Akuntansi beban kelompok_iv

0 | SS ee mm ii nn aa rr AA kk uu nn tt aa nn ss ii PP ee mm ee rr ii nn tt aa hh aa nn
BBaayyuu WWiiddyyaarrmmaann//0066
IIssrraammiiaa LLaarraassaattii//1166
RRiibbuutt WWiiddaarrttoo//2244
KKEELLAASS 99CC DDIIVV AAKKUUNNTTAANNSSII KKUURRIIKKUULLUUMM KKHHUUSSUUSS
SSEEKKOOLLAAHH TTIINNGGGGII AAKKUUNNTTAANNSSII NNEEGGAARRAA
22001144
AKUNTANSI BEBAN
SEKTOR PUBLIK BASIS AKRUAL

II.. KKOONNSSEEPP EEXXPPEENNSSEE // EEXXPPEENNDDIITTUURREE // DDIISSBBUURRSSEEMMEENNTT
A. DEFINISI DAN TERMINOLOGI
Penggunaan istilah untuk suatu transaksi atau kejadian yang mengakibatkan keluarnya
aliran kas/sumber daya keluar memiliki bentuk dan istilah yang berbeda-beda. Penggunaan
istilah tersebut juga seringkali terbolak-balik dikarenakan kemiripan arti katanya. Secara
terminologi bila masing-masing kata tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia,
akan memiliki makna masing-masing sebagai berikut:
Expense : bea, beban, biaya, pengeluaran, belanja
Expenditure : belanja, pembelanjaan, pengeluaran
Disbursement : pembayaran, pengeluaran
Terlihat bahwasanya ketiganya memiliki arti yang hampir identik. Ketiganya memiliki makna
sebagai pengeluaran. Kemudian jika merujuk pada definisi masing-masing kata, maka ketiga
istilah tersebut dapat diperbandingkan sebagai berikut:
Expense Expenditure Disbursement
Noun
1. amounts paid for goods and
services that may be currently
tax deductible (as opposed to
capital expenditures)
2. a detriment or sacrifice
3. money spent to perform work
and usually reimbursed by an
employer
4. A spending or consuming;
disbursement; expenditure.
Verb
5. reduce the estimated value of
something
Noun
1. money paid out; an amount
spent
2. the act of spending money for
goods or services
3. the act of consuming something
4. The act of expending; a laying
out, as of money; disbursement.
5. cash payment ; the cost of goods
and servives acquired,
regardless of the timing of
related payment
Noun
1. amounts paid for goods and
services that may be currently
tax deductible (as opposed to
capital expenditures)
2. the act of spending or
disbursing money
3. The act of disbursing or paying
out.
Sumber: artikata.com
B. KONSEP EXPENSE / EXPENDITURE / DISBURSEMENT PADA TIAP BASIS AKUNTANSI
Dalam akuntansi pemerintah, penggunaan istilah “beban” memiliki tempat masing-
masing. Sesuai dengan studi yang dikeluarkan IFAC PSC, melalui Study 2, Elements of the
Financial Statements of National Government-nya, penggunaan istilah “beban” mengalami
pergeseran sesuai dengan basis akuntansi yang dipakai oleh suatu negara. Sebagai contoh,
bentuk “disbursement” lebih dipakai daripada “expenditure” pada basis kas atau kas
modifikasi. Berdasarkan sistem akuntansi akrual dimodifikasi, dipakai istilah “expenditure”.
Istilah beban kadang-kadang digunakan untuk merujuk kepada pembayaran tunai maupun
biaya barang dan jasa yang diperoleh, terlepas dari waktu pembayaran yang terkait. Jika
basis akuntansi yang diadopsi adalah akrual penuh, maka terminologi akan bergeser ke
“expense”. IFAC Studi 2 merangkum perbedaan utama antara masing-masing basis sebagai
berikut:
1. Basis Kas
Pada pelaporan keuangan dengan sistem akuntansi pemerintah berbasis kas, lebih
cenderung mengunakan terminologi “disbursement” karena menyangkut pencatatan atas
aliran kas keluar yang terjadi pada suatu periode. Pengeluaran kas yang dilaporkan

dengan dasar ini mencakup arus kas yang dihasilkan dari, misalnya, akuisisi aset,
pembayaran kembali utang atau pembayaran untuk jasa yang diterima.
2. Basis kas Modifikasi
Terminologi “disbursement” dipakai pada pelaporan keuangan dengan basis kas
modifikasi. Karakteristik basis kas modifikasi (modified cash basis) yaitu sebagai berikut:
1) Pembukuan masih dibuka pada akhir periode dengan ditambah suatu jangka waktu
tertentu setelah tahun buku.
2) Penerimaan dan pengeluaran yang terjadi selama periode perpanjangan tersebut,
berasal dari transaksi sebelumnya, diakui sebagai pendapatan dan pengeluaran dari
tahun fiskal sebelumnya.
3) Arus kas pada awal periode pelaporan, yang telah dipertanggungjawabkan pada
periode sebelumnya dikurangkan dari aliran kas pada periode saat ini.
3. Basis Akrual Modifikasi
Dengan basis akuntansi akrual modifikasi, “expenditure” dibandingkan dengan “expense”
umumnya dianggap sebagai elemen. “Expenditure” adalah biaya yang terjadi selama
periode terkait dengan perolehan barang dan jasa, terlepas dari pembayaran telah dibuat
maupun tidak dibuat, dan termasuk jumlah ditransfer atau oleh karena penerimaan
manfaat oleh yang berhak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Tidak seperti basis kas
dan basis kas modifikasi, pengakuan belanja tidak bergantung pada waktu arus kas
terkait. Namun, tidak ada penangguhan beban yang akan dikonsumsi di masa
mendatang; aset fisik yang akan memberikan layanan selama beberapa periode yang
akan datang "dihapuskan" pada periode yang diakuisisi. Oleh karena itu, “expenditure”
cenderung mencerminkan beban sumber daya yang diperoleh dan / atau dialihkan
selama periode daripada beban sumber daya yang dikonsumsi dalam penyediaan barang
dan jasa selama periode tersebut.
4. Basis Akrual Penuh
IFAC PSC Studi 2 menyatakan bahwa “The full accrual basis of accounting reports on the
economic resources or service potentials (assets) and obligations (liabilities) of the entity,
and changes therein. It requires the capitalization of expenditures on the acquisition of all
capital assets and the depreciation of those assets as their service potential is consumed.”
(paragraph .026)
Dasar akrual penuh akuntansi mengakui semua aset, kewajiban, pendapatan dan beban
dari entitas. Fokusnya adalah pada pengukuran dan pelaporan biaya barang dan jasa
yang dikonsumsi selama periode pelaporan. Penyusutan berkaitan dengan penggunaan
aset tetap dan penyesuaian penilaian untuk semua aset akan menjadi contoh dari
transaksi atau peristiwa yang diakui sebagai “expense” tetapi tidak dimasukkan sebagai
“expenditure”.
Tabel berikut mengidentifikasi elemen (expenses / expenditures / disbursement) yang
umumnya akan diakui dalam laporan keuangan disusun sesuai dengan basis akuntansi yang
berbeda
Penggunaan Istilah Expenses/Expenditures/Disbursement pada Akuntansi Publik
Basis Akuntansi
Kas Kas Modifikasi Akrual Modifikasi Akrual
Disbursement Disbursement yang
dibuat “X” hari dari
tanggal pelaporan
Expenditures Expenses

IIII.. PPEERRBBAANNDDIINNGGAANN BBEEBBAANN DDII SSAAPP DDAANN IIPPSSAASS
A. DEFINISI BEBAN
1. Definisi Beban berdasarkan SAP
Menurut PP No.71 Tahun 2010, yang dimaksud dengan beban adalah penurunan
manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan
ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban.
2. Definisi Beban berdasarkan IPSAS
IPSAS 1 mendefinisikan beban sebagai penurunan manfaat ekonomi atau layanan
yang potensial yang terjadi selama periode pelaporan dalam bentuk arus keluar
atau konsumsi aset atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan turunnya nilai
bersih aset atau ekuitas, selain yang berhubungan dengan kepemilikan pemilik
(distribution of owners). Definisi ini berbeda dengan pengertian beban pada
akuntansi sektor swasta. Beban pada akuntansi sektor swasta terjadi karena
konsumsi aset atau terjadinya beban yang disebabkan oleh produksi atau
pengantaran barang atau penyerahan jasa. Dengan kata lain, beban pada akuntansi
sektor swasta berhubungan langsung dengan perolehan pendapatan. Ini juga
bersesuaian dengan prinsip revenue matching cost. Prinsip ini tidak diketemukan
dalam akuntansi beban di sektor publik terutama sektor pemerintah. Salah satu
penyebabnya karena sulitnya menelusuri beban-beban yang berkaitan dengan
perolehan pendapatan pemerintah dan tujuan kegiatan operasional pemerintah
untuk melayani masyarakat.
B. JENIS DAN KLASIFIKASI BEBAN
Entitas sektor publik biasanya memiliki beberapa tujuan politik atau kesejahteraan
sosial. Sektor publik bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan,
keselamatan, pendidikan, sosial, dan layanan lainnya untuk rakyat. Dalam memberikana
layanan tersebut, entitas sektor publik mengeluarkan sejumlah beban yang berbeda,
beberapa di antaranya, karena alasan jenis atau jumlah yang relative, lebih signifikan
daripada di sektor swasta. Jenis-jenis beban yang dapat dilaporkan oleh pemerintah
meliputi beban pegawai, transfer pemerintah, biaya penyediaan layanan, penggunaan
barang modal (depresiasi), pembayaran bunga, beban pajak, serta beban pemeliharaan
dan beban kerja. Sebagian besar mungkin mirip dengan beban yang diakui oleh dunia
bisnis, seperti beban pegawai, atau bunga atas utang, tetapi mungkin lebih material
dalam konteks pemerintah.
1. Jenis dan Klasifikasi Beban berdasarkan SAP
Menurut PP No.71 Tahun 2010, Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban.
Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban barang,
beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan

aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk
pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban
subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset
tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
- Beban Pegawai
- Beban Persediaan
Beban persediaan adalah beban atas pemakaian aset lancar dalam bentuk barang
atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional
pemerintah, atau atas barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Beban Jasa
- Beban Pemeliharaan
- Beban Perjalanan Dinas
- Beban Bunga
- Beban Subsidi
Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga
tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual
produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
- Beban Hibah
Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa
kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Hibah dapat
didefinisikan sebagai "transfer yang dibuat pada kebijaksanaan pemerintah.
Pemerintah yang membuat transfer memiliki kewenangan dalam memutuskan
apakah atau tidak untuk melakukan transfer, kondisi harus dipenuhi, jika ada,
berapa banyak yang akan ditransfer dan kepada siapa.
- Beban Bantuan Sosial
- Beban Penyusutan
Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang
dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang
bersangkutan.
- Beban Transfer
Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk
mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain
yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Transfer pemerintah
adalah perpindahan uang dari sebuah pemerintahan kepada individu, organisasi,
atau pemerintahan lain dimana pemerintah yang melakukan transfer tidak:
- menerima barang atau jasa secara langsung sebagai imbalan, seperti yang
akan terjadi dalam transaksi pembelian / penjualan
- berharap akan dilunasi pada masa mendatang, seperti yang diharapkan
dalam pinjaman, atau
- mengharapkan keuntungan finansial, seperti yang diharapkan dalam suatu
investasi.
- Beban Lain-lain

SAP juga mengklasifikan beban ke dalam Pos Luar Biasa. Pos Luar Biasa adalah
pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau
transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin
terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
2. Jenis dan Klasifikasi Beban berdasarkan IPSAS
IPSAS mengatur standard akuntansi akun beban pada beberapa standard
berdasarkan transaksi yang menyebabkan terjadinya atau munculnya beban
tersebut. Beberapa standard IPSAS yang mengatur pembebanan adalah :
 IPSAS 1 – Presentation of Financial Statement
 IPSAS 5 – Borrowing Cost
 IPSAS 7 – Investment in Associates
 IPSAS 11 – Construction Contract
 IPSAS 12 – Inventories
 IPSAS 13 – Leases
 IPSAS 17 – Property, Plant, Equipment
Selain standard-standard di atas, ada pula standard lain yang mungkin mengatur
tentang pembebanan terkait perolehan pendapatan atau asset.
Jenis beban tersebut diantaranya adalah:
1) Transfer Pemerintah (Government Transfers)
Dalam IAS 20, Accounting for Government Grants and Disclosure of Government
Assistance dibedakan secara jelas antara Bantuan Pemerintah dan Hibah
Pemerintah:
“Bantuan Pemerintah adalah tindakan oleh pemerintah yang dirancang untuk
memberikan manfaat ekonomi spesifik kepada satu entitas atau beberapa entitas
yang memenuhi syarat atas kriteria tertentu.”
Tidak mencakup manfaat yang diberikan secara tidak langsung melalui tindakan
yang mempengaruhi kondisi perdagangan umum,seperti penyediaan atau
pembangaunan insfrastruktur di daerah yang sedang berkembang atau
pemberlakuan batasan perdagangan terhadap pesaing
“Hibah Pemerintah adalah tindakan oleh pemerintah dalam bentuk pemindahan
sumber daya kepada entitas sebagai imbalan atas kepatuhan entitas dimasa lalu
atau masa depan sesuai dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan kegiatan
operasi entitas tersebut.”
Tidak termasuk jenis bantuan pemerintah yang tidak memiliki nilai yang memadai
bagi entitas dan transaksi dengan pemerintah yang tidak dapat dibedakan dari
transaksi perdagangan normal.
“Transfer Pemerintah ialah transfer uang dari pemerintah ke individu, organisasi
atau pemerintah lainnya, dimana pemerintah yang mentransfer tidak:
a) Menerima barang atau jasa secara langsung sebagai gantinya, seperti dalam
transaksi jual/beli;
b) Mengharap dibayar kembali di masa datang, seperti dalam utang; atau
c) Mengharap pengembalian keuangan, seperti dalam investasi.”
2) Hibah
hibah sebagai “transfer yang dibuat atas kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah
yang membuat transfer memiliki keleluasaan dalam menentukan apakah akan

melakukan transfer atau tidak, kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, jika ada,
berapa banyak yang akan ditransfer dan kepada siapa”
3) Beban Berkaitan dengan Penggunaan Aset Tetap
- Depresiasi
Beberapa pandangan menyatakan penyusutan tidak relevan untuk asset sektor
publik seperti asset infrastruktur, asset warisan dan komunitas/masyarakat,
karena manfaat ekonominya terwujud untuk jangka waktu yang sangat
lama.Layanan atau manfaat ekonomi juga tidak dapat berhubungan langsung
kepada pendapatan tertentu. SAC 4, Definition and Recognition of the Elements
of Financial Statements, mengidentifikasikan sebagai penentu ada atau tidaknya
layanan potensial atau manfaat ekonomi di masa depan yang terwujud dalam
aktiva tersebut akan dikonsumsi atau akan kadaluwarsa. Fakta bahwa tingkat
konsumsi atau kadaluwarsa manfaat layanan potensial atau manfaat ekonomi
masa depan akan berlangsung selama jangka waktu yang lama tidak
menghalangi item2 tersebut untuk menimbulkan beban. Selain itu, pendapat
bahwa konsumsi atau kadaluwarsa tidak mudah diidentifikasi dengan pengakuan
sumber daya tertentu atau dengan penyediaan jasa tertentu, atau tidak dapat
dikaitkan dengan peristiwa atas periode pelaporan tertentu, tidak berarti bahwa
tidak ada beban yang seharusnya diakui.
- Renewal Accounting (Akuntansi Pembaharuan)
Yang mendasari akuntansi pembaruan adalah pernyataan bahwa pengeluaran
yang dibuat pada suatu sistem untuk memeliharanya dalam operasi adalah
representasi yang memadai dari biaya potensial layanan aset yang
dikonsumsi.Dalam prakteknya, pengeluaran yang dilakukan setiap periode untuk
memperbaharui aset tidak mungkin disamakan dengan biaya penuh dari
konsumsi potensial aset layanan untuk berbagai alasan. Pada dasarnya,
akuntansi pembaruan adalah suatu bentuk akuntansi kas. Hanya apabila
pengeluaran dibuat dalam satu periode akuntansi pada pemeliharaan suatu
sistem aset bertepatan dengan biaya konsumsi potensial layanan aset akan
dibebankan secara periodik dan saham aset tidak akan salah saji.
- Pemeliharaan yang Ditangguhkan
"Pemeliharaan yang Ditangguhkan" adalah pemeliharaan yang tidak dilakukan
ketika seharusnya terjadi atau saat dijadwalkan dan yang, oleh karena itu,
menunda atau ditunda untuk masa yang akan datang." Pemeliharaan yang
ditangguhkan adalah suatu konsep yang melibatkan pengungkapan suatu
kewajiban untuk biaya pemeliharaan masa depan dan dengan demikian, bisa
dibilang, menyajikan gambaran yang lebih realistis dari posisi keuangan suatu
entitas.
4) Beban/Belanja Pajak
Pemerintah menggunakan sistem pajak untuk memenuhi tujuan ekonomi, sosial
atau tujuan lainnya dalam dua cara yang berbeda:
1) Sebagai suatu sarana utama untuk meningkatkan pendapatan, dan
2) Sebagai suatu cara untuk memberikan insentif tertentu atau mendorong
perilaku tertentu di antara pembayar pajak.
Beberapa yurisdiksi, sebagai contoh, memberikan pembebasan pajak untuk
memberikan insentif untuk berinvestasi di daerah tertentu.Mereka juga pada

umumnya menggunakan tindakan selain penghapusan, seperti tunjangan,
pengurangan tarif pajak, kredit pajak atau status bebas pajak.Langkah-langkah ini
disebut sebagai pengeluaran pajak karena mereka mengurangi tagihan pajak bagi
pihak yang menerima tindakan tersebut dan karena itu dianalogikan dengan subsidi,
yang melibatkan pengeluaran secara langsung. Pengeluaran pajak dapat didefinisikan
sebagai berikut:
"Pengeluaran pajak adalah perkiraan pendapatan yang dikorbankan karena
ketentuan preferensial dari struktur pajak karena pengecualian khusus, pembebasan,
pengurangan, kredit, penangguhan, dan tarif pajak yang berangkat dari “garis dasar”.
pengecualian ini umumnya ditujukan untuk mencapai tujuan kebijakan publik
dengan memberikan manfaat kepada individu atau badan yang berkualifikasi atau
dengan mendorong kegiatan tertentu. Pengeluaran pajak juga mungkin dimaksudkan
untuk meningkatkan keadilan pajak atau menghapus/offset ketidaksempurnaan di
bagian lain dari struktur pajak.Pengeluaran pajak bukanlah pendapatan. "(SFFAS No
7, ayat 192).
Pengeluaran pajak merepresentasikan suatu pendapatan pajak yang hilang oleh
pemerintah.Masalahnya adalah apakah item-item tersebut harus diakui sebagai
beban.Meskipun pendapatan yang hilang biasanya tidak diakui sebagai beban,
beberapa negara merasa bahwa angka-angka yang terlibat adalah signifikan dan
setidaknya harus diungkapkan dalam informasi tambahan.Negara-negara lain
percaya bahwa, sementara perkiraan pengeluaran pajak adalah bermanfaat sebagai
panduan manajemen internal, estimasi pendapatan yang sepertinya hilang terlalu
subjektif untuk menjadi suatu ukuran yang dapat diandalkan dalam menerbitkan
laporan keuangan eksternal.Misalnya, pengeluaran pajak tidak diakui dan dianggap
sebagai beban dalam laporan keuangan Pemerintah Spanyol.
International Federations of Accountants (IFAC) sebagai organisasi yang bertujuan
untuk mengembangkan suatu program dalam peningkatan manajemen keuangan
sektor public dan akuntabilitas mengklasifikasikan beban kedalam lima bagian. IFAC
mengklasifikasikan beban dengan pembagian sebagai berikut:
a. Berdasarkan fungsi atau program
Klasifikasi beban dengan berdasarkan fungsi atau program dapat menyediakan
informasi yang sangat bermanfaat dalam pencapaian suatu tujuan utama dari
pengeluaran atas beban tersebut. Hal tersebut sangat membantu legislative
dalam mengambil suatu keputusan dan melakukan reviu terkait pencapaian dari
tujuan tersebut. Pengeluaran pemerintah sebagian besar dapat dengan mudah
dibagi sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu yang bersifat spesifik, namun
terkadang perlu dilakukan penilaian lebih lanjut untuk menentukan fungsi yang
tepat. Hal tersebut terjadi apabila lembaga pemerintah memiliki lebih dari satu
tujuan dalam penyediaan layanan. Misalnya, Perguruan Tinggi / Sekolah Militer
biasanya diklasifikasikan sebagai bagian dari “militer” daripada “pendidikan.
b. Klasifikasi berdasarkan output
Klasifikasi beban berdasarkan output sangat penting untuk menilai efisiensi.
Pelaporan yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan
output dapat memberikan dasar yang memadai dalam menilai kinerja dari
organisasi dengan cara membandingkan output yang dihasilkan dengan harapan,

perubahan efisiensi antar periode dan mungkin menilai/membandingkan
dengan entitas non pemerintah. Pelaporan tersebut digunakan untuk menilai
akuntabilitas dari suatu entitas pemerintahan.
c. Klasifikasi berdasarkan organisasi
Beban juga dapat dibagi menjadi beberapa bagian terpisah untuk tiap-tiap
kementerian departemen atau lembaga. Masing-masing dari entitas tersebut
kemudian bertanggung jawab atas beban yang telah dilakukan.
d. Klasifikasi tiap aktivitas.
Klasifikasi berdasarkan aktivitas merupakan suatu hal yang sangat signifikan
dalam menyediakan fasilitas untuk melakukan evaluasi terhadap nilai ekonomis
dan efisiensi dari suatu kegiatan operasional entitas dengan memberikan data
untuk menilai beban per unit yang harus dikeluarkan dalam suatu aktivitas
tertentu suatu entitas. Dengan mengklasifikasikan beban berdasarkan aktivitas,
serta pengukuran kinerja maka akan diperoleh data biaya yang harus
dikeluarkan entitas terhadap pelaksanaan suatu aktivitas sehingga entitas
tersebut dapat melakukan perencanaan terhadap anggaran yang diperlukan
dalam pelaksanaan aktivitas tersebut. Klasifikasi berdasarkan aktivitas biasanya
digunakan untuk menentukan “membuat atau membeli” dan “melakukan atau
membuat kontrak” dengan mempertimbangkan biaya/beban yang harus
dikeluarkan.
e. Klasifikasi berdasarkan input.
Negara yang mengklasifikasikan beban berdasarkan input adalah Selandia Baru.
Catatan atas laporan keuangan dari Pemerintah Selandia Baru menampilkan
biaya menurut jenis input dan mengungkapkan analisis tambahan subsidi dan
pembayaran transfer, dan biaya operasional seperti subsidi dan transfer, beban
operasi, personnel expense, state highways dsb.
IPSAS sendiri dalam Statement of Financial Performance mengklasifikasikan beban
berdasarkan dua kategori yaitu beban berdasarkan sifatnya dan fungsinya. Beban-
beban yang digolongkan berdasarkan sifatnya yaitu :
Beban berdasarkan sifat:
1. Wages, salaries, and employee benefits
2. Grants and other transfer payments
3. Supplies and consumables used
4. Depreciation and amortization expense
5. Impairment of property, plant, and equipment
6. Other expenses
7. Finance costs
Bentuk kedua dari klasifikasi beban adalah berdasarkan fungsi dari beban dan
mengklasifikasikan beban sesuai dengan program atau tujuan entitas pelapor.
Metode ini dapat memberikan informasi yang lebih relevan bagi pengguna daripada
klasifikasi sebelumnya, tetapi alokasi biaya dengan metode ini mungkin
menimbulkan alokasi sewenang-wenang dan melibatkan pertimbangan yang cukup.
Beban berdasarkan fungsi:
1. General public services
2. Defense

3. Public order and safety
4. Education
5. Health
6. Social protection
7. Housing and community amenities
8. Recreational, cultural, and religion
9. Economic affairs
10.Environmental protection
11.Other expenses
12.Finance costs
C. PENGAKUAN BEBAN
1. Pengakuan Beban berdasarkan SAP
Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk
diakui yaitu:
a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian
atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas
pelaporan yang bersangkutan.
b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur
atau dapat diestimasi dengan andal.
Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan,
perlu juga dipertimbangkan aspek materialitas.
Beban diakui pada saat:
a. timbulnya kewajiban,
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke
pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah.
Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar
pemerintah.
b. terjadinya konsumsi aset,
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas
kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi
aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah, atau
c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat
penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset
bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
Dalam hal Badan Layanan Umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan
perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.
Namun demikian, khusus untuk aset bersejarah terdapat pengecualian dalam
pengakuan beban sehubungan dengan aset bersejarah tersebut. Biaya untuk
perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan
operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut
termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah

tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan. Sehingga, tidak
ada penyusutan untuk pengeluaran aset bersejarah ini.
Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau
kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan
didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya
dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi
demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
Metode Pengakuan Beban:
a. Pendekatan Beban, dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat
sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan
atau dikonsumsi sesegera mungkin.
b. Pendekatan Aset, dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat
sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa tersebut dimaksudkan untuk
digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.
2. Pengakuan Beban berdasarkan IPSAS
Secara umum prinsip pengakuan akuntansi dapat diakui dengan tiga pendekatan
yaitu pendekatan pertautan antara beban dan pendapatan, pengakuan
segera/langsung, dan alokasi rasional. IPSAS pada dasarnya tidak memperbolehkan
offset antara akun pendapatan dan beban kecuali dinyatakan demikian dalam
standard lainnya. Oleh karena itu pengakuan beban pada sektor pemerintah
terkadang tidak memenuhi prinsip pertautan antara beban dan pendapatan (revenue
matching cost). Berikut ini beberapa contoh pengakuan beban yang diatur dalam
IPSAS.
1. Pengakuan langsung (Recognize Immediately)
Pada prinsip ini beban langsung diakui pada suatu periode saat terjadinya
beban meliputi seluruh beban yang dikeluarkan. Biaya yang diakui dengan
metode pengakuan ini adalah Biaya Pinjaman (Borrowing Cost) yang lebih lanjut
diatur dalam IPSAS 5 dan beban atas perlengkapan.
2. Pertautan antara pendapatan dan beban
Pengakuan ini mendasarkan pada kenyataan bahwa dalam memperoleh
pendapatan pasti ada biaya yang dikeluarkan. Metode ini juga dikenal dengan
istilah hubungan sebab akibat. Biaya-biaya yang dikeluarkan secara umum
dapat diasosiakan pada suatu pendapatan. Pada kasus ini biaya-biaya
dikeluarkan dapat menghasilkan pendapatan. Dalam akuntansi pemerintah,
jenis pengakuan ini sebenarnya tidak diperbolehkan namun tetap
dimungkinkan. Ini terkait kegiatan pemerintah dalam memproduksi barang atau
jasa yang dibutuhkan masyarakat. Dimana atas penyerahan tersebut
masyarakat membayar sejumlah uang. Namun pengakuan ini tetap dilakukan
modifikasi seusai tujuan kegiatan pemerintah tersebut. Contoh penggunaan
metode pengakuan beban ini adalah biaya yang dikaitkan dengan produksi
persediaan yang diatur dalam IPSAS 12. Biaya-biaya yang dikeluarkan terkait
produksi barang atau jasa seluruhnya dikapitalisasikan ke nilai persediaan. Biaya
tersebut antara lain biaya langsung dan biaya tidak langsung. Ketika persediaan
dijual, dipertukarkan atau didistribusikan, nilai tercatat (carrying amount) diakui
sebagai beban pada periode di mana pendapatan terkait diakui. Jika tidak ada

pendapatan yang terkait, beban diakui pada saat barang atau jasa terkait telah
diberikan. Selanjutnya penurunan nilai realisasi bersih (net realizable value)
diakui sebagai beban pada periode kerugian atau penurunan terjadi.
Pembalikan yang timbul dari kenaikan nilai realisasi bersih diakui sebagai
pengurang beban persediaan pada periode di mana mereka terjadi.
Penggunaan metode ini agaknya hanya terbatas pada transaksi penyerahan
barang atau jasa kepada masyarakat.
3. Alokasi Rasional dan sistematis
Metode pengakuan ini ditujukan untuk mengalokasikan sejumlah beban yang
sebenaranya terjadi terkait dengan perolehan pendapatan namun tidak
memenuhi kriteria sebab akibat. Pada perusahaan swasta, pengakuan beban
jenis ini dilakukan pada alokasi beban penyusutan atas peralatan atau gedung.
Dalam akuntansi sektor publik / pemerintahan, standard yang digunakan adalah
IPSAS 17 yang menerangkan bahwa beban penyusutan dibebankan secara sistematis
selama masa manfaat aset. Adanya tambahan kata sistematis mengharuskan bahwa
penyusutan dilakukan dengan suatu metode tertentu yang sistematis untuk
mengalokasikan beban. Tujuan pembebanan ini tidak berkaitan dengan perolehan
pendapatan sebagaimana yang terjadi pada sektor swasta tetapi ditujukan untuk
mengetahui dan mencerminkan manfaat ekonomis atau layanan potensial aset di
masa depan. Lebih lanjut mengenai metode dan teknis pembebanan ini diatur dalam
IPSAS 17.
D. PENGUKURAN BEBAN
1. Pengukuran Beban berdasarkan SAP
- pengukuran pos-pos laporan keuangan (termasuk beban) menggunakan mata
uang rupiah.
- Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.
Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang
digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut
dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs
tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Dalam hal tidak tersedia dana dalam
mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut
dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat
dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan
untuk memperoleh valuta asing tersebut.
- Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan
- Pengukuran beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan
Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal
transaksi. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam
wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.
- Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods).
Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan
Operasional.

- Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian
persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai
per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
- Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian
persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal
persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan
saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian
yang digunakan.
- Penyusutan/amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat
dikelompokkan menjadi:
(a) Metode garis lurus (straight line method);
(b) Metode saldo menurun ganda (double declining balance method);
(c) Metode unit produksi (unit of production method)
- Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat
ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke
pemerintah
2. Pengukuran Beban berdasarkan IPSAS
IPSAS tidak mengatur secara khusus konsep pengukuran beban dalam standardnya.
Tetapi, kita dapat menarik kesimpulan terkait kebijakan atas pengukuran beban dari
konsep pengukuran atas akun lainnya. Berdasarkan analisis atas kebijakan
pengukuran dari akun lainnya, secara umum tidak ada perbedaan yang signifikan
antara pengukuran beban dalam SAP dengan pengukuran beban yang diatur di
dalam IPSAS. Pengukuran atas beban tidak dapat dipisahkan dari metode dan saat
pengakuannya. Pengukuran beban juga tidak terlepas dari pengukuran biaya karena
beban dapat dikatakan sebagai biaya yang telah terjadi, sehingga pengukurannya
pun berdasarkan hasil dari pengukuran biaya namun untuk bagian yang telah
digunakan.
Terkait perbedaan kurs, beban (termasuk perbandingannya dalam Statement of
Financial Performance) dijabarkan dengan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.
Namun demikian, IPSAS tidak menysaratkan penggunaan kurs bank sentral dalam
rangka konversi tersebut.
E. PENYAJIAN BEBAN
1. Penyajian Beban berdasarkan SAP
Menurut PP no. 71 Tahun 2010, beban disajikan dalam Laporan Operasional. Selain
menyajikan beban, Laporan Operasional juga menyediakan informasi mengenai
seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam
pendapatan-LO dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya disandingkan
dengan periode sebelumnya. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi
selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai
dengan klasifikasi ekonomi. Pada contoh format Laporan Operasional Pemerintah
Pusat seperti gambar di bawah ini, beban diklasifikasikan menurut klasifikasi
ekonomi

2. Penyajian Beban berdasarkan IPSAS
Informasi mengenai beban(expense) disajikan dalam statement of financial
performance. Beban yang disajikan dalam statement of financial performance
dapat diklasifikan menurut klasifikasi ekonomi maupun klasifikasi fungsi.

FF.. PPEENNGGUUNNGGKKAAPPAANN BBEEBBAANN
1. Pengungkapan Beban berdasarkan SAP
Informasi terkait beban yang akan disajikan baik di muka, atau dalam catatan
laporan keuangan :
- Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi
mengungkapkan pula tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi,
a.l. meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai,
dan beban bunga pinjaman.
- Terkait dengan beban penyusutan, informasi mengenai penyusutan berikut harus
diungkapkan, meliputi:
- Nilai penyusutan
- Metode penyusutan yang digunakan
- Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan
- Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode
2. Pengungkapan Beban berdasarkan IPSAS

Informasi terkait beban yang akan disajikan baik di muka, atau dalam catatan
laporan keuangan :
- Ketika item pendapatan dan beban material, maka jumlahnya harus
diungkapkan secara terpisah.
- Kondisi yang akan menimbulkan pengungkapan terpisah terkait item
pendapatan dan beban meliputi:
(a) Write-downs of inventories to net realizable value or of property, plant and
equipment to recoverable amount or recoverable service amount as
appropriate, as well as reversals of such write-downs;
(b) Restructurings of the activities of an entity and reversals of any provisions
for the costs of restructuring;
(c) Disposals of items of property, plant and equipment;
(d) Privatizations or other disposals of investments;
(e) Discontinuing operations;
(f) Litigation settlements; and
(g) Other reversals of provisions.
- Entitas harus mengungkapkan baik di muka, atau dalam catatan laporan
keuangan mengenai jenis klasifikasi beban yang digunakan apakah
menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau berdasarkan fungsi, yang mana
yang menyediakan informasi yang dapat diandalkan dan lebih relevan
- Entitas yang mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi harus pula
mengungkapkan informasi tambahan mengenai klasifikasi beban berdasarkan
sifatnya, termasuk depreciation, amortization expense, dan employee benefits
expense

IIIIII.. PPEENNDDAAPPAATT AAHHLLII
1. Sri Suryanovi, Kajian Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan Indonesia :
Kontroversinya Berdasarkan Perspektif Peraturan Perundang-undangan
Terdapat beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bertentangan
dengan “ruhnya” basis akrual itu sendiri. Misalnya, dalam pasal 21 ayat 1 UU Nomor 1
Tahun 2004 dikatakan bahwa “pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan
sebelum barang dan/atau jasa diterima.” Hal ini berarti bahwa dalam akuntansi
pemerintahan tidak boleh ada penyajian pos belanja di bayar dimuka karena itu berarti
merupakan pelanggaran UU. Padahal di sisi lain, Keppres Nomor 80 Tahun 2003, tentang
Pedoman Pengadaan barang dan Jasa, membolehkan adanya pemberian uang muka kepada
penyedia barang/jasa dalam suatu kontrak pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan basis
akrual, maka pemberian uang muka tersebut seharusnya dicatat dan disajikan sebagai
belanja dibayar di muka, bukan sebagai belanja. Akan tetapi, jika mengacu pada UU Nomor
1 Tahun 2004 pasal 21 ayat 1 maka pencatatan dan penyajian pemberian uang muka
tersebut, sebagai belanja dibayar di muka berarti menjadi tidak sesuai atau melanggar UU
tersebut. Sehingga harus diperhitungkan penjelasan apa saja yang diperlukan dalam laporan
keuangan agar pengakuan Belanja Dibayar Dimuka dengan menggunakan basis akrual tidak
terlihat melanggar pasal tersebut.
2. Bambang Widjajarso, dalam Penerapan Basis Akrual Pada Akuntansi Pemerintah
Indonesia: Sebuah Kajian Pendahuluan
Tujuan penerapan basis akuntansi akrual pada dasarnya untuk memperoleh
informasi yang tepat atas jasa yang diberikan pemerintah dengan lebih transparan. Sebagai
contoh, biaya-biaya pensiun pegawai pemerintah yang dimasukkan dalam biaya dalam
periode akuntansi saat mereka masih dipekerjakan mencerminkan biaya yang sebenarnya,
jika dibandingkan dengan pembayaran pensiun yang terakumulasi pada saat pegawai
tersebut sudah pensiun dan tidak relevan dengan biaya periode setelah mereka pensiun.
Contoh-contoh lain, seperti diuraikan dalam makalah yang sama, adalah belanja modal dari
proyek yang merupakan beban periode tahun berjalan dirasa kurang tepat jika dibanding
dengan biaya depresiasinya dan beban bunga atas pinjaman berbasis akrual akan
memberikan informasi risiko yang lebih akurat, terutama bagi pemberi garansi.

IIVV.. PPEERRBBAANNDDIINNGGAANN AAKKUUNNTTAANNSSII BBEEBBAANN DDII NNEEGGAARRAA LLAAIINN
A. AKUNTANSI BEBAN SEKTOR PUBLIK DI AUSTRALIA
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode akuntansi dalam bentuk
arus keluar atau penurunan aset atau peningkatan kewajiban yang menghasilkan penurunan
ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi untuk pemilik.
AASB mengatur defenisi, pengakuan dan pengukuran beban dalam beberapa standar yaitu:
 AASB 101 Penyajian Laporan Keuangan (Presentation of Financial Statements);
 AASB 102 Persediaan (Inventories);
 AASB 111 Kontrak Konstruksi (Construction Contracts);
 AASB 112 Pajak Penghasilan (Income Taxes);
 AASB 116 Properti, Pabrik dan Peralatan (Property, Plant and Equipment);
 AASB 117 Sewa Guna (Leases);
 AASB 119 Imbalan pegawai (Employee Benefits);
 AASB 136 Penurunan Nilai Aset (Impairment of Assets);
 AASB 137 Profisi, kewajiba kontijensi, dan Aset Kontijensi (Provisions, Contingent
Liabilities and contingent Assets);
 AASB 138 Aset Tidak Berwujud (Intangible Assets);
 AASB 141 Pertanian (Agriculture).
.
1. Kriteria Pengakuan Pendapatan
Sesuai dengan kerangka dasar, beban harus diakui pada laporan keuangan agensi
pemerintah hanya ketika kriteria-kriteria berikut terpenuhi:
 Ada penurunan manfaat ekonomi berkaitan dengan pengurangan aset dan/atau
peningkatan kewajiban telah terjadi.
 Konsumsi atau hilangnya manfaat ekonomi masa mendatang memiliki biaya atau
nilai yang dapat diukur dengan handal.
Kriteria yang kedua menekankan bahwa beban dapat diukur dengan handal. Dalam
banyak kasus, nilai dari beban harus diestimasi. Penggunaan estimasi yang wajar merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari persiapan laporan keuangan dan tidak meruntuhkan
kehandalan dari laporan tersebut. Akan tetapi, ketika estimasi yang handal tidak dapat
dibuat, beban tidak diakui dalam laporan laba-rugi komprehensif.
Beberapa item, pada suatu titik waktu tertentu gagal memenuhi kriteria pengkauan
beban, dapat memenuhi kriteria pada waktu selanjutnya sebagai hasil adanya kejadian-
kejadian seperti adanya saran hukum yang menyatakan bahwa agensi pemerintah akan
memenangkan suatu sengketa. Item yang memenuhi karaktersistik dari beban namun gagal
memenuhi kriteria pengakuan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Hal
ini dilakukan ketika pengetahuan akan item tersebut relevan terhadap evaluasi kinerja
keuangan dari entitas oleh pengguna Laporan Laba-Rugi komprehensif.

2. Pengakuan
Dengan basis akrual, beban diakui saat terjadi, biasanya saat barang diterima atau jasa
dikonsumsi. Pengakuan tidak dilakukan ketika barang atau jasa dibayar. Titik di mana beban
diakui bergantung pada sifat dari transaksi atau kejadian yang memberikan peningkatan
beban. Contohnya:
Examples include:
 Ketika masa manfaat ekonomi di masa datang yang diperoleh agensi dikonsumsi
secara langsung atau segera setelah pembelian,contohnya perlengkapan, beban
telah memenuhi kualifikasi pengakuan pada periode pembelian manfaat ekonimi
tersebut;
 Ketika manfaat ekonomi diharapkan akan dikonsimsi di beberapa periode pelaporan,
contonya aset fisik jangka panjang, beban harus dialokasikan secara sistematis pada
periode pelaporan di mana manfaat ekonomi dikonsumsi;
 Dalam transaksi timbal-balik, pengakuan didasarkan pada hubungan langsung antara
biaya yang terjadi dan item spesifik dari pendapatan;
 Ketika pengeluaran atau beban tidak memberikan manfaat ekonomi, seperti denda,
beban tersebut langsung diakui;
 Ketika kewajiban terjadi tanpa adanya pengakuan aset, seperti utang gaji, beban gaji
diakui bersamaan dengan pengakuan kewajiban tersebut.
3. Contoh-contoh Beban
Beban-beban dari entitas pemerintah termasuk:
 Gaji, upah dan biaya lain yang berkaitan dengan pegawai.
 Biaya dari aset yang dikonsumsi dalam bentuk barang ataupun jasa, seperti
perlengkapan, depresiasi dan sebagainya.
4. Kerugian
Defenisi dari beban beliputi juga kerugian sebagaimana halnya juga dengan biaya yang
timbul akubat kegiatan entitas. Kerugian meliputi kerugian dari penjualan aset tidak lancar,
penurunan nilai persediaan dan penurunan nilai wajar dari instrumen keuangan yang
dipegang untuk memperoleh keuntungan. Rugi dicatat secara terpisah dari beban dalam
laporan laba-rugi kemprehensif.
5. Biaya Awal Proyek
Biaya sering terjadi sehubugan dengan pelaksanaan proyek sebelum diketahui apakah
biaya tersebut akan menghasilkan aset bagi agensi. Ketika kriteria pengakuan tidak
dipenuhi, setiap biaya haus dibebankan saat terjadinya.
Keadaan-keadaan yang melibatkan biaya awal dalam proyek konstruksi, seperti
perjanjian-perjanjian, biaya riset dalam fase proyek, diatur dalam AAASB 138 Aset tidak
Berwujud.
Financi
al Management Framework

6. Biaya Konstruksi – Work in Progress
Ketika agensi pemerintah membangun aset untuk digunakan sendiri, biaya yang
terjadi selama proses konstruksi yang secara langsung digunakan untuk membawa aset ke
lokasi dan mencapai kondisi yang seharusnya harus di kapitalisasi ke akun work in progress.
Ketika aset selesai dipasang dan siap digunakan, aset tersebut diklasifikasikan ke kelas yang
seharusnya.
Contoh dari biaya work in progress adalah;
 Biaya persiapan lahan;
 Material yang digunakan;
 Biaya awal pengiriman dan penanganan;
 Biaya pemasangan dan perakitan;
 Biaya uji coba;
 Biaya pegawai yang secara langsung dapat dialokasikan ke proyek konstruksi
 Biaya profesional.
Akan tetapi, tidak semua dana yang disediakan untuk tujuan pekerjaan modal dapat
dikapitasilasi menjadi aset. Biaya-biaya yang tidak dapat secara langsung dialokasikan ke
pekerjaan konstruksi atau untuk membawa da menyiapkan kondisi aset harus segera
dibebankan.
Biaya-biaya yang dimaksud adalah:
 Biaya administrasi dan biaya tidak langsung lainnya;
 Biaya pelatihan
 Biaya iklan dan promosi
 Biaya-biaya untuk membuka fasilitas baru.
Jumlah pengeluaran untuk aset harus melewati nominal batas pengeluaran aset yang telah
ditentukan sebelumnya agar dapat diklasifikasi.nancial Management Framework
>> Overview Diagra
7. Service Concession Arrangements
Pada tahap awal perjanjian jasa, biaya mungkin terjadi tanpa adanya keyakinan akan:
 Apakah proyek akan berjalan
 Metode penyediaan proyek atau jasa yang paling baik;
 Apakah sebuah aset akan tercipta;
 Apakah pembeli sektor publik akan mengendalikan manfaat yang dibentuk oleh aset.
Biaya awal termasuk tim sumberdaya manusia untuk proyek, biaya konsultan dan
legal, serta publikasi untuk konsultan atau proses tender.
Dengan Public Private Partnerships Guidance Material – Value for Money Framework,
yang diterbitkan oleh Department of Local Government and Planning, penentuan metode
proyek atau apakah proyek akan menghasilkan aset atau tidak terjadi di awal
penandatanganan kontrak tender. Dengan demikian, semua biaya proyek yang terjadi
sebelum kontrak harus dibebankan.

Item-item yang dibeli dalam rangka pelaksanaan proyek atau mendukung penyediaan
jasa, yang pada dasarnya dan menurut nilainya dikualifikasikan sebagai aset (conohnya
tahan, pabrik dan peralatan), harus dikapitalisasi secara terpisah.
B. AKUNTANSI BEBAN SEKTOR PUBLIK DI AMERIKA SERIKAT
Dalam Accounts and Reports, Filing No. 4.030 Tahun 1998, disebutkan pengertian
mengenai basis akrual modifikasi. “Modified Accrual Basis accounting recognizes an
economic transaction or event as revenues in the operating statement when the revenues
are both measurable and available to liquidate liabilities of the current period. Available
means collectible in the current period or soon enough thereafter to be used to pay liabilities
of the current period. Similarly, expenditures are generally recognized when an event or
transaction is expected to draw on current spendable resources.” Akuntansi berbasis akrual
modifikasi mengakui adanya sebuah transaksi atau kejadian sebagai pendapatan saat dapat
diukur dan tersedia untuk menyelesaikan kewajiban pada suatu periode. Tersedia berarti
dapat dikumpulkan pada suatu periode atau dengan segera agar dapat digunakan untuk
membayar kewajiban. Sama halnya dengan belanja yang umumnya diakui saat sebuah
transaksi atau kejadian diharapkan akan memakai sumber keuangan pada periode tertentu.
Seperti diketahui bahwa anggaran Amerika Serikat menggunakan akuntansi dana.
Akuntansi dana merupakan sistem akuntansi yang banyak dipakai oleh organisasi nirlaba
maupun kepemerintahan. Dalam akuntansi dana, dana merupakan kesatuan akuntansi
(accounting entity) dan kesatuan fiskal (fiscal entity). Dana merupakan suatu kesatuan
akuntansi karena mempunyai suatu persamaan akuntansi . Selain itu, dana merupakan
kesatuan fiskal karena memiliki sumber keuangan yang penggunaannya telah ditentukan
dalam anggaran. Kesatuan akuntansi dana terbentuk dari lebih dari satu dana dimana
masing-masing dana berdiri sendiri, tidak terintegrasi dengan yang lain. Maka dalam
pembuatan laporan keuangan, setiap jenis dana yang sama akan dikonsolidasikan, namun
jika tidak sejenis maka dana tersebut tidak akan dikonsolidasikan.
Dalam sistem akuntansi Amerika Serikat, fokus pengukuran utama dalam akuntansi
dana terdapat pada sumber keuangan lancar dan perubahan dalam sumber keuangan
lancarnya. Akuntansi dana pemerintahan mengenal belanja (expenditure) yang didefenisikan
dalam sebagai semua penurunan dalam aset bersih dana – untuk operasi lancar, belanja
modal, atau pelunasan hutang, kecuali yang timbul dari transfer ke dana-dana lainnya.
Hanya pertukaran – seperti hasil dari transaksi pembiayaan antar dana dalam pengakuan
belanja dana yang bukan merupakan belanja pemerintah secara keseluruhan.

8. Pengakuan dan Pengukuran
GASB menyatakan bahwa fokus pengukuran akuntansi dana pemerintahan
berdasarkan pada belanja, yaitu penurunan dalam sumber keuangan bersih. Sebagian besar
belanja dan transfer keluar tersebut diukur secara objektif dan dicatat ketika kewajiban
dana terkait terjadi. Belanja diakui dalam periode akuntansi ketika kewajiban dana terjadi,
jika dapat diukur. Hal ini dikecualikan untuk bunga dan pokoknya yang belum jatuh tempo
pada kewajiban jangka panjang, yang seharusnya diakui ketika jatuh tempo.
Ditetapkan juga bahwa sumber keuangan biasanya diapropiasikan dalam dana lain
untuk transfer ke dana pelunasan hutang pada periode ketika pokok dan bunga hutang yang
jatuh tempo harus dibayar. Besarannya itu bukan kewajiban lancar dari dana pelunasan
hutang ketika pelunasannya tidak membutuhkan belanja dari aset dana yang tersedia.
GASB menjelaskan bahwa terdapat 2 alternatif pengakuan belanja, yaitu:
1. Untuk akun persediaan bisa dianggap sebagai belanja ketika terjadi pembelian
ataupun ketika digunakan, dan jumlah persediaan yang signifikan harus dilaporkan
dalam neraca.
2. Belanja asuransi dan jasa serupa yang melebihi dari satu periode akuntansi
(pembayaran dimuka) tidak perlu dialokasikan antara periode akuntansi, tetapi
boleh dicatat sebagai belanja pada periode perolehan.
9. Jenis Belanja
Terdapat beberapa jenis belanja pemerintah Amerika Serikat berdasarkan akuntansi dana,
yaitu:
1. Belanja Pengeluaran Modal (Capital Outlay)
Pada umumnya belanja pemerintah untuk pengeluaran modal dicatat dengan
menggunakan dana tersendiri yakni dana proyek modal. Namun tidak menutup
kemungkinan adanya belanja pengeluaran modal ini dibiayai oleh transfer antar
dana baik yang berasal dari dana umum ataupun dana khusus.
2. Belanja Pelunasan Hutang
Belanja pelunasan hutang GLTD (general long term debt) diakui “ketika jatuh
tempo” karena sebagian besar pajak pemerintah pusat dan daerah berhubungan
dengan pajak properti dan anggaran pada basis “ketika jatuh tempo”. Kemudian,
apropiasi untuk belanja pokok dan bunga GLTL setara dengan pembayaran yang
dilakukan selama tahun tersebut, tanpa memperhatikan akrual apapun pada akhir
tahun. Pengizinan pemerintah dalam menghitung dan melaporkan untuk tujuan
GAAP pada basis dimana anggaran dipersiapkan untuk menghindari perbedaan
signifikan anggaran GAAP yang akan telah dijelaskan dan direkonsiliasikan dalam

hampir setiap laporan keuangan dana pemerintah. Ada juga alasan praktis dan
teoritis lain untuk pendekatan “ketika jatuh tempo” ini.
3. Belanja Intern Pemerintah
Belanja intern pemerintah biasanya bertujuan untuk pembagian pendapatan
negara, hibah, dan program bantuan keuangan lain bagi pemerintah-pemerintah
daerah, dan pemerintah distrik. Klasifikasi belanja “intern pemerintah”
mengisyaratkan bahwa merupakan belanja tingkat pemerintah pusat ini bukan
untuk barang dan jasa pada level tersebut, tetapi merupakan pembayaran untuk
pemerintah daerah untuk membiayai belanja tingkat daerah.
4. Belanja Operasi Lancar
Seluruh belanja dana pemerintah selain untuk pengeluaran modal, pelunasan
hutang, atau tujuan intern pemerintah diarahkan untuk sebagai belanja operasi
sekarang atau sederhananya belanja operasional. Pembayaran gaji dan biaya
pegawai terkait merupakan belanja operasi lancar terbesar bagi kebanyakan
pemerintah pusat dan daerah. Memang, pembayaran gaji dan biaya terkait sering
berkomposisi 65% - 75% dari belanja dana umum dan dana pendapatan khusus dari
kota - kota, desa - desa dan pemerintah daerah lainnya dan 75% - 85% dari belanja
sistem sekolah umum dari tipe dana ini.
5. Persediaan dan Pembayaran Dimuka
GASB mengizinkan persediaan dan pembayaran dimuka dibebankan sebagai
belanja segera karena – dari perspektif kas atau yang dapat dikonversi ke kas –item
demikian bukanlah sumber keuangan yang tersedia untuk belanja keuangan masa
depan. Pada intinya, alternatif tersebut mengizinkan pemerintah yang ingin
melakukan untuk mengikuti sebuah konsep “aset cepat” dari working capital dalam
akuntansi untuk saldo dana dan perubahan dalam posisi keuangan dana. Juga,
banyak pemerintah membuat apropiasi sesuai jangka waktu persediaan untuk
diperoleh atau asuransi untuk dibeli selama satu tahun fiskal. Pengizinan mereka
untuk melaporkan item tersebut dalam basis anggaran di Laporan Penerimaan,
Belanja, Dan Perubahan Saldo Dana dana pemerintah menghindari konflik potensial
antara prosedur akuntansi anggaran dan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum
(GAAP) yang akan telah dijelaskan dan direkonsiliasikan dalam catatan laporan
keuangan.

CC.. PPEERRBBEEDDAAAANN DDAANN PPEERRSSAAMMAAAANN DDEENNGGAANN SSEEKKTTOORR KKOOMMEERRSSIIAALL
AA.. IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL FFIINNAANNCCIIAALL RREEPPOORRTTIINNGG SSTTAANNDDAARRDDSS ((IIFFRRSS))
1. Definisi Beban Menurut IFRS
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk
arus keluar atau deplesi atas aset atau penambahan kewajiban yang mengakibatkan
penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas.
IFRS juga mengadopsi pengecualian beban yang berasal dari “distributions to
owners”. (Conceptual Framework)
2. Pengakuan Beban Menurut IFRS
 Beban diakui dalam laporan laba rugi pada saat penurunan manfaat ekonomi
masa depan yang terkait dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban
telah timbul dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti bahwa pada dasarnya,
pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau
penurunan aset ( misalnya ,hak akrual karyawan atau penyusutan peralatan ). (
IASC conceptual Framework par. 94)
 Entitas harus mengakui semua item pendapatan dan beban pada periode dimana
pendapatan dan beban itu terjadi, kecuali diijinkan lain oleh IFRS
 Bunga dan beban lain yang bisa ditelusuri pada kewajiban akibat pelepasan dari
grup akun held for sale harus terus diakui sebagai beban. (Consumption of goods
or services. IFRS 2)
 Beban diakui dalam laporan laba rugi dengan dasar hubungan langsung antara
biaya yang dikeluarkan dengan produk item tertentu dari pendapatan . Proses ini
, sering disebut sebagai ‘matching cost with revenue’, melibatkan pengakuan
simultan atau gabungan pendapatan dan beban yang dihasilkan secara langsung
dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama , misalnya ,
berbagai komponen beban yang menghasilkan biaya pokok penjualan diakui
pada saat yang sama dengan penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang .
Namun, penerapan konsep matching dalam kerangka ini tidak memungkinkan
adanya pengakuan item dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aktiva atau
kewajiban . " ( IASC Conceptual Framework par.95 )
 Titik di mana beban diakui tergantung pada sifat dari transaksi atau peristiwa lain
yang menimbulkan biaya .
 Pengakuan langsung (Recognize Immediately), pertautan antara pendapatan dan
beban, atau alokasi rasional dan sistematis.
3. Pengukuran Beban
 IFRS tidak mengatur secara khusus tentang pengukuran beban. Konsep
pengukuran beban masih menggunakan kosep pengukuran yang secara umum
berlaku pada pengukuran lainnya atas akun-akun dalam laporan keuangan.
 Keseluruhan pendapatan bunga dan beban bunga yang dihitung berdasarkan
metode bunga efektif, untuk aset finansial yang tidak bisa dihitung berdasar
harga wajar (IFRS 7)

 Pendekatan penilaian pendapatan yang mengkonversikan nominal di masa depan
(bisa berupa pendapatan dan beban) menjadi satu nominal terdiskonto (IFRS 13)
 Entitas tidak boleh meng-offset aset dan kewajiban, atau pendapatan dan beban,
kecuali dibutuhkan atau diijinkan oleh IFRS (IAS 1)
 Saat Inventori dijual, Carrying Amount dari Inventori tersebut diakui sebagai
beban di periode dimana pendapatan yang berhubungan dengan beban timbul.
 Nominal dari penurunan inventori menjadi Net Realisable Value, dan semua
kerugiannya, diakui sebagai beban pada periode penurunan atau kerugian
terjadi.
 Nominal kebalikan dari penurunan inventori, yang timbul dari kenaikan Net
Realisable Value, harus diakui sebagai pengurang nominal inventori yang diakui
sebagai beban saat kebalikan tersebut terjadi. (IAS 2)
 Pengeluaran riset (atau dalam fase riset dari proyek internal) harus diakui saat
hal tersebut terjadi (IAS 38).
 Biaya Historis
 Biaya Masa Kini
 Net realisable value
 Biaya Penggantian
 Setara Kas
 Cost Model and Revaluation Model (IAS 16)
4. Pengungkapan Beban
 Mewajibkan pengungkapan semua kebijakan akuntansi terkait dasar beban yang
timbul dari aset keuangan dan kewajiban keuangan yang diakui dan diukur .
 Menyediakan semua item pendapatan dan beban yang diakui dalam periode :
dalam sebuah pernyataan tunggal laba rugi komprehensif ; atau dalam sebuah
pernyataan yang menampilkan komponen laba rugi (laporan laba rugi yang
terpisah) dan pernyataan kedua dimulai dengan laporan laba rugi dan
menampilkan komponen pendapatan komprehensif lainnya ( laporan laba rugi
komprehensif ) .
 Beban perlu disubklasifikasikan untuk menyoroti biaya dan pemulihan biaya
program tertentu, kegiatan, atau segmen lain yang terkait
 Biaya yang berhubungan dengan fungsi utama yang dilakukan oleh entitas
disajikan terpisah .
 Ketika item pendapatan dan beban yang material, sifat dan jumlah mereka harus
diungkapkan secara terpisah.
 Peristiwa-peristiwa yang akan menimbulkan pengungkapan terpisah item beban
 Entitas mengklasifikasikan biaya menurut fungsi harus mengungkapkan informasi
tambahan mengenai sifat beban, termasuk beban penyusutan dan amortisasi
dan beban imbalan kerja .
 Tidak ada item pendapatan dan beban harus disajikan sebagai pos luar biasa ,
baik di muka laporan laba rugi atau dalam catatan .
 Beban diakui selama periode sehubungan dengan piutang tidak tertagih dari
piutang pihak yang memiliki hubungan istimewa .

 Item beban yang berhubungan dengan investasi atau pendanaan dalam laporan
arus kas metode tidak langsung
 berdasarkan Sifat dan Fungsi (IAS 1)
 Menurut IAS 16
• Basis pengukuran Carrying Amount
• Metode Depresiasi yang dipakai
• Masa manfaat atau rate depresiasi
• Gross carrying amount dan accumulated depreciation dan impairment losses
• Rekonsiliasi Carrying Amount pada awal dan akhir periode, menunjukkan :
• Penambahan
• Pelepasan
• Akusisisi melalui kombinasi bisnis
• Kenaikan atau penurunan karena revaluasi
• Rugi karena Impairment
• Pembalikan Rugi Impariment
• Depresiasi
• Perubahan karena selisih kurs mata uang, dll
 Entitas melaporkan terpisah, antara aset dan kewajiban, dan pendapatan dan
beban (IAS 1)
 Jumlah atau nominal inventori yang diakui sebagai beban periode berjalan (IAS 2)
 Jumlah atau nominal write down inventori yang diakui sebagai beban (IAS 2)
 Entitas harus mengungkapkan nominal agregat dari beban riset dan
pengembangan pada periode berjalan. (IAS 38)
5. Perbandingan SAP dengan IFRS
IFRS dijadikan pedoman dalam penyusunan IPSAS, dan IPSAS dijadikan pedoman
penyusunan SAP. Jadi secara umum prinsip SAP dan IFRS akan serupa. Dan untuk sektor
publik, maka SAP sudah pasti lebih mendetail dari IFRS. Seperti halnya dengan Standard
Akuntansi Pemerintahan, IFRS (dalam IAS 1) menawarkan dua pendekatan dalam
pengklasifikasian beban, yaitu berdasarkan Sifat dan Fungsi dari beban, yang mana
memberikan informasi yang dapat diandalkan dan lebih penting. Namun demikian, IFRS
menggarisbawahin bahwa pengklasifikasian berdasarkan fungsi dapat memberikan
informasi yang lebih dapat diandalkan dan relevan.
Pada IFRS, secara umum memiliki kebijakan yang sama dengan IPSAS (begitu juga
SAP yang menjadikan IPSAS sebagai pedoman) terkait pengakuan beban sebagaimana
dijelaskan dalam bagian sebelumnya, yaitu konsep pengakuan beban dapat terkait
dengan pengakuan langsung (Recognize Immediately), pertautan antara pendapatan dan
beban, atau alokasi rasional dan sistematis.
Secara umum, tidak ada perbedaan yang signifikan antara konsep pengukuran beban
pada IFRS dengan konsep pengukuran beban pada IPSAS yang dijadikan pedoman
penyusunan SAP.

BB.. PPEERRNNYYAATTAAAANN SSTTAANNDDAARR AAKKUUNNTTAANNSSII KKEEUUAANNGGAANN ((PPSSAAKK))
1. Definisi Beban Menurut PSAK
“Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam
bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang
mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada
penanam modal”.
2. Pengakuan Beban Menurut PSAK
 Beban diakui dalam laporan laba rugi ketika penurunan manfaat ekonomi masa
depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah
terjadi dan dapat diukur dengan andal
 Ketika akuntansi berbasis akrual digunakan, entitas mengakui pos-pos sebagai
aset, laibilitas, ekuitas, pendapatan dan beban (unsur-unsur laporan keuangan)
ketika pos-pos tersebut memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur
unsur tersebut dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan
keuangan. (Psak 1)
 Bunga, dividen, kerugian dan keuntungan yang berkaitan dengan instrumen
keuangan atau komponen yang merupakan kewajiban keuangan diakui sebagai
pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi. (Psak 50)
 Biaya transaksi ekuitas yang diabaikan tersebut diakui sebagai beban (PSAK 50)
 Beban pajak penghasilan diakui dalam setiap periode interim berdasarkan pada
estimasi terbaik dari perkiraan rata-rata tertimbang tarif pajak yang diharapkan
untuk tahun buku penuh. (Psak 3)
3. Pengukuran Beban Menurut PSAK
Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk
menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan
(atau kelompok aset keuangan atau liabilitas keuangan) dan metode untuk
mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selamaperiode yang relevan.
(Psak 55)
Total pendapatan bunga dan total beban bunga (dihitung dengan
menggunakan metode suku bunga efektif) untuk aset keuangan atau liabilitas
keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (PSAK 60)
Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang
disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Metode
tersebut antara lain metode garis lurus (straight line method), metode saldo
menurun (diminishing balance method), dan metode jumlah unit (sum of the unit
method). (Psak 16)
4. Pengungkapan Beban Menurut PSAK
 Total pendapatan dan beban bunga (PSAK 60)
 Pendapatan dan beban imbalan dari aset atau liabilitas keuangan dan aktivitas
wali amanat

 Pengungkapan nilai wajar
 Pengungkapan kualitatif
 Pengungkapan kuantitaif
 Risiko kredit
 Aset keuangan yang melewati jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai
 Agunan dan peningkatan kualitas kredit yang diperoleh
 Risiko likuiditas
 Risiko pasar
 Analisis sensitivitas
 Pengungkapan risiko pasar lainnya
 Pendapatan komprehensif lain berisi pos-pos pendapatan dan beban (termasuk
penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi dari laporan pendapatan
komprehensif sebagaimana dipersyaratkan oleh SAK lainnya (PSAK 1)
 Entitas menyajikan seluruh pos pendapatan dan beban yang diakui dalam satu
periode (PSAK 1) :
a. dalam bentuk satu laporan laba rugi komprehensif,
Atau
b. dalam bentuk dua laporan:
(1) laporan yang menunjukkan komponen laba rugi (Laporan laba rugi terpisah);
dan
(2) laporan yang dimulai dengan laba rugi dan menunjukkan komponen
pendapatan
 Keadaan yang menyebabkan pengungkapan secara terpisah atas pos-pos
pendapatan dan beban adalah sebagai berikut (PSAK 1)
a. penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto atau penurunan nilai aset
tetap menjadi jumlah yang dapat dipulihkan kembali, sebagaimana pemulihan
atas penurunan tersebut;
b. restrukturisasi atas aktivitas-aktivitas suatu entitas dan untuk setiap laibilitas
diestimasi atas biaya restrukturisasi;
c. pelepasan aset tetap;
d. pelepasan investasi;
e. operasi yang dihentikan;
f. penyelesaian litigasi; dan
g. pembalikan laibilitas diestimasi lain.
 Entitas yang mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi mengungkapkan informasi
tambahan tentang sifat beban, termasuk beban penyusutan dan amortisasi, dan
beban imbalan kerja (psak 1)
 Total beban bunga yang diungkapkan sesuai dengan paragraf 20(b) adalah
komponen biaya keuangan, dimana PSAK 1 paragraf 79(b) mensyaratkan disajikan
terpisah dalam laporan laba rugi komprehensif (PSAK 60)
5. Perbandingan SAP dengan PSAK
Definisi beban yang diberikan oleh PSAK sama persis dengan yang ada pada IFRS,
karena memang PSAK berpedoman pada IFRS, sehingga pada dasarnya prinsipnya sama
dengan SAP, yang berpedoman pada IPSAS yang tentunya juga berpedoman pada IFRS.

REFERENSI
Suryanovi, Sri. Kajian Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan Indonesia :
Kontroversinya Berdasarkan Perspektif Peraturan Perundang-undangan.
Widjajarso, Bambang. Penerapan Basis Akrual Pada Akuntansi Pemerintah Indonesia:
Sebuah Kajian Pendahuluan.
International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB). Study 10 - Definition and
Recognition of Expenses/Expenditures. International Federation of Accountants (IFAC).
1996.
Public Sector Accounting Standards Board. Statement of Accounting Concepts 4 - Definition
and Recognition of Expenses/Expenditures. International Federation of Accountants
(IFAC). 1996
Recognition of the Elements of Financial Statements. Australian Accounting Research
Foundation
Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan. Sekretariat Negara. Jakarta

Akuntansi beban kelompok_iv

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Akuntansi beban kelompok_iv

Similar to Akuntansi beban kelompok_iv (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Akuntansi beban kelompok_iv