Standart Operasional Procedures Kecamatan Ampenan

1. STANDART OPERATIONAL
PROCEDURES
KANTOR CAMAT AMPENAN
KOTA MATARAM
2012
KANTOR CAMAT AMPENAN
JL. MAJAPAHIT NO. _ (0370) 633763 AMPENAN

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat
dan hidayahnya kepada kita semua sehingga penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Kecamatan Ampean ini dapat diselesaikan sepenuhnya
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah prosedur tetap yang disusun
sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari setiap komponen
yang terkait didalamnya, yang menyangkut langkah-langkah, kelengkapan, serta
waktu yang dialokasikan dari setiap tahapannya
Standar Operasional Prosedur Kecamatan Ampenan disusun dengan
berpedoman pada PermenPAN No.PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan,
berdasarkan rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unit pelaksana
teknis yang ada di Kantor Camat Ampenan, sebagaimana diatur dalah Walikota
Nomor : 36/PERT/2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah
Kecamatan Kota Mataram, dan Rencana Kerja Kecamatan Ampenan setiap
tahunnya sebagai bahan monitoring dan evaluasi penyempurnaan dari SOP ini
selanjutnya.
Akhirnya, semoga Standar Operasional Prosedur ini dapat menjadi arah dan
pedoman serta menjadi motivasi peningkatan kinerja bagi seluruh pelaksana
kegiatan di kantor camat ampenan dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya. Amin
Ampenan, 20 November 2012
Camat Ampenan
KI AGUS M. IDRUS, SIP
Pembina ( IV/a )
NIP. 19631221 198703 1 008

3. DAFTAR ISI
 Kata Pengantar ......................................................................................... i
 SK Camat Ampenan tentang Standar Operasional Prosedur
 Kecamatan Ampenan................................................................................. ii
 Daftar Isi .................................................................................................. iii
 Daftar Lampiran ........................................................................................ iv
BAB I Pendahuluan......................................................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................................................ 1
B. Tujuan dan Sasaran ........................................................................ 1
C. Dasar Hukum.................................................................................. 2
BAB II Pengertian, Manfaat, Prinsip,
Ruang Lingkup serta Siklus Penyusunan ................................................ 3
A. Pengertian-Pengertian ..................................................................... 3
B. Manfaat .......................................................................................... 3
C. Prinsip-Prinsip ................................................................................. 4
D. Ruang Lingkup................................................................................ 6
E. Siklus Penyusunan SOP.................................................................... 6
BAB III Jenis dan Format SOP Administrasi Pemerintahan Kecamatan .............. 7
A. Jenis............................................................................................... 7
B. Format ........................................................................................... 8
C. Dokumen SOP................................................................................. 10
BAB IV Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Ampenan...................................... 13
BAB IV Penyusunan SOP Kecamatan Ampenan................................................. 13
A. Persiapan Penyusunan SOP................................................................... 22
B. Penialaian Kebutuhan SOP .................................................................... 24
C. Pengembangan SOP ............................................................................. 24
D. Integrasi (Penerapan) SOP dalam Manajemen........................................ 25
E. Monitoring dan Evaluasi Penerapan SOP ................................................ 26
BAB V Penutup............................................................................................... 31
Lampiran – Lampiran...................................................................................... 32

4. DAFTAR LAMPIRAN
SOP Kecamatan Ampenan...............................................................................
A. Sekretariat Kecamatan..........................................................................
1. Sub Bagian Umum Kepegawaian ......................................................
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ...........................................
B. Seksi Pemerintahan ..............................................................................
C. Seksi Trantib........................................................................................
D. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat...........................................
E. Seksi Ekonomi dan Fisik Prasarana ........................................................

5. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Reformasi birokrasi sebagai salah satu bagian dari reformasi pasca krisis yang
melanda Indonesia pada tahun 1998-1999, semata-mata bertujuan untuk
menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif,
berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme,
mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-
nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Atinya tujuan reformasi birokrasi dalam
persepsi umum tidak lain adalah perbaikan kualitas pelayanan publik. Dalam
pengertian ini, reformasi birokrasi harus mampu menghasilkan birokrasi yang
efektif, efisien dan ekonomis. Secara operasional salah satu upaya untuk
mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan ekonomis tidak lain adalah
memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan sehingga lebih
mencerminkan birokrasi mampu menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan
kriteria tersebut.
Salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan birokrasi yang memiliki
kriteria efektif, efisien dan ekonomis adalah dengan menerapkan standard
operating procedures (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi
pemerintahan. Dengan adanya standard operating procedures, penyelenggaraan
administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti, berbagai bentuk
penyimpangan dapat dihindari, atau bahkan meskipun terjadi penyimpangan
tersebut, maka dapat ditemukan penyebabnya. Dalam kondisi seperti ini sedikit
demi sedikit pada gilirannya kualitas pelayanan kepada publik akan menjadi lebih
baik.
Kecamatan Ampenan sebagai salah satu kecamatan yang ada di Kota
Mataram dalam hal ini, tentu dituntut untuk mampu menjalankan maksud dan
tujuan diatas, mengingat fungsi Kecamatan sebagaimana disebutkan dalam
Undang-undang 32 bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai
perangkat daerah kabupaten dan daerah kota

6. Kecamatan Ampenan sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai
dengan bidang tugasnya melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian
diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan
kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis
baik lokal regional, nasional, maupun global.
Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, perlu segera diupayakan beberapa
langkah strategis dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya.
Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan
suatu kepemerintahan yang baik (good governance) yang memiliki elemen dasar
transparansi, partisipasi dan akuntbilitas.
Sebagai aplikasi dari uraian di atas, maka perlu dibuat Standart Operating
Procedure (SOP) Kecamatan Ampenan, yang kemudian diharapkan untuk mampu
mendorong upaya peningkatan kualitas pelayanan public di Kecamatan Ampenan
menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel.
B. Maksud dan Tujuan
Maksud dari Penyusunan Standart Operating Procedur Kecamatan Ampenan
adalah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasioal (SOP) Administrasi Pemerintahan
merupakan syarat utama dalam rangka reformasi birokrasi dalam hal pelayanan
administrasi pemerintahan. Oleh karena hal tersebut, maka Penyusunan SOP
Kecamatan Ampenan merupakan salah satu bagian dalam Rencana Kegiatan
Kecamatan Ampenan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan sebagaiman
adisebutkan diatas.
Adapun Tujuan dari penyusunan SOP Kecamatan Ampenan secara umum adalah
sebagai berikut:
1. Sebagai pedoman seluruh jajaran aparatur pemerintah kecamatan sampai
unit terkecilnya dalam hal pelaksanakan berbagai kegiatan baik yang bersifat
administratif maupun yang bersidat teknis
2. Menjaga ketertiban penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

7. 3. Sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang
efektif, efisen, transparan, dan akuntabel.
C. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
Yang Bersih dan Bebas KKN.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Peran Serta
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara.
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
5. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/
M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioal
(SOP) Administrasi Pemerintahan.
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenanagan pemerintahan Daerah Kota Mataram
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan
Sususnan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram.
D. Sistematika Penulisan
Sistematika Penyusunan SOP ini adalah sebagai berikut:
Bab I. Pendahuluan
Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai: Latar Belakang, Maksud dan
Tujuan, Landasan Hukum, dan Sistematika Penyusunan.

8. Bab II. Gambaran Umum Kecamatan Ampenan
Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi serta data
pendukung Kantor Camat Ampenan Kota Mataram dengan maksud
mengetahui keadaan Kecamatan Ampenan dalam rangka penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi apaartur kecamatan
Bab III. Tugas Pokok dan Fungsi
Bab ini menguraikan menguraikanrincian tugas pokok dan fungsi Camat
Ampenan serta Tupoksi Sekretariat dan masing-masing Kepala Seksi serta
rumusan tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaku aktivitas pada Kantor
Camat Ampenan Kota Mataram.
Bab IV. Jenis Dan Format SOP Administrasi Pemerintahan Kecamatan Ampenan
Bab ini menjabarkan Jenis dan Format SOP yang digunakan dalam penyusunan
SOP Kecamatan Ampenan.
Bab V. Penyusunan SOP Kecamatan Ampenan
Bab ini berisikan tentang Persiapan Penyusunan SOP, Penilaian Kebutuhan
SOP, Pengembangan SOP, Integrasi (Penerapan) SOP Dalam Manajemen,
Monitoring dan Evahasi Penerapan SOP, Monitoring, Evaluasi,.
Bab VI. Penutup

9. BAB II
GAMBARAN UMUM KECAMATAN AMPENAN
A. Kondisi Wilayah
Kecamatan Ampenan terletak di wilayah paling barat Kota Mataram yang
berbatasan dengan selat Lombok. Di sebelah timur Kecamatan Ampenan berbatasan
dengan kecamatan Selaparang. Sedangkan sebelah utara dan selatan masing-masing
berbatasan dengan kecamatan Gunung Sari dan Kecamatan Sekarbela.
Luas wilayah Kecamatan Ampenan adalah 9,46 Km² yang terbagi dalam 10
(sepuluh) kelurahan, yaitu : Bintaro, Ampenan Utara, Dayen Peken, Ampenan Tengah,
Banjar, Ampenan Selatan, Taman Sari, Pejeruk, Kebon Sari dan Pejarakan Karya.
Kelurahan Ampenan Utara merupakan kelurahan yang memiliki wilayah paling luas
sekitar 26,36% dari luas wilayah kecamatan. Dari sepuluh kelurahan tesebut, empat
diantaranya merupakan daerah pantai, sedangkan enam lainnya tergolong bukan
daerah pantai.
Wilayah Kecamatan Ampenan terdiri dari 55 lingkungan, 24 Rukun Warga (RW),
dan 263 Rukun Tetangga (RT). Sementara itu untuk melayani kepentingan
masyarakat, terdapat 128 orang aparat kelurahan di Kecamatan Ampenan dengan
berbagai latar belakang pendidikan. Diantara 128 orang tersebut, 69 orang
diantaranya berlatar belakang pendidikan SMA.
Untuk menggerakkan roda perekonomian di Kecamatan Ampenan, telah tersedia
berbagai sarana perekonomian yaitu 2 pasar umum, 1.092 toko/kios dan 6 Lembaga
Keuangan.
Jumlah Penduduk Kecamatan Ampenan pada tahun 2011 adalah 74.592 jiwa terdiri
dari 37.521 laki-laki dan 37.071 perempuan. Dengan luas wilayah sebesar 9,46 Km²,
kepadatan penduduk di kecamatan ini adalah 7.885 jiwa/ Km², yang berarti untuk
setiap 1 Km² wilayah Ampenan, terdapat sekitar 7.885 jiwa yang menempati wilayah
tersebut. Kelurahan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di kecamatan
Ampenan adalah kelurahan Dayen Peken dengan kepadatan penduduk sebesar
15.711 jiwa/ Km².

10. Jika ditinjau dari sektor ekonomi, jumlah rumah tangga di kcamatan Ampenan
dapat dibagi ke dalam 11 sektor ekonomi antara lain Pertanian, Peternakan,
Konstruksi, dagang, dsb. Sektor Jasa merupakan sektor dengan jumlah rumah tangga
tertinggi yaitu 5.972. Hal ini dapat jaga diartikan bahwa sekitar 5.972 rumah tangga di
Kacamatan Ampenan bergerak di Sektor Jasa.
Pendidikan merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) di suatu wilayah. Untuk itu sarana pendidikan yang memadai sangat
dibutuhkan keberadaannya. Sarana pendidikan yang tersedia di kecamatan Ampenan
meliputi 25 Taman Kanak-Kanak (TK), 30 Sekolah Dasar (SD), 10 Sekolah Menengah
Pertama (SMP), dan 4 Sekolah Menengah Atas (SMA).
Pertanian padi sawah di Kecamatan Ampenan memiliki angka produksi tertinggi
dibandingkan pertanian tanaman jenis lain yaitu sebesar 932,44. Sementara itu, kuda
merupakan hewan ternak yang paling banyak diternakkan jika dibandingkan dengan
ternak jenis lainnya.
B. Sumber Daya Manusia (SDM)
Kantor Camat Ampenan memiliki pegawai (PNS) yang berjumlah 18 orang, dengan
rincian sebagai berikut :
NAMA LULUS IJAZAH
1 Ki Agus M. Idrus,SIP IV/a Camat UN. 45 MTR S1
2 Lalu Suryajagat, SE IV/a Sekcam UNRAM 1990 S1
3 I z u d d i n III/d Kasi Ekonomi & Fispra STIE Malang 1988 S1
4 Mujar, S.Sos III/d Kasi Trantib PGA 1979 SMA
5 Baiq Sakini III/d Kasi Sosial & Pemberdy. Masy. Univ.Mtr 2010 S2
6 Budi Wahyudin, SIP III/c Kasi Pemerintahan SMA 1981 SMA
7 Dra. Bq. Amenah III/c Kasubag. Umum & Kepeg. APDN 1988 D3
8 Sry Wahyuningsih, S.STP III/c Kasubag. Perenc. & Keu. STPDN 2011 D4
9 Maria Agnes Adile III/a Staf SMA 1987 SMA
10 Nurhalida, A. Md III/a Staf AMM 1996 D3
11 Endang Sri Indawati II/c Staf SMEA 1994 SMEA
12 Sri Wardah Johari II/c Staf Universitas 2005 D3
13 Ni Kadeq Rani Aprilyanti, A. Md II/c Staf Universitas 2005 D3
14 Ida Ayu Made Ariani II/c Staf SMA 1984 SMA
15 H. M. Iqbal II/b Staf SMP 1985 SMP
16 Masitah II/a Staf SMA 1992 SMA
17 Indra Agus Sandika II/a Staf SMK 2008 SMK
PENDIDIKAN
NO NAMA GOL JABATAN

11. Di wilayah Kecamatan Ampenan terdapat 10 (sepuluh) Kelurahan dengan rincian
pegawai sebagai berikut :
LAKI - LAKI PEREMPUAN SD SLTP SLTA D3 S1 S2
1 BINTARO 5 1 - - 2 - 4 - 6
2 AMPENAN UTARA 6 2 1 - 4 1 2 - 8
3 DAYEN PEKEN 3 2 - - 1 - 4 - 5
4 AMPENAN TENGAH 6 3 - - 4 1 2 - 9
5 BANJAR 3 2 - - - - 5 - 5
6 TAMAN SARI 1 3 1 - 1 - 2 0 4
7 PEJERUK 6 2 - - 3 - 5 - 8
8 KEBUN SARI 4 2 - - 3 - 3 - 6
9 PEJARAKAN KARYA 4 2 - - 1 - 3 - 6
10 AMPENAN SELATAN 5 2 - - 5 1 2 - 7
64
JUMLAH
TOTAL
JENIS KELAMIN PENDIDIKAN
NO KELURAHAN
C. Sarana dan Prasarana Pendukung
Kantor Camat Ampenan memiliki sarana penunjang untuk kelancaran pelaksanaan
tugas kantor sehari – hari dengan rincian sebagai berikut :
NO NAMA BARANG JML
THN
PEROLEHAN
KONDISI BARANG
1 Meja Biro 2 2002 Baik
2 Meja Setengah Biro 1 Baik
3 Papan Jadwal Kegiatan 2 Baik
4 Jam Dinding 5 1 Kurang Baik
5 Filling Kabinet 3 2003 Baik
6 Sofa dan Meja 2 Baik
7 Telepon 2 1 Kurang Baik
8 Bangku Tunggu/Tamu 2 Kurang Baik
9 Dispenser 1 Baik
10 Kipas Angin 3 2009 Baik
11 Kipas Angin Langit-langit 1 1979 Kurang Baik
12 AC LG 1 2010 Baik
13 Meja Kerja 25 Baik
14 Kursi Kerja 27 Baik
15 Kursi Kerja Eselon III 1 Baik
16 Almari 6 1 Kurang Baik
17 Rak Buku 4 1 Rusak Berat
18 Televisi 1 2009 Baik
19 Mesin Tik 1 Rusak Berat
20 Komputer 5 2 Kurang Baik
21 Printer 4 1 Kurang Baik
22 UPS Kenika 600 VA 1 2008 Baik
23 Kipas Angin duduk 1 2009 Baik
24 Kalkulator 1 Baik
25 Laptop 1 2009 Baik

12. Kendaraan Dinas Oprasional sebagai penunjang kegiatan kantor sebagai berikut:
No.
Urut
Nama
Barang/Jenis
Barang
Merk/Type Ukuran/CC Bahan
Tahun
Pembelian
Keterangan
1 Mobil
Toyota
Avanza
1300 CC Bensin 2009
Operasional
Camat
2
Sepeda
Motor
Honda
Supra X
100 CC Bensin 2011
Operasional
Sekcam
3
Sepeda
Motor
Honda
Astrea Star
86 CC Bensin 1996 Rusak Berat
4
Sepeda
Motor
Suzuki RC
100 (Bravo)
100 CC Bensin 1996 Rusak Berat
5
Kendaraan
Sampah
Tossa
Super
Hercules
200 CC Bensin 2007
Operasional
Sampah
6
Kendaraan
Sampah
Trisseda 1300 CC Bensin 2010
Operasional
Sampah

13. BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada
pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan
kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan
pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah
lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat
laju pembangunan daerah.
Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah
mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural
dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang
sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang
sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah
statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai
perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan
kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Pengaturan
penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya
secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat
mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat.
Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum
pemerintahan.
Dengan diberlakukanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2008 yang
ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang

14. Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram,
serta Peraturan Walikota Mataram No36/Pert/2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram, dalam hal ini sebagai instansi yang lebih
mengedepankan pelayanan kepada masyarakat maka, tugas pokok dan fungsi adalah
sebagai berikut :
1. Camat
Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan mengatur,
mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan kewenangan
Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Walikota .
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Camat
mempunyai fungsi :
a. Perumusan dan Penetapan visi, misi, rencana strategis dan program kerja
Kecamatan;
b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Kecamatan;
c. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas
Kecamatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan atau Instansi
terkait;
d. pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap
penyelenggaraan kegiatan dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
masyarakat;
e. pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap
penyelenggaraan kegiatan dibidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
f. pelaksanaan pembinaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja
lingkup Pemerintah Kecamatan;

15. g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap
penyelenggaraan kegiatan dibidang fisik , sarana dan prasarana ;
h. pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap
penyelenggaraan kegiatan dibidang Perekonomian.
i. pengkoordinasian pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra
Masyarakat (MPBM) di tingkat Kecamatan.
j. pemberian pertimbangan terhadap penetapan perijinan dan rekomendasi
penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
k. pelaksanaan pembinaan manajemen Kepegawaian lingkup Kecamatan;
l. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota melalui Sekretaris
Daerah.
2. Sekretaris
Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas
pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan
kegiatan sekretariat dalam rangka melakukan pembinaan administrasi dan memberikan
pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja Pemerintah Kecamatan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris
Camat mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis ,Rencana kerja Tahunan dan
Penetapan Kinerja Kecamatan ;
b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Kecamatan ;
c. pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup
Kecamatan ;

16. d. perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
e. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum,
perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
f. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
terkait terhadap pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, umum dan
kepegawaian ;
g. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan ;
h. pelaksanaan pengaturan, pembinaan ,pengawasan dan pengendalian administrasi
umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi
dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan urusan
perencanaan dan keuangan .
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1), Kepala
Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program
Kerja Tahunan lingkup Kecamatan ;
b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan dan
keuangan ;
c. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan
Penetapan Kinerja lingkup Kecamatan ;

17. d. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang perencanaan dan
pengelolaan keuangan ;
e. pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi anggaran, perbendaharaan ,
penatausahaan dan pertanggungjawaban nya
f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas ;
g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) lingkup Kecamatan;
h. pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan
lingkup Kecamatan ;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur,
mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengelolaan
administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1),
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;
b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum
, kepegawaian, dan perlengkapan;
c. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi
umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
d. pengumpulan , pengolahan dan analisa data kebutuhan perlengkapan;
e. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian
perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku ;

18. f. penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup
Kecamatan ;
h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bendaharawan Barang;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
3. Unsur Pelaksana adalah Seksi, terdiri dari :
1. Seksi Pemerintahan
Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas
pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan pengelolaan
dan pelayanan administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Seksi;
b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pelayanan
administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan ;
c. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang administrasi
pemerintahan, kependudukan dan pertanahan dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah dan Instansi terkait ;
d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang administrasi
pemerintahan, kependudukan dan pertanahan ;
e. pengumpulan ,pengolahan dan analisa data bidang administrasi pemerintahan,
kependudukan dan pertanahan ;
f. fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan Walikota dibidang administrasi
pemerintahan, kependudukan dan pertanahan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

19. g. pembinaan pelaksanaan administrasi pemerintahan, kependudukan dan
pertanahan Pemerintah Kelurahan ;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan
kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan polisi
pamong praja.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Seksi;
b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketentraman dan
ketertiban masyarakat
c. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pembinaan ketentraman dan
ketertiban masyarakat dengan Instansi terkait dan lembaga kemasyarakatan ;
d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketentraman dan
ketertiban masyarakat ;
e. pengumpulan ,pengolahan dan analisa data bidang ketentraman dan ketertiban
masyarakat ;
f. fasilitasi terhadap penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan
lingkup Kecamatan ;
g. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja lingkup Kecamatan ;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai
dengan tugas fungsi ;

20. 3. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan bidang sosial dan Pemberdayaan Masyarakat .
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Seksi;
b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelayanan
dibidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
c. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait ;
d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat ;
e. pengumpulan ,pengolahan dan analisa data bidang Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat ;
f. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra
Masyarakat (MPBM) ;
g. fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
h. pembinaan ,dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dibidang sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
4. Seksi Perekonomian, Fisik, Sarana dan Prasarana
Seksi Perekonomian, Fisik, Sarana dan Prasarana, dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan

21. mengkoordinasikan kegiatan Perekonomian, Pembangunan Fisik, Sarana dan
Prasarana
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Perekonomian, Fisik, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Seksi;
b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang Perekonomian,Fisik,
sarana dan Prasarana ;
c. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang Perekonomian,Fisik,
sarana dan Prasarana termasuk Fasilitas Umum dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah dan Instansi terkait ;
d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang
Perekonomian, Fisik, Sarana dan Prasarana ;
e. pengumpulan ,pengolahan dan analisa data bidang Perekonomian, Fisik, Sarana
dan Prasarana ;
f. fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Perekonomian, Fisik,
sarana dan Prasarana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
g. pembinaan ,dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dibidang
Perekonomian, Fisik, sarana dan Prasarana di Kelurahan ;

22. BAB IV
JENIS DAN FORMAT SOP
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN AMPENAN
A. Jenis
Secara umum SOP dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu:
1. SOP Teknis
SOP teknis adalah standar prosedur yang sangat rinci dan bersifat teknis.
Setiap prosedur diuraikan dengan sangat teliti sehingga tidak ada kemungkinan-
kemungkinan variasi lain.
SOP teknis banyak digunakan pada bidang-bidang antara lain: teknik,
seperti: perakitan kendaraan bermotor, pemeliharaan kendaraan, pengoperasian
alat-alat, dan lainnya; kesehatan, pengoperasian alat-alat mesin, pengurusan
barang, dan lain-lain. Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan,
Pada Unit Kecamatan Ampenan, SOP teknis dapat diterapkan pada bidang-
bidang antara lain: pelayanan permohonan surat keterangan, pemeliharaan
sarana dan prasarana, pemeriksaan keuangan (auditing), kearsipan,
korespondensi, dokumentasi, pelayanan-pelayanan kepada masyarakat,
kepegawaian dan lainnya.
2. SOP Administratif
SOP administratif adalah standar prosedur yang diperuntukkan bagi jenis-jenis
pekerjaan yang bersifat administratif. Dalam penyelenggaraan administrasi
pemerintahan lingkup makro, SOP administratif dapat digunakan untuk proses-
proses perencanaan, pengganggaran, dan lainnya, atau secara garis besar proses-
proses dalam siklus penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dalam lingkup
mikro, SOP administratif disusun untuk proses-proses administratif dalam
operasional seluruh instansi pemerintah, dari mulai level unit organisasi yang
paling kecil sampai pada level organisasi secara utuh, dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsinya.
B. Format
Dua faktor yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan format penyusunan SOP yang
akan dipakai oleh Kantor Camat Ampenan adalah

23.  berapa banyak keputusan yang akan dibuat dalam suatu prosedur, dan
 berapa banyak langkah dan sublangkah yang diperlukan dalam suatu prosedur.
Format terbaik SOP adalah yang dapat memberikan wadah serta dapat
menstransmisikan informasi yang dibutuhkan secara tepat dan memfasilitasi
implementasi SOP secara konsisten.
Secara umum Format SOP dapat berbentuk:
1. Langkah sederhana (Simple Steps)
Simple steps dapat digunakan jika prosedur yang akan disusun hanya memuat
sedikit kegiatan dan memerlukan sedikit keputusan. Format SOP ini dapat
digunakan dalam situasi dimana hanya ada beberapa orang yang akan
melaksanakan prosedur yang telah disusun. Dan biasanya merupakan prosedur
rutin. Dalam simple steps ini kegiatan yang akan dilaksanakan cenderung
sederhana dengan proses yang pendek.
2. Tahapan berurutan (Hierarchical Steps)
Format ini merupakan pengembangan dari simple steps. Digunakan jika prosedur
yang disusun panjang, lebih dari 10 langkah dan membutuhkan informasi lebih
detail, akan tetapi hanya memerlukan sedikit pengambilan keputusan. Dalam
hierarchical langkah-langkah yang telah diidentifikasidijabarkan kedalam sub-sub
langkah secara terperinci.
3. Grafik (Graphic)
Jika prosedur yang disusun menghendaki kegiatan yang panjang dan spesifik,
maka format ini dapat dipakai. Dalam format ini proses yang panjang tersebut
dijabarkan ke dalam sub-subproses yang lebih pendek yang hanya berisi beberapa
langkah. Hal ini memudahkan bagi pegawai dalam melaksanakan prosedur.
Format ini juga bisa digunakan jika dalam menggambarkan prosedur diperlukan
adanya suatu foto atau diagram.
4. Diagram Alir (Flowcharts)
Flowcharts merupakan format yang biasa digunakan jika dalam SOP tersebut
diperlukan pengambilan keputusan yang banyak (kompleks) dan membutuhkan
jawaban "ya" atau "tidak" yang akan mempengaruhi sub langkah berikutnya.
Format ini juga menyediakan mekanisme yang mudah untuk diikuti dan

24. dilaksanakan oleh para pegawai melalui serangkaian langkah-langkah sebagai hasil
dari keputusan yang telah diambil.
Penggunaan format ini melibatkan beberapa simbul yang umum digunakan dalam
menggambarkan proses, Simbul-simbul tersebut antara lain adalah sebagai
berikut:
Gambar 1
Simbul-simbul Flowchart
Sumber : PermenPAN No. 21 Thn. 2008

25. BAB V
PENYUSUNAN SOP KECAMATAN AMPENAN
A. Persiapan Penyusunan SOP
Penyusunan SOP memerlukan adanya komitmen yang kuat dari pihak pimpinan dalam
organisasi Kantor Camat Ampenan, dimana Kemauan untuk melakukan perubahan
atas prosedur-prosedur yang sudah ada perlu dipertegas oleh pimpinan karena
kecenderungan untuk menolak perubahan akan selalu menjadi penghambat atas
pembaruan. Karena itu, jika pimpinan menegaskan komitmennya secara konsisten,
maka seluruh jajaran mau tidak mau akan mengikuti tahapan perubahan. Agar
penyusunan SOP dapat dilakukan dengan baik, maka perlu dilakukan persiapan-
persiapan sebagai berikut:
1. Membentuk Tim Penyusunan SOP Kecamatan Ampenan dan kelengkapannya
Tim bertugas untuk melakukan identifikasi kebutuhan, mengumpulkan data,
melakukan analisis prosedur, melakukan pengembangan, melakukan uji coba,
melakukan sosialisasi, mengawal penerapan, memonitor dan melakukan evaluasi,
melakukan penyempurnaan-penyempurnaan, menyajikan hasil-hasil
pengembangan mereka kepada pimpinan SOP, dan tugas-tugas lainnya.
Tim penyusunan SOP terdiri dari tim yang melingkup SOP organisasi secara
keseluruhan, dan tim yang melingkup unit-unit kerja pada berbagai levelnya, yang
kemudian ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mataram tentang
Pembentukan Tim Penyusunan SOP Kecamatan Ampenan.
Agar tim memiliki kebebasan dalam melakukan inovasi-inovasi prosedur, tim
diberi kewenangan dan kebebasan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
Namun demikian perlu ditekankan prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam
melaksanakan tugas penyusunan SOP (lihat prinsip-prinsip penyusunan SOP).
Tim yang dibentuk juga dilengkapi dengan berbagai kelengkapan lain, seperti
kewenangan dan tanggungjawab. Kewenangan dimaksud meliputi kewenangan
untuk: memperoleh informasi dari satuan kerja atau sumber lain, melakukan riviu
dan pengujian, melakukan identifikasi, melakukan analisis dan menyeleksi
berbagai alternatif prosedur yang akan distandarkan, menulis SOP,
mendistritusikan hasil kepada seluruh anggota tim untuk diriviu, melakukan

26. pengujian. Tim memiliki tanggungjawab untuk menyampaikan hasil-hasil yang
telah diperoleh kepada pimpinan.
Kelengkapan tim meliputi:
a. Pedoman bagi tim dalam melaksanakan tugasnya.
Agar tim memiliki fokus yang jelas dalam melaksankan tugasnya, perlu disusun
pedoman, yang berisi antara lain:
1) Ketua tim (lingkup organisasi secara keseluruhan)
2) Ketua tim dalam lingkup unit kerja
3) Tim pelaksana
4) Uraian tugas masing-masing
5) Kewenangan tim
6) Mekanisme kerja tim
7) Jadwal
8) Dan lain-lain hal yang relevan bagi tim dalam melaksanakan tugasnya.
b. Memberikan sumber-sumber yang dibutuhkan tim.
Agar tim dapat berkerja dengan baik, maka tim harus diberi fasilitas yang
memadai, seperti : pembiayaan, sarana dan prasarana, dan kebutuhan
lainnya.
c. Menekankan komitmen pimpinan kepada tim.
Agar tim memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan tugasnya, maka pihak
pimpinan, dalam hal ini Camat harus memberikan (menyuntikkan) arahan-
arahannya kepada tim agar tim memiliki semangat tinggi dalam melaksanakan
tugasnya.
2. Memberikan pelatihan-pelatihan bagi anggota tim.
Agar tim dapat melakukan tugasnya dengan baik, maka seluruh anggota tim harus
memperoleh pembekalan yang cukup tentang bagaimana menyusun SOP,
missalnya dari bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Mataram, yang
hasilnya kemudian dapat menjadi panduan bagi anggota tim dalam melaksanakan
tugasnya.
3. Memastikan bahwa seluruh unit tahu tentang upaya pimpinan untuk melakukan
perubahan terhadap prosedur-prosedur.

27. Agar seluruh satuan kerja dalam organisasi mengetahui adanya perubahan yang
akan dilakukan, maka pimpinan-pimpinan unit mengetahui hal ini. Peran pimpinan
puncak akan sangat menentukan dalam hal ini.
B. Penilaian Kebutuhan SOP
Penilaian kebutuhan adalah proses awal penyusunan SOP yang dilakukan untuk
mengidentifikasi kebutuhan SOP yang akan disusun. Mengingat SOP ini merupakan
kegiatan baru dalam organisasi kecamatan, maka penilaian kebutuhan merupakan
tahapan yang penting bagi Kecamatan Ampenan
Penilaian kebutuhan SOP bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana
kebutuhan suatu organisasi dalam mengembangkan SOP-nya. Penilaian kebutuhan
akan sangat bermanfaat dalam menentukan ruang lingkup, jenis, dan jumlah SOP
yang dibutuhkan:
a. Ruang lingkup akan berkaitan dengan bidang tugas mana yang prosedur-prosedur
operasionalnya akan menjadi target untuk distandarkan.
b. Jenis akan berkaitan dengan tipe dan format SOP yang sesuai untuk diterapkan.
c. Sedangkan jumlah akan berkaitan dengan berapa banyak SOP yang akan dibuat
sesuai dengan tingkatan urgensinya.
C. Pengembangan SOP
Tahap selanjutnya setelah Tim Penyusunan SOP Kecamatan Ampenan melakukan
penilaian kebutuhan (need assessment) adalah melakukan pengembangan SOP.
Sebagai sebuah standar yang akan dijadikan acuan dalam proses pelaksanaan tugas
keseharian organisasi, maka pengembangan SOP tidak merupakan sebuah kegiatan
yang dilakukan sekali langsung jadi, tetapi memerlukan riviu berulang kali sebelum
akhirnya menjadi SOP yang valid dan reliabel yang benar-benar menjadi acuan bagi
setiap proses dalam organisasi. Pengembangan SOP pada dasarnya meliputi lima
tahapan proses kegiatan secara berurutan yang dapat dirinci sebagai berikut:
1. Pengumpulan Informasi dan Indentifikasi Alternatlf
2. Analisis dan Pemilihan Alternatlf
3. Penulisan SOP
4. Pengujian dan Riviu SOP

28. 5. Pengesahan SOP
D. Integrasi (Penerapan) SOP Dalam Manajemen
Penerapan SOP dalam praktek penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
merupakan langkah selanjutnya pada siklus SOP setelah pengembangan SOP yang
menghasilkan rumusan SOP dimana secara formal ditetapkan oleh pihak pimpinan
organisasi.
Penerapan SOP meliputi tahapan-tahapan sistematis dimulai dari langkah
memperkenalkan SOP sampai pada pengintegrasiaan SOP dalam pelaksanaan
prosedur-prosedur keseharian oleh organisasi. Proses penerapan harus dapat
memastikan bahwa tujuan-tujuan berikut ini dapat tercapai:
a. Setiap pelaksana mengetahui SOP yang baru/diubah dan mengetahui alasan
perubahannya.
b. Salinan/Copy SOP disebarluaskan sesuai kebutuhan dan siap diakses oleh semua
pengguna yang potensial.
c. Setiap pelaksana mengetahui perannya dalam SOP dan dapat menggunakan
semua pengetahuan da.i kemampuan yang dimiliki untuk menerapkan SOP secara
aman dan efektif (termasuk pemahaman akan akibat yang akan terjadi bila gagal
dalam melaksanakan SOP)
d. Terdapat sebuah mekanisme untuk memonitor/memantau kinerja,
mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin muncul, dan menyediakan
dukungan dalam proses penerapan SOP.
Keberhasilan pelaksanaan penerapan bergantung pada keberhasilan proses simulasi
dan pengujian pada tahapan pengembangan SOP. Artinya, keberhasilan pada tahapan
tersebut juga akan menjamin keberhasilan pada praktek senyatanya.
Dalam praktek senyatanya, pelaksanaan penerapan SOP sangat tergantung
kepada berbagai faktor yang meliputi seberapa jauh bentuk pengembangan/
perubahan SOP yang terjadi, ukuran dan sumberdaya organisasi, serta keinginan
manajemen/pengelola. Jika ternyata banyak prosedur yang telah dikembangkan,
maka proses penerapan akan memerlukan waktu sampai benar-benar dikuasai
sepenuhnya oleh para pelaksana. Pengembangan SOP juga akan menghasilkan
berbagai kondisi yang diperlukan seperti penambahan pegawai baru dengan

29. kompetensi yang diinginkan sesuai kebutuhan prosedur yang distandarkan,
penambahan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan
prosedur, serta sumber-sumber lain yang diperlukan bagi kelancaran penerapan SOP.
Jika pihak manajemen memiliki keinginan/komitmen kuat untuk cepat melaksanakan
proses penerapan SOP, maka proses penerapan pun akan dapat berjalan dengan
cepat pula. Komitmen pihak manajemen akan terlihat dari sisi kesiapannya dalam
mendukung upaya penerapan SOP, seperti melalui penyediaan sarana dan prasarana
yang dibutuhkan, intensitas upaya sosialisasi SOP, penyediaan sumber daya manusia
dan sumber daya lainnya.
E. Monitoring dan Evahasi Penerapan SOP
Pelaksanaan penerapan SOP harus secara terus menerus dipantau sehingga
proses penerapannya dapat berjalan dengan baik. Masukan-masukan dalam setiap
upaya monitoring akan menjadi bahan yang berharga dalam evaluasi sehingga
penyempurnaan-penyempurnaan terhadap SOP dapat dilakukan secara cepat sesuai
kebutuhan.
Agar monitoring dan evaluasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dibentuk
tim monitoring dan evaluasi. Tim yang akan dapat bekerja secara efektif bila dipilih
dari anggota tim yang sebelumnya terlibat dalam tim pengembangan SOPdan tim
supervisi. Agar tim monitoring dan evaluasi dapat bekerja dengan baik, tim ini perlu
pula dibantu oleh tim yang berasal dari masing-masing unit kerja yang secara
langsung dapat memantau jalannya penerapan SOP pada proses penyelenggaraan
organisasi khususnya yang berkaitan dengan unit kerjanya sebagai bagian dari proses
secara keseluruhan dari organisasi.
1. Monitoring
Sebagai bagian dari proses dalam penerapan SOP, organisasi harus
mempersiapkan sebuah mekanisme monitoring kinerja dan memastikan bahwa
SOP telah dilaksanakan dengan baik. Proses ini harus diarahkan untuk
membandingkan dan memastikan kinerja pelaksana sesuai dengan maksud dan
tujuan yang tercantum dalam SOP yang baru, mengidentifikasi permasalahan yang
mungkin timbul, dan menentukan cara untuk meningkatkan hasil penerapan atau
menyediakan dukungan tambahan untuk semua pelaksana.

30. Salah satu kunci keberhasilan penerapan SOP adalah memonitor sampai
sejauhmana setiap pelaksana menguasai SOP yang telah ditetapkan. Tujuannya
adalah agar setiap pelaksana dapat bertanggungjawab atas kinerja pelaksanaan
tugasnya yang dilaksanakan dengan SOP yang berlaku. Pelaksanaan monitoring
terhadap penerapan SOP hendaknya dilakukan dengan tidak mengutamakan
tindakan disipliner bagi para petugas yang melaksanakan tugasnya diluar SOP
yang ditetapkan. Penerapan SOP dengan tekanan lebih pada upaya meningkatkan
disiplin hanya akan menimbulkan penolakan-penolakan dari para pelaksana. Yang
justru perlu ditekankan adalah bahwa SOP yang diterapkan merupakan upaya
organisasi secara keseluruhan untuk lebih berkinerja, atau dalam organisasi publik
lebih dikenal agar organisasi lebih memiliki akuntabilitas. Seperti semua aspek
yang terdapat dalam bagian penerapan ini, monitoring kinerjapun harus memiliki
perencanaan tersendiri dan harus direncanakan di depan. Hal-hal yang perlu
diperhatikan ketika menyusun rencana meliputi antara lain: metode monitoring
yang akan digunakan, perananan masingmasing supervisor dan pelaksana,
persyaratan dan kebutuhan pencatatan dan pelaporan, dan proses perbaikan
kekurangan/kesalahan dalarn penerapan SOP serta siapa yang akan melakukan
monitoring.
Metode monitoring berkaitan dengan instrumen yang digunakan. SOP
yang baik, sebagai sebuah standar, akan memiliki perkiraan-perkiraan waktu baku
untuk penyelesaian pada setiap prosedur yang dilaksanakan oleh para pelaksana
serta output yang dihasilkannya. Pada waktu melakukan penilaian kebutuhan SOP,
indikator-indikator serta target kinerja pelaksana telah juga diidentifkasi sehingga
pada waktu penerapan SOP dapat dilihat terjadinya peningkatan/penurunan
kinerja. Jika pendekatan ini dikaitkan dengan pengembangan dan penerapan SOP,
maka akan memberikan objektifitas yang jelas pada waktu penganalisaannya. Atas
dasar ini, dapat ditentukan instrumen monitoring kinerja untuk penerapan SOP
baru. Hal yang dilihat adalah sejauhmana SOP yang baru mampu meningkatkan
kinerja individual para pelaksana, kinerja unit kerja dan organisasi secara
keseluruhan. Oleh karena itu, monitoring harus disertai sistem pengukuran kinerja
yang jelas, seperti membandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang
diharapkan pada waktu melakukan pengembangan SOP.

31. 2. Evaluasi
SOP secara substansial akan membantu organisasi menjadi lebih produktif.
Dengan adanya SOP ini, maka organisasi telah melakukan sebuah komitmen
jangka panjang dalam rangka membangun sebuah organisasi menjadi lebih efektif
dan kohesif. Tidak selamanya sebuah SOP berlaku secara permanen, karena
perubahan lingkungan organisasi selalu membawa pengaruh pada SOP yang telah
ada. Oleh karena itulah SOP perlu secara terus menerus dievaluasi agar prosedur-
prosedur dalam organisasi selalu merujuk pada akuntabilitas dan kinerja yang
baik. Tahapan evaluasi dalam siklus penyusunan SOP merupakan sebuah analisis
yang sistematis terhadap serangkaian proses operasi dan aktivitas yang telah
dibakukan dalam bentuk SOP dari sebuah organisasi dalam rangka menentukan
efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara keseluruhan. Tujuannya
adalah untuk melihat kembali tingkat keakuratan dan ketepatan SOP yang sudah
disusun dengan proses penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi sehingga
organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif.
Evaluasi, sebagai langkah tindak lanjut dari tahapan monitoring, dapat
meliputi substansi SOP itu sendiri atau berkaitan dengan proses penerapannya.
Dari sisi substansi, evaluasi dilakukan dengan mengacu kepada
pertanyaanpertanyaan antara lain sebagai berikut:
a. Sejauhmana SOP yang diterapkan dapat mendorong peningkatan kinerja
individual, unit kerja dan organisasi secara keseluruhan? Pertanyaan ini
merupakan pertanyaan inti dari evaluasi, yang membawa langkah evaluasi ke
pertanyaan selanjutnya seperti diuraikan dibawah ini.
b. Sejauhmana SOP yang diterapkan rriampu dipahami dan dilaksanakan dengan
baik oleh para pelaksana? Hal paling mudah dilihat dari penerapan SOP adalah
bagaimana SOP dapat dengan mudah dipahami dan diterapkan secara benar
oleh setiap individu dalam organisasi yang ditugasi untuk melaksanakan
prosedur yang tertuang dalam SOP.
c. Sejauhmana setiap orang yang ditugasi melaksanakan prosedur tertentu
sudah mampu melaksanakannya dengan baik? Pertanyaan ini berkaitan
dengan pertanyaan di atas. Jika SOP mudah dipahami, maka akan
memudahkan pula untuk pelaksanaannya. Namun demikian, dalam hal

32. tertentu pendapat ini belum tentu benar, karena setiap orang memiliki
pengalaman dan tingkat kepandaian yang berbeda.
d. Sejauhmana diperlukan penyempurnaan-penyempurnaan terhadap SOP yang
telah diterapkan atau bahkan sejauhmana diperlukan SOP yang baru? Dari
tahapan monitoring sebenarnya dapat dilihat masukan-masukan mengenai
tahapan mana yang dipandang menghambat, kurang tepat atau perlu dibuat
SOP yang baru.
e. Sejauhmana SOP yang diterapkan mampu mengatasi berbagai masalah yang
akan dipecahkan melalui penerapan SOP? Secara khusus SOP juga didisain
untuk rnemecahkan masalah prosedural yang menghambat proses organisasi.
f. Sejauhmana SOP yang diterapkan mampu menjawab tantangan perubahan
lingkungan organisasi? Baik perubahan yang berkaitan dengan
kebijakankebijakan pemerintah ataupun perubahan dalam kaitan untuk
pemenuhan harapan masyarakat atau pelanggan.
g. Sejauhmana SOP yang diterapkan dapat berjalan secara sinergis satu dengan
yang lainnya? Dari tahapan monitoring juga dapat diketahui tahapan prosedur
mana yang tidak berfungsi sehingga mengganggu keseluruhan proses
organisasi, atau prosedur mana yang berjalan lambat sehingga mengganggu
prosedur-prosedur lainnya yang bergantung pada prosedur tersebut, dan
lainnya.

33. BAB VI
PENUTUP
Meskipun SOP Kecamatan Ampenan ini merupakan bagian kecil dari aspek
penyelenggaraan administrasi pemerintahan khusunya di Kota Mataram, narnun
demikian SOP ini memiliki peran yang besar untuk menciptakan pemerintahan kecamatan
yang efisiens, efektif dan konsisten dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, pedoman ini menjadi instrumen yang penting untuk mendorong
setiap instansi pemerintah dalam memperbaiki proses internal mereka sehingga mereka
dapat meningkatkan kualitas pelayanan mereka kepada masyarakat. Pada gilirannya,
peningkatan kualitas pelayanan akan meningkatkan akuntabilitas yang pada akhirnya juga
akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,
Tim Penyusun