Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modul span

6,160 views

Published on

  • Be the first to comment

Modul span

  1. 1. DAFTAR ISIDaftar Isi …………………………………………………………………............... iBAB I Pendahuluan ……………………………………………………................ 1 A. Latar Belakang....………………………………………................ 1 B. Gambaran Umum SPAN dan SAKTI....................................... 2 1. Latar Belakang Strategis SPAN.......................................... 2 2. Visi dan Misi SPAN............................................................... 4 3. Keunggulan SPAN.............................................................. 5 4. Pilar pada Pengembangan SPAN ................................. 5 5. SAKTI................................................................................... 7BAB II Proses Bisnis SPAN…………........................................................... 9 A. Manajemen DIPA............................................................ 9 1. Pengertian dan Konsep Dasar.......................................... 9 2. Proses Bisnis Manajemen Komitmen................................. 9 B. Manajemen Komitmen............................................................ 11 3. Pengertian dan Konsep Dasar.......................................... 11 4. Proses Bisnis Manajemen Komitmen................................. 12 C. Manajemen Pembayaran....................................................... 18 1. Pengertian dan Konsep Dasar........................................... 18 2. Proses Bisnis Manajemen Pembayaran............................. 19 D. Manajemen Penerimaan......................................................... 24 1. Pengertian dan Konsep Dasar............................................ 24 2. Proses Bisnis Manajemen Penerimaan............................... 27 E. Manajemen Kas........................................................................ 29 1. Pengertian dan Konsep Dasar........................................... 29 2. Proses Bisnis Manajemen Kas.............................................. 30 F. Manajemen Pelaporan............................................................ 32 1. Pengertian dan Konsep Dasar............................................ 32 2. Proses Bisnis Manajemen Pelaporan.................................. 33 G. SAKTI ........................................................................................... 41 1. Ruang Lingkup SAKTI ............................................................ 41 2. Koneksitas SPAN – SAKTI ....................................................... 42BAB III Teknologi dan Informasi SPAN.......................................................... 44BAB IV Penutup ............................................................................................. 47REFERENSI ......................................................................................................... 48 Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 1
  2. 2. BAB I PENDAHULUAN3.8.1. Latar Belakang Pemerintah melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003Tanggal 9 Juni 2003, melaksanakan proses transformasi menuju e-government.Untuk mewujudkan terbentuknya e-government di lingkup Kementerian Keuangandan memungkinkan tercapainya profesionalitas dan kualitas pengelolaankeuangan negara, maka pemerintah melaksanakan sebuah proyekpenyempurnaan manajemen keuangan dan administrasi penerimaan pemerintah(Government Financial Management and Revenue Administration Project atauGFMRAP) yang meliputi 4 bidang besar, yaitu Public Financial Management,Revenue Administration, Governance and Accountability dan Project Governanceand Implementation. Dalam bidang Public Financial Management, perubahan yangterbesar adalah dalam hal budget and treasury modernization dimanabentuk riilnya adalah dengan adanya implementasi SPAN. SPAN adalahkomponen terbesar GFMRAP dan selanjutnya akan menjadi pondasi untukreformasi PFM (Public Financial Management). SPAN akandiimplementasikan menggunakan Treasury Reference Model (TRM) sebagaidasar atau acuan, dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan khas Indonesia.Sebagai pondasi PFM, SPAN akan memfasilitasi arah kebijakanpenganggaran, mensuport pertanggungjawaban dari para penggunaanggaran, meningkatkan efisiensi pengelolaan perbendaharaan,memfasilitasi reformasi akuntansi dan pelaporan, mengurangi biayapinjaman dan memperkuat keamanan dan kredibilitas data keuangan.Pada dasarnya, SPAN adalah bagian dari IFMIS ( Integrated FinancialManagement Information System). Diharapkan pengembangan SPANmerupakan langkah awal menuju implementasi IFMIS. IFMIS merupakanpaket pengelolaan keuangan yang terintegrasi dan terkomputerisasi yangdimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan transparansi dalampengelolaan keuangan negara. IFMIS terdiri dari beberapa unsur dimanaterdapat perbedaan antara satu negara dengan negara lainnya. Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 2
  3. 3. (1) Gambaran Umum SPAN dan SAKTI1. Latar Belakang Strategis SPAN Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan Reformasi Manajemen Keuangan Negara (Government Financial Management Reform), langkah awal adalah dengan melakukan kerja sama dengan Bank Dunia melalui program Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP). Tujuan dari program GFMRAP adalah untuk memperkuat efisiensi dan integritas dalam manajemen keuangan publik dan administrasi pendapatan, terutama melalui penguatan tatakelola, akuntabilitas dan transparansi. SPAN merupakan sub-program dari program reformasi keuangan publik terbesar dalam sejarah di Indonesia yakni Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP). Untuk Reformasi Sistem Manajemen Keuangan dalam konteks penerapan IFMIS, pada tahap awal difokuskan pada reformasi penganggaran dan perbendaharaan negara (Budget and Treasury Modernization), rkegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dari sisi persiapan anggaran (Budget Preparation) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dari sisi pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban akuntansi (Budget Execution and Responsibility Accounting). SPAN merupakan program transformasi berskala besar di bidang keuangan negara yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan perbendaharaan negara melalui penyempurnaan proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan (KPPN) SPAN dimplementasikan dengan Budget & Treasury Reference Model (TRM) sebagai dasar dan acuan, dimodifikasi sesuai kebutuhan Indonesia. SPAN dibangun menggunakan tiga Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 3
  4. 4. pilar sekaligus, yang membedakan dengan cara membangun dengan erasebelumnya. Kita terapkan sekaligus beberapa komponen mulai dari proses,people, dan teknologi. Termasuk, skillful dan mindset dari orang yang akanmenjalankan proses bisnis perlu dirubah. Proses yang kita improve kepadapublik akan berjalan baik kalo dari sisi IT dan human side juga baik. Berdasarkan PMK No 276 tahun 2008 program reformasi SPAN dilaksanakan melalui tiga komponen utama yaitu : reformasi Proses Bisnis, reformasi Sistem Teknologi Informasi, dan Tata Kelola Perubahan. Reformasi Proses Bisnis dikembangkan melalui beberapa modul yaitu perencanaan anggaran (budget preparation), manajemen DIPA (management of spending authority), Manajemen Komitmen (commitment management), Manajemen Pembayaran (payment management), Manajemen Kas (cash management), Akuntansi (general ledger and chart of account), dan Pelaporan (reporting).PMK Nomor 276 tahun 2008 tentang Program Reformasi Sistem Perbendaharaandan Anggaran Negara menyebut secara jelas tentang tujuan dilaksanakanprogram tersebut, yaitu : 1. Mengendalikan anggaran Negara, asset, dan kewajiban Pemerintah Pusat; 2. Menyediakan informasi yang komprehensif, dapat dipercaya, dan tepat waktu tentang keuangan pemerintah; 3. Memudahkan pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan pemerintah.Sasaran yang ingin dicapai meliputi : 1 Otomasi proses operasional penganggaran dan pegelolaan kas, asset dan utang pemerintah; 2 Peningkatan keandalan proses penganggaran dan pengelolaan kas, asset dan utang pemerintah; 3 Peningkatan efisiensi layanan kepada kementrian Negara/lembaga, masyarakat dan perbankan; 4 Peningkatan akuntabilitas melalui penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang lebih komprehensif, akurat dan tepat waktu; Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 4
  5. 5. 5 Penyediaan fasilitas rekonsiliasi yang andal, akurat, serta tepat waktu antara pemerintah dan perbankan; 6 Penyediaan jejak audit (audit trail) untuk memfasilitasi proses audit akun pemerintah; 7 Mengintegrasikan data pada berbagai subsistem manajemen keuangan pemerintah.Sedangkan manfaat yang ingin dicapai adalah : 1 Tersedianya system pengendalian alokasi dan pelaksanaan anggaran yang efektif; 2 Tersedianya system pengelolaan kas yang terpercaya; 3 Tersedianya system pelaporan manajerial tentang tentang operasi keuangan pemerintah yang komprehensif, dapat diandalkan dan realtime; 4 Terwujudnya tahapan transisi penerapan system akuntansi dari berbasis kas ke berbasis akrual, dan; 5 Terlaksananya pelayanan kepada public yang lebih efisien.Dengan adanya kejelasan tujuan, sasaran dan manfaat dari pelaksanaanreformasi pengelolaan keuangan Negara melalui SPAN, diharapkan programSPAN menghasilkan output berupa system pengelolaan keuangan Negara yangbisa diimplementasikan demi terwujudnya pengelolaan keuangan Negara yangprofessional, transparan, dan akuntabel sebagaimana amanat Undang-UndangKeuangan Negara.i. Visi dan Misi SPAN Visi SPAN adalah “Terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawabankeuangan Negara yang transparan dan akuntabel, aman dan mudahditerapkan dengan dukungan system informasi manajemen keuangan yangterintegrasi “. Untuk mewujudkan visi tersebut, SPAN mempunyai Misi. Misi SPANadalah sebagai berikut : 2 Mengembangkan proses bisnis secara berkelanjutan dengan mendasarkan pada praktek penyelenggaraan yang sesuai dan terbaik. Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 5
  6. 6. 3 Menerapkan paket solusi yang terintegrasi untuk mendukung system yang aman, akurat dan handal. 4 Memastikan diterimanya perubahan oleh pemangku kepentingan dan memberikan solusi lengkap terhadap dampak perubahan.Untuk mendukung visi dan misi SPAN, mottonya adalah “dengan SPAN banyak hal bisadiselesaikan”.ii. Keunggulan SPAN.Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) merupakan system yangmengintegrasikan data dari siklus pengelolaan keuangan Negara (mulai daripenyusunan anggaran sampai dengan pelaporan) secara online yang akanmembawa perubahan terhadap prosedur kerja, sistem aplikasi yangdipergunakan dan organisasi kearah yang lebih baik. Karateristik SPAN dapatdijelaskan sebagai berikut : a. Integrasi data Data yang ada di SPAN merupakan satu-satunya data yang dipergunakan untuk berbagai kebutuhan. Data hanya dilakukan satu kali entry dan data yang terkumpul secara terpusat. b. Secara Online Siapa pun yang memiliki akses terhadap data tersebut dapat mengambil data tersebut dari mana pun, asalkan bisa terhubung dengan internet. c. Perubahan prosedur kerja Adanya penyempurnaan prosedur kerja. d. Perubahan system aplikasi Adanya penyempurnaan sistem aplikasi. e. Perubahan organisasi Adanya penyempurnaan organisasi, baik secara struktur maupun sumber daya manusia (SDM).SPAN terdiri atas modul-modul yang dapat dikelompokkan dalam tiga prosesyaitu : Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 6
  7. 7. 1) Perencanaan Anggaran, yang terdiri atas Modul Penyusunan Anggaran (Budget Preparation) 2) Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri atas : i. Modul Manajemen DIPA (Management of Spending Authority) ii. Modul Manajemen Komitmen (Commitment Management) iii. Modul Manajemen Pembayaran (Payment Management) iv. Modul Penerimaan Negara (Government Receipt ) v. Modul Manajemen Kas (Cash Management) 3) Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas : i. Modul Buku Besar dan Bagan Akun Standar (General Ledger and Chart of Accounts) ii. Modul Pelaporan (Reporting)iii. Pilar SPANTerdapat 3 (tiga) pilar dalam pengembangan SPAN, yaitu : 1. Business Process Improvement (BPI) Penelahaan dan perbaikan Treasury Model yang mengacu pada best practices dan kekhasan pada Kementrian Keuangan. BPI bertujuan menyelaraskan antara bisnis proses di DJA dan di DJPBN sehingga menjadi landasan untuk pelaksanaan Commercial Of The Shelf (COTS) solution SPAN 2. Information Technologie (IT) Solusi COTS (Commercial Off The Shelf) menfasilitasi dan mengotomasi implementasi Trasury Model. Program aplikasi berbasis COTS adalah program aplikasi yang dibuat secara khusus oleh perusahaan penyedia software berdasarkan ‘best practices of business process’ pada bidang bersangkutan, sehingga program aplikasi tersebut dapat digunakan secara umum oleh semua institusi untuk menangani bidang bersangkutan. Didunia keuangan, salah satu contoh COTS adalah Oracle Finance (Orafin). 3. Change management and Communications (CMC) Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 7
  8. 8. Berperan mempersiapkan organisasi dan sumber daya manusia untuk menerima mindset dan cara kerja baru. Kegiatan manajemen perubahan dan komunikasi SPAN meliputi: i. Menganalisa dampak terhadap organisasi dan SDM yang diakibatkan perubahan dalam bisnis proses dan IT karena diterapkannya SPAN. ii. Mengidentifikasi tingkat kesiapan dari organisasi (DJPBN, DJA dan Pusintek) serta K/L untuk menghadapi perubahan dalam tiap tahapan SPAN dan memastikan persiapan yang diperlukan dilaksanakan. iii. Meningkatkan kemampuan para change agent melalui pelatihan. iv. Mempersiapkan strategi pengelolaan perubahan dan komunikasi serta rencana kerja yang komprehensif. v. Mengidentifikasi risiko perubahan dan mempersiapkan rencana mitigasi terhadap kemungkinan risiko tersebut. vi. Mempersiapkan pelatihan dan workshop yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan SPAN.iv. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi ( SAKTI )Di luar Modul SPAN, dikembangkan Modul Manajemen Satker yang mengatur tugas dan kewenangan Satker dalam mengelola APBN, yang meliputi proses persiapan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam lingkup satuan kerja, perubahan yang akan dilaksanakan meliputi penyederhanaan aplikasi yang sangat banyak pada satuan kerja dengan data base yang terpisah-pisah, menjadi satu aplikasi dengan data base yang terintegrasi. Penyederhanaan sistem aplikasi ini untuk mengurangi terjadinya duplikasi pekerjaan dan entry data. Duplikasi pekerjaan dan entry data pada prakteknya seringkali menyebabkan terjadinya perbedaan data antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya sehingga informasi yang dihasilkan pun menjadi tidak akurat. Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 8
  9. 9. Penggabungan aplikasi dan data base pada tingkat satuan kerja akan diwujudkan dalam suatu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI meliputi seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan dan Pelaporan. SAKTI akan digunakan oleh satuan kerja yang tersebar diseluruh Indonesia yang memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari yang memiliki fasilitas yang sangat lengkap sampai dengan fasilitas yang sangat minim. SAKTI merupakan gabungan beberapa aplikasi yang keberadaan sebelumnya tersebar pada beberapa kewenangan, seperti bendahara, KPB, PPK, dan PPSPM. Kewajiban membuat laporan ada pada sisi satuan kerja karena merupakan salah satu entitas akuntansi, yaitu unit pemerintah Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang yang berkewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Aplikasi tingkat satuan kerja yang akan dikembangkan meliputi penggabungan fungsi-fungsi dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan APBN, hingga penyusunan laporan keuangan. Dalam penyusunan anggaran, fungsi yang akan digabung meliputi penyusunan RKAKL, penyusunan DIPA dan revisi DIPA. Dalam pelaksanaan APBN, akan dikenal beberapa proses bisnis yang baru, yaitu manajemen data supplier, manajemen data kontrak, manajemen data tagihan dan Surat Perintah Membayar. Dalam penyusunan laporan keuangan, penyempurnaan yang akan dilakukan meliputi aplikasi akuntansi keuangan, akuntansi barang milik negara, rekonsiliasi SAI, penyusunan LPJ bendahara, dan akuntansi persediaan. Selain aplikasi SAKTI, juga akan dikembangkan aplikasi pendukung yang meliputi portal SPAN dan SPAN SMS.Ruang Lingkup SAKTI Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 9
  10. 10. Ruang lingkup pekerjaan pengembangan aplikasi ini mencakup 3 (tiga)pekerjaan utama, yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, Aplikasi Portaldan Aplikasi SMS Gateway. Idealnya, pengembangan aplikasi SPAN diarahkanagar dapat diakses oleh seluruh satuan kerja dari seluruh kementerian danlembaga. Akan tetapi, pengembangan jaringan sistem informasi denganmelibatkan satuan kerja yang mencapai kurang lebih 24.000 satuan kerja tentumembutuhkan ketersediaan infrastruktur yang sangat besar. Selain itu,penggunaan aplikasi COTS (commercial off the self) untuk user/client sebanyakitu, tentu saja membutuhkan investasi yang sangat besar, terutama dalam hallisensi penggunaan aplikasi yang akan membutuhkan biaya sangat besar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dikembangkanlah aplikasiSAKTI yang pada dasarnya merupakan aplikasi “SPAN mini”. Aplikasi SAKTImenjadi jawaban terhadap tantangan dalam reformasi pengelolaan keuanganpublik, namun dengan tetap memperhatikan kapasitas jaringan infrastrukturpada satuan kerja sehingga tetap efektif namun efisien. Sedangkan untukmeningkatkan kualitas pelayanan dan memberi kemudahan kepada satuankerja, maka dikembangkan pula Aplikasi Portal SPAN dan Aplikasi SMS Gateway.Ketiga aplikasi yang dikembangkan tersebut merupakan satu kesatuan danmenjadi bagian dari reformasi pengelolaan keuangan sektor publik padatingkat satuan kerja.Dengan demikian fasilitas pengiriman, konfirmasi, dan pengambilan data dapatdilakukan melalui kurir, ekspedisi, internet dan SMS. Proses pengiriman data RFC,Supplier, resume tagihan dapat dilakukan tidak hanya dengan dokumen (paperbase) namun juga secara elektronik dan tanpa dokumen (paperless).Koneksitas SPAN-SAKTI Untuk memperlancar koneksitas Aplikasi Satker, maka perlu dibuat aplikasi-aplikasi pendukung yang bertujuan memudahkan SATKER dalam mengirimkandan memonitor data transaksi keuangannya. Beberapa aplikasi pendukungyang dibutuhkan antara lain : Portal SPAN dan SPAN-SMS Service. Portal SPANmerupakan Aplikasi berbasis web yang memfasilitasi SATKER dalam mengirimdan menerima Arsip Data Komputer (ADK) dari atau ke SPAN. Sehingga SATKER Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 10
  11. 11. dapat menghemat waktunya untuk tidak perlu ke KPPN. SPAN-SMS merupakanaplikasi yang dapat dipergunakan SATKER dalam memonitor datakeuangannya. SATKER cukup mengirimkan SMS dengan format tertentu keSPAN-SMS Service, yang dalam waktu tidak terlalu lama mengatahui status datakeuangannya. Aplikasi Portal SPAN dan SPAN-SMS gateway akan ditempatkanpada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara padaSatker, yangdimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran sampaidengan Pelaporan. Menurut jenisnya, Satker terdiri atas 3 kelompok utama, yaituSatker biasa, Satker Bendahara Umum Negara (BUN) dan Satker Badan LayananUmum (BLU).Satker BUN tidak masuk dalam cakupan SAKTI mengingatSatker BUNsudah terintegrasi dengan SPAN, kecuali untuk Belanja Subsidi dan BelanjaLainnya. Bagan 4 Flowchart SAKTI BAB II Proses Bisnis SPANA. MANAJEMEN DIPA 1. Pengertian dan Konsep Dasar Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 11
  12. 12. SPAN adalah proyek jangka panjang yang menempatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai leading institutions, meliputi pembangunan sistem perbendaharaan dan anggaran negara yang sesuai dengan best practices yang diharapkan, dengan didukung oleh sistem informasi yang modern, baik yang terkait dengan software maupun hardware, melibatkan dan menghubungkan sistem informasi perbendaharaan dan anggaran di beberapa Eselon I di Departemen Keuangan, lima kementrian/lembaga negara di pusat, DPR, seluruh KPPN dan institusi pemerintah lainnya yang ditetapkan. Sistem pelaksanaan anggaran harus memenuhi sasaran dari Public Expenditure Management (PEM) yaitu pengawasan pengeluaran secara menyeluruh, alokasi strategis dan efisiensi pelaksanaan. Dalam sistem pelaksanaan anggaran sebelumnya mengacu pada : fokus pada kepatuhan dan meyakinkan penerapan disiplin fiscal. Perubahan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap proses penyusunan dokumen DIPA yang memuat satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi satker dan jaminan dari BUN atas sejumlah dana yang diperlukan bagi satker tersebut. Proses penyusunan dokumen DIPA juga disesuaikan dengan kewenangan DJPB dalam kaitannya dengan tugas sebagai BUN antara lain apabila terjadi kesalahan dalam pencantuman kode kantor bayar, cara penarikan dan sebagainya oleh satker.2. Proses Bisnis Manajemen DIPA Proses bisnis manajemen DIPA Future terdiri dari 3 aktivitas utama (bisnis domain) yaitu penerbitan DIPA, revisi DIPA, dan pelaksanaan penggunaan dana. Secara ringkas, proses bisnis DIPA kedepanya adalah : a. Pengesahan DIPA Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 12
  13. 13. Pengesahan DIPA pada dasarnya dibagi menjadi beberapa alur kerja (workflow) yaitu, Pengesahan DIPA biasa, pengesahan DIPA Sementara, carry forward dan Vote on Account. 1. Pengesahan DIPA biasa 2. Pengesahan DIPA sementara 3. Pengesahan DIPA Vote on Account 4. Pengesahan DIPA Format Khusus Gambar 1. Umum Proses Pengesahan DIPAb. Revisi DIPA Revisi DIPA kedepan akan terdiri dari terdiri dari revisi DIPA akibat Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (RABPP), Revisi DIPA tanpa perubahan RABPP dan revisi ambang batas BLU. Revisi DIPA pada dasarnya adalah semua perubahan yang terjadi pada DIPA atas usulan satker. Berikut akan dijelaskan mengenai bisnis proses Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 13
  14. 14. revisi DIPA yang dimulai dari revisi akibat perubahan RABPP. Revisi DIPA ini dibagi menjadi : 1. Revisi DIPA tanpa perubahan RABPP 2. Revisi DIPA dengan perubahan RABPP 3. Revisi DIPA lintas kanwil oleh DJPBN cq Dit Pelaksanaan Anggaran 4. Updating Pagu DIPA BLU 5. Updating Komponen Input 6. Revisi halaman III secara manual Gambar 2. Umum Flowchart Revisi DIPAB. MANAJEMEN KOMITMEN1. Pengertian dan Konsep Dasar Pelaksanaan manajemen komitmen memiliki dua tujuan utama yang masing-masing memiliki orientasi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Pelaksanaan manajemen komitmen terutama ditujukan untuk mengelola tindakan-tindakan awal yang menimbulkan kewajiban negara dalam Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 14
  15. 15. rangka disiplin anggaran (ketaatan terhadap batas pengeluaran). Di samping itu, manajemen komitmen juga ditujukan untuk mendukung terwujudnya perencanaan kas yang berorientasi ke depan (forward cash planning) yang berbeda dengan perencanaan kas berdasarkan data trend dari periode sebelumnya (historical data trend). Dengan mencatatkan komitmen ke dalam sistem perbendaharaan, maka institusi perbendaharaan dapat membuat perencanaan kas yang berorientasi ke depan berdasarkan perkiraan arus kas yang akan menyertai pelunasan sebuah komitmen (Radev & Khemani, 2007; Potter & Diamond, 1999).2. Proses Bisnis Manajemen Komitmen Kerangka Integrasi dan Koneksitas Proses Bisnis Manajemen Komitmen dengan proses bisnis perbendaharaan lainnya :3Dalam rangka SPAN secara garis besar komitmen dibagi menjadi 2, yaitub. Spesific commitment: komitmen yang menimbulkan kewajiban pembayaran atau serangkaian pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Termasuk dalam komitmen khusus adalah penerbitan kontrak pengadaan barang dan jasa. Satker akan membuat dan menyampaikan dokumen Resume Kontrak atau Request for Commitment (RFC) yang selanjutnya akan dicatat oleh KPPN. Dokumen RFC ini pada dasarnya memuat ringkasan data kontrak sebagaimana model Resume Kontrak (Perdirjen 66/PB/2005 Lampiran V) yang digunakan pada proses bisnis saat ini. Dokumen RFC dibuat atas dasar Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 15
  16. 16. kontrak dan diperlakukan sebagai Purchase Order (PO) dalam sistem perbendaharaan di KPPN. Sebuah transaksi akan termasuk specific commitment apabila memenuhi syarat aktivitas pembuatan perikatan (establishment of commitment) yang mudah di identifikasi dan/atau informasi atas rencana pengeluaran yang andal (reliable) sebagai salah satu dasar perencanaan kas. Jenis pengeluaran yang termasuk ke dalam specific commitment antara meliputi meliputi: No Jenis Pengeluaran 1 Pengadaan barang/jasa dengan pihak ke-3 2 Penyaluran penerusan pinjaman 3 Penyaluran Pinjaman Luar Negeri Transaksi dalam rangka pembayaran dan pengesahan menggunakan 4 Tambahan Uang Persediaanc. Continuing commitment: komitmen yang pembayarannya bersifat berkelanjutan, tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan tidak didasarkan pada adanya kontrak tersendiri. Pembayaran untuk gaji, tunjangan dan sejenisnya termasuk dalam continuing commitment. Pengakuan dan pencatatan atas komitmen yang termasuk dalam jenis belanja ini dilakukan bersamaan dengan aktivitas yang berkaitan dengan tahap verifikasi dan pembayaran. Jenis pengeluaran yang termasuk ke dalam continuing commitment meliputi:No Jenis Pengeluaran 1 Pembayaran gaji Pembayaran menggunakan Uang Persediaan (UP) dan 2 pertanggungjawabannya (GUP) 3 Pembayaran jasa bank terkait penerusan pinjaman 4 Pembayaran jasa bank selaku bank persepsi Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 16
  17. 17. 5 Penyaluran subsidi 6 Penyaluran transfer ke daerah 7 Pembayaran kelebihan pajak (SPM KP/KC) 8 Pembayaran imbalan bunga (SPM IB) 9 Pembayaran askes, taspen, taperum Kerangka pelaksanaan manajemen komitmen adalah sebagai berikut : 4 Satker KPPN Purchase Requisition Purchase Order (PO) Penerimaan barang Tagihan Pembayaran (PR) dan jasa, verifikasiPenerbitan Purchase Verifikasi PR, terhadap PO dan Verifikasi terhadap Penerimaan tagihan,Requisition oleh unit pemilihan supplier pembuatan Berita PO terhadap BA verifikasi terhadap PO,yang menggunakan dan penerbitan Acara Penerimaan dan dan Pembayaranbarang dan jasa Purchase Order Penerbitan invoice Resume Kontrak (*) SPP / SPM SP2D(*) (*) Bagian dari proses bisnis manajemen komitmen yang dikelola oleh KPPN Komitmen (*) Hutang (*) Belanja Daftar Rekanan Catatan: (*) Penyampaian dokumen Resume Kontrak adalah dalam rangka pencatatan informasi yang dibuat oleh Satker kepada KPPN. (**) Pencatatan kewajiban dilakukan atas dasar invoice yang valid Yang merujuk pada penerbitan SPP atau SPM. PR = permintaan untuk pengadaan barang/jasa atas kebutuhan tertentu PO = Kontrak Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 17
  18. 18. Manajemen komitmen menghendaki adanya pengakuan danpencatatan atas dibuatnya sebuah perikatan. Dalam rangka penerapanpendekatan penganggaran, komitmen diakui pada saat penandatanganankontrak dan dicatat ke dalam sistem informasi perbendaharaan. Namundemikian, sifat pencatatan bukanlah pencatatan akuntansi keuangan dalambentuk kewajiban atau hutang (liability). Pencatatan yang dilakukan lebihditujukan untuk menginformasikan adanya “reserve of fund” ataupencadangan, bahwa sebagian dari pagu anggaran telah terikat padakontrak tertentu dan menjadi “committed budget balance”. Konsisten denganpendekatan penganggaran, maka pengakuan liability atau hutang barudilakukan setelah pemenuhan perikatan/komitmen, misalnya setelahpenerimaan barang dan jasa atau penerimaan tagihan yang valid. Datahutang (liability) tersebut diharapkan dapat menjadi input bagi perkiraankebutuhan kas dalam rangka pelunasan tagihan atas pemenuhan komitmentertentu. Status pagu setelah pencatatan encumbrance adalah sebagai berikut: Pagu Cadangan Realisasi Sisa Pagu - - = Detail dari aktivitas yang dilakukan di KPPN pada saat registrasi datakomitmen melalui upload data Resume Kontrak adalah sebagai berikut: Step Status OtoritasdanAktivitas Notes FO FO FO FO I II III IV 1 In-complete Masing-masing petugas di Front Office dapat meng-upload RFC No PO dihasilkan untuk Satker 100001 s.d 100020 2 Incomplete Aktivitas “Check Fund”, Status PO berubah menjadi Incomplete Pagu dicadangkan 3 In-process Penyampaian PO (status incomplete) kepada pejabat dengan kewenangan masing-masing berdasarkan parameter yang dalam system aplikasi Kasi PB 1 Kasi PB II Approvial RFC for Satker Approval RFC for Satker (100001 s.d 100010) (100011 s.d. 100020) Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 18
  19. 19. --aloksiditentukandalam --aloksiditentukandalam parameter sistem-- parameter sistem-- 4 Approved/ Menerima report hasil check fund, dan melakukan approval Approved: Rejected atau rejection No PO berlakusebagai No CANPenerapan manajemen komitmen dapat memberikan manfaat dan nilaitambah dari hal-hal berikut ini: 1. Adanya pengujian atas ketersediaan dana atas komitmen secara lebih dini pada tahap pelaksanaan anggaran oleh treasury sebagai bagian dari mekanisme control dan check and balance dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. 2. Pemberian nomor referensi atas data kontrak yang telah diuji validitasnya, yang bermanfaat sebagai salah satu referensi dan verifikasi pada tahap pembayaran kepada pihak ke-3. 3. Adanya pencadangan pagu yang dapat menginformasikan status pagu anggaran yang dikelola Satker yang dapat membantu proses pengambilan keputusan, misalnya untuk kepentingan revisi anggaran dalam tahap pelaksanaan anggaran. 4. Adanya fasilitas untuk melakukan perencanaan kas yang lebih ideal, baik dalam jangka panjang melalui penggunaan proyeksi arus kas dalam kontrak. 5. Adanya catatan atas komitmen dan kontrak-kontrak yang dibuat pemerintah untuk pelaksanaan pekerjaan selama jangka waktu tertentu dalam periode pelaksanaan anggaran yang dapat menjadi referensi bagi kebijakan pemerintah, misalnya dalam penggunaan data komitmen sebagai potential obligation dalam rangka penetapan kebijakan fiskal terkait perubahan dan revisi anggaran secara keseluruhan. 6. Adanya integrasi atas proses bisnis yang dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan, yang setidaknya meliputi manajemen komitmen, manajemen DIPA, manajemen pembayaran dan manajemen kas. Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 19
  20. 20. 7. Adanya data badan usaha yang valid selaku rekanan pemerintah yang dapat digunakan untuk menjadi referensi bagi penyusunan kebijakan terkait dengan keuangan negara [misalnya untuk keperluan perpajakan] maupun pengembangan dunia usaha pada umumnya Untuk mendukung Manajemen Komitmen, manajemen supplier menjadisalah satu komponen utama yang harus dikembangkan. Manajemen suppliermenyediakan master data berupa data pihak-pihak penerima pembayaran,dimana nantinya digunakan oleh proses pencairan sebagai rujukan arah tujuanpembayaran. Lebih jauh lagi manajemen supplier dikembangkan dalam rangkameningkatkan validitas data supplier yang memiliki perikatan dengannegara. Manajemen supplier merupakan suatu kegiatan untuk mengelola data-data detail terkait supplier, berupa Satker , Pihak ketiga, Pengguna dana, Lender atau pegawai. Data ini digunakan untuk sebagai arah tujuan pembayaran, meningkatkan validitas data supplier, evaluasi kinerja supplier, rekonsiliasi dengan data customer maupun dalam rangka memenuhi kebutuhan laporan manajerial terkait supplier.5Gambar Ilustrasi Penyampaian antara data supplier dengan RFC dan Resume tagihan Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 20
  21. 21. Proses registrasi data supplier dimulai dengan tahap validasi data yangdisampaikan oleh Satker dengan master data yang ada di SPAN. Validasitersebut dilakukan terhadap keberadaan data supplier di master data. Datayang belum ada di master data akan membentuk data baru. Data yang validakan diberikan nomor register supplier apabila belum memiliki nomor register.Hasil update data supplier akan disampaikan ke Satker sebagai buktipencatatan data di SPAN dan untuk menjadi acuan apabila akan melakukanperikatan atau pembayaran dengan supplier yang sama. Suatu RFC atau Resume Tagihan dapat di proses lebih lanjut apabila dalamdata Resume Kontrak atau Resume Tagihan tersebut merujuk pada suppliertertentu dalam master data supplier. Wewenang melakukan perekaman danmodifikasi data supplier terletak pada responsibility KPPN sebagai operating unit(OU) dalam implementasi SPAN. KPPN yang melakukan perekaman datasupplier disebut OU creator. Sedangkan KPPN yang menggunakan datayang sudah direkam sebelumnya oleh OU creator disebut OU User. Selain OUuser dan OU creator terdapat juga satu unit khusus yang akan melakukanpengelolaan terhadap data supplier, unit khusus tersebut berada di kantorpusat Ditjen Perbendaharaan. Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 21
  22. 22. A. MANAJEMEN PEMBAYARAN1. Pengertian dan Konsep Dasar Cakupan Proses Manajemen Pembayaran: - Proses Pendaftaran Tagihan sampai dengan Pembayaran -- Pembayaran Langsung -- Pembayaran Uang Persediaan -- Pembayaran yang berasal dari Pinjaman dan Hibah -- Pembayaran Satuan Kerja PNBP - Proses Pengesahan Pendapatan dan Pengeluaran dengan menggunakan Modul Pembayaran. -- Pengesahan BLU -- Pengesahan Hibah Langsung Konsep dasar manajemen pembayaran: - Integrasi sistem - Accrual dan penerapan payment term - Lesspaper - Otomatisasi Sistem Pengujian Tagihan - Perbaikan Pola Hubungan satuan kerja, KPPN dan Perbankan Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 22
  23. 23. Proses Bisnis ManajemenPembayaranG67 Gambar Proses Bisnis Manajemen Pembayaran SPAN System2 Pendaftaran Resume Tagihan Pengguna Aplikasi : 1. Front Office KPPN, Staff Seksi Pencairan Dana Untuk tagihan dengan mekanisme Langsung (LS), Uang Persediaan (UP), Satuan Kerja PNBP, Pengesahan BLU, Pengesahan Hibah Langsung, dan Reksus. 2. Front Office KPPN Khusus Jakarta VI, Untuk tagihan dengan sumber dana Pinjaman dan Hibah. 3. Staff dan Pejabat Pembuat Komitmen, Untuk tagihan dengan Bagian Anggaran 999 (Bendahara Umum Negara). Proses Pendaftaran Resume Tagihan : Proses Pendaftaran Resume Tagihan dalam aplikasi dikenal secara luas sebagai invoicing. Proses ini digunakan dalam SPAN sebagai perekaman tagihan kepada database baik untuk keperluan pembayaran, penyaluran uang persediaan, pengesahan, maupun pembayaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah. Dalam proses ini selain sebagai perekaman tagihan, juga berfungsi sebagai perekaman jatuh tempo tagihan yang dihitung dengan Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 23
  24. 24. menggunakan payment term. Payment term ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu pihak yang mengetahui secara pasti kapan pembayaran harus dilakukan. Payment term dihitung berdasarkan tanggal diterimanya Resume Tagihan sampai dengan pembayaran akan dilakukan menggunakan jumlah hari kerja. Proses pertama Pendaftaran Resume Tagihan adalah melakukan perekaman data yang dapat dilakukan dengan beberapa cara :B. Unggah Proses unggah dilakukan oleh pengguna dengan meng- unggah data berupa file excel melalui menu upload di aplikasi yang berisi field-field yang diperlukan untuk perekaman Resume Tagihan. Untuk keperluan data legacy (peralihan aplikasi saat ini dengan aplikasi SPAN), file ini akan dihasilkan oleh aplikasi konversi yang dibangun oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan (DSP) sebagai pengembang aplikasi saat ini. Aplikasi konversi akan menghasilkan tiga fisle untuk keperluan pembayaran ini, yaitu file untuk modul manajemen suplier (penerima pembayaran), file untuk modul manajemen komitmen (apabila tagihan bersifat kontraktual), dan ketiga adalah file untuk tagihan itu sendiri. Ketiga file ini akan didaftarkan ke database SPAN. Saat menjalankan legacy system bersandingan dengan SPAN, Proses bisnis di satuan kerja (satker) tidak berubah. Satker hanya perlu mengirimkan data SPM-nya kepada KPPN (tagihan yang telah mendapatkan persetujuan PPSPM) sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini juga berlaku untuk “Pengesahan”, baik di legacy system maupun full SPAN, yaitu mendaftarkan pengeluaran dan penerimaan satker kepada Bendahara Umum Negara (BUN) seperti misalnya pada BLU. Proses selain pengesahan maka akan menggunakan proses seperti gambar di atas. Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 24
  25. 25. Proses unggah Resume Tagihan ini akan melakukan pengecekan terhadap beberapa hal yang antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pembuat Surat Permintaan Pembayaran (PPSPP), Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM), Data DIPA, Data Supplier (penerima pembayaran), Data Komitmen (Kontrak-apabila ada), dan beberapa field lainnya.1. Rekam Manual Rekam manual digunakan hanya untuk staff PPK dari satker Bagian Anggaran 999 (BUN), seperti halnya DJPU dan DJA.2. Unggah dari Portal Untuk melakukan hal ini, satker akan melakukan akses ke Portal SPAN untuk melakukan upload data. Front Office KPPN akan menangkap data upload tersebut dan memprosesnya lebih lanjut. Proses kedua adalah melakukan validasi terhadap masing-masing Resume Tagihan. Proses validasi ini akan mencocokan dan menghitung ketersediaan dana DIPA serta mencocokan dan menghitung kontrak. Apabila proses validasi berhasil maka Resume Tagihan akan mendapatkan Nomor Tagihan yang berupa respon balik dari SPAN terhadap Pendaftaran Resume Tagihan ini. Untuk legacy system dan pengesahan maka akan dilanjutkan dengan memulai persetujuan yang akan membawa informasi tagihan ke Midle Office staff pencairan dana untuk pengecekan tagihan. Untuk BA 999, maka validasi akan dilakukan oleh Staff PPK dan memulai persetujuan akan dilakukan oleh PPK untuk mengalirkan data kepada PPSPM. Dalam hal belanja menggunakan pinjaman dan hibah terutama Luar Negeri (PHLN), maka Front Office KPPN Khusus Jakarta VI, tidak melakukan validasi, hanya akan melakukan perekaman data untuk kemudian dicetak cover letter withdrawl application. Validasi akan dilakukan setelah mendapatkan NOD dari lender. Proses validasi terhadap tagihan akan menciptakan jurnal dasar Belanja pada Hutang dan Penerimaan. Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 25
  26. 26. 3 Pendaftaran Surat Perintah Membayar Pengguna Aplikasi: 4. Front Office KPPN , Staff Pencairan Dana 5. Front Office KPPN Khusus Jakarta VI 6. PPSPM, untuk BA 999. Proses Pendaftaran Surat Perintah Membayar: Telah dijelaskan pada proses pendaftaran Resume Tagihan, bahwa untuk legacy dan pengesahan, data SPM didaftarkan bersamaan dengan perekaman Resume Tagihan. Namun untuk tagihan normal akan melalui proses pendaftaran Surat Perintah Membayar. Pendaftaran Surat Perintah Membayar dilakukan sebelum tagihan jatuh tempo. Sehingga PPSPM mengirimkan data SPM harus senantiasa memperhatikan payment term yang telah dibentuk oleh PPK dalam pendaftaran Resume Tagihan. Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu 2 feb 3 feb 4 feb 5 feb 6 feb 7 feb 8 feb RT SPM SP2D segera 1 hari 2 hari 3 hari 4 hari Keterangan Payment term yang didaftarkan di Resume Tagihan Pembayaran dilakukan SPM Diterbitkan dan disampaikan Resume Tagihan didaftarkan Ilustrasi penggunaan payment term Proses Pendaftaran Surat Perintah Membayar (SPM) dilakukan dengan cara: - Unggah Proses unggah dilakukan untuk memulai pengujian dan persetujuan di KPPN. Proses unggah ini akan meng-update data tagihan yang telah didaftarkan melalui pendaftaran Resume Tagihan terutama di bagian SPM dan authorisasi SPM. Tagihan tidak akan dapat dibayarkan tanpa data-data SPM. - Persetujuan Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 26
  27. 27. Persetujuan disini hanya terkait dengan BA 999 dimana sebelumnya (proses pendaftaran Resume Tagihan) telah dilakukan validasi dan dimulai persetujuan oleh PPK. Persetujuan ini dilakukan oleh PPSPM. Dengan dilakukan persetujuan oleh PPSPM, maka data tagihan terkait telah menjadi SPM dan diteruskan ke KPPN untuk diuji dan dibayarkan. - Unggah di Portal Untuk melakukan hal ini, satker akan melakukan akses ke Portal SPAN untuk melakukan upload data. Front Office KPPN akan menangkap data upload tersebut dan memprosesnya lebih lanjut. Setelah melakukan unggah data, maka Front Office staff pencairan dana, dalam proses normal akan melakukan mulai persetujuan untuk mengirimkan data ke Midle Office staff pencairan dana. Lain hal-nya dengan legacy dan pengesahan yang mulai persetujuannya telah dilakukan sebelum tahap ini yang berarti data sudah terkirim ke Midle Office.4 Persetujuan Pengujian Surat Perintah Membayar Pengguna Aplikasi: 7. Midle Office, Staff Pencairan Dana 8. Kepala Seksi Pencairan Dana Midle Office ataupun Kepala Seksi Pencairan Dana akan melihat daftar kerja di halaman beranda-nya pada aplikasi. Daftar kerja ini akan berisikan tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh Midle Office ataupun Kepala Seksi Pencairan Dana. Proses persetujuan pengujian SPM dilakukan berjenjang dari Midle Office ke Kepala Seksi Pencairan Dana. Midle Office berfungsi sebagai pengecekan layer kedua setelah Front Office. Pengecekan dilakukan semi manual karena beberapa hal memang harus dicek secara manual seperti uraian di tagihan terhadap akun yang dipakai, pengecekan lampiran apabila ada, dan sebagainya. Midle Office akan melakukan tindakan terhadap tagihan yang telah diperiksanya untuk diteruskan ke Kepala Seksi Pencairan Dana atau Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 27
  28. 28. ditolak oleh Midle office apabila tidak memenuhi pengujian untuk dibayarkan. Kepala Seksi akan menerima data tagihan yang telah diuji oleh Midle Office untuk kemudian diperiksa dan disetujui atau ditolak. Apabila Kepala Seksi menyetujui tagihan maka dapat diterbitkan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan (SPPT). Dari mulai diterimanya SPM di KPPN sampai dengan penerbitan SPPT ini akan dilakukan dalam waktu kurang dari atau sama dengan satu jam. Setiap satu jam, sistem aplikasi akan memeriksa proses dan mengirimkan hasilnya kepada satuan kerja melalui email. Status tagihan yang akan dikirimkan kepada satker adalah: 9. Status penolakan Resume Tagihan (dalam proses pendaftaran Resume Tagihan) 10. Status Persetujuan Resume Tagihan (dalam proses pendaftaran Resume Tagihan) 11. Status SPPT5 Pengelompokan Tagihan Untuk Pembayaran Pengguna Aplikasi:12. Staff Seksi Bank Giro Pos Melalui menu, Staff Seksi Bank Giro Pos akan melakukan permintaan terhadap database untuk menarik data tagihan yang akan dibayarkan sesuai dengan kondisi yang diberikan oleh pengguna. Kondisi ini antara lain tanggal jatuh tempo dan bank operasional. System akan memberikan daftar tagihan yang diminta, Staff Seksi Bank Giro Pos memeriksa hasil dari system dan apabila telah sesuai maka akan dikirimkan ke Kepala Seksi Bank Giro Pos.6 Pembayaran terhadap Tagihan Pengguna Aplikasi: - Kepala Seksi Bank Giro Pos Kepala Seksi Bank Giro Pos akan mendapatkan notifikasi melalui tabel tindakan dalam aplikasi terhadap permintaan pembayaran yang dikirimkan oleh staff-nya. Kepala Seksi Bank Giro Pos memeriksa dan Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 28
  29. 29. dapat melakukan pembayaran terhadap permintaan pembayaran tersebut atau dapat menghentikan pembayaran tersebut.7 Pengiriman Data Pembayaran ke Perbankan Pengguna Aplikasi :13. System14. Kepala Seksi Bank Giro Pos System akan terhubung langsung kepada bebera perbankan sehingga pengiriman data pembayaran dapat dilakukan secara otomatis. Namun apabila pengiriman data otomatis ini gagal maka Kepala Seksi Bank Giro Pos dapat melakukan overide system secara manual dengan mengunduh file kirim untuk dikirimkan secara manual ke bank. Untuk legacy system dan perbankan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan SPAN akan dikirimkan manual daftar SP2D dan ADK-nya. Daftar SP2D dan ADK ini dihasilkan oleh sistem atas permintaan Kepala Seksi Bank Giro Pos. B. MANAJEMEN PENERIMAAN 1. Pengertian dan Konsep Dasar Salah satu wujud dari kegiatan administrasi keuangan negara adalah penatausahaan atas penerimaan negara (Government Receipt). Pengelolaan penerimaan n egara saat in i bertumpu pada Sistem MPN (Modul Pen erimaan Negara) yan g di kel ol a oleh Ditjen Pajak. Permasal ah an utama dari pen gelol aan negara saat in i adal ah integrasi antara sistem i nformasi yang belu m baik. Hal ini terjadi karen a ada pen erim aan negara yang diterima ti dak melalui MPN, seperti penerimaan n egara yang diteri ma melalui Bank In don esia (contoh : Penerimaan pem biayaan, Penerimaan P NB P M ig as. Pengelolaan Penerimaan Negar a dal am SPAN lebih pada pen gelol aan back offi ce penerimaan negar a, den gan front offi ce berada di Si stem Informasi MPN, Penerimaan di BI, Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 29
  30. 30. serta Pen eri maan Retur. Pol a umum pen gelol aan penerimaan n egara dal am SPAN dapat digambar kan sebagai beri kut ini: 8 Interkoneks i SPAN d en gan M PN, MPN-G 2, Ban k Indonesia dan DJP Hingga saat ini Indonesia belum mempunyai sistem baku yang terintegrasi dalam pengelolaan Government Receipt. Secara umum penatausahaan penerimaan negara melalui MPN diharapkan mampu untuk menciptakan suatu sistem penerimaan negara yang terintegrasi dalam satu database, di mana sebelumnya penatausahaan penerimaan negara dilakukan secara terpisah oleh Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat J enderal Bea dan Cukai serta Direktorat J enderal Perbendaharaan. 2. Proses Bisnis Manajemen Penerimaan Proses bisnis Manajemen Penerimaan SPAN yang dilakukan oleh KPPN terdiri atas 3 aktivitas utama yakni :4.4.1 Unggah penerimaan Penerimaan Negara yang masih dikelola oleh KPPN terdiri atas tiga jenis yakni Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 30
  31. 31. Penerimaan dari Bank/Pos Persepsi (MPN), Penerimaan BLU, Penerimaan ReturSP2D. Proses unggah penerimaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut ini :B. Unggah Penerimaan Bank/Pos Persepsi. Proses unggah ADK bank/pos persepsi ke dalam SPAN hampir sama dengan proses unggah ADK bank/pos persepsi yang dilakukan oleh KPPN selama ini. Bedanya hanya jika pada saat ini, ADK Bank/Pos Persepsi di unggah kedalam SISPEN, dengan SPAN, maka ADK tersebut akan diunggah kedalam SPAN. Proses unggah ADK kedalam SPAN menggunakan form SPGR Data Penerimaan dari Bank Persepsi. Proses unggah ini dilakukan oleh Staff Seksi Bank/Giro Pos, sedangkan persetujuan proses unggah dilakukan oleh Kepala Seksi Bank/Giro Pos.C. Penerimaan BLU. Penerimaan BLU diunggah setiap triwulan. Prosesnya menungguh proses unggah ADK SPM pengesahan BLU yang dilakukan di Modul Pengeluaran SPAN. Jika di dalam ADK SPM Pengesahan BLU terdapat data Pendapatan BLU maka, akan ada pemberitahuan ke seksi Bank/Giro Pos untuk melakukan proses unggah pendapatan BLU tersebut. Seksi Bank/Giro Pos hanya tinggal melakukan pengecekan di form SPGR Data Penerimaan BLU, per tanggal buku dan Satker BLU apa, jika ada maka akan muncul di form tersebut. Jika ada, maka Seksi Bank/Giro Pos harus melakukan proses interface, dan membentuk transaksi penerimaan di SPAN.D. Penerimaan Retur SP2D. Penerimaan Retur dicatat sebagai penerimaan transito di dalam SPAN. Penerimaan Retur terjadi jika ada transaksi debit di rekening retur di KPPN bersangkutan. Dasar pencatatan penerimaan retur adalah rekening Koran yang di unggah melalui modul Manajemen kas (CM). Jika dari rekenig retur tersebut ada transaksi debit, maka di form SPGR Data Penerimaan Retur akan ada transaksi yang harus diproses di form SPGR Data Penerimaan Retur. Gambar : unggah-peenerimaa-bank Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 31
  32. 32. 4.4.2 Reviu transaksi penerimaan Proses selanjutnya setelah proses unggah penerimaan adalah reviu terhadap transaksi penerimaan. Proses ini tidak harus dilakukan oleh Staff KPPN, akan tetapi disediakan sebagai sarana proses pengecekan kembali terhadap transaksi-transaksi penerimaan yang telah dilakukan. Proses reviu transaksi penerimaan dilakukan dengan membuka form Ikhtisar Penerimaan kemudian lakukan pencarian berdasarkan parameter tertentu, semisal berdasarkan tanggal buku, atau berdasarkan nomor penerimaan.4.4.3 Permintaan laporan Laporan manajerial yang disediakan dalam SPAN dan dapat diakses oleh KPPN terdiri atas 5 (lima) jenis Laporan, yakni a. Laporan Daftar Retur SP2D b. Laporan Daftar Pembagian Pembagian DBH PBB c. Laporan Daftar Penerimaan d. Laporan Realisasi Penerimaan, Pembagian, dan Penyaluran PBB e. Laporan Daftar Pelimpahan PBB ke BO III Laporan Manajerial ini dapat diakses dengan membuka form Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 32
  33. 33. jalankan permintaan, lalu memilih nama laporan apa yang akan di buat. Setiap Laporan memiliki parameter berbeda yang harus di isi oleh pembuat laporan. Sebagai contoh, Laporan Daftar Retur SP2D memiliki parameter periode dan Nomor Rekening Retur. Gambar : permintaan laporanPokok-pokok Perubahan (Improvement) Penatausahaan Penerimaan NegaraBeberapa pokok perubahan atau penyempurnaan proses bisnispenatausahaan penerimaan negara dalam rangka implementasi SistemPerbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) seperti yang terlihat padatable berikut : No Pokok-Pokok Perubahan (improvement) 1. Sentralisasi penatausahaan penerimaan negara melalui single database dalam SPAN 2. Sentralisasi pengelolaan Modul Penerimaan Negara melalui MPN G2 untuk setoran penerimaan negara yang disetor pada bank/pos persepsi. Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 33
  34. 34. 3. Reposisi kewenangan pengelolaan Modul Penerimaan Negara pada penerapan MPN G2 oleh DJ PB (Dit. PKN), terutama terkait sistem pembayaran (settlement) setoran penerimaan negara melalui bank/pos persepsi.4. Restrukturisasi rekening penerimaan (rekening kas negara) pada bank/pos persepsi terkait penerapan MPN G2, terutama terkait dengan pemusatan rekening kas negara untuk masing-masing bank/pos persepsi (BP Pusat).5. Penerimaan negara terkait Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) sudah dicatat pada saat uang masuk pada rekening (RPL) yang bersangkutan.6. Penerimaan pembiayaan terkait Reksus dicatat pada saat dana initial deposit dan/atau pada saat replenishment masuk pada Reksus yang bersangkutan.7. Pembayaran setoran penerimaan negara pada bank/pos persepsi dapat dilakukan pada lintas (luar) wilayah kerja KPPN yang bersangkutan. Untuk itu dilakukan jurnal intra-entity (antar satker) pada setiap setoran yang dilakukan.8. Penerimaan terkait pajak dan bea cukai dicatat (diakui) sebagai penerimaan masing-masing Satker (KPP/KPBC) bersangkutan. Sehingga proses rekonsiliasi data penerimaan dapat dilakukan di tingkat Satker dan KPPN. Untuk itu setiap transaksi pada data MPN harus dapat di mapping sebagai penerimaan KPP/KPBC selaku Satker.9. Memungkinkan pencatatan dan akuntansi penerimaan negara dilakukan secara akrual maupun kas sejalan dengan yang diamanatkan dalam undang-undang.10. Penerimaan dari pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dapat mengembalikan sisa pagu yang didahului dengan surat pengajuan pengembalian sisa pagu oleh Satker.11. Sebagian besar pencatatan penerimaan negara dilakukan melalui metode interface/upload data (ADK) terutama terkait j umlah data transaksi yang relatif banyak (batch / bulk) temasuk untuk pencatatan penerimaan yang berasal dari setoran langsung pada Bank Indonesia melalui ADK rekening koran.12. Pembuatan daftar rincian dana bagi hasil PBB berdasarkan data transaksi penerimaan dapat dilakukan secara sistem untuk membantu proses pembayaran/transfer ke daerah oleh KPPN ke BO III.13. Penyampaian LHP dan rekening koran dari bank persepsi/ secara elektronik BI dan terstandarisasi. Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 34
  35. 35. 14. Rekonsiliasi secara sistem antara pencatatan penerimaan negara dengan kas yang diterima pada Modul Cash Management berdasarkan informasi (ADK) rekening koran dari bank, termasuk proses rekonsiliasi antara ADK rekening koran dari bank persepsi dengan data penerimaan ADK LHP/DNP). Untuk itu rekening koran harus diformat dalam bentuk ADK yang terstandarisasi dan setiap transaksi yang muncul dalam Daftar Nominatif Penerimaan (DNP) harus muncul pada ADK rekening korannya, sehingga Bank Persepsi harus mengkreditkan15. Rekening Kas Negara pada setiap transaksinya. Tidak ada proses permintaan NTPN (e-paypoint) pada MPN selain setoran melalui bank/pos persepsi (contoh: penerimaan melalui potongan SPM, penerimaan melalui Bank Indonesia).16. Tidak ada proses konsolidasi laporan (LKP) ditingkat pusat karena menggunakan single database dan laporan dapat di-generate pada setiap level kewenangan yang diberikan.17. Mendukung pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) secara penuh dalam rangka pengelolaan kas.18. Dapat dilaksanakan proses audit trail terhadap data transaksi, karena setiap adanya perubahan/perbaikan hanya dapat dilakukan dengan mekanisme jurnal reversal/pembalik, sehingga setiap perubahan/perbaikan akan tercatat.19. Penatausahaan penerimaan negara dengan meminimalisasi penggunaan kertas (less paper).4.5 MANAJEMEN KAS1.1. Pengertian dan Konsep Dasar Manajemen kas pada SPAN yang merupakan sistem terintegrasi dengankonsep database tunggal sehingga data-data dari modul-modul lain sepertiterlihat pada gambar diatas dapat dijadikan dasar bagi manajemen kas untukmelakukan transaksi dan pelaporan. Data dari manajemen DIPA (Managementof Spending Authority), manajemen komitmen (Budget Commitment),manajemen pembayaran (Payment Management), dan manajemenpenerimaan negara (Government Receipt) merupakan sumber data bagimanajemen kas untuk transaksi maupun pelaporan.91.2. Proses Bisnis Manajemen KasSkenario dasar pada modul manajemen kas SPAN, antara lain: 3.1. Pencatatan rekening baru (entry new bank account) Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 35
  36. 36. Proses tersebut dilakukan untuk registrasi rekening bank yang akan dilakukan untuk transaksi. Proses registrasi bank dilakukan secara terpusat di Direktorat PKN mengingat adanya konsep kombinasi BAS (segment bank, akun kas) untuk manajemen kas pada SPAN. Berikut adalah kombinasi BAS dalam SPAN: KLASIFIKASI DALAM KLASIFIKASI SEMULA DIGIT TUJUAN ATRIBUT PELAPORAN SPAN BA, Eselon 1, Organisasi Satker 6 LK per satker Konsolidasi Satker KPPN 3 LK per KPPN Jenis Kewenangan 1 Jenis Kewenangan Fungsi Subfungsi Program Program 3+2+2 BA+Eselon 1+Program Kegiatan, Fungsi, Kegiatan Output 4+3 Kegiatan+Output Subfungsi, Satuan Sumber dana+cara No Register utang Dana 1+1+8 tarik+no register dan hibah Lokasi 2+2 Tempat kegiatan Sub Kegiatan Ekonomi Anggaran 1 Akun 6 Klasifikasi Ekonomi Jenis rekening+no Bank 1+4 rekenning bank KPPN (mapping) Antar Entitas 6 Due-to dan Due-from Cadangan 6Setiap rekening bank yang didaftarkan pada SPAN kedalam segment bankyang disesuaikan/diwakili menjadi lima digit (digit 1 untuk tipe rekening, 4 digitberikutnya merupakan nomor urut). 3.2. Transfer antar rekening (bank account transfer) Transfer antar rekening dapat dilakukan oleh KPPN maupun Direktorat PKN sesuai dengan user login masing-masing. User login tersebut juga berguna Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 36
  37. 37. untuk mengakses SPAN sesuai responsibility yang telah ditetapkan, dan juga dapat digunakan sebagai audit trail.3.3. Rekonsiliasi bank secara otomatis (auto reconcile) Rekonsiliasi bank digunakan untuk mencocokkan data yang ada pada SPAN dengan transaksi yang ada di bank (ADK rekening koran bank). Proses rekonsiliasi dilakukan secara harian oleh sistem dan terjadwal. ADK rekening koran yang diterima dari bank harus sesuai dengan requirement SPAN, sehingga proses otomatis tersebut dapat berjalan lancar.3.4. Rekonsiliasi bank secara manual (manual reconcile) Proses rekonsiliasi bank secara manual dilakukan jika ada perbedaan antara transaksi yang ada di SPAN dengan ADK rekening koran bank, dan juga pada rekening yang bersifat dummy seperti rekening transito untuk BLU, dll.3.5. Non-aktifasi rekening (closing existing bank account) Proses tersebut dilakukan untuk menutup rekening yang sudah tidak aktif, sehingga tidak dapat digunakan untuk transaksi.3.6. Perencanaan kas (cash forecasting) Perencanaan kas pada SPAN didasarkan pada data atau transaksi yang terjadi pada modul lain, sehingga dapat diketahui berapa kebutuhan kas secara harian, mingguan, dan bulanan. Berikut adalah jenis-jenis laporan perencanaan kas pada SPAN: 1) Laporan Perencanaan Pengeluaran Kas Harian 1 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 2 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 3 4 < LOCATION DESCRIPTION > < Address 1 > 5 6 < Address 2 > 7 8 Telephone : <Phone 1> Faximile <Phone2> LAPORAN PERENCANAAN PENGELUARAN KAS HARIAN 9 PERIODE : MON - YYYYY 10 Tipe Laporan : XXXXXXXX 11 12 14 KPPN : 999 - XXXXXXXXXXXX Bag. Anggaran : 999 - XXXXXXXXXXXX 13 15 16 Satker : 123456 - XXXXXXXXXXXX Eselon1 : 12345 - XXXXXXXXXXXX (ZZZZZZZ) 1 20 2 3 4 … 28 29 30 31 TOTAL Tipe Transaksi : Kontrak 22 17 520000 530000 Subtotal Kontrak 19 Tipe Transaksi : 18 Resume Tagihan 410000 420000 510000 520000 610000 Subtotal Resume Tagihan 19 Total Rencana Pengeluaran 21 Harian 24 DD-MON-YYYY hh:mm:ss 23 25 Page 1 of Y Printed by : User Name Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 37
  38. 38. 2) Laporan Perencanaan Pengeluaran Kas Mingguan 1 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 2 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 3 4 < LOCATION DESCRIPTION > < Address 1 > 5 6 < Address 2 > 7 Telephone : <Phone 1> Faximile <Phone2> 8 LAPORAN PERENCANAAN PENGELUARAN KAS MINGGUAN 9 PERIODE : MON - YYYYY 10 Tipe Laporan : XXXXXXXX 11 12 KPPN : 999 - XXXXXXXXXXXX Bag. Anggaran : 999 - XXXXXXXXXXXX 14 16 Satker : 123456 - XXXXXXXXXXXX 13 Eselon1 : 12345 - XXXXXXXXXXXX 15 (ZZZZZZZ) Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 TOTAL 20 Tipe Transaksi : 22 Kontrak 17 520000 530000 Subtotal Kontrak 19 Tipe Transaksi : 18 Resume Tagihan 410000 510000 520000 550000 610000 Subtotal Resume 19 Tagihan Total Rencana 21 Pengeluaran Mingguan 24 DD-MON-YYYY hh:mm:ss Printed by : User Name 23 25 Page 1 of Y3) Laporan Perencanaan Kas Bulanan Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 38
  39. 39. 1 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 2 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 3 4 < LOCATION DESCRIPTION > < Address 1 > 5 6 < Address 2 > 7 Telephone : <Phone 1> Faximile <Phone2> 8 LAPORAN PERENCANAAN PENGELUARAN KAS BULANAN 9 TAHUN : YYYY 10 Tipe Laporan : XXXXXXXX 11 12 14 KPPN : 999 - XXXXXXXXXXXX Bag. Anggaran : 999 - XXXXXXXXXXXX 15 16 Satker : 123456 - XXXXXXXXXXXX 13 Eselon1 : 12345 - XXXXXXXXXXXX (ZZZZZZZ) JAN FEB MAR APR … SEP OKT NOV DES TOTAL 20 Tipe Transaksi : Kontrak 17 520000 22 530000 Subtotal Kontrak 19 Tipe Transaksi : 18 Resume Tagihan 410000 510000 520000 550000 610000 Subtotal Resume Tagihan 19 Total Rencana Kas Bulanan 21 24 DD-MON-YYYY hh:mm:ss Printed by : User Name 23 25 Page 1 of Y4) Laporan Perencanaan Kas Bulanan BUN berdasarkan AFP 1 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 2 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 3 4 < LOCATION DESCRIPTION > < Address 1 > 5 6 < Address 2 > 7 Telephone : <Phone 1> Faximile <Phone2> 8 LAPORAN PERENCANAAN KAS BULANAN BUN BERDASARKAN AFP 9 TAHUN : YYYY 10 Tipe Laporan : XXXXXXXX 11 14 KPPN : 999 - XXXXXXXXXXXX 12 Bag. Anggaran999 - XXXXXXXXXXXX : 16 Satker : 123456 - XXXXXXXXXXXX 13 Eselon1 : 12345 - XXXXXXXXXXXX 15 (ZZZZZZZ) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember TOTAL 20 AFP PENERIMAAN 22 17 410000 420000 430000 440000 710000 TOTAL AFP 19 PENERIMAAN AFP PENGELUARAN 18 510000 520000 530000 550000 610000 TOTAL AFP 19 PENGELUARAN SELISIH 21 PERENCANAAN KAS 24 DD-MON-YYYY hh:mm:ss Printed b y : User Name 23 25 Page 1 of Y5) Laporan Monitoring Ketersediaan Pagu DIPA Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 39
  40. 40. 2 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 1 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 3 4 < LOCATION DESCRIPTION > < Address 1 > 5 6 < Address 2 > 7 Telephone : <Phone 1> Faximile <Phone2> 8 LAPORAN MONITORING KETERSEDIAAN PAGU DIPA 9 TAHUN : YYYY 10 Tipe Laporan : XXXXXXXX 11 14 KPPN : 999 - XXXXXXXXXXXX 12 Bag. Anggaran : 999 - XXXXXXXXXXXX 16 Satker : 123456 - XXXXXXXXXXXX 13 Eselon1 : 12345 - XXXXXXXXXXXX 15 (ZZZZZZZ) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember TOTAL 22 Tipe Transaksi : 24 AFP 17 510000 530000 610000 SUB TOTAL 21 AFP PENGELUARAN Tipe Transaksi : Kontrak 18 520000 530000 21 SUB TOTAL KONTRAK Tipe Transaksi : 19 Resume Tagihan 510000 610000 SUB TOTAL 21 RESUME TAGIHAN Tipe Transaksi : SP2D 20 510000 610000 SUB TOTAL 21 SP2D Dana yang Tersedia: 23 510000 530000 610000 *) Informasi perencanaan kas pada bulan tertentu harus ditambahkan nilai kontrak pada periode-periode sebelumnya 25 *) Rencanan Pengeluaran Kas yang bersifat non kontraktual akan muncul pada Tipe Transaksi Resume Tagihan setelah diinput kedalam sistem 27 DD-MON-YYYY hh:mm :ss 28 Printed by : User Nam26 e Page 1 of Y6) Laporan Perencanaan Pendapatan Bulanan Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 40
  41. 41. 2 1 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 3 < LOCATION DESCRIPTION > 4 < Address 1 > 5 < Address 2 > 6 7 Telephone : <Phone 1> Faximile <Phone2> 8 LAPORAN PERENCANAAN PENERIMAAN BULANAN 9 TAHUN : YYYY 10Tipe Laporan : XXXXXXXX 11 12 14KPPN : 999 - XXXXXXXXXXXX Bag. Anggaran : 999 - XXXXXXXXXXXX 16 13 15Satker : 123456 - XXXXXXXXXXXX Eselon1 : 12345 - XXXXXXXXXXXX (ZZZZZZZ) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember TOTALTipe Transaksi : 22 17 24AFP PENERIMAAN 410000 1500 420000 710000SUBTOTAL 21AFP PENERIMAANTipe Transaksi : Penerimaan(Non Potongan ResumeTagihan / SP2D) 18 410000 900 430000 21SUBTOTAL PENERIMAANTipe Transaksi :Potongan dari ResumeTagihan 19 410000 800SUB TOTAL 21Tipe Transaksi : 20Potongan dari SP2D 410000SUB TOTAL 21SELISIH: 23AFP PENERIMAAN denganRealisasi 410000 420000 710000*) Potongan dari Resume Tagihan merupakan potongan SPM yang belum dibayarkan 25*) Potongan dari SP2D merupakan Realisasi potongan SPM 27 DD-MON-YYYY hh:mm:ss 26 28Printed by : User Name Page 1 of Y Salah satu konsep usulan penyempurnaan proses bisnis yang terdapat pada manajemen kas SPAN adalah sentralisasi rekening pengeluaran untuk menggantikan Bank Operasional I. Dengan konsep tersebut, proses settlement untuk pihak ketiga langsung dilakukan oleh bank yang sama dengan rekening penerima. Dana akan ditransfer dari RKUN ke RPK BUN P, yang kemudian ditransfer overbooking kepada pihak ketiga pada bank yang sama, sehingga mengurangi lalu lintas SKN atau RTGS antar bank. Hal tersebut juga dapat mengurangi retur, mengingat proses settlement hanya menggunakan proses overbooking seperti pada gambar dibawah ini. Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 41
  42. 42. 4.6 MANAJEMEN PELAPORANi. Pengertian dan Konsep Dasar General Ledger merupakan inti dari sistem kerangka pengelolaan keuangan Negara yang terintegrasi. Seluruh transaksi keuangan yang diinput ke dalam sistem akan diposting ke dalam General Ledger sesuai dengan siklus pengelolaan keuangan Negara sehingga GL merupakan sumber data bagi penyusunan laporan keuangan pemerintah. Penyempurnaan proses bisnis GL di dalam SPAN adalah GL terintegrasi terpusat, sehingga transaksi subledger di tiap-tiap KPPN akan terposting ke dalam GL yang terintegrasi. Terdapat 2 GL di dalam SPAN, yaitu; GL akrual dan GL cash untuk mengakomodir penerapan penganggaran berbasis kas dan penerapan akuntansi full akrual.10 Bagan Akun Standar (BAS) digunakan untuk penjurnalan saat terjadi transaksi pada Subledger Transaction sehingga transaksi dicatat pada Subledger accounting akrual dan kas yang kemudian akan diposting ke kedua GL. Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 42
  43. 43. Sumber : Direktorat Transformasi PerbendaharaanBerkaitan dengan proses bisnis akuntansi dan pelaporan, dalam kerangka SPAN,proses penyusunannya dilakukan oleh aplikasi tunggal sehingga diperlukansuatu teknologi informasi dan database terpusat yang dapat diandalkan untukmencapai tujuan pengelolaan keuangan negara, agar dapat menyediakandata transaksi keuangan yang lengkap, dapat diakses setiap saat, danterpadunya sistem operasional akuntansi dan pelaporan. Di samping itu,dilakukan juga restrukturisasi Bagan Akun Standar (BAS) yang menjadi backbonebagi proses pengelolaan keuangan. Gambaran umum SPAN secara garis besardigambarkan pada berikut: Gambaran Umum SPAN Sumber : Direktorat Transformasi Perbendaharaan Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 43

×