SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
EMAIL
hai.djpb@kemenkeu.go.id
LAMAN HAI
Hai.kemenkeu.go.id
LIVE CHAT
 Pojok Kanan Bawah laman
www.djpbn.kemenkeu.go.id
 Pojok Kanan Bawah laman
hai.kemenkeu.go.id
 Pojok Kanan Atas laman OM SPAN
CALL CENTER
14090 (pukul 08.00-16.00 WIB)
BROADCAST
 Info.djpbn@kemenkeu.go.id
 hai.kemenkeu.go.id/news
HAI CSO
Melalui OMSPAN
1. Detail/informatif dan sesuai dengan
katalog Layanan HAI-DJPb
2. Dilampiri bukti pendukung (backup
aplikasi, screenshoot)
3. Pertanyaan ditulis pada isi email
bukan pada word lalu dilampirkan
Ketika bertanya
ke HAI DJPb
diminta untuk :
Syarat tiket / email harus berisikan:
• Permintaan dikirim menggunakan email
kemenkeu
• Menyebutkan data detail pengirim (nama, NIP,
Unit Kerja, No Kontak yang bisa dihubungi)
• Menginformasikan alasan atau kronologi
permasalahan yang didukung dengan capture
dari Aplikasi SPRINT
DEPARTEMEN DIREKTORAT
PENGELOLAAN KAS NEGARA
Permintaan
Troubleshooting
Aplikasi SPRINT
Syarat tiket / email harus berisikan:
• Permintaan dikirim menggunakan email
kemenkeu
• Menyebutkan data detail pengirim (nama, NIP,
Unit Kerja, No Kontak yang bisa dihubungi)
• Menyebutkan data detail informasi perubahan
nama
• Kode satker
• Nama satker
• No rekening
• Nama rekening lama
• Nama rekening Baru
• Melampirkan file excel yang berisikan data
detail informasi diatas
DEPARTEMEN DIREKTORAT
PENGELOLAAN KAS NEGARA
Permintaan
Perubahan Nama
Rekening pada
Aplikasi SPRINT
Syarat tiket / email harus berisikan:
• Permintaan dikirim menggunakan email
kemenkeu
• Menyebutkan data detail pengirim (nama, NIP,
Unit Kerja, No Kontak yang bisa dihubungi)
• Menyebutkan data detail informasi Rekening
Dana SBSN
• Nomor Register
• Nomor Reksus
• Nama Bank
• Melampirkan surat permohonan permintaan
username CMS Rekening Dana SBSN yang
ditandatangani Kepala KPPN
DEPARTEMEN DIREKTORAT
PENGELOLAAN KAS NEGARA
Permintaan
username CMS
Rekening Dana
SBSN
Syarat tiket / email harus berisikan:
• Permintaan dikirim menggunakan email
kemenkeu
• Menyebutkan data detail pengirim (nama, NIP,
Unit Kerja, No Kontak yang bisa dihubungi)
• Menyebutkan data detail informasi sbb:
• Kode KPPN
• Username Aplikasi BIG-eB
• Melampirkan surat permohonan permintaan
reset username Aplikasi BIG-eB yang
ditandatangani Kepala KPPN
DEPARTEMEN DIREKTORAT
PENGELOLAAN KAS NEGARA
Permintaan reset
username Aplikasi
BIG-eB
Syarat tiket / email harus berisikan:
• KPPN mempedomani SOP Seksi Bank KP.14 008
• Permintaan dikirim menggunakan email
kemenkeu
• Menyebutkan data detail pengirim (nama, NIP,
Unit Kerja, No Kontak yang bisa dihubungi)
• Menyebutkan data detail informasi SP2D dan
kronologi terjadinya kesalahan penerima
pembayaran
• Melampirkan surat permohonan blokir dan
pemindahan dana saldo rekening yang
ditandatangani Kepala KPPN
DEPARTEMEN DIREKTORAT
PENGELOLAAN KAS NEGARA
Permohonan Blokir
dan Pemindahan
Dana
Syarat tiket / email harus berisikan:
• Satker diminta untuk melakukan konfirmasi
terkait koreksi akun pajak ke KPP setempat
• Satker mengajukan koreksi akun pajak ke KPPN
mitra kerja
• KPPN mitra kerja membuat surat permintaan
koreksi NTPN summary ke KPPN Penerimaan
dengan melampirkan
• Scan Bukti Penerimaan Negara
• Daftar Rincian Perbaikan Transaksi
Penerimaan Negara
• Scan konfirmasi dari KPP
• KPPN mengirimkan surat tersebut ke alamat
penerimaan.negara@gmail.com atau
penerimaan.negara@kemenkeu.go.id
DEPARTEMEN SPAN
MODUL CM GR
Permintaan koreksi
NTPN Summary
Syarat tiket / email harus berisikan:
• Permintaan dikirim menggunakan email
kemenkeu
• Menyebutkan data detail pengirim (nama, NIP,
Unit Kerja, No Kontak yang bisa dihubungi)
• Menyebutkan data detail informasi setup
paygroup sbb:
• Kode Satker
• Kode Register
• Nomor Rekening
• Nama Bank
DEPARTEMEN SPAN
MODUL BC PM
Permintaan Setup
Paygroup
Syarat tiket / email harus berisikan:
• KPPN mempedomani Per-05/PB/2015 tentang
Mekanisme Pembatalan SP2D dan Surat
Pengesahan pada SPAN
• Permintaan dikirim menggunakan email
kemenkeu
• Menyebutkan data detail pengirim (nama, NIP,
Unit Kerja, No Kontak yang bisa dihubungi)
• Menyebutkan data detail informasi permintaan
void
• Melampirkan surat permintaan void sesuai
dengan Per-05/PB/2015
DEPARTEMEN SPAN
MODUL BC PM
Permintaan Void
SP2D/SPHL
Syarat tiket / email harus berisikan:
• Permintaan dikirim menggunakan email
kemenkeu
• Menyebutkan data detail pengirim (nama, NIP,
Unit Kerja, No Kontak yang bisa dihubungi)
• Menginformasikan alasan atau kronologi
permasalahan yang didukung dengan capture
dari Aplikasi SPAN – User Seksi Bank / User Kasi
Bank
DEPARTEMEN SPAN
MODUL BC PM
Troubleshooting
pada Aplikasi SPAN
– User Seksi Bank /
User Kasi Bank
Contoh tiket :
Riwayat
Percakapan via
Call Center
01.
Standarisasi ISO
bagi HAI-DJPb
02.
Manajemen Feedback untuk
optimalisasi pengembangan
sistem maupun kebijakan
03.
Penambahan saluran
komunikasi lain (aplikasi
mobile dan media sosial)
04.
Pengembangan knowledge
base management
05. Push Notifikasi sebagai alternatif broadcast

More Related Content

What's hot

Permintaan nomor seri faktur pajak
Permintaan nomor seri faktur pajakPermintaan nomor seri faktur pajak
Permintaan nomor seri faktur pajakYarham Ramadhan
 
Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak :: Lampiran ivd per_24_pj_2012
Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak :: Lampiran ivd per_24_pj_2012Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak :: Lampiran ivd per_24_pj_2012
Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak :: Lampiran ivd per_24_pj_2012Roko Subagya
 
Formulir perubahan penanda tangan faktur pajak
Formulir perubahan penanda tangan faktur pajakFormulir perubahan penanda tangan faktur pajak
Formulir perubahan penanda tangan faktur pajakRoko Subagya
 
Penyampaian SPT Tahunan melalui e-filling
Penyampaian SPT Tahunan melalui e-fillingPenyampaian SPT Tahunan melalui e-filling
Penyampaian SPT Tahunan melalui e-fillingjeworo
 
Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?
Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?
Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?Tjahjo Boedi Santoso
 
E FILING TATA CARA PENGISIAN PAJAK
E FILING TATA CARA PENGISIAN PAJAKE FILING TATA CARA PENGISIAN PAJAK
E FILING TATA CARA PENGISIAN PAJAKAgung Susanto
 
Surat pesanan perbaikan komputer 2017
Surat pesanan perbaikan komputer 2017Surat pesanan perbaikan komputer 2017
Surat pesanan perbaikan komputer 2017RudiPrihartono
 
GFMAS - Account Payables
GFMAS - Account PayablesGFMAS - Account Payables
GFMAS - Account PayablesIszwan Shah
 
User Manual e-Faktur
User Manual e-FakturUser Manual e-Faktur
User Manual e-FakturUdudHollicz
 

What's hot (13)

Permintaan nomor seri faktur pajak
Permintaan nomor seri faktur pajakPermintaan nomor seri faktur pajak
Permintaan nomor seri faktur pajak
 
Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak :: Lampiran ivd per_24_pj_2012
Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak :: Lampiran ivd per_24_pj_2012Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak :: Lampiran ivd per_24_pj_2012
Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak :: Lampiran ivd per_24_pj_2012
 
(2) pajak bendaharawan
(2) pajak bendaharawan (2) pajak bendaharawan
(2) pajak bendaharawan
 
Bonev 2
Bonev 2Bonev 2
Bonev 2
 
Formulir perubahan penanda tangan faktur pajak
Formulir perubahan penanda tangan faktur pajakFormulir perubahan penanda tangan faktur pajak
Formulir perubahan penanda tangan faktur pajak
 
Jati muna2
Jati muna2Jati muna2
Jati muna2
 
Penyampaian SPT Tahunan melalui e-filling
Penyampaian SPT Tahunan melalui e-fillingPenyampaian SPT Tahunan melalui e-filling
Penyampaian SPT Tahunan melalui e-filling
 
Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?
Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?
Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?
 
Peng14 pj092020 0
Peng14 pj092020 0Peng14 pj092020 0
Peng14 pj092020 0
 
E FILING TATA CARA PENGISIAN PAJAK
E FILING TATA CARA PENGISIAN PAJAKE FILING TATA CARA PENGISIAN PAJAK
E FILING TATA CARA PENGISIAN PAJAK
 
Surat pesanan perbaikan komputer 2017
Surat pesanan perbaikan komputer 2017Surat pesanan perbaikan komputer 2017
Surat pesanan perbaikan komputer 2017
 
GFMAS - Account Payables
GFMAS - Account PayablesGFMAS - Account Payables
GFMAS - Account Payables
 
User Manual e-Faktur
User Manual e-FakturUser Manual e-Faktur
User Manual e-Faktur
 

Similar to 2018-04-11 (06) Ditjen Perbendaharaan - HAI DJPb

Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Ahmad Abdul Haq
 
BP Tapera - Panduan Portal Peserta rev.pdf
BP Tapera - Panduan Portal Peserta rev.pdfBP Tapera - Panduan Portal Peserta rev.pdf
BP Tapera - Panduan Portal Peserta rev.pdfMaryono35
 
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak ElektronikMPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak ElektronikDeny Zaenal Faizin
 
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptxPortal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptxPDMSBaubau
 
Tata Cara E filling
Tata Cara E  fillingTata Cara E  filling
Tata Cara E fillingpresent_ku
 
Perbendaharaan_22.pdf
Perbendaharaan_22.pdfPerbendaharaan_22.pdf
Perbendaharaan_22.pdfLamanPajak
 
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagiSpt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagiKPP Pratama Kepanjen
 
E-Faktur Sosialisasi 2015
E-Faktur Sosialisasi 2015E-Faktur Sosialisasi 2015
E-Faktur Sosialisasi 2015Nasrun Chafid
 
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Ahmad Abdul Haq
 
Sistem pembayaran pajak secara online
Sistem pembayaran pajak secara onlineSistem pembayaran pajak secara online
Sistem pembayaran pajak secara onlineAhmad Abdul Haq
 
5. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui e-filing.pptx
5. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui e-filing.pptx5. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui e-filing.pptx
5. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui e-filing.pptxRezayHonda
 
S-PPN-001-14-01-Revisi e-faktur
S-PPN-001-14-01-Revisi e-fakturS-PPN-001-14-01-Revisi e-faktur
S-PPN-001-14-01-Revisi e-fakturmateripenyuluhan
 
Materi supplier SPAN
Materi supplier SPANMateri supplier SPAN
Materi supplier SPANSri Haryati
 
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfSlide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfNurulFajri53
 
sosialisasi_redesign.ppt
sosialisasi_redesign.pptsosialisasi_redesign.ppt
sosialisasi_redesign.pptkefarmasian
 

Similar to 2018-04-11 (06) Ditjen Perbendaharaan - HAI DJPb (20)

Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
 
BP Tapera - Panduan Portal Peserta rev.pdf
BP Tapera - Panduan Portal Peserta rev.pdfBP Tapera - Panduan Portal Peserta rev.pdf
BP Tapera - Panduan Portal Peserta rev.pdf
 
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak ElektronikMPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
 
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptxPortal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
 
Tata Cara E filling
Tata Cara E  fillingTata Cara E  filling
Tata Cara E filling
 
Syarat spm
Syarat spmSyarat spm
Syarat spm
 
Perbendaharaan_22.pdf
Perbendaharaan_22.pdfPerbendaharaan_22.pdf
Perbendaharaan_22.pdf
 
Mpn g 2
Mpn g 2Mpn g 2
Mpn g 2
 
Proses bisnis mpn g 2 -firs
Proses bisnis mpn g 2 -firsProses bisnis mpn g 2 -firs
Proses bisnis mpn g 2 -firs
 
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagiSpt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
 
E-Faktur Sosialisasi 2015
E-Faktur Sosialisasi 2015E-Faktur Sosialisasi 2015
E-Faktur Sosialisasi 2015
 
e-Filing.pdf
e-Filing.pdfe-Filing.pdf
e-Filing.pdf
 
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
 
Sistem pembayaran pajak secara online
Sistem pembayaran pajak secara onlineSistem pembayaran pajak secara online
Sistem pembayaran pajak secara online
 
5. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui e-filing.pptx
5. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui e-filing.pptx5. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui e-filing.pptx
5. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui e-filing.pptx
 
S-PPN-001-14-01-Revisi e-faktur
S-PPN-001-14-01-Revisi e-fakturS-PPN-001-14-01-Revisi e-faktur
S-PPN-001-14-01-Revisi e-faktur
 
Materi supplier SPAN
Materi supplier SPANMateri supplier SPAN
Materi supplier SPAN
 
Spj keu2020
Spj keu2020Spj keu2020
Spj keu2020
 
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfSlide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
 
sosialisasi_redesign.ppt
sosialisasi_redesign.pptsosialisasi_redesign.ppt
sosialisasi_redesign.ppt
 

More from Ahmad Abdul Haq

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...Ahmad Abdul Haq
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...Ahmad Abdul Haq
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingAhmad Abdul Haq
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAhmad Abdul Haq
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO BaruAhmad Abdul Haq
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di AmwayAhmad Abdul Haq
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up IncomeAhmad Abdul Haq
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Ahmad Abdul Haq
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPANAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPNAhmad Abdul Haq
 

More from Ahmad Abdul Haq (20)

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador Training
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
 

Recently uploaded

Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 

Recently uploaded (13)

Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 

2018-04-11 (06) Ditjen Perbendaharaan - HAI DJPb

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8. EMAIL hai.djpb@kemenkeu.go.id LAMAN HAI Hai.kemenkeu.go.id LIVE CHAT  Pojok Kanan Bawah laman www.djpbn.kemenkeu.go.id  Pojok Kanan Bawah laman hai.kemenkeu.go.id  Pojok Kanan Atas laman OM SPAN CALL CENTER 14090 (pukul 08.00-16.00 WIB) BROADCAST  Info.djpbn@kemenkeu.go.id  hai.kemenkeu.go.id/news HAI CSO Melalui OMSPAN
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13. 1. Detail/informatif dan sesuai dengan katalog Layanan HAI-DJPb 2. Dilampiri bukti pendukung (backup aplikasi, screenshoot) 3. Pertanyaan ditulis pada isi email bukan pada word lalu dilampirkan Ketika bertanya ke HAI DJPb diminta untuk :
  • 14.
  • 15. Syarat tiket / email harus berisikan: • Permintaan dikirim menggunakan email kemenkeu • Menyebutkan data detail pengirim (nama, NIP, Unit Kerja, No Kontak yang bisa dihubungi) • Menginformasikan alasan atau kronologi permasalahan yang didukung dengan capture dari Aplikasi SPRINT DEPARTEMEN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA Permintaan Troubleshooting Aplikasi SPRINT
  • 16. Syarat tiket / email harus berisikan: • Permintaan dikirim menggunakan email kemenkeu • Menyebutkan data detail pengirim (nama, NIP, Unit Kerja, No Kontak yang bisa dihubungi) • Menyebutkan data detail informasi perubahan nama • Kode satker • Nama satker • No rekening • Nama rekening lama • Nama rekening Baru • Melampirkan file excel yang berisikan data detail informasi diatas DEPARTEMEN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA Permintaan Perubahan Nama Rekening pada Aplikasi SPRINT
  • 17. Syarat tiket / email harus berisikan: • Permintaan dikirim menggunakan email kemenkeu • Menyebutkan data detail pengirim (nama, NIP, Unit Kerja, No Kontak yang bisa dihubungi) • Menyebutkan data detail informasi Rekening Dana SBSN • Nomor Register • Nomor Reksus • Nama Bank • Melampirkan surat permohonan permintaan username CMS Rekening Dana SBSN yang ditandatangani Kepala KPPN DEPARTEMEN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA Permintaan username CMS Rekening Dana SBSN
  • 18. Syarat tiket / email harus berisikan: • Permintaan dikirim menggunakan email kemenkeu • Menyebutkan data detail pengirim (nama, NIP, Unit Kerja, No Kontak yang bisa dihubungi) • Menyebutkan data detail informasi sbb: • Kode KPPN • Username Aplikasi BIG-eB • Melampirkan surat permohonan permintaan reset username Aplikasi BIG-eB yang ditandatangani Kepala KPPN DEPARTEMEN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA Permintaan reset username Aplikasi BIG-eB
  • 19. Syarat tiket / email harus berisikan: • KPPN mempedomani SOP Seksi Bank KP.14 008 • Permintaan dikirim menggunakan email kemenkeu • Menyebutkan data detail pengirim (nama, NIP, Unit Kerja, No Kontak yang bisa dihubungi) • Menyebutkan data detail informasi SP2D dan kronologi terjadinya kesalahan penerima pembayaran • Melampirkan surat permohonan blokir dan pemindahan dana saldo rekening yang ditandatangani Kepala KPPN DEPARTEMEN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA Permohonan Blokir dan Pemindahan Dana
  • 20. Syarat tiket / email harus berisikan: • Satker diminta untuk melakukan konfirmasi terkait koreksi akun pajak ke KPP setempat • Satker mengajukan koreksi akun pajak ke KPPN mitra kerja • KPPN mitra kerja membuat surat permintaan koreksi NTPN summary ke KPPN Penerimaan dengan melampirkan • Scan Bukti Penerimaan Negara • Daftar Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara • Scan konfirmasi dari KPP • KPPN mengirimkan surat tersebut ke alamat penerimaan.negara@gmail.com atau penerimaan.negara@kemenkeu.go.id DEPARTEMEN SPAN MODUL CM GR Permintaan koreksi NTPN Summary
  • 21. Syarat tiket / email harus berisikan: • Permintaan dikirim menggunakan email kemenkeu • Menyebutkan data detail pengirim (nama, NIP, Unit Kerja, No Kontak yang bisa dihubungi) • Menyebutkan data detail informasi setup paygroup sbb: • Kode Satker • Kode Register • Nomor Rekening • Nama Bank DEPARTEMEN SPAN MODUL BC PM Permintaan Setup Paygroup
  • 22. Syarat tiket / email harus berisikan: • KPPN mempedomani Per-05/PB/2015 tentang Mekanisme Pembatalan SP2D dan Surat Pengesahan pada SPAN • Permintaan dikirim menggunakan email kemenkeu • Menyebutkan data detail pengirim (nama, NIP, Unit Kerja, No Kontak yang bisa dihubungi) • Menyebutkan data detail informasi permintaan void • Melampirkan surat permintaan void sesuai dengan Per-05/PB/2015 DEPARTEMEN SPAN MODUL BC PM Permintaan Void SP2D/SPHL
  • 23. Syarat tiket / email harus berisikan: • Permintaan dikirim menggunakan email kemenkeu • Menyebutkan data detail pengirim (nama, NIP, Unit Kerja, No Kontak yang bisa dihubungi) • Menginformasikan alasan atau kronologi permasalahan yang didukung dengan capture dari Aplikasi SPAN – User Seksi Bank / User Kasi Bank DEPARTEMEN SPAN MODUL BC PM Troubleshooting pada Aplikasi SPAN – User Seksi Bank / User Kasi Bank
  • 25.
  • 26. 01. Standarisasi ISO bagi HAI-DJPb 02. Manajemen Feedback untuk optimalisasi pengembangan sistem maupun kebijakan
  • 27. 03. Penambahan saluran komunikasi lain (aplikasi mobile dan media sosial) 04. Pengembangan knowledge base management
  • 28. 05. Push Notifikasi sebagai alternatif broadcast

Editor's Notes

  1. HAI DJPb adalah layanan helpdesk terintegrasi milik Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Layanan HAI DJPb Mencakup seluruh layanan atas tugas dan fungsi DJPb yang terdiri dari 7 direktorat teknis, 33 Kantor Wilayah Provinsi, dan 181 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Layanan Aplikasi Penunjang Pekerjaan Satuan Kerja (SAKTI, MPN G2, OM SPAN, SAIBA, SAS, GPP, dll).