumlah korban menjadi 12. Oleh universitas, dosen tersebut kemudiandinonaktifkan dari kegiatan belajar-mengajar sampai kasusnya mendapat putusan yang tetap. Catatan data penanganan kasus KDRTmemberikan gambaran karakteristik pelakudan korban KDRT seperti grafik di samping.Korban dan pelaku paling banyak berusiaantara 25 – 40 tahun (masing-masing 1.362dan 1.256 kasus). Data juga menunjukkanpelaku juga banyak yang berusia lebih dari 40tahun (701 kasus). Sedangkan korban banyakjuga yang berusia di bawah 5 tahun, antara 6-12 tahun dan antara 13 – 18 tahun (usiaanak), masing-masing: 49 kasus, 167 kasus,dan 609 kasus. Sedangkan jenis KTP yang terjadi di ranah komunitas yang paling banyak adalahkekerasan seksual (79%). Lembaga pengada layanan yang banyak pencatat penanganan jenisKTP di ranah komunitas ini adalah UPPA (830) dan OMS (726). Yang menarik dari catatan data karakteristik korban dan pelaku dari aspek usia adalah banyaknya korban di usia anak-anak, antara 6-12 tahun dan antara 13-18 tahun. Sebaliknya, pelaku paling banyak tercatat berusia antara 25- 40 tahun. Dari data ini dapat dikatakan bahwa banyak korban kekerasan seksual di ranah komunitas adalah anak-anak (di bawah usia 18 tahun). Grafik di samping menunjukkan gambaran tingkat pendidikan korban dan pelaku. Korban KDRT/RP paling banyak tercatat berpendidikan tingkat SLTA (2.158 kasus). Demikian pula 19
  20. 20. dengan tingkat pendidikan pelaku, sejumlah 4.227 kasus. Namun demikian, datamenunjukkan baik korban maupun pelaku ada atau dari tingkat pendidikan paling rendah(tidak tamat SD) dampai tingkat pendidikan tinggi (PT).penanganan: kapasitas lembaga dan implementasiperangkat hukumImplementasi UUPKDRT dan Perangkat Hukum Lainnya Melihat banyaknya catatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dalampenanganan PA khususnya, catatan data tentang implementasi UUPKDRT dalam prosespenanganan litigasi kasus KTP perlu mendapat perhatian dengan lebih seksama. Grafik di atas menunjukkan kecendungan penggunaan UUPKDRT oleh lembaga pengadalayanan dalam proses litigasi (dari tahun 2006 – 2008). Secara umum dapat dikatakan bahwapenggunaan UUPKDRT oleh lembaga di jajaran pengadilan (PA, PN, PT dan Kejati) bolehdikatakan cenderung meningkat. Sebaliknya penggunaannya oleh UUPA, P2TP2A, dan OMScenderung menurun atau kurang/tidak konsisten. Perangkat hukum lain yang tercatat digunakan oleh berbagai lembaga pengada layanandalam proses litigasi adalah KUHP (142 lembaga – paling banyak UUPA), UU PerlindunganAnak No. 39 Tahun 2004 (111 lembaga – paling banyak UUPA), UU Perkawinan No 1Tahun 1974 (36 lembaga – paling banyak PA), UU Perlindungan Saksi-Korban No 13 Tahun2006 (10 lembaga – paling banyak P2TP2A), dan UU Perdata berkaitan dengan PenangananKTP ( 10 lembaga – paling banyak P2TP2A).KEBIJAKAN: kemajuan dan kemunduran Tahun 2008 ditandai terdapat terobosan kebijakan yang kondusif bagi pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan, khususnya di bidang diskriminasi ras dan etnis, 20
  21. 21. perempuan migran, layanan bagi perempuan korban kekerasan, serta soal sita marital.Namun demikian, Komnas Perempuan juga mencatat produk kebijakan yang menjauhkanperempuan dari pemenuhan hak-hak asasinya, khususnya dalam hal jaminan kebebasanberekspresi, akses perempuan pada keadilan, dan hak politik perempuan. Terkait pengaturanpekerja migran, hampir seluruh produk hukum yang dihasilkan pada tahun 2008menimbulkan kebijakan yang saling kontradiktif dan cenderung memperlemah perlindunganpekerja migran.KemajuanUU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Sepuluh tahun setelah pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional tentangPenghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (1965), melalui UU No. 29 Tahun 1999tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of RacialDiscrimination 1965,-. pada tahun 2008 ini, pemerintah Indonesia membuat sebuah langkahmaju Dengan mengesahkan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasdan Etnis pada tanggal 10 November 2008. Dalam UU ini diatur beberapa hal, yakni mengenai : 1. pemberian perlindungan kepada warga negara yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis; 2. penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta seluruh warga negara; 3. pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis oleh Komnas HAM; 4. hak warga negara untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam mendapatkan hak- hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; 5. kewajiban dan peran serta warga negara dalam upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis; 6. gugatan ganti kerugian atas tindakan diskriminasi ras dan etnis; dan 7. pemidanaan terhadap setiap orang yang melakukan tindakan berupa: a. memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; dan b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu.Putusan Pengadilan Agama tentang Sita Marital (marital beslag) Pada tanggal 23 September 2008, Pengadilan Agama Jakarta Pusat memenuhipermohonan sita marital yang diajukan Halimah Agustina Kamil terhadap harta bersamahasil pernikahannya dengan Bambang Tri Hatmodjo yang telah dinikahinya sejak tahun 1981. 21
  22. 22. Baik pihak Halimah dalam alasan permohonannya maupun Majelis Hakim dalampengambilan keputusannya bersandar pada Kompilasi Hukum Islam pasal 95 ayat 1 yangmenyatakan ”dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c peraturanpemerintah no 9 tahun 1975 pasal 136 ayat 2, suami atau isteri dapat meminta PengadilanAgama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatancerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan hartabersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya”. Dalam pasal tersebut, dimungkinkan bagi kedua belah pihak yang terikat dalam sebuahperkawinan untuk melakukan sita marital kepada pengadilan jika terdapat tiga indikasi yangdilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu judi, mabuk, dan boros. Dalam prosespermohonannya, Halimah dapat membuktikan terjadinya boros yang dilakukan oleh suamikarena adanya pihak ketiga. sehingga jika tidak disita oleh Majelis Hakim, dikhawatirkanterjadinya pengurangan, penyusutan, atau adanya perpindahan harta bersama mereka kepadapihak lain sebelum terjadi keputusan hukum tetap perceraian. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut di atas kami anggap sebagai terobosanhukum, karena walaupun dimungkinkan dalam hukum acara, namun jarang dipergunakan.Majelis hakim berpendapat bahwa penggunaan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islammemberikan hak yang sama kepada isteri maupun suami untuk mengajukan sita hartabersama yang juga disebut sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta bersama atau dapatjuga disebut dengan Sita Marital (Marital Beslag). 8 Harapan ke depan, keputusan sejenis dapatdiberikan oleh hakim-hakim lain kepada pihak isteri yang mengajukan sita marital tanpamelihat status sosial (posisi dan kedudukan) isteri dan suami.Kebijakan Standar Pelayanan Minimum dalam penanganan korban kekerasan Pada bulan November 2008, Departemen Sosial RI mengeluarkan Peraturan MenteriSosial RI Nomor : 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang SosialDaerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Sebelumnya pada bulan Februari 2008,Departemen Kesehatan RI juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. LahirnyaStandar Layanan Minimal bidang sosial dan Rumah sakit tersebut merupakan tindaklanjutdari Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan danPenerapan Standar Pelayanan Minimal. SPM Rumah Sakit memberikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang jenis dan mutupelayanan dasar9 yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warganegara secara minimal. Sementara SPM bidang sosial, jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh PemerintahProvinsi dan Kabupaten/Kota adalah : 1. pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial; pemberian bantuan sosial, pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial (panti sosial) 2. penyediaan sarana prasaran sosial ; penyediaan sarana prasarana panti sosial, penyediaan sarana prasarana luar panti8 Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, hal. 106.9 Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalamkehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan – Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 tahun 2005 BAB I ayat 8. 22
  23. 23. 3. penanggulangan korban bencana ; bantuan sosial, evakuasi korban 4. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu ; pelaksanaan jaminan sosial Hadirnya SPM dari Departemen Sosial dan Departemen Kesehatan membuka peluangkeluarga miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan sosial yang lebih luas, namunoleh karena pelayanan tersebut diberikan oleh pemerintah daerah, sehingga mengakibatkankualitas pelayanannya berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Terobosan kebijakan lainnya tentang layanan bagi perempuan korban kekerasan yang lahirdi tahun 2008, adalah: Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Keputusan Bupati Maluku Tengah No. 463-142 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Kabupaten Maluku Tengah Keputusan Bupati Buru No. 463-116 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Kabupaten Buru Keputusan Walikota Ambon No. 390 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Kota Ambon Peraturan Kepolisian Negara RI No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan dan/atau Korban Tindak Pidana.Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 26 tentang Perempuan Pekerja Migran Dalam Sesinya yang ke-42 (Oktober-November 2008), Komite PenghapusanDiskriminasi terhadap Perempuan PBB (Komite CEDAW), mengeluarkan RekomendasiUmum No. 26 tentang Perempuan Pekerja Migran. Menyikapi rendahnya kesediaan negara-negara, khususnya negara tujuan, dalam meratifikasi Konvensi Internasional tentangPerlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (1990),Rekomendasi Umum CEDAW No. 26 dapat menjadi standar baru bagi perlindungan hak-hak perempuan pekerja migran. Mengingat hampir semua negara di dunia telah menjadiNegara Pihak Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan(Konvensi CEDAW 1979), implementasi Rekomendasi Umum tersebut jelas merupakankewajiban Negara Pihak, termasuk Indonesia dan negara-negara tujuan perempuan pekerjamigran Indonesia, seperti Malaysia, Arab Saudi, Korea Selatan, dan sebagainya. Dalam rekomendasi tersebut, Komite CEDAW menegaskan kewajiban Negara PihakKovensi CEDAW, baik sebagai negara asal, negara transit maupun negara tujuan perempuanpekerja migran, untuk menghapuskan diskriminasi dan kekerasan yang dialami olehperempuan pekerja migran. Paragraf 23 Rekomendasi Umum No. 26 menggarisbawahitanggung jawab bersama negara asal dan negara tujuan, yang meliputi kebijakan migrasikomprehensif yang sensitif jender dan berbasis hak dengan merujuk pada KonvensiCEDAW, pelibatan aktif perempuan pekerja migran dan masyarakat sipil dalam penyusunankebijakan, maupun penelitian, pengumpulan data dan analisis kuantitatif dan kualitatiftentang permasalahan yang dihadapi perempuan pekerja migran sebagai bahan penyusunankebijakan. Negara Pihak diharapkan untuk melakukan kerja sama bilateral, regional maupun 23
  24. 24. ratifikasi perjanjian HAM internasional terkait, seperti Konvensi Internasional tentangPerlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (1990). Secara spesifik, negara penerima harus menghargai, melindungi dan memenuhi HAMwarga negaranya yang perempuan yang bermigrasi untuk bekerja, antara lain melaluimenghilangkan larangan/pembatasan migrasi, termasuk syarat izin suami/wali laki-laki untukmendapatkan paspor/berpergian, mengembangkan materi/program pendidikan, peningkatankesadaran dan pelatihan, mengadopsi sistem peraturan dan pemantauan terhadap agenrekrutmen, menyediakan layanan kesehatan, pendampingan hukum dan administratif,penyaluran remitensi yang aman, memfasilitasi kepulangan dan reintegrasi, serta melatih danmengawasi layanan diplomatik dan konsulernya agar sungguh melindungi hak-hakperempuan pekerja migran di luar negeri.10 Negara transit juga memiliki tanggung jawabuntuk melatih, memantau dan mengawasi polisi dan petugas imigrasi di perbatasan agarsensitif jender dan tidak diskriminatif dalam berhadapan dengan perempuan pekerja migran,dan berpartisipasi aktif dalam mencegah terjadinya pelanggaran HAM terkait migrasi, sertamengadili dan menghukum pelakunya.11 Negara tujuan berkewajiban untuk memastikan perlakuan non-diskriminatif bagiperempuan pekerja migran yang bekerja di negaranya.12 Negara tujuan, antara lain, harusmencabut larangan/pembatasan bagi perempuan pekerja migran, termasuk larangan untukmenikah dengan warga negaranya, hamil ataupun mendapatkan akomodasi yang aman danindependen, memberikan perlindungan hukum, akses terhadap remedy, berupa penyelesaianmasalah secara hukum dan penyediaan tempat perlindungan sementara (shelter), penyediaanperlindungan hukum bagi kebebasan bergerak, skema reunifikasi keluarga, mengadopsisistem pemantauan terhadap agen rekrutmen dan majikan, menjamin hak-hak perempuanpekerja migran yang berada dalam tahanan, dan menjamin perlindungan HAM perempuanpekerja migran yang tak berdokumen.Piagam ASEAN Pada 15 Desember 2008 Piagam ASEAN telah berlaku resmi setelah diratifikasi olehNegara – negara anggota. Hal tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarahASEAN karena tidak hanya ASEAN meletakkan pondasi yang lebih kuat bagi bangunanorganisasi regional ini, tetapi juga karena ASEAN secara resmi mengakui nilai-nilai HAMrakyatnya. Meski secara tidak eksplisit menyebutkan hak-hak mereka yang berimigrasi kenegara lain, namun pengakuan tentang prinsip-prinsip HAM berimplikasi pada hak-hakpekerja migran termasuk rakyatnya yang berimigrasi ke negara lain sebagai bagian yang tidakterpisah dari HAM menjadi lebih terjamin. Pasal 2 Piagam ASEAN memuat prinsip-prinsipyang sebaiknya dipegang oleh ASEAN dan Negara Anggotanya, dimana salah satunya adalah“menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan HAM, dan pemajuankeadilan sosial.”13 Secara spesifik, Piagam ASEAN memandatkan pembentukan sebuahbadan HAM ASEAN14, yang pelaksanaannya berdasar pada Acuan Kerja (Terms ofReference/TOR) yang disusun oleh Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN.10 Rekomendasi Umum CEDAW No. 26 tentang Perempuan Pekerja Migran, paragraf 24.11 Ibid., paragraf 25.12 Ibid., paragraf 26.13 Pasal 2 Piagam ASEAN.14 Pasal 14 Piagam ASEAN. 24
  25. 25. KemunduranUU Pornografi Pada tanggal 26 November 2008, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografiditandatangi oleh Presiden Susilo Bambang ditengah kontroversi pro dan kontra yang datanghampir dari semua kalangan: akademisi, aktivis, budayawan, cendekiawan, maupun kalanganpemerintahan. Dengan alasan perlindungan terhadap perempuan, anak dan generasi mudadari bahaya pornografi, undang-undang ini malah berpotensi mengkriminalkan perempuandan membatasi kebebasan berekspresi warga negara. Dalam konteks ini, UU Pornografimengancam jaminan-jaminan konstitusional, seperti: Pasal 28 B (2) berhak atas perlindungandan diskriminasi, Pasal 28 D (1) jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, Pasal 28 E (2)kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya, Pasal28 F kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadidan lingkungannya, Pasal 28 H (2) kemudahan dan perlakukan khusus, persamaan dankeadilan di depan hukum, Pasal 28 I (2) bebas dari perlakukan diskriminatif danperlindungan dari perlakukan tersebu. Keberadaan UU ini didukung kuat oleh kalangan pemerintah sehingga mempercepatpengesahannya. Hal ini dapat dilihat dari terbitnya peraturan bersama antara MenteriPemberdayaan Perempuan, Menteri Pemuda dan Olah Raga, Menteri Komunikasi danInformasi, Menteri Agama, dan Kepolisian RI nomor 78/Men.PP/Dep.II/IV/2008 Nomor0105, Nomor 73/Kep./M.Kominfo/4/2008 nomor 2 tahun 2008 tentang rencana aksinasional mewujudkan keluarga bersih pornografi. Keputusan bersama ini ditandatanganipada tanggal 4 April 2008. Secara umum rencana nasional ini berisikan rencana aksi tahun2008 – 2011, yang dimulai pada tingkat individu sampai negara/pemerintah gunamenerapkan norma-norma, sosialisasi tentang peraturan tentang pornografi, bahaya dandampak pornografi, serta upaya pencegahan pornografi yang dapat dilakukan oleh semuakalangan sebagai bagian dari kontrol sosial dalam masyarakat guna mencegah penyebaranpornografi. Pasal-pasal yang multi tafsir dalam UU Pornografi juga menimbulkan ketidakpastianhukum. Tak lama setelah UU Pornografi disahkan oleh DPR, aparat kepolisian Taman SariJakarta Barat segera melakukan razia di kawasan Lokasari terhadap pekerja sektor hiburansebagai upaya pelaksanaan UU ini. Sebanyak 10 orang penari ditahan, dimana tujuh diantaramereka sedang menunggu giliran menari.15 Hingga saat ini Pemerintah belum mengeluarkanaturan pelaksanaan dari UU ini.Putusan MA-RI No. 01K/AG/JN/2008 tentang Perkara Kasasi Jinayat (pidana)Peradilan Agama Pada tanggal 23 Mei 2008, Mahkamah Agung RI memberikan putusannya bernomor01K/AG/JN/2008 tentang Perkara Kasasi Jinayat Peradilan Agama, menolak permohonankasasi yang diajukan salah satu terdakwa, atas hukum cambuk yang diterimanya berdasarkanPeraturan Daerah NAD atau Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum). DalamKasus Jinayat (pidana) laki-laki dan perempuan (bersuami) telah melakukan perbuatanmesum, mereka dituntut dengan pasal 5 jo pasal 22 ayat (1) bahwa apabila bukan muhrim15 10 penari terjerat UU Pornografi, Koran Seputar Indonesia, 3 November 2008. 25
  26. 26. (mahram) berdua-duaan di tempat gelap di dalam sebuah kamar rumah yang patut diketahui,mereka telah melakukan perbuatan mesum/khalwat maka haram hukumnya dan akanmemperoleh hukuman cambuk. Kasus tersebut telah mendapat putusan Pengadilan Syari’ah No 01/JN/2007/Msy-LSKtanggal 9 Juli 2007 keduanya dihukum cambuk biaya perkara. Terdakwa mengajukan bandingdan telah mendapat Putusan Mahkamah Syar’iyah No 09/JN/2007/Msy-Prof tanggal 25September 2007 dengan hukuman yang sama. Terdakwa laki-laki mengajukan di dalammemori kasasi pemohon menjelaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telahmengukuhkan putusan qanun yang memperkenalkan satu jenis hukuman pidana yang tidakdiatur dalam hukum positif nasional kita, yaitu hukuman cambuk. Mahkamah Agung tidakmempersoalkan bahwa hukum cambuk tidak ada dalam sistem hukum nasional. Sementaraitu, sesungguhnya, sesuai UU No. 14 tahun 1985 yang diubah menjadi UU No. 5 Tahun2004 pasal 30 (1) huruf b, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi berwenang membatalkanputusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena salahmenerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Dalam hal ini, Mahkamah Agung terbatasmemperlakukan putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksokun NAD tanpa menyentuh substansiqanun.Putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak politik perempuan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 tertanggal 19 Desember2008 menentukan bahwa pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat. Keputusan tersebut didasarkan pada penilaian hukum bahwa,dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calonanggota legislatif yang dipilih, yaitu calon mereka yang memperoleh suara atau dukunganrakyat paling banyak. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini menghilangkan langkah affirmativeaction untuk menjamin keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga legislatif. Langkah ini dianggap penting karena keberadaan wakil-wakil rakyat yang berjenis kelaminperempuan di lembaga-lembaga legislatif masih jauh lebih kecil dibandingkan laki-laki. Faktamenunjukkan bahwa selama tiga periode yakni sejak 1992 sampai 2004 jumlah perempuan diparlemen mengalami penurunan dari 12,15% menjadi 8,80% 16. Hasil pemilu 2004 17menunjukkan jumlah perempuan yang menempati kursi di DPR, DPD dan MPR sebanyak11% sementara laki-laki sebanyak 89% dari 16 partai politik peserta pemilu. Dari dataperbandingan prosentase perempuan dan laki-laki di tubuh parlemen dari tahun ke tahun,menunjukkan keterlibatan perempuan dalam dunia politik sangat rendah bukan disebabkansekedar oleh keengganan perempuan untuk masuk di ranah politik, tetapi sebagai dampakdari konstruksi sosial yang bias jender tentang peran perempuan dalam masyarakat.Surat Edaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong No.0356/IA/II/2008 perihal Mekanisme dan Persyaratan Perpanjangan Kontrak danKontrak Lanjutan bagi Tenaga Kerja Indonesia di Hong Kong16 Sumber: Sekjen, MPR RI (Indikator Sosial Wanita Indonesia, 1999,BPS)17 Sumber: Komisi Pemilihan Umum (2004) 26
  27. 27. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong mengeluarkan Surat EdaranNo. 0356/IA/II/2008 perihal Mekanisme dan Persyaratan Perpanjangan Kontrak danKontrak Lanjutan bagi Tenaga Kerja Indonesia di Hong Kong. Surat Edaran ini lahir sebagaikoreksi dari Surat Edaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong No.2258/IA/XII/2007 perihal Tata Cara Perpindahan Agency bagi Nakerwan. Surat EdaranNo. 2258/IA/XII/2007 mendapat tentangan keras dari berbagai pihak khususnya organisasipekerja migran yang berbasis di Hong Kong, karena dinilai sangat merugikan pekerja migran.Berdasarkan Surat Edaran tersebut, memberi penekanan dan kewajiban khusus sematakepada perempuan pekerja migran yang akan berpindah agen wajib memberitahukan kepadaKJRI Hong Kong namun tidak kepada pihak lain yang terkait dengan proses migrasi danpenempatan. Desakan dari berbagai pihak, termasuk Komnas Perempuan, membuahkan hasil lahirnyaSurat Edaran No. 0356/IA/II/2008 yang menyebutkan antara lain bahwa ketika tenaga kerjaIndonesia (tidak hanya perempuan pekerja migran Indonesia saja) akan berpindah agen,mereka tidak perlu lagi menyampaian alasan pindah agen kepada KJRI Hong Kong, danketika agen memperpanjang kontrak kerja, mereka harus menyertakan surat pernyataanjaminan bahwa tidak memungut lebih dari 10% gaji pekerja migran.Surat Keputusan Dirjen Binapenta Depnakertrans No. 186 Tahun 2008 Pada pertengahan tahun 2008, kali ini calon pekerja migran ke Hong Kong yang bekerjasebagai penata laksana rumah tangga, perawat bayi, dan perawat orang tua/jompo mendapatkejutan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Dirjen Binapenta Depnakertrans No. 186Tahun 2008, yang menetapkan bahwa jumlah biaya yang harus ditanggung oleh calon pekerjamigran Indonesia adalah sebesar Rp 15.550.000, ditambah USD 15. Sebelumnya, hanyasebesar Rp. 9.132.000,- berdasarkan SK Binapenta No. 653 Tahun 2004. Bagi calon pekerjamigran yang hampir semua berasal dari kalangan masyarakat berperekonomian rendah,jumlah tersebut sangatlah besar. Hingga saat ini, Surat Keputusan tersebut masihdiberlakukan.Peraturan Menteri (Permen) Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.22/MEN/XII/2008, dan Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.23/MEN/XII/2008 Di sisi lain, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mengeluarkan PeraturanMenteri (Permen) Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 22/MEN/XII/2008 tentangPelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, danPeraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 23/MEN/XII/2008 tentangAsuransi Tenaga Kerja Indonesia. Berbeda dengan Permen yang lalu (Permen No. 18/MEN/IX/2007), Permen kali initelah memuat klausul yang lebih komprehensif mengenai perlindungan bagi pekerja migranIndonesia. Pengaturan yang ada mencakup perlindungan sejak masa pra-penempatan, selamapenempatan, hingga purna penempatan, dengan mencakup juga elemen perlindungan ditahap penempatan bagi tenaga kerja Indonesia yang mengalami tindak kekerasan danpelecehan seksual (Pasal 44). Akan tetapi, ada beberapa kelemahan dari Permen tersebut.Pertama, perlindungan yang dimaksud pada tahapan pra keberangkatan hanya terbatas padapengawasan berbagai dokumen pekerja migran. Sementara terkait dengan perlindungan 27
  28. 28. tindak kekerasan seksual hanya disebutkan dalam perlindungan berupa penyelesaianperselisihan dengan pengguna/pihak lain selama penempatan. Advokasi dan pendampinganyang dimaksudkan dalam perlindungan di tahapan ini juga terbatas pada advokasi danpendampingan hak-hak pekerja migran sebagai pekerja, bukan sebagai orang yang terlanggarhak asasinya. Rehabilitasi fisik dan psikologi baru diberikan ketika pekerja migran kembali keIndonesia. Kelemahan lain Permen No. 22 Tahun 2008 adalah masih adanya pembatasanhak-hak perempuan pekerja migran, seperti persyaratan surat izin suami/istri/orang tua/wali(Pasal 10). Permen No. 23 Tahun 2008 mensyaratkan bahwa TKI harus diikutsertakan dalamprogram asuransi yang meliputi pra-penempatan hingga purna penempatan, dengan totalbiaya asuransi sebesar Rp. 400.000,-. Terobosan yang diberikan oleh Permen ini adalah salahsatu resiko yang tercakup di dalam program asuransi tersebut adalah resiko tindak kekerasanfisik dan pemerkosaan (Pasal 4). Setelah dibentuknya BNP2TKI pada awal tahun lalu, tahun ini Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi kembali mengaktifkan peran departemennya dalam hal penempatan tenagakerja Indonesia di luar negeri, khususnya melalui Direktorat Jenderal PembinaanPenempatan Tenaga Kerja. Penguatan posisi Depnaker tersebut terlihat pula pada PermenNo. 22 dan 23 Tahun 2008. Selama tahun 2008, perdebatan antara BNP2TKI danDepartemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi cukup menonjol, terutama dipicu dengan tidakjelasnya batas kewajiban dan kewenangan masing-masing institusi dalam hal penempatan danperlindungan pekerja migran Indonesia. BNP2TKI mendapat mandat untuk melakukankoordinasi dalam hal penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Akan tetapi,BNP2TKI tidak diberi kewenangan penuh dalam melakukan tugas tersebut. Keputusan tetapberada di dalam kewenangan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; BNP2TKI hanyamendapat kewenangan memberi masukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.Pengaktifan kembali dirjen tersebut tanpa ada penyelesaian terhadap konflik kelembagaanterkait kejelasan kewenangan antara kedua lembaga tersebut diprediksi akan menambahkeruwetan penyelesaian masalah-masalah komprehensif yang dialami oleh pekerja migran. Seperti juga halnya kebijakan, penanganan kasus pekerja migran yang dilakukan hinggasaat ini oleh pemerintah masih bersifat reaktif. Belum ada mekanisme penanganan kasusyang komprehensif dan peka terhadap kebutuhan korban. Penanganan kasus juga masihbersifat parsial, belum terkoordinasi dengan baik. Masing-masing institusi memilikimekanisme sendiri, sesuai dengan lingkup kerjanya masing-masing. Karakter penanganankasus yang cukup menonjol adalah pemilahan antara korban yang merupakan pekerja migranberdokumen dengan yang tidak berdokumen. Padahal, penanganan kasus seharusnyadiberikan kepada semua pekerja migran, tanpa membedakan statusnya. Selain itu, mekanismepenanganan yang ada masih belum responsif terhadap perempuan korban, khususnya korbankekerasan seksual. Bukti nyata adalah tidak adanya upaya negara menangani fenomena anakbermuka Arab di Cianjur, Karawang dan Lombok, yang sebagian besar merupakan anak hasilpemerkosaan yang dilakukan majikan perempuan pekerja migran di Arab Saudi. Hal tersebut tidak saja terjadi di tingkat nasioal, tapi dalam hubungan antara nasionaldengan daerah dan di tingkat antar daerah. Adanya Permen No. 22 Tahun 2008 juga memberikan tanggung jawab yang lebih besarkepada Daerah (Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota).Apabila hal ini tidak diimbangi penguatan kapasitas Dinas Ketenagakerjaan di Daerah, 28
  29. 29. koordinasi antara Dinas Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah setempat, makaimplementasinya dikhawatirkan tidak maksimal dan menimbulkan berbagai kesulitan barudalam berkoordinasi.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 16 Tahun 2008 tentang PerlindunganTenaga Kerja Kabupaten Blitar di Luar Negeri Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar mengeluarkan Perda Kabupaten Blitar No. 16Tahun 2008 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Blitar (TKKB) di Luar Negeri.Akan tetapi, Perda ini masih memiliki beberapa kelemahan, antara lain masih kuatnya elemenpenempatan, walaupun judulnya hanyalah memuat elemen perlindungan, beberapa peraturanyang dijadikan konsideran telah tidak berlaku, tenaga kerja yang dimaksud hanyalah mereka“yang berangkat secara sah” (Pasal 1), adanya syarat buku nikah dan surat izin dari suamiatau istri sebagai dokumen ketenagakerjaan yang dibutuhkan (Pasal 8). Di lain pihak,terobosan yang perlu dicatat dari Perda ini adalah ketentuan untuk membentuk KomisiPerlindungan TKKB, yang keanggotaannya terdiri dari LSM, tokoh masyarakat danprofesional yang kompeten. Komisi ini dimandatkan antara lain untuk menerima pengaduanterkait pelanggaran prosedur dan peraturan perekrutan dan penempatan TKKB, membuatperaturan mengenai mekanisme pengaduan dan mediasi, mengelola rumah aman, dan lain-lain. Selain itu, Perda memandatkan Pemerintah Daerah untuk menyediakan danaperlindungan bagi TKKB. Akan tetapi, bagaimana implementasi kedua terobosan ini masihperlu dilihat kemudian.KESIMPULANPola kekerasan1. Kekerasan ekonomi yang terjadi di dalam rumah tangga dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan komunitas merupakan dua jenis kekerasan yang paling besar dialami oleh perempuan, jika disimak dari kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh lembaga-lembaga layanan, rumah sakit dan institusi penegak hukum. Kecenderungan ini berlaku secara konsisten dari tahun ke tahun, sejak tahun 2006 hingga 2008.2. Pada tahun 2008, mayoritas dari perempuan korban kekerasan ekonomi dalam rumah tangga adalah para istri, yaitu sebanyak 6.800 kasus ( dari jumlah 46.884 kasus KTI), sedangkan, mayoritas korban kekerasan seksual di komunitas adalah perempuan di bawah umur, yaitu sebanyak 469 kasus (dari jumlah 1.870 kasus).3. Empat kategori perempuan korban kekerasan yang menuntut perhatian khusus pada tahun ini adalah perempuan minoritas agama, perempuan miskin, perempuan pekerja hiburan, dan perempuan pembela HAM; sementara, empat sosok pelaku kekerasan terhadap perempuan yang menuntut pemantauan lebih lanjut adalah pejabat publik, kepala daerah, anggota legislatif, dan pendidik.Penanganan4. Lembaga yang menyatakan menggunakan UU Penghapusan KDRT dalam penanganan kasus bertambah di lingkungan lembaga pengadilan, khususnya 29
  30. 30. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan meningkatnya pengenalan hakim-hakim tentang UU ini.5. Penggunaan UU Penghapusan KDRT justru mulai berkurang di lingkungan lembaga- lembaga layanan di kepolisian dan masyarakat pada tahun 2008 ini, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Belum ada penjelasan yang pasti tentang alasan kecenderungan ini, tetapi ada kemungkinan terkait dengan keluhan dari polisi tentang banyaknya perempuan korban KDRT yang menarik kembali pengaduan sebelum proses hukum dimulai. Dalam konteks lembaga layanan yang dikelola organisasi masyarakat sipil (OMS), penurunan ini mungkin disebabkan semakin sering digunakan pendekatan non-litigasi dalam menangani kasus-kasus KDRT.Kebijakan6. Tahun 2008 terdapat sejumlah kebijakan yang kondusif bagi pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan, khususnya di bidang diskriminasi ras dan etnis, perempuan migran, layanan bagi perempuan korban kekerasan, serta soal sita marital dalam perceraian. Namun demikian, Komnas Perempuan juga mencatat produk kebijakan yang menjauhkan perempuan dari pemenuhan hak-hak asasinya, khususnya dalam hal jaminan kebebasan berekspresi (UU Pornografi), akses perempuan pada keadilan (kasasi perkara jinayat dari Aceh), dan hak politik perempuan (putusan Mahkamah Konstitusi tentang penetapan caleg terpilih).7. Terkait pengaturan pekerja migran, hampir seluruh produk hukum yang dihasilkan pada tahun 2008 menimbulkan kebijakan yang saling kontradiktif dan cenderung memperlemah perlindungan pekerja migran.REKOMENDASI1. Karena jenis KDRT yang paling tinggi adalah kekerasan ekonomi, maka Pemerintah dan para pendamping korban KDRT perlu membuat upaya khusus untuk meningkatkan kemandirian ekonomi bagi para korban, selain memfasilitasi pemulihan psiko-sosial dan medisnya.2. Pemerintah perlu mengembangkan pendekatan yang tepat untuk mendukung pemulihan perempuan di bawah umur yang telah menjadi korban kekerasan seksual dalam komunitas.3. Organisasi-organisasi perempuan perlu segera mengembangkan konsep kebijakan yang komprehensif tentang kekerasan dan pelecehan seksual, termasuk soal perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban.4. Pemerintah perlu segera mencabut semua kebijakan yang diskriminatif terhadap komunitas minoritas agama untuk mencegah semakin bertambahnya korban, dan lembaga penegak hukum perlu menindak tegas segala bentuk bentuk aksi kekerasan dan tindak kriminal terhadap komunitas minoritas. 30
  31. 31. 5. Mengantisipasi dampak krisis ekonomi global di Indonesia, Pemerintah perlu mengembangkan inisiatif khusus untuk memahami kebutuhan-kebutuhan perempuan miskin di perkotaan dan pedesaan serta mendukung pemenuhannya.6. Pemerintah perlu segera menciptakan perangkat hukum yang komprehensif untuk melindungi pembela HAM, termasuk perempuan pembela HAM yang mempunyai kerentanan-kerentanan khusus karena keperempuanannya atau karena isu keadilan jender yang diperjuangkannya.7. Masyarakat perlu meningkatkan pemantauan terhadap perilaku pejabat publik dan pendidik terhadap perempuan yang berada di bawah kewenangannya, khususnya terkait tindak pelecehan dan kekerasan seksual.8. Lembaga-lembaga negara dan institusi-institusi pendidikan, baik formal dan nonformal, perlu mengembangkan mekanisme penegakan kode etik, termasuk penerapan sistem sanksi, yang tanggap terhadap kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungannya sendiri.9. Lembaga-lembaga penegak hukum perlu terus meningkatkan pengarusutamaan pengetahuan tentang UU Penghapusan KDRT dalam konteks hak-hak asasi perempuan di seluruh jajarannya, termasuk dalam kurikulum pendidikan yang berlaku.10. Masyarakat dan Pemerintah perlu membangun pengetahuan empiris dan komprehensif tentang pola-pola penanganan kekerasan terhadap perempuan yang hidup di tengah masyarakat serta mengkaji efektifitasnya bagi pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.11. Pemerintah dan lembaga legislatif perlu segera mengambil langkah nyata guna melakukan harmonisasi antar peraturan-perundangan serta memperbaiki/mencabut peraturan-perundangan yang bertentangan dengan UUD Negara RI 1945.12. Pemerintah perlu membuat terobosan nyata untuk meningkatkan efektifitas mekanisme perlindungan bagi pekerja migran perempuan serta meningkatkan akses para korban eksploitasi dan kekerasan terhadap keadilan dan pemulihan. 31
  32. 32. TERIMA KASIHKomnas Perempuan menyampaikan terima kasih kepada lembaga-lembaga yang tercantumdi bawah ini, atas kerja sama yang diberikan dalam penyusunan Catatan Tahunan tentangKekerasan Terhadap Perempuan tahun 2008. 1. Aliansi Peduli Perempuan Sukowati, Kab. Sragen 2. Aliansi Perempuan Merangin, Jambi 3. Arus Pelangi, DKI Jakarta 4. Cahaya Perempuan WCC Bengkulu, Bengkulu 5. Flower, Nangroe Aceh Darussalam 6. Forum Komunikasi Buruh Migran Sepakat (Fokburs), NTB 7. Forum Peduli Perempuan dan Anak, NTT 8. Forum PK2PA, DI Yogyakarta 9. Gender Focal Point, DKI Jakarta 10. JARI Aceh, Nangroe Aceh Darussalam 11. Kejaksaan Negeri Cilegon, Cilegon 12. Kejaksaan Negeri Pandeglang, Pandeglang 13. Kejaksaan Negeri Rangkas Bitung, Rangkas Bitung 14. Kejaksaan Negeri Serang, Serang 15. Kejaksaan Negeri Tangerang, Banten 16. Kejati Aceh, Nangroe Aceh Darussalam 17. Kejati Bali, Bali 18. Kejati Bangka, Bangka Belitung 19. Kejati Banten, Banten 20. Kejati Gorontalo, Gorontalo 21. Kejati Jambi, Jambi 22. Kejati Jawa Barat, Jawa Barat 23. Kejati Jawa Tengah, Jawa Tengah 24. Kejati Kalimantan Barat, Kalimantan Barat 25. Kejati Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan 26. Kejati Kalimantan Timur, Kalimantan Timur 27. Kejati Kep. Bangka Belitung, Bangka Belitung 28. Kejati Lampung, Lampung 29. Kejati Maluku, Maluku 30. Kejati Nusa Tenggara Barat, NTB 31. Kejati Nusa Tenggara Timur, NTT 32. Kejati Papua, Papua 33. Kejati Riau, Riau 34. Kejati Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan 35. Kejati Sulawesi Utara, Sulawesi Utara 36. Kejati Sumatera Barat, Sumatera Barat 37. Kejati Sumatera Selatan, Sumatera Selatan 38. KPBH ATMA, Jawa Tengah 39. KPPA Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tenggara 40. Lada Damar, Lampung 41. LBH APIK Jakarta, DKI Jakarta 32
  33. 33. 42. LBH APIK NTB, NTB43. LBH APIK Semarang, Jawa Tengah44. LBH APIK Makassar, Sulawesi Selatan45. LBHP2I Makassar, Sulawesi Selatan46. LBH Bali, Bali47. LBH Jakarta, DKI Jakarta48. Lentera Perempuan WCC,49. LKBH PEKKA, DKI Jakarta50. LRC KJHAM, Jawa Tengah51. Mitra Perempuan, DKI Jakarta52. P2TP2A Bandar Lampung, Lampung53. P2TP2A Bandung, Jawa Barat54. P2TP2A Jakarta, DKI Jakarta55. P2TP2A Maluku, Maluku56. P2TP2A Maluku Utara, Maluku57. P2TP2A Rekso Dyah Utami, DI Yogyakarta58. P2TP2A Tanah Datar, Sumatera Barat59. PA Ambarawa, Jawa Tengah60. PA Atambua, NTT61. PA Balige, Sumatera Utara62. PA Balikpapan, Kalimantan Timur63. PA Bandung, Jawa Barat64. PA Bangil, Jawa Tengah65. PA Bangkalan, Madura66. PA Bangko, Jambi67. PA Bangli, Bali68. PA Banyuwangi, Jawa Timur69. PA Batu Raja, Sumatera Selatan70. PA Bawean, Jawa Timur71. PA Binjai, Sumatera Utara72. PA Blitar, Jawa Tengah73. PA Blora, Jawa Tengah74. PA Boyolali, Jawa Tengah75. PA Brebes, Jawa Tengah76. PA Cilacap, Jawa Tengah77. PA Garut, Jawa Barat78. PA Gunung Sitoli, Sumatera Utara79. PA Jakarta Barat, DKI Jakarta80. PA Jakarta Pusat, DKI Jakarta81. PA Jakarta Timur, DKI Jakarta82. PA Jakarta Selatan, DKI Jakarta83. PA Jepara, Jawa Tengah84. PA Jombang, Jawa Timur85. PA Karawang, Jawa Barat86. PA Kandangan, Kalimantan Selatan87. PA Kayu Agung, Sumatera Selatan 33
  34. 34. 88. PA Kebumen, Jawa Tengah89. PA Kefamenanu, NTT90. PA Kendal, Jawa Tengah91. PA Ketapang, Jawa Timur92. PA Kelas I Batang, Jawa Tengah93. PA Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah94. PA Lahat, Sumatera Selatan95. PA Labuha, Maluku Utara96. PA Lubuk Linggau, Sumatera Selatan97. PA Lubuk Pakam, Sumatera98. PA Malang, Jawa Timur99. PA Manokwari, Papua100. PA Marabahan, Kalimantan Selatan101. PA Mataram, NTB102. PA Maumere, NTT103. PA Mempawah, Kalimantan Barat104. PA Muara Enim, Sumatera Selatan105. PA Nganjuk, Jawa Timur106. PA Ngawi, Jawa Timur107. PA Pacitan, Jawa Timur108. PA Painan, Sumatera Barat109. PA Palembang, Sumatera Selatan110. PA Pamekasan, Madura111. PA Pangkal Pinang, Riau112. PA Pati, Jawa Tengah113. PA Pemalang, Jawa Tengah114. PA Polewali, Sulawesi Selatan115. PA Poso, Sulawesi Tengah116. PA Probolinggo, Jawa Timur117. PA Purwodadi, Jawa tengah118. PA Purwokerto, Jawa tengah119. PA Rangkas Bitung, Banten120. PA Rengat, Riau121. PA Salatiga, Jawa Tengah122. PA Samarinda, Kalimantan Timur123. PA Sampit, Kalimantan Tengah124. PA Sekayu, Ulawesi Selatan125. PA Selat Panjang, Riau126. PA Serang, Banten127. PA Serui, Papua128. PA Simalungun, Sumatera Utara129. PA Sintang, Kalimantan Barat130. PA Situbondo, Jawa Timur131. PA Sleman, DI Yogyakarta132. PA Soasio, Sumatera Selatan133. PA Solok, Sumatera Barat 34
  35. 35. 134. PA Sragen, Jawa Tengah135. PA Sukabumi, Jawa Timur136. PA Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat137. PA Sumber, Jawa Barat138. PA Sungai Liat, Bangka Belitung139. PA Surabaya, Jawa Timur140. PA Tanjung Balai Karimun, Riau141. PA Tanjung Pandan, Bangka Belitung142. PA Tanjung Redeb, Kalimantan Timur143. PA Tanjung Balai, Riau144. PA Tebing Tinggi, Sumatera Utara145. PA Tolitoli, Sulawesi Tengah146. PA Trenggalek, Jawa Timur147. PA Tual, Maluku148. PA Waingapu, NTT149. PA Wates, DI Yogyakarta150. PA Wonosari, Jawa Tengah151. PA Wonosobo, Jawa Tengah152. PKPA, Sumatera Utara153. PKT Melati RSAL Dr. Mintohardjo, DKI Jakarta154. PN Jawa Tengah, Jawa Tengah155. PN Bangil, Jawa Timur156. PN Bangli, Bali157. PN Banjarnegara, Jawa Tengah158. PN Bantul, DI Yogyakarta159. PN Banyumas, Jawa Tengah160. PN Batang, Jawa Tengah161. PN Batu Sangkar, Sumatera Barat162. PN Bengkalis, Riau163. PN Brebes, Jawa Tengah164. PN Bukit Tinggi, Sumatera Barat165. PN Ciamis, Jawa Barat166. PN Dumai, Riau167. PN Gorontalo, Gorontalo168. PN Idi, Nangroe Aceh Darussalam169. PN Jeneponto, Sulawesi Selatan170. PN Jepara, Jawa Tengah171. PN Kab. Kediri, Jawa Timur172. PN Kab. Madiun, Jawa Timur173. PN Kelas IB Bangko, Jambi174. PN Kelas IB Cirebon, Jawa Barat175. PN Kelas IB Purwokerto, Jawa Tengah176. PN Kelas IB Raba Bima, NTB177. PN Kelas IB Selong, NTB178. PN Koto Baru, Sumatera Barat179. PN Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah 35
  36. 36. 180. PN Kuningan, Jawa Barat181. PN Lahat, Sumatera Selatan182. PN Lubuk Sikaping, Sumatera Barat183. PN Madiun, Jawa Timur184. PN Magelang, Jawa Tengah185. PN Magetan, Jawa Timur186. PN Mamuju, Sulawesi Selatan187. PN Metro, Lampung188. PN Selayar, Sulawesi Selatan189. PN Soe, NTT190. PN Sorong, Papua191. PN Subang, Jawa Barat192. PN Sungai Liat, Bangka Belitung193. PN Tabanan, Bali194. PN Tanjung Pandan, Bangka Belitung195. PN Tanjung Pati, Sumatera196. PN Temanggung, Jawa Tengah197. PN Tolitoli, Sulawesi Tengah198. PN Watansoppeng, Sulawesi Selatan199. PN Wonosari, DI Yogyakarta200. PN Wonosobo, Jawa Tengah201. PP Puan Amal Sakienah, Jawa Barat202. PPAH Cipasung, Jawa Barat203. PPT RS POLRI Sukanto, DKI Jakarta204. PT Bandung, Jawa Barat205. PT Banten, Banten206. PT Kalimantan Timur, Kalimantan Timur207. PT Semarang, Jawa Tengah208. PT Sumatera Barat, Sumatera Barat209. Rifka Annisa, DI Yogyakarta210. RS Bhayangkara Medan, Sumatera Utara211. RS Bhayangkara Semarang, Jawa Tengah212. RS Bethesda, DI Yogyakarta213. RS Bhayangkara Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah214. RS Bhayangkara Kediri, Jawa Timur215. RS Bhayangkara Nganjuk, Jawa Timur216. RS Dr. Sardjito, DI Yogyakarta217. RS Kota Jogja, DI Yogyakarta218. RSUD M. Yunus, Bengkulu219. RSUD Panembahan Senopati, DI Yogyakarta220. RSUP Fatmawati, DKI Jakarta221. Rumah Kita, DKI Jakarta222. Sahabat Perempuan, Jawa Tengah223. Sapa Institute, Jawa Barat224. Savy Amira, Jawa Timur225. SBMI Jadebotabek, DKI Jakarta 36

×