2 sop keuangan perencanaan
•
8 likes•9,568 views
Standart Operasional Procedures Kecamatan Ampenan
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to 2 sop keuangan perencanaan
Similar to 2 sop keuangan perencanaan (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
2 sop keuangan perencanaan
- 1. Nomor SOP 22 / SOP-Keu / CA / 2012 Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan Nama SOP Pengajuan SPP - SPM TU (Tambahan Uang) Kualifikasi Pelaksana 1 1 Memiliki pengetahuan tentang manajeman keuangan daerah 2 2 Memiiki pemahaman dan penggunaan SIMDA Keuangan Daerah 3 3 Memiliki kewenangan untuk membuat dan menyetujui SPP - SPM 4 5 6 7 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1 SOP Pengajuan SPP - SPM GU (Ganti Uang) 1 Komputer & Printer 4 Buku-Buku Administrasi Keuangan 2 SOP Pengajuan SPP - SPM LS (Langsung) 2 Meja & Kursi 5 ATK, dll 3 Aplikasi SIMDA Keuangan Pencatatan dan pendataan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Perda Kota Mataram No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah PEMERINTAH KOTA MATARAM KANTOR CAMAT AMPENAN SOP SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram Dasar Hukum Peringatan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peribangan Keuangan Pusat dan Daerah Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah Apabila SPP-SPM Tambahan Uang tidak dilaksanakan, aliran dana dalam SPP- SPM GU dianggap telah cukup untuk satu kali pengajuannya SPP-SPM Tambahan Uang dibuat dan diajukan jika ada keperluan mendesak yang penggunaangya tidak mampu terpenuhi oleh SPP-SPM GU fORMAT print
- 2. Nomor SOP 23 / SOP-Keu / CA / 2012 Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan Nama SOP PEMBUATAN SPP - SPM LS (Langsung) Kualifikasi Pelaksana 1 1 Memiliki pengetahuan tentang manajeman keuangan daerah 2 2 Memiiki pemahaman dan penggunaan SIMDA Keuangan Daerah 3 3 Memiliki kewenangan untuk membuat dan menyetujui SPP - SPM 4 5 6 7 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1 SOP Pengajuan SPP - SPM TU (Tambah Uang) 1 Komputer & Printer 4 Buku-Buku Administrasi Keuangan 2 SOP Pengajuan SPP - SPM GU (Ganti Uang) 2 Meja & Kursi 5 ATK, dll 3 Aplikasi SIMDA Keuangan Pencatatan dan pendataan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Perda Kota Mataram No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan DaerahPerwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram Apabila SPP-SPM LS terlambat dibuat maka akan berdampak pada terlambatnya penerbitan SP2D Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah PEMERINTAH KOTA MATARAM Dasar Hukum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peribangan Keuangan Pusat dan Daerah SPP-SPM LS dilaksanakan untuk pembayaran langsung ke rekening rekanan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak dengan rekanan yang bersangkutan Peringatan KANTOR CAMAT AMPENAN SOP SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN fORMAT print
- 3. Nomor SOP 24 / SOP-Keu / CA / 2012 Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan Nama SOP PEMBUATAN SPP - SPM GU (Ganti Uang) Kualifikasi Pelaksana 1 1 Memiliki pengetahuan tentang manajeman keuangan daerah 2 2 Memiiki pemahaman dan penggunaan SIMDA Keuangan Daerah 3 3 Memiliki kewenangan untuk membuat dan menyetujui SPP - SPM 4 5 6 7 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1 SOP Pengajuan SPP - SPM TU (Tambah Uang) 1 Komputer & Printer 4 Buku-Buku Administrasi Keuangan 2 SOP Pengajuan SPP - SPM LS (Langsung) 2 Meja & Kursi 5 ATK, dll 3 Aplikasi SIMDA Keuangan Pencatatan dan pendataan PEMERINTAH KOTA MATARAM KANTOR CAMAT AMPENAN SOP SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SPP-SPM GU dilaksanakan sebagai dasar dalam membayar anggaran belanja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam DPA Kecamatan Ampenan. Dasar Hukum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peringatan Apabila SPP-SPM GU terlambat dibuat maka administrasi keuangan dan kegiatan rutin lainnya tidak dapat berjalan dengan baik Perda Kota Mataram No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peribangan Keuangan Pusat dan Daerah fORMAT print
- 4. Nomor SOP 25 / SOP-Keu / CA / 2012 Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan Nama SOP Pengajuan SP2D Kualifikasi Pelaksana 1 1 Memiliki pengetahuan tentang manajeman keuangan daerah 2 2 Memiiki pemahaman dan penggunaan SIMDA Keuangan Daerah 3 3 Memiliki kewenangan untuk membuat dan mengajulkan SP2D 4 5 6 7 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1 SOP Pengajuan SPP - SPM TU (Tambah Uang) 1 Komputer & Printer 4 Buku-Buku Administrasi Keuangan 2 SOP Pengajuan SPP - SPM LS (Langsung) 2 Meja & Kursi 5 ATK, dll 3 SOP Pengajuan SPP - SPM LS (Langsung) 3 Aplikasi SIMDA Keuangan 4 SOP Penyiapan SPJ Pencatatan dan pendataan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peribangan Keuangan Pusat dan Daerah Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah PEMERINTAH KOTA MATARAM KANTOR CAMAT AMPENAN SOP SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Perda Kota Mataram No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Dasar Hukum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram Peringatan Apabila SP2D tidak dibuat, maka Permintaan Uang tidak dapat dicairkan SP2D diterbitkan apabila administrasi keuangan pada SPJ sebelumnya telah diterima Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah fORMAT print
- 5. Nomor SOP 26 / SOP-Keu / CA / 2012 Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan Nama SOP Kualifikasi Pelaksana 1 1 Memiliki pengetahuan tentang manajeman keuangan daerah 2 2 Memiiki pemahaman dan penggunaan SIMDA Keuangan Daerah 3 3 Memiliki kewenangan untuk menyiapkan SPJ 4 5 6 7 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1 SOP Pengajuan SPP - SPM TU (Tambah Uang) 1 Komputer & Printer 4 Buku-Buku Administrasi Keuangan 2 SOP Pengajuan SPP - SPM LS (Langsung) 2 Meja & Kursi 5 ATK, dll 3 SOP Pengajuan SPP - SPM LS (Langsung) 3 Aplikasi SIMDA Keuangan 4 SOP Pengajuan SP2D Pencatatan dan pendataanPeringatan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peribangan Keuangan Pusat dan Daerah Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Perda Kota Mataram No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram KANTOR CAMAT AMPENAN SOP SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Setelah pencairan dan GU, maka segera dilaksanakan penyiapan SPJ penggunaan dana tersebut, agar tidak terlalu lama disimpan di brangkas SPJ merupakan bukti penggunaan anggaran sesuai peruntukannya sebagaimana tertulis dalam DPA PEMERINTAH KOTA MATARAM Dasar Hukum Penyiapan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) fORMAT print
- 6. Nomor SOP 27 / SOP-Keu / CA / 2012 Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan Nama SOP Kualifikasi Pelaksana 1 1 Memiliki pengetahuan tentang manajeman keuangan daerah 2 2 Memiiki pemahaman dan penggunaan SIMDA Keuangan Daerah 3 3 Memiliki kewenangan untuk menyiapkan dokumen kontrak 4 4 Memiliki setifikasi pantia pengadaan barang jasa 5 6 7 8 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1 SOP Pengajuan SPP - SPM LS Langsung) 1 Komputer & Printer 4 Buku-Buku Administrasi Keuangan 2 Meja & Kursi 5 ATK, dll 3 Aplikasi SIMDA Keuangan Pencatatan dan pendataan Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah PEMERINTAH KOTA MATARAM KANTOR CAMAT AMPENAN SOP SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN UU No.32 Thn 2004 tentang Pemerintah Daerah UU No.33 Thn. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah Dasar Hukum Dokumen Kontrak harus dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Penyiapan Dokumen Kontrak (SPK) Apabila dokumen kontrak tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan berdampak pengajuan SPP-SPM LS, dan menghambat laporan realisasi kinerja Peringatan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peribangan Keuangan Pusat dan Daerah Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Perda Kota Mataram No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah fORMAT print
- 7. Nomor SOP 28 / SOP-Keu / CA / 2012 Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan Nama SOP Penyusunan RKA Kecamatan Kualifikasi Pelaksana 1 1 Memiliki pengetahuan tentang manajeman keuangan daerah 2 2 Memiiki pemahaman dan penggunaan SIMDA Keuangan Daerah 3 3 Memiliki kewenangan untuk membuat dan menyusun RKA 4 5 6 7 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1 SOP Penyusunan Renstra 1 Komputer & Printer 4 Buku-Buku Administrasi Keuangan 2 SOP Penyusunan DPA 2 Meja & Kursi 5 ATK, dll 3 SOP Penyusunan LAKIP 3 Aplikasi SIMDA Keuangan 4 SOP Penyusunan LPPD 5 SOP Penyusunan RENJA Pencatatan dan pendataanPeringatan Penyusunan RKA mengacu pada Renstra Kecamatan dan hasil Musbang Kecamatan pada tahun berjalan UU No.33 Thn. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah PP. No. 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Perda Kota Mataram No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram PEMERINTAH KOTA MATARAM KANTOR CAMAT AMPENAN SOP SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN UU No.32 Thn 2004 tentang Pemerintah Daerah Dasar Hukum RKA harus disusun berdasarkan Plafond Anggaran yang telah ditentukan fORMAT print
- 8. Nomor SOP 29 / SOP-Keu / CA / 2012 Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan Nama SOP Penyusunan LAKIP Kualifikasi Pelaksana 1 1 Memiliki pengetahuan tentang manajeman keuangan daerah 2 2 Memiliki kewenangan untuk menyusun LAKIP 3 4 5 6 7 8 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1 SOP Penyusunan Renstra 1 Komputer & Printer 2 SOP Penyusunan DPA 2 Meja & Kursi 3 SOP Penyusunan LAKIP 3 Buku Pedoman Penyusunan LAKIP 4 SOP Penyusunan LPPD 4 ATK, dll 5 SOP Penyusunan RENJA Pencatatan dan pendataan Perda Kota Mataram No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram PermenPAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah UU No.32 Thn 2004 tentang Pemerintah Daerah UU No.33 Thn. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah PP. No. 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan LAKIP merupakan keharusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dasar Hukum Peringatan LAKIP dibuat satu bulan setelah tahun anggaran tersebut berakhir. PEMERINTAH KOTA MATARAM KANTOR CAMAT AMPENAN SOP SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN fORMAT print
- 9. Nomor SOP 30 / SOP-Keu / CA / 2012 Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan Nama SOP Penyusunan LPPD Kualifikasi Pelaksana 1 1 Memiliki pengetahuan tentang manajeman keuangan daerah 2 2 Memiiki pemahaman tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3 3 Memiliki kewenangan untuk menyusun LPPD 4 5 6 7 8 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1 SOP Penyusunan Renstra 1 Komputer & Printer 2 SOP Penyusunan DPA 2 Meja & Kursi 3 SOP Penyusunan LAKIP 3 Buku Pedoman Penyusunan LPPD 4 SOP Penyusunan LPPD 4 ATK, dll 5 SOP Penyusunan RENJA 5 Pencatatan dan pendataan PP. No. 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah PermenPAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perda Kota Mataram No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah UU No.33 Thn. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah LPPD Dibuat untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan tahun sebelumnya Dasar Hukum PEMERINTAH KOTA MATARAM KANTOR CAMAT AMPENAN SOP SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram UU No.32 Thn 2004 tentang Pemerintah Daerah Peringatan Penyusunan LPPD merupakan keharusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah fORMAT print
- 10. Nomor SOP 31 / SOP-Keu / CA / 2012 Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan Nama SOP Penyusunan Renstra Kualifikasi Pelaksana 1 1 Memiliki pengetahuan tentang Renstra Kota Mataram 2 2 Memiiki pemahaman tentang penyusunan renstra 3 3 Memiliki kewenangan untuk menyusun renstra 4 5 6 7 8 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1 Penyusunan Renstra 1 Komputer & Printer 2 Penyusunan DPA 2 Meja & Kursi 3 Penyusunan LAKIP 3 Buku Pedoman Penyusunan Renstra 4 Penyusunan LPPD 4 ATK, dll 5 Penyusunan RENJA Pencatatan dan pendataan PEMERINTAH KOTA MATARAM KANTOR CAMAT AMPENAN SOP SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Perda Kota Mataram No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah PP. No. 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah UU No.32 Thn 2004 tentang Pemerintah Daerah UU No.33 Thn. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah Renstra Kecamatan dibuat dengan mengacu pada Renstra Kota Mataram. Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram Dasar Hukum Peringatan Apabila penyusunan Renstra tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak pada perencanaan pembangunan yang tidak memiliki tujuan PermenPAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah fORMAT print
- 11. Nomor SOP 32 / SOP-Keu / CA / 2012 Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan Nama SOP Penyusunan Renja Kualifikasi Pelaksana 1 1 Memiliki pengetahuan tentang Renja 2 2 Memiiki pemahaman tentang penyusunan Renja Kecamatan 3 3 Memiliki kewenangan untuk menyusun Renja Kecamatan 4 5 6 7 8 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1 SOP Penyusunan Renstra 1 Komputer & Printer 2 SOP Penyusunan DPA 2 Meja & Kursi 3 SOP Penyusunan LAKIP 3 Buku Pedoman Penyusunan Renja 4 SOP Penyusunan LPPD 4 ATK, dll 5 SOP Penyusunan RENJA Pencatatan dan pendataan PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah PermenPAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perda Kota Mataram No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Peringatan Apabila penyusunan Renja terlambat dilaksanakan, maka plafond anggaran akan dikembalikan seperti pada tahun sebelumnya. Penyusunan Renja Kecamatan dibuat dengan mengacu pada Renstra Kecamatan yang telah ditetapkan. UU No.32 Thn 2004 tentang Pemerintah Daerah UU No.33 Thn. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah PP. No. 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah Dasar Hukum PEMERINTAH KOTA MATARAM KANTOR CAMAT AMPENAN SOP SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram fORMAT print
- 12. Nomor SOP 33 / SOP-Keu / CA / 2012 Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan Nama SOP Pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Kualifikasi Pelaksana 1 1 Memiliki pengetahuan tentang Renja 2 2 Memiiki pemahaman tentang penyusunan Renja Kecamatan 3 3 Memiliki kewenangan untuk menyusun Renja Kecamatan 4 5 6 7 8 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1 Komputer & Printer 2 Meja dan Kursi 3 Laporan Hasil Pemeriksaan 4 ATK, dll Pencatatan dan pendataan PEMERINTAH KOTA MATARAM KANTOR CAMAT AMPENAN Temuan Inspoktorat yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan harus segera di tindak lanjuti dan dilaporkan kembali Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram Dasar Hukum UU No.32 Thn 2004 tentang Pemerintah Daerah UU No.33 Thn. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah PermenPAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perda Kota Mataram No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah SOP SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Peringatan Apabila Laporan Hasil Pemeriksaan tidak ditindak lanjuti, maka akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PP. No. 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah fORMAT print
- 13. Nomor SOP 34 / SOP-Keu / CA / 2012 Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan Nama SOP Penyusunan Pentapan Kinerja Kualifikasi Pelaksana 1 1 Memiliki pengetahuan tentang Penetapan Kinerja 2 2 Memiiki pemahaman tentang penyusunan Penetapan Kinerja 3 3 Memiliki kewenangan untuk menyusun Penetapan Kinerja Kecamatan 4 5 6 7 8 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1 Komputer & Printer 2 Meja & Kursi 3 Buku Pedoman Penyusunan Renja 4 ATK, dll Pencatatan dan pendataan Penetapan Kinerja merupakan pedoman dan Memorandum of Understanding (MOU) atara SKPD dengan Walikota Dasar Hukum PEMERINTAH KOTA MATARAM KANTOR CAMAT AMPENAN SOP SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah UU No.32 Thn 2004 tentang Pemerintah Daerah UU No.33 Thn. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah PP. No. 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah PermenPAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peringatan Perda Kota Mataram No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram Apabila penyusunan Penetapan Kinerja terlambat dilaksanakan, maka akan menghambat pemberian alokasi anggaran. fORMAT print
- 14. Nomor SOP 35 / SOP-Keu / CA / 2012 Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan Nama SOP Penyusunan Laporan Bulanan Kualifikasi Pelaksana 1 1 Memiliki pengetahuan tentang anggaran kecamatan 2 2 Memiiki pemahaman tentang alokasi anggaran bulanan 3 3 Memiliki kewenangan untuk menyusun laporan bulanan 4 5 6 7 8 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1 SOP Penyusunan Laporan Triwulan 1 Komputer & Printer 4 Buku-Buku Adminsitrasi Kegiatan 2 SOP Penyusunan Laporan Semesteran 2 Jaringan Internet 5 ATK, dll 3 Meja & Kursi Pencatatan dan pendataan Laporan Bulanan disusun paling lambat tanggal 10 setiap bulan secara online dan manual UU No.32 Thn 2004 tentang Pemerintah Daerah UU No.33 Thn. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah PP. No. 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Dasar Hukum Peringatan Apabila laporan bulanan ini tidak diselesaikan setiap bulannya, maka akan mendapat teguran dari Bagian APP, dan dianggap tidak ada pelaksanaan kegiatan pada bulan tersebut. PermenPAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perda Kota Mataram No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah PEMERINTAH KOTA MATARAM KANTOR CAMAT AMPENAN Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah SOP SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram fORMAT print
- 15. Nomor SOP 36 / SOP-Keu / CA / 2012 Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan Nama SOP Penyusunan Laporan Triwulan Kualifikasi Pelaksana 1 1 Memiliki pengetahuan tentang anggaran kecamatan 2 2 Memiiki pemahaman tentang alokasi anggaran bulanan 3 3 Memiliki kewenangan untuk menyusun laporan Triwulan 4 5 6 7 8 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1 SOP Penyusunan Laporan Bulanan 1 Komputer & Printer 4 Buku-Buku Adminsitrasi Kegiatan 2 SOP Penyusunan Laporan Semesteran 2 Jaringan Internet 5 ATK, dll 3 Meja & Kursi Pencatatan dan pendataan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah PermenPAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peringatan Apabila laporan bulanan ini tidak diselesaikan setiap bulannya, maka akan mendapat teguran dari Bagian APP, dan dianggap tidak ada pelaksanaan tiga kegiatan pada bulan tersebut. Laporan Triwulan disusun paling lambat tanggal 10 setiap tiga bulan secara online dan manual UU No.33 Thn. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah PP. No. 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah PEMERINTAH KOTA MATARAM KANTOR CAMAT AMPENAN SOP SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Dasar Hukum PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Perda Kota Mataram No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram UU No.32 Thn 2004 tentang Pemerintah Daerah fORMAT print
- 16. Nomor SOP 37 / SOP-Keu / CA / 2012 Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 2 Januari 2013 Disahkan Oleh Camat Ampenan Nama SOP Penyusunan Laporan Semesteran Kualifikasi Pelaksana 1 1 Memiliki pengetahuan tentang anggaran kecamatan 2 2 Memiiki pemahaman tentang alokasi anggaran bulanan 3 3 Memiliki kewenangan untuk menyusun laporan Semesteran 4 5 6 7 8 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1 SOP Penyusunan Laporan Bulanan 1 Komputer & Printer 4 Buku-Buku Adminsitrasi Kegiatan 2 SOP Penyusunan Laporan Triwulan 2 Jaringan Internet 5 ATK, dll 3 Meja & Kursi Pencatatan dan pendataan KANTOR CAMAT AMPENAN SOP SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Peringatan Apabila laporan bulanan ini tidak diselesaikan setiap bulannya, maka akan mendapat teguran dari Bagian APP, dan dianggap tidak ada pelaksanaan enam kegiatan pada bulan tersebut. Laporan Semesteran disusun paling lambat tanggal 10 setiap 6 bulan secara online dan manual Dasar Hukum Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah PP. No. 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah PEMERINTAH KOTA MATARAM PermenPAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perda Kota Mataram No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram UU No.32 Thn 2004 tentang Pemerintah Daerah UU No.33 Thn. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah fORMAT print
- 17. Camat Sekcam Kasi Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output usulan RPU No Kegiatan Mutu Baku Ket 1 Camat menugaskan kasubag perencanaan dan keuangan melalui sekcam untuk membuat RPU TU Pelaksana DPA RPU 2 Jam RPU 2 jam 3 RPU dibuat dikoreksi oleh Sekcam dan Camat RPU 1 Jam Data entri SIMDA4 RPU TU yang telah dikoreksi dientri ke SIMDA 6 spp-spm diperiksa oleh PPK 7 SPP-SPM ditandatangan SPP-SPM 1 Jam SPP-SPM hasil verifikasi SPP-SPM 1 Jam SPP-SPM yang telah ditandatangan hasil entrian dijadikan SPP SPM TU5 RPU 1 Jam SPP-SPM TU RPU yang telah dikoreksi RPU yang telah dikoreksi 2 Melakukan penyusunan RPU 2 jam TU
- 18. Camat Sekcam Kasi Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket 3 SPJ yang telah diverifikasi ditandatangan oleh bendahara dan Camat SPJ dan kelengkapannya 2 Jam SPJ diperbaiki jika ada yang salah Data SPJ telah masuk ke SIMDA 4 SPJ yang telah ditandatangan dientri ke SIMDA keuangan SPJ yang telah diverifikasi 2 Jam 5 data entri kemudian diproses menjadi SPP SPM 7 SPP-SPM ditandatangan SPP-SPM yang telah ditandatangan SPJ yang telah diverifikasi 1 Jam SPP-SPM SPP-SPM hasil verifikasi SPP-SPM 1 Jam SPP-SPM 1 Jam6 SPP-SPM dikoreksi oleh Kasubag Perencanaan dan keuangan Diterimanya SPJ1 Menerima SPJ 2 Melakuan verifikasi SPJ yang diterima SPJ diperbaiki jika ada yang salah SPJ dan kelengkapannya 2 Jam SPJ dan kelengkapannya 2 Jam LS
- 19. Camat Sekcam Kasi Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output 1 SPJ yang telah selesai ditandatangan kemudian diverifikasi 1 Menerima SPJ dari Pengguna Anggaran SPJ dan kelengkapannya No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket SPJ diperbaiki jika ada yang salah 2 Jam Diterimanya SPJ SPP-SPM 2 SPJ dientri ke SIMDA 2 Jam3 Mengetik dan membuat SPP-SPM berdasarkan hasil entri SPJ SPJ yang telah diverifikasi 2 jam SPJ telah masuk kedata SIMDA SPJ yang telah diverifikasi 1 Jam SPP-SPM yang telah ditandatangan 4 spp-spm diperiksa oleh PPK 5 SPP-SPM ditandatangan SPJ dan kelengkapannya 2 Jam SPP-SPM 1 Jam SPP-SPM hasil verifikasi SPP-SPM GU
- 20. Camat Sekcam Kasi Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keteranga n 2 Cek yang jumlahnya sesuai dengan SP2D ditandatangan oleh Camat cek dan SP2D 1 jam cek dan SP2D yang telah ditandatangan 3 Bendahara membawa SP2D dan cek yang telah ditandatangan ke Bank BPD NTB 4 uang yang telah cair disimpan di brangkas kantor uang di brangkas cek dan SP2D yang telah ditandatangan 3 jam Uang cair 5 untuk dana kelurahan, bendahara menginformasikan kepada bendahara pembantu di kelurahan 6 bendahara membuat kwitansi droping untuk kelurahan Kwitansi DropingSP2D 1 jam SP2D 1 jam 7 uang diserahkan ke bendahara pembantu kelurahan 8 bendahara pembantu tanda tangan kwitansi droping Kwitansi Droping yang telah ditandatangan uang 1 hari Kwitansi Droping 1 jam uang cair 1 jam SP2D 1 jam SP2D1 SP2D yang telah terbit diambil di bagian keuangan SP2D
- 21. Camat Sekcam Kasi Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output RPU yang telah dievaluasi 7 SPJ diverifikasi 6 SPJ diserahkan kepada sub bag perencanaan dan keuangan 2 RPU diserahkan ke kasubag perencanaan dan keu untuk dievaluasi 5 masing masing seksi dan sub bag membuat SPJ dan kelengkapannya RPU RPU diajukan berdasark an No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keteranga n 1 DPA dan anggaran kas 2 jam masing-masing seksi dan sub bag membuat RPU sesuai degan kegiatan yang ada di DPA kwitansi tanda terima RPU 2 jam RPU yang telah dievaluasi RPU yang telah dievaluasi 1 jam 4 masing-masing seksi dan sub bag menggunakan uang sesuai dengan RPU yang telah diajukan 3 bendahara menyerahkan uang kepada seksi dan sub bag sesuai dengan RPU yang telah dievaluasi 7 hari pra-RENJA evaluasi Pra RENJA evaluasi 2 jam RENJA RENJA yang sudah ditandatangan RENJA yang belum ditandatangan 1 jam RENJA yang sudah ditandatangan notulensi hasil rapat RENJA yang belum ditandatangan 1 jam 1 hari Pra RENJA evaluasi, hasil rapat 8 SPJ ditandatangan oleh Bendahara dan Camat SPJ
- 22. Camat Sekcam Kasi Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output PPBJ mengundang rekanan untuk memasukan dokumen penawaran sesuai jadwal DPA, anggaran kas pembuatan jadwal SPK No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket. 1 jam Camat memerintahkan kasubag perencanaan dan keuangan untuk membuat dokumen kontrak 3 PPBJ mengevaluasi kelengkapan dokumen rekanan 1 3 2 Kasubag perencanaan dan keuangan memerintahkan PPBJ untuk menyusun jadwal serta menyiapkan dokumen kontraknya. dokumen kontrak yang sudah dievaluasi Jadwal SPK, nama rekanan 1 hari kelengkapan administrasi dokumen kontrak waktu sesuai jadwal dokumen kontrak yang sudah dibuat dokumen kontrak yang sudah dievaluasi dokumen kontrak yang sudah dibuat 5 SPK ditandatangan 4 Surat Perjanjian Kontrak dibuat oleh PPBJ dan PPKO SPK SPK yang belum ditandatangan 2 jam SPK yang sudah ditandatangan dokumen kontrak yang sudah dibuat SPK
- 23. Camat Sekcam Kasi Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output surat undangan rapat, RENSTRA,RENJA dan PPAS diterimanya surat dan kesediaan menghadiri No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket 1 jam 2 melaksanakan rapat pembahasan RKA mengundang semua sekcam, kepala seksi dan kasubbag untuk rapat pembahasan RKA 3 sekcam, kepala seksi dan kasubbag menyusun RKA sesuai dengan kesepakatan hasil rapat 1 pra-RKA RENSTRA, RENJA dan PPAS 2 jam notulensi hasil rapat SOP Rapat RENSTRA, RENJA dan PPAS 3 hari 4 merekap dan evaluasi RKA yang telah disusun 5 rapat pembahasan hasil evaluasi RKA notulensi hasil rapat Pra RKA yang telah dibuat 1 hari pra-RKA evaluasi Pra RKA evaluasi 2 jam 6 menyusun RKA yang telah dievaluasi 7 melakukan penandatanganan RKA Pra RKA evaluasi, hasil rapat 1 hari RKA RKA yang belum ditandatangan 1 jam RKA yang sudah ditandatangan RKA
- 24. Camat Sekcam Kasi Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output surat undangan rapat, DPA diterimanya surat dan kesediaan menghadiri No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket 1 jam 2 melaksanakan rapat pembahasan LAKIP mengundang semua sekcam, kepala seksi dan kasubbag untuk rapat pembahasan penyusunan LAKIP 3 sekcam, kepala seksi dan kasubbag menyusun LAKIP sesuai dengan kesepakatan hasil rapat 1 pra-LAKIP RENSTRA, LAKIP, DPA 2 jam notulensi hasil rapat SOP rapat DPA tahun sebelumnya dan LAKIP tahun sebelumnya 3 hari 4 merekap dan evaluasi LAKIP yang telah disusun 5 rapat pembahasan hasil evaluasi LAKIP notulensi hasil rapat Pra LAKIP yang telah dibuat 1 hari pra-LAKIP evaluasi Pra LAKIP evaluasi 2 jam 6 memfinalkan LAKIP yang telah disusun berdasarkan hasil rapat 7 melakukan penandatanganan LAKIP Pra LAKIP evaluasi, hasil rapat 1 hari LAKIP LAKIP yang belum ditandatangan 1 jam LAKIP yang sudah ditandatangan LAKIP
- 25. Camat Sekcam Kasi Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output surat undangan rapat diterimanya surat dan kesediaan menghadiri No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket 1 jam 2 melaksanakan rapat pembahasan LPPD mengundang semua sekcam, kepala seksi dan kasubbag untuk rapat pembahasan penyusunan LPPD 3 sekcam, kepala seksi dan kasubbag menyusun LPPD sesuai dengan kesepakatan hasil rapat 1 pra-LPPD RENSTRA, LPPD tahun sebelumnya, DPA, DPPA dan LAKIP 2 jam notulensi hasil rapat SOP rapat RENSTRA, LPPD tahun sebelumnya, DPA, DPPA dan LAKIP 3 hari 4 merekap dan evaluasi LPPD yang telah disusun 5 rapat pembahasan hasil evaluasi LPPD notulensi hasil rapat Pra LPPD yang telah dibuat 1 hari pra-LPPD evaluasi Pra LPPD evaluasi 2 jam 6 memfinalkan LPPD yang telah disusun berdasarkan hasil rapat 7 melakukan penandatanganan LPPD Pra LPPD evaluasi, hasil rapat 1 hari LPPD LPPD yang belum ditandatangan 1 jam LPPD yang sudah ditandatangan LPPD
- 26. Camat Sekcam Kasi Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output SOP notulensi rapat RENJA RENJA yang sudah ditandatangan 2 jam 3 hari 1 hari 2 jam 1 hari 1 jam pra-RENJA evaluasi notulensi hasil rapatPra RENJA evaluasi Pra RENJA evaluasi, hasil rapat RENJA yang belum ditandatangan Ket surat undangan rapat, RENSTRA,renja tahun sebelumnya RENSTRA dan RENJA tahun sebelumnya DPA tahun sebelumnya dan renja tahun sebelumnya Pelaksana diterimanya surat dan kesediaan menghadiri notulensi hasil rapat pra-RENJA Pra RENJA yang telah dibuat 1 jam Mutu Baku 2 3 4 5 Kegiatan merekap dan evaluasi RENJA yang telah disusun rapat pembahasan hasil evaluasi RENJA No mengundang semua sekcam, kepala seksi dan kasubbag untuk rapat pembahasan RENJA melaksanakan rapat pembahasan RENJA sekcam, kepala seksi dan kasubbag menyusun RENJA sesuai dengan kesepakatan hasil rapat memfinalkan RENJA yang telah disusun berdasarkan hasil rapat melakukan penandatanganan RENJA 1 6 7 SOP RENJA
- 27. Camat Sekcam Kasi Kasubag Kelengkapan Waktu Output Ket. 1 mengundang semua sekcam, kepala seksi dan kasubbag untuk rapat pembahasan RENSTRA No Kegiatan 1 jam diterimanya surat dan kesediaan menghadiri Mutu Baku 2 jam notulensi hasil rapat Pelaksana 3 sekcam, kepala seksi dan kasubbag menyusun RENSTRA sesuai dengan kesepakatan hasil rapat 2 melaksanakan rapat pembahasan RENSTRA 5 rapat pembahasan hasil evaluasi RENSTRA 4 merekap dan evaluasi RENSTRA yang telah disusun 7 melakukan penandatanganan RENSTRA 6 memfinalkan RENSTRA yang telah disusun berdasarkan hasil rapat 1 jam RENSTRA yang sudah ditandatangan surat undangan rapat, RENSTRA,RENSTRA tahun sebelumnya RENSTRA dan RENSTRA tahun sebelumnya DPA tahun sebelumnya dan RENSTRA tahun sebelumnya Pra RENSTRA yang telah dibuat Pra RENSTRA evaluasi Pra RENSTRA evaluasi, hasil rapat RENSTRA yang belum ditandatangan 3 hari pra-RENSTRA 1 hari pra-RENSTRA evaluasi 2 jam notulensi hasil rapat 1 hari RENSTRA SOP RENSTRA
- 28. Camat Sekcam Kasi Kasubag Kelengkapan Waktu Output Ket. 1 mengundang semua sekcam, kepala seksi dan kasubbag untuk rapat pembahasan mengenai Tindak Lanjut LHP No Kegiatan 1 jam diterimanya surat dan kesediaan menghadiri Mutu Baku 3 jam notulensi hasil rapat Pelaksana 3 Sekcam membuat surat teguran sebagai Tindak Lanjut LHP 2 melaksanakan rapat pembahasan Tindak Lanjut LHP 5 rapat pembahasan hasil evaluasi Tindak Lanjut LHP 4 merekap dan evaluasi Tindak Lanjut LHP yang telah disusun 7 melakukan penandatanganan Tindak Lanjut LHP 6 memfinalkan Tindak Lanjut LHP yang telah disusun berdasarkan hasil rapat 1 jam Tindak Lanjut LHP yang sudah ditandatangan surat undangan rapat LHP DPA tahun sebelumnya dan Tindak Lanjut LHP tahun sebelumnya 3 hari pra-Tindak Lanjut LHP Pra Tindak Lanjut LHP evaluasi, hasil rapat 1 hari Tindak Lanjut LHP Tindak Lanjut LHP yang belum ditandatangan Pra Tindak Lanjut LHP yang telah dibuat 1 hari pra-Tindak Lanjut LHP evaluasi Pra Tindak Lanjut LHP evaluasi 2 jam notulensi hasil rapat SOP OTL LHP
- 29. Camat Sekcam Kasi Kasubag Kelengkapan Waktu Output No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket. 1 mengundang semua sekcam, kepala seksi dan kasubbag untuk rapat pembahasan Penetapan Kinerja surat undangan rapat, DPA 1 jam diterimanya surat dan kesediaan menghadiri 2 melaksanakan rapat pembahasan Penepatan Kinerja DPA tahun berjalalan 2 jam dilaksanakannya rapat 3 sekcam, kepala seksi dan kasubbag menyusun Penetapan Kinerja sesuai dengan DPA yang telah ditetapkan DPA tahun berjalan, Format Penetapan Kinerja 3 hari Ditetapkannya Penetapan Kinerja 4 merekap dan evaluasi Penetapan Kinerja yang telah disusun Pra Penetapan Kinerja yang telah dibuat 1 hari dilaksanakannya rekap dan evaluasi 5 rapat pembahasan hasil evaluasi Penetapan Kinerja Pra Penetapan Kinerja evaluasi 2 jam Dilaksanakannya rapat evaluasi Pra Penetapan Kinerja 6 memfinalkan Penetapan Kinerja yang telah disusun berdasarkan hasil rapat 7 Memaraf Penetapan Kinerja untuk ditandatangani Walikota Draft Penetapan Kinerja Final 1 jam Diparafnya dan dikirimnya Penetapan Kinerja Pra Penetapan Kinerja evaluasi, hasil rapat 1 hari dilaksankanny penyusunan Penetapan Kinerja SOP PK
- 30. Camat Sekcam Kasi Kasubag Kelengkapan Waktu Output No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket. 1 mengundang semua sekcam, kepala seksi dan kasubbag untuk pembahasan Laporan Bulanan surat undangan rapat, DPA 1 jam diterimanya undangan rapat 2 melaksanakan rapat pembahasan Laporan Bulanan DPA, BKU, SIMDA, dan Anggaran Kas 2 jam dilaksanakannya rapat 3 Data Realisasi SPJ dientri dalam program laporan bulaan BKU SIMDA 3 hari dientrinya laporan bulanan hasil rapat dalam format laporan 4 softcopy laporan dikirim via internet ke APP dan hardcopy ditandatangani oleh kasi dan kasubag Draft laporan bulanan 1 hari diterimanya laporan 5 laporan bulanan diperiksa dan diparaf oleh sekcam 6 melakukan penandatangan laporan bulanan Laporan bulanan yang telah diparaf 1 hari ditandatanganinya laporan Laporan bulanan yang belum diparaf 2 jam diparafnya laporan Lap 1bln
- 31. Camat Sekcam Kasi Kasubag Kelengkapan Waktu Output No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket. 1 mengundang semua sekcam, kepala seksi dan kasubbag untuk pembahasan Laporan Triwulan surat undangan rapat, DPA 1 jam diterimanya undangan rapat 2 melaksanakan rapat pembahasan Laporan Triwulan DPA, BKU, SIMDA, dan Anggaran Kas 2 jam dilaksanakannya rapat 3 Data Realisasi SPJ dientri dalam program laporan Triwulan BKU SIMDA 3 hari dientrinya laporan bulanan hasil rapat dalam format laporan 4 softcopy laporan dikirim via internet ke APP dan hardcopy ditandatangani oleh kasi dan kasubag Draft laporan triwulan 1 hari diterimanya laporan 5 laporan triwulan diperiksa dan diparaf oleh sekcam 6 melakukan penandatangan laporan triwulan Laporan triwulan yang telah diparaf 1 hari ditandatanganinya laporan Laporan triwulan yang belum diparaf 2 jam diparafnya laporan Lap 3bln
- 32. Camat Sekcam Kasi Kasubag Kelengkapan Waktu Output No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket. 1 mengundang semua sekcam, kepala seksi dan kasubbag untuk pembahasan Laporan Semesteran surat undangan rapat, DPA 1 jam diterimanya undangan rapat 2 melaksanakan rapat pembahasan Laporan Semesteran DPA, BKU, SIMDA, dan Anggaran Kas 2 jam dilaksanakannya rapat 3 Data Realisasi SPJ dientri dalam program laporan Semesteran BKU SIMDA 3 hari dientrinya laporan bulanan hasil rapat dalam format laporan 4 softcopy laporan dikirim via internet ke APP dan hardcopy ditandatangani oleh kasi dan kasubag Draft laporan Semesteran 1 hari diterimanya laporan 5 laporan Semesteran diperiksa dan diparaf oleh sekcam 6 melakukan penandatangan laporan Semesteran Laporan Semesteran yang telah diparaf 1 hari ditandatanganinya laporan Laporan Semesteran yang belum diparaf 2 jam diparafnya laporan Lap 6bln