1. AKTIF INAKTIF
1 3 4 5
I. FUNGSI KEUANGAN
A.
1.
1).
2).
b. 2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
3 tahun Permanen
d. 2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
3 tahun Permanen
e. 2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
3 tahun Permanen
f. Prioritas Plafon Anggaran 2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
3 tahun Permanen
NO. JENIS/SERIES ARSIP
Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Nota Kesepakatan PPA
3 tahun Permanen
Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
a. Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas 2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
Permanen
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja)
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
KETERANGAN
2
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) DAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P)
3 tahun
Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas
bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah
c. KUA beserta Nota Kesepakatannya 2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF
FUNGSI KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
Lampiran I : Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor : B-PK.02. 09/ 35/2019
Tanggal : 6 Maret 2019
Hal : Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Keuangan dan Kepegawaian serta Substantif
Pemerintahan Daerah Kabupaten Merangin
KABUPATEN MERANGIN NOMOR: B-PK.02.09/35 /2019 Halaman 1
2. AKTIF INAKTIF
1 3 4 5
NO. JENIS/SERIES ARSIP
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
KETERANGAN
2
2.
a. 2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
3 tahun Permanen
b. 2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
3 tahun Permanen
3
3 tahun Permanen
1).
2).
b. 2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
3 tahun Permanen
c. 2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
3 tahun Permanen
d. 2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
3 tahun Permanen
e. 2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
3 tahun Permanen
f. 2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
3 tahun Permanen
Nota Keuangan Pemerintah
Materi RAPBD
Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-
SKPD/OPD)
Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-OPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah
a. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD: 2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
Dokumen RKA-SKPD/OPD
Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda
APBD
Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta lampirannya
Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD beserta
penjabarannya
Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD
KABUPATEN MERANGIN NOMOR: B-PK.02.09/35 /2019 Halaman 2
3. AKTIF INAKTIF
1 3 4 5
NO. JENIS/SERIES ARSIP
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
KETERANGAN
2
g. Penetapan Perda APBD oleh Gubernur beserta Penjabarannya 2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
3 tahun Permanen
h. 2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
3 tahun Permanen
4.
a.
1).
a).
b).
2). 2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
3 tahun Permanen
3). 2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
3 tahun Permanen
4). 2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
3 tahun Permanen
5). 2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
3 tahun Permanen
6). 2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
3 tahun Permanen
b.
1). 2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
3 tahun Dinilai Kembali
Permanen
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas Perubahan 2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
3 tahun
Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja)
Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan yang telah
dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)
Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Organisasi
Perngkat Daerah (RKA-SKPD/OPD) Perubahan
Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/OPD Perubahan yang telah
disetujui Sekretaris Daerah
KUA Perubahan beserta Nota Kesepakatannya
Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
Nota Kesepakatan PPA Perubahan
Prioritas Plafon Anggaran Perubahan
KABUPATEN MERANGIN NOMOR: B-PK.02.09/35 /2019 Halaman 3
4. AKTIF INAKTIF
1 3 4 5
NO. JENIS/SERIES ARSIP
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
KETERANGAN
2
2). 2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
3 tahun Dinilai Kembali
c.
3 tahun Permanen
a)
b)
2). 2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
3 tahun Permanen
3). 2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
3 tahun Permanen
4). 2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
3 tahun Permanen
5). 2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
3 tahun Permanen
6). 2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
3 tahun Permanen
7). 2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
3 tahun Permanen
8). 2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
3 tahun Permanen
Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD Perubahan
Penetapan Perda APBD Perubahan oleh Gubernur beserta Penjabarannya
Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Perubahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan
Pemerintah Daerah
Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang
Raperda APBD Perubahan
Dokumen Rancangan Penjabaran APBD Perubahan beserta lampirannya
Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD
Perubahan beserta penjabarannya
Dokumen RKA-SKPD/OPD Perubahan
Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
1). Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah
RAPBD Perubahan:
2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
Nota Keuangan Pemerintah
Materi RAPBD
Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD Perubahan
KABUPATEN MERANGIN NOMOR: B-PK.02.09/35 /2019 Halaman 4
5. AKTIF INAKTIF
1 3 4 5
NO. JENIS/SERIES ARSIP
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
KETERANGAN
2
B.
1. 1 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
3 tahun Dinialai Kembali
2. 1 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
3 tahun Permanen
3. 1 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
3 tahun Permanen
4. 1 tahun setelah tahun anggaran
berakhir
3 tahun Permanen
C.
1. 2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
5 tahun Dinilai Kembali
2. Pendapatan
a.
1). 5 tahun Permanen
Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD/OPD yang telah disetujui
Sekretaris Daerah
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/OPD yang telah disahkan oleh Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS
PENYUSUNAN ANGGARAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan
Musyawarah Rencana Pembangunan( Musrenbang) Kabupaten
Pendapatan Asli Daerah
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
KABUPATEN MERANGIN NOMOR: B-PK.02.09/35 /2019 Halaman 5
6. AKTIF INAKTIF
1 3 4 5
NO. JENIS/SERIES ARSIP
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
KETERANGAN
2
2). 5 tahun Musnah
a). Pajak Hotel
b). Pajak Restoran
c). Pajak Hiburan
d). Pajak Reklame
e). Pajak Penerangan Jalan
f) Pajak Mineral Bukan Logam Batuan
g) Pajak Parkir
h) Pajak Air Tanah
i) Pajak Sarang Burung Walet
j) PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan
k) Bea perolehan hak atas tanah dan atau Bangunan (BPHTB)
l) Pajak kendaraan bermotor
3). 5 tahun Permanen
4).
a). 5 tahun Musnah
-
-
-
-
-
-
-
Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah antara lain: 2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
Surat Ketetapan Retribusi Daerah 2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Retribusi Pelayanan Pasar
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Bukti Pembayaran Retribusi, antara lain:
Retribusi Jasa Umum
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
KABUPATEN MERANGIN NOMOR: B-PK.02.09/35 /2019 Halaman 6
7. AKTIF INAKTIF
1 3 4 5
NO. JENIS/SERIES ARSIP
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
KETERANGAN
2
- 5 tahun Musnah
-
b). 5 tahun Musnah
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
c). 5 tahun Musnah
-
-
-
-
d). 5 tahun Musnah
2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Retribusi Jasa Usaha 2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
Retribusi Tempat Pelelangan
Retribusi Terminal
Retribusi Tempat Khusus Parkir
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
Retribusi Penyedotan Kakus
Retribusi Rumah Potong Hewan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
Retribusi Penyebrangan di atas Air
Retribusi Pengolahan Limbah Cair
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Retribusi Perizinan Tertentu 2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Retribusi Izin Gangguan
Retribusi Izin Trayek
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas 2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
KABUPATEN MERANGIN NOMOR: B-PK.02.09/35 /2019 Halaman 7
8. AKTIF INAKTIF
1 3 4 5
NO. JENIS/SERIES ARSIP
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
KETERANGAN
2
e). 7 tahun Musnah
5).
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
Bukti Penerimaan Jasa Layanan kesehatan Masyarakat 3 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
3 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
7 tahun Musnah
6). Dokumen Rasionalitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
5 tahun Permanen
7). Bukti Penerimaan SKPD/OPD dari Badan Layanan Umum 2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
5 tahun Dinilai Kembali
KABUPATEN MERANGIN NOMOR: B-PK.02.09/35 /2019 Halaman 8
9. AKTIF INAKTIF
1 3 4 5
NO. JENIS/SERIES ARSIP
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
KETERANGAN
2
8). Bukti Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 7 tahun Dinilai Kembali
9). Bukti Penerimaan Bunga dan atau Jasa Giro pada Bank 7 tahun Dinilai Kembali
b.
3 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
3 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
Dokumen Penerimaan Dana Perimbangan:
1). Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajak dan Bukan Pajak 2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
5 tahun Permanen
2). Dana Bagi Hasil untuk Kabupaten 2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
5 tahun Permanen
3). Dana Alokasi Umum (DAU) 3 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
7 tahun Permanen
KABUPATEN MERANGIN NOMOR: B-PK.02.09/35 /2019 Halaman 9
10. AKTIF INAKTIF
1 3 4 5
NO. JENIS/SERIES ARSIP
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
KETERANGAN
2
c. Dokumen Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah:
Alokasi Dana Penyesuaian
2). 5 tahun
4). Dana Perimbangan Daerah Yang Tidak Menerima DAU 2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
5 tahun Musnah
5). Dana Alokasi Khusus (DAK) 2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
5 tahun Permanen
1). 5 tahun Musnah
2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
Dana Otonomi Khusus dan Dana Bantuan Operasional Sekolah 2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
Musnah, kecuali
daerah yang
memperoleh dana
otonomi khusus,
Permanen
KABUPATEN MERANGIN NOMOR: B-PK.02.09/35 /2019 Halaman 10
11. AKTIF INAKTIF
1 3 4 5
NO. JENIS/SERIES ARSIP
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
KETERANGAN
2
4). Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi 5 tahun Permanen
5).
3). Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi 2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
5 tahun Permanen
Penerimaan Hibah Yang Bersumber dari APBN, Pemerintah Daerah lainnya
atau Sumbangan Pihak Ketiga
2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
5 tahun Permanen
5 tahun Dinilai Kembali
d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) 2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
KABUPATEN MERANGIN NOMOR: B-PK.02.09/35 /2019 Halaman 11
12. AKTIF INAKTIF
1 3 4 5
NO. JENIS/SERIES ARSIP
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
KETERANGAN
2
f. 2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
5 tahun Permanen
g. 2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
5 tahun Permanen
h. 5 tahun Permanen
3. 5 tahun Dinilai kembali
a.
-
-
-
e. Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
5 tahun Permanen
Belanja Pegawai
Belanja Barang Jasa
Belanja Modal
2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Dokumen Piutang Daerah
Dokumen Pengelolaan Investasi
Belanja 2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
Dokumen Belanja Langsung
KABUPATEN MERANGIN NOMOR: B-PK.02.09/35 /2019 Halaman 12
13. AKTIF INAKTIF
1 3 4 5
NO. JENIS/SERIES ARSIP
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
KETERANGAN
2
b. 5 tahun Dinilai Kembali
-
-
-
-
-
-
-
-
4. Pembiayaan Daerah
a. 5 tahun Dinilai Kembali
-
-
-
-
-
b. 5 tahun Permanen
-
-
-
-
-
-
Bantuan sosial
Bantuan keuangan
Belanja tidak terduga
2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
Dokumen Belanja Tidak Langsung
Pegawai
Hibah
Belanja Bagi Hasil
Subsidi
Bunga
2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
Bukti Penerimaan Pembiayaan
SiLPA
Dana Cadangan
Dana Bergulir
Pinjaman Daerah
Pengalihan Piutang PBB P2 menjadi PAD
2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
Bukti Pengeluaran Pembiayaan
Investasi Jangka Panjang Dalam Bentuk Dana Bergulir
Penyertaan Modal pada BUMD
Penambahan Penyertaan Modal pada BUMD
Pengeluaran dari Dana Cadangan
Pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah UMKM)
Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah
Daerah
KABUPATEN MERANGIN NOMOR: B-PK.02.09/35 /2019 Halaman 13
14. AKTIF INAKTIF
1 3 4 5
NO. JENIS/SERIES ARSIP
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
KETERANGAN
2
Dokumen Penatausahaan Keuangan
a.
b.
c.
d.
6. 5 tahun Permanen
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
7. Daftar Gaji 5 tahun Musnah
5. 2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
5 tahun Musnah
Surat Penyediaan Dana (SPD)
Surat Permohonan Pembayaran (SPP)
Surat Perintah Membayar (SPM)
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana 2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
Buku Kas Umum (BKU)
Buku Kas Pembantu (BKP)
Ringkasan Perincian Pengeluaran Objek
Rekening Koran Bank
Laporan Pertanggungjawaban Fungsional dan Administrasi
Bukti penyetoran Pajak
Register Penutupan Kas
Berita Acara Pemeriksaan
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Termasuk Arsip Data Komputer (ADK)
Laporan Pendapatan Negara/Daerah
Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Bulanan/Triwulan/Semesteran
2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
8. Kartu Gaji Selama yang bersangkutan masih
jadi pegawai dan tindak lanjut
hasil pemeriksaan telah selesai
3 tahun Musnah
KABUPATEN MERANGIN NOMOR: B-PK.02.09/35 /2019 Halaman 14
15. AKTIF INAKTIF
1 3 4 5
NO. JENIS/SERIES ARSIP
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
KETERANGAN
2
10. Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari : 5 tahun Permanen
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
b. Neraca
c.
d.
e.
d.
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
D.
1. 1 tahun setelah diterbitkan 3 tahun Permanen
3. 5 tahun Permanen
4. 5 tahun Permanen
Permanen
PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI
9. Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) 2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
5 tahun
2 tahun setelah perjanjian
pinjaman berakhir
Permanen
Laporan Perubahan Saldo Lebih
Laporan Operasional
Laporan Arus Kas
Laporan Perubahan Ekuitas
Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)
2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
Dokumen Loan Agreement (PHLN) seperti : Draft Agreement, Legal Opinion , Surat
menyurat dengan Lender
Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book ) 1 tahun setelah Loan Agreement
Ditandatangani
3 tahun
Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya 2 tahun setelah perjanjian
pinjaman berakhir
2.
KABUPATEN MERANGIN NOMOR: B-PK.02.09/35 /2019 Halaman 15
16. AKTIF INAKTIF
1 3 4 5
NO. JENIS/SERIES ARSIP
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
KETERANGAN
2
5. 2 tahun setelah perjanjian
pinjaman berakhir
5 tahun Permanen
6.
a.
b.
c.
d.
8. 2 tahun setelah perjanjian
pinjaman berakhir
5 tahun Permanen
9. 2 tahun setelah perjanjian
pinjaman berakhir
5 tahun Permanen
10 2 tahun setelah perjanjian
pinjaman berakhir
3 tahun Permanen
11. Report /Laporan yang terdiri dari:
a.
b.
c.
12. Laporan Hutang Daerah : 5 tahun Permanen
a. Laporan Pembayaran Hutang Daerah
b. Laporan Posisi Hutang Daerah
Permanen
Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: Usulan Luncuran
Dana
Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya : 2 tahun setelah perjanjian
pinjaman berakhir
5 tahun
Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah
Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, antara lain: SPP, Kontrak, BA, dan data
pendukung lainnya.
Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain:
No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal
Authorization (WA), Statement of Expenditure (SE)
Staff Appraisal Report
2 tahun setelah perjanjian
pinjaman berakhir
Permanen
Reimbursement
Direct Payment/Transfer Procedure
Special Commitment/ L/C Opening
Special Account/Imprest Fund
7. Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice) 2 tahun setelah perjanjian
pinjaman berakhir
5 tahun
5 tahun Permanen
Monthly Report
Quarterly Report
Progress Report
2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
KABUPATEN MERANGIN NOMOR: B-PK.02.09/35 /2019 Halaman 16
17. AKTIF INAKTIF
1 3 4 5
NO. JENIS/SERIES ARSIP
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
KETERANGAN
2
13. Completion Report/Annual Report 2 tahun setelah perjanjian
pinjaman berakhir
5 tahun Permanen
14. 1 tahun setelah diperbaharui 5 tahun Permanen
E. PENGELOLAAN APBD/DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)
1. Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan: 5 tahun Dinilai Kembali
a.
b. Kuasa Pengguna Barang/Jasa
c.
d.
e.
f.
g.
F SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD)
1. 2 tahun setelah diperbaharui 2 tahun Permanen
2. 2 tahun setelah ditetapkan
peraturan baru
2 tahun Permanen
2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
Kuasa Pengguna Anggaran
Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
Dokumen Kebijakan Akuntansi
Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
Pejabat Pembuat Komitmen
Pejabat Pembuat Daftar Gaji
Pejabat Penandatanganan SPM
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran
Pengelola Barang
termasuk berita acara serah terima jabatan
KABUPATEN MERANGIN NOMOR: B-PK.02.09/35 /2019 Halaman 17
18. AKTIF INAKTIF
1 3 4 5
NO. JENIS/SERIES ARSIP
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
KETERANGAN
2
3.
G. PENYALURAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN
2.
a.
b.
c.
2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
5 tahun
5 tahun Musnah
2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya : Dinilai Kembali
Dinilai Kembali
SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, Bilyet
Giro, SPM Nihil
5 tahun
2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
5 tahun Musnah, setelah
menjadi lapoan
keuangan
Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta bukti
pendukungnya a.l : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank
Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian
Pekerjaan
1. Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek atas Pengguna Anggaran Kegiatan
Pembantuan, termasuk Spesimen Tanda Tangan
4 Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
KABUPATEN MERANGIN NOMOR: B-PK.02.09/35 /2019 Halaman 18
19. AKTIF INAKTIF
1 3 4 5
NO. JENIS/SERIES ARSIP
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
KETERANGAN
2
3. 2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
5 tahun Permanen
4. 5 tahun Permanen
5.
H. Permanen
1.
2.
5 tahun
Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana
Sisa atau Pengeluaran lainnya
2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
5 tahun
Buku Rekening Bank
Keputusan Pembukuan Rekening
PENERIMAAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN
2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
5 tahun
Pembukuan anggaran terdiri dari :
Berkas Penerimaan Pajak termasuk pph 21, pph 22, PPh 23, dan PPn, Denda
Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan, dll.
Musnah
Permanen
Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan Daftar
Pembukuan Pencarian/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencarian (DHP) dan
Rekening Koran
KABUPATEN MERANGIN NOMOR: B-PK.02.09/35 /2019 Halaman 19
20. AKTIF INAKTIF
1 3 4 5
NO. JENIS/SERIES ARSIP
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
KETERANGAN
2
I
1.
a. 5 tahun Permanen
b. 2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
5 tahun Permanen
c.
d. 2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
5 tahun Musnah
Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu
Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda
Kabupaten, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan
Panwas/Bawaslu
5 tahun
Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu 2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
Musnah
Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan
Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu
2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
PENGELOLAAN ANGGARAN PEMILU
Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD
KABUPATEN MERANGIN NOMOR: B-PK.02.09/35 /2019 Halaman 20
21. AKTIF INAKTIF
1 3 4 5
NO. JENIS/SERIES ARSIP
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
KETERANGAN
2
e.
f.
5 tahun Dinilai Kembali
h. 5 tahun Permanen
i. 5 tahun Permanen
2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu
dari APBD
Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kabupaten
Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada
Musnah
2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan
Panwas/Bawaslu Kabupaten dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD
5 tahun
2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya
Pemilu dari APBD
2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
5 tahun Musnah
g. 2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
KABUPATEN MERANGIN NOMOR: B-PK.02.09/35 /2019 Halaman 21
22. AKTIF INAKTIF
1 3 4 5
NO. JENIS/SERIES ARSIP
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
KETERANGAN
2
J.
5 tahun Permanen
2. 2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
5 tahun Permanen
3. 5 tahun Permanen
4. 5 tahun Permanen
2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
Berkas Setor Sisa Dana Pilkada/Pemilu termasuk Setor Komisi Pengadaan
Barang/Jasa, Rabat, Bunga, Jasa Giro
Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan
Pilkada/Pemilu
PELAKSANAAN ANGGARAN PILKADA DAN ANGGARAN BIAYA BANTUAN PEMILU
Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara
Panwasda/Bawaslu dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu
2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
1.
Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank
KABUPATEN MERANGIN NOMOR: B-PK.02.09/35 /2019 Halaman 22
23. AKTIF INAKTIF
1 3 4 5
NO. JENIS/SERIES ARSIP
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
KETERANGAN
2
5. 2 tahun setelah Perda tentang
pertanggungjawaban APBD
disahkan dan tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
5 tahun Permanen
K.
1. 5 tahun Permanen
2
3 5 tahun Dinilai Kembali
L PEMERINTAHAN DESA
Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 3 tahun
Berkas Penyaluran Biaya Pemilu ke PPK, PPS dan KPPS termasuk diantaranya Bukti
Transfer Bank
Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk
Perubahan/Pergeseran/Revisinya
2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
PELAKSANAAN ANGGARAN OPERASIONAL PEMILU
Berkas Penetapan Bendahara dan atasan langsung Bendahara KPUD Kabupaten,
Panwasda dan Pemegang Uang Muka cabang (PUMC) PPK dan Panwas/Bawaslu
2 tahun setelah UU tentang
pertanggungjawaban APBN
disahkandan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
Permanen
2 tahun setelah UU tentang
pertanggungjawaban APBN
disahkandan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
2 tahun setelah UU tentang
pertanggungjawaban APBN
disahkandan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) termasuk
Perubahan/Pergeseran/Revisinya
5 tahun
1. Permanen
KABUPATEN MERANGIN NOMOR: B-PK.02.09/35 /2019 Halaman 23
24. AKTIF INAKTIF
1 3 4 5
NO. JENIS/SERIES ARSIP
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
KETERANGAN
2
2. 3 tahun Permanen
a.
b.
3 tahun
3 tahun
5. 2 tahun setelah serah terima 3 tahun Permanen
a.
b.
c.
d.
e
f
g
Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa
Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Bukti Pungutan Desa
3. Permanen
4. Musnah
2 tahun setelah UU tentang
pertanggungjawaban APBN
disahkandan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
Rencana Kerja Perangkat Desa
Program Kerja Desa
Proses Pelepasan Hak Tanah Kas Desa
Pembelian Tanah Pengganti
Dokumen pelepasan Eks Tanah Kas Desa
Peraturan Desa tentang Pembebasan Tanah Kas Desa
Pemohonan tentang Pembebasan Tanah Kas Desa
Hasil persetujuan/rapat
2 tahun setelah UU tentang
pertanggungjawaban APBN
disahkandan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
2 tahun setelah UU tentang
pertanggungjawaban APBN
disahkandan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
Rekomendasi Bupati tentang persetujuan pembebasan tanah
Persetujuan Bupati tentang hasil musyawarah harga tanah kas Kelurahan/Desa
KABUPATEN MERANGIN NOMOR: B-PK.02.09/35 /2019 Halaman 24
25. AKTIF INAKTIF
1 3 4 5
NO. JENIS/SERIES ARSIP
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
KETERANGAN
2
h 2 tahun setelah serah terima 3 tahun Permanen
i
j
6. 10 tahun
a.
b.
1)
2)
3)
4)
5)
7. 2 tahun Permanen
a.
b.
c.
8. 3 tahun Permanen
2 Tahun Setelah Perjanjian
Berakhir
Peraturan Desa tentang perubahan peruntukkan Tanah Kas Desa
Rekomendasi Bupati tentang persetujuan pembebasan tanah Desa
2 Tahun Setelah Tidak Berlaku
Surat Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Pamong/Kaur
Permanen
Musyawarah tanah Hak Milik untuk dibeli menjadi pengganti
Rekomendasi Bupati tentang Persetujuan Pelepasan Tanah
Pelepasan Tanah Hak Milik menjadi Kas Kelurahan/Desa
Dokumen Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa
Sewa Tanah Kas Desa berubah fungsi
Sewa Tanah Kas Desa tidak berubah fungsi
Peraturan Desa tentang sewa tanah kas Desa
Penawaran dari Penyewa
Rekomendasi Bupati tentang ijin penyewaan tanah kas Desa
Permohonan Ijin Bupati
Ijin Bupati
Dokumen Perubahan Peruntukkan Tanah Kas Desa
Ijin tertulis Bupati
2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir, dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
KABUPATEN MERANGIN NOMOR: B-PK.02.09/35 /2019 Halaman 25
26. AKTIF INAKTIF
1 3 4 5
NO. JENIS/SERIES ARSIP
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
KETERANGAN
2
3 tahun
3 tahun
11 3 tahun Dinilai Kembali
a
b
3 tahun Dinilai Kembali
3 tahun
2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesaI
Laporan Keuangan Kas Desa (Bulanan, Triwulan, Semesteran)
9. Musnah
Dokumen pelaksanaan anggaran bantuan Desa yang berasal dari APBN
13. Musnah
2 tahun setelah UU tentang
pertanggungjawaban APBN
disahkandan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Buku Kas Umum
10 Dinilai Kembali
12.
Pembukuan Kas Desa
Buku Bantu Pengeluaran
2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir, dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir, dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
Bukti Pengeluaran Keuangan Kas Desa 2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesaI
KABUPATEN MERANGIN NOMOR: B-PK.02.09/35 /2019 Halaman 26
27. AKTIF INAKTIF
1 3 4 5
NO. JENIS/SERIES ARSIP
JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
KETERANGAN
2
Laporan Keuangan Tahunan Desa 1 tahun
M.
1. 5 tahun Permanen
2. 2 tahun setelah tindak lanjut
selesai
5 tahun Permanen
3 5 tahun Permanen
a. LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)
b. MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan)
c. Tindak Lanjut/Tanggapan LHP
4
a
b.
2 tahun setelah tagihan tuntutan
perbendaharaan /tuntutan ganti
rugi dilunasi
Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah:
Tuntutan Perbendaharaan
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas
Laporan Keuangan
2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional 2 tahun setelah tindak lanjut
selesai
2 tahun setelah tahun anggaran
berakhir, dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
PEMERIKSAAN/PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
14.
Permanen
Tuntutan Ganti rugi
2 tahun setelah
hak dan
kwajibannya
habis
Permanen
KABUPATEN MERANGIN NOMOR: B-PK.02.09/35 /2019 Halaman 27
