2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

1. MEKANISME PENYALURAN DAK FISIK DAN
DANA DESA TA 2018
MELALUI KPPN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Jakarta, April 2018
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

2. LATAR BELAKANG/TUJUAN PENYALURAN DAK FISIK DAN
DANA DESA MELALUI KPPN DI SELURUH INDONESIA
2
OUTLINE
PENYALURAN DAK FISIK TAHUN 2018
PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2018

3. LATAR BELAKANG/TUJUAN PENYALURAN DAK FISIK
DAN DANA DESA MELALUI KPPN DI SELURUH
INDONESIA
3

4. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN di seluruh Indonesia (kecuali di Jakarta) dilaksanakan
berdasarkan PMK nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK nomor 225/PMK.07/2017, dan Peraturan Dirjen
Perbendaharaan nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik
dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-
1/PB/2018
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dilaksanakan berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output
yang dilaporkan dan di-input oleh Pemda melalui Aplikasi berbasis web (OMSPAN)
Pelaksanaan penyaluran oleh KPPN dilakukan oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang terdiri
dari PPK BUN dan PPSPM BUN melalui aplikasi SAKTI.
Pencairan dana dilakukan melalui penerbitan SP2D yang ditujukan ke rekening Pemerintah Daerah
(pencairan dana dari RKUN ke RKUD).
PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA OLEH DITJEN PERBENDAHARAAN

5. 5
Mendekatkan pelayanan Kementerian
Keuangan terhadap Pemerintah
Daerah melalui 172 Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) yang
tersebar di seluruh Indonesia
Meningkatkan efisiensi koordinasi
dan konsultasi antara Pemerintah
Daerah dengan Kementerian
Keuangan
Meningkatkan efektivitas
monitoring dan evaluasi serta
analisis kinerja pelaksanaan
anggaran pusat dan daerah
PAPUA
7 KPPN
SUMUT
11 KPPN
ACEH
7 KPPN
RIAU
3 KPPN
SUMBAR
6 KPPN
JAMBI
5 KPPN
BABEL
2 KPPN
SUMSEL
5 KPPN
BENGKULU
4 KPPN
LAMPUNG
4 KPPN
BANTEN
3 KPPN
JABAR
12
KPPN
DIY
3 KPPN
JATENG
15 KPPN
JATIM
15
KPPN
BALI
3 KPPN
KEPRI
2 KPPN
KALBAR
6 KPPN
KALTENG
4 KPPN
KALSEL
5 KPPN
KALTIM
6 KPPN
PAPUA
BARAT
3 KPPN
MALUKU
4 KPPN
MALUKU
UTARA
2 KPPN
SULBAR
2 KPPN
SULSEL
9 KPPN
SULTENG
4 KPPN
SULTRA
4 KPPN
GORONTALO
2 KPPN
SULUT
4 KPPN
NTT
6 KPPN
NTB
4 KPPN
LATAR BELAKANG/TUJUAN PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA MELALUI KPPN
Latar Belakang/Tujuan
Penyaluran

6. PENYALURAN DAK FISIK TA 2018
6

7. KEBIJAKAN DAK FISIK TAHUN 2018KEBIJAKAN DAK FISIK TA 2018
 Penyempurnaan jenis dan bidang
DAK Fisik sesuai prinsip money
follow program, berbasis proposal,
serta sinkronisasi DAK dengan
belanja K/L
 Penguatan peran provinsi dalam
sinkronisasi usulan DAK fisik
 Memperbaiki penyaluran DAK Fisik:
a. Secara bertahap per bidang
b. Penyaluran secara sekaligus
sesuai rekomendasi KL dan
bidang dgn alokasi s.d. 1 Miliar
c. Berbasis kinerja pelaksanaan
(performance based)
 Mewajibkan daerah melaporkan
capaian output/outcome
DAK REGULER DAK PENUGASAN DAK AFFIRMASI
Membantu mendanai
kegiatan untuk
penyediaan pelayanan
dasar dengan target
pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal dan
ketersediaan sarana dan
prasarana
Mendukung pencapaian
prioritas nasional tahun
2018 yang menjadi
kewenangan daerah,
lingkup kegiatan
spesifik serta lokasi
prioritas tertentu
Membantu mempercepat
pembangunan infra-
struktur dan pelayanan
dasar pada lokasi prioritas
yang termasuk kategori
daerah per-batasan,
kepulauan, tertinggal, dan
transmigrasi
1. Pendidikan
2. Kesehatan dan KB
3. Perumahan dan
Permukiman
4. Industri Kecil dan
Menengah (IKM)
5. Pertanian
6. Kelautan dan
Perikanan
7. Pariwisata
8. Jalan
9. Air Minum
10.Sanitasi, dan
11.Pasar
1. Pendidikan (SMK)
2. Kesehatan
3. Air Minum
4. Sanitasi
5. Jalan
6. Irigasi
7. Pasar
8. Energi Skala Kecil,
dan
9. Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
1. Kesehatan
2. Perumahan dan
Permukiman
3. Transportasi
4. Pendidikan
5. Air Minum, dan
6. Sanitasi
Terdapat 8 bidang baru, sehingga total
ada 26 bidang dari semula 18 bidang
7

8. 8
MEKANISME PENYALURAN DAK FISIK TAHUN 2018
Bertahap
• Penyaluran dilaksanakan per jenis per bidang secara bertahap
dalam 3 tahap
Sekaligus
• Untuk pagu bidang sampai dengan 1 miliar rupiah,
penyalurannya dapat dilaksanakan sekaligus
Bertahap dan Sekaligus
• Dilaksanakan dalam hal terdapat sebagian atau seluruh
kegiatan pembayarannya tidak dapat dilakukan secara
bertahap

9. 9
Penyaluran : paling cepat
bulan Februari – paling lambat
bulan Juli
Dokumen Persyaratan (Paling
Lambat 21 Juli):
• Peraturan Daerah mengenai
APBD tahun anggaran berjalan
(berupa hasil rekapitulasi
Penerimaan Perda APBD dari
DJPK);
• laporan realisasi penyerapan
dana dan capaian output
kegiatan DAK Fisik tahun
anggaran sebelumnya.
• Rencana Kegiatan yang telah
disetujui oleh K/L Teknis
terkait
• Daftar Kontrak Kegiatan
Penyaluran : paling cepat
bulan April – paling lambat
bulan Oktober
Dokumen Persyaratan (Paling
Lambat 21 Oktober ):
• laporan realisasi penyerapan
dana yang menunjukkan
paling sedikit 75% dari dana
yang telah diterima di RKUD
dan capaian output kegiatan
DAK Fisik tahap I;
Penyaluran : paling cepat
bulan September – paling
lambat bulan Desember
Dokumen Persyaratan
(Paling lambat 15
Desember):
• laporan realisasi penyerapan
dana yang menunjukkan
paling sedikit 90% dari dana
yang telah diterima di RKUD
dan capaian output kegiatan
DAK Fisik sampai dengan
tahap II yang menunjukkan
paling sedikit 70%.
• Laporan yang memuat nilai
rencana penyelesaian
kegiatan dalam rangka
penyelesaian capaian output
100%
Tahap I : 25% Tahap II : 45% Tahap III : selisih antara jumlah
dana yg telah disalurkan s.d. TW II
dengan nilai rencana penyelesaian
kegiatan
KETENTUAN PENYALURAN DAK FISIK BERTAHAP TAHUN 2018

10. 10
Penyaluran DAK Fisik Sekaligus (Tidak Bertahap)
 Berdasarkan rekomendasi dari K/L yang diterima DJPK paling
lambat Februari
 DJPK menyampaikan ketetapan penyaluran yang tidak dapat
dilaksanankan secara bertahap kepada KPA Penyaluran
melalui Koordinator KPA
 Rentang waktu penyaluran sekaligus : Agustus - Desember
 Dokumen Persyaratan :
 rekapitulasi penerimaan Perda mengenai APBD tahun
anggaran berjalan (seluruh kegiatan sekaligus);
 laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output
kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya (seluruh
kegiatan sekaligus);
 Daftar kontrak Kegiatan dan
 BAST;
 Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output
kegiatan DAK Fisik bidang tertentu, disampaikan paling
lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan
 Dapat dilaksanakan sekaligus sebesar kebutuhan dana
dalam rangka penyelesaian output kegiatan DAK Fisik
 Rentang waktu penyaluran : April – Juli
 Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan paling
lambat 21 Juli
 Dokumen Persyaratan :
 Rekapitulasi penerimaan Perda mengenai APBD
tahun anggaran berjalan;
 Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian
output kegiatan DAK Fisik tahun anggaran
sebelumnya; dan
 Daftar kontrak Kegiatan.
 Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output
kegiatan DAK Fisik bidang tertentu, disampaikan paling
lambat bulan November tahun anggaran berjalan
ALOKASI BIDANG < 1 MILYAR ALOKASI BIDANG >1 MILYAR
Penyaluran sekaligus Penyaluran sebagian atau seluruhnya sekaligus

11. 11
Dalam hal Kepala Daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran
dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen
persyaratan penyaluran, DAK Fisik triwulan yang bersangkutan
dan triwulan selanjutnya atau yang penyalurannya sekaligus
tidak disalurkan.
Pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada
pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi
tanggung jawab Pemerintah Daerah
Konsekuensi Persyaratan Penyaluran dan Batas Waktu
Penyampaian Dokumen Persyaratan DAK Fisik Yang Tidak
Terpenuhi

12. Pemda merekam dan
mengupload dokumen
penyaluran melalui
OMSPAN (tahap I):
- Laporan realisasi
Penyerapan Dana dan
Capaian Output
Kegiatan DAK Fisik
tahun 2017
- Rencana Kegiatan
- Daftar Kontrak
MEKANISME PENYAMPAIAN DOKUMEN DAN PELAKSANAAN PENYALURAN
PEMDA
• KPPN selaku KPA
melakukan verifikasi
melalui aplikasi
OMSPAN
• Menerbitkan SPP, dan
SPM melalui aplikasi
SAKTI
• Menyampaikan Rencana
Penarikan Dana (RPD)
KPPN selaku
KPA
• KPPN selaku Kuasa BUN
menerbitkan SP2D
sesuai tanggal RPD
KPPN selaku
Kuasa BUN
BPKAD
Dinas Dinas
PPSPMPPKOperator

13. Penyaluran DAK Fisik
Ilustrasi Penyaluran-1
* Alokasi s.d. 1 miliar per bidang dapat disalurkan sekaligus
JENIS DAK BIDANG SUB BIDANG ALOKASI PENYALURAN
Tahap I (25%) Tahap II (45%) Tahap III
DAK REGULER
Pendidikan
SD 3.906.994.000 976.748.500 1.758.147.300
Nilai Sisa Untuk
Menyelesaikan
Pekerjaan
SMP 2.427.268.000 606.817.000 1.092.270.600
Subtotal Pendidikan 6.334.262.000 1.583.565.500 2.850.417.900
Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
Dasar
6.414.433.000 1.603.608.250 2.886.494.850
Pelayanan Kesehatan
Rujukan
3.129.630.000 782.407.500 1.408.333.500
Pelayanan Kesehatan
Kefarmasian
9.149.217.000 2.287.304.250 4.117.147.650
Keluarga Berencana 1.022.000.000 255.500.000 459.900.000
Subtotal Kesehatan 19.715.280.000 4.928.820.000 8.871.876.000
Pertanian 5.464.091.000 1.366.022.750 2.458.840.950
Kelautan dan Perikanan 1.629.413.000 407.353.250 733.235.850
Sentra Industri Kecil dan
Menengah
650.000.000* 650.000.000
TOTAL DAK REGULER 33.793.046.000
13

14. Penyaluran DAK Fisik
Ilustrasi Penyaluran-2
* Sesuai surat Dir. PA nomor S-3084/PB.2/2018 tanggal 4 April 2018 hal Rekomendasi Penyaluran Sekaligus DAK Fisik Tahun 2018
terdapat 2 bidang yang mendapat rekomendasi yaitu Bidang Transportasi, dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
** Penyaluran dilakukan sebesar nilai total daftar kontrak sekaligus yang disampaikan oleh Pemda
JENIS DAK BIDANG KEGIATAN ALOKASI
PENYALURAN
SEKALIGUS
PENYALURAN BERTAHAP
PAGU
SEKALIGUS
PAGU
BERTAHAP
Tahap I (25%) Tahap II (45%) Tahap III
AFIRMASI Tansportasi
Pengadaan Moda
Transportasi Darat
senilai
Rp2.681.162.000,- *
4.334.165.000
2.681.162.000
**
1.653.003.000 413.250.750 743.851.358
Nilai Sisa Untuk
Menyelesaikan
Pekerjaan
14

15. INPUT DATA SP2D PEMDA DAK FISIK - 2017
Dicantumkan Nama Pemda, Jenis, Bidang, dan Triwulan/Sekaligus
Untuk pemenuhan persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap I TA 2018 (perekaman data TA
2017 - input/ubah/hapus) : Pemda mengajukan permohonan pembukaan input ke KPPN,
KPPN mengajukan ke Dit. PA melalui HAI DJPb
CONTOH
15

16. LAP. REALISASI PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN DAK FISIK - 2017
Input SP2D BUD dan capaian output dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi
Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik 2017 dilakukan melalui
OMSPAN 2017 (rekam dan cetak), sedangkan upload laporan tsb dilakukan melalui
OMSPAN 2018
CONTOH
16

17. RENCANA KEGIATAN DAK FISIK - 2018
CONTOH
17

18. RENCANA KEGIATAN - 2018
18
DATA KONTRAK - 2018

19. UPLOAD DOKUMEN DAK FISIK - 2018
19
Laporan Realisasi
Penyerapan Dana dan
Capaian Output Kegiatan
DAK Fisik 2017 dan
Laporan Rekapitulasi SP2D
BUD meliputi semua
bidang yang diterima pada
tahun 2017 (laporan
semua bidang dalam 1 file
pdf)

20. PENYALURAN DANA DESA TA 2018
20

21. 21
21
DANA DESA PER KAB/KOTA
10 %
Formula
25% x JP Desa
35% x JPM Desa
10% x LW Desa
30% x IKK
2017
90%
Alokasi Dasar
DANA DESA PER KAB/KOTA
3%
Alokasi Afirmasi
77%
Alokasi Dasar
20%
Alokasi Formula
10% x JP Desa
50% x JPM Desa
15% x LW Desa
25% x IKK
2018
Desa Tertinggal
Desa Sangat
Tertinggal
Yang termasuk dalam kelompok
desa dengan JPM tinggi
Desa Tertinggal = 9.013 Desa
Desa Sangat Tertinggal = 1.613 Desa
AA per Desa =
(3% Pagu DD) / {(2 * DST) + (1 *
DT)}
KEBIJAKAN REFORMULASI PENGALOKASIAN DANA DESA PADA TA 2018
REFORMULASI KEBIJAKAN PENGANGGARAN
DAN PENGALOKASIAN
 Memperhatikan pemerataan dan keadilan
untuk:
 Pengentasan kemiskinan
 Perbaikan kualitas hidup masyarakat desa
 Mengatasi kesenjangan penyediaan sarpras
pelayanan publik antardesa
 Afirmasi bagi desa sangat tertinggal dan
tertinggal dengan jumlah penduduk miskin
(JPM) tinggi
 Penyempurnaan formula distribusi Dana Desa
melalui:
 Penyesuaian bobot
1. Variabel jumlah penduduk miskin; dan
2. Indeks kesulitan geografis
 Mengurangi proporsi AD dan menambah
proporsi AF
IMPLIKASI REFORMULASI KEBIJAKAN
PENGALOKASIAN
 Mengatasi kemiskinan
 Perbaikan ketimpangan fiskal antardesa dengan
meningkatkan DD/kapita di desa dengan
populasi penduduk besar dan sebaliknya
 Memperbaiki ketimpangan antardesa dalam
alokasi dana desa dengan indeks gini yang
rendah
 Distribusi Dana Desa yang lebih sesuai dengan
sebaran jumlah penduduk miskin
 Memberikan afirmasi kepada Desa tertinggal dan
sangat tertinggal dengan jumlah penduduk
miskin (JPM) tinggi
Keterangan:
JP : Jumlah Penduduk
JPM : Jumlah Penduduk Miskin
LW : Luas Wilayah
IKK : Indeks Kemahalan Kontruksi
PMK 49/PMK.07/2016 PMK 199/PMK.07/2017

22. 22
KETENTUAN PENYALURAN DANA DESA TA 2018
20 %
40 %
PERSENTASE
PENYALURAN
TAHAP I
TAHAP III
DOKUMEN PERSYARATAN
1. Surat pemberitahuan bahwa Pemda yang bersangkutan telah
menyampaikan Perda mengenai APBD tahun anggaran
berjalan
2. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian
dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa s.d. tahap II yang
menunjukkan penyaluran dari RKUD ke RKD paling kurang
75%;
2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output
yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan minimal
75% dan capaian output minimal 50%.
BATAS WAKTU
PENYALURAN
Januari s.d. minggu
ke-3 Juni
Paling cepat Juli
40 %TAHAP II Maret s.d. minggu
ke-4 Juni
3. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa TA sebelumnya.
4. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian
output Dana Desa TA sebelumnya.
BATAS WAKTU
PENYAMPAIAN
DOKUMEN
7 (tujuh) hari
kerja sebelum
minggu ke-3 Juni
Mengikuti
Pedoman Akhir
Tahun Anggaran
7 (tujuh) hari
kerja sebelum
minggu ke-4 Juni

23. 23
Sisa Dana
Desa di
RKUN
(Psl. 109 PMK
225/2017)
Dalam hal kab/kota tdk menyampaikan
persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap
III sampai dengan berakhirnya tahun
anggaran
• Sisa Dana Desa tidak disalurkan.
• Sisa Dana Desa yang tidak disalurkan tsb
menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
• Sisa Dana Desa tsb tidak dapat disalurkan
kembali pada TA berikutnya (mjd SAL APBN)
Sisa Dana
Desa di RKD
(Psl. 154 PMK
225/2017)
Apabila Sisa Dana Desa
di RKD kurang dari/sama
dengan 30%
Apabila Sisa Dana Desa
di RKD lebih dari 30%
Dana Desa tahap II TA berikutnya
disalurkan ke RKD sesuai besaran dan
waktu yg ditentukan
Dana Desa tahap II TA berikutnya ditunda
penyalurannya ke RKD sebesar sisa tsb
Dana Desa tahap II yg ditunda, dapat
disalurkan kembali s.d. minggu ke-2 Juni
TA berikutnya apabila Sisa Dana Desa tsb
telah digunakan sehingga sisanya kurang dari
30%
Apabila s.d. minggu ke-2 Juni TA berikutnya
Sisa Dana Desa masih lebih besar dari 30%,
maka Dana Desa tahap II yang ditunda tsb
tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana
di RKUD
Januari - FebruariDesember Maret - Juni Setelah Juni
• Sisa DD di RKUD dianggarkan
dalam APBD TA berikutnya
• Jika APBD 2018 telah
ditetapkan, dilakukan
perubahan penjabaran APBD
2018, kemudian dimasukkan
dalam APBD-P
• Pemda menyalurkan ke
RKD jika Desa telah
menyampaikan
persyaratan
• Pemda melaporkan sisa
DD kpd KPPN selaku
KPA Penyalur
• KPPN menyalurkan DD Tahap II ke RKUD
dikurangi sebesar sisa DD di RKUD 2017
(dan 2016) yang belum disalurkan ke RKD
dan selish jumlah desa dikalikan AD TA 2018
(PMK 199)
• KPPN menyalurkan sisa DD Tahap II
berdasarkan permintaan bupati/walikota
• Sisa DD 2017 di
RKUD yang
tidak disalurkan
menjadi SAL di
RKUN
Sisa Dana
Desa di
RKUD
(Psl. 155 PMK
225/2017)
SISA DANA DESA

24. 24
>> Pemda meng-upload Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian
dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa melalui aplikasi OMSPAN
>> Pemda melakukan input data realisasi penyaluran, penyerapan dana dan
capaian output TA yang lalu pada aplikasi OMSPAN sebagai persyaratan
penyaluran Dana Desa tahap II.
>> Pemda Meng-upload laporan realisasi penyaluran sisa dana desa di RKUD TA
sebelumnya
Pemda segera melakukan perekaman data di OM SPAN:
>> Setelah melaksanakan transfer dana desa dari RKUD ke RKD
>> Setiap peningkatan progres penyerapan di RKD dan capaian output pada
masing-masing desa
INPUT DAN UPLOAD DATA OLEH PEMDA KE OMSPAN

25. CONTOH
PERSYARATAN DANA DESA TAHAP II
25

26. CONTOH
PERSYARATAN DANA DESA TAHAP II
26

27. 27
Terima Kasih