Ringkasan dokumen tersebut adalah: SPKN merupakan standar pemeriksaan keuangan negara yang menjadi pedoman bagi BPK dan pihak lain dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. SPKN terdiri atas standar umum, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang bertujuan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan keuangan negara.

1. PEMERIKSAAN AKUNTANSI
SEKTOR PUBLIK
TRIYANTO, M.SI, MBA, PHD, CPA

2. SPKN: Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
• Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, standar pemeriksaan merupakan
patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara.
• Standar pemeriksaan terdiri dari standar umum, standar pelaksanaan, dan standar
pelaporan pemeriksaan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa
• SPKN mengikat BPK maupun pihak lain yang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara.
• Diharapkan hasil pemeriksaan keuangan negara dapat lebih berkualitas. Hasil
pemeriksaan yang berkualitas akan bermanfaat bagi pengelolaan keuangan negara
yang lebih baik, akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif
• Berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia

3. SPKN: Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
1995-Standar Audit
Pemerintahan (SAP)
2007-Standar
Pemeriksaan
Keuangan Negara
(SPKN) berbasis
SPAP-IAPI
The Generally
Accepted
Government
Auditing Standards
(GAGAS)
2017-Revisi SPKN
Rule based  Prinsipal Base
- The International Organization of
Supreme Audit Institutions
(INTOSAI)International Standards of
Supreme Audit Institutions (ISSAI)
- INTOSAI mengadopsi keseluruhan
ISA yang diterbitkan oleh IFAC.

4. Isi SPKN
• Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ....................................... vii-xv
• LAMPIRAN I KERANGKA KONSEPTUAL PEMERIKSAAN .............................. 1-21
• LAMPIRAN II PSP 100 - STANDAR UMUM .............................................. 23-36
• LAMPIRAN III PSP 200 - STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN ................. 39-53
• LAMPIRAN IV PSP 300 - STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN ................... 55-83

5. Definisi
• Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang
bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
• Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disingkat SPKN adalah patokan
untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
• Pernyataan Standar Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PSP adalah standar
pemeriksaan yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.
• Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan
uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik
negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
• Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan
negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

6. Definisi (lanjutan)
• Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan.
• Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.
• Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan
secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk
menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
• Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah unit organisasi di lingkungan
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara, dan
Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan
pengawasan dalam lingkup kewenangannya.

7. ISI SPKN
SPKN terdiri dari:
• Kerangka Konseptual Pemeriksaan; dan
• PSP
 PSP Nomor 100 tentang Standar Umum;
 PSP Nomor 200 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan; dan
 PSP Nomor 300 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan.
“SPKN berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas, program,
kegiatan, serta fungsi berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara yang memiliki tingkat keyakinan memadai”.

8. SPKN Berlaku Bagi:?
SPKN berlaku bagi:
a. BPK;
b. Akuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara, untuk dan atas nama BPK;
c. Akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan
undang-undang; dan
d. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang melakukan audit kinerja dan audit dengan
tujuan tertentu.

9. Pengawasan Penerapan SPKN
1) BPK membentuk suatu Komite yang bertugas mengevaluasi penerapan dan
mengembangkan SPKN.
2) Pembentukan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan BPK.
3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Dewan Konsultatif dan Panitia
Kerja yang dibantu oleh Sekretariat.
4) Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan pihak di luar BPK sebagai
narasumber.
5) Hasil evaluasi atas penerapan dan/atau hasil pengembangan SPKN dilaporkan secara
periodic kepada BPK paling sedikit satu kali setiap tahun.

10. Kode Etik
• Untuk mewujudkan BPK yang independen, berintegritas, dan profesional demi
kepentingan negara, setiap Anggota BPK dan Pemeriksa Keuangan Negara harus
mematuhi kode etik.
• Kode etik adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan
Pemeriksa Keuangan Negara selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat,
kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.
• Kode etik ditetapkan oleh BPK. Independensi, integritas, dan profesionalisme adalah
nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh Anggota BPK dan Pemeriksa Keuangan
Negara.

11. Kode Etik
Independensi
• suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan Pemeriksaan untuk tidak
memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.
• Pemeriksa harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan (conflict of
interest) dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya.
• Pemeriksa juga harus bertanggung jawab untuk terus-menerus
mempertahankan independensi dalam pemikiran (independence of mind)
dan independensi dalam penampilan (independence in appearance).
Integritas
• merupakan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh,
dimilikinya sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi yang memadai.

12. Kode Etik (Lanjutan)
Profesionalisme
• kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas disertai
prinsip kehati-hatian (due care), ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman
kepada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Sikap profesional pemeriksa diwujudkan dengan selalu bersikap skeptisisme
profesional (professional skepticism) selama proses pemeriksaan dan
mengedepankan prinsip pertimbangan profesional (professional judgment).
Skeptisisme
profesional
• pemeriksa tidak menganggap bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah
tidak jujur, tetapi juga tidak menganggap bahwa kejujuran pihak yang
bertanggung jawab tidak dipertanyakan lagi. Pertimbangan profesional
merupakan penerapan pengetahuan kolektif, keterampilan, dan pengalaman.
• Pertimbangan profesional adalah pertimbangan yang dibuat oleh pemeriksa
yang terlatih, memiliki pengetahuan, dan pengalaman sehingga mempunyai
kompetensi yang diperlukan untuk membuat pertimbangan yang wajar.

13. Kasus ETIKA
• https://nasional.kompas.com/read/2016/04/26/15014801/Ini.Daftar.Pelanggaran.Etika.
Harry.Azhar.Aziz.Menurut.Koalisi.Selamatkan.BPK.

14. TERIMA KASIH