Dokumen tersebut membahas penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait perbedaan saldo kas di Bendahara Pengeluaran, termasuk upaya yang telah dilakukan dan langkah selanjutnya yang harus ditempuh oleh pihak terkait."

2. Penyelesaian Temuan BPK terkait Kas
di Bendahara Pengeluaran
2

3. Latar Belakang
3
Temuan berulang BPK
terkait Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Temuan:
Pelaporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Belum
Memadai
Rekomendasi BPK:
Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar
segera menyelesaikan permasalahan terkait
perbedaan saldo kas pada Bendahara
Pengeluaran dan Permasalahan Utang Pihak
Ketiga yang mempengaruhi keakuratan penyajian
fisik SAL

4. Selisih Kas di Bendahara Pengeluaran
4
Selisih tahun 2016: Rp8.559.545.546,-
Selisih tahun 2017: Rp28.633.299,-
Penyebab
Selisih
Tercatat di SiAP (KPPN), tidak tercatat di Satker (SAI):
 2010 ke bawah
 2011 – Sekarang
Selisih karena perbedaan kurs antara KPPN dengan Satker pada
Perwakilan RI di Luar negeri
Selisih karena kasus TP/TGR yang telah direklasifikasi oleh Satker
menjadi Piutang
Data Selisih

5. Upaya yang Telah Dilakukan
5
Meminta KPPN melakukan penelusuran dan pengumpulan
bukti-bukti dan dokumen sumber
Melakukan pembahasan dengan Kementerian Negara/
Lembaga terkait
Menerbitkan petunjuk penyelesaian permasalahan Kas di
Bendahara Pengeluaran, antara lain:
 KMK tentang Penyesuaian Kas di Bendahara
Pengeluaran pada Laporan Keuangan UAKBUN
Daerah
 Perdirjen tentang Petunjuk Teknis Penyesuaian Kas di
Bendahara Pengeluaran

6. Langkah-langkah yang Harus
Dilakukan KPPN
6
Memastikan sisa UP/TUP pada akhir tahun
anggaran telah disetorkan ke Kas Negara
Memastikan sisa UP/TUP yang belum disetor
ke Kas Negara tetap dicatat oleh Satker

7. 7

8. Statistik Rekening Triwulan IV 2017
33,615
33,559
33,635
33,721
33,783
33,805
34,375
35,787
35,535
35,358
35,757
35,822
32,000
32,500
33,000
33,500
34,000
34,500
35,000
35,500
36,000
Januari Feb Maret April Mei Juni
Juli Agust Sept Okt Nov Des
8
BPN
5%
BPG
66%
BPP
5%
RPL
24%
KOMPOSISI REKENING

9. KOMPOSISI KEPEMILIKAN REKENING
(Per 31 Desember 2017)
9
Kemenag, 7649, 21.35%
MA, 2488, 6.95%
POLRI, 2338, 6.53%
Kemenkeu, 2308, 6.44%
Kemenkes, 1465, 4.09%Kemenristek Dikti, 1381,
3.86%
Kemenhan, 1203, 3.36%KPU, 1181, 3.30%
Kemenkum HAM, 1172,
3.27%
Kementan, 1080, 3.01%
Lainnya, 13557, 37.85%

10. PENGATURAN BARU
10
PMK
182/2017
Ijin Rekening
KPPN Penambahan
Kategori
Rekening
Rekonsiliasi
Tk. Daerah
Aplikasi
Rekening
Kartu Debit
Virtual
Account
Kewenangan
Ka.
Satker/BLU
Simplifikasi
Permohonan
dan Format
Ijin Rekening
Sandi
Kategori
Pada Nama
Rekening
Prosedur
Pindah Bank
Lampiran
Modul
Pengelolaan
Rekening

11. JENIS REKENING MILIK SATKER LINGKUP K/L
Rek.MilikSatkerLingkupK/L
Rek.
Penerimaan
(Giro)
Rek.
Pengeluaran
(Giro)
Rek. Lainnya
Rek. Milik BLU
Rek. Pengelolaan Kas BLU (Giro &
Deposito)
Rek. Operasional BLU (Giro)
Rek. Dana Kelolaan (Giro)Rek. Milik Perwakilan RI (Giro)
Rek. Rutin (Giro USD/mata uang
setempat)
Rek. Kas Besi (Giro USD)
Rek. PNBP Rutin (Giro USD/mata
uang setempat)
Rek. Antara (Giro USD)
Rek. Dana Titipan Di Luar Negeri
(Giro USD/mata uang setempat)
Rek. Penampungan Dana Hibah
Langsung (Giro)
Rek. Penyaluran Dana Hibah
(Giro)
Rek. Penampungan Dana
Kerjasama/Kemitraan (Giro)
Rek. Penyaluran Dana Bantuan
(Giro)
Rek. Penampungan Sementara
(Giro)
Rek. Penampungan Dana
Jaminan (Giro)
Rek. Penampungan Dana
Titipan (Giro)
Rek.MilikSatkerLingkupK/L
Rek.
Penerimaan
(Giro)
Rek.
Pengeluaran
(Giro)
Rek. Lainnya
Rek. Milik BLU
Rek. Pengelolaan Kas BLU (Giro &
Deposito)
Rek. Operasional BLU (Giro)
Rek. Dana Kelolaan (Giro)Rek. Milik Perwakilan RI (Giro)
Rek. Rutin (Giro USD/mata uang
setempat)
Rek. Kas Besi (Giro USD)
Rek. PNBP Rutin (Giro USD/mata
uang setempat)
Rek. Antara (Giro USD)
Rek. Dana Titipan Di Luar Negeri
(Giro USD/mata uang setempat)
Rek. Penampungan Dana Hibah
Langsung (Giro)
Rek. Penyaluran Dana Hibah
(Giro)
Rek. Penampungan Dana
Kerjasama/Kemitraan (Giro)
Rek. Penyaluran Dana Bantuan
(Giro)
Rek. Penampungan Sementara
(Giro)
Rek. Penampungan Dana
Jaminan (Giro)
Rek. Penampungan Dana
Titipan (Giro)

12. Rekening Penerimaan & Pengeluaran
• Rekening Penerimaan:
• Hanya untuk Penerimaan Fungsional
• Boleh lebih dari 1 (satu rekening)
• Rekening Pengeluaran:
• 1 (satu) rekening untuk 1 (satu)
DIPA
• Rekening BPP boleh Boleh lebih
dari 1 (satu rekening)

13. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) – Milik BLU
• Untuk memaksimalkan idle cash.
• Hanya dalam bentuk deposito (khusus LPDP dapat menggunakan giro
(PKE))
Rekening Pengelolaan Kas
• Rekening Operasional Penerimaan (OPS P)
• Rekening Operasional Pengeluaran (OPS K)
Rekening Operasional BLU
• Menampung dana selain dana operasional dan pengelolaan kas BLU
• Terdiri atas: Dana Bergulir & Dana Yang Belum Menjadi Hak BLU
Rekening Dana Kelolaan

14. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) – Perwakilan RI
• Untuk menampung UP dan kegiatan operasional Perwakilan
• Giro USD/Valuta Setempat
Rekening Rutin
• Untuk menampung dana cadangan
• Giro USD
Rekening Kas Besi
• Menampung PNBP sebelum disetor ke Bendahara Penerimaan Kemenlu
• Giro USD/Valuta Setempat
Rekening Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
• Untuk Perwakilan RI yang kesulitan membuka rekening di negara akreditasi
• Rekening dibuka di negara yang bukan tempat Perwakilan berada. (mis: Perwakilan RI di
Suriah membuka rekening di Turki)
• Giro USD
Rekening Antara
• Menampung dana yang tidak dapat ditampung dalam jenis RPL Perwakilan
• Giro USD/Valuta Setempat
Rekening Dana Titipan Di Luar Negeri

15. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL)
– Rekening Penyaluran Dana Bantuan (DB)
 Menyalurkan Dana Bantuan pemerintah kepada penerima bantuan melalui
bank penyalur
Karakteristik:
 Ditatausahakan oleh
Bendahara Pengeluaran
 Sumber dana dari DIPA
akun belanja
sosial/belanja bantuan
pemerintah
 Rekening yang dibuka
sebagai Rekening bank
penyalur bantuan
sosial/bantuan
pemerintah
 Jasa giro masuk dalam
program TNP
 Sisa saldo melewati limit
waktu setor ke Kas Negara
APBN
RPL DB
Bank
Penyalur
Penerima
Bantuan A
Penerima
Bantuan B
Penerima
Bantuan C

16. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL)
– Rekening Hibah
MoU Hibah /
Perjanjian Kerjasama Hibah
 SETIAP HIBAH HARUS MEMPEROLEH NOMOR REGISTER SEBELUM
MENGAJUKAN PERSETUJUAN DAN PEMBUKAAN REKENING
1 REKENING HANYA UNTUK MENAMPUNG 1 REGISTER

17. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL)
– Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung
Donor
Rekening
Penampungan Dana
Hibah Langsung
Kegiatan
Skema I : Hibah hanya menggunakan Rekening
Penampungan Dana Hibah Langsung (PDHL)
Bendahara Pengeluaran

18. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL)
– Rekening Penyaluran Dana Hibah
Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung
Rekening Penyaluran Dana Hibah
Donor
Rekening Penampungan
Dana Hibah Langsung
(PDHL)
Kegiatan
Bendahara Pengeluaran
Rekening Penyaluran Dana
Hibah Langsung (PDH)
Bendahara Pengeluaran
Pembantu
Rekening Penyaluran Dana
Hibah Langsung (PDH)
Bendahara Pengeluaran
Pembantu
Rekening Penyaluran Dana
Hibah Langsung (PDH)
Bendahara Pengeluaran
Pembantu
Rekening Penyaluran Dana
Hibah Langsung (PDH)
Bendahara Pengeluaran
Pembantu
Skema
II

19. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL)
– Rekening Penyaluran Dana Hibah
(Pilkada/Pilpres/Pileg)
PEMBERI
HIBAH
PENERIMA
HIBAH
Register
RPDHLDana
RPH
RPH SATKER B
SATKER A
BP
BPP
BPP
BPP
Revisi DIPA
MoU
RPH SATKER C
Pengesahan
SP2HL/SPHL
Keterangan
MoU : Memorandum of Understanding – Hibah RPDHL : Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung
RPH : Rekening Penyaluran Hibah SP2HL : Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung
SPHL : Surat Pengesahan Hibah Langsung DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Alur dana Alur SPJ
KPU Prov/
Bawaslu Prov
KPU (Kab/Kota)/
Panwalu (Kab/Kota)

20. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL)
– Rekening Penampungan Dana Kerjasama/Kemitraan
Rekening Penampungan Dana
Kerjasama/Kemitraan adalah Rekening Lainnya
dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan
untuk menampung dana kerjasama antara dua
belah pihak
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mitra kerja KPPN Jakarta
III bekerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (BEKRAF)
dimana BEKRAF meminta LIPI untuk meneliti potensi pariwisata
suatu daerah, yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian
kerjasama atau dokumen perikatan lainnya
Contoh:

21. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL)
– Rekening Penampungan Dana Jaminan
Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang
dipergunakan untuk menampung dana jaminan pihak ketiga
yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada yang berhak,
termasuk di dalamnya Rekening dana perwalian
Rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu guna
menampung dana yang dipercayakan kepada Bank Umum
berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis
Bentuk Surat Kuasa Ditandatangani
oleh kedua belah pihak yang terlibat

22. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL)
– Rekening Penampungan Dana Titipan
Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang
dipergunakan untuk menampung dana titipan apabila terjadi
kasus hukum yang mengharuskan untuk dilakukan
sitaan dana.
Kasus Hukum
Penyitaan
Dana
Rekening Penampungan
Dana Titipan
Putusan
Hukum
Rekening
Penerimaan
Kas Negara
Pengembalian
Dana
Tidak
Bersalah
Bersalah
Untuk pengadilan, pengajuan oleh
Ketua Pengadilan selaku
Kepala Satker

23. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL)
– Rekening Penampungan Sementara
Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang
dipergunakan untuk menampung penerimaan dan/atau
pengeluaran sementara untuk tujuan tertentu.
Contoh:
Rekening untuk menampung dana tunjangan kinerja sebelum
disalurkan kepada penerima

24. KEWENANGAN PENGELOLAAN REKENING
Pengelolaan Rekening
Lingkup K/L
• Pembukaan, pengoperasian,
Penutupan Pada Bank Umum
• Pelaporan Kepada KPPN
Pengelolaan Rekening Pada
Satuan Kerja
• Rekening Penerimaan
• Rekening Pengeluaran
• Rekening Lainnya
Kepala Satker / Pimpinan BLU, dapat mengelola :
 Rekening Milik BLU;
 Rekening Penampungan Dana Jaminan;
 Rekening Penampungan Dana Titipan; dan
 Rekening Penampungan Sementara

25. PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING
Satker K/L
Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening
+ Surat Kuasa
Surat Persetujuan Pembukaan Rekening
PembukaanRekening
+SuratKuasa
Laporan
Pembukaan
Rekening
Laporan Pembukaan Rekening
1
2
3 4
Masa Berlaku :
 15 Hari Kerja
 1 Tahun Anggaran
(Khusus Perwakilan RI & Pengelolaan Kas BLU)

26. PENAMAAN REKENING (1)
•BPN (kode KPPN mitra kerja) (nama kantor)
Rekening Penerimaan
•BPG (kode KPPN mitra kerja) (nama kantor)
Rekening Pengeluaran
•BPP (kode KPPN mitra kerja) (nama kantor)
Rekening Pengeluaran Pembantu
•RPL (kode KPPN mitra kerja) BLU (nama satuan
kerja) untuk (PKD/PKE/OPS/DK)
Rekening Milik BLU
•RPL (kode KPPN mitra kerja) PWK (nama
satuan kerja) untuk (RTN/KB/PNBP/ANT/DT)
Rekening Milik Perwakilan RI
•RPL (kode KPPN mitra kerja) DB (nama satuan
kerja) untuk….
Rekening Penyaluran Dana Bantuan
Rekening Penerimaan pada Kantor Pengawasan Dan
Pelayanan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta mitra kerja
KPPN Tangerang :
BPN 127 KPPBC TMP SOEKARNO HATTA
Rekening Pengeluaran pada Kantor Kementerian Agama -
Ditjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Agama
Kabupaten Mandailing Natal mitra kerja KPPN Padang
Sidempuan : BPG 006 KEMENAG MADINA 09
Rekening Pengeluaran Pembantu pada Fakultas Ekonomi
- Universitas Lambung Mangkurat mitra kerja KPPN
Banjarmasin: BPP 045 EKONOMI UNLAM
Rekening Efek pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
mitra KPPN Jakarta II : RPL 018 BLU LPDP UNTUK PKE
Rekening Rutin milik Perwakilan RI di Moskow mitra kerja
KPPN Jakarta I : RPL 019 PWK UNTUK RTN
Rekening Dana Bantuan untuk penyaluran dana bantuan
siswa miskin yang dikelola melalui Kantor Kementerian
Agama Kota Gorontalo mitra kerja KPPN Gorontalo :
RPL 050 DB KEMENAG GORONTALO UNTUK BSM

27. PENAMAAN REKENING (2)
• RPL (kode KPPN mitra kerja) PS (nama satuan kerja) untuk
…
Rekening Penampungan Sementara
• RPL (kode KPPN mitra kerja) PDJ (nama satuan kerja) untuk
Rekening Penampungan Dana Jaminan
• RPL (kode KPPN mitra kerja) PDT (nama satuan kerja)
untuk
Rekening Penampungan Dana Titipan
• RPL (kode KPPN mitra kerja) PDHL (nama satuan kerja)
untuk (nomor register hibah)
Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung
• RPL (kode KPPN mitra kerja) PDH (nama satuan kerja)
untuk (nomor register hibah)
Rekening Penyaluran Dana Hibah
• RPL (kode KPPN mitra kerja) KS (nama satuan kerja)
untuk….
Rekening Penampungan Dana
Kerjasama/Kemitraan
KPU Prov. Bali menerima hibah pelaksanaan pilkada
dari pemerintah Provinsi Bali dengan no. register
1234567 :
RPL 037 PDHL KPU BALI UNTUK 1234567
KPU Provinsi Bali mengajukan permohonan
pembukaan Rekening Penyaluran Dana Hibah kepada
KPPN Denpasar untuk KPU Kabupaten Buleleng:
RPL 037 PDH KPU BULELENG UNTUK 1234567
LIPI mitra KPPN Jakarta III bekerjasama BEKRAF
meminta LIPI untuk penelitian :
RPL 088 KS LIPI UNTUK BEKRAF WISATA
Penampungan dana jaminan lelang kegiatan ABC
KPKNL Batam mitra KPPN Batam :
RPL 137 PDJ KPKNL BATAM UNTUK ABC
KPK menyita sejumlah dana kasus korupsi dari
Saudara Fulan.
RPL 175 PDT UNTUK DANA SITAAN FULAN
Rekening digunakan untuk menampung dana
tunjangan kinerja KPPN Jayapura
RPL 063 PS KPPN JAYAPURA UNTUK TUKIN

28. PERUBAHAN BANK TEMPAT PEMBUKAAN REKENING
Satker ajukan
permohonan
perubahan bank tempat
pembukaan Rekening
kepada Kuasa BUN-D
Kuasa BUN-D meneliti
dan menyetujui
permohonan
perubahan bank
Satker membuka
rekening baru pada
Bank Umum
Satker memindahkan
saldo dari Rekening
Lama ke Rekening Baru
Satker Menutup
Rekening Lama
Satker Melaporkan
Penutupan Rekening
Lama dan Pembukaan
Rekening Baru kepada
Kuasa BUN-D

29. PENGOPERASIAN REKENING
BUNGA/NISBAH/
JASA GIRO
TNP
NON –TNP
Bunga/Nisbah/Jasa
Giro Disetorkan di
akhir bulan
berkenaan
PENDEBITAN
REKENING
Layanan
Perbankan Secara
Elektronik
• Internet Banking
• Kartu Debit (Kecuali
Rekening
Penerimaan)
Cek/Bilyet Giro
VIRTUAL
ACCOUNT
Mengikuti
Kententuan
Masing-
Masing Bank
Umum
PEMBUKUAN &
PENATAUSAHAAN
REKENING
Dilaksanakan oleh
Bendahara
KPA/Ka. Satker/
Pemimpin BLU
menguji kebenaran
pembukuan
Menggunakan aplikasi
yang dibangun DJPb
Mengacu pada peraturan
pembukuan Bendahara
(PMK 162/2013 jo.
230/2016)

30. Non
TNP
TNP
BUNGA/NISBAH/JASA GIRO
Setiap Rekening
Wajib Memperoleh
Bunga/Nisbah/Jasa
Giro
Pendaftaran terpusat oleh
Dit. PKN
Seluruh Rek. Pengeluaran
& Penerimaan Wajib TNP
Seluruh Rek. Milik BLU
Sesuai Perjanjian /
Ketentuan
Setor ke Kas Negara
Tidak Disetor ke Kas
Negara

31. PELAPORAN SALDO REKENING (1)
Satker K/L
Dilaporkan
maksimal tanggal
10 setiap bulan
kepada Kuasa
BUN-D
Dibuat
Menggunakan
Aplikasi Rekening
Dapat
menggantikan
Lampiran LPJ dan
disampaikan
bersamaan
dengan LPJ
Bendahara
Pemisahan
Laporan antara
Rekening yang
dikelola KPA
dengan Ka.
Satker/ Pemimpin
BLU

32. PELAPORAN SALDO REKENING (2)

33. Kode BA
Kode Satker
Nomor Rekening
Nama Rekening
Jenis Rekening
Nama Bank
33
REKONSILIASI REKENING TINGKAT DAERAH
DENGAN SATKER MITRA KERJA KPPN
Satuan Kerja
Periode
Bulanan
Paling Lambat
Tanggal 20

34. Saldo Rekening
Nama
Rekening
Nomor
Rekening
34
REKONSILIASI REKENING TINGKAT DAERAH
DENGAN KANTOR CABANG BANK UMUM
Cabang
Periode
Bulanan
Paling Lambat
Tanggal 20

35. 35
SKEMA APLIKASI “SPRINT”
Aplikasi
Rekening
KPPN/KANWIL/PKN
Satker
K/L
SiLaBI
SiLaBUNInterkoneksi
Bank / Pos
Aplikasi via
Upload/
H2H
• Interkoneksi
KPPN/KANWIL/PKN

36. 36
SKEMA APLIKASI “SPRINT”
Bank/Pos
RP RP RP
TNP Non TNP
Aplikasi
TNP
Surat Ijin/Tolak
Buka Rekening
Surat Blokir / Cabut
Blokir/ Tutup
Rekening
Surat
pemberitahuan
update rekening /
TNP
Kuasa BUN
Aplikasi
Rekening
Rek. Koran dan
transaksi bendaharaSatker
SiLaBI
KPPN
SiLaBUNInterkoneksi / Auto Rekon
Konfirmasi /
Perbaikan Data
Data
Valid
`
Beda
Sama
Interkoneksi / Auto Rekon
RP = Rekening Pemerintah
Aplikasi TNP
Existing :
 Jenis Rekening (Penerimaan/
Pengeluaran/Lainnya)
 Nomor Rekening
 Saldo Rekening
 Tanggal Kirim Data
 Kode Bank
Updating:
 Jenis Rekening (Giro/
Deposito)
 Tanggal Transaksi Terakhir
 Nama Rekening
Aplikasi Rekening (PBN Open)
Existing:
 Jenis Rekening (Penerimaan,Pengeluaran, Lainnya)
 Nomor & Nama Rekening
 Nama Bank
 Nomor & Tanggal Surat Ijin
 Kode BPP
 Alasan Buka &Keterangan
Updating:
 Jenis Rekening (Giro/Deposito)
 Filling nomor, tanggal & alasan blokir/ cabut blokir/ tutup
rekening
 Laporan Saldo KPPN, Kanwil, PKN
SiLaBI – SiLaBUN
Eksisting
 Kode BA, Es.I, satker,
bank, rekening.
 Saldo Rekening
 Nama Rekening
 Tgl & No. Surat Ijin
 Nama Bank
Updating:
 Jenis Rekening (Giro/
Deposito)
 Tanggal Transaksi
Terakhir

37. BLOKIR REKENING
• Blokir Debit
 Rekening dapat menerima dana namun tidak dapat melakukan penarikan
dana
• Dilakukan apabila Satker tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening
• Blokir dicabut apabila Satker telah menyampaikan Laporan Saldo Rekening
10 Mei 2018
Batas akhir
penyampaian
Laporan Posisi
Rekening
periode April
2018
11 Mei 2018
KPPN terbitkan
surat
peringatan
kepada Satker
10 Juni 2018
Batas akhir
surat
peringatan
penyampaian
Laporan Posisi
Rekening
11 Juni 2018
Pengenaan
Blokir, KPPN
terbitkan surat
perintah blokir
Rekening ke
Bank
Contoh
Mekanisme
Blokir
Rekening

38. PENUTUPAN REKENING OLEH KUASA BUN
• 2 tahun sejak tanggal transaksi terakhir
REKENING PASIF
• Rekening dibuka tanpa persetujuan Kuasa BUN
• Rekening yang dibuka namun tidak dilaporkan kepada Kuasa BUN
• Rekening digunakan tidak sesuai peruntukan
PELANGGARAN KETENTUAN
DALAM RANGKA PENGELOLAAN KAS NEGARA
• Misal : Tindak lanjut hasil rekonsiliasi
DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN REKENING

39. PENUTUPAN REKENING OLEH KUASA BUN
Rekening yang dibuka TANPA
PERSETUJUAN KUASA BUN,
WAJIB DITUTUP
TIDAK ADA PERSETUJUAN KEMBALI SEPERTI PADA
MASA PMK 252/PMK.05/2014

40. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Rekening
Rekening Hanya Dapat
Dibuka Pada Bank Yang
Telah Menandatangani
Perjanjian Kerjasama

41. Bank Yang Telah Bekerjasama

42. PERALIHAN DAN PENUTUP
 PMK mulai berlaku mulai 01 Januari 2018
 Sebelum berlakunya PMK ini, pengelolaan Rekening
tetap berpedoman pada PMK No.252/PMK.05/2014
 Rekening yang telah dibuka sesuai dengan PMK
No.252/PMK.05/2014 tetap diakui sebagai Rekening
K/L setelah berlakunya PMK ini.
 Setelah berlakunya PMK ini, maka PMK
No.252/PMK.05/2014 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

43. Pengelola Rekening Pada KPPN
43
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 182/PMK.05/2017
Pasal 39
1. Pengelolaan Rekening milik Satuan
Kerja lingkup Kementerian Negara/
Lembaga berupa pembukaan,
pengoperasian, penatausahaan,
pelaporan, pengendalian, blokir dan
penutupan Rekening dilaksanakan
sesuai dengan modul pengelolaan
rekening.....
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 262/PMK.05/2016
Pasal 30
4) Seksi Bank mempunyai tugas ....,
pengelolaan rekening
pemerintah, .......
5) Seksi Verifikasi dan Akuntansi
mempunyai tugas ......,
rekonsiliasi data rekening
pemerintah, ...............................
Pengendalian => Termasuk
Rekonsiliasi Rekening
Pasal 28
( 1 ) Dalam melaksanakan pengendalian
Rekening, Direktorat Jenderal
Perbendaharaan c.q. Direktorat
Pengelolaan Kas Negara dan KPPN
melakukan rekonsiliasi data Rekening

44. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
melansir terdapat 8.521 rekening
pemerintah sebesar Rp17,97
triliun per 31 Oktober 2016 yang
tidak tercatat dalam
penatausahaan rekening
pemerintah. Temuan tersebut
berdampak pada tidak
optimalnya dan tidak
terjaminnya likuiditas kas
pemerintah dalam rangka
pengelolaan keuangan yang
terintegrasi.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/201
70406184635-78-205575/duit-pemerintah-
rp1797-t-tak-tercatat-dalam-penatausahaan

45. TEMUAN BPK
Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI tanggal 27 Februari
2017 nomor: 49/S/XV/02/2017 antara lain dinyatakan
bahwa terdapat 8.251 rekening pemerintah per 31 Oktober
2016 yang tidak tercatat dalam PBN Open senilai Rp.17,97
triliun, terdiri dari:
1. 5.974 rekening TNP dengan saldo sebesar Rp.6,77 triliun
dan;
2. 2.277 rekening non TNP dengan saldo sebesar Rp11,20
triliun

46. Pernyataan BPK
• Ketentuan kodefikasi jenis rekening
lainnya milik K/L/Satker belum lengkap;
• Ditjen Perbendaharaan tidak
melaksanakan monitoring dan
pengendalian secara memadai atas
pengelolaan rekening sebagai
implementasi PMK 252/PMK.05/2014;
dan
• Data pada PBN Open tidak
termutakhirkan serta belum dapat
menyajikan data saldo rekening milik
K/L/Satker secara akurat.

47. Catatan Menteri Keuangan RI
47

48. Sub Direktorat Manajemen Rekening Lain & Pembinaan Pertanggungjawaban Bendahara
https://hai.djpbn.kemenkeu.go.id/
021-3449230 ext.5422