Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to 8. Paparan Modul 7 Penatausahaan.pdf
Similar to 8. Paparan Modul 7 Penatausahaan.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
8. Paparan Modul 7 Penatausahaan.pdf
- 1. DEPARTEMEN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH TAHUN 2006 DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH TAHUN 2006 TAHUN 2006
- 2. 2 2 2 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PKD PP 58/2005 PKD PP 58/2005 PP 58/2005 PP 58/2005 PERDA PERDA PERMENDAGRI 13 / 2006 PERMENDAGRI 13 / 2006 UU 32/2004 UU 33/2004 UU 32/2004 UU 33/2004 Peraturan KDH Peraturan KDH OMNIBUS REGULATIONS OMNIBUS REGULATIONS
- 3. 3 3 3 Perencanaan Perencanaan LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pelaksanaan Pengawasan/ Pengendalian Input Proses Output/Input Proses Output/Input Proses Output Kebijakan Umum APBD Kegiatan Anggaran APBD Penatausahan & Akuntansi Laporan Pelaksanaan APBD Evaluasi Kinerja Hasil Evaluasi •RPJMD/RKPD •Penjaringan Aspirasi •Kinerja Masa Lalu •Asumsi Dasar • Kebijakan Pemerintah (RPJM/RKP/ Prioritas Pembangunan) • Prestasi Kerja • Perda APBD • Formulir/Dokumen •Catatan/Register • Semesteran •Tahunan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara
- 4. 4 4 4
- 5. 5 5 5 KUASA BUD KUASA BUD KEPALA DAERAH (PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUDA) KEPALA DAERAH (PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUDA) KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PPKD Selaku BUD (KEPALA BPKAD) PPKD PPKD Selaku Selaku BUD BUD (KEPALA BPKAD) (KEPALA BPKAD) KUASA PA KUASA PA BENDAHARA BENDAHARA PPK-SKPD PPK-SKPD PPTK PPTK PENGGUNA ANGGARAN (KEPALA SKPD) PENGGUNA ANGGARAN PENGGUNA ANGGARAN (KEPALA SKPD) (KEPALA SKPD) SEKRETARIS DAERAH (KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUDA) SEKRETARIS DAERAH (KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUDA)
- 6. 6 6 6 PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (Kepala SKPD) PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PENGGUNA ANGGARAN/BARANG ( (Kepala Kepala SKPD) SKPD) STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN SKPD STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN SKPD SKPD KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Kabid - n1) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Kabid - n1) PPTK PPTK KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Kabid - n) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Kabid - n) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Sekretaris) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Sekretaris) BENDAHARA PENERIMAAN/PENGELUARAN BENDAHARA PENERIMAAN/PENGELUARAN PPTK PPTK 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 1. Menyiapakan SPM 2. Memverifikasi SPJ 3. Melaksanakan Akuntansi & Pelaporan Keuangan 1. Menyiapakan SPM 2. Memverifikasi SPJ 3. Melaksanakan Akuntansi & Pelaporan Keuangan PPK-SKPD PPK-SKPD Membantu Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran: 1. Membuat dokumen 2. Mencatat pembukuan 3. Gaji Membantu Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran: 1. Membuat dokumen 2. Mencatat pembukuan 3. Gaji Pembantu Bendahara Pembantu Bendahara
- 7. 7 7 7 B E N D A H A R A B E N D A H A R A BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENGELUARAN PPKD Selaku BUD PPKD Selaku BUD PENGGUNA ANGGARAN PENGGUNA ANGGARAN 1.SPP-UP/GU/TU/LS 2.BUKU2 3.SPJ - BELANJA 1.SPP-UP/GU/TU/LS 2.BUKU2 3.SPJ - BELANJA 1. STS 2. RPH 3. SPJ - PDPT 1. STS 2. RPH 3. SPJ - PDPT HUBUNGAN FUNGSIONAL & ADMINISTRASI HUBUNGAN FUNGSIONAL & ADMINISTRASI
- 8. 8 8 8 PENGGUNA ANGGARAN PENGGUNA ANGGARAN AKUNTANSI & PELAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI & PELAPORAN KEUANGAN PENYIAPAN SPM PENYIAPAN SPM VERIFIKASI SPJ VERIFIKASI SPJ PPK-SKPD (SEKRETARIS/TATA USAHA/KEUANGAN) PPK-SKPD (SEKRETARIS/TATA USAHA/KEUANGAN) PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD (PPK–SKPD) PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD (PPK–SKPD)
- 9. 9 9 9 PPKD Selaku BUD (Kepala BPKAD/Biro/Bagian Keuangan) PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH BENDAHARA UMUM DAERAH / KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH BENDAHARA UMUM DAERAH / KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH BENDAHARA UMUM DAERAH / KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH BIDANG PENDAPATAN 1. Memungut Pendapatan 2. Mengelola Pendapatan 3. Memverifikasi Pendapatan dr Bendahara Penerimaan BIDANG ANGGARAN BIDANG AKUNTANSI BIDANG ASET SEKRETARIS 1. Menyusun APBD & Perubahan APBD 2. Mengesahk an DPA SKPD 1. Melaksana kan Akuntansi 2. Menyusun Laporan Keuangan Pemda 3. Menyusun Laporan Semester 1. Mengelola Aset Daerah KUASA BUD (KASDA) BIDANG INVESTASI 1. Mengelola Investasi Daerah PPK - SKPD
- 10. 10 10 10 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KASDA) KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH URUSAN PENERIMAAN 1. Menerima, Menyimpan Uang Daerah URUSAN PENGELUARAN URUSAN PELAPORAN URUSAN TATA USAHA 1. Menyiapkan SPD 2. Menerbitkan SP2D 3. Membayar 1. Menyiapkan Anggaran Kas 2. Menyusun Laporan Arus Kas 3. Memantau Pelaksanaan APBD 1. Urusan Tata Usaha Internal
- 11. 11 11 11 MODEL 1 MODEL 1 STRUKTUR ORGANISASI SKPD STRUKTUR ORGANISASI SKPD KEPALA SKPD Pengguna Anggaran PPK-SKPD Sekretaris/TU Ka UPT Kuasa Pengguna Angg. Kabid Kuasa Pengguna Angg. Kasubbid PPTK Kasubbid PPTK
- 12. 12 12 12 MODEL 2 MODEL 2 STRUKTUR ORGANISASI SKPD STRUKTUR ORGANISASI SKPD KEPALA SKPD Pengguna Anggaran Ka UPT PPTK Kabid SKPD PPTK PPK-SKPD Sekretaris/TU
- 13. 13 13 13 SEKDA Pengguna Anggaran Kabag/ Kasubbag TU PPK-SKPD KARO/KABAG Kuasa Pengguna Angg. KABAG/ KASUBBAG PPTK MODEL 3 MODEL 3 STRUKTUR ORGANISASI SKPD STRUKTUR ORGANISASI SKPD (KHUSUS SEKRETARIAT DAERAH) (KHUSUS SEKRETARIAT DAERAH)
- 14. 14 14 14
- 15. 15 15 15 PENATAUSAHAAN KEUDA 1. Penatausahaan pada SKPD : a. Prosedur Penatausahaan Bendahara Penerimaan b. Prosedur Penatausahaan Bendahara Pengeluaran: 1) Mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang (UP/GU/TU) 2) Mekanisme Pembebanan Langsung (LS) 2. Penatausahaan pada SKPKD : a. Prosedur Penatausaan Penerimaan Kas b. Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Kas 1) Mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang (UP/GU/TU) 2) Mekanisme Pembebanan Langsung (LS)
- 16. 16 16 16 DOKUMEN POKOK PENGANGGARAN DAERAH RKA-SKPD DPA-SKPD ANGGARAN KAS RAPBD PENJABARAN APBD PERDA APBD RPJMD/ RKPD KUA PPAS EVALUASI
- 18. 18 18 18 SPP SPP 1. 1. SPP SPP - - Uang Uang Persedian Persedian (SPP (SPP- -UP) UP) 2. 2. SPP SPP - - Ganti Ganti Uang Uang (SPP (SPP- -GU) GU) 3. 3. SPP SPP - - Tambahan Tambahan Uang Uang ( (SPP SPP- -TU) TU) 4. 4. SPP SPP - - Langsung Langsung (SPP (SPP- -LS) LS)
- 19. 19 19 19 KELENGKAPAN DOKUMEN SPP KELENGKAPAN DOKUMEN SPP Kelengkapan Dokumen SPP-UP: • • Surat Surat Pengantar Pengantar SPP SPP- -UP UP • • Ringkasan Ringkasan SPP SPP- -UP UP • • Rincian Rincian SPP SPP- -UP UP • • Salinan Salinan SPD SPD • • Draf Draf Surat Surat Pernyataan Pernyataan Pengguna Pengguna Anggaran Anggaran yang yang menyatakan menyatakan bahwa bahwa Tidak Tidak Boleh Boleh Digunakan Digunakan Selain Selain UP UP • • dll dll. . Kelengkapan Dokumen SPP-GU: • • Surat Surat Pengantar Pengantar SPP SPP- -GU GU • • Ringkasan Ringkasan SPP SPP- -GU GU • • Rincian Rincian SPP SPP- -GU GU • • Salinan Salinan SPD SPD • • Surat Surat Pengesahan Pengesahan Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban (SPJ) (SPJ) • • Draf Draf Surat Surat Pernyataan Pernyataan Pengguna Pengguna Anggaran Anggaran yang yang menyatakan menyatakan bahwa bahwa Tidak Tidak Boleh Boleh Digunakan Digunakan Selain Selain GU GU • • dll dll. .
- 20. 20 20 20 KELENGKAPAN DOKUMEN SPP KELENGKAPAN DOKUMEN SPP Kelengkapan Dokumen SPP-TU: • • Surat Surat Pengantar Pengantar SPP SPP- -TU TU • • Ringkasan Ringkasan SPP SPP- -TU TU • • Rincian Rincian SPP SPP- -TU TU • • Salinan Salinan SPD SPD • • Draf Draf Surat Surat Pernyataan Pernyataan Pengguna Pengguna Anggaran Anggaran yang yang menyatakan menyatakan bahwa bahwa Tidak Tidak Boleh Boleh Digunakan Digunakan Selain Selain TU TU • • dll dll. . Karakteristik SPP-TU: 1. 1. Digunakan Digunakan untuk untuk Kegiatan Kegiatan yang yang Mendesak Mendesak 2. 2. Besaran Nilai Rupiah berdasarkan Persetujuan PPKD 3. 3. Harus Harus Habis Habis Digunakan Digunakan pada pada Periode/Bulan Periode/Bulan Permintaan Permintaan 4. 4. Jika Jika Tambahan Tambahan Uang Uang Tidak Tidak Habis Habis Digunakan Digunakan maka maka Harus Harus Disetor Disetor Kembali Kembali pada pada Akhir Akhir Periode/Bulan Periode/Bulan Permintaan Permintaan
- 21. 21 21 21 KELENGKAPAN DOKUMEN SPP KELENGKAPAN DOKUMEN SPP Kelengkapan Dokumen SPP-LS Pembayaran Gaji & Tunjangan: • • Surat Surat Pengantar Pengantar SPP SPP- -LS LS • • Ringkasan Ringkasan SPP SPP- -LS LS • • Rincian Rincian SPP SPP- -LS LS • • Lampiran SPP Lampiran SPP- -LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan a.l a.l.: .: a. a. Daftar pembayaran gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji Daftar pembayaran gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji b. b. SK CPNS/SK PNS/SK kenaikan pangkat/SK jabatan SK CPNS/SK PNS/SK kenaikan pangkat/SK jabatan c. c. Daftar keluarga (KP4)/surat nikah/akte kelahiran Daftar keluarga (KP4)/surat nikah/akte kelahiran d. d. Surat pindah/Surat kematian Surat pindah/Surat kematian e. e. SSP PPh Pasal 21 SSP PPh Pasal 21 f. f. dll. dll. Kelengkapan digunakan sesuai peruntukannya Kelengkapan digunakan sesuai peruntukannya
- 22. 22 22 22 KELENGKAPAN DOKUMEN SPP KELENGKAPAN DOKUMEN SPP Kelengkapan Dokumen SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa: • • Surat Surat Pengantar Pengantar SPP SPP- -LS LS • • Ringkasan Ringkasan SPP SPP- -LS LS • • Rincian Rincian SPP SPP- -LS LS • • Lampiran SPP Lampiran SPP- -LS Pe LS Pengadaan ngadaan Barang Barang dan dan Jasa Jasa a.l a.l.: .: a. a. Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait b. b. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) c. c. Surat perjanjian kerjasama/kontrak Surat perjanjian kerjasama/kontrak d. d. Berita acara penyelesaian pekerjaan/Serah terima Berita acara penyelesaian pekerjaan/Serah terima e. e. Kwitansi bermeterai/nota/faktur Kwitansi bermeterai/nota/faktur f. f. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan Surat jaminan bank atau yang dipersamakan g. g. Berita acara pemeriksaan Berita acara pemeriksaan h. h. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan Pekerjan Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan Pekerjan i. i. P Photo/buku/dokumentasi kemajuan/penyelesaian pekerjaan hoto/buku/dokumentasi kemajuan/penyelesaian pekerjaan j. j. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam kontrak Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam kontrak k. k. dll. dll.
- 23. 23 23 23 SPM SPM 1. 1. SPM SPM - - Uang Uang Persedian Persedian (SPM (SPM- -UP) UP) 2. 2. SPM SPM - - Ganti Ganti Uang Uang (SPM (SPM- -GU) GU) 3. 3. SPM SPM - - Tambahan Tambahan Uang Uang ( (SPM SPM- -TU) TU) 4. 4. SPM SPM - - Langsung Langsung (SPM (SPM- -LS) LS) Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak Diterima SPP Dikembalikan paling lambat 1 hari sejak Diterima SPP
- 24. 24 24 24 SP2D 1. Dapat Dicairkan pada Bank yang telah Ditunjuk 2. Bukan Alat Pembayaran 3. Dapat Diterbitkan, Jika: a. Pengeluaran yang diminta tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia; dan/atau b. Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 4. Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak Diterima SPM 5. Dikembalikan paling lambat 1 hari sejak Diterima SPM
- 25. 25 25 25 P P T K (menyiapkan dokumen) PPK-SKPD PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA KUASA BUD SPM SPM SPM BANK FIHAK III SP2D SP2D SP2D Tagihan & Laporan Kegiatan Tagihan Tagihan & & Laporan Laporan Kegiatan Kegiatan PROSES PENCAIRAN & PEMBAYARAN LS PROSES PENCAIRAN & PEMBAYARAN LS Uang Uang Uang BENDAHARA PENGELUARAN (SPP-LS)
- 26. 26 26 26 BENDAHARA PENGELUARAN PPK-SKPD PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA SPP-UP/GU/TU SPP SPP- -UP/GU/TU UP/GU/TU KUASA BUD SPM-UP/GU/TU SPM SPM- -UP/GU/TU UP/GU/TU BANK SP2D SP2D SP2D UANG UANG UANG PROSES PENCAIRAN & PEMBAYARAN UP/GU/TU PROSES PENCAIRAN & PEMBAYARAN UP/GU/TU
- 27. 27 27 27
- 28. 28 28 28 PELAKSANAAN & PENATAUSAHAAN No U r a i a n Keterangan 1. Memberi persetujuan pengesahan DPA-SKPD SEKDA 4. Menerima & menyetor penerimaan SKPD Bendahara Penerimaan 5. Penyiapan dokumen SPP-LS PPTK 2. Mengesahkan DPA-SKPD & Anggaran Kas PPKD 3. Menerbitkan SPD PPKD selaku BUD 6. Pengajuan SPP-UP/GU/TU/LS (sistem UYHD) Bendahara Pengeluaran 7. Pengajuan SPM-UP/GU/TU & SPM-LS Kepala SKPD 8. Menerbitkan SP2D Kuasa BUD 9. Pertanggungjawaban Dana (SPJ) Kepala SKPD