Standart Operasional Procedures Kecamatan Ampenan

1. PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR CAMAT AMPENAN
Nomor SOP 38 / SOP-Pem / CA / 2012
Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 2 Januari 2013
Disahkan Oleh Camat Ampenan
SEKSI PEMERINTAHAN Nama SOP Penyusunan RKA Seksi Pemerintahan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah,
Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota
 PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Mataram
 Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
 No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah
Kecamatan Kota Mataram
1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang
penyusunan RKA
2. Memahami Renstra dan Renja Kota Mataram dan
Kecamaatan Ampenan.
3. Memiliki kewenangan untuk menyusun RKA dan
Program kerja seksi
Keterkaitan Peralatan / perlengkapan
 SOP Penyusunan RKA Kecamatan
 SOP Penyusunan DPA Kecamatan Ampenan
1. Komputer & Printer
2. Meja & Kursi
3. Buku Pedoman Penyusunan RKA
4. ATK, dll.
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP Penyusunan RKA Seksi tidak dibuat, maka RKA Kecamatan akan
disusun berdasarkan kegiatan seksi yang telah dilaksanakan pada tahun
sebelumnya
RKA dan Program Kerja seksi akan dijadikan bahan
penyusunan anggaran dan sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan Seksi

2. PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR CAMAT AMPENAN
Nomor SOP 39 / SOP-Pem / CA / 2012
Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 2 Januari 2013
Disahkan Oleh Camat Ampenan
SEKSI PEMERINTAHAN Nama SOP Permohonan SPPD
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
 UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah,
Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota
 PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Mataram
 Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
 No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah
Kecamatan Kota Mataram
1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang
penyusunan SPPD
2. Memiliki kewenangan untuk melaksanakan SPPD
Keterkaitan Peralatan / perlengkapan
 SOP Penyusunan Penyusunan SPJ 1. Sepeda Motor
2. Komputer & Printer
3. Meja & Kursi
4. Buku Pedoman Penyusunan RKA
5. ATK, dll
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP Permohonan SPPD tidak dilaksanakan maka Anggaran Perjalanan
Dinas tidak akan dikeluarkan oleh Bagian Keuangan.
SOP Permohonan SPPD menjadi dasar dalam
pelaksanaan kegiatan SPPD pada

3. PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR CAMAT AMPENAN
Nomor SOP 40 / SOP-Pem / CA / 2012
Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 2 Januari 2013
Disahkan Oleh Camat Ampenan
SEKSI PEMERINTAHAN Nama SOP Permohonan Lembur Kegiatan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
 UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah
Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota
 PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Mataram
 Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
 No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah
Kecamatan Kota Mataram
1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang
Pelaksanaan Kegiatan yang dilemburkan
2. Memiliki kewenangan untuk melaksanakan
Lembur
Keterkaitan Peralatan / perlengkapan
 SOP Penyusunan Penyusunan SPJ 1. Sepeda Motor
2. Komputer & Printer
3. Meja & Kursi
4. Buku Pedoman Penyusunan RKA
5. ATK, dll
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP Permohonan Lembur Kegiatan tidak dilaksanakan maka Anggaran
Lembur Kegiatan tidak akan dikeluarkan oleh Bagian Keuangan.
SOP Permohonan Lembur menjadi dasar dalam
pelaksanaan kegiatan Lembur, dengan melaporkan
hasil kegiatan lembur

4. PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR CAMAT AMPENAN
Nomor SOP 41 / SOP-Pem / CA / 2012
Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 2 Januari 2013
Disahkan Oleh Camat Ampenan
SEKSI PEMERINTAHAN Nama SOP Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Pembinaan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
 UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah
Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota
 PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Mataram
 Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
 No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah
Kecamatan Kota Mataram
1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang
Pelaksanaan Kegiatan
2. Memiliki kewenangan untuk melaksanakan
Kegiatan
Keterkaitan Peralatan / perlengkapan
 SOP Kegiatan Pendataan
 SOP Kegiatan Lomba Evaluasi Kinerja Pemerintahan
 SOP Kegiatan Pembinaan Lingkungan
 SOP Kegiatan Monografi Kecamatan
 SOP Kegiatan Penyusunan Profil Kecamatan
1. Sepeda Motor
2. Komputer & Printer
3. Meja & Kursi
4. Buku Pedoman Penyusunan RKA
5. ATK, dll
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP Pelaksanaan Kegiatan tidak dilaksanakan maka Anggaran Pelaksanaan
Kegiatan tidak akan dikeluarkan oleh Bagian Keuangan.
SOP Permohonan Pelaksanaan Kegiatan menjadi dasar
dalam melakukan kegiatan sebagaimana tertuang
dalam DPA Kecamatan Ampenan.

5. PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR CAMAT AMPENAN
Nomor SOP 42 / SOP-Pem / CA / 2012
Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 2 Januari 2013
Disahkan Oleh Camat Ampenan
SEKSI PEMERINTAHAN Nama SOP Pelaksanaan Kegiatan Pendataan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
 UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah
Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota
 PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Mataram
 Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
 No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah
Kecamatan Kota Mataram
1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang
Pelaksanaan Kegiatan
2. Memiliki kewenangan untuk melaksanakan
Kegiatan
Keterkaitan Peralatan / perlengkapan
 SOP Kegiatan Monitoring dan Pembinaan
 SOP Kegiatan Lomba Evaluasi Kinerja Pemerintahan
 SOP Kegiatan Pembinaan Lingkungan
 SOP Kegiatan Monografi Kecamatan
 SOP Kegiatan Penyusunan Profil Kecamatan
1. Sepeda Motor
2. Komputer & Printer
3. Meja & Kursi
4. Buku Pedoman Penyusunan RKA
5. ATK, dll
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP Pelaksanaan Kegiatan tidak dilaksanakan maka Anggaran Pelaksanaan
Kegiatan tidak akan dikeluarkan oleh Bagian Keuangan.
SOP Permohonan Pelaksanaan Kegiatan menjadi dasar
dalam melakukan kegiatan sebagaimana tertuang
dalam DPA Kecamatan Ampenan.

6. PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR CAMAT AMPENAN
Nomor SOP 43 / SOP-Pem / CA / 2012
Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 2 Januari 2013
Disahkan Oleh Camat Ampenan
SEKSI PEMERINTAHAN Nama SOP Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintahan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
 UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah
Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota
 PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Mataram
 Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
 No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah
Kecamatan Kota Mataram
1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang
Pelaksanaan Kegiatan
2. Memiliki kewenangan untuk melaksanakan
Kegiatan
Keterkaitan Peralatan / perlengkapan
 SOP Kegiatan Monitoring dan Pembinaan
 SOP Kegiatan Pendataan
 SOP Kegiatan Pembinaan Lingkungan
 SOP Kegiatan Monografi Kecamatan
 SOP Kegiatan Penyusunan Profil Kecamatan
1. Sepeda Motor
2. Komputer & Printer
3. Meja & Kursi
4. Buku Pedoman Penyusunan RKA
5. ATK, dll
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP Pelaksanaan Kegiatan tidak dilaksanakan maka Anggaran Pelaksanaan
Kegiatan tidak akan dikeluarkan oleh Bagian Keuangan.
SOP Permohonan Pelaksanaan Kegiatan menjadi dasar
dalam melakukan kegiatan sebagaimana tertuang
dalam DPA Kecamatan Ampenan.

7. PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR CAMAT AMPENAN
Nomor SOP 44 / SOP-Pem / CA / 2012
Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 2 Januari 2013
Disahkan Oleh Camat Ampenan
SEKSI PEMERINTAHAN Nama SOP Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Lingkungan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
 UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah
Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota
 PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Mataram
 Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
 No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah
Kecamatan Kota Mataram
1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang
Pelaksanaan Kegiatan
2. Memiliki kewenangan untuk melaksanakan
Kegiatan
Keterkaitan Peralatan / perlengkapan
 SOP Kegiatan Monitoring dan Pembinaan
 SOP Kegiatan Pendataan
 SOP Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintahan
 SOP Kegiatan Monografi Kecamatan
 SOP Kegiatan Penyusunan Profil Kecamatan
1. Sepeda Motor
2. Komputer & Printer
3. Meja & Kursi
4. Buku Pedoman Penyusunan RKA
5. ATK, dll
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP Pelaksanaan Kegiatan tidak dilaksanakan maka Anggaran Pelaksanaan
Kegiatan tidak akan dikeluarkan oleh Bagian Keuangan.
SOP Permohonan Pelaksanaan Kegiatan menjadi dasar
dalam melakukan kegiatan sebagaimana tertuang
dalam DPA Kecamatan Ampenan.

8. PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR CAMAT AMPENAN
Nomor SOP 45 / SOP-Pem / CA / 2012
Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 2 Januari 2013
Disahkan Oleh Camat Ampenan
SEKSI PEMERINTAHAN Nama SOP Pelaksanaan Kegiatan Monografi Kecamatan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
 UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah
Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota
 PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Mataram
 Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
 No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah
Kecamatan Kota Mataram
1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang
Pelaksanaan Kegiatan
2. Memiliki kewenangan untuk melaksanakan
Kegiatan
Keterkaitan Peralatan / perlengkapan
 SOP Kegiatan Monitoring dan Pembinaan
 SOP Kegiatan Pendataan
 SOP Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintahan
 SOP Kegiatan Pembinaan Lingkungan
 SOP Kegiatan Penyusunan Profil Kecamatan
1. Sepeda Motor
2. Komputer & Printer
3. Meja & Kursi
4. Buku Pedoman Penyusunan RKA
5. ATK, dll
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP Pelaksanaan Kegiatan tidak dilaksanakan maka Anggaran Pelaksanaan
Kegiatan tidak akan dikeluarkan oleh Bagian Keuangan.
SOP Permohonan Pelaksanaan Kegiatan menjadi dasar
dalam melakukan kegiatan sebagaimana tertuang
dalam DPA Kecamatan Ampenan.

9. PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR CAMAT AMPENAN
Nomor SOP 46 / SOP-Pem / CA / 2012
Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 2 Januari 2013
Disahkan Oleh Camat Ampenan
SEKSI PEMERINTAHAN Nama SOP Penyusunan Profil Kecamatan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
 UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah
Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota
 PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Mataram
 Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
 No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah
Kecamatan Kota Mataram
1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang
Pelaksanaan Kegiatan
2. Memiliki kewenangan untuk melaksanakan
Kegiatan
Keterkaitan Peralatan / perlengkapan
 SOP Kegiatan Monitoring dan Pembinaan
 SOP Kegiatan Pendataan
 SOP Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintahan
 SOP Kegiatan Pembinaan Lingkungan
 SOP Kegiatan Penyusunan Monografi Kecamatan
1. Sepeda Motor
2. Komputer & Printer
3. Meja & Kursi
4. ATK, dll
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP Pelaksanaan Kegiatan tidak dilaksanakan maka Anggaran Pelaksanaan
Kegiatan tidak akan dikeluarkan oleh Bagian Keuangan.
SOP Permohonan Pelaksanaan Kegiatan menjadi dasar
dalam melakukan kegiatan sebagaimana tertuang
dalam DPA Kecamatan Ampenan.

10. PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR CAMAT AMPENAN
Nomor SOP 47 / SOP-Pem / CA / 2012
Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 2 Januari 2013
Disahkan Oleh Camat Ampenan
SEKSI PEMERINTAHAN Nama SOP
Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Bidang
Pemerintahan, Kependudukan, dan Pertanahan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
 UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah
Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota
 PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Mataram
 Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
 No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah
Kecamatan Kota Mataram
1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang
Pelaksanaan Kegiatan
2. Memiliki kewenangan untuk melaksanakan
Kegiatan
Keterkaitan Peralatan / perlengkapan
 SOP Permohonan Data Bidang Pemerintaan,
 SOP Permohonan Data Bidang Kependudukan,
 SOP Permohonan Data Bidang Pertanahan.
1. Sepeda Motor
2. Komputer & Printer
3. Meja & Kursi
4. ATK, dll
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP Pelaksanaan Kegiatan tidak dilaksanakan maka Anggaran Pelaksanaan
Kegiatan tidak akan dikeluarkan oleh Bagian Keuangan.
SOP Permohonan Pelaksanaan Kegiatan menjadi dasar
dalam melakukan kegiatan sebagaimana tertuang
dalam DPA Kecamatan Ampenan.

11. PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR CAMAT AMPENAN
Nomor SOP 48 / SOP-Pem / CA / 2012
Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 2 Januari 2013
Disahkan Oleh Camat Ampenan
SEKSI PEMERINTAHAN Nama SOP Permohonan Data Kependudukan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
 UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah
Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota
 PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Mataram
 Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
 No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah
Kecamatan Kota Mataram
1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang
Administrasi Pemerintahan, Kependudukan dan
Pertanahan di Wilayah Kecamatan Ampenan
2. Memiliki kewenangan untuk membuat dan
mengeluarkan data dimaksud
Keterkaitan Peralatan / perlengkapan
 Permohonan Data Pemerintahan
 Permohonan Data Pertanahan
1. Sepeda Motor
2. Komputer & Printer
3. Meja & Kursi
4. ATK, dll
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP Permohonan Data ini tidak dilaksanakan dengan baik, Data yang
dimaksud tidak dapat diberikan kepada pemohon.
SOP Permohonan Data menjadi dasar dalam
mengeluarkan/menjawab permintaan data dari pihak
lain kepada Kantor Camat Ampenan

12. PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR CAMAT AMPENAN
Nomor SOP 49 / SOP-Pem / CA / 2012
Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 2 Januari 2013
Disahkan Oleh Camat Ampenan
SEKSI PEMERINTAHAN Nama SOP Permohonan Data Pemerintahan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
 UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah
Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota
 PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Mataram
 Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
 No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah
Kecamatan Kota Mataram
1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang
Administrasi Pemerintahan, Kependudukan dan
Pertanahan di Wilayah Kecamatan Ampenan
2. Memiliki kewenangan untuk membuat dan
mengeluarkan data dimaksud
Keterkaitan Peralatan / perlengkapan
 Permohonan Data Kependudukan
 Permohonan Data Pertanahan
1. Sepeda Motor
2. Komputer & Printer
3. Meja & Kursi
4. ATK, dll
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP Permohonan Data ini tidak dilaksanakan dengan baik, Data yang
dimaksud tidak dapat diberikan kepada pemohon.
SOP Permohonan Data menjadi dasar dalam
mengeluarkan/menjawab permintaan data dari pihak
lain kepada Kantor Camat Ampenan

13. PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR CAMAT AMPENAN
Nomor SOP 50 / SOP-Pem / CA / 2012
Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 2 Januari 2013
Disahkan Oleh Camat Ampenan
SEKSI PEMERINTAHAN Nama SOP Permohonan Data Pertanahan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
 UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah
Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota
 PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Mataram
 Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
 No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah
Kecamatan Kota Mataram
1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang
Administrasi Pemerintahan, Kependudukan dan
Pertanahan di Wilayah Kecamatan Ampenan
2. Memiliki kewenangan untuk membuat dan
mengeluarkan data dimaksud
Keterkaitan Peralatan / perlengkapan
 Permohonan Data Kependudukan
 Permohonan Data Pemerintahan
1. Sepeda Motor
2. Komputer & Printer
3. Meja & Kursi
4. ATK, dll
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP Permohonan Data ini tidak dilaksanakan dengan baik, Data yang
dimaksud tidak dapat diberikan kepada pemohon.
SOP Permohonan Data menjadi dasar dalam
mengeluarkan/menjawab permintaan data dari pihak
lain kepada Kantor Camat Ampenan

14. PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR CAMAT AMPENAN
Nomor SOP 51 / SOP-Pem / CA / 2012
Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 2 Januari 2013
Disahkan Oleh Camat Ampenan
SEKSI PEMERINTAHAN Nama SOP Permohonan Surat Keterangan Domisili
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
 UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah
Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota
 PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Mataram
 Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
 No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah
Kecamatan Kota Mataram
1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang
Administrasi Pemerintahan, Kependudukan dan
Pertanahan di Wilayah Kecamatan Ampenan
2. Memiliki kewenangan untuk membuat dan
mengeluarkan Surat Keterangan dimaksud
Keterkaitan Peralatan / perlengkapan
- Perohonan Surat Keterangan Pindah/Mutasi Penduduk
- Permohonan Surat Keterangan Perbedaan Identitas
- Permohonan Surat Keterangan Domisili Perusahaan/Lembaga
- Permohonan Surat Ijin HO, Penggunaan Lahan, Informasi Tanah, dll
1. Sepeda Motor
2. Komputer & Printer
3. Meja & Kursi
4. ATK, dll
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP Permohonan Surat Keterangan ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka
surat yang dimaksud tidak dapat diberikan kepada pemohon.
SOP Penerbitan Surat Keterangan/Ijin menjadi dasar
dalam menerbitkan/mengesahkan Surat Keterangan
bidang Administasi Pertanahan dan Kependudukan.

15. PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR CAMAT AMPENAN
Nomor SOP 52 / SOP-Pem / CA / 2012
Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 2 Januari 2013
Disahkan Oleh Camat Ampenan
SEKSI PEMERINTAHAN Nama SOP Permohonan Surat Keterangan Domisili Lembaga
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
 UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah,
Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota
 PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Mataram
 Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
 No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah
Kecamatan Kota Mataram
1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang
Administrasi Pemerintahan, Kependudukan dan
Pertanahan di Wilayah Kecamatan Ampenan
2. Memiliki kewenangan untuk membuat dan
mengeluarkan Surat Keterangan dimaksud
Keterkaitan Peralatan / perlengkapan
- Perohonan Surat Keterangan Pindah/Mutasi Penduduk
- Permohonan Surat Keterangan Perbedaan Identitas
- Permohonan Surat Keterangan Domisili Perusahaan/Lembaga
- Permohonan Surat Ijin HO, Penggunaan Lahan, Informasi Tanah, dll
1. Sepeda Motor
2. Komputer & Printer
3. Meja & Kursi
4. ATK, dll
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP Permohonan Surat Keterangan ini tidak dilaksanakan dengan baik,
maka surat yang dimaksud tidak dapat diberikan kepada pemohon.
SOP Penerbitan Surat Keterangan/Ijin menjadi dasar
dalam menerbitkan/mengesahkan Surat Keterangan
bidang Administasi Pertanahan dan Kependudukan.

16. PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR CAMAT AMPENAN
Nomor SOP 53 / SOP-Pem / CA / 2012
Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 2 Januari 2013
Disahkan Oleh Camat Ampenan
SEKSI PEMERINTAHAN Nama SOP Permohonan Surat Keterangan Perbedaan Identitas
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
 UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah
Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota
 PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Mataram
 Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
 No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah
Kecamatan Kota Mataram
1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang
Administrasi Pemerintahan, Kependudukan dan
Pertanahan di Wilayah Kecamatan Ampenan
2. Memiliki kewenangan untuk membuat dan
mengeluarkan Surat Keterangan dimaksud
Keterkaitan Peralatan / perlengkapan
- Perohonan Surat Keterangan Pindah/Mutasi Penduduk
- Permohonan Surat Keterangan Perbedaan Identitas
- Permohonan Surat Keterangan Domisili Perusahaan/Lembaga
- Permohonan Surat Ijin HO, Penggunaan Lahan, Informasi Tanah, dll
1. Sepeda Motor
2. Komputer & Printer
3. Meja & Kursi
4. Buku Pedoman Penyusunan RKA
5. ATK, dll
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP Permohonan Surat Keterangan ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka
surat yang dimaksud tidak dapat diberikan kepada pemohon.
SOP Penerbitan Surat Keterangan/Ijin menjadi dasar
dalam menerbitkan/mengesahkan Surat Keterangan
bidang Administasi Pertanahan dan Kependudukan.

17. PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR CAMAT AMPENAN
Nomor SOP 54 / SOP-Pem / CA / 2012
Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 2 Januari 2013
Disahkan Oleh Camat Ampenan
SEKSI PEMERINTAHAN Nama SOP Permohonan Surat Keterangan Pindah
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
 UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah
Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota
 PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Mataram
 Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
 No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah
Kecamatan Kota Mataram
1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang
Administrasi Pemerintahan, Kependudukan dan
Pertanahan di Wilayah Kecamatan Ampenan
2. Memiliki kewenangan untuk membuat dan
mengeluarkan Surat Keterangan dimaksud
Keterkaitan Peralatan / perlengkapan
- Perohonan Surat Keterangan Pindah/Mutasi Penduduk
- Permohonan Surat Keterangan Perbedaan Identitas
- Permohonan Surat Keterangan Domisili Perusahaan/Lembaga
- Permohonan Surat Ijin HO, Penggunaan Lahan, Informasi Tanah, dll
1. Sepeda Motor
2. Komputer & Printer
3. Meja & Kursi
4. Buku Pedoman Penyusunan RKA
5. ATK, dll
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP Permohonan Surat Keterangan ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka
surat yang dimaksud tidak dapat diberikan kepada pemohon.
SOP Penerbitan Surat Keterangan/Ijin menjadi dasar
dalam menerbitkan/mengesahkan Surat Keterangan
bidang Administasi Pertanahan dan Kependudukan.

18. PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR CAMAT AMPENAN
Nomor SOP 55 / SOP-Pem / CA / 2012
Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 2 Januari 2013
Disahkan Oleh Camat Ampenan
SEKSI PEMERINTAHAN Nama SOP Permohonan Surat Keterangan/Izin HO
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
 UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah,
Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota
 PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Mataram
 Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
 No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah
Kecamatan Kota Mataram
1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang
Administrasi Pemerintahan, Kependudukan dan
Pertanahan di Wilayah Kecamatan Ampenan
2. Memiliki kewenangan untuk membuat dan
mengeluarkan Surat Keterangan dimaksud
Keterkaitan Peralatan / perlengkapan
- Perohonan Surat Keterangan Pindah/Mutasi Penduduk
- Permohonan Surat Keterangan Perbedaan Identitas
- Permohonan Surat Keterangan Domisili Perusahaan/Lembaga
- Permohonan Surat Ijin HO, Penggunaan Lahan, Informasi Tanah, dll
1. Sepeda Motor
2. Komputer & Printer
3. Meja & Kursi
4. Buku Pedoman Penyusunan RKA
5. ATK, dll
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP Permohonan Surat Keterangan ini tidak dilaksanakan dengan baik,
maka surat yang dimaksud tidak dapat diberikan kepada pemohon.
SOP Penerbitan Surat Keterangan/Ijin menjadi dasar
dalam menerbitkan/mengesahkan Surat Keterangan
bidang Administasi Pertanahan dan Kependudukan.

19. PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR CAMAT AMPENAN
Nomor SOP 56 / SOP-Pem / CA / 2012
Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 2 Januari 2013
Disahkan Oleh Camat Ampenan
SEKSI PEMERINTAHAN Nama SOP Permohonan Surat Keterangan Penggunaan Lahan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
 UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah
Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota
 PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Mataram
 Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
 No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah
Kecamatan Kota Mataram
1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang
Administrasi Pemerintahan, Kependudukan dan
Pertanahan di Wilayah Kecamatan Ampenan
2. Memiliki kewenangan untuk membuat dan
mengeluarkan Surat Keterangan dimaksud
Keterkaitan Peralatan / perlengkapan
- Perohonan Surat Keterangan Pindah/Mutasi Penduduk
- Permohonan Surat Keterangan Perbedaan Identitas
- Permohonan Surat Keterangan Domisili Perusahaan/Lembaga
- Permohonan Surat Ijin HO, Penggunaan Lahan, Informasi Tanah, dll
1. Sepeda Motor
2. Komputer & Printer
3. Meja & Kursi
4. Buku Pedoman Penyusunan RKA
5. ATK, dll
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP Permohonan Surat Keterangan ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka
surat yang dimaksud tidak dapat diberikan kepada pemohon.
SOP Penerbitan Surat Keterangan/Ijin menjadi dasar
dalam menerbitkan/mengesahkan Surat Keterangan
bidang Administasi Pertanahan dan Kependudukan.

20. PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR CAMAT AMPENAN
Nomor SOP 57 / SOP-Pem / CA / 2012
Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 2 Januari 2013
Disahkan Oleh Camat Ampenan
SEKSI PEMERINTAHAN Nama SOP Permohonan Surat Informasi Pertanahan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
 UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah
Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota
 PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Mataram
 Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
 No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah
Kecamatan Kota Mataram
1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang
Administrasi Pemerintahan, Kependudukan dan
Pertanahan di Wilayah Kecamatan Ampenan
2. Memiliki kewenangan untuk membuat dan
mengeluarkan Surat Keterangan dimaksud
Keterkaitan Peralatan / perlengkapan
- Perohonan Surat Keterangan Pindah/Mutasi Penduduk
- Permohonan Surat Keterangan Perbedaan Identitas
- Permohonan Surat Keterangan Domisili Perusahaan/Lembaga
- Permohonan Surat Ijin HO, Penggunaan Lahan, Informasi Tanah, dll
1. Sepeda Motor
2. Komputer & Printer
3. Meja & Kursi
4. Buku Pedoman Penyusunan RKA
5. ATK, dll
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP Permohonan Surat Keterangan ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka
surat yang dimaksud tidak dapat diberikan kepada pemohon.
SOP Penerbitan Surat Keterangan/Ijin menjadi dasar
dalam menerbitkan/mengesahkan Surat Keterangan
bidang Administasi Pertanahan dan Kependudukan.

21. Penyusunan RKA
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket
Camat Sekcam
Kasi
Pem
Kasubag Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima Surat Perintah
Penyiapan Draft RKA
Nota Dinas 1 hari Diterimanya
perintah
mengadakan
Rapat
2 Menyiapkan Draft RKA Seksi
Pemerintahan
Undangan,
Blanko RKA
1 hari Diterimanya
undangan dan
Blanko RKA
3 Menngumpulkan Drfat RKA
Seksi Pada Tim Penyusunan
RKA
Dokumen
RKA
3 hari Tersusunnya
Dokumen RKA
4 Melakuan Evaluasi Pembahasan
Pra RKA
Dokumen
RKA
1 hari Terkumpulnya
Dokumen RKA
kepada TIM
5 Melaksanakan Perbaikan Pra
RKA
Dokumen
RKA
1 hari Tersusunya
Dokumen RKA
hasil Revisi
6 Menyusun RKA Final Dokumen
RKA
1 hari Ditetapkannya
Dokumen RKA
Kecmatn
7 Mendandatanagi RKA

22. Permohonan SPPD
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Camat Kasi
Kasubag
Keu/Percn
Kelengkapan Waktu Output
1 Mengajukan Permintaan kegiatan
SPPD kepada Camat
Surat Permo
honan, SPT
1 hari Diterimanya
surat
permohonan
2 Menindaklanjuti permintaan kegiatan
SPPD
Nota keter-
sediaan
anggaran
1 hari Terkirimnya
nota
ketersediaan
anggaran
3 Menerima dan Menindak lanjuti
permintaan dari Camat
Dokuemen
Anggaran
1 Jam Tersedianya
dana sesuai
anggaran
4 Menyetujui SPPD Surat Permo-
honan, SPT
1 Jam Disetujuinya
Permohonan
SPPD
5 Melaksanakan SPPD Lembar SPPD 3 / 5
hari
Terlaksanya
SPPD sesuai
kegiatan
6 Menyusun dan Menyerahkan Laporan
Pertanggungjawaban SPPD kepada
Camat
Laporan SPPD 1 hari Tersusunnya
laporan SPPD
Kegiatan
7 Menerima Laporan Pertanggungjawab
SPPD
Laporan SPPD 1 hari Diterimanya
laporan SPPD
Kegiatan

23. Permohonan Lembur Kegiatan
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket
Camat
Kasi
Pem
Kasubag
Keu/Percn
Kelengkapan Waktu Output
1 Mengajukan Permintaan Lembur
kepada Camat
Surat Permo
honan, SPT
1 hari Diterimanya
surat
permohonan
2 Menindak lanjuti permintaan Lembur Nota keter-
sediaan
anggaran
1 hari Terkirimnya
nota
ketersediaan
anggaran
3 Menerima dan menindaklanjuti
Permintaan dari Camat
Dokuemen
Anggaran
1 Jam Tersedianya
dana sesuai
anggaran
4 Menyetujui Lembur Surat Permo-
honan, SPT
1 Jam Disetujuinya
Permohonan
SPPD
5 Melaksanakan Lembur Lembar SPPD 3 / 5 hari Terlaksanya
SPPD sesuai
kegiatan
6 Menyerahkan Laporan
Pertanggungan Jawab Lembur
Kepada PPK
Laporan SPPD 1 hari Tersusunnya
laporan SPPD
Kegiatan
7 Menerima Laporan
Pertanggungjawab Lembur
Laporan SPPD 1 hari Diterimanya
laporan SPPD
Kegiatan

24. Monitoring dan Pembinaan
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket
Camat Kasi
Kasubag
Keu/Percn
Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Mengajukan Permintaan
Pelaksanaan Kegiatan kepada
Camat
Surat
permohonan
1 hari Diterimanya Surat
permohonan
2 Menindak lanjuti permintaan
dimulainya Kegiatan seksi
Nota
ketersediaan dan
jadwal anggaran
kas
1 jam Tersedianya
anggaran sesuai
kas
3 Menerima dan menindaklanjuti
Permintaan dari Camat
Dokuemen
Anggaran
2 jam Disetujuinya
kegiatan sesuai
kas
4 Menyetujui pelaksanaan
Kegiatan Seksi
Surat
permohonan
1 jam Disetujuinya
kegiatan
dilaksanan
5 Menyusun Tim / Kepanitiaan
Kegiatan
Draft SK
Kepanitiaan
Kegiatan
1 hari Tersusunya Draft
SK Kepanitiaan
6 Menyerahkan draft SK TIM
untuk di paraf dan disetujui
Draft SK
Kepanitiaan
Kegiatan
2 jam Diserahkannya
Draft SK
Kepanitiaan
7 Menyutujui SK Tim Kegiatan SK Kepanitiaan
Kegiatan
2 jam Disetujuinya SK
Kepanitiaan

25. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 Mensosialisasikan SK Tim dan
melakukan rapat persiapan
pelaksanaan kegiatan
Draft SK
Kepanitiaan
Kegiatan,
1 hari Tersosialisasinya
SK Kepanitiaan
SOP Rapat
9 Mempersiapkan kelengkapan
pelaksanaan kegiatan
TOR, Juknis,
Notulen rapat,
datar hadir
1 hari Tersusunnya
TOR, Juknis,
Notulen, dll
10 Melaksanakan kegiatan TOR, Juknis,
Notulen rapat,
datar hadir
1 s.d 3
hari
Terlaksanananya
kegiatan
SOP SPPD
11 Membuat Laporan Hasil
Kegiatan
Laporan
Kegiatan,
Dokentasi
Kegiatan
1 hari Tersusunnya
laporan hasil
kegiatan
12 Menerima Laporan
Pertanggunganjawab Kegiatan
Laporan
Kegiatan,
Dokentasi
Kegiatan
1 hari Diterimanya
laporan hasil
kegiatan
SOP SPJ

26. Pembinaan Lingkungan
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket
Camat Kasi
Kasubag
Keu/Percn
Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Mengajukan Permintaan
Pelaksanaan Kegiatan kepada
Camat
Surat
permohonan
1 hari Diterimanya Surat
permohonan
2 Menindak lanjuti permintaan
dimulainya Kegiatan seksi
Nota
ketersediaan dan
jadwal anggaran
kas
1 jam Tersedianya
anggaran sesuai
kas
3 Menerima dan menindaklanjuti
Permintaan dari Camat
Dokuemen
Anggaran
2 jam Disetujuinya
kegiatan sesuai
kas
4 Menyetujui pelaksanaan
Kegiatan Seksi
Surat
permohonan
1 jam Disetujuinya
kegiatan
dilaksanan
5 Menyusun Tim / Kepanitiaan
Kegiatan
Draft SK
Kepanitiaan
Kegiatan
1 hari Tersusunya Draft
SK Kepanitiaan
6 Menyerahkan draft SK TIM
untuk di paraf dan disetujui
Draft SK
Kepanitiaan
Kegiatan
2 jam Diserahkannya
Draft SK
Kepanitiaan
7 Menyutujui SK Tim Kegiatan SK Kepanitiaan
Kegiatan
2 jam Disetujuinya SK
Kepanitiaan

27. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 Mensosialisasikan SK Tim dan
melakukan rapat persiapan
pelaksanaan kegiatan
Draft SK
Kepanitiaan
Kegiatan,
1 hari Tersosialisasinya
SK Kepanitiaan
SOP Rapat
9 Mempersiapkan kelengkapan
pelaksanaan kegiatan
TOR, Juknis,
Notulen rapat,
datar hadir
1 hari Tersusunnya
TOR, Juknis,
Notulen, dll
10 Melaksanakan kegiatan TOR, Juknis,
Notulen rapat,
datar hadir
1 s.d 3
hari
Terlaksanananya
kegiatan
SOP SPPD
11 Membuat Laporan Hasil
Kegiatan
Laporan
Kegiatan,
Dokentasi
Kegiatan
1 hari Tersusunnya
laporan hasil
kegiatan
12 Menerima Laporan
Pertanggunganjawab Kegiatan
Laporan
Kegiatan,
Dokentasi
Kegiatan
1 hari Diterimanya
laporan hasil
kegiatan
SOP SPJ

28. No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Camat Sekcam Kasi Staff Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
1 Menerima Surat Permohonan/
Permintaan Data Pertanahan
Surat pengantar,
dokumen lain
1 jam Diterimanya
surat
permohonan
2 Menindak lanjuti Surat
Permohonan/Permintaan Data
Pertanahan
Surat pengantar,
dokumen lain
30 mnt. Diteruskannya
surat
permohonan
3 Menyetujui Surat Permohonan/
Permintaan Data Pertanahan
Lembar disposisi,
Srt. pengantar,
lainnya
30 mnt. Disetujuinya
surat
permohonan
data
4 Menyiapkan Data sesuai
permintaan
Dokumen, arsip
terkait
30 menit
s.d
3 hari
Disiapkannya
data
dimohonkan
5 Memberikan Data Sesuai
Permintaan
Dokumen, arsip
terkait
30 menit Diberikannya
data
dimohonkan

29. No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket.Camat Sekcam Kasi
Pem.
Staff Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Menerima Surat Permohonan/
Permintaan Surat
Keterangan/Pengesahan
Surat
pengantar,
dokumen lain
10 mnt. Diterimanya surat
permohonan
2 Memeriksa kelengkapan berkas
permohonan
Surat
pengantar,
dokumen lain
10 mnt. Diperiksanya
permo-honan,
dan kelengkapan
3 Menindak lanjuti Permohonan/
Permintaan Surat Keterangan
Lembar
disposisi, Srt.
pengantar,
lainnya
20 mnt. Ditindaklanjutinya
srt. permohonan
data
4 Menyetujui Permohonan/
Permintaan Surat Keterangan/
Pengesahan
Dokumen, arsip
terkait
30 mnt. Disetujuinya
pembuatan Srt.
Ket
5 Menyiapkan Surat Keterangan Dokumen, arsip
terkait
30 mnt. Disiapkannya
Surat Keterangan
6 Membuat Surat Keterangan Dokumen, arsip
terkait
30 mnt. Dibuatnya surat
Keterangan
7 Memeriksa dam memaraf Surat
Keterangan yang telah dibuat
Surat
Keterangan
10 mnt. Diparafnya surat
keterangan dibuat

30. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
8 Menindak lanjuti surat keterangan
kepada Camat untuk
ditandatangani.
Surat
Keterangan,
dokumen
pendukung
10 menit Ditandanganinya
surat keterangan
dibuat
9 Melakukan registrasi surat
keterangan yang telah
ditandatangani
Buku Agenda/
Registrasi
10 menit Diregistrasinya
surat Keterangan
10 Memberikan surat keterangan
dimaksud
Surat
Keterangan
10 menit Diberikannya
surat keterangan

31. No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket.Cama
t
Sekca
m
Kasi
Pem.
Staff Pemoh
on
Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Menerima Surat Permohonan/
Permintaan Surat
Keterangan/Pengesahan
Surat
pengantar,
dokumen lain
10 mnt. Diterimanya
surat
permohonan
2 Memeriksa kelengkapan berkas
permohonan
Surat
pengantar,
dokumen lain
10 mnt. Diperiksanya
permo-honan,
dan kelengkapan
3 Menindak lanjuti Permohonan/
Permintaan Surat Keterangan
Lembar
disposisi, Srt.
pengantar,
lainnya
20 mnt. Ditindaklanjutiny
a srt.
permohonan
data
4 Menyetujui Permohonan/
Permintaan Surat Keterangan/
Pengesahan
Dokumen, arsip
terkait
30 mnt. Disetujuinya
pembuatan Srt.
Ket
5 Menyiapkan Surat Keterangan Dokumen, arsip
terkait
30 mnt. Disiapkannya
Surat
Keterangan
6 Membuat Surat Keterangan Dokumen, arsip
terkait
30 mnt.
s.d
3 hari
Dibuatnya surat
Keterangan
7 Memeriksa dam memaraf Surat
Keterangan yang telah dibuat
Surat
Keterangan
10 mnt. Diparafnya surat
keterangan
dibuat

32. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 Menindak lanjuti surat
keterangan kepada Camat untuk
ditandatangani.
Surat
Keterangan,
dokumen
pendukung
10
menit
Ditandanganinya
surat keterangan
dibuat
9 Melakukan registrasi surat
keterangan yang telah
ditandatangani
Buku Agenda/
Registrasi
10
menit
Diregistrasinya
surat Keterangan
10 Memberikan surat keterangan
dimaksud
Surat
Keterangan
10
menit
Diberikannya
surat keterangan
11 Menerima Surat Keterangan Surat
Keterangan
- Diterimanya
surat keterangan

33. No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket.Camat Sekca
m
Kasi Pem. Staff Pemohon Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Menerima Surat Permohonan/
Permintaan Surat
Keterangan/Pengesahan
Surat
pengantar,
dokumen lain
10 mnt. Diterimanya
surat
permohonan
2 Memeriksa kelengkapan berkas
permohonan
Surat
pengantar,
dokumen lain
10 mnt. Diperiksanya
permo-honan,
dan kelengkapan
3 Menindak lanjuti Permohonan/
Permintaan Surat Keterangan
Lembar
disposisi, Srt.
pengantar,
lainnya
20 mnt. Ditindaklanjutiny
a srt.
permohonan
data
4 Menyetujui Permohonan/
Permintaan Surat Keterangan/
Pengesahan
Dokumen, arsip
terkait
30 mnt. Disetujuinya
pembuatan Srt.
Ket
5 Menyiapkan Surat Keterangan Dokumen, arsip
terkait
30 mnt. Disiapkannya
Surat
Keterangan
6 Membuat Surat Keterangan Dokumen, arsip
terkait
30 mnt.
s.d
3 hari
Dibuatnya surat
Keterangan
7 Memeriksa dam memaraf Surat
Keterangan yang telah dibuat
Surat
Keterangan
10 mnt. Diparafnya surat
keterangan
dibuat

34. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 Menindak lanjuti surat
keterangan kepada Camat untuk
ditandatangani.
Surat
Keterangan,
dokumen
pendukung
10
menit
Ditandanganinya
surat keterangan
dibuat
9 Melakukan registrasi surat
keterangan yang telah
ditandatangani
Buku Agenda/
Registrasi
10
menit
Diregistrasinya
surat Keterangan
10 Memberikan surat keterangan
dimaksud
Surat
Keterangan
10
menit
Diberikannya
surat keterangan
11 Menerima Surat Keterangan Surat
Keterangan
- Diterimanya
surat keterangan

35. Pengumpulan Data
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Camat Kasi
Pemerintan
Staf
Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 3 4 6 7 8 9
1 Membuat SPPD dalam rangka
pengumpulan data
SPT, Lembar SPPD 1 jam Diterimanya
surat
permohonan
SOP
Permoho-
nan SPPD
2 Menyetujui SPPD dalam rangka
pengumpulan data
SPT, Lembar SPPD 30 mnt. Diteruskannya
surat
permohonan
3 Menyusun format pendataan
dalam rangka pengumpulan data
Form/Blanko
Pendataan
1 hari. Disetujuinya
surat
permohonan
data
4 Melakukan Pendataan/ Meminta
Data melalui Surat
Surat,
Form/Balnko isian
data
3 s.d 5
hari
Dilakukannya
pendataan
Dapat
dilakukan
dengan
surat
5 Mengolah data yang terkumpul Form/Blanko
Pendataan yang
telah terisi
1 hari Diolahnya
data yang
terkumpul
6 Menyusun laporan hasil
pendataan
Laporan hasil
pendataan
1 hari Tersusunnya
laporan
7 Menyetujui laporan hasil
pendataan
Laporan hasil
pendataan
30 menit Disetujuinya
laporan hasil
data
8 Menuangkan data pada papan
informasi
Data, Papan
Informasi, Spidol
2 Jam Tertuangkann
ya data pada
papan
9 Melakukan evaluasi pendataan
secara berkala
- - -

36. Monografi Kecamatan
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Camat Kasi
Pemerintan
Staf
Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 3 4 6 7 8 9
1 Membuat SPPD dalam rangka
Monografi Kecamatan
SPT, Lembar SPPD 1 jam Diterimanya
surat
permohonan
SOP
Permoho-
nan SPPD
2 Menyetujui SPPD dalam rangka
Monografi Kecamatan
SPT, Lembar SPPD 30 mnt. Diteruskannya
surat
permohonan
3 Menyusun format pendataan
dalam rangka Monografi
Kecamatan
Form/Blanko
Pendataan
1 hari. Disetujuinya
surat
permohonan
data
4 Melakukan Pendataan/ Meminta
Data melalui Surat
Surat,
Form/Balnko isian
data
3 s.d 5
hari
Dilakukannya
pendataan
Dapat
dilakukan
dengan
surat
5 Mengolah data yang terkumpul Form/Blanko
Pendataan yang
telah terisi
1 hari Diolahnya
data yang
terkumpul
6 Menyusun laporan hasil
pendataan
Laporan hasil
pendataan
1 hari Tersusunnya
laporan
7 Menyetujui laporan hasil
pendataan
Laporan hasil
pendataan
30 menit Disetujuinya
laporan hasil
data
8 Menuangkan data pada papan
informasi
Data, Papan
Informasi, Spidol
2 Jam Tertuangkann
ya data pada
papan
9 Melakukan evaluasi pendataan
secara berkala
- - -

37. Penyusunan Profil Kecamatan
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Camat Kasi
Pemerintan
Staf
Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 3 4 6 7 8 9
1 Membuat SPPD dalam rangka
Penyusunan Profil Kecamatan
SPT, Lembar SPPD 1 jam Diterimanya
surat
permohonan
SOP
Permoho-
nan SPPD
2 Menyetujui SPPD dalam rangka
Penyusunan Profil Kecamatan
SPT, Lembar SPPD 30 mnt. Diteruskannya
surat
permohonan
3 Menyusun format pendataan
dalam rangka Penyusunan Profil
Kecamatan
Form/Blanko
Pendataan
1 hari. Disetujuinya
surat
permohonan
data
4 Melakukan Pendataan/ Meminta
Data melalui Surat
Surat,
Form/Balnko isian
data
3 s.d 5
hari
Dilakukannya
pendataan
Dapat
dilakukan
dengan
surat
5 Mengolah data yang terkumpul Form/Blanko
Pendataan yang
telah terisi
1 hari Diolahnya
data yang
terkumpul
6 Menyusun laporan hasil
pendataan Profil Kecamatan
Laporan hasil
pendataan
1 hari Tersusunnya
laporan
7 Menyetujui laporan hasil
pendataan Profil Pendataan
Laporan hasil
pendataan
30 menit Disetujuinya
laporan hasil
data
8 Memperbanyak hasil
penyusunan profil kecamatan
Data, Papan
Informasi, Spidol
2 Jam Tertuangkann
ya data pada
papan
9 Mengarsipkan hasil penyusunan
profil kecamatan
- - -