AkuntansiSektor Publik

1. PENETAPAN HARGA
BARANG & JASA SEKTOR
PUBLIK DI INDONESIA
( Perbedaannya dengan Sektor Bisnis )
1

2. Manajemen pelayanan publik
Hakikat kualitas pelayanan publik menurut
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara (Menpan) Nomor 63 tahun 2004,
dalam Ratminto (2006:19-20) adalah
pemberian pelayanan prima kepada
masyarakat yang merupakan perwujudan
kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi
masyarakat, yang berasaskan kepada :
2
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara (Menpan) Nomor 63 tahun 2004

3. Transparansi atau memiliki sifat keterbukaan.
Akuntabilitas, atau dapat dipertanggung jawabkan.
Kondisional, atau sesuai dengan kondisi untuk
memenuhi prinsip efisiensi dan efektifitas.
Partisipatif, yang berarti mendorong peran serta
masyarakat.
( Keadilan ) Kesamaan hak atau tidak diskriminatif.
Keseimbangan hak dan tanggung jawab, antara
pihak pemberi pelayanan dan pihak penerima
pelayanan.
3

4. Manajemen pelayanan sektor bisnis
Lebih mendasarkan pada IndividualChoice pada pasar
Karakteristik dipengaruhi oleh hukum permintaan dan
penawaran (Supply&demand)
Bersifat tertutup dari publik
Berorientasi pada keadilan pasar (tidak ada monopoli &
monopsoni)
Kekuatan sektor swasta/bisnis adalah kekuatan pasar
4

5. Penentuan harga pelayanan publik
Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan
pelayanan kepada masyarakat (public services).
Pemberian pelayanan publik pada dasarnya dibiayai
melalui 2 sumber, yaitu :
Pajak
Pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai
konsumen jasa publik.
5

6. Strategi dalam Penetapan Harga
Barang & Jasa Publik
6
Two-part tariffs
Peak-load tariffs
Diskriminasi harga
Full cost recovery
Harga di atas marginal cost

7. Pelayanan publik yang dapat dijual
 Penyediaan air bersih.
 Transportasi publik.
 Jasa pos dan telekomunikasi.
 Energy dan listrik.
 Perumahan rakyat.
 Fasilitas rekreasi (pariwisata).
 Pendidikan.
 Jalan tol.
 Irigasi.
 Jasa pemadaman kebakaran.
 Pelayanan kesehatan.
 Pengolahan sampah/limbah
7
Dalam memberikan pelayanan public, pemerintahan dapat dibenarkan
menarik tarif untuk pelayanan tertentu baik secara langsung atau tidak
langsung melalui perusahaan milik pemerintah. Beberapa pelayanan
public yang dapat dibebankan tarif pelayanan misalnya :

8. Dasar pembebanan tarif pelayanan sektor
publik
Beberapa pelayanan publik dapat dibebankan tarif
pelayanan. Pembebanan tarif pelayanan publik kepada
konsumen dapat dibenarkan karena beberapa alasan,
yaitu:
Adanya barang privat dan barang publik
Efesiensi ekonomi
Prinsip keuntungan
8

9. Alasan Pembebanan Langsung
 Suatu jasa, baik merupakan barang publik maupun barang privat, mungkin
barang privat, mungkin tidak dapat diberikan kepada setiap orang, sehingga
tidak adil bila biayanya dibebankan kepada semua masyarakat melalui pajak,
sementara mereka tidak menikmati jasa tersebut.
 Suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau
langka sehingga konsumsi publik harus didisplinkan (hemat).
 Terdapat variasi dalam konsumsi individual yang lebih berhubungan dengan
pilihan daripada kebutuhan.
 Suatu jasa mungkin digunakan untuk operasi komersial yang
menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara individual
maupun industrial
 Pembebanan dapat digunakan untuk mengetahui arah dan skala permintaan
publik atas suatu jasa apabila jenis standar pelayanannya tidak dapat
ditentukan secara tegas.
9

10. Kesimpulan
Publik
Harga barang/pelayanan publik ditetapkan dari aturan yang
biasa di pakai, yaitu dari total biaya penyediaan barang/jasa.
Tidak mengutamakan provit & lebih kepada kesejahteraan
masyarakat.
Bisnis
Harga dari barang/jasa yang dijual dapat langsung di tentukan
dari besarnya biaya dalam proses produksi/pelayanan jasa dan
harga pasar.
Mengutamakan provit & harga harga bervariasi pada setiap
customer ( masyarakat )
10

11. Kesimpulan
Fasilitas pelayanan jasa dan barang yang didapat
secara gratis dari sektor publik pada dasarnya
tertutupui dari pajak yang kita bayar
(PPN,PBB,Pajak Kendaraan, Pajak Jalan dll)
Pembebanan tarif pelayanan langsung kepada
masyarakat harus dilakukan oleh pemerintah
karena adanya barang privat yang tidak semua
masyarakat menggunakannya sehingga tidak
bersifat diskriminatif
( contohnya : tarif jalan tol, tarif PDAM dll )
11