2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

1. KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
AGUSTUS 2017
PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA
DESA
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

2. 2
PELAKSANAAN PENYALURAN
1. Penyaluran melalui KPPN dilaksanakan berdasarkan PMK nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Penyaluran DAK Fisik Triwulan I dan Dana Desa Tahap I TA 2017 dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Ditjen
Perimbangan Keuangan (Dit. Dana Perimbangan dan Dit. Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan) yang
ditindaklanjuti Direktur PA selaku Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa untuk disampaikan kepada
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
3. Penyaluran DAK Fisik Triwulan II, III. IV dan Dana Desa Tahap II 2017 dilaksanakan berdasarkan kinerja penyerapan dan
capaian output yang dilaporkan dan di-input oleh Pemda melalui Aplikasi berbasis web (OMSPAN)
4. Pelaksanaan penyaluran oleh KPPN dilakukan oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang terdiri dari PPK BUN
dan PPSPM BUN melalui aplikasi SAKTI.
5. Pencairan dana dilakukan melalui penerbitan SP2D yang ditujukan ke rekening Pemerintah Daerah (pencairan dana dari
RKUN ke RKUD).
PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA TA 2017

3. Belanja K/L
Dana Transfer
VS VS VS
2001 2016 2017
Rp95,9 triliun
Rp81,1 triliun
Rp153,0 triliun
Rp130,0 triliun
Rp763,6 triliun
Rp764,9 triliun
Implementasi UU 25/1999
Implementasi UU 33/2004
VS
2004
Rp767,8 triliun
Rp776,3 triliun
Rp14,8 T Rp23,0 T Rp8,5 T Rp1,3 T
8X
9X
2017
2001
2017
2001
3
Peningkatan Anggaran TKDD untuk Penguatan
Desentralisasi Fiskal dan Nawacita

4. 4
Kebijakan dan Tantangan Pelaksanaan TKDD Tahun 2017
T
Pagu DAU tidak final.
• Penyesuaian alokasi DAU pd
APBN-P dan APBD-P
• Implikasi: Penyesuaian
belanja & kontrak.
• Solusi: fleksibilitas kontrak,
cash planning.
Pengalihan urusan
pemerintahan.
• Beban pengalihan sdh
ditampung Rp15,4 T pd APBN
2017.
• Potensi tambahan beban
pengalihan Rp3,6 T.
• Perlu penyesuaian porsi DAU
dlm APBN-P.
Pengalihan urusan konkuren
daerah -> pusat.
• Pengalihan urusan konkuren
butuh Rp3 T.
• Implikasi: 6 bulan belanja
pegawai telah dan akan
menjadi beban APBD 2017.
• 6 bulan selanjutnya menjadi
beban APBN (Rp1,5 T).
• Solusi: Rp 756 M sbg
pengurang DAU.
Penyelesaian Kurang Bayar DBH
• Kurang bayar DBH sd 2015
sudah sebagian diselesaikan
(Rp28,9 T).
• Sisa Kurang Bayar Rp25,3 T.
• Telah dianggarkan Rp10,9 T
pada APBN 2017, sehingga
kurang bayar tersisa Rp14,5 T.
Kurang Bayar DAK Fisik
• Direncanakan di-carry over pd
APBN-P 2017 .
• Syarat carry over:
 output 100% pd 2016
 dilakukan verifikasi teknis &
administrasi
• Penyaluran Dana Transfer
berdasarkan kinerja
pelaksanaan di daerah.
• Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa melalui KPPN.
Minimal 25% DAU dan
DBH digunakan untuk
Infrastruktur

5. URAIAN
2016 2017 Selisih APBN 2017
thd Realisasi
APBN-P 2016APBN APBN-P Realisasi APBN APBN-P
Transfer ke Daerah 723,2 729,3 664,2 704,9 706,3 40,7
A. Dana Perimbangan 700,4 705,5 640,4 677,1 678,6 36,7
1. Dana Transfer Umum 491,5 494,5 475,9 503,6 494,0 27,7
a. Dana Bagi Hasil 106,1 109,1 90,5 92,8 95,4 2,3
1) Pajak 51,5 68,7 50,6 58,6 58,1 8,0
2) Sumber Daya Alam 54,6 40,5 39,9 34,2 37,3 -5,7
b. Dana Alokasi Umum 385,4 385,4 385,4 410,8 398,6 25,4
2. Dana Transfer Khusus 208,9 211,0 164,5 173,4 184,6 8,9
a. DAK Fisik 85,4 89,8 75,2 58,3 69,5 -16,9
b. DAK Non Fisik 123,5 121,2 89,3 115,1 115,1 25,8
B. Dana Insentif Daerah 5,0 5,0 5,0 7,5 7,5 2,5
C. Dana Otonomi Khusus &
Dana Keistimewaan DIY
17,7 18,8 18,8 20,4 20,2 1,6
1. Dana Otsus 17,2 18,3 18,3 19,6 19,4 1,3
2. Dana Keistimewaan DIY 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8
0,3
Dana Desa 47,0 47,0 46,7 60,0 60,0 13,3
JUMLAH 770,2 776,3 710,9 764,9 766,3 54
(dalam triliun Rp)
5
Kebijakan TKDD 2017: Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa

6. 6
Triwulan I : 30%
Penyaluran : Feb – April
Dokumen Persyaratan
(Paling Lambat 31
Maret):
• Peraturan Daerah
mengenai APBD tahun
anggaran berjalan
(berupa hasil
rekapitulasi
Penerimaan Perda
APBD dari DJPK);
• laporan realisasi
penyerapan dana dan
capaian output
kegiatan DAK Fisik
tahun anggaran
sebelumnya.
Triwulan II : 25%
Penyaluran : April -
Juli
Dokumen
Persyaratan (Paling
Lambat 30 Juni);
• laporan realisasi
penyerapan dana
yang menunjukkan
paling sedikit 75%
dari dana yang
telah diterima di
RKUD dan capaian
output kegiatan
DAK Fisik triwulan I;
• daftar kontrak
kegiatan, dalam hal
kegiatan DAK Fisik
dilakukan secara
kontraktualran
Daftar Ringkasan
Kontrak
Triwulan III : 25%
Penyaluran : Juli –
Oktober
Dokumen Persyaratan
(Paling lambat 30
September):
• laporan realisasi
penyerapan dana
yang menunjukkan
paling sedikit 75%
dari dana yang telah
diterima di RKUD
dan capaian output
kegiatan DAK Fisik
sampai dengan
triwulan II yang
menunjukkan paling
sedikit 30%;
Triwulan IV : selisih penerimaan
dengan kebutuhan penyelesaian
kegiatan
Penyaluran : Oktober –
Desember
Dokumen Persyaratan (Paling
lambat 15 Desember):
• laporan realisasi penyerapan
dana yang menunjukkan paling
sedikit 90% dari dana yang
telah diterima di RKUD dan
capaian output kegiatan DAK
Fisik sampai dengan triwulan
III yang menunjukkan paling
sedikit 65% (enam puluh lima
persen).
• nilai rencana penyelesaian
kegiatan dalam rangka
penyelesaian capaian output
100%
Penyaluran DAK Fisik Non Sekaligus

7. 7
 Berdasarkan rekomendasi dari K/L yang diterima Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan
 Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan paling
lambat 31 Maret
 DJPK menyampaikan rekomendari penyaluran kepada KPA
Penyaluran melalui Koordinator KPA
 Dokumen Persyaratan :
 rekomendasi K/L
 rekapitulasi penerimaan Perda mengenai APBD tahun
anggaran berjalan;
 laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output
kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya;
 Daftar kontrak Kegiatan dan/atau bukti pemesanan barang
atau bukti sejenis;
 Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output
kegiatan DAK Fisik bidang tertentu, disampaikan paling
lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan
 Dapat dilaksanakan sekaligus sebesar kebutuhan dana
dalam rangka penyelesaian output kegiatan DAK Fisik
 Rentang waktu penyaluran : April – Juli
 Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan paling
lambat 21 Juli
 Dokumen Persyaratan :
 Rekapitulasi penerimaan Perda mengenai APBD
tahun anggaran berjalan;
 Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian
output kegiatan DAK Fisik tahun anggaran
sebelumnya; dan
 Daftar kontrak Kegiatan.
 Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output
kegiatan DAK Fisik bidang tertentu, disampaikan paling
lambat bulan November tahun anggaran berjalan
ALOKASI BIDANG < 1 MILYAR ALOKASI BIDANG >1 MILYAR
Penyaluran DAK Fisik Sekaligus (Tidak Bertahap)

8. 8
Dalam hal Kepala Daerah tidak memenuhi persyaratan
penyaluran dan/atau melampaui batas waktu
penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, DAK
Fisik triwulan yang bersangkutan dan triwulan
selanjutnya atau yang penyalurannya sekaligus
tidak disalurkan.
Pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas
pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
Konsekuensi Persyaratan Penyaluran dan Batas Waktu Penyampaian
Dokumen Persyaratan DAK Fisik Yang Tidak Terpenuhi

9. 9
TAHAP BATAS WAKTU DOKUMEN PERSYARATAN
Tahap I
60%
Penyaluran : paling cepat
bulan Maret, paling lambat
bulan Juli
Penyampaian Dok : paling
lambat 24 Juli
1. Perda APBD TA berjalan (berupa hasil rekapitulasi Penerimaan Perda
APBD dari DJPK);
2. Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana
Desa setiap Desa;
3. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa TA sebelumnya.
4. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa TA sebelumnya.
Tahap II
40%
Penyaluran : bulan Agustus 1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I paling kurang 90%;
2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan paling kurang 75% dan
capaian output Dana Desa tahap I paling kurang 50%.
Penyaluran Dana Desa

10. 10
Mendekatkan pelayanan Kementerian
Keuangan terhadap Pemerintah Daerah
melalui 171 Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar
di seluruh Indonesia
PAPUA
7 KPPN
SUMUT
11 KPPN
ACEH
7 KPPN
RIAU
3 KPPN
SUMBAR
6 KPPN
JAMBI
5 KPPN
BABEL
2 KPPN
SUMSEL
5 KPPN
BENGKULU
4 KPPN
LAMPUNG
4 KPPN
BANTEN
3 KPPN
DKI JKT
10
KPPN
JABAR
12
KPPN
DIY
3 KPPN
JATENG
15 KPPN
JATIM
15
KPPN
BALI
3 KPPN
KEPRI
2 KPPN
KALBAR
6 KPPN
KALTENG
4 KPPN
KALSEL
5 KPPN
KALTIM
5 KPPN
PAPUA
BARAT
3 KPPN
MALUKU
4 KPPN
MALUKU
UTARA
2 KPPN
SULBAR
2 KPPN
SULSEL
9 KPPN
SULTENG
4 KPPN
SULTRA
4 KPPN
GORONTALO
2 KPPN
SULUT
4 KPPN
NTT
6 KPPN
NTB
4 KPPN
Meningkatkan efisiensi koordinasi dan
konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan
Kementerian Keuangan
Meningkatkan efektivitas monitoring dan
evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan
anggaran pusat dan daerah
Pemerintah telah berkomitmen secara bertahap meningkatkan
alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Saat ini alokasi anggaran TKDD di APBN 2017 telah melampaui
alokasi anggaran Kementerian/Lembaga.
Sebagai konsekuensinya diperlukan pelayanan, koordinasi dan
monitoring evaluasi yang lebih efektif terhadap kinerja
pelaksanaan anggaran Pusat dan Daerah.
Tujuan penyaluran
DAK Fisik dan Dana
Desa melalui KPPN
diseluruh Indonesia
Tujuan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Melalui KPPN

11. PROSES PENYALURAN DAK FISIK/DANA DESA DI KPPN PELAPORANPERSIAPAN
UNDUH ADK
DIPA DARI
RKAKL DIPA
ONLINE
UNGGAH ADK
DIPA KE SAKTI
DIPA
Petikan
SK PPK-PPSPM
SKPRTD DAK Fisik/
SKPRDD
PPSPM
PPK
SPP-LS
VERIFIKASI
PENGUJIAN
SPM-LS
SKPRTD
DAK Fisik/
SKPRDD
OM
SPAN
KPA Penyalur
DOK.
PERSY.
REKAPITULASI
SP2D
PENGUJIAN
RKUN RKUD RKD
Khusus Dana
Desa
PEMDA
KPA Penyaluran
Kanwil DJPBN
Koordinator KPA
DJPK
Data
Supplier
DOK.
PERSY.
REKAPITULASI Data
Supplier
Menyusun
RPD
Alur Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Secara Umum

12. KPPN Selaku Kuasa BUNDJPK Koordinator KPA KPA Penyaluran
DIPA
Petikan
KPA Penyalur
DIPA
Petikan
DIPA
Petikan
RKAKL DIPA
ONLINE
Unduh ADK DIPA dari
RKAKL DIPA Online
KPA Penyaluran
Menerima DIPA
Petikan DAK Fisik
& Dana Desa
Unggah ADK
DIPA ke Sakti
SKPRTD
DAK Fisik/
SKPRDD
Menetapkan
SKPRTD DAK
Fisik/SKPRDD
Menerbitkan DIPA
Petikan DAK Fisik &
Dana Desa
Menyampaikan
DIPA Petikan DAK
Fisik & Dana Desa
Ke KPA Penyaluran
melalui Koord, KPA
Menyampaikan
DIPA Petikan DAK
Fisik & Dana Desa
Ke KPA Penyaluran
SK PPK-
PPSPM
Menetapkan SK
PPK - PPSPM
Menyampaikan SK PPK – PPSPM
ke KPPN beserta spesimen tanda
tangan PPSPM dan cap/stempel
Satker
Menyampaikan SK ke PPK
Menyampaikan SK ke
PPSPM disertai spesimen
tanda tangan PPK
PPSPM
PPK
SKPRTD
DAK Fisik/
SKPRDD
OM
SPAN
Menyusun SKPRTD
DAK Fisik/ SKPRDD
12
Alur Persiapan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

13. 13
DJPK Koordinator KPA KPA Penyaluran KPPN Selaku Kuasa BUN
PPSPM
PPK
SPP-LS
SP2D
VERIFIKASI
PENGUJIAN
PENGUJIAN
SPM-LS
PEMDA
OM
SPAN
Dok. Persyaratan
Lainnya
TW I
• Lap. Real.
Penyerapan Dana
& capaian output
thn lalu
TW II
• Lap. Real. Penyerapan Dana &
capaian output tw I,
• Daftar kontrak keg. (jika
kontraktual)
TW III
• Lap. Real. Penyerapan Dana &
capaian output tw II
TW IV
• Lap. Real. Penyerapan Dana &
capaian output tw III,
• lap. nilai rencana penyelesaian
keg.
RKUD RKUN
REKAPITULASI
OM
SPANOM
SPAN
OM
SPANMonitor
REKAPITULASI
Perda APBD
HANYA TW I
Rekap
Perda
Perda
APBD KPA Penyaluran
SKPRTD
DAK Fisik
Surat Pemberi
tahuan
REKAPITULASI
REKAPITULASI
Data
Supplier
Data
Supplier
Data
Supplier
Data
Supplier
softcopy
Menyusun
RPD
Menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran
Alur Penyaluran DAK Fisik

14. 14
DJPK Koordinator KPA KPA Penyaluran KPPN Selaku Kuasa BUN
PPSPM
PPK
SPP-LS
SP2D
VERIFIKASI
PENGUJIAN
PENGUJIAN
SPM-LS
PEMDA
OM
SPAN
RKUN
REKAPITULASI
OM
SPAN
DOK.
PERSY.OM
SPAN
Monitor
REKAPITULASI
Rekap
Perda
Perda
APBD KPA Penyaluran
SKPRDD
Surat
Pemberitahuan
REKAPITULASI
TAHAP I
• Perbup/walkot pembagian
penetapan rincian setiap desa,
• Lap.realisasi penyaluran thn lalu,
• Lap. konsolidasi realisasi
penyerapan & capaian ouput thn
lalu
TAHAP II
• Lap.realisasi penyaluran tahap I,
• Lap. konsolidasi realisasi
penyerapan & capaian output
tahap I
RKUDRKD
DESA
Data
Supplier
Data
Supplier
Data
Supplier
DOK.
PERSY.
REKAPITULASI Data
SupplierHardcopy
Menyusun
RPD
Dok. Persyaratan
Lainnya
OM
SPAN
Perda APBD
softcopy
Menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran
HANYA TAHAP I
Alur Penyaluran Dana Desa

15. 15
Kanwil DJPBNPEMDA
LKT & LRT
LKT & LRT
REKAPITULASI
LKT & LRT
LKT & LRT
REKAPITULASI
LKT & LRT
LKT & LRT
REKAPITULASI
LKT & LRT
LAP. REALISASI
PENYALURAN,
PENYERAPAN &
CAP. OUTPUT DFDD
OM
SPAN
LAP. REALISASI
PENYALURAN,
PENYERAPAN &
CAP. OUTPUT DFDD
OM
SPAN
LAP. REALISASI
PENYALURAN,
PENYERAPAN &
CAP. OUTPUT DFDD
KPA Penyaluran
UAKPA BUN
Koordinator KPA
UAKKPA BUN
DJPK
PPA BUN
- Beban Transfer DFDD
- Realisasi Transfer DFDD
- Piutang transfer DFDD
- Utang Transfer DFDD
Proses
LAP. KEUANGAN TK UAKPA
BUN:
- LRA
- NERACA
- LAP. OPERASIONAL
- LAP. PERUBAHAN EKUITAS
- CaLK
LAP. KEUANGAN TK
UAKKPA BUN:
- LRA
- NERACA
- LAP. OPERASIONAL
- LAP. PERUBAHAN
EKUITAS
- CaLK
UAPBUN TRANSFER KE
DAERAH & DANA DESA
KPPN selaku
Kuasa BUN
Rekon.
data
REKAPITULASI
LKT & LRT
Tembusan
Menyampaikan LKT & LRT
Alur Pelaporan dan Akuntansi

16. 0
5
10
15
20
1 2
0
50
100
150
200
16
59%
35%
6%
DAK PENUGASAN
PAGU: Rp 34,47 T
REAL: Rp 15,87 T; 46%
DAK AFFIRMASI
PAGU: Rp 3,48 T
REAL: Rp 1,39 T; 39%
DAK REGULER
PAGU: Rp 20,40 T
REAL: Rp 9,46 T; 46%
DAK FISIK
Rp 58,34
T
PAGU DAK FISIK REALISASI Rp 26,7
TPenyaluran per triwulan (Pagu per bidang > Rp 1 Miliar)
Penyaluran sekaligus (Pagu per bidang ≤ Rp 1 Miliar)
Per tanggal 31 Juli 2017
45,76
%
Pagu Realisasi
Rp 179 M
Rp 103
M
Pagu
TW I
Real.
TW I
Pagu
TW II
Real.
TW II
57,56
%
Rp 17,4 T 100
% Rp 14,5 T
Rp 8,7 T
59,75
%
Rp 17,4
T
Realisasi Berdasarkan Jenis DAK FISIK
Pagu dan Realisasi Penyaluran DAK Fisik

17. Kementerian Keuangan
Monitoring Penyaluran DAK Fisik Triwulan I s.d. 31 Juli 2017

18. 18
-
10
20
30
40
50
60
TRILIUNRUPIAH
Pagu Realisasi
Rp 60 T
Rp 35,8 T
Per tanggal 31 Juli 2017
59,7 %
Progress Penyaluran Dana Desa Tahap I
Rp 35,8 T
RKUN RKUD RKD
Rp 35,8 T Rp 31,1 T
Penyaluran RKUD ke RKD
Penyaluran Dana Desa Tahap I
kurang dari 60% karena ada desa
hilang dan terdapat sisa dana di
RKUD yang belum digunakan
No. Periode
Jml
Nilai
Rekomendasi
Realisasi
Pemda (Miliar Rp) (Miliar Rp)
1. Periode 1 92 7.784,4
13.036,2
2. Periode 2 56 5.251,8
3. Periode 3 41 3.615,1 3.615,1
4. Periode 4 31 2.253,9 2.253,9
5. Periode 5 30 2.304,0 2.304,0
6. Periode 6 31 2.976,9 2.976.9
7. Periode 7 23 1.789,1 1.789,1
8. Periode 8 32 2.217,8 2.217,8
9. Periode 9 30 2.353,2 2.353,2
10. Periode 10 32 2.676,4 2.676,4
11. Periode 11 15 1.171,50 1.171,5
12. Periode 12 13 831,2 831,2
13. Periode 13 6 334,4 334,4
14. Periode 14 2 210,0 210,0
15. Periode 15 0 45,4 45,4
16 Periode 16 0 20,5 20,5
17 Periode 17 0 3,2 3,2
Total 434
35.838,8 35.838,8
86,8 %
Pagu dan Realisasi Penyaluran Dana Desa

19. Kementerian Keuangan
JUMLAH
DESA
JUMLAH DANA (Rp)
JUMLAH
DESA
JUMLAH DANA (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
01 ACEH 4.892.571.795.000 6.497 2.929.865.690.479 4.264 1.933.868.132.665 66,0%
02 SUMATERA UTARA 4.197.972.490.000 5.418 2.461.476.018.721 3.674 1.440.807.753.553 58,5%
03 SUMATERA BARAT 796.538.971.000 928 446.864.374.400 784 390.254.595.996 87,3%
04 RIAU 1.269.305.925.000 1.592 760.376.959.339 1.532 721.095.472.056 94,8%
05 JAMBI 1.090.942.601.000 1.399 653.659.999.149 1.371 633.345.935.978 96,9%
06 SUMATERA SELATAN 2.267.261.445.000 2.859 1.354.343.584.601 2.843 1.351.033.573.753 99,8%
07 LAMPUNG 1.957.487.721.000 2.435 1.174.232.301.270 2.385 1.146.787.595.011 97,7%
08 BENGKULU 1.035.340.413.000 1.341 620.716.550.300 1.317 609.910.808.954 98,3%
09 BANGKA BELITUNG 261.661.579.000 309 156.996.945.000 301 151.930.134.452 96,8%
10 BANTEN 1.009.506.961.000 1.238 604.800.761.175 1.220 597.288.644.200 98,8%
12 JAWA BARAT 4.547.513.838.000 5.312 2.727.628.651.093 5.193 2.658.403.084.459 97,5%
13 JAWA TENGAH 6.384.442.058.000 7.809 3.830.405.647.461 6.873 3.471.738.872.696 90,6%
14 DI YOGYAKARTA 368.567.559.000 392 221.140.534.000 391 220.537.734.400 99,7%
15 JAWA TIMUR 6.339.556.181.000 7.724 3.798.705.711.046 7.632 3.755.718.217.810 98,9%
16 KALIMANTAN BARAT 1.616.725.259.000 2.031 969.168.039.898 1.858 868.407.231.482 89,6%
17 KALIMANTAN TENGAH 1.148.904.929.000 1.434 684.991.177.808 1.298 614.984.519.861 89,8%
18 KALIMANTAN SELATAN 1.430.375.412.000 1.865 855.736.810.798 1.833 841.565.570.751 98,3%
19 KALIMANTAN TIMUR 692.420.247.000 841 411.625.175.481 614 304.087.800.736 73,9%
20 BALI 537.258.505.000 636 322.355.057.400 636 322.355.102.778 100,0%
21 NUSA TENGGARA BARAT 865.014.066.000 995 518.650.761.634 993 515.481.000.548 99,4%
22 NUSA TENGGARA TIMUR 2.360.353.320.000 2.996 1.411.617.722.014 2.498 1.241.412.952.958 87,9%
23 SULAWESI SELATAN 1.820.518.240.000 2.257 1.090.438.884.880 2.150 1.045.039.824.451 95,8%
24 SULAWESI TENGAH 1.433.826.019.000 1.842 856.422.949.824 1.727 805.750.964.053 94,1%
25 SULAWESI TENGGARA 1.482.032.772.000 1.917 883.787.882.793 1.898 876.781.094.845 99,2%
26 GORONTALO 513.958.123.000 657 306.556.018.400 655 307.293.781.800 100,2%
27 SULAWESI UTARA 1.161.358.872.000 1.508 694.688.113.864 1.472 636.501.074.563 91,6%
28 MALUKU UTARA 832.406.416.000 1.064 498.845.241.400 1.014 465.822.787.707 93,4%
29 MALUKU 961.602.798.000 1.198 573.153.983.295 946 443.176.969.826 77,3%
30 PAPUA 4.300.947.518.000 5.420 2.567.129.097.033 3.441 1.518.712.401.544 59,2%
31 KEPULAUAN RIAU 228.182.536.000 275 136.909.520.000 273 135.929.848.180 99,3%
32 SULAWESI BARAT 461.094.687.000 575 276.380.921.000 567 272.747.724.233 98,7%
33 PAPUA BARAT 1.364.412.395.000 1.743 817.736.308.704 1.257 591.562.488.637 72,3%
34 KALIMANTAN UTARA 369.938.349.000 447 221.453.068.791 414 205.317.365.966 92,7%
Grand Total 60.000.000.000.000 74.954 35.838.860.463.051 65.324 31.095.651.060.902 86,8%
NO PROVINSI PAGU DIPA (Rp)
PENYALURAN RKUN KE RKUD PENYALURAN RKUD KE RKD PERSENTASE
RKUD KE RKD
(%)
Monitoring Penyaluran RKUD ke RKD s.d. 31 Juli 2017

20. 20
PENGATURAN TERKAIT LAPORAN KEUANGAN PENYALURAN DAK FISIK
DAN DANA DESA
RINGKASAN LK TINGKAT UAKKPA BUN TRANSFER DAK FISIK
& DANA DESA SEMESTER I TAHUN 2017
Laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas
(LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
menyusun Lap. Keuangan tingkat UAKPA BUN
Direktorat PA selaku Koordinator KPA Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa menyusun laporan keuangan
tingkat UAKKPA BUN.
Ditjen Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN
Pengelolaan TKDD menyusun Lap. Keuangan tingkat
UAPBUN.
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku
UABUN menyusun laporan keuangan tingkat UABUN.
STATUS SELESAI
21 JULI 2017
STATUS SELESAI
25 JULI 2017
STATUS SELESAI
31 JULI 2017
No Komponen LK DAK Fisik Dana Desa Jumlah
1. LRA
- Anggaran 58.342.210.436.000 60.000.000.000.000 118.342.210.436.000
- Realisasi 17.445.201.328.120 34.394.437.863.231 51.839.639.191.351
2. LO
- Pendapatan - 258.809.200 258.809.200
- Beban 17.449.388.584.120 34.394.437.863.231 51.843.826.447.351
- Surplus/Defi
sit
(17.449.388.584.120) (34.394.179.054.031) (51.843.567.638.151)
3. Neraca
- Aset - - -
. - Kewajiban 4.187.256.000 - 4.187.256.000
- Ekuitas (4.187.256.000) - (4.187.256.000)
4. LPE
- Ekuitas Awal - - -
- Surplus/Defi
sit LO
(17.449.388.584.120) (34.394.179.054.031) (51.843.567.638.151)
- Transaksi
antar
entitas
17.445.201.328.120 34.394.179.054.031 51.839.380.382.151
- Ekuitas
Akhir
(4.187.256.000) - (4.187.256.000)
Laporan Keuangan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

21. 21
PERMASALAHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA UAKPA BUN
LAP UAKPA BUN TIDAK DISERTAI
DENGAN BERITA ACARA
REKONSILIASI (BAR)
1. KPPN MEDAN II (KANWIL SUMUT)
2. KPPN BUKITTINGGI (KANWIL SUMBAR)
3. KPPN SIJUNJUNG (KANWIL SUMBAR)
4. KPPN PURWAKARTA (KANWIL JABAR)
5. KPPN SUMEDANG (KANWIL JABAR)
6. KPPN PURWOREJO (KANWIL JATENG)
7. KPPN PEKALONGAN (KANWIL JATENG)
8. KPPN TEGAL (KANWIL JATENG)
9. KPPN SINTANG (KANWIL KALBAR)
10. KPPN MANOKWARI (KANWIL PAPUA BARAT)
PAGU PADA BAR TIDAK SESUAI
DENGAN PAGU YANG
TERCANTUM PADA LK
1. KPPN SIBOLGA (KANWIL SUMUT)
2. KPPN MUKOMUKO (KANWIL BENGKULU)
3. KPPN PANGKAL PINANG (KANWIL BABEL)
4. KPPN SEMARANG I (KANWIL JATENG)
5. KPPN BANJARNEGARA (KANWIL JATENG)
6. KPPN BLITAR (KANWIL JATIM)
7. KPPN PARE-PARE (KANWIL SULSEL)
8. KPPN TOLI-TOLI (KANWIL SULTENG)
9. KPPN MARISA (KANWIL GORONTALO)
10. KPPN TUAL (KANWIL MALUKU)
11. KPPN ENDE (KANWIL NTT)
JUMLAH REALISASI PADA BAR
TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH
REALISASI YANG TERCANTUM
PADA LK
1. KPPN GARUT (KANWIL JABAR)
2. KPPN MAGELANG (KANWIL JATENG)
3. KPPN BANJARNEGARA (KANWIL JATENG)
4. KPPN SURABAYA I (KANWIL JATIM)
5. KPPN MAKASSAR II (KANWIL SULSEL)
6. KPPN MARISA (KANWIL GORONTALO)
7. KPPN RUTENG (KANWIL NTT)
SISA DANA RKUD DICATAT
SEBAGAI POTONGAN SPM,
SEHINGGA MENIMBULKAN
ANGKA REALISASI PENERIMAAN
DANA TRANSFER
1. KPPN PURWOREJO (KANWIL JATENG)

22. 22
MENYUSUN
RENCANA
PENARIKAN
DAK FISIK
KPA Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa
TRIWULANAN
BULANAN
MINGGUAN
HARIAN
30 %
Triwulan I
25 %
Triwulan II
25 %
Triwulan III
Selisih antara dana yang telah disalurkan sampai dengan tw III
dengan nilai rencana penyelesaian kegiatan, ditambah dengan
nilai swakelola dan penunjang (asumsi 20%)
Triwulan IV
Apr – Mei
2017
Jun – 8
September
2017
Sept– Okt
2017 Nov – Des 2017
PAGU SKPRTD
PENARIKAN
TRIWULANAN
PENARIKAN
BULANAN
HAL III DIPA
TW I
APR MEI AGUST SEPTJULI
TW II TW III
OKT NOV DES
TW IV
PENARIKAN
BULANAN
Rencana penarikan kebutuhan dana bulanan disusun berdasarkan rencana penarikan triwulanan yang selanjutnya
dirinci menjadi bulanan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemda menyampaikan dokumen persyaratan
KPA Penyaluran DAK Fisik & Dana Desa
menerbitkan SPP dan SPM paling lambat
7 hari kerja setelah dokumen persyaratan
diterima dengan lengkap dan benar
KPA Penyaluran DAK Fisik & Dana Desa
menyampaikan RPD kepada Kuasa BUN di
daerah paling lambat 5 hari kerja sebelum
SPM disampaikan ke KPPN
SPP
dan
SPM
RPD
Tgl 4 – Diterima
dokumen Tgl 8 – SPP
Tgl 12 – SPM &
RPD Harian
Tgl 19 – SP2D
SEPTEMBER
SEPTEMBERAGUSTUS
I II III IV I II III IV
TRIWULAN II
V
JUNI
TRIWULAN III
26% 4% 0% 16% 4% 5+8% 17% 8% 8%
Rencana Penarikan DAK Fisik TA 2017

23. 23
MENYUSUN
RENCANA
PENARIKAN
DANA DESA
KPA Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa
TAHAPAN
BULANAN
MINGGUAN
HARIAN
PAGU SKPRDD
PENARIKAN PER
TAHAP
PENARIKAN
BULANAN
HAL III DIPA
TAHAP I
APR MEI JUNI AGUST SEPTJULI
TAHAP II
OKT NOV DESPENARIKAN
BULANAN
Rencana penarikan kebutuhan dana bulanan disusun berdasarkan rencana penarikan per tahap yang selanjutnya
dirinci menjadi bulanan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemda menyampaikan dokumen persyaratan
KPA Penyaluran DAK Fisik & Dana Desa
menerbitkan SPP dan SPM paling lambat
7 hari kerja setelah dokumen persyaratan
diterima dengan lengkap dan benar
SEPTEMBERAGUSTUS
I II III IV I II III IV
KPA Penyaluran DAK Fisik & Dana Desa
menyampaikan RPD kepada Kuasa BUN di
daerah paling lambat 5 hari kerja sebelum
SPM disampaikan ke KPPN
SPP
dan
SPM
RPD
TAHAP II
Tgl 1 – Diterima
dokumen Tgl 7 – SPP
Tgl 9 – SPM &
RPD Harian
Tgl 16 – SP2D
AGUSTUS
60 %
Tahap I
40 %
Tahap II
April – Juli 2017 Agustus – Desember 2017
V
28% 19% 10% 2% 15% 12% 7% 3% 0%
Rencana Penarikan Dana Desa TA 2017

24. 24
ISU TERKINI DALAM PROSES PENYALURAN DAK FISIK TW II, TW III, dan TW IV
SERTA DANA DESA TAHAP II TA 2017
 Telah diterbitkan PMK nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan
atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa, yang pada prinsipnya merubah batas waktu
penyampaian dokumen dan penyaluran DAK Fisik Triwulan II, III,
dan IV tahun 2017.
 Dalam hal persyaratan penyaluran triwulan II dan triwulan III khusus
untuk DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB, DAK Fisik
Penugasan Bidang Kesehatan, DAK Fisik Afirmasi Bidang Kesehatan,
DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan, dan DAK Fisik Afirmasi
Bidang Transportasi tidak dapat dipenuhi, maka penyaluran triwulan II
dan/atau triwulan III dapat disalurkan sekaligus pada triwulan IV
PENYALURAN DAK FISIK TRIWULAN II, III, DAN IV PENYALURAN DANA DESA TAHAP II
 Telah diterbitkan PMK nomor 112/PMK.07/2017 tentang
Perubahan atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang pada prinsipnya
menegaskan bahwa penyaluran Dana Desa Tahap II paling cepat
bulan Agustus 2017 sebesar 40% (empat puluh persen).
 Evaluasi terhadap Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang berisi
rincian penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh
kabupaten/kota.
 Evaluasi terhadap Perkada dilakukan untuk memastikan pembagian
Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

25. KEBIJAKAN
DAK FISIK
DANA DESA
PENYALURAN OUTPUT OUTCOME SINKRONISASI
REALISASI
ANGGARAN
OUTPUT /
PENGGUNAAN
KEBIJAKAN
PEMDA
KEBIJAKAN
PEMDA
PROVINSI
K/L
SUMBER LAIN
REALISASI
ANGGARAN
OUTPUT /
PENGGUNAAN
MON SAKTI
OM SPAN
MON SAKTI
OM SPAN
FGD
KUNJUNGAN
STUDI KASUS
KPPN
FGD
KUNJUNGAN
STUDI KASUS
KANWIL
SIMTRADA
Alur Pikir Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa

26. 26
DANA
DESA
BPKP
KEMEN
DAGRI
PEMERINTAHAN
DESA
KEMEN
DES
Penggunaan
SPI, SISKEUDES
PEMDA
Pemberdayaan
Masyarakat
KEMENKEU
KANWIL
DJPBN /
KPPN
alokasi
penyaluran
capaian output
Pengeluaran
RKUD ke RKD
Penggunaan
Tata Kelola
Metode:
1. Data OM SPAN
2. Data Penyaluran
oleh PEMDA
3. Kuesioner
4. FGD
Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

27. 27
Input Data-data Penyaluran oleh PEMDA ke OM SPAN
Pemda melakukan input data laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output pada
aplikasi OM SPAN sebagai persyaratan penyaluran tahap berikutnya.
Pemda segera melakukan perekaman data di OM SPAN:
 Setelah melakukan pencairan untuk pembayaran atas kegiatan DAK Fisik yang telah
dilaksanakan.
 Setelah melaksanakan transfer dari RKUD ke RKD untuk Dana Desa
 Setiap peningkatan progres capaian output
Perekaman data-data penyaluran pada OM SPAN dilakukan pada triwulan/tahap yang sedang
berjalan, tidak perlu menunggu saat penyaluran tahap berikutnya

28. 28
Pokok – Pokok Perubahan pada PMK 112/2017 (Revisi PMK 50/2017)
PMK NOMOR 50/PMK.07/2017 PMK NO 112/PMK.05/2017
BATAS WAKTU PENYALURAN DAK FISIK NON
SEKALIGUS (TA 2017)
 Triwulan II paling lambat tanggal 30 Juni 2017;
 Triwulan III paling lambat tanggal 30 September 2017;
dan
 Triwulan IV paling lambat tanggal 15 Desember 2017.
 Triwulan II paling cepat bulan Mei 2017 dan paling
lambat tanggal 8 September 2017;
 Triwulan III paling cepat bulan September 2017 dan
paling lambat tanggal 31 Oktober 2017; dan
 Triwulan IV paling cepat bulan November 2017 dan
paling lambat tanggal 31 Desember 2017.
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN DOKUMEN DAK
FISIK NON SEKALIGUS (TA 2017)
 Triwulan II paling lambat tanggal 21 Juli 2017; dan
 Triwulan III paling lambat tanggal 20 Oktober 2017.
 Triwulan IV paling lambat tanggal 15 Desember 2017.
 Triwulan II paling lambat tanggal 31 Agustus 2017;
 Triwulan III paling lambat tanggal 21 Oktober 2017; dan
 Triwulan IV paling lambat tanggal 15 Desember 2017.
BATAS WAKTU PENYALURAN DANA DESA
TAHAP II (TA 2017)
 Tahap II, pada bulan Agustus 2017 sebesar 40%
(empat puluh persen).
 Tahap II paling cepat bulan Agustus 2017 sebesar
40% (empat puluh persen).
Dalam hal persyaratan penyaluran triwulan II dan
triwulan III khusus untuk:
1. DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB,
2. DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan,
3. DAK Fisik Afirmasi Bidang Kesehatan,
4. DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan,
5. dan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi
tidak dapat dipenuhi
 Penyaluran triwulan II dan/atau triwulan III dapat
disalurkan sekaligus pada triwulan IV
 Tidak ada pengecualian untuk bidang-bidang tertentu,
apabila persyaratan tidak terpenuhi maka tidak dapat
salur pada triwulan berikutnya.
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN DOKUMEN DAK
FISIK SEKALIGUS (TA 2017)
 Paling lambat tanggal 21 Juli.  Paling lambat tanggal 31 Agustus.

29. 29
Pengalokasian Sisa Dana Kurang Bayar TA 2016 pada DIPA TA 2017
Saat ini sedang disusun RPMK tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam
rangka pelaksanaan UU perubahan atas UU Nomor 18 tahun 2016 tentang APBN TA 2017
Sisa kurang bayar DAK Fisik Tahun 2016 dialokasikan dalam APBNP Tahun 2017 sebesar
Rp9,2 Trilyun.
Untuk mengalokasikan sisa dana kurang salur TA 2016 pada DIPA TA 2017 akan dilakukan
Revisi DIPA. Pada DIPA TA 2017 akan muncul kode Akun dan Output baru
Mekanisme penyaluran menunggu PMK sebagaimana disebutkan pada poin 1 terbit
Pembayaran atas kegiatan DAK Fisik 2016 yang outputnya telah tercapai 100%
(seratus persen), namun belum disalurkan oleh Pemerintah Pusat karena tidak
terpenuhinya persyaratan penyaluran oleh Pemerintah Daerah.

30. Direktorat Pelaksanaan Anggaran Integritas Profesionalis Sinergi Pelayana Kesempurnaan 30
Terima Kasih