Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang mencakup fungsi-fungsi utamanya seperti perencanaan, anggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses konversi kode rekening dan penambahan fitur-fitur baru pada SIMDA seperti inputan SP3B dan SP2B untuk penatausahaan BLUD dan BOS.

2. GAMBARAN
UMUM SIMDA
01
PENGISIAN DATA
UMUM SKPD
02
PENATAUSAHAAN
- GU, TU & LS
- BLUD&BOS
(SP3B & SP2B)
03

5. INTEGRATED FINANCIAL & PERFORMANCESYSTEM
SIMDA Perencanaan
Five-years Planning
Annual Planning
SSH + ASB
PPAS
APBD
Budgeting
Anggaran
Treasury
Perben
Sdaharaa
n
Reporting
Akuntansi
Pelaporan
SIMDAPendapatan
Gov Tax + Retribution
Debt
Debt Aging Schedule
SIMDA BMD
Asset Management
Depreciation
SIMDA SAKIP
Performance
Monitoring System
Continuous
Auditing and
Continuous
Monitoring
SIMDA CACM
Belanja langsung
Rencana pengadaan
LKPD- BPK
DJPK
DJP
Budgeting
SIM Gaji Taspen
SIMDAGaji
Salary Management
SIMDA Keuangan
395
Pemda 395
Pemda
CMS/Kasda online
(cashless
transaction)
219 Pemda
395
260
Pemda
5
SIP
D

7. UU 23
Wajib Pelayanan Dasar
Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Pilihan
Pemerintahan Fungsi Penunjang
PP 18/2016
Wajib Pelayanan Dasar
Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Pilihan
Sekda
Setwan
Penunjang Urusan Pemerintah (Badan)
Inspektorat
Kecamatan
Permendagri
90/2019
Wajib Pelayanan Dasar
Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Pilihan
Unsur Pendukung
Unsur Penunjang
Unsur Pengawasan
Unsur Kewilayahan
Unsur Pemerintahan Umum (Kesbangpol)

8. Permendagri 90/2019
1 Wajib Pelayanan Dasar
2 Wajib Bukan Pelayanan Dasar
3 Pilihan
5.5 Penelitian dan Pengembangan
5.6 Penghubung
5.7 Pengelola Perbatasan Daerah
6.1 Inspektorat
7.1 Administrasi Pemerintahan
8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik
9.1 Keagamaan
9.2 Kesatuan dan Perdamaian
9.3 Keistimewaan DIY
Kepmendagri 050
1 Wajib Pelayanan Dasar
2 Wajib Bukan Pelayanan Dasar
3 Pilihan
5.5 Penelitian dan Pengembangan
5.6 Pengelola Perbatasan Daerah
5.7 Penghubung
6.1 Inspektorat
7.1 Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)
8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik
9.1 Kekhususan Aceh
SIMDA Keuangan menggunakan kodefikasi urusan pemerintahan yang dimodifikasi, sehingga tidak perlu dilakukan perubahan pada data urusan pemerintahan. Updater akan
mengubah pemetaan antara kodefikasi SIMDA dan kodefikasi Kepmendagri 050

9. Penambahan Bidang
Simda Versi 2.9.0.0
Simda Existing

10. Kode Unit SKPD
Kode Sub Unit
Kode Unit SKPD
Kode Sub Unit
Kode Unit Eksisting
Kode Unit
Permendagri90
Penjelasan :
1. Di mapping one to one Kode Sub Unit Eksisting ke Kode Sub Unit Permendagri 90
2. Untuk RSUD, jika Eksisting Unit SKPD, di Permendagri harus sebagai Sub Unit, karena di tingkat unit tidak boleh
ada penambahan kecuali Kecamatan.
3. Sub Unit RSUD/Puskesmas sebagai BLUD belum dapat diakomodir kecuali disejajarkan dengan Unit Induknya
dengan konsekuensi tidak dapat dikonsolidasi dengan Unit Induknya
4. Kendala Untuk Unit Kepala Daerah dan DPRD, di Permendagri 90 tidak bisa ditambahkan sebagai unit. Sebagai
alternatif untuk Kepala Daerah di tempatkan sebagai Sub Unit di Sekda, DPRD sebagai Sub Unit di Setwan
Pola Mapping Sub Unit Organisasi

11. Pada Parameter Unit Organisasi,
Pemerintah Daerah harus mengisi
Kode SKPD sesuai dengan
Permendagri 90
Tahun 2019

13. -
Kegiatan
Program
Bidang
Urusan
Wajib
Pelayanan
Dasar
Pendidikan
Pengelolaan
PendidikanSD
Pembangunan
USB
Penambahan
RKB
Sub Kegiatan
Kegiatan
Program
Bidang
Urusan
Wajib
Pelayanan
Dasar
Pendidikan
Pengelolaan
Pendidikan
Pengelolaan
Pend. SD
Pembangunan
USB
Penambahan
RKB
• Urusan Bidang masih menggunakan klasifikasi lama (empat urusan)
• Program pada Permendagri 90 dilewati, sehingga hanya memilih kegiatan dan sub kegiatan
• Mapping dilakukan antara Kegiatan di 13 dengan Sub Kegiatan di Permendagri 90
• Kegiatan Rutin menggunakan kode program 1 s/d 4, sedangkan kegiatan non-rutin menggunakan kode program 15+
• Program dan Kegiatan untuk kab/kota dan provinsi dipisah  Database kab/kota berbeda dgn Database provinsi

15. Parameter Rekening
 Melakukan konversi Rekening Permendagri 13 Tahun 2006
dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 (5 Level)  untuk
Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan  pengiriman data
ke Aplikasi Sinergi, SIRUP LKPP, SP2D Online Bank dll
 Adanya Rekening Transitoris (PFK)  Rek 90/2019 tdk ada Rek
Transitoris (PFK)  Aplikasi SP2D Online Bank

16. Konversi Rekening Permendagri 13 (1)

17. Konversi Rekening Permendagri 13 (2)

24. MenuInputTagihan–LS
Pilihan Jenis Tagihan pada SPP-LS, yaitu menjadi :
1. Belanja Operasional
2. Belanja Modal Uang Muka
3. Belanja Modal Tanpa Termin
4. Belanja Modal Termin
5. Belanja Modal Termin Terakhir
6. Pembiayaan (hanya untuk PPKD)

26. MenuInputTagihan–LS
Data Tagihan
Sebelum menginput Data Tagihan Kontrak, Data-Data Kontrak diinputkan
terlebih dahulu pada Menu Data Kontrak/SPK
TAGIHAN KONTRAK
TAGIHAN NON KONTRAK

27. BelanjaModal–UangMuka(1)
Jenis Tagihan : Belanja Modal Uang Muka dipilih apabila terdapat tagihan uang muka
dari Pihak Ketiga
Apabila Jenis Tagihan Belanja Modal Uang Muka dipilih maka pada saat pembayaran
SP2D-LS akan diakui Piutang/Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa
Pembayaran Uang Muka tidak ada potongan PFK
Besarnya Uang muka 20% atau 30% dari Nilai Kontrak/sesuai kontrak
Pembayaraan Termin akan dikurangi sebesar sekian % dari pembayaran uang muka
(sesuai yang tersebut dalam kontrak)

28. BelanjaModal–UangMuka(2)

29. BelanjaModal–UangMuka(3)

30. BelanjaModal–UangMuka(4)

31. BelanjaModal–UangMuka(5)

32. BelanjaModal–UangMuka(6)

33. 1
2
4
5
3

34. Diisi sesuai pedoman penomoran
Pilih Nomer Tagihan yang telah diinput
sebelumnya
• Isi atau Pilih nama penerima
• Untuk tagihan dengan kontrak, data
penerima terisi otomatis dari data
kontrak
1
2
3

35. Diisi nilai SPP yang
diajukan

36. Verifikator memastikan
Nilai SPP sudah sesuai

37. 1
2
3

38. 1
2
3
4

39. Diisi tanggal dan nomor
sesuai pedoman
penomoran
Diisi nama petugas verifikator
Penanda tangan
dokumen dipilih sesuai
inputan pada slide
sebelumnya terkait Data
Umum –
Penandatangan
Dokumen
Masuk ke tab potongan
SPM

40. Pilih dan Isi Potongan
PFK

41. Proses Final Status
SPM

46. Diisi sesuai pedoman
penomoran
Data memorial, input
sekali, selanjutnya
tinggal pilih

47. Diisi nilai SPP yang
diajukan

48. Verifikator memastikan
Nilai SPP sudah sesuai

49. 1
2
3

50. Diisi tanggal dan nomor
sesuai pedoman
penomoran
Diisi nama petugas verifikator
Penanda tangan
dokumen dipilih sesuai
inputan pada slide
sebelumnya terkait Data
Umum –
Penandatangan
Dokumen
Proses Final Status
SPM
Sebelum difinalkan cek
rincian SPM

51. 1
2

52. 1
2

53. Perhatikan metode pembayaran
Tunai/Bank
Jika dianggarkan lebih
dari 1 Sumber Dana,
perhatikan Sumber
Dana yang digunakan

54. Klik Tombol Panah hijau untuk pilih
jenis potongan pajak

55. Pilih Program/Kegiatan
yang akan disetor
pajaknya
Masukkan NTPN
Perhatikan tanggal setor
pajak, tidak diperkenankan
mendahului tanggal
pemungutan pajak

56. Hanya bisa dipilih pajak tersedia
disetor pada tanggal setoran.
Perhatikan metode setoran
pajak Tunai/Bank

58. Perhatikan tanggal SPJ,
akan mempengaruhi bukti
pengeluaran yang bisa di
SPJ kan

59. Klik Tombol Panah Hijau
untuk memilih Bukti
Pengeluaran yang akan di
SPJ kan
Bukti Pengeluaran yang
bisa di SPJ kan adalah:
1. Belum pernah di SPJ
kan
2. Tanggal Bukti Lebih
dahulu/sama dengan
tanggal SPJ

60. Pada SPJ TU, di tab paling bawah
terdapat menu penyetoran SISA
TU
Nilai Sisa TU dihitung otomatis dari
Nilai SP2D TU yang dicairkan
dikurangi jumlah seluruh Bukti
Pengeluaran yang di SPJ kan.
Penyetoran SISA TU harus
sekaligus dalam satu kali setoran

61. Perhatikan tanggal
Pengesahan SPJ, akan
mempengaruhi laporan
realisasi dan fungsional
Contoh pengesahan SPJ tanggal 1 Februari 2021, maka data Bukti Pengeluaran yang di SPJ kan akan masuk
ke LRA dan SPJ Fungsional pada Bulan Februari 2021 walaupun seluruh transaksi bukti pengeluaran
dilakukan pada Bulan Januari 2021

63. system requirements simda v 2.7
ParameterUnitBLUDdan
BOS(1)
Dalam Parameter Entryan Unit Organisasi BLUD, Jenisnya 3
macam :
1. BLUD,
2. JKN,
3. BOS
Pilihan Jenis berdampak terhadap Entryan Jurnal SP2B yang
membentuk Jurnal Akrual dan CTA secara Otomatis

64. system requirements simda v 2.7
ParameterUnitBLUDdanBOS(2)

65. system requirements simda v 2.7
FiturinputanSP3B(1)
Pencatatan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), pada
Aplikasi SIMDA Keuangan dilakukan dengan mekanisme Jurnal
Dalam pelaksanaannya banyak pemerintah daerah yang salah
dalam melakukan jurnal sehingga mempengaruhi laporan
keuangan pemerintah daerah
Untuk menghindari kesalahan dalam penjurnalan dibuatkan Menu
SP3B dan SP2B dimana jurnal akan dihasilkan secara otomatis

66. system requirements simda v 2.7
FiturinputanSP3B(2)
Bagi Unit Organisasi yang berbentuk BLUD atau yang melakukan
Penatausahaan Dana JKN/BOS dimana Pendapatan dan Belanja
tidak melalui Kas Daerah maka Bendahara melakukan Entry Jurnal
Realisasi Pendapatan dan Belanja melalui menu inputan SP3B
(Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja)
Menu inputan SP3B berada pada Menu :
Data Entry => SKPD => Bendahara => BLUD/JKN/BOS
Untuk bisa melakukan pengentryaan data terlebih dahulu di
parameter Unit Organisasi di tambahkan ke Unit BLUD/JKN/BOS

67. system requirements simda v 2.7
InputanSP3B(3)

68. system requirements simda v 2.7
InputanSP3B(4)

69. system requirements simda v 2.7
InputanSP3B(5)

70. system requirements simda v 2.7
InputanSP3B(6)
Mekanisme Pengesahan SP3B dilakukan oleh BUD dengan
menerbitkan SP2B
Agar SP3B bisa diterbitkan SP2B maka ketika melakukan
pengentryan SP3B pada menu STATUS harus diubah dari DRAFT=>
FINAL
Rincian Rekening Pendapatan dan Belanja pada SP3B berasal dari
rincian DPA yang telah ditetapkan sehingga terdapat kontrol
Anggaran. Jika tidak ada Anggaran maka tidak bisa di SP2Bkan

71. system requirements simda v 2.7
InputanSP3B(7)
Kode Rekening dan Nomen Klatur Kas (Rekening CTA dan Rekening
Akrual) harus sesuai dengan Aplikasi SIMDA Keuangan dan tidak
boleh diubah-ubah
Kas di Bendahara JKN dan Kas di Bendahara BOS tidak dirinci per
puskesmas atau per sekolah
Pendapatan dan Belanja BLUD/JKN/BOS diinputkan pada Menu
SP3B per bulan/semesteran/tahunan sesuai aturan di pemda
masing-masing

72. system requirements simda v 2.7
InputanSP3B(8)

73. system requirements simda v 2.7
InputanSP2B(1)
Bagi SP3B yang sudah dientry dan FINAL maka BUD akan
melakukan Verifikasi atas SP3B tsb.
Setelah diverifikasi dan disetujui maka BUD membuatkan SP2B
(Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja) melalui menu inputan
SP2B
Menu inputan SP2B berada pada Menu :
Data Entry => SKPKD => BUD => Pembuatan SP2B

74. system requirements simda v 2.7
InputanSP2B(2)

75. system requirements simda v 2.7
InputanSP2B(3)