Kebijakan dana-bagi-hasil-2021

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN
DANA BAGI HASIL
TAHUN ANGGARAN 2020-2021
KAMIS, 7 JANUARI 2020
Zoom Meeting
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN UMUM PENGATURAN DBH
2

DASAR HUKUM
UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
1
2
3
4
UU No. 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
PMK No. 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil,
Dana Alokasi Umum, dan Dana Otsus

LANDASAN TEORI
6
DBH sebagai salah satu instrumen fiskal untuk menjaga
keutuhan NKRI melalui pembagian sumber penerimaan
negara yang adil kepada daerah, baik yang berasal dari
penerimaan pajak dan PNBP SDA untuk digunakan seluas-
luasnya demi kemakmuran rakyat sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Pembagian penerimaan Pajak dan PNBP Sumber Daya
Alam oleh Pemerintah kepada daerah penghasil maupun
daerah non penghasil yang berada dalam provinsi yang
sama, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.
01
02

TUJUAN KEBIJAKAN DBH
Untuk mengurangi
kesenjangan vertikal antara
pusat dan daerah (vertical
imbalance) → Pembagian
dengan porsi tertentu antara
Pemerintah dan daerah
penghasil
Untuk mengurangi
kesenjangan horizontal
antar daerah (horizontal
imbalance) → Pembagian
secara merata untuk
daerah lain yang berada di
dalam provinsi yang sama
dengan daerah penghasil
01 02

PAJAK
• PBB-P3
• PPh
• CHT
SDA
• Hutan
• Minerba
• Migas
• Pabum
• Ikan
6
DANA BAGI HASIL
6
PENGERTIAN:
Pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada daerah berdasarkan angka
persentase untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.
o Dibagi kepada daerah penghasil sesuai dengan
porsi yang ditetapkan dalam UU No. 33/2004.
o Dibagi dengan imbangan Daerah penghasil
mendapatkan porsi lebih besar, dan Daerah lain
(dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan
bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang
ditetapkan dalam UU.
Penyaluran DBH berdasarkan realisasi
penerimaan tahun anggaran berjalan
(Pasal 23 UU 33/2004)
PENYALURAN:
Based on Actual Revenue
TUJUAN:
Untuk memperbaiki
keseimbangan vertikal antara
pusat dan daerah dengan
memperhatikan potensi daerah
penghasil.
DBH
JENIS DBH
PEMBAGIAN : By Origin

MEKANISME PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DBH
(PP 55/2005)
6
TRANSPARAN
- Rekonsiliasi data PNBP
antara Kementerian
terkait dengan Pemda
- Informasi realisasi
penyaluran DBH
- Dilaporkan dalam LKPP
- Diperiksa BPK
AKUNTABEL
Penermaan
PAJAK
PNBP SDA

PORSI DBH ANTARA PEMERINTAH PUSAT,
PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA
6
K/K
Penghasil
PAJAK
PPh Pasal 21 dan 25/29 80 8 12
Pajak Bumi dan Bangunan 10 16,2 64,8 9
Cukai Hasil Tembakau 98 0,6 0,8 0,6
SDA
Kehutanan
IIUPH 20 16 64 -
PSDH 20 16 32 32
Dana Reboisasi 60 40* 40 -
Mineral dan Batubara
Iuran Tetap (Land-rent )
- darat dan laut <4 Mil 20 16 64 -
- 4 Mil <laut < 12 Mil 20 80
Iuran Produksi (Royalti)
- darat dan laut <4 Mil 20 16 32 32
- 4 Mil <laut < 12 Mil 20 26 54
Dari Kawasan
Perhutanan
Perikanan 20 - - 80
Minyak Bumi
- darat dan laut <4 Mil 84,5 3,1 6,2 6,2
- 4 Mil <laut < 12 Mil 84,5 5,17 10,33
Gas Bumi
- darat dan laut <4 Mil 69,5 6,1 12,2 12,2
- 4 Mil <laut < 12 Mil 69,5 10,17 20,33
Panas Bumi 20 16 32 32
I.
1
3
2
1
c
b
a
II
Pusat Prov.
Biaya
Pungut
Pemerataan
K/K Lain
No.
Jenis Penerimaan Negara yang
Dibagihasilkan
UU 33/2004
6
5
4
3
2
c
b
a
*) Sesuai UU 23/2014 tentangPemerintahan Daerah, alokasi DBH
SDA Kehutahan Dana Reboisasi dialihkan dari kabupaten/kota
penghasil ke provinsi penghasil.

SIKLUS PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DBH
6
PMK
“Perubahan Alokasi
Tahap II”
• Prognosa Realisasi
s.d. 9 bulan
Sebagai dasar
penyaluran Tw IV
PMK
“Kurang Bayar
(KB)/Lebih Bayar
(LB) DBH”
• Realisasi TA
Berkenaanyang
telah diaudit BPK.
untuk penetapan KB/LB DBH
1 4
3
2
Berdasarkan RPMK tentang Dana Transfer Umum (DTU) diatur empat siklus
penghitungan dan penetapan DBH
TAHUN BERJALAN
TAHUN
BERIKUTNYA
Okt-Nov
Tahun berikutnya
Nov-Des
Tahun sebelumnya
Juli-Agustus
Tahun berjalan
Nov-Des
Tahun berjalan
Perpres
“APBN”
• PerkiraanAlokasi
DBH TA berkenaan
• Mempertimbangkan
realisasi DBH 5
tahun terakhir
Perpres/PMK
Perubahan Alokasi
DBH Tahap I :
• APBN-P
• Prognosa Realisasi
s.d. Semester I.
Sebagai dasar
penyaluran Tw III
Sebagai dasar
penyaluran Tw I dan II
Sebagai dasar penyaluran KB
dan pemotongan LB

ALOKASI DBH DALAM PERPRES APBN
6
PENYESUAIAN
PENGALOKASIAN
DBH DALAM
PERPRES APBN
Nilai Alokasi DBH TA berkenaan yang
ditetapkan adalah nilai terkecil
perbandingan antara perhitungan DBH
atas rencana penerimaan APBN dengan
proyeksi DBH atas realisasi penerimaan
paling kurang 3 tahun sebelumnya
dan/atau paling sedikit 75% dari
perhitungan DBH berdasarkan data
dasar dari K/L.
Selisihlebih atas perbandingan
perhitunganDBH tersebut akan
diperhitungkan kembalimelalui
APBN-P atau mekanisme
perubahan alokasi berdasarkan
prognosis realisasi di semester I
PERTIMBANGAN:
1. Pembagian alokasi DBH dalam APBN masih
berasal dari perkiraan penerimaan negara 1
tahun kedepan, yang akan mengalami dinamika
perubahan penerimaan negara pada tahun
berjalan.
2. Alokasi DBH dan buffer fund/selisih lebih alokasi
DBH tersebut akan disesuaikan kembali dg
perkembangan realisasi penerimaan negara di
tahun berjalan pada triwulan 3 melalui APBNP
atau PMK, dan di triwulan 4 melalui PMK.
3. Dengan pengendalian alokasi DBH dimaksud
dapat memberikan pertimbangan kepada
pemda utk dapat menganggarkan DBH dalam
APBD sebesar 100% dari yg ditetapkan dlm
perpres.
4. Untuk menjaga kualitas belanja dan defisit APBD,
krn sejak awal alokasi DBH yg sifatnya belum
pasti sdh dikendalikan alokasinya.
5. DBH secara prinsip dialokasikan ke daerah
berdasarkan realisasi penerimaan negara,
karenanya hak daerah atas DBH tdk akan
berkurang.

SIMULASI PENGENDALIAN PENGALOKASIAN DBH DALAM APBN, APBN-P ATAU
PERUBAHAN ALOKASI TAHAP I (TW III)
6
Menjadi
SISA LEBIH
(Alokasi
potensial)
Alokasi DBH yang
ditetapkan adalah
nilai terkecil dari hasil
perbandingan
DAERAH Perhitungan APBN
Proyeksi DBH atas
Realisasi min 3
tahun terakhir
Nilai terkecil
antara 2 dan 3
DITETAPKAN Selisih
1 2 3 4 5 6 = 2-5
A 120 140 120 120 0
B 100 60 60 75 25
C 80 90 80 80 0
D 50 100 50 50 0
E 140 120 120 120 20
F 200 130 130 150 50
G 60 70 60 60 0
TOTAL 750 710 620 655 95
PerubahanAlokasi TahapII (TWIV):
• Alokasi ditetapkan berdasarkan
perhitunganprognosis realisasi
PerubahanAlokasi TahapI (TW III):
• APBN-P
– Perubahan asumsi makro
– Perubahan target penerimaan
• PMK
– Alokasi ditetapkan berdasarkan
perhitunganprognosis realisasi

REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN PENYALURAN DBH
12

PENYALURAN DBH PER-BULAN DALAM SETIAP TRIWULANNYA
Jenis DBH yang disalurkan DITENTUKAN untuk setiap bulan nya pada TA 2020
6
JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
• Minerba (20%)
• Pabum (20%)
• Perikanan (15%)
Migas
(20%)
• PPh (20%)
• CHT (20%)
• Kehutanan (15%)
• PBB Bagian
Daerah & Biaya
pungut (20%)
• Minerba (25%)
• Pabum (25%)
• Perikanan (15%)
Migas
(25%)
• PPh (20%)
• CHT (30%)
• Kehutanan (15%)
• PBB Bagian Daerah
& Biaya pungut
(25%)
PBB Bagian Daerah dan Biaya pungut (Migas dan Panas Bumi). PPh, CHT,
Kehutanan, Minerba, Panas Bumi, Migas, Perikanan :
• tahap III paling lambat bulan September; dan
• tahap IV paling lambat bulan Desember.
Jika kondisi keuangan negara tidak memungkinkan berdasarkan
hasil rapat pimpinan kementerian keuangan, maka bulan
penyaluran / jenis DBH dapat disesuaikan.
PBB Bagirata :
• tahap I paling lambat bulan April (30%);
• tahap II paling lambat bulan Agustus (50%); dan
• tahap III paling lambat bulan November (selisih pagu dengan salur tahap I-II)
PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB Non
Migas dan Panas Bumi:
• Secara mingguan dimulai pada bulan Agustus
TriwulanI TriwulanII TriwulanIII TriwulanIV
Selisih antara pagu alokasi
dengan jumlah danayangtelah
disalurkan (TW I, II, III)
• Minerba (35%)
• Pabum (35%)
• Perikanan (35%)
• Migas (35%)
• Kehutanan (35%)
• PPh (20%)
• CHT (30%)
• PBB Bagian
Daerah & Biaya
Pungut (35%)

REPUBLIK INDONESIA
UPDATE PELAKSANAAN KEBIJAKAN DBH
14

DANA BAGI HASIL TA 2020
* Ket: terdapat tambahan penyaluran dari pergeseran anggaran BUN sebesar Rp7,98 T
Realisasi Penyaluran DBH sudah final per 30 November 2020
DBH Pajak
▪ Anggaran: Rp44,88 T
▪ Realisasi: Rp29,34 T (65,4%)
DBH SDA
▪ Realisasi: Rp25,00 T (86,1%)
Kurang Bayar
DBH
▪ Realisasi: Rp39,56 T (316,4%)*
▪ Realisasi: Rp93,91 T (108,7%)*
TOTAL DBH
1. DBH, selain DBH CHT dan DBH DR, digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas
daerah dengan pemenuhan kewajiban mandatory spending 25% untuk belanja
infrastruktur daerah yang terkait dengan pelayanan publik.
2. Penggunaan DBH dapat digunakan dalam rangka penanganan pandemi
COVID-19 dan dukungan terhadap program PEN di daerah.
3. Pada TA 2020 dilakukan percepatan penyelesaian KB DBH melalui optimalisasi
penggunaan pagu DBH TAberjalan.
▪ PenyaluranDBHTA Berjalan
Dalam rangka percepatan penanggulangan dampak pandemi COVID-19, Dirjen
Perimbangan Keuangan dapat mengusulkan kepada Menteri Keuangan relaksasi dalam
penyaluran DBH TA berjalan berdasarkan penyebaran COVID-19 di daerah
Usulan relaksasi penyaluran DBH TA berjalan, paling sedikit memuat:
❑ Daerah yang diberikan relaksasi penyaluran
❑ Jenis DBH yang diberikan relaksasi penyaluran, dan
❑ Jangka waktu pemberian relaksasi penyaluran
Dalam hal Menteri Keuangan menyetujui usulan relaksasi penyaluran DBH TA berjalan,
relaksasi penyaluran DBH TA berjalan bagi daerah tersebut ditetapkan dengan KMK yang
ditandatangani oleh Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
Dirjen Perimbangan Keuangan telah menyalurkan Kembali DBH kepada Daerah yang pada
TW I dan II mengalami penundaan penyaluran DBH karena belum menyampaikan
kelengkapan syarat salur seperti Berita Acara Rekonsiliasi dan menunda penyampaian
syarat penyaluran DBH oleh Pemda Pada TW III dan TW IV berupa:
1. Berita Acara Rekonsiliasi
2. Laporan Kinerja COVID-19
▪ PenyaluranKB DBH
Menteri Keuangan dapat menetapkan alokasi sementara KB DBH TA 2019 berdasarkan
prognosis realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan TA 2019
Alokasi sementara KB DBH ditetapkan kembali secara definitif:
❑ Berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan Tahun 2019 dari
laporan hasil pemeriksaan atas LKPP yang dikeluarkan BPK
❑ Memperhitungkan KB yang sudah disalurkan berdasarkan penetapan alokasi
sementara
Berdasarkan penetapan alokasi sementara dan/atau alokasi definitif KB DBH TA 2019,
Menteri Keuangan dapat menyalurkan KB DBH TA 2019 dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan negara dan perkembangan penyebaran pandemi COVID-19
Penyaluran KB DBH TA 2019 ditetapkan dengan KMK yang ditandatangani oleh Dirjen
Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan
RELAKSASI DAN PERCEPATAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL
Yang kemudian disampaikan kembali paling lambat
minggu kedua bulan Januari 2021 sebagai syarat
penyaluran DBH TW I pada tahun anggaran berikutnya.

KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL (DBH) TA 2021
Mempercepat penyelesaian Kurang Bayar DBH yang
memperhitungkan lebih bayar DBH melalui optimalisasi alokasi DBH
tahun anggaran berjalan dengan memperhatikan kondisi keuangan
negara
Mengoptimalkan pemanfaatan DBH dalam rangka mendukung
penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial serta pemulihan
ekonomi dampak Covid-19
Melanjutkan Kebijakan pengelolaan DBH yang tepat waktu, tepat jumlah,
dan akuntabel dengan memperhatikan proyeksi DBH berdasarkan realisasi
DBH paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir
Melanjutkan kebijakan DBH Pajak yang terkait dengan pembagian
penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10 persen secara merata kepada
seluruh kabupaten/kota; menambah cakupan DBH PBB termasuk sektor
lainnya, antara lain PBB perikanan dan PBB atas kabel bawah laut; serta
penggunaan DBH CHT minimal 50% dengan prioritas pada bidang kesehatan
untuk mendukung program JKN
Melanjutkan kebijakan DBH SDA antara lain dengan menghilangkan
earmarked 0,5% dari DBH SDA Migas untuk bidang pendidikan;
mengalokasikan DBH Dana Reboisasi dari semula ke kabupaten/ kota
penghasil menjadi ke provinsi penghasil sesuai UU 23/2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
Menyalurkan DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara sesuai
dengan kondisi keuangan negara, yang mempertimbangkan kinerja
daerah dalam: mendukung optimalisasi penerimaan pajak;
pemeliharaan lingkungan; dan penanggulangan dampak Covid-19.
Perkembangan DBH, 2015-2021
Perpres
113/2020
18,0%
Rp101,96 T

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 17
POSTUR DBH APBN TA 2021
TA 2020 TA 2020
APBN APBNP APBNP APBN
Perpres 78/2019 Sisa Lebih Total Perpres 54/2020 Perpres 72/2020 Perpres 78/2019 Sisa Lebih Total
1 2 3 4=2+3 5 6 7 8 9=7+8
Pajak 43.655.659.941.000 12.575.368.384.000 56.231.028.325.000 45.846.167.132.000 44.876.005.905.000 43.496.286.010.000 2.829.906.320.000 46.326.192.330.000
CHT 3.462.912.000.000 3.462.912.000.000 3.312.912.000.000 3.298.882.657.000 3.475.618.000.000 3.475.618.000.000
PBB 15.375.430.448.000 2.323.141.677.000 17.698.572.125.000 12.611.064.497.000 12.611.064.497.000 13.420.406.057.000 493.488.202.000 13.913.894.259.000
Bagi Rata 1.800.577.508.000 85.885.750.000 1.886.463.258.000 1.344.193.738.000 1.344.193.738.000 1.483.060.485.000 1.483.060.485.000
Bagian Daerah 13.119.195.446.000 2.161.156.945.000 15.280.352.391.000 10.887.969.277.000 10.887.969.277.000 11.535.842.726.000 476.945.852.000 12.012.788.578.000
Biaya Pemungutan 455.657.494.000 76.098.982.000 531.756.476.000 378.901.482.000 378.901.482.000 401.502.846.000 16.542.350.000 418.045.196.000
PPh 24.817.317.493.000 10.252.226.707.000 35.069.544.200.000 29.922.190.635.000 28.966.058.751.000 26.600.261.953.000 2.336.418.118.000 28.936.680.071.000
PPh Pasal 21 23.224.014.861.000 9.450.259.139.000 32.674.274.000.000 27.807.036.961.000 26.918.492.570.000 24.784.187.974.000 1.976.785.869.000 26.760.973.843.000
PPh Pasal 25/29 1.593.302.632.000 801.967.568.000 2.395.270.200.000 2.115.153.674.000 2.047.566.181.000 1.816.073.979.000 359.632.249.000 2.175.706.228.000
SDA 36.723.388.383.000 12.121.377.846.000 48.844.766.229.000 31.461.255.025.000 29.038.192.222.000 27.521.733.436.000 8.113.695.225.000 35.635.428.661.000
Kehutanan 1.418.682.148.000 471.832.760.000 1.890.514.908.000 1.653.456.196.000 1.565.299.907.000 1.584.190.723.000 269.781.467.000 1.853.972.190.000
Migas 17.949.396.344.000 6.359.977.756.000 24.309.374.100.000 10.197.069.596.000 10.197.069.597.000 8.189.501.547.000 5.995.275.503.000 14.184.777.050.000
Gas Bumi 7.653.342.504.000 1.650.834.996.000 9.304.177.500.000 3.937.258.298.000 3.937.258.298.000 2.027.342.214.000 3.177.629.186.000 5.204.971.400.000
Minyak Bumi 10.296.053.840.000 4.709.142.760.000 15.005.196.600.000 6.259.811.298.000 6.259.811.299.000 6.162.159.333.000 2.817.646.317.000 8.979.805.650.000
Minerba 16.234.795.306.000 4.732.480.282.000 20.967.275.588.000 17.707.270.290.000 15.481.213.454.000 16.061.191.387.000 1.619.240.465.000 17.680.431.852.000
Landrent 353.783.267.000 86.165.823.000 439.949.090.000 534.660.353.000 467.445.909.000 304.555.881.000 49.148.062.000 353.703.943.000
Royalti 15.881.012.039.000 4.646.314.459.000 20.527.326.498.000 17.172.609.937.000 15.013.767.545.000 15.756.635.506.000 1.570.092.403.000 17.326.727.909.000
Panas Bumi 865.183.846.000 92.134.399.000 957.318.245.000 1.183.175.554.000 1.074.325.875.000 1.112.535.408.000 37.960.027.000 1.150.495.435.000
Perikanan 255.330.739.000 464.952.649.000 720.283.388.000 720.283.389.000 720.283.389.000 574.314.371.000 191.437.763.000 765.752.134.000
Grand Total 80.379.048.324.000 24.696.746.230.000 105.075.794.554.000 77.307.422.157.000 73.914.198.127.000 71.018.019.446.000 10.943.601.545.000 81.961.620.991.000
Jenis DBH

REPUBLIK INDONESIA
TERIMA KASIH
18

Kebijakan dana-bagi-hasil-2021

More Related Content

What's hot

Similar to Kebijakan dana-bagi-hasil-2021

More from BappedaLampungUtara

Kebijakan dana-bagi-hasil-2021