PP 12/2019 mengatur pengelolaan keuangan daerah secara lebih rinci dan mendesentralisasikan kekuasaan pengelolaannya kepada pejabat perangkat daerah seperti Sekretaris Daerah, Kepala SKPAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala SKPA selaku Pengguna Anggaran."

3. h.hoyin@yahoo.co.id
Hoyin_lubay
Jl. Sultan Mansyur 386 RT.05 RW.02
Bukit Lama Palembang
0811789909
Widyaiswara Ahli Madya BPSDMD Prov Sumsel
Rizmu

4. 2
DASAR HUKUM
Ketentuan lebih lanjut mengenai
pelaksanaan, penatausahaan,
penyusunan,
pelaporan,
pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan
Daerah diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.
Penjelasan
Penyusunan Peraturan
diselaraskan dengan
perundang-undangan
ketentuan
mengenai
Pemerintah
peraturan
keuangan
negara dan perbendaharaan negara serta
ketentuan peraturan perundang-undangan
terkait lainnya.
Pasal 330
UU NO 23 THN 2014

5. 3
3
PKD
PP 12/2019
PP 12/2019
QANUN
PENGANTI
PERMENDAGRI
13/2006
UU 23/2014
UU 17/2003
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pergub Pedoman
Pengelolaan Keuda
UU 23/2014 &
Perubahannya
UU 1/2004
UU 15/2004
PP 71/2010
PENGGANTI
PERMENDAGRI 13/2006
Pergub

6. 4
OMNIBUS LAW
Omnibus Law adalah suatu rancangan
perundang-undangan yang mencakup lebih dari
satu (keseluruhan) aspek yang digabung menjadi
satu peraturan perundangan-undangan.
Isu terkini, lebih
perijinan/investasi
kurang 72
(termasuk aturan
UU terkait
pajak
daerah dan retribusi daerah) akan direvisi dan
kemudian digabung dalam satu pengaturan
dalam rangka mendukung iklim investasi.

7. OMNIBUS REGULATIONS
peraturanPengaturan yang komprehensif dalam satu
perundangan saja  PP12/2019;
Mempertimbangkan:
 kemudahan untuk diimplementasikan oleh Pemda;
 sinkronisasi dan keselarasan antar pengaturan (contoh:
pelaporan keuangan pemda – standar akuntansi
pemerintahan);
 Bagan Akun Standar (BAS) adalah daftar kodefikasi dan
klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara
sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan
ANGGARAN dan PELAPORAN KEUANGAN Pemda.
 tidak membingungkan pelaksana & pemeriksa;
 kapasitas kemampuan daerah.
5

8. LINGKUP
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Perencanaan Pelaksanaan
Output/Input Proses Output/Input
Pengawasan/
Pengendalian
Proses OutputInput Proses
Kebijakan UmumAPBD
Kegiatan
Anggaran
APBD
Penatausahan&
Akuntansi
Laporan
Evaluasi
Kinerja
Hasil
Evaluasi
6
•RPJMD/RKPD
• Renstra SKPA
Kinerja Masa Lalu
•Asumsi Dasar
•Kebijakan
Pemerintah
(RPJM/RKP/
Prioritas
Pembangunan)
• Prestasi Kerja
• Perda APBD
PelaksanaanAPBD
• Formulir/Dokumen
•Catatan/Register
• Semesteran
•Tahunan
Prioritas & Plafon
Anggaran Sementara

9. 7
LINGKUP DAN RINCIAN BAHASAN
PENGELOLAAN KEUDA
PP 58/2005 DENGAN PP 12/2019
PP 58/2005 PP 12/2019
 Menjelaskan secara cukup
memadai ruang lingkup
pengelolaan keuda.
 Jumlah Pasal: 158
 Menjelaskan secara
rinci ruang lingkup
pengelolaan keuda.
 Jumlah Pasal: 225

10. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah
serta melakukan pinjaman;
Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
dan membayar tagihan/utang pihak ketiga;
Penerimaan Daerah;
Pengeluaran Daerah;
Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain
berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain
yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah
yang dipisahkan;
Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Daerah dalam rangka
penyelenggaraan tugas Daerah dan/atau kepentingan umum.
8
Batasan
Pengertian/Lin
gkup Keuda
(Pasal 2)

11. 9
KEKUASAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
PP 58/2005 PP 12/2019
Mendesentralisasikan
pelaksanaan kekuasan
pengelolaan keuangan daerah
kepada:
a. Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah selaku
Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah/PPKD.
b. Kepala SKPA selaku Pejabat
Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang
Daerah.
Mendesentralisasikan
pelaksanaan kekuasan
pengelolaan keuangan daerah
kepada Pejabat Perangkat
Daerah:
a. Sekda selaku Koordinator
Pengelola Keuda
b. Kepala SKPAD selaku Pejabat
PPKD.
c. Kepala SKPA selaku PA.
c. Sekda selaku Koordinator
Pengelola Keuda.

12. Pejabat Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah
 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuda
 Koordinator Pengelolaan Keuda
 Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA)
 Bendahara Umum Aceh (BUA)
 Kuasa BUA ---- Dapat Ditunjuk Lebih dari 1 Orang Kuasa BUA
 Pengguna Anggaran (PA)
 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPA (PPK-SKPA)
 Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPA (PPK-Unit SKPA)
 Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran
 Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA)
10

13. PPKD - 1
Kepala SKPAD selaku PPKD mempunyai tugas:
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuda;
b. Menyusun Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, dan
Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
c. Melaksanakan Pemungutan Pendapatan Daerah;
d. Melaksanakan Fungsi BUA; dan
e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan per-UU-an.
Penjelasan PP:
Kewenangan Pemungutan Pajak Daerah Dapat Dipisahkan dari
Kewenangan SKPAD sesuai ketentuan per-UU-an.
11

14. 12
PPKD - 2
PPKD selaku BUA berwenang:
a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b. Mengesahkan DPA-SKPA;
c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran Kas Umum Aceh;
e. Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah;
f. Menetapkan SPD;
g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama
Pemda;
h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuda;
i. Menyajikan informasi keuda; dan
j. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan
Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an
yang tidak dilakukan melalui RKUD.

15. HAL BARU
PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
Pasal 4
Penegasan Kepala Daerah Berkedudukan sebagai Pemilik Modal
pada Perusahaan Umum Daerah atau Pemegang Saham pada
Perseroan Daerah.
Pasal 4
Penegasan Kepala Daerah Berkedudukan sebagai Pemilik Modal pada
Perusahaan Umum Daerah atau Pemegang Saham pada Perseroan Daerah.
Pasal 13
Pejabat Fungsional Umum dapat menjadi PPTK apabila tidak terdapat
pejabat struktural.
Pasal 13
Pejabat Fungsional Umum dapat menjadi PPTK apabila tidak terdapat
pejabat struktural.
Pasal 15
Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, PA
menetapkan PPK Unit SKPA untuk melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada Unit SKPA.
Pasal 22
Merinci Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
2
Pasal 15
Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, PA
menetapkan PPK Unit SKPA untuk melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada Unit SKPA.
5
Pasal 22
Merinci Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
13

16. 14
KEKUASAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
 Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan dari
Kepala Daerah didasarkan pada Prinsip Pemisahan
Kewenangan antara yang:
a. memerintahkan,
b. menguji, dan
c. menerima atau mengeluarkan uang.
 Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.
 Pejabat terkait pengelolaan keuangan daerah tidak
boleh merangkap jabatan.

17. 15
KUASA BUA
GUBERNUR
(PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUDA)
SEKRETARIS DAERAH
(KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUDA)
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PPKD Selaku BUA
(KEPALA SKPAD)
KUASA PABENDAHARA
PPK-SKPAPPTK
PENGGUNA ANGGARAN
(KEPALA SKPA)

18. 16
PPKD Selaku BUA
(Kepala BKD/BPKD/BPKAD/BPPKAD)
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN ACEH
SELAKU BENDAHARA UMUM ACEH
BIDANG
PENDAPATAN
1. Memungut
Pendapatan
2. Mengelola
Pendapatan
3. Memverifikasi
Pendapatan dr
Bendahara
Penerimaan
BIDANG
ANGGARAN
BIDANG
AKUNTANSI
BIDANG
ASET
SEKRETARIS
1. Menyusun
APBD &
Perubahan
APBD
2. Mengesahka
n DPA SKPA
1. Melaksanak
an
Akuntansi
2. Menyusun
Laporan
Keuangan
Pemda
1. Mengelola
AsetDaerah
KUASA
BUA
Dapat Lebih
dari 1 Orang
Kuasa BUA
BIDANG
INVESTASI
1. Mengelol
Investasi
Daerah
PPK - SKPA

19. 17
PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
(Kepala SKPA)
STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN
SKPA
KUASAPENGGUNA
ANGGARAN
(Kabid/UPT/Kabag - n1)
PPTK
KUASAPENGGUNA
ANGGARAN
(Kabid/UPT/Kabag - n1)
KUASAPENGGUNA
ANGGARAN
(Sekretaris)
BENDAHARA
PENERIMAAN/PENGELUARAN
PPTK
Membantu Tugas & Wewenang PA/KPA, a.l:
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaankegiatan;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atasbeban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
1. Verifikasi SPP
2. Menyiapkan SPM
3. Verifikasi SPJ
4. Melaksanakan
Akuntansi & Laporan
Keuangan
PPK-SKPA
Membantu Bendahara Penerimaan&
Bendahara Pengeluaran:
1. Membuat dokumen
2. Mencatat pembukuan
3. Gaji
Pembantu Bendahara

20. PENGGUNA
ANGGARAN
Melimpahkan sebagian
kewenangan KEPALA UNIT
SKPA
KUASA
PENGGUNA
ANGGARAN
Selaku
BERDASARKAN PERTIMBANGAN
BESARAN ANGGARAN KEGIATAN LOKASI RENTANG KENDALI
PELIMPAHAN KEWENANGAN PA KEPADA KPA MELIPUTI:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
2. melaksanakan anggaran Unit SKPA yang dipimpinnya;
3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan piha lain dalam batas anggaran yang telah
ditetapkan;
5. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;dan
7. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 1118
PELIMPAHAN WEWENANG PA KEPADA KPA

21. 19
MODEL 1
STRUKTUR ORGANISASI SKPA
KEPALA SKPA
Pengguna Anggaran
Kabag TU
Kasubbag TUK
PPK-SKPA
Ka UPT
Kuasa PenggunaAngg.
Kabid
Kuasa PenggunaAngg.
Kasubbid
PPTK
Kasubbid
PPTK

22. 20
MODEL 2
STRUKTUR ORGANISASI SKPA
KEPALA SKPA
Pengguna Anggaran
Kabag TU
Kasubbag TUK
PPK-SKPA
Ka UPT
PPTK
Kabid SKPA
PPTK

23. 21
SEKDA
Pengguna Anggaran
Kabag/
Kasubbag TU
PPK-SKPA
KARO/KABAG
Kuasa PenggunaAngg.
Kasubbag
PPTK
MODEL 3
STRUKTUR ORGANISASI SKPA
KHUSUS SEKRETARIAT DAERAH

24. 22
PENGGUNA
ANGGARAN
PENYIAPAN
SPM
VERIFIKASI
SPJ
AKUNTANSI&
PELAPORAN
KEUANGAN
PPK-SKPA
(SEKRETARIS/TATA USAHA/KEUANGAN)
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPA (PPK–SKPA)

25. 23
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(Kepala Bidang/Bagian/UPT/Setaranya)
STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN
UNIT SKPA
PPTK PPTK
Membantu Tugas & Wewenang KPA, a.l:
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaankegiatan;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atasbeban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
1. MemverifikasiSPP-TU
dan SPP-LS
2. MenyiapkanSPM
3. MemverifikasiSPJ
PPK-UNIT SKPA
Bendahara Penerimaan Pembantu&
Bendahara PengeluaranPembantu:
1. Menerima & Menyetorkan Pendapatan
2. Membuat SPP-TU dan SPP-LS
3. Membuat SPJ
4. Melakukan Pembukuan
Bendahara Pembantu

26. 24
KUASA PENGGUNA
ANGGARAN
VERIFIKASI SPP &
PENYIAPAN SPM
VERIFIKASI
SPJ
PPK-UNIT SKPA
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SKPA
(PPK-UNIT SKPA)

27. 25
a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU,
SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran;
b. Menyiapkan SPM;
c. Melakukan verifikasi Laporan
Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara
Penerimaan & Bendahara Pengeluaran
d. Melaksanakan fungsi akuntansi pada
SKPA; dan
e. Menyusun laporan keuangan SKPA
a. Melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu;
b. Menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS,
berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu; dan
c. Melakukan verifikasi Laporan
Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara
Penerimaan pembantu dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu
PPK-SKPA PPK-Unit SKPA
Tugas Tugas
Dalam hal PA melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada KPA
Pasal 15
PPK-SKPA VS PPK-UNIT SKPA
PPK-SKPA tidak boleh merangkap sebagai
pejabat yang bertugas melakukan
pemungutan penerimaan negara/daerah,
bendahara, dan/atau PPTK
Pasal 14

28. Tata Cara Penunjukan Pejabat di
Lingkungan PPKD
dan/atau SKPA
PP 58/2005 dan PP 12/2019
Mengatur pendelegasian wewenang lebih lanjut:
PPKD selaku BUA menunjuk pejabat selaku Kuasa BUA dan dapat
melimpahkan wewenang lainnya kepada pejabat lainnya dilingkungan
SKPAD.
Kepala SKPA dalam melaksanakan tugasnya :
Menetapkan pejabat yg melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPA sebagai pejabat penatausahaan keuda.
Dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit
kerja dilingkungannya selaku kuasa pengguna anggaran/ pengguna
barang.
Pejabat pengguna angaran/ kuasa pengguna anggaran dalam
melaksanakan program & kegiatan dapat menunjuk pejabat pada
unit kerja SKPA selaku PPTK.
26

29. 27
Bendahara
 Status Bendahara merupakan Pejabat Fungsional dan bertanggung jawab
kepada PPKD selaku BUA.
 Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima,
menyimpan, menyetor ke RKUD, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.
 Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-UP/GU/TU
dan SPP LS;
b. menerima dan menyimpan uang dari UP/GU/TU;
c. melaksanakan pembayaran dari UP/GU/TU yang dikelolanya;
d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan
per-UU-an;
e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
f. membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) secara administratif
kepada PA dan laporan pertanggungjawaban (SPJ) secara fungsional
kepada BUA secara periodik; dan
g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dgn ketentuan per-UU-an.

30. 28
B E N D A H A R A
BENDAHARA
PENERIMAAN
BENDAHARA
PENGELUARAN
PPKD Selaku BUA
PENGGUNA
ANGGARAN
1. SPP-UP/GU/TU/LS
2. BUKU2
3. SPJ - BELANJA
1. STS
2. RPH
3. SPJ - PDPT
HUBUNGAN
FUNGSIONAL & ADMINISTRASI

31. 29
APBD

32. 30
AZAS UMUM APBD
PP 58/2005 dan PP 12/2019
 APBD disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang
menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan
Pendapatan Daerah.
 Menjelaskan fungsi-fungsi APBD: otorisasi,
perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan
stabilisasi.
 Menegaskan mengenai prinsip-prinsip penganggaran
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

33. Prinsip-prinsip Penganggaran
 Semua penerimaan dianggarkan dalam APBD.
 Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan
dianggarkan secara Bruto.
 Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan
dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan per-UU-an.
 Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan
adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam
jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum
yang melandasinya.
31

34. 32
STRUKTUR APBD
PP 58/2005 dan PP 12/2019
Memperjelas cakupan pengertian dan rincian dari dari
setiap pendapatan, belanja dan pembiayaan
Pendapatan dirinci menurut kelompok pendapatan
dan jenis pendapatan
Klasifikasi belanja menurut organisasi, urusan
pemerintahan/fungsi, program dan kegiatan serta
jenis belanja.
Pembiayaan dirinci menurut jenis sumber penerimaan
dan pengeluaran pembiayaan

35. STRUKTUR
PENDAPATAN
A. Pendapatan Asli Daerah:
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang Sah
B. Pendapatan Transfer (dh. Dana Perimbangan):
1. Transfer Pusat (dana perimbangan: DTUmum dan DTK, Dana Insentif
Daerah, Dana Otsus dan Keistimewaan dan Dana Desa)
2. Transfer antar Daerah (pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan)
(dh. (1) Dana Bagi Hasil (2) Dana Alokasi Umum (3) Dana Alokasi
Khusus
C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:
1. Hibah
2. Dana Darurat
3. Lain-lain pendapatan sesuai per-UU-an
33

36. 34
PEMERINTAH DAERAH
DILARANG
MELAKUKAN PUNGUTAN ATAU
YANG DISEBUT NAMA LAINNYA
YANG DIPERSAMAKAN DENGAN
PUNGUTAN DI LUAR YANG
DIATUR DALAM UNDANG-
UNDANG
MELAKUKAN PUNGUTAN YANG
MENYEBABKAN EKONOMI BIAYA
TINGGI, MENGHAMBAT
MOBILITAS PENDUDUK, LALU
LINTAS BARANG DAN JASA
ANTAR DAERAH, DAN KEGIATAN
EKSPOR/IMPOR YANG
MERUPAKAN PROGRAM
STRATEGIS NASIONAL
Pasal 32
Kepala Daerah yang
dikenai sanksi
administratif tidak
dibayarkan hak-hak
keuangannya yang diatur
dalam ketentuan
peraturan perundang-
undangan selama 6
(enam) bulan
melarang
Pasal 33
melarang
Kepala Daerah yang
dikenai sanksi
administratif sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan
Hasil
pungutan
wajib
disetorkan
seluruhnya
ke kas
negara
PENDAPA
TAN

37. 35
Struktur Belanja
KEPEMENDAGRI 29/2002
PP 58/2005 &
PERMENDAGRI 13/2006
APARATUR & PELAYANAN PUBLIK
 Belanja Administrasi Umum
 Belanja Pegawai
 Belanja Barang & Jasa
 Belanja Perjalanan Dinas
 Belanja Pemeliharaan
 Belanja Tidak Langsung
 Belanja Pegawai
 Belanja Bunga
 Belanja Subsidi
 Belanja Hibah
 Belanja Bantuan Sosial
 Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keu
 Belanja Tak Terduga
 Belanja Langsung
Program …
Kegiatan …
 Belanja Pegawai
 Belanja Barang & Jasa
 Belanja Modal
 Belanja Operasi & Pemeliharaan
 Belanja Pegawai
 Belanja Barang & Jasa
 Belanja Perjalanan Dinas
 Belanja Pemeliharaan
 Belanja Modal
 Belanja Modal
BELANJA BAGI HASIL & BANTUAN KEU
BELANJA TIDAK TERSANGKA

38. 36
Struktur Belanja
PP 12 Tahun 2019
 Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi
 Program …
 Kegiatan …
 Belanja Operasi
 Belanja Pegawai
 Belanja Barang dan Jasa
 Belanja Bunga
 Belanja Subsidi
 Belanja Hibah
 Belanja Bantuan Sosial
 Belanja Modal
 Belanja Tidak Terduga
 Belanja Transfer
 Belanja bagi Hasil dan
 Belanja Bantuan Keuangan

39. 37
Struktur
BelanjaPP 58/2005 &
PERMENDAGRI13/2006 PP 12/2019KEPEMENDAGRI 29/2002
APARATUR & PELAYANAN
PUBLIK
 Belanja AdministrasiUmum
 Belanja Pegawai
 Belanja Barang & Jasa
 Belanja Perjalanan Dinas
 Belanja Pemeliharaan
 Belanja Tidak Langsung
 Belanja Pegawai
 Belanja Bunga
 Belanja Subsidi
 Belanja Hibah
 Belanja Bansos l
 Belanja Bagi Hasil &
Bantuan Keu
 Belanja T Terduga
 Urusan PemerintahanDaerah
 Organisasi
 Program…
 Kegiatan…
 Belanja Operasi
 Belanja Pegawai
 Belanja Barang dan Jasa
 Belanja Bunga
 Belanja Subsidi
 Belanja Hibah
 Belanja Bantuan Sosial
 Belanja Operasi&
Pemeliharaan
 Belanja Pegawai
 Belanja Barang/Jasa
 Belanja Perjalanan Dinas
 Belanja Pemeliharaan
 BelanjaModal
 Belanja Modal
 BelanjaLangsung
Program …
Kegiatan …
 Belanja Pegawai
 Belanja Barang &
Jasa
 Belanja Modal
 Belanja Modal
 Belanja Tidak Terduga
 Belanja Transfer
 Belanja bagi Hasil dan
 Belanja Bantuan Keuangan
BELANJA BAGI HASIL & BANTUAN
KEU
BELANJA TIDAK TERSANGKA

40. 38

41. 39

42. STRUKTUR PEMBIAYAAN
A. Penerimaan Pembiayaan:
1. Selisih Lebih Perhitungan (SiLPA) Anggaran Tahun
Sebelumnya
2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Penerimaan Pinjaman Daerah
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya
B. Pengeluaran Pembiayaan:
1. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
3. Pembentukan Dana Cadangan
4. Pemberian Pinjaman Daerah
5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya
Pembiayaan Neto (A – B)
40

43. 41
URUSAN PILIHAN
Pertanian
Kehutanan
Energi dan Sumberdaya Mineral
Pariwisata
Kelautan dan Perikanan
Perdagangan
Perindustrian
Transmigrasi
• Pelayanan Umum
• Pertahanan *)
• Ketertiban dan Keamanan
• Ekonomi
• Perlindungan Lingkungan Hidup
• Perumahan dan Fasilitas Umum
• Kesehatan
• Pariwisata
• Agama *)
• Pendidikan
• Perlindungan Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
URUSAN WAJIB
Pendidikan
Kesehatan
Pekerjaan Umum
Perumahan
Penataan Ruang
Perencanaan Pembangunan
Perhubungan
Lingkungan Hidup
Pertanahan
Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemberdayaan Perempuan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Sosial
Tenaga Kerja
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Penanaman Modal
KeBUAayaan
Pemuda dan Olah Raga
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Pemerintahan Umum
Kepegawaian
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Statistik
Kearsipan
Komunikasi dan Informatika
FUNGSI KEUANGAN NEGARA

44. Pasal 50
Pengaturan Daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai dengan
ketentuan per-UU-an, Menteri Keuangan melakukan Penundaan dan/atau
Pemotongan Penyaluran Dana Transfer Umum (DAU), setelah
berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis terkait.
Pasal 58
Pengaturan Pemberian Tambahan Penghasilan (TPP) kepada ASN
berpedoman pada PP. Dalam hal belum adanya PP, Kepala Daerah
dapat memberikan TPP bagi ASNsetelah mendapat Persetujuan
Menteri Dalam Negeri.
Pasal 91
Penegasan Kepala Daerah menetapkan rancangan KUA dan rancangan PPAS
menjadi KUA dan PPAS berdasarkan RKPD, apabila KDH dan DPRD tidak
bersepakat dan selanjutnya mengajukan Rancangan APBD.
PENGANGGARAN
BELANJA
antara Lain
Pasal 50
Pengaturan Daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai dengan
ketentuan per-UU-an, Menteri Keuangan melakukan Penundaan dan/atau
Pemotongan Penyaluran Dana Transfer Umum (DAU), setelah
berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis terkait.
2
Pasal 58
Pengaturan Pemberian Tambahan Penghasilan (TPP) kepada ASN
berpedoman pada PP. Dalam hal belum adanya PP, Kepala Daerah
dapat memberikan TPP bagi ASNsetelah mendapat Persetujuan
Menteri Dalam Negeri.
Pasal 91
Penegasan Kepala Daerah menetapkan rancangan KUA dan rancangan PPAS
menjadi KUA dan PPAS berdasarkan RKPD, apabila KDH dan DPRD tidak
bersepakat dan selanjutnya mengajukan Rancangan APBD.
42

45. 43
PENYUSUNAN RKA-SKPA
 Menekankan penyusunan RKA-SKPA dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka
menengah dan penganggaran terpadu yang dilakukan berdasarkan capaian kinerja.
 RKA-SKPA memuat rencana Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang dirinci sampai
dengan Rincian Obyek.
 RKA-SKPA juga memuat informasi mengenai Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Standar Harga Satuan, dan Kinerja yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan.
 Rencana Pendapatan yang akan diterima oleh SKPA sesuai dengan Tupoksi serta
ditetapkan sesuai dengan ketentuan per-UU-an.
 Rencana Belanja dirinci atas Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Belanja.
 Rencana Pembiayaan memuat kelompok Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran
Pembiayaan.
 RKA-SKPA disampaikan ke TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi, yaitu untuk menelaah
kesesuaian dengan KUA dan PPAS, Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran
sebelumnya; capaian Kinerja; indikator Kinerja; ASB; Standar Harga Satuan; RKBMD, SPM,
proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan Program dan Kegiatan antar
RK- SKPA.
 Standar Harga Satuan Regional – Perpres, sebagai Pedoman Daerah – Perkada/Keputusan.
 RKBMD sebagai Lampiran RKA-SKPA.

46. PENGANGGARAN KEGIATAN
TAHUN JAMAK
Kegiatan Tahun Jamak harus memenuhi kriteria paling sedikit:
1. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan
satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu
penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap
berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
3. Berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
Persetujuan bersama ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan
KUA dan PPAS.
4. Persetujuan bersama paling sedikit memuat:
a. nama Kegiatan;
b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
c. jumlah anggaran; dan
d. alokasi anggaran per tahun.
5. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak tidak
melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir, kecuali Kegiatan
Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan
strategis nasional sesuai dengan ketentuan per-UU-an.
44

47. 45
ALUR PENGERJAAN RKA SKPATUNGGU PENGGANTI
PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

48.  Mengatur jadwal penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS.
 Rancangan KUA dan PPAS disusun oleh Kepala Daerah.
 Memperjelas keterkaitan dan hubungan antara dokumen perencanaan
(RPJMD & RKPD) dengan penyusunan rancangan KUA, PPAS untuk
dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan
Pimpinan DPRD.
 Mempertegas PPKD menyusun Raperda APBD berikut dokumen
pendukung berdasarkan RKA-SKPA yang telah ditelaah oleh TAPD.
 Rancangan Perda APBD dan Raperkada Penjabaran APBD disampaikan
ke Kepala Daerah.
 Kepala Daerah wajib mengajukan Raperda APBD kepada DPRD paling
lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran
berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah
dan DPRD. Jika tidak, Kepala Daerah dikenai sanksi administratif sesuai
dengan ketentuan per-UU-an. 46
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

49. PP 58/2005 dan PP 12/2019
 Jadwal penyampaian, pembahasan Raperda APBD kpd DPRD
dan pengambilan keputusan bersama terhadap Raperda APBD
dgn DPRD serta proses evaluasi.
 Menitikberatkan pembahasan Raperda APBD pada kesesuaian
program kegiatan dgn KUA & PPAS.
 Pengaturan mengenai penetapan APBD apabila DPRD tidak
mengambil keputusan bersama thd Raperda APBD.
 Mekanisme, jadwal, penyempurnaan hasil Evaluasi Raperda
APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD serta penetapan Perda
APBD & Per KDH ttg Penjabaran APBD oleh KDH (preventif).
 Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan
Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
dimulainya tahun anggaran setiap tahun
47
PENETAPAN
APBD - 1

50. 48
PENETAPAN
APBD - 2
PENGATURAN BARU - PP 12/2019
DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama Raperda
APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran
setiap tahun dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Kepala Daerah
terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada
DPRD dari jadwal, sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota
DPRD.
Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan
bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan
Raperda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala
Daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi
sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

51. 49
SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD (UU 17/2003, UU
25/2004 UU 23/2014, UU 33/2004)
Renstra
SKPA
Renja
SKPA
RKPD
KUA PPAS
PEDOMAN
PENYUSUNAN
RKA-SKPA
RAPERDA
APBD
Tim
Anggaran Pemda
RKA-SKPA
Dibahas
bersama
DPRD
5 tahun
5 tahun
1 tahun
1 tahun
RKP
RPJMD RPJM
NOTA KESEPAKATAN
PIMPINAN DPRD DGN KDH

52. 50
KEBIJAKAN
BANGNAS & KEUDA
KEBIJAKAN UMUM
APBD &
Prioritas & Plafon
AnggaranSementara
RPJMD
BADAN ANGGARAN
LEGISLATIF
Sosialisasi kpd Masy
RKA-SKPA
RAPBD
Perda APBD
Klarifikasi RAPBD
Pengajuan Raperda
APBD
PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN PERDA
APBD
PEMDA DPRD
RKPD
KERANGKA EK. MAKRO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
EVALUASI KINERJA
MASA LALU
Persetujuan Raperda
APBD
PERKDH ttg pedoman
penyusunanRKA-SKPA
(Plafon Anggaran, Standar Satuan
Harga, capaian kinerja, SPM,
Formulir RKASKPA)
SATKE
R
RKSKPA
RENSTRA SKPA
Jaringasmara
MUSRENBANGDA
TIM ANGGARAN
PEMDA
SATKE
R
SKPA
Evaluasi Raperda
APBD

53. 1
PELAKSANAAN
APBDPP 58/2005 dan PP 12/2019
Selain pada aspek pelaksanaan juga menekankan pada aspek
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan, mencakup:
 Jadwal proses penyusunan DPA-SKPA oleh SKPA dan
penyerahannya kepada PPKD.
 Isi DPA-SKPA mencakup: rincian sasaran yang hendak dicapai,
fungsi, program, kegiatan anggaran untuk mencapai sasaran
dan rencana penarikan dana serta pendapatan yang
direncanakan.
 Proses & jadwal verifikasi DPA-SKPA oleh TAPD (15 hari
setelah Penjabaran APBD).
 Proses dan jadwal Pengesahan DPA-SKPA oleh PPKD setelah
memperoleh Persetujuan Sekda.
 Pengaturan secara komprehensif mengenai penatausahaan
pendapatan, belanja dan pembiayaan berikut perubahan tata
cara pencairan dan penggunaan dana. 5

54. 52
PERSIAPAN PELAKSANAAN APBD
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
BARANG
PPKD selaku
BUD/KUASA BUD
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD Selaku BUD)
Menyusun DPA-SKPD
DPASKPD
Menyerahkan DPA-
SKPD ke PPKD untuk
dibahas oleh Tim
Anggaran Pemda
SKPDSKPKD
DPASKPD
yg telah disahkan
Menyusun Anggaran
Kas SKPD
Memverifikasi
Anggaran Kas
SKPD
Menyusun Anggaran
Kas PEMDA
Anggaran Kas SKPD
Anggaran Kas SKPD
AAnAnnggggagaraarnarKanansKSKKaPasDsySgSKteKlPahPDdDivyerygifi
gkasitetelalahhddiviveerirfifkikaassii
Anggaran Kas PEMDA
Menyerahkan Anggaran
Kas kpd BUD/
Kuasa BUD
Anggaran Kas SKPD yg telah
diverifikasi
Pengesahan DPASKPD
oleh PPKD dgn
persetujuan Sekda
DPASKPD
yg telah disahkan &
diserahkan kpd SKPD
Verifikasi oleh Tim
Anggaran PEMDA
DPASKPD
DPASKPD yg telah
diverifikasi oleh Tim
Anggaran PEMDA
Menyerahkan Perda ttg
APBD dan PerKDH ttg
Penjabaran APBD
Perda ttg APBD dan PerKDH ttg
Penjabaran APBD
RKASKPD yg telah diverifikasi

55. 53

56. LATAR BELAKANG
PERUBAHAN
DOKUMEN
KETERANGAN
PENGANGGARAN PELAKSANAAN
Perkembangan AsumsiKUA
yang Tidak Sesuai
RKA-SKPA DPA-SKPA
Dapat Mendahului Perubahanatas
Persetujuan DPRD
DPPA-SKPA DPPA-SKPA
Dilakukan Pergeseran DPPA-SKPA DPPA-SKPA
Antar rincian obyek  PPKD
Antar obyek  SEKDA
Antar jenis, program/kegiatan,
organisasi  atas persetujuan
DPRD
Penggunaan Saldo Anggaran
(SiLPA) dalam TahunAnggaran
Berjalan
RKA-SKPA DPA-SKPA
Dapat Mendahului Perubahandan
Menunggu Perubahan Atas
Persetujuan DPRD
DPPA-SKPA DPA-SKPA
DPAL-SKPA DPAL-SKPA
Darurat
RKA-SKPA DPA-SKPA Dapat Mendahului Perubahan, dan
Jika Terjadi Setelah Perubahan
Ditampung dalam Laporan Realisasi
Anggaran (LRA)
DPPA-SKPA DPPA-SKPA
Luar Biasa >50%
RKA-SKPA DPA-SKPA
Setelah Perubahan KeduaAPBD
54
DPPA-SKPA DPPA-SKPA
Luar biasa <50% DPPA-SKPA DPPA-SKPA
Perubahan
APBD

57. 55
DOKUMEN POKOK
PENGANGGARAN DAERAH
RKA-SKPA
DPA-SKPA
ANGGARAN KAS
RAPBD
PENJABARAN
APBD
PERDA
APBD
RPJMD/
RKPD
KUA PPAS
EVALUASI

58. 56
DOKUMEN POKOK
PELAKSANAAN ANGGARAN
SPP-LS
SPJ
SPP-UP
SPP-GU
SPP-TU
SPM-LS
SPD
SPM-UP
SPM-GU
SPM-TU
SP2D
SP2D

59. 57
PELAKSANAAN &
PENATAUSAHAAN - 1
No U r a i a n Keterangan
1. Memberi persetujuan pengesahan DPA-SKPA SEKDA
2. Mengesahkan DPA-SKPA & Anggaran Kas PPKD
3. Menerbitkan SPD PPKD selaku BUA
4. Menerima & menyetor penerimaan SKPA Bendahara Penerimaan
5. Penyiapan dokumen SPP-LS PPTK
6. Pengajuan SPP-UP/GU/TU/LS (sistem UYHD) Bendahara Pengeluaran
7. Pengajuan SPM-UP/GU/TU & SPM-LS Kepala SKPA
8. Menerbitkan SP2D Kuasa BUA
9. Pertanggungjawaban Dana (SPJ) Kepala SKPA

60. 58
PELAKSANAAN &
PENATAUSAHAAN - 2 Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan
dilakukan melalui RKUD yang dikelola oleh BUA.
 Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tidak dilakukan melalui
RKUD, BUA melakukan pencatatan dan pengesahan atas Penerimaan dan
Pengeluaran Daerah tersebut (SP2B/SPB – BLUD, JKN dan Dana BOS).
 PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau
badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib
menyelenggarakan penatausahaan.
 Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau
pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap
kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti
dimaksud.
 Kebenaran material merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan
Hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat
yang bersangkutan.
 Dilarang melakukan Pengeluaran untuk tujuan selain yang ditetapkan dalam
APBD.

61. 59
 Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUA membuka RKUD
pada bank umum yang sehat yang ditetapkan oleh Kepala.
 Penetapan bank umum dimuat dalam perjanjian antara BUA dengan bank
umum yang bersangkutan.
 BUA dapat membuka Rekening Penerimaan digunakan untuk menampung
Penerimaan Daerah setiap hari yang dioperasikan sebagai Rekening Bersaldo
Nihil yang seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke sekurang-kurangnya
sekali sehari pada akhir hari.
 Dalam hal kewajiban pemindahbukuan secara teknis belum dapat dilakukan
setiap hari, pemindahbukuan dapat dilakukan secara berkala yang ditetapkan
dalam Perkada.
 BUA dapat membuka Rekening Pengeluaran yang dioperasikan sebagai
rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai Kegiatan Pemerintah
Daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarannya ditetapkan dengan
Perkada.
 Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening
pengeluaran pada bank umum ke RKUD dilakukan atas perintah BUA.
PELAKSANAAN &
PENATAUSAHAAN - 3

62. 60
 Kepala Daerah dapat memberi izin kepada kepala SKPA untuk
membuka Rekening Penerimaan (Pendapatan) dan Rekening
Pengeluaran (UP/GU/TU) melalui BUA.
 Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat
mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek
atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan
sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas
daerah, dan kualitas pelayanan publik.
 Deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke RKUD paling lambat per
31 Desember – Treasury Single Account/TSA).
PELAKSANAAN &
PENATAUSAHAAN - 4

63. 61
 Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya
ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari. Dalam hal
kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi,
transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta
kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1
(satu) hari yang diatur dalam Perkada.
 Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan
sah atas setoran - bukti dapat meliputi dokumen elektronik.
 Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai
dan/atau nontunai.
 Penyetoran dianggap sah setelah Kuasa BUA menerima Nota
Kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.
 Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat
berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari
dan/atau atas nama pribadi.
PENATAUSAHAAN
PENERIMAAN - 1

64.  Bendahara Penerimaan pada SKPA wajib menyelenggarakan
pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas
penerimaan yang menj adi tanggung jawabnya.
 Bendahara Penerimaan pada SKPA wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada PAmelalui PPK-SKPA
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 Bendahara Penerimaan pada SKPA wajib menyampaikan laporan
pertanggungiawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya.
 PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka rekonsiliasi
penerimaan.
62
PENATAUSAHAAN
PENERIMAAN - 2

65.  Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya
berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun
sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening
penerimaan yang bersangkutan.
 Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya
tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan
dengan membebankan pada rekening penerimaan yang
bersangkutan.
 Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya
tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan
dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.
63
PENATAUSAHAAN
PENERIMAAN - 3

66. 64
 Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap & sah.
 Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBA tidak
dapat dilakukan sebelum APBA ditetapkan, kecuali
pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak
sesuai dengan ketentuan per-UU-an.
 Pengajuan SPP berdasarkan SPD atau dokumen yang
dipersamakan SPD.
 Besaran UP dan GU ditetapkan oleh Gubernur.
 Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU TU/LS
kepada PAmelalui PPK-SKPA paling lambat tgl 10 bulan
berikutnya.
PENATAUSAHAAN BELANJA - 1

67.  Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu wajib mempertanggungiawabkan secara
fungsional kepada BUA paling lambat tgl 10 bulan
berikutnya.
 Penyampaian Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Pengesahan
Pertanggungiawaban Pengeluaran oleh PA/ KPA.
 Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir
tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana
bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31
Desember.
65
PENATAUSAHAAN BELANJA - 2

68. 66
PENATAUSAHAAN PENGELUARAN - 3
 Penerbitan SP2D paling lama 2 hari sejak SPM
diterima.
 Kuasa BUA mengembalikan dokumen SPM
paling lambat 1 hari terhitung sejak
diterimanya SPM.
 Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUA
berkewajiban u/:
a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA
berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD
yang tercantum dalam SPM;
b. pengeluaran tersebut melampauipagu.

69. 67
Tugas
a. Mengajukan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya kepada PPK-Unit SKPA;
b. Melakukan Laporan Pertanggung-jawaban
(SPJ);
c. SPP TU untuk melaksanakan Kegiatan yang
bersifat mendesak. Batas jumlah pengajuan
SPP-TU harus mendapat persetujuan dari
PPKD. Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan
dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke RKUD.
Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU
dikecualikan untuk: Kegiatan yang
pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
dan/atau Kegiatan yang mengalami perubahan
jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya
akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.
Pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilampiri dengan daftar rincian
rencana penggunaan dana.
d. SPP-LS Barang dan Jasa
BENDAHARA PENGELUARAN VS BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
Tugas
a. Mengajukan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan
SPP-LS beserta bukti kelengkapannya kepada
PPK-SKPA;
b. Membuat Laporan Pertanggungjawaban;
c. SPP TU untuk melaksanakan Kegiatan yang
bersifat mendesak. Batas jumlah pengajuan
SPP-TU harus mendapat persetujuan dari
PPKD. Dalam hal sisa TU tidak habis
digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU
disetor ke RKUD. Ketentuan batas waktu
penyetoran sisa TU dikecualikan untuk:
Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1
(satu) bulan; dan/atau Kegiatan yang
mengalami perubahan jadwal dari yang
telah ditetapkan sebelumnya akibat
peristiwa di luar kendali PA/KPA. Pengajuan
SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan daftar rincian rencana
penggunaan dana.
d. SPP-LS Gaji dan Tunjangan serta SPP-LS
Barang dan Jasa
Pasal 144

70. 68
P P T K
PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN SKPA
PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/KPA
SPP-LS
KUASA
BUA
SPM
BANK
PIHAK
III
SP2D
SPJ - Laporan
Kegiatan
PROSES PENCAIRAN &
PEMBAYARAN LS
Uang

71. 69
BENDAHARA
PENGELUARAN
PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN SKPA
PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/KPA
SPP-UP/GU/TU
KUASA
BUA
SPM-UP/GU/TU
BANK
SP2D
UANG
PROSES PENCAIRAN &
PEMBAYARAN UP/GU/TU

72. 70
PROSES
AKUNTANSI POKOK
Dokumen Catatan Laporan
SP2D-LS,
SPJ & Bukti
Lainnya
Buku
Pembantu
Kertas
Kerja
• Bukti Penerimaan
Kas
•Bukti Pengeluaran
Kas
•Bukti Memorial
Kumpulan
Rekening
(Ringkasan
dan Rincian)
• Buku Jurnal
• Laporan Realisasi Anggaran
• Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih (LP SAL)
• Laporan Operasional (LO)
• Laporan Perubahn Ekuitas
(LPE)
• Neraca
• Laporan Arus Kas
• Catatan Atas Laporan
Keuangan
KebijakanAkuntansi
Pencatatan & Peringkasan
Penggolongan
Buku
Besar
Buku
Jurnal
Laporan
Keuangan
Pelaporan

73. 71
 Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi
Semester Pertama APBD dan Prognosis untuk 6 (enam)
bulan berikutnya.
 Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan
Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan
kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun
anggaran berkenaan.
Laporan Realisasi Semester
Pertama APBD

74. 72
 Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:
a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
b. SAPD; dan
c. BAS untuk Daerah.
 Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi
(SKPA) dan entitas pelaporan (Pemda).
 Laporan Keuangan paling sedikit meliputi:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
c. Laporan Operasional (LO)[
d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
e. Neraca;
f. Laporan Arus Kas (LAK)
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN

75. 73
 Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi
keuangan daerah, PAmenyusun dan menyajikan Laporan
Keuangan SKPA dan (PPKD) Bulanan dan Semesteran untuk
disampaikan kepada Kepala Daerah (kepada Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Keuangan) melalui PPKD sesuai dengan
ketentuan per-UU-an.
 Pelaporan Keuangan:
1. Laporan Keuangan Bulanan *)
2. Laporan Keuangan Semesteran *)
3. Laporan Keuangan Tahunan
*) Kemungkinan besar hanya Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
PELAPORAN KEUANGAN

76. 7
4
Laporan Keuangan
Tahunan
LAPORAN KEUANGAN PEMDA
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
2. NERACA
3. LAPORAN ARUS KAS
4. CaLK
5. LAPORAN PERUBAHAN SAL (LP SAL)
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)
7. LAPORAN OPERASIONAL (LO)
LAPORAN KEUANGAN SKPA
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
2. NERACA
3. CaLK
4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)
5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

77. 75
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD

78. 76
LAPORAN
PERTANGGUNGJAW
ABAN
PELAKSANAAN APBD1. Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan kepada
BPK RI paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir untuk diaudit.
2. Laporan Keuangan yang disampaikan ke BPK RI adalah
Laporan Keuangan yang telah direviu oleh Pengawas
Internal (Inspektorat).
3. Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan
Keuangan kepada DPRD paling lama 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.
4. Laporan Keuangan yang disampaikan oleh Kepala Daerah
kepada DPRD adalah Laporan Keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

79. 77
LAIN-LAIN
 Dalam rangka pelaksanan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri
menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 Pemeriksaan hanya oleh BPK – termasuk BLUD hanya diperiksa oleh BPK.
 Pemerintah Daerah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, yang penerapannya
dapat dilakukan secara bertahap paling lambat 3 (tiga) tahun setelah
ditetapkan PP ini.
 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di bidang Pengelolaan
Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi: Penyusunan
Program dan Kegiatan dari RKPD; Penyusunan Renja SKPA; Penyusunan
APBD; Pengelolaan Pendapatan Daerah; Pelaksanaan dan Penatausahaan
Keuangan Daerah; Akuntansi dan Pelaporan; dan Pengadaan Barang dan
Jasa.
 Dalam hal Pemda tidak menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik, Menteri Keuangan melakukan penundaan dan/atau
pemotongan Dana Transfer Umum (DAU) sesuai dengan ketentuan per-
UU-an atas usulan Menteri Dalam Negeri.

80. 78
Ketentuan Penutup
 Pada saat PP 12/2019 ini mulai berlaku, PP 58/2005
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 Peraturan pelaksanaan dari PP 58/2005 dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam PP 12/2019 ini.
 Peraturan pelaksanaan dari PP 12/2019 ini harus
ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak
PP 12/2019 ini diundangkan.

81. Sosialisasi Nasional
Pengelolaan Barang Milik 79
Daerah
7
9
TERIMA KASIH

82. 1
• DISKUSI
DOKUMEN KELENGKAPAN
• PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA (SPJ BELANJA)
Dr. Haryanto, SE., M.Si., Ak., CA.
Universitas Diponegoro Semarang
2019

83. 2
2
PKD
PP 12/2019
PP 12/2019
QANUN
PENGANTI
PERMENDAGRI
13/2006
UU 23/2014
UU 17/2003
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pergub Pedoman
Pengelolaan Keuda
UU 23/2014 &
Perubahannya
UU 1/2004
UU 15/2004
PP 71/2010
PENGGANTI
PERMENDAGRI 13/2006
Pergub

84. 3
KUASA BUA
GUBERNUR
(PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUDA)
SEKRETARIS DAERAH
(KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUDA)
KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
PPKD selaku BUA
(KEPALA SKPAD)
KUASA PABENDAHARA
PPK-SKPAPPTK
PENGGUNA ANGGARAN
(KEPALA SKPA)

85. 4
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(Kepala Bidang/Bagian/UPT/Setaranya)
STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN
UNIT SKPA
PPTK PPTK
Membantu Tugas & Wewenang KPA, a.l:
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaankegiatan;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atasbeban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
1. MemverifikasiSPP-TU
dan SPP-LS
2. MenyiapkanSPM
3. MemverifikasiSPJ
PPK-UNIT SKPA
Bendahara Penerimaan Pembantu&
Bendahara PengeluaranPembantu:
1. Menerima & Menyetorkan Pendapatan
2. Membuat SPP-TU dan SPP-LS
3. Membuat SPJ
4. Melakukan Pembukuan
Bendahara Pembantu

86. 5
KUASA PENGGUNA
ANGGARAN
VERIFIKASI SPP &
PENYIAPAN SPM
VERIFIKASI
SPJ
PPK-UNIT SKPA
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SKPA
(PPK-UNIT SKPA)

87. 6
a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU,
SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran;
b. Menyiapkan SPM;
c. Melakukan verifikasi Laporan
Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara
Penerimaan & Bendahara Pengeluaran
d. Melaksanakan fungsi akuntansi pada
SKPA; dan
e. Menyusun laporan keuangan SKPA
a. Melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu;
b. Menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS,
berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu; dan
c. Melakukan verifikasi Laporan
Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara
Penerimaan pembantu dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu
PPK-SKPA PPK-Unit SKPA
Tugas Tugas
Dalam hal PA melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada KPA
Pasal 15
PPK-SKPA VS PPK-UNIT SKPA
PPK-SKPA tidak boleh merangkap sebagai
pejabat yang bertugas melakukan
pemungutan penerimaan negara/daerah,
bendahara, dan/atau PPTK
Pasal 14

88. 7
DOKUMEN POKOK
PELAKSANAAN ANGGARAN
SPP-LS
SPJ
SPP-UP
SPP-GU
SPP-TU
SPM-LS
SPD
SPM-UP
SPM-GU
SPM-TU
SP2D
SP2D

89. 8
Tugas
a. Mengajukan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya kepada PPK-Unit SKPA;
b. Melakukan Laporan Pertanggung-jawaban
(SPJ);
c. SPP TU untuk melaksanakan Kegiatan yang
bersifat mendesak. Batas jumlah pengajuan
SPP-TU harus mendapat persetujuan dari
PPKD. Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan
dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke RKUD.
Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU
dikecualikan untuk: Kegiatan yang
pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
dan/atau Kegiatan yang mengalami perubahan
jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya
akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.
Pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilampiri dengan daftar rincian
rencana penggunaan dana.
d. SPP-LS Barang dan Jasa
BENDAHARA PENGELUARAN VS BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
Tugas
a. Mengajukan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan
SPP-LS beserta bukti kelengkapannya kepada
PPK-SKPA;
b. Membuat Laporan Pertanggungjawaban;
c. SPP TU untuk melaksanakan Kegiatan yang
bersifat mendesak. Batas jumlah pengajuan
SPP-TU harus mendapat persetujuan dari
PPKD. Dalam hal sisa TU tidak habis
digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU
disetor ke RKUD. Ketentuan batas waktu
penyetoran sisa TU dikecualikan untuk:
Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1
(satu) bulan; dan/atau Kegiatan yang
mengalami perubahan jadwal dari yang
telah ditetapkan sebelumnya akibat
peristiwa di luar kendali PA/KPA. Pengajuan
SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan daftar rincian rencana
penggunaan dana.
d. SPP-LS Gaji dan Tunjangan serta SPP-LS
Barang dan Jasa
Pasal 144

90. 9
P P T K
PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN SKPA
PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/KPA
SPP-LS
KUASA
BUA
SPM
BANK
PIHAK
III
SP2D
SPJ - Laporan
Kegiatan
PROSES PENCAIRAN &
PEMBAYARAN LS
Uang

91. 10
BENDAHARA
PENGELUARAN
PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN SKPA
PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/KPA
SPP-UP/GU/TU
KUASA
BUA
SPM-UP/GU/TU
BANK
SP2D
UANG
PROSES PENCAIRAN &
PEMBAYARAN UP/GU/TU

92. 11
 Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap & sah.
 Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBA tidak
dapat dilakukan sebelum APBA ditetapkan, kecuali
pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak
sesuai dengan ketentuan per-UU-an.
 Pengajuan SPP berdasarkan SPD atau dokumen yang
dipersamakan SPD.
 Besaran UP dan GU ditetapkan oleh Gubernur.
 Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU TU/LS
kepada PAmelalui PPK-SKPA paling lambat tgl 10 bulan
berikutnya.
PENATAUSAHAAN BELANJA - 1

93.  Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu wajib mempertanggungiawabkan secara
fungsional kepada BUA paling lambat tgl 10 bulan
berikutnya.
 Penyampaian Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Pengesahan
Pertanggungiawaban Pengeluaran oleh PA/ KPA.
 Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir
tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana
bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31
Desember.
12
PENATAUSAHAAN BELANJA - 2

94. 13
PENATAUSAHAAN PENGELUARAN - 3
 Penerbitan SP2D paling lama 2 hari sejak SPM
diterima.
 Kuasa BUA mengembalikan dokumen SPM
paling lambat 1 hari terhitung sejak
diterimanya SPM.
 Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUA
berkewajiban u/:
a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA
berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD
yang tercantum dalam SPM;
b. pengeluaran tersebut melampauipagu.

95. 14
DOKUMEN KELENGKAPAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
(SPJ BELANJA)

96. 15
SURAT EDARAN SEKDA
DOKUMEN
KELENGAKAPAN SPJ
(Versi Pemda DKI Jakarta)
Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan Aceh
khususnya pada Belanja, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai
berikut:
1. Menyiapkan dokumen pertanggungjawaban belanja yang terdiri
dari Jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal
untuk setiap objek belanja sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran II Surat Edaran ini.
2. Setelah dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada angka 1 lengkap, paling lama 1 (satu) hari kerja PPTK harus
menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk dilakukan proses:
a. Pembayaran melalui Mekanisme UP/GU/TU; atau
b. Pembayaran melalui Mekanisme Langsung (LS).

97. SURAT EDARAN
SEKDA(Versi Pemda DKI Jakarta)
3. Setelah dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
angka 2 huruf a lengkap, paling lama 1 hari kerja Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan kepada
PPK-SKPA untuk dilakukan verifikasi, dan untuk mendapat pengesahan
PA/KPA.
4. Setelah mendapat pengesahan PA/KPA sebagaimana dimaksud pada
angka 3, paling lama 1 hari kerja Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu melakukan pemindahbukuan kepada rekening
bank penerima/penyedia.
5. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyampaikan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b
kepada PPK-SKPA paling lama 1 hari kerja.
6. Setelah SPP-LS diterima oleh PPK-SKPA serta dinyatakan lengkap, paling
lama 1 hari kerja PPK-SKPA melakukan proses penerbitan SPM-LS untuk
ditandatangani oleh PA/KPA dan disampaikan kepada BUA/Kuasa BUA
untuk penerbitan SP2D.
7. BUA/Kuasa BUA paling lama 2 hari kerja menerbitkan SP2D setelah SPM1-6

98. 1
7
KELENGKAPAN DOKUMEN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
No Jenis
Belanja
Kelengkapan Dokumen
Pertanggungjawaban Belanja
Perpajakan
1 Honorarium
PNS
1. Surat Tugas Kepala SKPA.
2. Laporan Hasil Kegiatan
3. Daftar Hadir
4.Daftar Honorarium. Format
paling sedikit memuat:
Nama, Golongan, NPWP, Jumlah
Bruto, Potongan Pajak, Jumlah
Netto, Nomor Rekening (tanpa
tanda tangan penerima).
Pajak Penghasilan bersifat Final yaitu
1. Sebesar 0% dari jumlah bruto
honorarium bagi PNS Golongan I dan
Golongan II, Anggota TNI dan Anggota
POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan
Bintara, dan Pensiunannya.
2. Sebesar 5% (lima persen) dari jumlah
bruto honorarium atau imbalan lain bagi
PNS Golongan III, Anggota TNI dan
Anggota POLRI Golongan Pangkat
Perwira Pertama, dan Pensiunannya.
3. Sebesar 15% (lima belas persen) dari
jumlah bruto honorarium atau imbalan
lain bagi Pejabat Negara, PNSGolongan
IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI
Golongan Pangkat Perwira Menengah
dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

99. 1
8
No Jenis
Belanja
Kelengkapan Dokumen
Pertanggungjawaban Belanja
Perpajakan
2 Uang
Transport
1. Surat Tugas dari Kepala SKPA atau
Undangan/Disposisi.
2. Daftasr hadir/Bukti Kehadiran.
3. Daftar uang transportasi. Format
paling sedikit memuat: Nama,
Jumlah dan Nomor Rekening
(tanpa tanda tangan penerima)
4. Bukti transfer Uang Transportasi.
Merupakan bagian dari biaya perjalanan dinas
dan tidak dikenakan Pajak Penghasilan.
3 Honorarium
Pegawai
Honorer/Tida
k tetap
1. Keputusan Gubernur tentang
pengangkatan Pegawai
Honorer/Pegawai Tidak Tetap.
2. Hasil input kinerja pada Sistem
Aplikasi Kinerja
3. Daftar Gaji dari Sistem Aplikasi.
4. Daftar Biaya Operasional, Daftar
Hadir dan surat pernyataan
tanggung jawab mutlak langsung
dari atasannya atas kehadiran
(untuk biaya operasional)
Pajak Penghasilan Pasal 21, Tarif Pasal 17.
Dipersamakan dengan penghitungan Pegawai
Tidak Tetap yaitu tanpa pengurang Biaya
Jabatan.
Rumus:
PKP = (Gaji Sebulan yang diterima x12) - PTKP
Pajak disetahunkan = PKP x Tarif PPh Pasal 17
Pajak yg harus dibayar=Pajak disetahunkan/12
Penyesuaian pada bulan Desember:
dihitung penghasilan riil yg diterima dari bulan
Januari s.d Desember dikurangi pajak yang
telah dibayar Januari s.d November, selisihnya
merupakan pajak yang dibayar bulan
Desember. (Sehingga pengitungan pajak
sampai dengan bulan Desember Nihil)
Dalam hal penghasilan dibawah PTKP, maka
tidak dipotong Pajak Penghasilan.
4 Penyedia Jasa
Lainnya
Perorangan
(PJLP)
1. Dokumen Kontrak Perorangan.
2. Daftar Upah dari Sistem Aplikasi E-
PJLP.
3. Daftar Hadir.
4. Laporan terkait pekerjaan yang
telah dilaksanakan.

100. 1
9
No Jenis Belanja Kelengkapan Dokumen
Pertanggungjawaban Belanja
Perpajakan
5 Kontrak Kerja
Individu
(Misalnya, Guru
Honorer)
1.
2.
Rekap Guru dan Tenaga
Kependidikan/Tata Usaha dari Dinas
Pendidikan yang disertai dengan
SKTJM yang menyatakan bahwa
data pegawai benar.
Daftar Hadir.
Pajak Penghasilan Pasal 21, TarifPasal
17. Dipersamakan dengan penghitungan
Pegawai Tidak Tetap yaitu tanpa
pengurang Biaya Jabatan.
Rumus:
PKP = (Gaji sebulan yg diterima x 12) -
PTKP Pajak disetahunkan = PKP x Tarif
PPH Pasal17
Pajak yang harus dibayar = Pajak
disetahunkan/12
Penyesuaian pada bulan Desember:
Dihitung penghasilan riil yg diterimadari
bulan Januari s.d Desember dikurangi
pajak yg telah dibayar Januari s.d
November selisihnya merupakan pajak
yang dibayar bulan Desember. (Sehingga
pengitungan pajak sampai dengan bulan
Desember Nihil)
Dalam hal penghasilan dibawah PTKP,
maka tidak dipotong Pajak Penghasilan.
6 Petugas Jumantik/
Sejenisnya
1.
2.
Surat Keputusan Lurah
Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Jumantik, (sesuai jumlah rumah)
7 Kader
PKK/Posyandu/
Sejenisnya
1.
2.
3.
Surat Keputusan
Lurah/Camat/Walikota/ Gubernur.
Daftar Honorarium.
Laporan Kegiatan
8 Anggota Lembaga
Musyawarah…./
Anggota Forum
…/Sejenisnya.
1.
2.
3.
4.
Surat Keputusan Walikota.
Daftar Hadir.
Daftar Uang Kehormatan.
Laporan Kegiatan.
9 Dewan Riset
Daerah/Pengupaha
n/Rekonsiliasi/Seje
nisnya
1.
2.
3.
4.
Surat Keputusan Gubernur.
Daftar Uang Kehormatan.
Laporan Kegiatan.
Daftar Hadir.

101. 2
0
No Jenis
Belanja
Kelengkapan Dokumen
Pertanggungjawaban Belanja
Perpajakan
10 Belanja
RT/RW
1. Surat Keputusan Lurah I
Camat.
2. Daftar Penerima RT/RW.
Tidak kenakan pajak karena bersifat
operasional.
11 Babinsa
dan Bimas
(TNI/POLRI)
1. Surat Keputusan Penunjukan
dari Kesatuan TIN/POLRI
2. Daftar Hadir.
3. Daftar Honorarium.
4. Laporan Kegiatan Babinsa.
Pajak penghasilan bersifat Final yaitu
1. Sebesar 0% dari jumlah bruto
honorarium bagi PNS Golongan I dan
Golongan II, Anggota TNI dan Anggota
POLRI Golongan Pangkat Tamtama
dan Bintara, dan Pensiunannya.
2. Sebesar 5% (lima persen) dari jumlah
bruto honorarium atau imbalan lain
bagi PNS Golongan III, Anggota TNI
dan Anggota POLRI Golongan Pangkat
Perwira Pertama, dan Pensiunannya.
3. Sebesar 15% (lima belas persen) dari
jumlah bruto honorarium atau
imbalan lain bagi Pejabat Negara, PNS
Golongan IV, Anggota TNI dan
Anggota POLRI Golongan Pangkat
Perwira Menengah dan Perwira Tinggi,
dan Pensiunannya.
12 Babinsa
dan Bimas
(TNI, POLRI)
1. Surat Keputusan Penunjukan
dari Kesatuan
2. Daftar Hadir.
3. Daftar Honorarium.
4. Laporan Kegiatan Babinsa.
13 Ajudan
Gubernur
dari
TNI/POLRI
1. Surat Keputusan Kepala SKPA.
2. Surat Keputusan Penunjukan
dari Kesatuan.
3. Daftar Hadir.
4. Daftar Honorarium.

102. 2
1
No Jenis
Belanja
Kelengkapan Dokumen
Pertanggungjawaban Belanja
Perpajakan
14 Narasumber/l
nstruktur
1. Undangan Rapat/Permintaan
Narasumber dari Kepala SKPA
kepada Narasumber, (format
undangan sesuai dengan
Peraturan Gubernur tentang
Tata Naskah Dinas).
2. Daftar Hadir Narasumber.
3. Biodata Narasumber.
A. Narasumber/lnstruktur untuk PNS, Anggota
TNI dan Anggota POLRI berlaku:
1. Sebesar 0% dari jumlah bruto honorarium
bagi PNS Golongan I dan Golongan II,
Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan
Pangkat Tamtama dan Bintara, dan
Pensiunannya..
2. Sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto
honorarium atau imbalan lain bagi PNS
Golongan III, Anggota TNI dan Anggota
POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama,
dan Pensiunannya.
3. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah
bruto honorarium atau imbalan lain bagi
Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota
TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat
Perwira Menengah dan Perwira Tinggi dan
Pensiunannya.
B. Narasumber/lnstruktur Non PNS berlaku:
Rumus :
Penghasilan Bruto x 50% x tarif PPh Pasal 17
Penghasilan bruto s.d. 100 jt x tarif 5%,
Diatas 100 jt, selisihnya dikenakan tarif 15%
(menggunakan tarif progersif)

103. 2
2
No Jenis
Belanja
Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban
Belanja
Perpajakan
15 Honor
Penceramah
Keagamaan
1. Daftar Hadir.
2. Daftar Honorarium/Kuitansi.
3. Surat Permohonan sebagai Penceramah.
Rumus :
Penghasilan Bruto x 50% x tarif
PPh Pasal 17
Penghasilan bruto s.d. 100 jt x
tarif 5%,
Diatas 100 jt, selisihnya
dikenakan tarif 15%
(menggunakan tarif progersif)
16 Belanja
Perjalanan
Dinas
1. Disposisi Gubernur/Sekretaris Daerah/PA/KPA.
2. Surat Tugas Gubernur/Sekretaris Daerah/PA/KPA.
3. SPPD tanda tangan Kepala SKPA dan tanda tangan
oleh Pejabat yang berwenang pada saat
pelaksanaan tugas.
4. Boarding Pass.
5. Tiket.
6. Kuitansi/invoice Hotel/Surat Keterangan
Menginap.
7. Laporan Perjalanan Dinas.
8. Bukti Transport Lokal/taksi bandara ke tujuan PP.
9. Daftar biaya perjalanan dinas.
10. Bukti Pembayaran Asuransi untuk Perjalanan Luar
Negeri.
11. Bukti Pembayaran Visa untuk Perjalanan Luar
Negeri.
12. Kargo/lelebihan bagasi apabila ada *)
Merupakan bagian dari biaya
perjalanan dinas dan tidak
dikenakan Pajak Penghasilan.

104. 2
3
No Jenis
Belanja
Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban
Belanja
Perpajakan
17 Belanja
Barang/Jasa
s.d 10 Juta.
1. Kuitansi atau Struk Pembelian.
Dalam hal bukti pembelian berupa Kuitansi maka
perlu dibuat Berita Acara Serat Terima Pekerjaan
dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
Struk Pembelian berlaku juga sebagai Berita
Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara
Penyelesaian Pekerjaan.
2. Faktur/Nota Pembelian/Surat Jalan dari
penyedia.
3. E-Faktur.
4. Berita Acara Serah Terima PPK dengan Penyedia.
5. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari PPK ke
PA/KPA
6. Surat Permintaan dari PPTK ke PA/KPA/PPK.
7. Surat Permintaan dari PA/KPA/PPK ke Pejabat
Pengadaan.
8. Surat Permintaan Pembelian Pejabat Pengadaan
ke Penyedia.
9. Surat Permintaan PA/KPA kepada PJPHP/PPHP
untuk melakukan Pemeriksaan Administrasi.
10. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi oleh
PJPHP. Catatan: Berita Acara Pemeriksaan
Administrasi oleh PJPHP tidak menjadi syarat
pembayaran.
Contoh Format: Lihat Lampiran
Barang:
Nilai barang s.d. 1 juta tidak
dipungut PPN dan PPh 22.
Nilai barang diatas 1 juta
dipungut PPN tarif 10%, dengan
syarat Penyedia adalah
Pengusaha Kena Pajak/PKP
(apabila bukan PKP tidak
dipungut PPN).
Nilai barang diatas 2 jt dipungut
PPh 22 Tarif 1,5% dan PPN tariff
10%, dengan syarat Penyedia
adalah Pengusaha Kena
Pajak/PKP (apabila bukan PKP
tidak dipungut PPN)
Dalam hal telah terdapat
pungutan PPN dalam Struk
pembelian, Bendahara
Pengeluaran tidak perlu
melakukan pungutan PPN.
Jasa:
Dipotong PPh Pasal 23, Khusus
Sewa dipungut PPh
Pasal 4 ayat (2).

105. 2
4
No Jenis
Belanja
Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban
Belanja
Perpajakan
18 Belanja
Barang/Jasa
diatas Rp10
jt s.d. 50 jt.
1. Kuitansi.
2. Faktur/Nota Pembelian/Surat Jalan dari
Penyedia
3. E-Faktur
4. Berita Acara Serah Terima PPK dengan
Penyedia.
5. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari PPK
ke PA/KPA.
6. Surat Permintaan dari PPTK ke PA/KPA/PPK.
7. Surat Permintaan dari PA/KPA/PPK ke Pejabat
Pengadaan.
8. Surat Permintaan PembelianPejabat
Pengadaan ke Penyedia.
9. Surat Permintaan PA/KPA kepada PJPHP/PPHP
untuk melakukan Pemeriksaan Administrasi.
10. Berita Acara Pemeriksaana Administrasi oleh
PJPHP. Catatan: Berita Acara Pemeriksaan
Administrasi oleh PJPHP tidak menjadi syarat
pembayaran.
Barang:
Dipungut PPh 22 Tarif 1,5%
dan PPN tarif 10% dengan
syarat penjual adalah
Pengusaha Kena Pajak/PKP
(apabila bukan PKP tidak
dipungut PPN).
Jasa:
Dipotong PPh Pasal 23,
Khusus Sewa dipungut PPh
Pasal 4 ayat (2)
Contoh Format: Lihat Lampiran

106. 2
5
No Jenis
Belanja
Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban
Belanja
Perpajakan
18 Belanja
Barang/Jasa
diatas 50
juta s.d. 200
juta
1. Kuitansi
2. Faktur/Nota Pembelian/Surat Jalan dari
Penyedia.
3. E-Faktur.
4. Surat Perintah Kerja (SPK)
5. Berita Acara Serah Terima PPK dgn Penyedia.
6. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari PPK
ke PA/KPA.
7. Surat Permintaan dari PPTK ke PA/KPA/PPK.
8. Surat Permintaan dari PA/KPA/PPK ke Pejabat
Pengadaan.
9. Surat Permintaan PembelianPejabat
Pengadaan ke Penyedia.
10. Surat Permintaan PA/KPA kepada PJPHP/PPHP
untuk melakukan Pemeriksaan Administrasi.
11. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi oleh
PJPHP. Catatan: Berita Acara Pemeriksaan
Administrasi oleh PJPHP tidak menjadi syarat
pembayaran.
Barang:
Dipungut PPh 22 Tarif 1,5%
dan PPN tarif 10% dengan
syarat penjual adalah
Pengusaha Kena Pajak/PKP
(apabila bukan PKP tidak
dipungut PPN)
Jasa:
Dipotong PPh Pasal 23,
Khusus Sewa dipungut PPh
Pasal 4 ayat (2).
Contoh Format: lihat lampiran

107. 2
6
No Jenis
Belanja
Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban
Belanja
Perpajakan
19 Belanja
Barang
diatas200
juta.
1. Surat Permintaan dari PPTK ke PA/KPA/PPK.
2. Surat Permintaan dari PA/KPA/PPK ke Badan
Pelayanan Pengadaan Barang Jasa (BPPBJ).
3. Surat Perjanjian.
4. Kuitansi.
5. E-Faktur.
6. Berita Acara Serah Terima PPK dgn Penyedia.
7. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari PPK ke
PA/KPA.
8. Surat Permintaan PA/KPA kepada PJPHP/PPHP
untuk melakukan Pemeriksaan Administrasi.
9. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi oleh
PJPHP. Catatan: Berita Acara Pemeriksaan
Administrasi oleh PJPHP tidak menjadi syarat
pembayaran.
Barang:
Dipungut PPh 22 Tarif 1,5 %
dan PPN tarif 10% dengan
syarat penjual adalah
Pengusaha Kena Pajak/PKP
(apabila bukan PKP tidak
dipungut PPN)
Jasa:
Dipotong PPh Pasal 23,
Khusus Sewa dipungut PPh
Pasal 4 ayat (2)
Catatan:
a. Format Perjanjian dan Dokumen Pemilihan
sebagaimana Keputusan Deputi Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
(LKPP) mengenai Dokumen Pemilihan.
b. Proses Pengadaan Barang/Jasasesuai
ketentuan Pengadaan Barang/Jasa.

108. 2
7
No Jenis Belanja Kelengkapan Dokumen
Pertanggungjawaban Belanja
Perpajakan
20 Belanja
Makanan &
Minuman
Harian
Pegawai/Tamu
1. Kuitansi/Invoice.
2. Faktur/Nota Pengiriman Barang/Surat
Jalan.
3. Surat Permintaan dari PPTK ke
PA/KPA/PPK.
4. Surat Permintaan dari PA/KPA/PPK ke
Pejabat Pengadaan.
Penyedia yang bukan
merupakan Jasa Katering:
Diatas 2 juta dipungut
PPh 22 Tarif 1,5%.
Penyedia yang
merupakan Jasa Katering
dipotong PPh 23 Tarif 2%
21 Belanja
Makanan dan
Minuman
Rapat/Peserta/
Petugas/Panitia
1. Kuitansi/Invoice.
2. Faktur/Nota Pengiriman Barang/Surat
Jalan.
3. Surat Permintaan dari PPTK ke
PA/KPA/PPK.
4. Surat Permintaan dari PA/KPA/PPK ke
Pejabat Pengadaan.
5. Notulen
6. Daftar Hadir
7. Undangan Rapat.
Penyedia yang bukan
merupakan Jasa Katering:
Diatas 2 juta dipungut
PPh 22 Tarif 1,5%.
Penyedia yang
merupakan Jasa Katering
dipotong PPh 23 Tarif 2%
22 Telepon, Air,
Listrik, Internet,
Koran/Majalah/
Surat Kabar dan
Sejenis
Tagihan/lnvoice.

109. 2
8
No Jenis Belanja Kelengkapan Dokumen
Pertanggungjawaban Belanja
Perpajakan
23 Instalasi
PAM/Pemasangan
Baru
Listrik/PAM/Intern
et/TV Kabel
1.
2.
3.
Surat Permintaan Kepala SKPA
Surat Kesepakatan.
Tagihan/lnvoice.
Instalasi
PAM/Pemasangan Baru
Listrik/PAM/Internet/TV
Kabel
24 Bahan Bakar
Kendaraan Dinas
dan Alat Berat
1.
2.
Perjanjian Kerjasama dengan Penyedia
Bahan Bakar.
Invoice dan Rekap penggunaan Bahan
Bakar dari Penyedia.
Bahan Bakar Kendaraan
Dinas dan Alat Berat
25 Belanja Sewa Hotel 1. Pesanan dari Pejabat Pengadaan/Pokja
Pemilihan kepada Penyedia.
2. Penawaran dari Penyedia.
3. Invoice/Kuitansi/Bukti
Pembayaran/SPK/Surat Perjanjian dari
Penyedia.
4. Daftar hadir.
5. Undangan rapat/kegiatan.
26 Belanja Perawatan
Kendaraan
Bermotor
1.
2.
3.
Perjanjian Kerjasama PA/KPA/Pejabat
Pembuat Komitmen dengan Penyedia.
Surat Jalan dari Pengurus Barang SKPA
dan ditandatangani oleh Penyedia.
Invoice, Kuitansi dan Faktur.

110. 2
9

111. 3
0

112. 31

113. 3
2

114. 3
3

115. 34

116. 35

117. 3
6

118. 3
7

119. 3
8

120. 3
9

121. 4
0

122. 4
1

123. 4
2

124. 43

125. 4
4

126. 45
CHECK LIST
KELENGKAPAN
SPP – SPM

127. 4
6
√
√
STEMP
EL
Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :
√

128. 47
√
√
√
√
√
Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :

129. 4
8
√
√
STEMP
EL
Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :

130. 49
√
√
√
√
√
√
√
Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :
STEMP
EL

131. 5
0
√
√
STEMP
EL
Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :

132. 5
1
√
√
√
√
√
√
√
√
Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :
STEMP
EL

133. 5
2
√
√
STEMP
EL
Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :

134. 5
3
√
√
√
√
Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :

135. 5
4
√
√
STEMP
EL
Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :

136. 5
5
√
√
√
√
Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :

137. 5
6
√
√
STEMP
EL
Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :

138. 5
7
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :

139. 5
8
√
√
STEMP
EL
Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :

140. 5
9
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :

141. 6
0
√
√
STEMP
EL
Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :

142. 6
1
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :

143. 6
2
√
√
STEMP
EL
Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :

144. 6
3
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :

145. 6
4
√
√
STEMP
EL
Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :

146. 6
5
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :

147. 6
6
STEMP
EL
Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :

148. 6
7
STEMP
EL
Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :

149. 6
8
STEMP
EL
Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :

150. 6
9
STEMP
EL
Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :

151. Sosialisasi Nasional
Pengelolaan Barang Milik 70
Daerah
7
0
TERIMA KASIH