Bab 2 membahas Standar Profesional Akuntan Publik dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Terdapat sepuluh Standar Auditing yang menjadi pedoman bagi Akuntan Publik dalam melakukan audit, serta Kode Etik yang harus dipatuhi untuk menjaga independensi dan objektivitas dalam pelaksanaan audit.

1. BAB 1
PENGERTIAN AUDITING
Pembahasan :
• Pengertian Auditing
• Perbedaan Auditing dan Akuntansi
(Accounting)
• Mengapa Diperlukan audit?
• Jenis-jenis audit
• Profesi Akuntan di Indonesia dan di
Negara Lain
• Peer Review

2. Definisi Auditing
• Menurut Alvin A. Arens, Mark S. Beasley
dan Randal J. Elder (2011:4)
“Auditing is the accumulation and
evaluation of evidence about
information to determine and report on
the degree of correspondence between
the information and established criteria.
Auditing should be done by a
competent, independent person”.

3. Menurut Whittington, O. Ray dan Kurt
Panny, (2012: 4)
“In a financial statement audit, the auditors undertake to
gather evidence and provide a high level of assurance that
the financial statements follow generally accepted
accounting principles, or some other appropriate basis of
accounting. An audit involves searching and verifying the
accounting records and examining other evidence
supporting the financial statements. By gathering
information about the company and its environment,
including internal control; inspection documents;
observing assets; making inquiries within and outside the
company; and performing other auditing procedures, the
auditors will gather the evidence necessary to issue and
audit report.
That audit report states that it is the auditors’ opinion that the
financial statements follow generally accepted accounting
principles.

4. • Menurut Penulis, pengertian auditing
adalah:
“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara
kritis dan sistematis, oleh pihak yang
independen, terhadap laporan keuangan
yang telah disusun oleh manajemen, beserta
catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti
pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat
memberikan pendapat mengenai kewajaran
laporan keuangan tersebut”.

5. Auditing
Attestation
Assurance Services
Gambar 1.1.
Hubungan antara Assurance, Attestation dan Auditing
Sumber : Konrath, 2002:4

6. • Assurance Services: Meningkatkan kualitas isi
informasi untuk pengambil keputusan
Realibilitas dari sistem informasi
Cukup tidaknya sistem manajemen resiko
Efektifitas dari sistem pengukuran kinerja
Cukup tidaknya keamanan atas transaksi komersial
Attestation Services: Memberikan opini atas
realibilitas dari pernyataan seseorang
Asersi tentang pengendalian intern
Asersi tentang ketaatan terhadap ketentuan-
ketentuan dalam kontrak
Asersi tentang ketaatan terhadap undang-
undang dan peraturan-peraturan
Auditing : Asersi tentang kewajaran
penyajian laporan keuangan

7. Hal penting dari pengertian
auditing
1. Memeriksa laporan keuangan yang telah disusun
oleh manajemen beserta catatan-catatan
pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya:
– Laporan Posisi Keuangan (Statement of Financial
Position)
– Laporan Laba Rugi Komprehensif (Statement of
Comprehensive Income)
– Laporan Perubahan Ekuitas (Changes in Equity)
– Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement)
2. Pemeriksaan dilakukan secara sistematis dan kritis:
– Audit plan, staff penugasan, batas materialitas
dan perhitungan resiko audit.
– Pendidikan, pengalaman dan keahlian

8. Hal penting dari pengertian
auditing
3. Pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang
independen yaitu Akuntan Publik
- tidak punya kepentingan tertentu dan
hubungan khusus
- tidak memihak sebagai orang kepercayaan
masyarakat
4. Tujuan dari pemeriksaan akuntan:
- adalah untuk dapat memberikan pendapat
mengenai kewajaran laporan keuangan yang
diperiksa
- Standar Akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia (ETAP/PSAK/IFRS)

9. Asersi adalah representasi manajemen mengenai
kewajaran laporan keuangan. Auditing Standards
Board (ASB), mengklasifikasikan asersi laporan
keuangan sebagai berikut:
1. Existence atau occurance: Apakah semua aset,
liabilities dan ekuitas yang tercantum di Laporan
Posisi Keuangan (neraca) betul-betul ada,
dan/atau apakah semua transaksi yang
dipresentasikan dalam laporan laba rugi
komprehensif betul-betul terjadi?
2. Completeness: Apakah ada aset, liabilities dan
ekuitas, atau transaksi yang dihilangkan dari
laporan keuangan?

10. 3. Rights and obligations: Apakah aset yang
tercantum di Laporan Posisi Keuangan (neraca)
dimiliki perusahaan, dan apakah liabilities yang
tercantum di laporan posisi keuangan (neraca)
merupakan liabilitas perusahaan per tanggal
laporan posisi keuangan?
4. Valuation atau allocation: Apakah aset, liabilities
dan ekuitas dinilai dengan tepat sesuai dengan
standar akuntansi yang berlaku umum (sekarang
SAK/ETAP/IFRS), dan apakah), saldo-saldo
sudah dialokasikan secara wajar antara laporan
posisi keuangan (neraca) dan laba rugi
komprehensif (misalnya asset cost vs deprecation
expenses).

11. 5. Presentation and disclosure: Apakah
pengklasifikasian, seperti current versus
noncurrent assets and liabilities, dan operating
versus nonoperating revenues and expenses,
sudah direfleksikan secara tepat di laporan
keuangan, dan apakah pengungkapan dalam
catatan atas laporan keuangan sudah memadai
agar laporan keuangan itu tidak misleading
(menyesatkan).

12. A B C D
Planning
Substantive
Testing
Control
Testing
Audit
Report
Eveluasi Internal Control:
1. Pelajari dan test
internal control
2. Tentukan sifat, waktu,
dan luasnya substantif
test yang akan
dilakukan.
Test transaksi-transaksi
dan saldo-saldo perkiraan:
1. Periksa transaksi-transaksi
dan saldo-saldo perkiraan
2. Evaluasi kewajaran komponen-
komponen laporan keuangan.
Gambar 1.2.
Langkah-langkah utama dalam proses sistematis dari auditing
Sumber : Konrath, 2002:6

13. Perbedaan Auditing dan Accounting
• Auditing
- Mempunyai sifat analitis
- Berpedoman pada Standar Profesional
Akuntan Publik, Kode Etika Profesi Akuntan
Publik dan Pengendalian Mutu.
• Accounting
- Mempunyai sifat konstruktif
- Pedoman pada ETAP/PSAK/IFRS.

14. Bukti
Pembukuan
Special
Journal
General
Ledger
Trial
Balance
Work
Sheet
Laporan
Keuangan
Subsidiary
Ledger
Transaksi
Yang
Mempunyai
Nilai Uang
Accounting (Konstruktif)
Auditing (Analitis)
Gambar 1.3.
Perbedaan Auditing dan Accounting
Sumber : Konrath, 2002:9

15. Gambar 1.4.
Accounting and Auditing Contrast
Pencatatan transaksi
dan penyusunan
laporan keuangan
Evaluasi laporan
keuangan
Accounting
Auditing
GAAP
(penghubung)
Sumber : Konrath, 2002:9

16. Mengapa diperlukan audit?
• Jika tidak diaudit, ada kemungkinan bahwa
laporan keuangan tersebut mengandung
kesalahan baik sengaja dan tak disengaja.
• Jika diaudit dan mendapat opini unqualified
dari KAP, berarti pengguna laporan keuangan
bisa yakin bahwa laporan keuangan tersebut
bebas dari salah saji yang material dan
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
yang berlaku umum di Indonesia
(PSAK/ETAP/IFRS).

17. Mengapa diperlukan audit?
• Mulai tahun 2001 perusahaan yang total
assetnya Rp. 25 milyar keatas harus
memasukkan audited financial statementsnya
ke Departemen Perdagangan dan
Perindustrian
• Perusahaan yang sudah go public harus
memasukkan audited financial statementsnya
ke Bapepam paling lambat 90 hari setelah
tahun buku.
• SPT yang didukung oleh audited financial
statements lebih dipercaya oleh pihak pajak.

18. Jenis-jenis Audit
Ditinjau dari luasnya pemeriksaan:
1. Pemeriksaan Umum (General Audit)
Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan
yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan
untuk bisa memberikan pendapat mengenai
kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan
Standar Profesional Akuntan Publik atau ISA atau
Panduan Audit Entitas Bisnis Kecil dan
memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode
Etik Profesi Akuntan Publik serta Standar
Pengendalian Mutu.

19. 2. Pemeriksaan Khusus (Special Audit)
Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan
permintaan auditee) yang dilakukan oleh KAP
yang independen, dan pada akhir
pemeriksaannya auditor tidak perlu
memberikan pendapat terhadap kewajaran
laporan keuangan secara keseluruhan.
Pendapat yang diberikan terbatas pada pos
atau masalah tertentu yang diperiksa, karena
prosedur audit

20. Jenis-jenis Audit
• Ditinjau dari jenis pemeriksaan:
1. Management Audit (Operational Audit)
Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi
suatu perusahaan, termasuk kebijakan
akuntansi dan kebijakan operasional yang telah
ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui
apakah kegiatan operasi tersebut sudah
dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

21. 2. Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit)
Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui
apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-
peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku,
baik yang ditetapkan oleh pihak intern
perusahaan (manajemen, dewan komisaris)
maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam
LK, Bank Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak,
dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan baik
oleh KAP maupun Bagian Internal Audit.

22. 3. Pemeriksaan Intern (Internal Audit)
Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian
internal audit perusahaan, baik terhadap
laporan keuangan dan catatan akuntansi
perusahaan, maupun ketaatan terhadap
kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

23. 4. Computer Audit
Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang
memproses data akuntansinya dengan menggunakan
Electronic Data Processing (EDP) System.
Ada 2 (dua) metode yang bisa dilakukan auditor:
1. Audit Around The Computer
Dalam hal ini auditor hanya memeriksa input dan
output dari EDP system tanpa melakukan tes
terhadap proses dalam EDP system tersebut.
2. Audit Through The Computer
Selain memeriksa input dan output, Auditor juga
melakukan tes proses EDP-nya. Pengetesan tersebut
(merupakan compliance test) dilakukan dengan
menggunakan Generalized Audit Software, ACL dll.

24. Peer Review
Pengertian Peer Review
Peer review adalah suatu penelaahan yang
dilakukan terhadap Kantor Akuntan Publik
untuk menilai apakah Kantor Akuntan Publik
tersebut telah mengembangkan secara
memadai kebijakan dan prosedur
pengendalian mutu sebagaimana yang
disyaratkan dalam Pernyataan Standar
Auditing (PSA) No. 20 yang ditetapkan oleh
Ikatan Akuntan Indonesia.

25. Menurut Arens, Elder dan Beasly (2011: 38-39):
Peer Review adalah review (penelaahan) yang
dilakukan akuntan publik terhadap ketaatan
KAP pada sistem pengendalian mutu. Tujuan
peer review adalah untuk menentukan dan
melaporkan apakah KAP yang ditelaah telah
mengembangkan prosedur dan kebijakan
yang cukup atas kelima elemen pengendalian
mutu dan menerapkannya dalam praktik.
KAP akan kehilangan haknya sebagai anggota
AICPA jika tidak melaksanakan peer review.

26. Standar Pengendalian Mutu
Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) terdiri atas:
Standar Auditing, Standar Atestasi, Standar Jasa
Akuntansi dan Review, Standar Jasa Konsultasi,
Standar Pengendalian Mutu, dan Kode Etik Profesi
Akuntan Publik. Kodifikasi Standar Pengendalian
mutu (SPM) terdiri atas:
• SPM Seksi 100: Sistem Pengendalian Mutu Kantor
Akuntan Publik.
• SPM Seksi 200: Perumusan Kebijakan dan Prosedur
Pengendalian Mutu.
• SPM Seksi 300: Standar Pelaksanaan dan Pelaporan
Review Mutu.

27. Unsur-unsur Pengendalian Mutu:
1. Independensi
2. Penugasan Personel
3. Konsultasi
4. Supervisi
5. Pemekerjaan (Hiring)
6. Pengembangan Profesional
7. Promosi (Advancement)
8. Penerimaan dan Keberlanjutan Klien
9. Inspeksi

31. BAB II
STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK DAN
KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK
Pembahasan :
• Perkembangan Standar Profesional Akuntan
Publik
• Sepuluh Standar Auditing
• Penjelasan Masing-Masing Standar Auditing
• Kode Etik Profesi Akuntan Publik

32. Perkembangan Standar
Profesional Akuntan Publik
• 1972, IAI menerbitkan Norma
Pemeriksaan Akuntan untuk pertama
kalinya di Kongres IAI ke III
• 1982, Komisi Norma Pemeriksaan
Akuntan mengusulkan adanya
penyempurnaan atas buku Norma
Pemeriksaan Akuntan yang lama di
Kongres IAI ke IV

33. Perkembangan Standar
Profesional Akuntan Publik
• 19 April 1986, Pengurus Pusat IAI
mengesahkan Norma Pemeriksaan
Akuntan yang telah diteliti dan
disempurnakan
• 1992, IAI menerbitkan Norma
Pemeriksaan Akuntan, Edisi revisi yang
memasukkan suplemen No. 1 sampai
dengan No. 12 dan interpretasi No. 1
sampai dengan No. 2

34. Perkembangan Standar
Profesional Akuntan Publik
• 1994, Kongres ke VII IAI mensahkan
Standar Profesional Akuntan Publik.
• 1999, IAI merubah nama Komite Norma
Pemeriksaan Akuntan menjadi Dewan
Standar Profesional Akuntan Publik
• 2001, Dewan Standar Profesional Akuntan
Publik menerbitkan Standar Profesional
Akuntan Publik per 1 Januari 2001.
• Di tahun 2011 Institut Akuntan Publik
Indonesia telah merevisi SPAP tersebut.

35. Standar Profesional Akuntan
Publik per 31 Maret 2013
1. Pernyataan Standar Auditing (PSA) yang
dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan
Standar Auditing (IPSA)
2. Pernyataan Standar Atestasi (PSAT) yang
dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan
Standar Atestasi (IPSAT)
3. Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan
Review (PSAR) yang dilengkapi dengan
Interpretasi Pernyataan Standar Jasa
Akuntansi dan Review (IPSAR)

36. Standar Profesional Akuntan
Publik per 31 Maret 2013
4. Pernyataan Standar Jasa Konsultasi (PSJK)
yang dilengkapi dengan Interpretasi
Pernyataan Standar Jasa Konsultasi (IPSJK)
5. Pernyataan Standar Pengendalian Mutu
(PSPM) yang dilengkapi dengan Interpretasi
Pernyataan Standar Pengendalian Mutu
(IPSM)

37. Standar Auditing
A. Standar Umum
1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau
lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan
teknis yang cukup sebagai auditor
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan
perikatan, independensi dalam sikap mental
harus dipertahankan oleh auditor
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan
laporannya, auditor wajib menggunakan
kemahiran profesionalnya dengan cermat
dan seksama

38. Standar Auditing
B. Standar Pekerjaan Lapangan
1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya
dan jika digunakan asisten harus disupervisi
dengan semestinya
2. Pemahaman memadai atas pengendalian
intern harus diperoleh untuk merencanakan
audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup
pengujian yang akan dilakukan
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus
diperoleh melalui inspeksi, pengamatan,
permintaan keterangan, dan konfirmasi
sebagai dasar memadai untuk menyatakan
pendapat atas laporan keuangan yang diaudit

39. Standar Auditing
C. Standar Pelaporan
1. Laporan auditor harus menyatakan apakah
laporan keuangan telah disusun sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia
2. Laporan auditor harus menunjukan, jika
ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip
akuntansi dalam penyusunan laporan
keuangan periode berjalan dibandingkan
dengan penerapan prinsip akuntansi
tersebut dalam periode sebelumnya

40. Standar Auditing
3. Pengungkapan informatif dalam laporan
keuangan harus dipandang memadai, kecuali
dinyatakan lain dalam auditor
4. Laporan auditor harus memuat suatu
pernyataan pendapat mengenai laporan
keuangan secara keseluruhan atau suatu
asersi bahwa pernyataan demikian tidak
dapat diberikan

41. Kode Etik Profesi Akuntan Publik
• Sejak 1 Januari 2011, IAPI memberlakukan
Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang
terdiri:
• Bagian A Prinsip Dasar Etika Profesi dan
Bagian B Aturan Etika Profesi.
• Kode Etik Profesi Akuntan Publik
selengkapnya bisa dilihat di SPAP 2011 atau
buku yang diterbitkan IAPI.
• Kode etik ini mengacu pada kode etik dari
International Federation of Accountant
(IFAC).
• Kode etik IAPI yang baru disusun
berdasarkan sistematik sebagai berikut:
(IAPI 2008).

42. Bagian A berisi Prinsip Dasar Etika
Profesi yang terdiri atas:
• Seksi 100 Prinsip-Prinsip Dasar Etika Profesi
• Seksi 110 Prinsip Integritas
• Seksi 120 Prinsip Objektivitas
• Seksi 130 Prinsip Kompetensi serta Sikap
Kecermatan dan Kehati-hatian
Profesional
• Seksi 140 Prinsip Kerahasiaan
• Seksi 150 Prinsip Perilaku Profesional

43. Bagian B
Aturan Etika Profesi yang terdiri atas:
• Seksi 200 Ancaman dan Pencegahan
• Seksi 210 Penunjukan Praktisi, KAP, atau Jaringan KAP
• Seksi 220 Benturan Kepentingan
• Seksi 230 Pendapat Kedua
• Seksi 240 Imbalan Jasa Profesional dan Bentuk
Remunerasi Lainnya
• Seksi 250 Pemasaran Jasa Profesional
• Seksi 260 Penerimaan Hadial atau Bentuk Keramah
-tamahan lainnya
• Seksi 270 Penyimpanan Aset Milik Klien
• Seksi 280 Objektivitas Semua Jasa Profesional
• Seksi 290 Independensi dalam Perikatan Assurance

44. BAB 3
Tanggungjawab Hukum
Akuntan Publik
Pembahasan :
• Tuntutan Hukum Yang Dihadapi Akuntan
Publik
• Contoh-Contoh Fraud Di Indonesia dan
Amerika Serikat

45. Menurut Arens (2011: 93):
Audit professionals have a responsibility
under common law to fulfill implied or
expressed contracts with clients.
They are liable to their clients for negligence
and/or breach of contract should they fail
to provide the services or not exercise due
care in their performance.

46. Tanggungjawab hukum akuntan publik terjadi jika timbul
kelalaian atau akuntan publik
tersangkut fraud. Jenis pelanggaran dapat dibedakan
menjadi:
 Ordinary negligence (kesalahan ringan, manusiawi, tidak
disengaja) ini merupakan pelanggaran ringan.
 Gross negligence (kesalahan agak berat, harusnya tidak
terjadi jika auditor menerapkan due professional care).
 Constructive fraud (pelanggaran berat, akuntan publik terlibat
secara langsung atau tidak langsung membantu dalam fraud
yang dilakukan manajemen).
 Fraud (pelanggaran sangat berat, akuntan publik secara
sadar terlibat bersama manajemen dalam melakukan
fraud).

47. Beberapa hal yang bisa dilakukan akuntan publik
untuk menghindari tuntutan hukum
antara lain:
 Jangan sembarang menerima klien, pilih klien yang memiliki
integritas
 Pilih audit staf yang kualified dan memiliki integritas
 Pertahankan independensi (in fact, in appearance, dan in mind)
 Patuhi standar auditing, kode etik akuntan publik
 Miliki sistem pengendalian mutu
 Pahami betul bisnis klien
 Lakukan audit yang berkualitas
 Dukung laporan audit dengan kertas kerja yang lengkap
 Untuk setiap penugasan harus ada kontrak kerja (engagement
letter)
 Dapatkan surat pernyataan langganan sebelum mengeluarkan audit
report
 Jaga data confidential klient
 Jika memungkinkan asuransikan jasa profesional yang diberikan
 Jika memungkinkan miliki penasihat hukum
 Terapkan sikap skeptis yang profesional

48. Selain itu Ikatan Profesi (IAI, IAPI) juga bisa
membantu anggotanya dengan cara:
 Menyediakan pelatihan bagi anggotanya melalui PPL
dengan biaya yang reasonable
 Menerapkan peer review
 Mengupdate standar auditing dan aturan etika
 Melakukan research di bidang auditing
 Melakukan lobby ke regulator untuk mencegah undang-
undang dan peraturan yang merugikan anggota.
 Memberikan edukasi kepada pengguna laporan
keuangan
 Berikan sanksi yang tegas untuk anggota yang
melakukan pelanggaran

49. COnTOH-COnTOH FRAUD Di inDOnesia Dan
aMeRiKa seRiKaT
Tabel 3.1.
Hasil Penelitian di Luar Negeri tentang Karakteristik Personal,
Pengalaman Audit, Independensi Akuntan Publik, Penerapan Etika
Akuntan Publik dan Kualitas Audit

50. Tabel 3.2.
Hasil Penelitian di Indonesia tentang Karakteristik Personal,
Pengalaman Audit, Independensi Akuntan Publik, Penerapan Etika
Akuntan, dan Kualitas Audit

51. Tabel 3.3.
Ikhtisar Hasil Penelitian Empirik Terdahulu Efek Kualitas Tata Kelola
Korporasi dan Implementasi Prinsip Etika Bisnis terhadap Potensi
Kecurangan Pelporan Keuangan

52. Tabel 3.4.
Beberapa Penelitian Terdahulu Tentang Pengungkapan Akuntansi,
Akuntasi Konservatif, Komite Audit, Kualitas Eksternal Auditor, dan
Manajemen Laba

55. Tabel 3.5.
Kasus Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Akuntan
Publik Tahun 2004-2009

56. Tabel 3.6. Kasus Pelanggaran yang Dilakukan Oleh
Akuntan Publik Di Indonesia Selama Tahun 2008-2009

61. BAB 4
LAPORAN AKUNTAN
Pembahasan :
• Jenis-jenis Pendapat Akuntan
• Jenis-jenis Laporan Akuntan
• Pertimbangan Auditor atas
Kemampuan Entitas Dalam
• Mempertahankan Kelangsungan
Hidupnya

62. Pada akhir pemeriksaannya, dalam suatu
pemeriksaan umum (general audit), KAP akan
memberikan suatu laporan akuntan yang terdiri
dari :
1. Lembaran opini, yang merupakan tanggung jawab
akuntan publik, dimana akuntan publik
memberikan pendapatnya terhadap kewajaran
laporan keuangan yang disusun oleh manajemen
dan merupakan tanggung jawab manajemen.
2. Laporan keuangan, yang terdiri dari :
Laporan Posisi Keuangan
Laporan Laba – Rugi Komprehensif
Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Arus Kas

63. • Catatan atas laporan keuangan, yang antara
lain berisi: bagian umum (menjelaskan latar
belakang perusahaan), kebijakan akuntansi
dan penjelasan atas pos-pos laporan posisi
keuangan dan laba rugi komprehensif.
• Informasi tambahan berupa lampiran
mengenai perincian pos-pos yang penting
seperti perincian piutang, aset tetap,
liabilities, beban umum dan administrasi serta
beban penjualan.

64. Jenis-Jenis Pendapat Akuntan
• Menurut SPAP, ada lima jenis pendapat:
1. Pendapat wajar tanpa pengecualian
(Unqualified Opinion)
2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan
bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam
laporan audit bentuk baku (Unqualified opinion
with explanatory language)
3. Pendapat wajar dengan pengecualian
(Qualified Opinion)
4. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion)
5. Pernyataan tidak memberikan pendapat
(Disclaimer Opinion)

65. Jenis-Jenis Laporan Akuntan
• Laporan auditor bentuk baku
• Laporan audit bentuk baku atas laporan
keuangan komparatif
• Laporan auditor independen tentang
dampak memburuknya kondisi ekonomi
Indonesia terhadap kelangsungan hidup
entitas

66. Pertimbangan Auditor Atas Kemampuan
Entitas Dalam Mempertahankan
Kelangsungan Hidupnya
• Auditor bertanggung jawab untuk
mengevaluasi apakah terdapat kesangsian
besar terhadap kemampuan entitas dalam
mempertahankan kelangsungan hidupnya
dalam periode waktu pantas, tidak lebih dari
satu tahun sejak tanggal laporan keuangan
yang sedang diaudit (selanjutnya periode
tersebut akan disebut dengan jangka waktu
yang pantas)

67. Pertimbangan Auditor Atas
Kemampuan Entitas Dalam
Mempertahankan Kelangsungan
Hidupnya
• Auditor harus mengevaluasi apakah terdapat
kesangsian besar mengenai kemampuan
entitas dalam mempertahankan
kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu
pantas
• Auditor tidak bertanggung jawab untuk
memprediksi kondisi atau peristiwa yang akan
datang

68. Pertimbangan Auditor Atas
Kemampuan Entitas Dalam
Mempertahankan Kelangsungan
Hidupnya
• Auditor tidak perlu merancang prosedur audit
dengan tujuan tunggal untuk mengidentifikasi
kondisi dan peristiwa yang, jika
dipertimbangkan secara keseluruhan,
menunjukkan bahwa terdapat kesangsian
besar mengenai kamampuan entitas dalam
mempertahankan kelangsungan hidupnya
dalam jangka waktu pantas.

69. Pertimbangan Auditor Atas Kemampuan
Entitas Dalam Mempertahankan
Kelangsungan Hidupnya
• Jika, setelah mempertimbangkan kondisi atau
peristiwa yang telah diidentifikasi secara
keseluruhan, auditor yakin bahwa terdapat
kesangsian besar mengenai kemampuan
entitas dalam mempertahankan
kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu
pantas, ia harus mempertimbangkan rencana
manajemen dalam menghadapi dampak
merugikan dari kondisi atau peristiwa
tersebut

70. Pertimbangan Auditor Atas
Kemampuan Entitas Dalam
Mempertahankan Kelangsungan
Hidupnya
• Apabila setelah mempertimbangkan dampak
kondisi dan peristiwa tertentu auditor tidak
menyangsikan kemampuan satuan usaha
dalam mempertahankan kelangsungan
hidupnya dalam jangka waktu pantas maka
auditor memberikan pendapat wajar tanpa
pengecualian

71. Pertimbangan Auditor Atas Kemampuan
Entitas Dalam Mempertahankan
Kelangsungan Hidupnya
• Apabila setelah mempertimbangkan dampak kondisi
dan peristiwa tertentu auditor menyangsikan
kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan
kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas
maka auditor wajib mengevaluasi rencana
manajemen. Dalam hal satuan usaha tidak memiliki
rencana manajemen atau auditor berkesimpulan
bahwa rencana manajemen entitas tidak dapat
secara efektif mengurangi dampak negatif kondisi
atau peristiwa tersebut maka auditor menyatakan
tidak memberikan pendapat.

82. BAB 5
PENGENDALIAN INTERN
(INTERNAL CONTROL)
Pembahasan :
• Pengertian Pengendalian intern
• Hubungan Pengendalian Intern Dengan
Ruang Lingkup (Scope) Pemeriksaan
• Bagaimana Melakukan Pemahaman dan
Evaluasi atas Pengendalian intern
• Keterbatasan Pengendalian Intern Entitas

83. PENGERTIAN PENGENDALIAN INTERN
Standar Pekerjaan Lapangan Yang
Kedua menyebutkan (IAPI, 2011:
150.1):
“Pemahaman memadai atas pengendalian
intern harus diperoleh untuk
merencanakan audit dan menentukan sifat,
saat, dan lingkup pengujian yang akan
dilakukan”.

84. IAPI (2011: 319.2) mendefinisikan
pengendalian intern sebagai suatu proses
yang dijalankan oleh dewan komisaris,
manajemen dan personel lain entitas-yang
didesain untuk memberikan keyakinan
memadai tentang pencapaian tiga
golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan
pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan
efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan
terhadap hukum dan peraturan yang
berlaku.

85. Pengendalian intern terdiri dari lima
komponen yang saling terkait berikut ini :
Lingkungan Pengendalian menetapkan
corak suatu organisasi, mempengaruhi
kesadaran pengendalian orang-orangnya.
Lingkungan pengendalian merupakan dasar
untuk semua komponen pengendalian intern,
menyediakan disiplin dan struktur.
Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas
dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk
mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar
untuk menentukan bagaimana risiko harus
dikelola.

86. Aktivitas Pengendalian adalah kebijakan
dan prosedur yang membantu menjamin
bahwa arahan manajemen dilaksanakan.
Informasi dan komunikasi adalah
pengidentifikasian, penangkapan, dan
pertukaran informasi dalam suatu bentuk
dan waktu yang memungkinkan orang
melaksanakan tanggung jawab mereka.
Pemantauan adalah proses yang
menentukan kualitas kinerja pengendalian
intern sepanjang waktu.

87. Konrath (2002: 205), mengutip AICPA
Professional Standards,
mendefinisikan internal control
sebagai berikut :
“The process effected by an entity’s board
of directors, management, and other
personnel designed to provide reasonable
assurance regarding the achievement of
objectives in the following categories :

88. • Operations Controls – relating to the
effective and efficient use of the entity’s
resources ;
• Financial reporting controls – relating to the
preparation of reliable published financial
statements ; and
• Compliance Controls – relating to the
entity’s compliance with applicable laws and
regulations.

89. 89
AICPA Professional Standards, seperti yang
dikutip oleh Konrath (2002 ; 205, 206)
mengidentifikasikan lima komponen
internal control yaitu : control
environment, risk assessment,
information and communication, control
activities and monitoring.
Komponen pertama, control environment,
merupakan pondasi dari keempat
komponen lainnya seperti yang
digambarkan berikut ini:

90. FIGURE 5.1.
Komponen Internal Control
Infrastructure
INFORMATION AND
COMMUNICATION
CONTROL
ACTIVITIES
RISK ASSESSMENT
CONTROL ENVIRONMENT
(foundation)
Monitoring
(ongoing)
Sumber : Konrath (2002: 207)

91. HUBUNGAN PENGENDALIAN INTERN
DENGAN RUANG LINGKUP (SCOPE)
PEMERIKSAAN
Jika pengendalian intern suatu satuan usaha
lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan,
ketidakakuratan ataupun kecurangan dalam
perusahaan sangat besar. Bagi akuntan publik,
hal tersebut menumbulkan risiko yang besar,
dalam arti risiko untuk memberikan opini tidak
sesuai dengan kenyataan, jika auditor kurang
hati-hati dalam melakukan pemeriksaan dan
tidak cukup banyak mengumpulkan bukti-bukti
yang mendukung pendapat yang diberikannya.

92. BAGAIMANA MELAKUKAN PEMAHAMAN DAN
EVALUASI ATAS PENGENDALIAN INTERN
Pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern
merupakan bagian yang sangat penting dalam
proses pemeriksaan oleh akuntan publik.
Karena baik buruknya pengendalian intern akan
memberikan pengaruh yang besar terhadap :
• keamanan harta perusahaan
• dapat dipercayai atau tidaknya laporan keuangan
perusahaan
• lama atau cepatnya proses pemeriksaan akuntan
• tinggi rendahnya audit fee
• jenis opini yang akan diberikan akuntan publik

93. Gambaran mengenai cara melakukan
pemahaman dan evaluasi pengendalian
intern bisa dilihat di exhibit 5-1.
Ada tiga cara yang bisa digunakan akuntan
publik, yaitu:
Internal Control Questionnaires
1. Flow Chart
2. Narrative

94. Internal Control Questionnaires
Cara ini banyak digunakan oleh Kantor Akuntan Publik
(KAP), karena dianggap lebih sederhana dan praktis.
Biasanya KAP sudah memiliki satu set ICQ yang
standar, yang bisa digunakan untuk memahami dan
mengevaluasi pengendalian intern diberbagai jenis
perusahaan. Pertanyaan-pertanyaan dalam ICQ
diminta untuk dijawab Ya (Y), Tidak (T), atau Tidak
Relevan (TR). Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut
sudah disusun dengan baik, maka jawaban “Ya” akan
menunjukkan ciri internal control yang baik, “Tidak”
akan menunjukkan ciri internal control yang lemah,
“Tidak Relevan” berarti pertanyaan tersebut tidak
relevan untuk perusahaan tersebut.

95. 95
Flow Chart (bagan Arus)
Flow Chart menggambarkan arus dokumen dalam
sistim dan prosedur di suatu unit usaha,
misalnya dalam flow chart untuk sistim dan
prosedur pembelian, utang dan pengeluaran
kas, digambarkan arus dokumen mulai dari
permintaan pembelian (puchase requisition),
order pembelian (purchase order) sampai
dengan pelunasan utang yang berasal dari
pembelian tersebut.

96. 96
• Untuk auditor yang terlatih baik, penggunaan
flow chart lebih disukai, karena auditor bisa lebih
cepat melihat apa saja kelemahan-kelemahan
dan kebaikan-kebaikan dari suatu sistim dan
prosedur.
• Untuk penugasan tahun-tahun berikutnya,
auditor harus selalu memutakhirkan
(mengupdate) flow chart tersebut untuk
mengetshui apakah terdapat perubahan-
perubahan dalam sistim dan prosedur
perusahaan.

97. 97
Narrative
• Dalam hal ini auditor menceritakan dalam
bentuk memo, sistim dan prosedur
akuntansi yang berlaku di perusahaan,
misalnya prosedur pengeluaran kas. Cara
ini biasa digunakan untuk klien kecil yang
pembukuannya sederhana.

98. 98
KETERBATASAN PENGENDALIAN
INTERN ENTITAS
Terlepas dari bagaimana bagusnya desain
dan operasinya, pengendalian intern
hanya dapat memberikan keyakinan
memadai bagi manajemen dan dewan
komisaris berkaitan dengan pencapaian
tujuan pengendalian intern entitas.

99. 99
Disamping itu pengendalian dapat tidak
efektif karena adanya kolusi di antara dua
orang atau lebih atau manajemen
mengesampingkan pengendalian intern.
Faktor lain yang membatasi pengendalian
intern adalah biaya pengendalian intern
entitas tidak boleh melebihi manfaat yang
diharapkan dari pengendalian tersebut.

100. 100
EXHIBIT 4-1
CARA MELAKUKAN PEMAHAMAN DAN EVALUASI ATAS PENGENDALIAN INTERN
DAPATKAN GAMBARAN MENGENAI ICQ YANG ADA DI
PERUSAHAAN (SECARA TEORITIS)
LAKUKAN COMPLIANCE TEST (TEST OF RECORDED
TRANSACTIONS)
1. Pelajari Accounting & Operation Manual
2. Pelajari Bagan Organisasi & Job Description
3. Lakukan Tanya Jawab dengan petugas klien
DOKUMENTASIKAN DALAM BENTUK :
INTERNAL CONTROL QUESTIONNAIRES
A. FLOW CHART
B. NARRATIVE (MEMO)
LAKUKAN WALK THROUGH:
Ambil 2 atau 3 dokumen, periksa apakah
pemrosesannya sesuai dengan yang dijelaskan dalam
A, B dan C. jika diperlukan sesuaikan A, B dan C
Buat Kesimpulan Sementara (Preliminary Evaluation)
terhadap Internal Control klien:
- Baik (Excellent, Good)
- Sedang (Fair)
- Lemah (Weak, Bad)
Jika kesimpulan sementara menyatakan Internal
Control lemah, langsung lakukan Substantive Test
yang diperluas. Jika I/C baik atau sedang, buktikan
dengan melakukan Compliance Test.
Untuk membuktikan:
1.Apakah Internal Control yang ada betul seperti yang
digambarkan dalam A, B dan C
2.Sistim & Prosedur yang digambarkan dalam A, B
atau C betul-betul diterapkan perusahaan.
TEST DILAKUKAN TERHADAP:
1.Transaksi Penjualan, Piutang dan Penerimaan Kas
2.Transaksi Pembelian, Utang dan Pengeluaran Kas
3.Pembayaran Gaji (Payroll Test)
4.Journal Voucher
Sebelumnya perlu ditentukan Cara Pemilihan Sample:
a. Judgement / Random Sampling
b. Block Sampling
c. Statistical Sampling

101. 101
BUAT KESIMPULAN AKHIR (FINAL
EVALUATION) TERHADAP INTERNAL
CONTROL KLIEN
LAKUKAN SUBSTATIVE TEST (PEMERIKSAAN
ATAS KEWAJARAN SALDO) POS-POS
LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN LABA
RUGI KOMPARATIF
Jika Internal Control Baik, Scope
Pemeriksaan (Substantive Test) bisa
dipersempit
Jika Internal Control Lemah, Scope
Pemeriksaan (Substantive Test) harus
diperluas
Tarik kesimpulan mengenai Kewajaran Pos-
Pos Laporan Posisi Keuangan dan Laba Rugi
Komparatif
Buat :
1.Daftar Audit Adjustment
2.(Draft) Audit Report
3.Management Letter
Minta :
Client Representation Letter

102. BAB VII
KERTAS KERJA
PEMERIKSAAN
(AUDIT WORKING
PAPERS)

103. PENGERTIAN KERTAS KERJA
PEMERIKSAAN
Dalam menjalankan pemeriksaannya (general
audit) KAP harus berpedoman kepada SPAP,
khususnya standar auditing, standar
pengendalian mutu, kode etik Ikatan Akuntan
Indonesia dan aturan etika IAI Kantor Akuntan
Publik (sekarang Kode Etik Profesi Akuntan
Publik). Semua prosedur audit yang dilakukan
dan temuan-temuan pemeriksaan harus
didokumentasikan dalam kertas kerja
pemeriksaan.

104. Kertas kerja pemeriksaan adalah semua
berkas-berkas yang dikumpulkan oleh
auditor dalam menjalankan
pemeriksaan, yang berasal:
1. dari pihak klien
2. dari analisa yang dibuat oleh auditor
3. dari pihak ketiga.

105. TUJUAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
Kertas kerja pemeriksaan yang merupakan
dokumentasi auditor atas prosedur-prosedur
audit yang dilakukannya, test-test yang
diadakan, informasi-informasi yang didapat
dan kesimpulan yang dibuat atas
pemeriksaan, analisa, memorandum, surat-
surat konfirmasi dan representation, ikhtisar
dokumen-dokumen perusahaan, rincian-
rincian pos laporan posisi keuangan dan laba
rugi komparartif, serta komentar-komentar
yang dibuat atau yang diperoleh si auditor,
mempunyai beberapa tujuan.

106. Tujuan tersebut antara lain:
1. Mendukung opini auditor mengenai
kewajaran laporan keuangan.
Opini yang diberikan harus sesuai
dengan kesimpulan pemeriksaan yang
dicantumkan dalam kertas kerja
perusahaan.

107. 2. Sebagai bukti bahwa auditor telah
melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan
Standar Profesional Akuntan Publik.
Dalam kertas kerja pemeriksaan harus
terlihat bahwa apa yang diatur dalam SPAP
sudah diikuti dengan baik oleh auditor.
Misalnya melakukan penilaian terhadap
pengendalian intern dengan menggunakan
internal control questionnaires, mengirimkan
konfirmasi piutang, meminta Surat
Pernyataan Langganan dan lain-lain.

108. 3. Sebagai referensi dalam hal ada
pertanyaan dari:
1. Pihak Pajak
2. Pihak Bank
3. Pihak Klien
Jika kertas kerja pemeriksaan lengkap,
pertanyaan apapun yang diajukan pihak-pihak
tersebut, yang berkaitan dengan laporan audit,
bisa dijawab dengan mudah oleh auditor,
dengan menggunakan kertas kerja
pemeriksaan sebagai referensi.

109. 4. Sebagai salah satu dasar penilaian
asisten (seluruh tim audit) sehingga
dapat dibuat evaluasi mengenai
kemampuan asisten sampai dengan
partner, sesudah selesai suatu
penugasan.
Evaluasi tersebut biasa digunakan
sebagai salah satu dasar pertimbangan
untuk kenaikan jenjang jabatan dan
kenaikan gaji.

110. 5. Sebagai pegangan untuk audit tahun
berikutnya.
Untuk persiapan audit tahun berikutnya
kertas kerja tersebut dapat dimanfaatkan
antara lain:
a. untuk mencheck saldo awal
b. untuk dipelajari oleh audit staf yang baru
ditugaskan untuk memeriksa klien
tersebut.
c. untuk mengetahui masalah-masalah yang
terjadi di tahun lalu dan berguna untuk
penyusunan audit plan tahun berikutnya.

111. CURRENT FILE DAN PERMANENT FILE
Kertas kerja pemeriksaan biasanya
dikelompokkan dalam:
a. Current File (Berkas tahun berjalan)
b. Permanent File (Berkas permanen)
c. Correspondence File (Berkas surat
menyurat)

112. KRITERIA UNTUK PEMBUATAN KERTAS
KERJA PEMERIKSAAN YANG BAIK
Agar kertas kerja pemeriksaan mempunyai
manfaat yang optimal, harus dipenuhi kriteria
berikut ini:
1. Kertas kerja pemeriksaan harus mempunyai
tujuan. Misalnya : cash count sheet dapat
ditrasir dengan angka pada neraca.
2. Harus dicegah menulis kembali kertas kerja
pemeriksaan sebab banyak kerugiannya,
antara lain:
 Membuang waktu
 Dapat salah menyalin

113. 3. Dalam kertas kerja pemeriksaan harus
dijelaskan prosedur audit apa yang dilakukan
dengan menggunakan audit tick mark.
Misalnya :
Penggunaan tick mark antara lain:
 = Footing / cross footing
C.B = Confirmed Balance <bila cocok>
R.D =Reporting Difference
Contoh audit tick mark yang biasa digunakan
bisa dilihat di Exhibit 6-1.
 periksa aging schedule
 cek penjumlahan dengan cara footing dan
cross footing

114. 4. Kertas kerja pemeriksaan harus
diindex/cross index.
Ada beberapa cara penggunaan index :
a.alphabetis = A – Z
b.numerical = I – II dan seterusnya
c.gabungan = A1, A2 dan seterusnya.
5. Kertas kerja harus diparaf oleh orang
yang membuat dan mereview working
papers sehingga dapat diketahui siapa
yang bertanggung jawab.

115. 6. Setiap pertanyaan yang timbul pada
review notes harus terjawab, tidak
boleh ada “open question” (pertanyaan
yang belum terjawab).
7. Pada kertas kerja pemeriksaan harus
dicantumkan :
a. Sifat dari perkiraan yang diperiksa
b. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan
c. Kesimpulan mengenai kewajaran
perkiraan yang diperiksa

116. 8. Hal-hal tambahan
a. Kertas kerja pemeriksaan harus rapih dan
bersih
b. Kertas kerja pemeriksaan harus mudah
dibaca (jelas)
c. Bahasa yang digunakan (Indonesia atau
Inggris) harus baik
d. Jangan hanya memphoto copy data dari
klien tanpa diberi suatu penjelasan.
9. Di bagian muka file kertas kerja pemeriksaan
harus dimasukkan Daftar Isi dan Index kertas
kerja pemeriksaan dan contoh paraf seluruh tim
pemeriksa yang terlibat dalam penugasan audit
tersebut.

117. PEMILIKAN DAN PENYIMPANAN KERTAS
KERJA PEMERIKSAAN
1. Kertas kerja pemeriksaan adalah milik
akuntan publik. Hak auditor sebagai
pemilik kertas kerja pemeriksaan terikat
pada batasan-batasan moral yang
dibuat untuk mencegah kebocoran-
kebocoran yang tidak semestinya
mengenai kerahasiaan (confidentiality)
data klien.

118. 2. Walaupun sebagian kertas kerja akuntan
publik dapat digunakan sebagai sumber
referensi bagi kliennya, namun kertas kerja
pemeriksaan tersebut tidak dapat dianggap
sebagai bagian atau pengganti dari catatan
akuntansi klien tersebut.
3. Bila ada pihak lain yang ingin meminjam atau
mereview kertas kerja pemeriksaan, baru bisa
diberikan atas persetujuan tertulis dari klien
yang bersangkutan, sebaiknya hanya bagian
yang diperlukan saja yang dipinjamkan atau
diperlihatkan.

119. 4. Akuntan publik harus mengambil
langkah-langkah yang tepat untuk
keamanan kertas kerja pemeriksaannya
dan menyimpan kertas kerja tersebut
sesuai dengan peraturan pemerintah
yang berlaku (minimal lima tahun).

120. WORKING BALANCE SHEET DAN
WORKING PROFIT AND LOSS
Working Balance Sheet (WBS) dan Working Profit
and Loss (WPL) berisi angka-angka perbook
(bersumber dari Trial Balance Klien), Audit
Adjusment, Saldo Per Audit, yang nantinya akan
merupakan angka-angka di Laporan Posisi
Keuangan dan Laba Rugi Komparatif yang
sudah diaudit, serta saldo tahun lalu (bersumber
dari Audit Report atau kertas kerja pemeriksaan
tahun lalu).

121. TOP SCHEDULE DAN
SUPPORTING SCHEDULE
Angka-angka dalam Top Schedule akan
didukung oleh angka-angka dalam Supporting
Schedule, untuk itu antara Top Schedule dan
Supporting Schedule harus dilakukan cross
index. Top Schedule akan memperlihatkan
saldo Per Book (bersumber dari Trial Balance
Klien), audit adjusment, saldo per audit, serta
saldo tahun lalu (bersumber dari kertas kerja
pemeriksaan tahun lalu).

122. Dalam Top Schedule biasanya dicantumkan
kesimpulan atas pos yang bersangkutan. Sifat
perkiraan, prosedur audit yang dilakukan beserta
tick mark, audit adjusment yang diusulkan auditor
dan diterima klien, harus tercantum di Supporting
Schedule.
Di semua Top Schedule dan Supporting Schedule
harus dicantumkan index working paper.
Contoh Top Schedule dan Supporting Schedule
bisa dilihat di bab-bab lainnya (lihat Exhibit 13-5
dan Exhibit 14-2).

123. STANDARD TICKMARK
Footing
<penambahan dan pengurangan>
 Ditempatkan di bawah angka total
Cross footing
<penambahan dan pengurangan>
 Ditempatkan di samping kanan angka
total
Calculation <selain dari penambahan dan
pengurangan>
 Ditempatkan di samping kanan hasil
perhitungan
Dicocokkan dengan general ledger L Diletakkan di samping kanan angka
Dicocokkan dengan subsidiary ledger / Diletakkan di samping kanan angka
Pemeriksaan dokumen-dokumen <agreements, polis
asuransi, SKP rampung dan lain-lain>
D Diletakkan di samping kanan angka
Vouching Vo Diletakkan di samping kanan angka
Pemeriksaan journal entry J Diletakkan di samping kanan angka
Pemeriksaan cancelled check C Diletakkan di samping kanan angka
Pemeriksaan official receipts r Diletakkan di samping kanan angka
Jawaban konfirmasi yang cocok CB Diletakkan di samping kanan angka
Jawaban konfirmasi yang tidak cocok RD Diletakkan di samping kanan angka
Jawaban konfirmasi yang dikembalikan oleh kantor
pos
RPO Diletakkan di samping kanan angka
Bila tidak ada jawaban NR Diletakkan di samping kanan angka
Untuk menandakan bahwa schedule dibuat oleh
klien
PBC Diletakkan disudut kiri bawah dan
dituliskan tanggal terimanya