Ffgg

1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
POKOK-POKOK PERUBAHAN RPJMD SESUAI
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN KESESUAIAN RKPD DALAM APBD
Disampaikan Oleh :
YEDI RAHMAT
Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah IV
Ditjen Bina Pembangunan Daerah

2. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
OUTLINE
1. Dasar Hukum
a) Undang-Undang
b) Peraturan Pemerintah
c) Peraturan Menteri Dalam Negeri
2. Penerapan
• Tindaklanjut Peraturan Pelaksanaan
3. Langkah penyelesaian

3. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri

4. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
DASAR HUKUM (Undang-Undang)
1. UU 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 18 Ayat (1) :
Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya
sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD
kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.
2. UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 265 ayat (3):
RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.
3. UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 277:
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD,
serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan peraturan Menteri.
4. UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 311 ayat (3):
Rancangan Perda APBD dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman
pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.

5. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
DASAR HUKUM (Peraturan Pemerintah)
1. PP 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 23
ayat (2): APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang
didasarkan pada RKPD.
2. PP 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 111
ayat (4):
Evaluasi APBD dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan
Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada tentang
penjabaran APBD dengan: a) ketentuan peraturan perulndang-
undangan yang lebih tinggi; b) kepentingan umum; c) RKPD, d)
KUA, dan PPAS; dan e) RPJMD.

6. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
DASAR HUKUM (Peraturan Menteri Dalam Negeri)
1. Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 342 ayat (1):
Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila: a) hasil pengendalian dan
evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan
dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam
Peraturan Menteri ini; b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa
substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan c)
terjadi perubahan yang mendasar.
2. Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 342 ayat (2):
Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila: a) sisa masa berlaku RPJPD
kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan b) sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga)
tahun.

7. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
3. Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 342 ayat (3):
Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik
sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan
nasional.
4. Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 342 ayat (4):
Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat
Daerah.
DASAR HUKUM (Peraturan Menteri Dalam Negeri)

8. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
Pasal 343
(2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS
yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara
kesepakatan Kepala Daerah dengan Ketua DPRD.

9. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
Pasal 177
Program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS dan R-APBD
harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan
Daerah.

10. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
Pasal 196
(3) Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin sasaran dan prioritas
pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas
Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD, dijadikan
pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD provinsi
masing-masing.
(4) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan
memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah
serta program dan kegiatan Perangkat Daerah, lokasi, serta pagu
indikatif, telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD
provinsi masing-masing.

11. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
Pasal 201
(3) Penilaian digunakan untuk mengetahui:
a.konsistensi dan realisasi antara kerangka pendanaan
pembangunan dan program Perangkat Daerah dalam RPJMD
provinsi, dengan capaian program dan kegiatan Perangkat
Daerah dalam RKPD provinsi masing-masing.

12. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
Amanat Permendagri 13 Tahun 2006
PASAL 15
APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan
pendapatan daerah. (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman
kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya
tujuan bernegara. (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi. (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah
PASAL 81
Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan
penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. (2) RKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah
maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (3) Kewajiban daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan prestasi capaian standar
pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
Struktur APBD Sesuai PP 12
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
d. Lain-Lain Pad Yang Sah
2. PENDAPATAN TRANSFER
a. Transfer Pemerintah Pusat
1. Dana Perimbangan
2. Dana Insentif Daerah
3. Dana Otonomi Khusus
4. Dana Keistimewaan
5. Dana Desa
b. Transfer Antar Daerah
1. Pendapatan Bagi Hasil
2. Bantuan Keuangan
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
a. Dana Darurat
b. Hibah
1. BELANJA DAERAH
a. Belanja Operasi
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Bunga
4. Belanja Subsidi
5. Belanja Hibah
6. Belanja Bantuan Sosial
b. Belanja Modal
c. Belanja Tidak Terduga
• Keadaan Darurat
• Keadaan Mendesak
c. Belanja Transfer
1. Belanja Bagi Hasil
2. Belanja Bantuan Keuangan
A. Pendapatan
B. Belanja
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
a. Silpa;
b. Pencairan Dana Cadangan;
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan;
d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah;
f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai
Dengan Ketentuan PUU.
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh
Tempo;
b. Penyertaan Modal Daerah;
c. Pembentukan Dana Cadangan;
d. Pemberian Pinjaman Daerah;
e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai
Dengan Ketentuan PUU.
C. Pembiayaan
Keadaan Darurat
• bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa
• pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
• kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik
Keadaan Mendesak
• kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam TA berjalan
• Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib
• Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemda dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat PUU
• Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan/atau masyarakat

14. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri

15. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri

16. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
Penerapan PP 12 Tahun 2019
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Struktur APBD Sesuai PP 12
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan
Pemerintah ini harus ditetapkan paling lambat 2
(dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah
ini diundangkan pada tanggal 12 Maret 2019.
Namun terkait dengan peraturan pelaksanaan tersebut
sampai saat ini sedang dibahas dikarenakan di dalam revisi
Permendagri 13/2006 banyak yang harus diatur, antara
lain:
Proses penganggaran dengan kelompok belanja sesuai
dengan PP 12/2019 format RKA, DPA, Perda APBD,
Penjabaran APBD, format buku bendahara dan pelaporan
pertanggungjawaban harus menyesuaikan dengan PP
dimaksud.
Peraturan pelaksanaan dari PP 58/2006 adalah
Permendagri 13/2006 yang mengatur semua format
penganggaran sampai dengan pelaporan, maka sistem
pengelolaan keuangan Daerah belum bisa didesain
walaupun Permendagri 90/2019 sudah ditetapkan.

17. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
Kesimpulan PP 12 Tahun 2019
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penerapan RKPD
2021 & APBD 2021
1. Pedoman RKPD 2021 menjadi Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD 2021
sebagai dasar penyusunan KUA PPAS dan RAPBD.
2. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lambat 2
(dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan pada tanggal 12
Maret 2019.
3. Namun terkait dengan peraturan pelaksanaan tersebut sampai saat ini sedang dibahas
dikarenakan di dalam revisi Permendagri 13/2006 banyak yang harus diatur, antara lain:
 Proses penganggaran dengan kelompok belanja sesuai dengan PP 12/2019 format RKA,
DPA, Perda APBD, Penjabaran APBD, format buku bendahara dan pelaporan
pertanggungjawaban harus menyesuaikan dengan PP dimaksud.
3. Peraturan pelaksanaan dari PP 58/2006 adalah Permendagri 13/2006 yang mengatur
semua format penganggaran sampai dengan pelaporan, maka sistem pengelolaan
keuangan Daerah belum bisa didesain walaupun Permendagri 90/2019 sudah ditetapkan.

18. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
18
TERIMAKASIH