Kontek Materi : 1. Pengertian Otonomi Daerah 2. Latar Belakang Otonomi Daerah 3. Permasalahan Yang Muncul Setalah Otonomi Daerah 4. Contoh Kasus Penyalahgunaan Otonomi Daerah 5. Antisipasi Permasalahan Yang Terjadi Setelah Otonomi Daerah di Berlakukan

1. OTONOMI DAERAH
Kelompok 5
Andrean Yogatama
Fardiena Indah P
Rohmad Karyadi
Trivi Biru Mulia

2. A. Pengertian Otonomi Daerah
 Autosyang = Berdiri Sendiri dan Nomos = Peraturan
 Otonomi Daerah adalah suatu pemberian hak dan kewenangan kepada daerah
dalam penyelenggaraan pemerintah. Kewenangan itu dapat berupa pengaturan,
pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan.
 Menurut UU No. 32/2004 Otonomi daerah adalah hak dan wewenang dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang - undangannya

3. B. Latar Belakang Otonomi Daerah
 Dimasa orde baru ketergantungan antara pemerintahan daerah dengan
pemerintahan pusat sangan tinggi. Dalam keuangan semuanya tergantung pada
Jakarta dan diharuskan meminta uang ke Jakarta tidak ada perencanaan murni dari
daerah karena pendapatan asli daerah tidak tercukupi.
 Krisis ekonomI 1997 pemerintahan gagal dalam mengatasi persoalan yang ada
karena pemerintahan pusat terlalu sibuk mengurusi daerah secara berlebih-lebihan
yang mana terjadi penggerogotan uang dan pengambilan hutang secara terus
menerus, sehingga terjadi kebocoran APBN 20 – 30 %
 Pada 15 oktober 2014 presiden Megawati menetapkan undang – undang nomor
32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang bertujuan untu k membuat
proses pembagunan, pemberdayaan dan pelayanan berkembang secara signifikan.
Sehingga pemerintahan daerah mengurusi daerah sendiri dan pemerintahan pusat
dapat focus ke perumusan kebijakan makro atau global

4. C. Permasalan yang Muncul Setelah Otonomi
Daerah
 Kewenangan yang Tumpang Tindih : Tumpang tindihnya kewenangan yang lebih
tinggi dengan yang lebih rendah. Contoh Pantasnya Peletakan kewenangan di Kota atau
Provinsi.
 Anggaran : Keuangan daerah yang masih belum mencukupi.
 Pelayanan Publik : Rendahnya pelayanan yang diberikan karena rendahnya kompetensi
PNS daerah.
 Politik Indentitas Diri : Salah satu factor pemerintahan daerah ingin melepas diri dari
pemerintahan pusat karena dibayang bayangi potensi konflik horizontal bernuansa
etnis.
 Orientasi Kekuasaan : Otonomi daerah masih menjadi isu pergeseran kekuasaan di
kalangan elit daripada isu untuk melayani masyarakat secara lebih efektif.
 Lembaga Perwakilan : Meningkatnya kewenangan DPRD tidak dibarengi dengan
terserapnya aspirasi masyarakat oleh lembaga perwakilan rakyat.
 Pemekaran Wilayah : Pemekaran wilayah ini lebih mementingkan pemerintah elit
dibandngkan kepentingan nasional keseluruhan.
 Pilkada Langsung : Pilkada langsung menimbulakn pembekakan biaya .

5. D. Contoh Kasus Penyalahgunaan Otonomi
Daerah
 1. Kasus dugaan korupsi oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dengan dugaan
penerimaan gratifikasi terkait pembagunan proyek dermaga, terduga menerima
gratifikasi sebesar Rp 32 Miliar.
 2. Kasus Dana Otsus oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dengan suap dalam proyek
infrastruktur dari dana otonomi khusus, dengan total suap Rp 500 juta dari total
fee Rp 1,5 miliar.
 Dari contoh diatas sepertinya otonomi daerah dan tuntutan pemekaran wilayah
hanya digunakan oleh pemerintahan elit tidak diaggap sebagai sebuah amanah
sesuai dengan cita – cita awal dan hanya sebagai kedok untuk mencari
kekuasaan dan kekayaan

6. E. Antisipasi Problem yang Terjadi Akibat
Otonomi Daerah.
 Merevisi UU 32/ 2004 : Tentang pembagian wewenang pemerintah pusat dan
daerah dan terkait pasal 126 yang memuat kepala daerah yang terjerat kasus
korupsi.
 Mengefektifkan Peran KPK : Kapasistas legal yang dimiliki KPK supaya dapat
masuk ke semua lembaga Negara untuk melakukan evaluasi pencegahan korupsi.
 Asas Pembuktian Terbalik : Pembuktian jumlah kekayaan kepada calon penjabat
sebelum menjabat di pemerintahan dan sesudah menjabat.

7. F. KESIMPULAN
 Dengan otonomi daerah pusat akan melepaskan tanggung jawab untuk membantu
dan membina daerah
 Pemberlakukan otonomi daerah akibat kecenderungan pemerintah pusat yang
tidak meguntungkan daerah
 Di daerah sumber daya manusia yang berkualitas masih sedikit karena terdistribusi
ke pusat.
 Pemberian otonomi daerah yang mendadak mengakibatkan artikulasi otonomi
daerah yang berbeda tanpa pemahaman yang cukup terhadap hakekat otonomi itu
sendiri.