Materi presentasi untuk Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI

1. Jakarta, 07 Maret 2016

2.  Masih lemahnya aturan hukum yang
melindungi kepentingan perempuan dan Anak
 Masih lemahnya perspektif aparat penegak
hukum dalam menangani kasus anak
 Masih rendahnya TUNTUTAN Jaksa pada kasus
kekerasan seksual terhadap perempuan dan
anak
 Masih banyak PUTUSAN rendah pada kasus
kekerasan seksual anak dan perempuan
 Sistem hukum yang digunakan pada anak
(SPPA) masih sangat berperspektif pelaku dan
bukan korban termasuk KUHAP

3.  Konsep restitusi yang tidak mudah diakses anak dengan proses
hukum yang berbelit, Indonesia juga tidak mengenal Kompensasi
bagi korban kekerasan seksual anak
 Proses rehabilitasi yang tidak maksimal bagi korban, dengan
akses yang juga tidak mudah
 Tidak adanya proses re-integrasi bagi korban pada keluarga dan
masyarakat
 Tidak bekerja dengan maksimalnya lembaga terkait dengan
perlindungan terhadap anak baik yang menjadi korban dan
pelaku
 Masih banyak peraturan perundang-undangan yang berpotensi
membuka ruang kekerasan seksual pada anak (UU Perkawinan –
Batas usia kawin yang mencakup usia anak dan disepensasi
perkawinan)
 Praktek-praktek budaya yang membahayakan dalam masyarakat
yang sangat mungkin berkontribusi pada terjadinya kejahatan
seksual terhadap anak masih belum banyak dilakukan intervensi.

4.  Hukum kebiri lebih mengedepankan pendekatan
pembalasan terhadap pelaku dan bukan pendekatan
rehabilitasi terhadap pelaku dan utamanya korban
 Tidak ada laporan dan evaluasi terkait perubahan UU
perlindungan anak sebelumnya yang juga menggunakan
pendekatan yang sama yaitu pendekatan pidana
 Tidak ada analisis mendalam dan data yang valid dari
Kementerian dan lembaga negara terkait yang
merekomendasikan hukum kebiri (Tidak ada angka
residivis, tidak ada angka rata-rata tuntutan dan putusan,
tidak ada angka jumlah rehabilitas korban, tidak ada
jumlah pasti korban)
 Tidak ada analisis cost and benefit dari pelaksanaan hukum
kebiri
 Tidak ada fakta ilmiah dan analisis komprehensif diseluruh
dunia terkait efektifitas hukum kebiri

5.  Pemberian Hukuman Kebiri akan menambah pengeluaran negara.
(Catatan Kami, perlu biaya sekitar Rp. 180 Juta untuk satu
pelaku)
 Pemerintah tidak memiliki penganggaran yang pasti untuk
rehabilitasi korban
 Penjatuhan hukuman kebiri akan memberikan peluang balas
dendam bagi pelaku dan keluarga korban
 Hukum kebiri yang dilakukan hanya secara limitatif (hanya akan
menyasar sedikit dari pelaku kejahatan) menunjukkan bahwa
hukum kebiri tidak ditujukan untuk menjawab kegentingan
kekerasan seksual pada anak, tidak akan ada dampak yang
signifikan (catatan kami ini hanya menyasar 10% dari total jumlah
pelaku - penelitian perbandingan praktik hukum kebiri di
beberapa negara di dunia)
 Kebijakan dan program terkait pencegahan kekerasan seksual
terhadap anak belum didesain secara sistematis, dari tingkat
nasional sampai daerah; dari anak usia dini, remaja maupun
untuk orang dewasa.

6.  Melakukan rehabilitasi bagi pelaku (Lihat rekomendasi
Kementerian Kesehatan – Kebiri bukan jawaban)
 Memperbaiki Sistem Pemasyarakatan, terutama rehabilitasi
bagi pelaku (sejalan dengan rekomendasi Kementerian
Kesehatan)
 Melakukan pemulihan (Rehabilitasi) sampai tuntas bagi
korban (data LPSK data sempai dengan 2014, hanya ada
4276 kasus yang diproses, ini termasuk seluruh kasus
pidana yang ditangani LPSK dan termasuk untuk saksi,
angkanya bisa dibawah 2% khusus untuk korban kekerasan
seksual anak yang dilayani LPSK)
 Memperbaiki sistem prosedural pemulihan bagi korban
anak kekerasan seksual, memperkuat koordinasi antar
lembaga dan instansi terkait sampai dengan merevisi
kembali Undang-Undang terkait

7.  Memberikan pemahaman pada Jaksa dan
Hakim dalam penanganan kasus kekerasan
seksual anak agar tuntutan dan vonis harus
tegas sesuai dengan dampak dari kekerasan
seksual anak
 Melakukan revisi hukum acara pidana yang
berhubungan dengan korban anak
 Melakukan revisi terhadap peraturan
perundang-undangan yang berpotensi
membuka peluang terjadinya kekerasan
seksual pada anak (misalnya menaikkan batas
usia kawin)

8.  Meningkatkan program-program pencegahan
kekerasan seksual terhadap anak dalam
seluruh lapisan struktur sosial seperti
individu, keluarga, masyarakat, sekolah,
institusi pemerintahan dll. Upaya
pencegahan harus dilakukan salah satuntunya
dengan dilakukannya gerakan atau program
pemerintah untuk pendidikan seksual sejak
dini.
 Melakukan re-integrasi sosial bagi korban ke
keluarga, sekolah dan masyarakat.

9. Kami meminta kepada pemerintah untuk
TIDAK MELANJUTKAN PEMBAHASAN
TERHADAP PERPPU KEBIRI.
TERIMA KASIH
Aliansi 99 dan Koalisi 18+