SlideShare a Scribd company logo
Peranan Seksi Bank
Peningkatan Kualitas
Laporan Keuangan:
Disampakan pada acara Rapat Koordinasi Teknis Seksi Bank Tahun 2018
Kualitas Laporan Keuangan
Pemeriksaan LK – BPK RI
Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa
mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan
dalam laporan keuangan
Opini didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian
dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan
pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern
Perkembangan Opini LK BUN
Entitas Pelaporan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat* TMP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP
Bendahara Umum Negara** WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP
999.01 Pengelolaan Utang WTP WTP WTP WTP WTP-DPP
999.02 Pengelolaan Hibah TMP WDP WDP WDP WTP-DPP
999.03 Investasi Pemerintah WDP WTP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP
999.04 Penerusan Pinjaman TMP TMP WDP WTP WTP
999.05 Transfer ke Daerah 1 WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP
999.06 Belanja Subsidi dan Belanja Lain -lain 2 WDP 3 3 3
999.07 Belanja Subsidi*** WDP WTP WTP-DPP
999.08 Belanja Lain-lain*** WDP WTP-DPP WTP
* TMP mulai 2004 - 2008
** diberi opini mulai 2010
*** dibentuk tahun 2010
1
Dana Perimbangan = WDP, Otonomi Khusus = WTP
2
Belanja Lain-lain = TMP, Belanja Subsidi = WTP-DPP
3
Dipecah menjadi BA 999.07 dan 999.08
Hasil Pemeriksaan atas Sistem
Pengendalian Intern atas LKBUN 2016
 Sistem Pengendalian atas Penyusunan Laporan Keuangan
Temuan: Kebijakan Akuntansi BUN dan proses penyusunan beberapa transaksi bel
um diatur lengkap dan memadai
Temuan: Pelaporan Saldo Anggaran Lebih Belum Memadai
a. Pengendalian terhadap pencatatan saldo kas belum memadai atas penyesuaian
saldo awal karena kesalahan saldo tahun yang lalu;
b. Terdapat perbedaan penyajinan akun Kas di Bendahara Pengeluaran antara
LKPP dan LKBUN;
a. Pemerintah tidak memiliki rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga secara leng
kap sebesar Rp438.119.041 dan saldo minus sebesar Rp7.410.466.417
Sentralisasi Rekening
SATKER
A
KPPN
A
KPPN
B
KPPN
C
KPPND
KPP
N K
P
PK
N
SATKER
C
SATKER
B
SATKER
D
Peran KPPN KP dan
Dit PKN sebagai pen
gelola rekening BUN
Peran KPPN sebagai
mitra Satker
Pola hubungan antar
entitas SiAP dengan
SABUN/SAI
Sentralisasi Data
Transaksi P
enerimaan
Transaksi P
engeluaran
Transaksi K
iriman Uan
g
GL KPPN
Informasi P
endukung
GL Konsoli
dasi
Ringkasan
Informasi
Pendukung
Jalur Data Otomatis
LK KPPN LK Kanwil
Ringkasan
Informasi P
endukung
LKBUN
Analisis Analisis
Koordinasi, Pembinaan,
Penilaian
PembinaanPenilaian
Kerangka SiAP
subledger
posting
summary GL
Penerimaan dan pengeluaran kas yang m
elalui rekening Kuasa BUN Daerah
Penerimaan dan pengeluaran yang tidak
melalui rekening Kuasa BUN Daerah teta
pi menurut ketentuan perundang-undan
gan yang berlaku harus mendapakan pen
gesahan dari KPPN
Penerimaan dan pengeluaran yang terda
pat pada SPM dengan potongan
Penerimaan dan pengeluaran yang tidak
melalui rekening Kuasa BUN Daerah tetap
i mempengaruhi Neraca UAKBUN-Daerah
Laporan Arus Kas
Neraca
Laporan Perubahan
Ekuitas
Transaksi LaporanProses
~ CoA
Segmen Uraian Digit Keterangan
1 Satker 6 unit yang bertanggung jawab terhadap pencatatan transaksi
2 KPPN 3 KPPN yang melakukan pemrosesan dan pelaporan data
3 Akun 6 jenis transaksi
4 Program 7 Bagian Anggaran (3); Es1 (2) ; Program (2)
5 Output 7 Kegiatan (4); Output (3)
6 Dana 10 SD (1) ; CP (1); Register Loan/Hibah (8)
7 Bank 5 rekening tempat kejadian transkasi, informasi arus kas
8 Kewenangan 1 KP = 1, KD=2, DK=3, TP=4, UB=5
9 Lokasi/Penerima Dana 4 tempat pelaksanaan kegiatan
10 Anggaran 1 appropriasi=1, allotment=2, Peng Blj=7 dlsb
11 Antar Entitias 6 transaksi antar entitas
12 Cadangan 6 cadangan
PROSES BISNIS AKUNTANSI KAS
Penyesuaian
Saldo Awal
Koreksi dan
Jurnal
Analisis dan
Rekonsiliasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
216/PMK.05/2015
diubah
221/PMK.05/2016
S-6193/PB/2017
S-5037/PB.6/2017
PER-16/PB/2014
S-397/PB.6/2016
PER-44/PB/2016
S-9636/PB.6/2015
PER-21/PB/2014
S-5442/PB/2016
S-10896/PB.6/2015
PER-56/PB/2016
104/PMK.05/2017
Proses Penyiapan Data Keuangan
Transaksional
Penyesuaian Saldo Awal
Revaluasi Kas BP, Kas KPPN Utang Pihak Ketiga
Penyesuaian atas transaksi setoran HLU
Penyesuaian atas transaksi likuidasi entitas
Penyesuaian penerimaan dan pengembalian setoran surplus BLU
penyesuaian atas transaksi penggunaan SAL
Koreksi saldo awal
Proses Penyiapan Data Keuangan
analytical
Rekonsiliasi Bank
Rekonsiliasi Internal
Rekonsiliasi Eksternal
Pemantauan Exception Report
Analisis LK
Proses Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan LK
Penyusunan Neraca dan Calk
Penyusunan LAK dan CaLK
Penyusunan LPE dan CaLK
Pengungkapan Lainnya
Transaksi Keuangan SPAN
GL
Spending
Autority
Budget
Commit
ment
Payment
Manage
ment
General
Receipt
Cash
Manage
ment
Alur Transaksi KPPN/PKN
Input Proses Output
Sub Modul PM Sub Modul GR
1. Pengeluaran UP/TUP
2. Pengeluaran Belanja Modal
3. Pengeluaran Bukan Belanja Modal
4. Penerimaan melalui Potongan SPM
5. Pengembalian UP dari Potongan SPM
6. Pengesahan Pendapatan/Belanja BLU
7. Pengesahan Hibah Langsung Uang
8. Pembayaran Kembali SP2D Retur
9. Pembayaran Kelebihan Pelimpahan
1. Setoran Pendapatan
2. Setoran Pengembalian UP/TUP
3. Penerimaan Retur SP2D
4. Koreksi Akun Penerimaan
Alur Transaksi KPPN/PKN
Input Proses Output
Sub Modul CM Sub Modul GL
1. Penerimaan Kiriman Uang
2. Pengeluaran Kiriman Uang
1. Penyesuaian saldo awal ledger kas
2. Penyesuaian saldo awal ledger akrual
3. Koreksi Kesalahan Akuntansi
4. Perpindahan pos neraca antar entitas
5. Penghapusan pos-pos neraca
6. Pemulihan Sisa Pagu
7. Pencatatan MPHLBJS
8. Pencatatan setoran suplus BLU
9. Pencatatan setoran sisa HLU
10. Koreksi transaksi tahun berjalan
Peningkatan Metode Analisis Permasalahan
Permasalahan pada data laporan keuangan dapat ber
sumber dari berbagai modul, sehingga diperlukan pe
milahan dan sinergi antar unit
Analisis Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah
Peningkatan efektivitas analisis data transaksi secara
harian
Efektivitas Proses Bisnis
Peningkatan kualitas pembinaan sebagai bentuk peng
endalian internal untuk memastikan proses bisnis dija
lankan dengan baik
Peningkatan Kapasitas SDM
Pembinaan dan bimbingan teknis terkait Sistem Akun
tansi Pemerintahan
Peningkatan Kualitas LK BUN
Peranan KPPN dalam struktur BUN
BA
015
BUN
DFDD
BUN
Daerah
KPPN
SEKJEN
via Setditjen
DJPK
via Dit.PA
Dit.PKN
LKKL
LK BUN
TKDD
LK BUN
AP
LKPP
koordinator secara berjenjangKANWIL
LK BUN
DAPK
Sinergi Penyusunan LK
BIDANG SKKI
KPPN (UAKBUN-D)
K A N W I L
(UAKKBUN)
BIDANG PA BIDANG PAPK
PD/PDMS BANK VERA/KI
MSKI
SATKER
DIPA
SPM
SSBP
SSPB
SP2HL
SP2D
SPHL
SPPT
verifikasi;
rekonsiliasi
Laporan
Keuangan
Laporan
Keuangan
Tugas Seksi Bank:
sebahagian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan:
penyelesaian transaksi pencairan dana
koreksi data transaksi penerimaan
pengujian permintaan pengembalian penerimaan negara
pengelolaan transaksi retur SP2D
mitigasi resiko:
Transaksi Pencairan Dana:
 seluruh transaksi pencairan dana termasuk transaksi pengesahan (BLU, HLU) harus dibukukan
dengan lengkap dan benar atas kode-kode: KodeBank;KodeDana;KodeRegister;
 seluruh transaksi UP/TUP Nihil harus dibukukan dengan KodeBank yang benar;
 seluruh transaksi Transito Nihil XXX LAK DTP harus dibukukan dengan KodeBank tipe 3;
 seluruh transaksi pengeluaran pembayaran retur SP2D dibukukan dengan KodeBank tipe E;
Pengelolaan Transaksi Retur SP2D:
 seluruh transaksi retur telah dibukukan pada rekening yang tepat;
 seluruh transaksi pengeluaran/pengembalian dana retur SP2D dibukukan dengan KodeBank
yang benar;
 nilai Utang Pihak Ketiga yang dilaporkan sesuai dengan rincian penerimaan;
 koreksi transaksi Utang Pihak Ketiga dilaporkan ke Dit.PKN
Segmen Bank – Tipe Rekening
Tipe Jenis Rekening Tipe Jenis Rekening
A Rek Kas Umum Negara N Rek Dev Persepsi
B Rek Pengeluaran BI O Rek Khusus
C Rek Pengeluaran SUN P Rek Penerimaan SUN
D RPKBUN-P Q Rek Penempatan
E Rekening Retur R Rek Antara
F Rek BO II/Pos Pengeluaran S RPL Migas
G Rek Bapertarum T Rek Pemda
H Rek Transito UP U Rek Dana Investasi
I Rek SUBRKUN V Rek SAL
J Rek Tujuan Tertentu W Rek Dana Bergulir
K Rek Persepsi PBB X Rek Transito BLU
L Rek BO III Y Rek Transito Subdit RPH
M Rek Persepsi Z Rek Transito Reklas
1 Rek BO I 5 Rek Transito Hibah Langsung
2 RPL Dalam Catatan Khusus 9 Rek Escrow
3 Rek Transito Koreksi Belanja
Daftar2
Daftar KPPN Mengesahkan GUP
/TUP Nihil Salah Segmen Bank
045 BANJARMASIN
088 JAKARTA III
139 JAKARTA V
091 LUBUK SIKAPING
049 MANADO
019 PURWAKARTA
157 RAHA
044 SAMPIT
077 SIJUNJUNG
124 TEBING TINGGI

More Related Content

What's hot

Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docxProses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
Muhammad Rafi Kambara
 
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANPenyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Ahmad Abdul Haq
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
Ahmad Abdul Haq
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Ahmad Abdul Haq
 
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPNMekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
Ahmad Abdul Haq
 
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerahPenerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
PT. waluh bajarang
 
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingPengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Ahmad Abdul Haq
 

What's hot (20)

Modul pembayaran span
Modul pembayaran spanModul pembayaran span
Modul pembayaran span
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...
 
LLAT 2016 Seksi VERA
LLAT 2016  Seksi VERALLAT 2016  Seksi VERA
LLAT 2016 Seksi VERA
 
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
 
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docxProses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
 
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANPenyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
 
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
 
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
 
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNPeranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
 
Sakd modul 4
Sakd modul 4Sakd modul 4
Sakd modul 4
 
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANPenatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
 
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPNMekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
 
Pengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening PemerintahPengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening Pemerintah
 
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerahPenerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
 
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingPengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 

Similar to 2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan

Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBNPeran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Ahmad Abdul Haq
 
Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210
Arbyn Dungga
 
Akuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ibAkuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ib
Ambara Sugama
 
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
Milka Agusta
 
Gambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
Gambaran Umum Standar Akuntansi PemerintahGambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
Gambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
Efraim Perjuangan
 

Similar to 2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan (20)

Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
 
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
 
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBNPeran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
 
Bendahara Penerimaan 032021.pptx
Bendahara Penerimaan 032021.pptxBendahara Penerimaan 032021.pptx
Bendahara Penerimaan 032021.pptx
 
Meeting 3_Sistem Akuntansi Pemerintah.ppt
Meeting 3_Sistem Akuntansi Pemerintah.pptMeeting 3_Sistem Akuntansi Pemerintah.ppt
Meeting 3_Sistem Akuntansi Pemerintah.ppt
 
Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
 
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan DaerahSri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
 
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRAPeran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
 
Akuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ibAkuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ib
 
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
 
materi 10 pemerintah daerah (1).pptx
materi 10 pemerintah daerah (1).pptxmateri 10 pemerintah daerah (1).pptx
materi 10 pemerintah daerah (1).pptx
 
Gambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
Gambaran Umum Standar Akuntansi PemerintahGambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
Gambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
 
LLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi BankLLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi Bank
 
Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013
Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013
Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013
 
Std Akun Pem.pptx
Std Akun Pem.pptxStd Akun Pem.pptx
Std Akun Pem.pptx
 
5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx
 
Retur.pptx
Retur.pptxRetur.pptx
Retur.pptx
 
GLP SAKTI 2021.ppt
GLP SAKTI 2021.pptGLP SAKTI 2021.ppt
GLP SAKTI 2021.ppt
 
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDProsedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
 

More from Ahmad Abdul Haq

More from Ahmad Abdul Haq (20)

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador Training
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
 
2018-05-03 Percepatan Penyaluran Dana Desa
2018-05-03 Percepatan Penyaluran Dana Desa2018-05-03 Percepatan Penyaluran Dana Desa
2018-05-03 Percepatan Penyaluran Dana Desa
 
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
 

Recently uploaded

Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
LAPORAN TRIWULAN I _JAN_MRT_PMI SLEMAN 2024 halamn 1-3.pdf
LAPORAN TRIWULAN I _JAN_MRT_PMI SLEMAN 2024 halamn 1-3.pdfLAPORAN TRIWULAN I _JAN_MRT_PMI SLEMAN 2024 halamn 1-3.pdf
LAPORAN TRIWULAN I _JAN_MRT_PMI SLEMAN 2024 halamn 1-3.pdf
Sarjuri Sleman
 

Recently uploaded (12)

EVALUASI HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
EVALUASI HASIL PENILAIAN KEPATUHAN  PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIKEVALUASI HASIL PENILAIAN KEPATUHAN  PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
EVALUASI HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
 
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
 
Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta Tahun 2024
Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta  Tahun 2024Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta  Tahun 2024
Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta Tahun 2024
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
Panduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasi
Panduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasiPanduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasi
Panduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasi
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptxPresentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014
UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014
UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014
 
LAPORAN TRIWULAN I _JAN_MRT_PMI SLEMAN 2024 halamn 1-3.pdf
LAPORAN TRIWULAN I _JAN_MRT_PMI SLEMAN 2024 halamn 1-3.pdfLAPORAN TRIWULAN I _JAN_MRT_PMI SLEMAN 2024 halamn 1-3.pdf
LAPORAN TRIWULAN I _JAN_MRT_PMI SLEMAN 2024 halamn 1-3.pdf
 

2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan

  • 1. Peranan Seksi Bank Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan: Disampakan pada acara Rapat Koordinasi Teknis Seksi Bank Tahun 2018
  • 2. Kualitas Laporan Keuangan Pemeriksaan LK – BPK RI Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Opini didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern
  • 3. Perkembangan Opini LK BUN Entitas Pelaporan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat* TMP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP Bendahara Umum Negara** WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP 999.01 Pengelolaan Utang WTP WTP WTP WTP WTP-DPP 999.02 Pengelolaan Hibah TMP WDP WDP WDP WTP-DPP 999.03 Investasi Pemerintah WDP WTP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP 999.04 Penerusan Pinjaman TMP TMP WDP WTP WTP 999.05 Transfer ke Daerah 1 WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP 999.06 Belanja Subsidi dan Belanja Lain -lain 2 WDP 3 3 3 999.07 Belanja Subsidi*** WDP WTP WTP-DPP 999.08 Belanja Lain-lain*** WDP WTP-DPP WTP * TMP mulai 2004 - 2008 ** diberi opini mulai 2010 *** dibentuk tahun 2010 1 Dana Perimbangan = WDP, Otonomi Khusus = WTP 2 Belanja Lain-lain = TMP, Belanja Subsidi = WTP-DPP 3 Dipecah menjadi BA 999.07 dan 999.08
  • 4. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern atas LKBUN 2016  Sistem Pengendalian atas Penyusunan Laporan Keuangan Temuan: Kebijakan Akuntansi BUN dan proses penyusunan beberapa transaksi bel um diatur lengkap dan memadai Temuan: Pelaporan Saldo Anggaran Lebih Belum Memadai a. Pengendalian terhadap pencatatan saldo kas belum memadai atas penyesuaian saldo awal karena kesalahan saldo tahun yang lalu; b. Terdapat perbedaan penyajinan akun Kas di Bendahara Pengeluaran antara LKPP dan LKBUN; a. Pemerintah tidak memiliki rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga secara leng kap sebesar Rp438.119.041 dan saldo minus sebesar Rp7.410.466.417
  • 5. Sentralisasi Rekening SATKER A KPPN A KPPN B KPPN C KPPND KPP N K P PK N SATKER C SATKER B SATKER D Peran KPPN KP dan Dit PKN sebagai pen gelola rekening BUN Peran KPPN sebagai mitra Satker Pola hubungan antar entitas SiAP dengan SABUN/SAI
  • 6. Sentralisasi Data Transaksi P enerimaan Transaksi P engeluaran Transaksi K iriman Uan g GL KPPN Informasi P endukung GL Konsoli dasi Ringkasan Informasi Pendukung Jalur Data Otomatis LK KPPN LK Kanwil Ringkasan Informasi P endukung LKBUN Analisis Analisis Koordinasi, Pembinaan, Penilaian PembinaanPenilaian
  • 7. Kerangka SiAP subledger posting summary GL Penerimaan dan pengeluaran kas yang m elalui rekening Kuasa BUN Daerah Penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui rekening Kuasa BUN Daerah teta pi menurut ketentuan perundang-undan gan yang berlaku harus mendapakan pen gesahan dari KPPN Penerimaan dan pengeluaran yang terda pat pada SPM dengan potongan Penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui rekening Kuasa BUN Daerah tetap i mempengaruhi Neraca UAKBUN-Daerah Laporan Arus Kas Neraca Laporan Perubahan Ekuitas Transaksi LaporanProses
  • 8. ~ CoA Segmen Uraian Digit Keterangan 1 Satker 6 unit yang bertanggung jawab terhadap pencatatan transaksi 2 KPPN 3 KPPN yang melakukan pemrosesan dan pelaporan data 3 Akun 6 jenis transaksi 4 Program 7 Bagian Anggaran (3); Es1 (2) ; Program (2) 5 Output 7 Kegiatan (4); Output (3) 6 Dana 10 SD (1) ; CP (1); Register Loan/Hibah (8) 7 Bank 5 rekening tempat kejadian transkasi, informasi arus kas 8 Kewenangan 1 KP = 1, KD=2, DK=3, TP=4, UB=5 9 Lokasi/Penerima Dana 4 tempat pelaksanaan kegiatan 10 Anggaran 1 appropriasi=1, allotment=2, Peng Blj=7 dlsb 11 Antar Entitias 6 transaksi antar entitas 12 Cadangan 6 cadangan
  • 9. PROSES BISNIS AKUNTANSI KAS Penyesuaian Saldo Awal Koreksi dan Jurnal Analisis dan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan 216/PMK.05/2015 diubah 221/PMK.05/2016 S-6193/PB/2017 S-5037/PB.6/2017 PER-16/PB/2014 S-397/PB.6/2016 PER-44/PB/2016 S-9636/PB.6/2015 PER-21/PB/2014 S-5442/PB/2016 S-10896/PB.6/2015 PER-56/PB/2016 104/PMK.05/2017
  • 10. Proses Penyiapan Data Keuangan Transaksional Penyesuaian Saldo Awal Revaluasi Kas BP, Kas KPPN Utang Pihak Ketiga Penyesuaian atas transaksi setoran HLU Penyesuaian atas transaksi likuidasi entitas Penyesuaian penerimaan dan pengembalian setoran surplus BLU penyesuaian atas transaksi penggunaan SAL Koreksi saldo awal
  • 11. Proses Penyiapan Data Keuangan analytical Rekonsiliasi Bank Rekonsiliasi Internal Rekonsiliasi Eksternal Pemantauan Exception Report Analisis LK
  • 12. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LK Penyusunan Neraca dan Calk Penyusunan LAK dan CaLK Penyusunan LPE dan CaLK Pengungkapan Lainnya
  • 14. Alur Transaksi KPPN/PKN Input Proses Output Sub Modul PM Sub Modul GR 1. Pengeluaran UP/TUP 2. Pengeluaran Belanja Modal 3. Pengeluaran Bukan Belanja Modal 4. Penerimaan melalui Potongan SPM 5. Pengembalian UP dari Potongan SPM 6. Pengesahan Pendapatan/Belanja BLU 7. Pengesahan Hibah Langsung Uang 8. Pembayaran Kembali SP2D Retur 9. Pembayaran Kelebihan Pelimpahan 1. Setoran Pendapatan 2. Setoran Pengembalian UP/TUP 3. Penerimaan Retur SP2D 4. Koreksi Akun Penerimaan
  • 15. Alur Transaksi KPPN/PKN Input Proses Output Sub Modul CM Sub Modul GL 1. Penerimaan Kiriman Uang 2. Pengeluaran Kiriman Uang 1. Penyesuaian saldo awal ledger kas 2. Penyesuaian saldo awal ledger akrual 3. Koreksi Kesalahan Akuntansi 4. Perpindahan pos neraca antar entitas 5. Penghapusan pos-pos neraca 6. Pemulihan Sisa Pagu 7. Pencatatan MPHLBJS 8. Pencatatan setoran suplus BLU 9. Pencatatan setoran sisa HLU 10. Koreksi transaksi tahun berjalan
  • 16. Peningkatan Metode Analisis Permasalahan Permasalahan pada data laporan keuangan dapat ber sumber dari berbagai modul, sehingga diperlukan pe milahan dan sinergi antar unit Analisis Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah Peningkatan efektivitas analisis data transaksi secara harian Efektivitas Proses Bisnis Peningkatan kualitas pembinaan sebagai bentuk peng endalian internal untuk memastikan proses bisnis dija lankan dengan baik Peningkatan Kapasitas SDM Pembinaan dan bimbingan teknis terkait Sistem Akun tansi Pemerintahan Peningkatan Kualitas LK BUN
  • 17. Peranan KPPN dalam struktur BUN BA 015 BUN DFDD BUN Daerah KPPN SEKJEN via Setditjen DJPK via Dit.PA Dit.PKN LKKL LK BUN TKDD LK BUN AP LKPP koordinator secara berjenjangKANWIL LK BUN DAPK
  • 18. Sinergi Penyusunan LK BIDANG SKKI KPPN (UAKBUN-D) K A N W I L (UAKKBUN) BIDANG PA BIDANG PAPK PD/PDMS BANK VERA/KI MSKI SATKER DIPA SPM SSBP SSPB SP2HL SP2D SPHL SPPT verifikasi; rekonsiliasi Laporan Keuangan Laporan Keuangan
  • 19. Tugas Seksi Bank: sebahagian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan: penyelesaian transaksi pencairan dana koreksi data transaksi penerimaan pengujian permintaan pengembalian penerimaan negara pengelolaan transaksi retur SP2D
  • 20. mitigasi resiko: Transaksi Pencairan Dana:  seluruh transaksi pencairan dana termasuk transaksi pengesahan (BLU, HLU) harus dibukukan dengan lengkap dan benar atas kode-kode: KodeBank;KodeDana;KodeRegister;  seluruh transaksi UP/TUP Nihil harus dibukukan dengan KodeBank yang benar;  seluruh transaksi Transito Nihil XXX LAK DTP harus dibukukan dengan KodeBank tipe 3;  seluruh transaksi pengeluaran pembayaran retur SP2D dibukukan dengan KodeBank tipe E; Pengelolaan Transaksi Retur SP2D:  seluruh transaksi retur telah dibukukan pada rekening yang tepat;  seluruh transaksi pengeluaran/pengembalian dana retur SP2D dibukukan dengan KodeBank yang benar;  nilai Utang Pihak Ketiga yang dilaporkan sesuai dengan rincian penerimaan;  koreksi transaksi Utang Pihak Ketiga dilaporkan ke Dit.PKN
  • 21. Segmen Bank – Tipe Rekening Tipe Jenis Rekening Tipe Jenis Rekening A Rek Kas Umum Negara N Rek Dev Persepsi B Rek Pengeluaran BI O Rek Khusus C Rek Pengeluaran SUN P Rek Penerimaan SUN D RPKBUN-P Q Rek Penempatan E Rekening Retur R Rek Antara F Rek BO II/Pos Pengeluaran S RPL Migas G Rek Bapertarum T Rek Pemda H Rek Transito UP U Rek Dana Investasi I Rek SUBRKUN V Rek SAL J Rek Tujuan Tertentu W Rek Dana Bergulir K Rek Persepsi PBB X Rek Transito BLU L Rek BO III Y Rek Transito Subdit RPH M Rek Persepsi Z Rek Transito Reklas 1 Rek BO I 5 Rek Transito Hibah Langsung 2 RPL Dalam Catatan Khusus 9 Rek Escrow 3 Rek Transito Koreksi Belanja
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25. Daftar2 Daftar KPPN Mengesahkan GUP /TUP Nihil Salah Segmen Bank 045 BANJARMASIN 088 JAKARTA III 139 JAKARTA V 091 LUBUK SIKAPING 049 MANADO 019 PURWAKARTA 157 RAHA 044 SAMPIT 077 SIJUNJUNG 124 TEBING TINGGI