Pedoman ini memberikan panduan bagi instansi pemerintah dalam mewujudkan peran APIP yang efektif. APIP dituntut untuk memberikan jaminan kualitas dan berperan sebagai pendorong bagi instansi pemerintah dalam membangun pengendalian intern secara efektif dan efisien serta berperan sebagai pendamping dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Pedoman ini menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan peran APIP meliputi tahap pers

2. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PEDOMAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN SPIP
SUB UNSUR
PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF
(1.7)
NOMOR : PER-1326/K/LB/2009
TANGGAL : 7 DESEMBER 2009

4. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif i
KATA PENGANTAR
Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) adalah tanggung jawab Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sesuai dengan pasal 59
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah. Pembinaan ini merupakan salah
satu cara untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem
pengendalian intern, yang menjadi tanggung jawab
menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota, sebagai
penyelenggara sistem pengendalian intern di lingkungan masing-
masing.
Pembinaan penyelenggaraan SPIP yang menjadi tugas dan
tanggung jawab BPKP tersebut meliputi:
1. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
2. sosialisasi SPIP;
3. pendidikan dan pelatihan SPIP;
4. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
5. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern
pemerintah.
Kelima kegiatan dimaksud diarahkan dalam rangka penerapan
unsur-unsur SPIP, yaitu:
1. lingkungan pengendalian;
2. penilaian risiko;
3. kegiatan pengendalian;
4. informasi dan komunikasi; dan
5. pemantauan pengendalian intern.
Untuk memenuhi kebutuhan pedoman penyelenggaraan SPIP,
BPKP telah menyusun Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan

5. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif ii
SPIP. Pedoman tersebut merupakan pedoman tentang hal-hal apa
saja yang perlu dibangun dan dilaksanakan dalam rangka
penyelenggaraan SPIP. Selanjutnya, pedoman tersebut dijabarkan
ke dalam pedoman teknis penyelenggaraan masing-masing sub
unsur pengendalian. Pedoman teknis sub unsur ini merupakan
acuan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam
penyelenggaraan sub unsur SPIP.
Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Sub Unsur
Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang
Efektif pada unsur Lingkungan Pengendalian merupakan acuan
yang memberikan arah bagi instansi pemerintah pusat dan daerah
dalam menyelenggarakan sub unsur tersebut, dan hendaknya
disesuaikan dengan karakteristik masing-masing instansi, yang
meliputi fungsi, sifat, tujuan, dan kompleksitas instansi tersebut.
Pedoman ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu,
masukan dan saran perbaikan dari pengguna pedoman ini, sangat
diharapkan sebagai bahan penyempurnaan.
Jakarta, Desember 2009
Plt. Kepala,
Kuswono Soeseno
NIP 19500910 197511 1 001

6. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ......................................................... 1
B. Sistematika Pedoman ............................................... 4
BAB II GAMBARAN UMUM PERWUJUDAN PERAN
APIP YANG EFEKTIF
A. Pengertian ............................................................... 5
B. Tujuan dan Manfaat ................................................. 8
C. Peraturan Perundang-undangan Terkait .................. 10
D. Parameter Penerapan ............................................... 10
BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN
PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF
A. Tahap Persiapan ...................................................... 13
B. Tahap Pelaksanaan .................................................. 19
C. Tahap Pelaporan ....................................................... 36
BAB IVPENUTUP

7. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif iv

8. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencakup
lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko,
kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta
pemantauan pengendalian intern. Penerapan lima unsur SPIP
tersebut dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari
kegiatan instansi pemerintah.
Dalam pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
dinyatakan bahwa menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan
bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas
penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan
masing-masing. Selanjutnya, dalam ayat (2) peraturan tersebut
dinyatakan bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektivitas
sistem pengendalian intern, dilakukan pengawasan intern atas
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk
akuntabilitas keuangan negara, dan dilakukan pembinaan
penyelenggaraan SPIP.
Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari
kegiatan pengendalian intern, yang berfungsi melakukan
penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern, mencakup
kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi SDM, kode etik, standar
audit, pelaporan, dan telaahan sejawat (peer review).

9. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 2
Pengawasan intern dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan
Internal Pemerintah (APIP), melalui kegiatan yang berkaitan
langsung dengan penjaminan (assurance) dan konsultasi
(consulting) untuk pemberian solusi. Kegiatan penjaminan dapat
berupa audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan, sedangkan
konsultasi untuk pemberian solusi atas berbagai permasalahan
dalam pencapaian tujuan organisasi, dilaksanakan melalui
kegiatan antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan,
pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan
konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, serta pemaparan
hasil pengawasan.
Keseluruhan kegiatan penjaminan dan konsultasi tersebut
dilaksanakan oleh APIP secara independen dan obyektif,
dirancang untuk memberikan nilai tambah, dan meningkatkan
operasi organisasi satuan kerja pemerintah. Pengawasan intern,
juga bertujuan membantu organisasi dalam mencapai tujuan
organisasi, dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis,
melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko,
pengendalian, dan proses tata kelola.
Pengawasan intern, dilaksanakan oleh APIP, yang terdiri
atas BPKP, Inspektorat Jenderal, atau nama lain yang secara
fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat
Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
Mengingat tugas dan fungsi APIP yang demikian strategis,
maka perwujudan peran APIP yang efektif, sangat diperlukan
untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem
Pengendalian Intern, sehingga APIP diharapkan dapat:

10. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 3
1. Memberikan jaminan kualitas (quality assurance) atas
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara kepada pimpinan
pemerintahan pusat dan daerah. Untuk itu, peran APIP
diharapkan lebih dari sekedar watchdog menjadi jasa
pemberian keyakinan (assurance) dan konsultasi (consulting)
di bidang manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata
kelola instansi pemerintah.
2. Berfungsi sebagai pendorong (trigger) bagi instansi
pemerintah, dalam membangun, dan mengimplementasikan
SPIP secara efektif dan efisien.
3. Memberikan klarifikasi penyeimbang (check and balance),
terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), selaku pemeriksa ekstern pemerintah. APIP
diharapkan dapat berperan sebagai pendamping
(counterpart), sekaligus koordinator di lingkungan instansi
pemerintah terkait , dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan
BPK.
Pada dasarnya, perwujudan peran APIP yang efektif
merupakan kewajiban dari pimpinan instansi pemerintah, baik
pemerintah pusat maupun daerah, sebagai bagian dari upaya
menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang
menimbulkan perilaku positif dan kondusif, untuk penerapan
sistem pengendalian intern dalam lingkungan masing-masing.
Sehubungan dengan upaya mewujudkan peran aparat
pengawasan intern pemerintah yang efektif tersebut, diperlukan
pedoman teknis Perwujudan Peran APIP yang Efektif, yang
diharapkan dapat diimplementasikan secara nyata oleh instansi
pemerintah.

11. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 4
Pedoman teknis sub unsur Perwujudan Peran APIP yang
Efektif ini, merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pedoman
Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP, menjelaskan bagaimana
sub unsur Perwujudan Peran APIP yang Efektif
diimplementasikan oleh instansi pemerintah. Ruang lingkup
penggunaan pedoman ini meliputi instansi pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah.
B. Sistematika Pedoman
Sistematika penyajian Pedoman Teknis Perwujudan Peran
APIP yang Efektif adalah sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab ini menguraikan latar belakang perlunya pedoman,
tujuan dan ruang lingkup, serta sistematika pedoman.
Bab II Gambaran Umum Perwujudan Peran APIP yang
Efektif
Bab ini menguraikan pengertian, maksud, tujuan, dan
keterkaitan dengan peraturan yang berlaku, serta
parameter penerapannya.
Bab III Langkah-Langkah Penyelengaraan Perwujudan
Peran APIP yang Efektif
Bab ini menguraikan langkah-langkah yang perlu
dilaksanakan dalam menyelenggarakan sub unsur
Perwujudan Peran APIP yang Efektif, yang terdiri dari
tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.
Bab IV Penutup
Bab ini merupakan penutup, yang berisi hal-hal penting
yang perlu diperhatikan kembali, dan penjelasan atas
penggunaan pedoman ini.

12. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 5
BAB II
GAMBARAN UMUM
A. Pengertian
Peran APIP dalam instansi pemerintah adalah
melaksanakan fungsi sebagai auditor intern. Definisi audit intern
yang dikembangkan oleh organisasi internal auditor internasional
(IIA) adalah sebagai berikut: “Internal auditing is an independent,
objective assurance and consulting activity designed to add value
and improve an organization’s operations. It helps an
organization accomplish its objectives by bringing a systematic,
disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of
risk management, control and governance processes” (IIA,
1999).”
Sesuai dengan definisi tersebut, untuk mewujudkan peran
yang efektif, APIP dituntut untuk melakukan pendekatan dan
praktik internal auditing yang modern, berorientasi ke pencapaian
tujuan organisasi, melalui kegiatan:
1. Pemberian kepastian, keyakinan, dan penjaminan yang
memadai (assurance) dengan melakukan kegiatan, antara
lain audit, reviu, penilaian, evaluasi, verifikasi, pengujian, dan
pemantauan atau monitoring,
2. Konsultasi (consulting) untuk pemberian solusi atas berbagai
permasalahan dalam pencapaian tujuan organisasi, dengan
melakukan kegiatan, antara lain sosialisasi, bimbingan,
pendampingan, pemberian saran/petunjuk (advice)/
konsultasi, melakukan pelatihan (training), dan survei.

13. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 6
Tidak ada perbedaan yang mutlak antara pekerjaan
assurance dan konsultasi, namun keduanya berkaitan erat.
Setidaknya, pekerjaan assurance digunakan untuk
mengidentifikasi kebutuhan pekerjaan konsultasi sebagai bagian
yang direkomendasikan, sementara pekerjaan konsultasi
memberikan kontribusi atas meningkatnya kepastian - assurance.
Organisasi internal auditor internasional (IIA), menegaskan
bahwa dalam melaksanakan penugasan konsultasi, auditor harus
mengupayakan perbaikan melalui pemberian masukan, saran,
dan rekomendasi yang berkualitas (spesifik, dapat diterapkan –
applicable, dengan manfaat yang lebih besar daripada biaya).
Namun, hal tersebut tidak boleh memengaruhi obyektivitas dan
pengambilan keputusan tetap merupakan fungsi manajemen.
IIA juga memberikan gambaran perbedaan antara
assurance dan consulting sebagai berikut:
1. Jasa assurance merupakan penilaian yang obyektif, untuk
memberikan pendapat/simpulan yang independen, atas
manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Sifat
dan lingkup kegiatan assurance ditentukan oleh internal
auditor. Dalam penugasan, assurance umumnya melibatkan
tiga pihak, yaitu: seorang atau sekelompok orang yang terlibat
secara langsung/pelaku atas suatu proses/sistem/kejadian,
seorang atau sekelompok internal auditor yang membuat
penilaian, dan seorang atau sekelompok pengguna jasa
penilaian auditor
2. Jasa-jasa consulting lebih bersifat pemberian saran dan pada
umumnya dilakukan berdasarkan permintaan khusus klien.
Sifat dan lingkup penugasan konsultasi bergantung pada

14. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 7
perjanjian yang ditugaskan oleh klien, bertujuan untuk
meningkatkan nilai tambah dan perbaikan tata kelola
organisasi, manajemen risiko, dan proses pengendalian.
Umumnya, kegiatan consulting melibatkan dua pihak, yaitu
internal auditor sebagai pemberi saran dan klien sebagai
penerima saran.
Perwujudan peran APIP yang efektif, merupakan bagian
dari penyelenggaraan SPIP yang dibangun oleh manajemen
instansi pemerintah sebagai unsur lingkungan pengendalian. Dari
sudut pandang sistem pengendalian, APIP membantu
manajemen untuk melaksanakan pemantauan atas sistem
pengendalian intern melalui penilaian independen.
Dalam siklus pengendalian intern, manajemen melakukan
pemantauan atas berjalannya seluruh sistem pengendalian
intern, melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan
tindak lanjut rekomendasi hasil audit. Evaluasi terpisah
diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian
efektivitas sistem pengendalian intern. Kegiatan evaluasi terpisah
tersebut dapat dilakukan oleh APIP atau pihak eksternal
pemerintah. APIP mempunyai fungsi yang strategis dalam
membantu manajemen instansi pemerintah melaksanakan fungsi
penilaian yang independen, melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan pengawasan lain.
Pada akhirnya, perwujudan peran APIP yang efektif
merupakan kewajiban dari pimpinan instansi pemerintah, sebagai
bagian dari upaya menciptakan dan memelihara lingkungan
pengendalian, agar menimbulkan perilaku positif dan kondusif,
untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan
kerjanya.

15. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 8
B. Tujuan dan Manfaat
Tujuan peran APIP yang efektif adalah membantu
manajemen di lingkungan instansi pemerintah mencapai tujuan
organisasi secara taat, hemat, efektif, dan efisien, dengan
memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi.
APIP dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis,
melakukan evaluasi, dan meningkatkan efektivitas manajemen
risiko, pengendalian, serta proses tata kelola di lingkungan
instansi pemerintah.
Perwujudan peran APIP yang efektif tersebut, ditandai
dengan dilaksanakannya masukan, dan/atau saran, hasil
pengawasan berkualitas (spesifik, dapat diterapkan/applicable
dengan manfaat yang lebih besar daripada biaya), yang
memberikan peningkatan efektivitas manajemen risiko,
pengendalian, dan proses tata kelola, sehingga instansi
pemerintah dapat mencapai tujuan organisasi secara taat, hemat,
efektif, dan efisien.
Tujuan perwujudan peran APIP yang efektif tersebut
memiliki pengertian yang sama dengan Internal Auditing, yaitu
suatu kegiatan assurance dan consulting (konsultasi), yang
dilaksanakan secara independen dan obyektif, dirancang untuk
menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Internal
Auditing membantu organisasi mencapai tujuannya, melalui
suatu pendekatan keilmuan yang sistematis, untuk mengevaluasi
dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian,
dan proses tata kelola.

16. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 9
Tujuan audit internal tersebut telah sesuai dengan maksud
pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang
menyatakan bahwa perwujudan peran APIP yang efektif, sekurang-
kurangnya:
1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,
efisiensi, serta efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan
tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas
manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
instansi pemerintah;
3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
Manfaat yang dapat diperoleh organisasi dengan menerapkan
sub unsur perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah
yang efektif adalah :
1. Dapat memberikan jaminan kualitas (quality assurance) atas
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara kepada pimpinan
pemerintahan pusat dan daerah. Untuk itu, peran APIP diharapkan
lebih dari sekedar watchdog menjadi jasa pemberian keyakinan
(assurance) dan konsultasi (consulting) di bidang manajemen risiko,
pengendalian, dan proses tata kelola atas tugas dan fungsi instansi
pemerintah.
2. Berfungsi sebagai pendorong (trigger) bagi instansi pemerintah
dalam membangun dan mengimplementasikan SPIP secara efektif
dan efisien.
3. Memberikan klarifikasi penyeimbang (check and balance) terhadap
hasil pemeriksaan BPK, selaku pemeriksa ekstern pemerintah.
APIP diharapkan dapat berperan sebagai pendamping (counterpart)
sekaligus koordinator di lingkungan instansi pemerintah terkait,
dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

17. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 10
C. Peraturan Perundang-undangan Terkait
Beberapa peraturan perundang-undangan yang
memengaruhi terwujudnya peran APIP yang efektif, antara lain:
1. Pasal 48 sampai dengan pasal 57 Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor
dan Angka Kreditnya;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 05/MPAN.03/2008 tahun 2008 tentang Standar Audit;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 04/MPAN.03/2008 tahun 2008 tentang Kode Etik APIP.
D. Parameter Penerapan
Perwujudan peran APIP yang efektif, pada dasarnya
ditandai dengan adanya pelaksanaan masukan dan/atau saran
hasil pengawasan berkualitas (spesifik, dapat diterapkan/
applicable, dengan manfaat yang lebih besar daripada biaya),
yang memberikan peningkatan efektivitas manajemen risiko,
pengendalian, dan proses tata kelola, sehingga instansi
pemerintah dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif,
efisien, taat, dan hemat.
Untuk mewujudkan peran APIP yang efektif, selain
mempertimbangkan daftar uji, pimpinan instansi pemerintah
(pusat/daerah atau pimpinan APIP) perlu mempertimbangkan
praktik pengawasan intern yang baik dan berlaku umum, serta

18. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 11
penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,
yang menyatakan bahwa lingkup pengaturan pengawasan intern
mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya
manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, serta telaahan
sejawat, guna memelihara dan meningkatkan profesionalisme
praktik pengawasan intern.
Mengacu pada pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008, dan daftar ujinya, beberapa parameter yang dapat
dipergunakan dalam menilai keberhasilan penerapan sub unsur
perwujudan peran APIP yang efektif, antara lain:
1. Di dalam instansi pemerintah, terdapat mekanisme untuk
memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan,
kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Hal-hal
yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. APIP yang independen, melakukan pengawasan atas
kegiatan instansi pemerintah.
b. APIP membuat laporan hasil pengawasan, setelah
melaksanakan tugas pengawasan.
c. Untuk menjaga mutu hasil pemeriksaan APIP, secara
berkala dilaksanakan telaahan sejawat.
2. Di dalam instansi pemerintah terdapat mekanisme peringatan
dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
3. Di dalam instansi pemerintah, terdapat upaya memelihara dan
meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan (good
governance) tugas dan fungsi instansi pemerintah.

19. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 12

20. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 13
BAB III
LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN
PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH YANG EFEKTIF
Penyelenggaraan SPIP pada suatu instansi pemerintah
ditempuh melalui tahapan sebagai berikut:
1. Tahap persiapan, merupakan tahap awal implementasi, yang
ditujukan untuk memberikan pemahaman atau kesadaran yang
lebih baik, serta pemetaan kebutuhan penerapan.
2. Tahap pelaksanaan, merupakan langkah tindak lanjut atas hasil
pemetaan, yang meliputi pembangunan infrastruktur dan
internalisasi, serta upaya pengembangan berkelanjutan
3. Tahap pelaporan, merupakan tahap pelaporan kegiatan.
Dalam pelaksanaannya, tahapan berikut langkah-langkahnya
dapat dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan
penyelenggaraan unsur/ sub unsur lainnya.
Berikut ini merupakan langkah-langkah nyata yang perlu
dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Perwujudan Peran
APIP yang Efektif di setiap tahapan.
A. Tahap Persiapan
1. Penyiapan Peraturan, SDM, dan Rencana
Penyelenggaraan
Tahap ini dimaksudkan untuk menyiapkan peraturan
pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di setiap kementerian,
lembaga, dan pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan
penyelenggaraan SPIP, selanjutnya instansi pemerintah
membuat rencana penyelenggaraan, yang antara lain
memuat:

21. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 14
a. Jadwal pelaksanaan kegiatan;
b. Waktu yang dibutuhkan;
c. Dana yang dibutuhkan; dan
d. Pihak-pihak yang terlibat.
Berdasarkan peraturan tersebut, perlu dibentuk Satuan
Tugas Penyelenggaraan SPIP, yang diberi tugas mengawal
pelaksanaan penyelenggaraan SPIP, termasuk penerapan
kebijakan dan praktik pembinaan sumber daya manusia.
Satgas tersebut terlebih dahulu diberi pelatihan tentang
SPIP, khususnya sub unsur terkait, agar dapat
menyelenggarakan sub unsur Perwujudan Peran APIP yang
Efektif sebagai bagian unsur Lingkungan Pengendalian SPIP.
2. Pemahaman (Knowing)
Tahapan pemahaman dan penyamaan persepsi meliputi
langkah-langkah minimal sebagai berikut:
a. Memberikan pemahaman untuk membangun kesadaran
(awareness building) dan keyakinan terhadap arti penting
mewujudkan peran APIP yang efektif. Dengan
pemahaman yang memadai, diharapkan mampu
memperkuat komitmen dan dukungan semua lapisan
pimpinan di lingkungan instansi pemerintah dan seluruh
pegawai di lingkungan APIP, untuk mewujudkan peran
APIP yang efektif.
b. Mengomunikasikan pentingnya mewujudkan peran APIP
yang efektif, sebagai bagian membangun lingkungan
pengendalian, untuk memperkuat efektivitas SPIP.

22. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 15
Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui:
a. Sosialisasi kepada seluruh pegawai, pejabat
di lingkungan APIP, dan pimpinan instansi pemerintah,
untuk membentuk pemahaman akan perlunya peran
APIP yang efektif.
Sasaran yang ingin dicapai dari sosialisasi, yaitu:
1) Stakeholders (para pemangku kepentingan) benar-
benar memiliki pemahaman dan turut merasakan
keberadaan APIP untuk membantu mencapai tujuan
organisasi yang lebih taat, hemat, efektif, dan efisien.
2) Seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan APIP
tergerak untuk mewujudkan unit kerjanya sebagai
tempat berkonsultasi dalam meningkatkan efektivitas
pengendalian dan manajemen risiko, menuju tata
kelola pemerintahan yang baik.
b. Kegiatan komunikasi secara berkelanjutan, penyebaran
brosur, penyampaian artikel melalui media massa akan
memberikan pemahaman yang utuh dan kuat, bahwa
mewujudkan peran APIP yang efektif akan sangat
membantu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan
organisasi secara taat, hemat, efektif, dan efisien.
Pemberian pemahaman yang efektif akan mendorong
persepsi yang lebih baik, sehingga pimpinan tertinggi
di lingkungan instansi pemerintah akan memberikan
dukungan sepenuhnya bagi perwujudan peran APIP yang
efektif.

23. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 16
Khusus untuk kegiatan pembentukan pemahaman dan
kepedulian dalam mewujudkan peran APIP yang efektif
di lingkungan APIP, pimpinan instansi pemerintah
(pusat/daerah, atau pimpinan APIP) dapat memberikan
sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan APIP,
misalnya melalui pertemuan intern, diskusi fokus grup, dan
pembahasan intern. Sosialisasi kepada manajemen instansi
pemerintah untuk memberikan pemahaman dan
memperoleh dukungan dalam mewujudkan peran APIP
yang efektif, dapat dilakukan melalui:
1) Media komunikasi yang dilakukan dengan ceramah,
diskusi, seminar, rapat koordinasi, dan diskusi fokus grup,
2) Penyebaran informasi melalui website, media ini memiliki
cakupan yang lebih luas, dengan tujuan pemberitahuan
kepada stakeholders (para pemangku kepentingan),
3) Multimedia untuk memperluas sebaran,
4) Penyampaian brosur-brosur seputar APIP.
5) Penyampaian artikel/penulisan di berbagai media,
seperti buletin dan majalah pengawasan, yang
diterbitkan secara khusus untuk kalangan APIP dan
instansi pemerintah.
Perwujudan peran APIP yang efektif sangat bergantung
pada:
1) Komitmen dari stakeholders (para pemangku kepentingan,
yaitu pimpinan tertinggi di lingkungan instansi pemerintah
dan manajemen instansi pemerintah yang diawasi),
terutama dukungan atas akses informasi/data/sumber
daya, persamaan persepsi dalam penentuan
fokus/bidang/sektor, ruang lingkup pengawasan,
pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut, dan penilaian
kinerja APIP.

24. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 17
2) Pengelolaan manajerial pengawasan intern, mulai dari
perencanaan kegiatan tahunan, pelaksanaan kegiatan
sampai dengan pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut.
3) Pengembangan kemampuan/inovasi dalam kegiatan
pengawasan intern, seperti pengembangan kompetensi
SDM, pengggunaan teknologi, dan pemahaman terhadap
lingkungan pengawasan.
Peran APIP dikatakan efektif, bila APIP memberikan
masukan, saran, rekomendasi hasil pengawasan intern
berkualitas (spesifik, dapat diterapkan – applicable, dengan
manfaat yang lebih besar daripada biaya), dan rekomendasi
tersebut dilaksanakan oleh manajemen instansi pemerintah.
Dengan peran APIP yang efektif tersebut, instansi
pemerintah diharapkan dapat mencapai tujuan organisasi
secara taat, hemat, efektif , dan efisien.
Dalam mewujudkan peran APIP yang efektif tersebut,
diperlukan berbagai infrastruktur, seperti yang telah diuraikan
sebelumnya dalam bab II. Membangun infrastruktur guna
mewujudkan peran APIP yang efektif, pimpinan instansi
pemerintah pusat/daerah, atau pimpinan APIP perlu
melakukan pemetaan.
3. Pemetaan (Mapping)
Pemetaan atau diagnostic assessment dilakukan
terhadap keberadaan infrastruktur untuk mewujudkan peran
APIP yang efektif. Keberadaan infrastruktur diwujudkan
dalam bentuk kebijakan dan prosedur. Pemetaan juga
diarahkan untuk mendapatkan gambaran bagaimana kondisi
penyelenggaraan SPIP yang sudah berjalan, kesesuaian
penyelenggaraan dengan kebijakan, sehingga didapatkan
area of improvement (AOI).

25. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 18
Kegiatan pemetaan dilakukan untuk mengetahui, antara
lain:
a. apakah kementerian, lembaga, pemerintah provinsi/
kabupaten/kota telah memiliki peraturan/kebijakan yang
melandasi Perwujudan Peran APIP yang Efektif;
b. peraturan/kebijakan yang ada tersebut, telah sesuai
dengan ketentuan di atasnya;
c. APIP telah memiliki SOP atau pedoman untuk
menyelenggarakan peraturan tersebut;
d. SOP atau pedoman dimaksud, telah sesuai dengan
peraturan yang ada dan atau yang akan dibangun;
e. SOP atau pedoman tersebut telah dipraktikkan dan
didokumentasikan dengan baik
Dengan pemetaan tersebut, dapat diketahui sejauh
mana area yang memerlukan perbaikan, sehingga dapat
dirumuskan rencana tindak yang jelas.
Hasil pemetaan diharapkan dapat menjadi masukan
bagi pimpinan, guna mengetahui seberapa jauh peran APIP
ini perlu ditingkatkan efektivitasnya, dalam membantu
pencapaian tujuan instansi pemerintah. Selanjutnya,
stakeholders (para pemangku kepentingan) di lingkungan
instansi pemerintah, diharapkan memberikan dukungan
sepenuhnya, bagi perwujudan peran APIP yang efektif.
Pemetaan atas penerapan kebijakan terhadap peran
APIP yang efektif, dapat dilakukan dengan menggunakan
kuesioner, observasi, wawancara, atau diskusi kelompok.

26. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 19
B. Tahap Pelaksanaan
1. Pembangunan Infrastruktur (Norming)
Pembangunan infrastruktur dilakukan berdasarkan
kebutuhan yang diperoleh dari hasil pemetaan.
Pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui penyusunan
kebijakan dan prosedur yang terkait dengan upaya
perwujudan peran APIP yang efektif. Dalam membangun
infrastruktur, instansi pemerintah harus memerhatikan teori,
peraturan terkait yang berlaku, serta melihat indikator yang
ingin diraih, yang disesuaikan dengan kebutuhan
berdasarkan hasil pemetaan.
Berikut gambaran mengenai kebijakan dan pedoman
yang diperlukan untuk mewujudkan peran APIP yang efektif.
a. Kebijakan mengenai aturan perilaku APIP
Tugas-tugas APIP sangat rentan terhadap konflik
kepentingan (conflict of interest). Pimpinan instansi
pemerintah perlu menetapkan dan menerapkan kebijakan
berkenaan dengan aturan perilaku APIP. Aturan
perilaku, antara lain berisi standar etika dan pedoman
perilaku yang disusun secara partisipatif. Aturan perilaku
APIP, menggambarkan serangkaian pernyataan nilai dan
perilaku yang diharapkan dari auditor APIP, pegawai,
dan entitas yang melaksanakan pengawasan intern,
sebagai pondasi untuk menjaga kepercayaan bahwa
APIP mengedepankan obyektivitas dalam pemberian
jasa assurance.

27. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 20
Kebijakan mengenai aturan perilaku APIP disusun
dengan mengacu kepada kode etik APIP. Pasal 52
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,
menyatakan bahwa kode etik disusun oleh organisasi
profesi auditor APIP. Selama kode etik sebagaimana
disebut dalam peraturan tersebut belum ada, pimpinan
instansi pemerintah (pusat/daerah atau pimpinan APIP)
dapat mengacu kepada Peraturan Menteri PAN Nomor
04/MPAN. 03/2008 Tahun 2008 tentang Kode Etik APIP,
dan Peraturan Menteri PAN Nomor 05/MPAN.03/2008
Tahun 2008 tentang Standar Audit APIP.
b. Kebijakan terkait penetapan kedudukan organisasi
APIP yang independen
Struktur organisasi APIP sebaiknya independen, agar
APIP dapat mengomunikasikan hasil pengawasan
secara efektif, bebas dari segala intervensi. Besaran
organisasi disesuaikan dengan kebutuhan untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dan sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Kedudukan organisasi APIP yang independen tersebut,
telah diadopsi oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku, sebagai berikut:
1) BPKP melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas
keuangan negara, kedudukannya independen dari
kementerian/lembaga, dan Kepala BPKP bertanggung
jawab langsung kepada Presiden.

28. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 21
2) Inspektorat Jenderal atau nama lain dari unit
pengawasan intern kementerian dan lembaga,
melaksanakan pengawasan di instansinya masing-
masing, dengan kedudukan mengacu kepada
peraturan organisasi dan tata kerja departemen/
lembaga terkait.
3) Inspektorat provinsi/kabupaten/kota, sebagai unsur
pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah,
melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan
dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi
satuan kerja perangkat daerah provinsi/kabupaten/
kota, dipimpin oleh inspektur, yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung
kepada gubernur/bupati/walikota (Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah).
c. Pedoman kegiatan assurance dan konsultasi
Pengaturan terhadap kegiatan assurance dan konsultasi,
memberikan manfaat bagi APIP untuk mengefektifkan
perannya, sehingga APIP dapat berperan sebagai
berikut:
1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan,
kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian
tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah;
2) Menghasilkan rekomendasi, yang berdampak pada
peningkatan efektivitas pengendalian, (peningkatan
ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas

29. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 22
pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi
instansi pemerintah), manajemen risiko, dan kualitas
tata kelola dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
instansi pemerintah;
3) Rekomendasi APIP dilaksanakan oleh manajemen
instansi pemerintah sebagai dasar perbaikan;
4) Menghasilkan peningkatan ketaatan, kehematan,
efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah;
5) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan
efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi instansi pemerintah;
6) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah;
7) Secara keseluruhan APIP mendorong pencapaian
tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah.
Dalam melakukan kegiatan assurance dan konsultasi,
APIP sebaiknya mengacu kepada pedoman penugasan
yang sesuai. Pedoman/panduan/SOP kegiatan assurance,
antara lain berupa pedoman audit, reviu, evaluasi, dan
pedoman pemantauan. Pedoman kegiatan konsultasi,
antara lain berupa pedoman sosialisasi, bimbingan
teknis, pemaparan, dan pedoman penyelenggaraan
pelatihan atas efektivitas pengendalian di lingkungan
instansi pemerintah.

30. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 23
Pedoman/panduan/SOP seperti tersebut di atas, juga
mencakup penugasan yang bertujuan memberikan
peringatan dini, dan penugasan konsultasi atas
efektivitas manajemen risiko, termasuk tata kelola dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
Sebagai upaya untuk meningkatkan quality assurance,
early warning, dan tata kelola yang baik, APIP dapat
mengacu kepada standar yang berlaku umum dalam
praktik internal audit.
Dalam upaya meningkatkan efektivitas manajemen risiko,
yaitu semua risiko yang dihadapi instansi pemerintah,
termasuk risiko terjadinya tindak kecurangan atau risiko
fraud. Apabila auditor APIP memandang bahwa potensi
tindak kecurangan atau risiko fraud, yang mungkin terjadi
pada suatu instansi pemerintah cukup tinggi, maka APIP
perlu menindaklanjuti dengan menggunakan prosedur
audit investigasi, sebagai bagian dari memberikan
peringatan dini.
Pedoman/panduan/SOP harus jelas, ringkas, mudah
dipahami, dan dapat dilaksanakan secara efektif, mulai
dari persiapan sampai dengan pelaporan, dan tindak
lanjut hasil kegiatan APIP.
Pedoman/panduan/SOP tersebut membantu efektivitas
APIP dalam memberikan keyakinan yang memadai atas
ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas
pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi
instansi pemerintah.

31. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 24
2. Internalisasi (Forming)
Tahap internalisasi adalah suatu proses untuk
mewujudkan infrastruktur menjadi bagian dari kegiatan
operasional sehari-hari. Perwujudannya, dapat tercermin
dalam konteks seberapa jauh proses internalisasi
memengaruhi pimpinan instansi pemerintah mengambil
keputusan, dan memengaruhi perilaku para pegawai dalam
melaksanakan kegiatan.
Kegiatan internalisasi dalam sub unsur ini bertujuan
membangun kesadaran:
a. Pimpinan instansi pemerintah mewujudkan peran aparat
pengawasan intern pemerintah yang efektif , dan
b. Auditor APIP melaksanakan perannya secara efektif,
sekurang-kurangnya sebagai berikut:
1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan,
kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah;
2) Memberikan peringatan dini, dan meningkatkan
efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah.
Langkah-langkah internalisasi untuk membangun kesadaran
sebagai berikut:

32. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 25
a. Komitmen pada kompetensi, kemahiran, dan
kecermatan profesi
Pimpinan APIP perlu menyusun kebijakan yang
menunjukkan komitmen pada kompetensi SDM. Kebijakan
tersebut diperlukan agar SDM APIP mampu
mempergunakan kemahiran dan kecermatan profesi
dalam melaksanakan penugasan pengawasan intern, dan
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)
APIP. Secara organisasi, APIP perlu mengembangkan
spesialisasi SDM sesuai dengan tupoksi organisasi
instansi pemerintah sebagai berikut:
1) Individu auditor APIP harus memiliki kemampuan teknis
dan analisis, terlihat dari:
a) memiliki kompetensi dasar, yang ditunjukkan dengan
telah mengikuti diklat jabatan, dan lulus sertifikasi
jabatan auditor;
b) memiliki tambahan kompetensi spesialis serta
memiliki kompetensi teknis tupoksi APIP;
c) menguasai ilmu pengetahuan teknologi informasi
untuk melaksanakan tupoksi;
d) memerankan sebagai auditor sesuai dengan
kompetensi dan keahliannya;
e) memiliki berbagai sertifikasi profesi pengawasan
intern.
2) Organisasi APIP berkomitmen pada kompetensi,
terlihat dari:
a) Kebijakan penerapan JFA, sebagai langkah awal
untuk perolehan pembinaan yang berkelanjutan;

33. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 26
b) Organisasi APIP secara kolektif memiliki kompetensi
kolektif yang utuh, untuk melaksanakan tanggung
jawabnya secara penuh;
c) Kebijakan latar belakang pendidikan auditor APIP,
yang fokus pada akuntansi, manajemen, dan disiplin
ilmu lain, sesuai dengan tupoksi masing-masing
APIP.
3) Program pendidikan/pengembangan profesi
berkelanjutan (Continuing Professional Education/
Development, CPE/CPD).
b. Komitmen tertulis atau piagam audit - Internal Audit
Charter
Pimpinan instansi pemerintah perlu merumuskan
komitmen tertulis, berupa piagam audit, atau dokumen
sejenis. Hal tersebut terutama untuk menjamin dukungan
yang memadai, atas akses informasi/data/sumber daya,
perolehan persamaan persepsi dalam penentuan
fokus/bidang/sektor ruang lingkup pengawasan,
pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut, dan penilaian
kinerja atas pelaksanaannya. Piagam Audit - sebagai
dokumen formal, tertulis, berisi: visi, misi, tujuan,
kewenangan, tanggung jawab dan pertanggungjawaban
(responsibilitas dan akuntabilitas), ruang lingkup
pengawasan, standar pelaksanaan pekerjaan, dukungan
akses yang memadai dalam pelaksanaan penugasan, dan
persetujuan/pengesahan pimpinan tertinggi di lingkungan
instansi pemerintah.

34. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 27
Pimpinan APIP perlu membangun komunikasi dengan
pimpinan instansi pemerintah (menteri/pimpinan lembaga,
gubernur, bupati, dan walikota), melalui persetujuan/
pengesahan piagam audit, sebagai sarana mewujudkan
komitmen tertulis, sarana menyamakan persepsi,
sekaligus melaksanakan kebijakan dari pimpinan instansi
pemerintah (menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati,
dan walikota). Hal-hal yang perlu diperhatikan:
1) Komitmen tertulis, berupa piagam audit atau dokumen
sejenisnya, dikomunikasikan kepada pemangku
kepentingan manajemen instansi pemerintah,
2) Dengan komitmen tertulis atau piagam audit akan
diperoleh persepsi yang sama, di antara seluruh
pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan
organisasi,
3) Komitmen tertulis atau piagam audit disetujui/disahkan
pimpinan instansi pemerintah (menteri/pimpinan
lembaga, gubernur, bupati, dan walikota), sebagai
wujud komitmen formal dan tertulis,
4) Komitmen tertulis atau piagam audit, setidaknya
mencakup maksud/tujuan, kewenangan, tanggung
jawab dan pertanggungjawaban, kewenangan akses
dalam pelaksanaan penugasan, dan lingkup kegiatan,
5) Pimpinan APIP melakukan penilaian secara periodik,
atas penerapan komitmen tertulis atau piagam audit
tersebut, dalam mencapai tujuan pengawasan intern,
dan mengomunikasikan hasil penilaiannya secara
periodik kepada pimpinan instansi pemerintah (menteri/
pimpinan lembaga, gubernur, bupati dan walikota).

35. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 28
c. Komunikasi ekstern atas infrastruktur yang sudah
dibangun
Komunikasi komitmen tertulis atau dokumen lain sejenis,
seperti piagam audit, kepada stakeholders (para
pemangku kepentingan) di lingkungan APIP:
1) Pimpinan instansi pemerintah (pusat/daerah atau
pimpinan APIP) melakukan komunikasi yang intensif,
melalui rapat-rapat, berbagai forum kedinasan, agar
dapat meyakinkan menteri/pimpinan lembaga,
gubernur, bupati/walikota, bahwa APIP akan sangat
membantu pimpinan dalam meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas
dan fungsi instansi pemerintah, sehingga pimpinan
menetapkan suatu kebijakan umum yang mendukung
perwujudan peran APIP yang efektif.
2) APIP mengomunikasikan komitmen tertulis atau
dokumen lain sejenis, seperti piagam audit dan
kebijakan yang terkait dengan pengawasan intern,
kepada pimpinan satuan kerja di lingkungan instansi
pemerintah, melalui berbagai forum rapat dan
koordinasi.
Komunikasi merupakan seni dalam menyampaikan
informasi, baik secara verbal maupun nonverbal.
Keduanya harus dimanfaatkan untuk tahap
pemahaman ini, agar semua stakeholders (para
pemangku kepentingan) dan pegawai menerima
informasi dengan baik.

36. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 29
Komunikasi verbal dapat mengunakan media antara lain:
a) Pendistribusian brosur, stiker.
b) Sosialisasi, dengan media komunikasi dilakukan
dengan ceramah, diskusi, seminar, atau fokus grup.
c) Website, media ini memiliki cakupan yang lebih luas,
dengan tujuan transparansi kepada stakeholders
(para pemangku kepentingan). Contoh: Pemuatan
piagam audit APIP dalam website APIP.
d) Multimedia, media ini bersifat lebih interaktif yang
bermanfaat memperoleh sebaran yang lebih luas.
d. Melakukan komunikasi intern infrastruktur kepada
seluruh pegawai di lingkungan APIP
Pimpinan APIP mengomunikasikan komitmen tertulis atau
dokumen lain sejenis. Manfaat dari komunikasi ini adalah
semua pegawai memahami infrastruktur yang akan
digunakan dalam bekerja.
Komunikasi verbal dapat menggunakan media antara lain:
1) Sosialisasi, dengan media komunikasi dilakukan
dengan pelatihan di kantor sendiri (PKS), ceramah,
diskusi, seminar, atau fokus grup.
2) Multimedia, media ini bersifat lebih interaktif, yang
bermanfaat memperoleh sebaran yang lebih luas.
3) Media massa, majalah, buletin.
e. Pimpinan melaksanakan kebijakan/pedoman/petunjuk/
kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan
kompetensi SDM.
Pimpinan instansi pemerintah (pusat/daerah atau
pimpinan APIP) meningkatkan kapasitas SDM

37. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 30
di lingkungan APIP, melalui penyelenggaraan berbagai
diklat, workshop (bengkel kerja), training (pelatihan),
seminar, diskusi fokus grup (Focus Group Discussion/
FGD), dan PKS.
Dengan pelatihan yang memadai, dan didukung dengan
kompetensi jabatan, maka SDM APIP akan lebih siap dan
mampu dalam melaksanakan/mengoperasionalkan semua
infrastruktur yang sudah dibangun, berupa pedoman/
standar/panduan/SOP.
Selain melaksanakan program pelatihan dan
pengembangan SDM, pimpinan instansi pemerintah juga
perlu menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang
memadai, sesuai dengan kebutuhan. Dengan langkah
di atas, maka APIP akan memliki kompetensi dan
kemampuan secara kolektif untuk melaksanakan tanggung
jawabnya. Untuk itu, pimpinan instansi pemerintah
(pusat/daerah atau pimpinan APIP) perlu melaksanakan
kebijakan sebagai berikut:
1) Mendorong auditor APIP agar memiliki keahlian teknis
dan analisis, dengan menyertakan individu auditor APIP
dalam:
a) Diklat jabatan dan sertifikasi jabatan auditor;
b) Berbagai diklat/seminar/workshop (bengkel
kerja);FGD, PKS teknis substansi pengawasan dan
diklat teknis tupoksi APIP;
c) Berbagai diklat/seminar/workshop, FGD, PKS agar
auditor APIP menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi informasi;

38. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 31
d) Mengikutsertakan auditor APIP dalam berbagai
seminar, diklat, workshop di bidang pengendalian
intern, manajemen risiko, dan tata kelola.
2) Mendorong auditor APIP, agar memiliki berbagai
sertifikasi profesi pengawasan intern.
3) Memerankan auditor, dalam penugasan sesuai dengan
kompetensi dan keahliannya.
4) Organisasi APIP menerapkan JFA, sebagai langkah
awal untuk perolehan pembinaan yang berkelanjutan.
5) Organisasi APIP mempertimbangkan latar belakang
pendidikan auditor APIP, yang fokus pada disiplin ilmu
Akuntansi, Manajemen, dan disiplin ilmu lain sesuai
dengan tupoksi APIP.
6) Pimpinan APIP melaksanakan program pendidikan/
pengembangan profesi berkelanjutan (Continuing
Professional Education/Development CPE/CPD), agar
auditor APIP mampu mempergunakan kemahiran dan
kecermatan profesi dalam melaksanakan penugasan
pengawasan.
7) Pimpinan APIP melaksanakan berbagai kegiatan yang
telah direncanakan, dan mendorong penggunaan
infrastruktur yang sudah dibangun, dan auditor APIP
menggunakan infrastruktur tersebut, dalam
menyelesaikan pekerjaan unit APIP sehari-hari,
termasuk dalam melaksanakan penugasan pengawasan.
Kepatuhan dalam melaksanakan infrastruktur
memberikan manfaat sebagai berikut:

39. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 32
a) Pekerjaan penugasan pengawasan selesai tepat waktu;
b) Tidak ada komplain/sanggahan atas hasil pengawasan.
8) Sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan
komitmen tertulis atau dokumen lain yang sejenis,
seperti piagam audit, maka pimpinan instansi
pemerintah (pusat/daerah atau pimpinan APIP)
mengembangkan penilaian kinerja atas pelaksanaannya.
Manfaatnya adalah sebagai dasar pengukuran kinerja
APIP dan pengukuran kepuasan stakeholders (para
pemangku kepentingan) APIP.
Berikut ini, diberikan contoh praktik yang sering
dilakukan oleh auditor intern, sebagai wujud internalisasi
atas perannya yang efektif.
Contoh kegiatan yang memberikan peringatan dini:
1) APIP memberikan konsultasi/pemberian masukan pada
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
(Baperjakat).
2) Membantu organisasi dengan mengidentifikasi dan
mengevaluasi eksposur risiko yang signifikan, serta
memberikan kontribusi terhadap peningkatan
pengelolaan risiko.
3) APIP memerankan dirinya untuk memvalidasi
pengidentifikasian risiko yang telah dilakukan oleh pihak
manajemen.
4) APIP melakukan penjaminan (assurance), melalui reviu
atas berjalannya proses pengadaan barang dan jasa, dari
tahap perencanaan pengadaan, persiapan lelang, proses
lelang, termasuk verifikasi pembayaran, sampai dengan
serah terima pekerjaan.

40. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 33
Contoh internalisasi kegiatan assurance dan konsultasi yang
memberikan potensi perbaikan tata kelola (governance)
suatu instansi, dimana APIP dengan proaktif membantu
manajemen memenuhi tanggung jawabnya melalui:
1) penilaian dan promosi nilai-nilai etika yang kuat dalam
organisasi.
2) penilaian dan peningkatan proses akuntabilitas yang
meyakinkan.
3) penilaian kecukupan komunikasi tentang risiko dalam
organisasi.
4) perbantuan untuk meningkatkan interaksi antara
manajemen, auditor intern, dan auditor ekstern.
5) pemberian pelayanan, sebagai sumber referensi
pengetahuan tentang perubahan dan trend dalam
lingkungan sektor publik.
Contoh internalisasi kegiatan assurance yang memberikan
potensi perbaikan pengendalian intern:
1) APIP melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan
pengendalian intern di lingkungan instansi pemerintah.
2) APIP mereviu sistem yang dibangun, untuk menjamin
ketaatan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum
dan peraturan yang ada, yang akan berpengaruh secara
signifikan terhadap operasi, serta laporan, dan
menetapkan apakah organisasi telah mematuhinya.
3) APIP mereviu secara periodik kebenaran dan ketepatan
informasi keuangan dan operasi, dengan maksud agar
setiap informasi diidentifikasi, diukur, diklasifikasi, dan
dilaporkan/diungkapkan.

41. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 34
4) APIP melakukan evaluasi atas pengamanan aset,
termasuk inventarisasi aset, serta keabsahan
kepemilikan, hingga pembuktian keberadaan aset.
5) APIP mereviu efisiensi dan kehematan penggunaan
sumber daya yang ada.
3. Pengembangan Berkelanjutan (Performing)
Pimpinan instansi pemerintah melakukan pemantauan,
untuk memastikan bahwa seluruh upaya yang dilakukan
menuju perwujudan peran APIP yang efektif, telah berjalan
sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, pimpinan
instansi pemerintah (pusat/daerah atau pimpinan APIP),
perlu mengembangkan program yang dapat memberikan
keyakinan memadai, mengenai kualitas kinerja dari hasil
pengawasan intern yang dilaksanakan, melalui kegiatan
penilaian internal dan penilaian eksternal (internal and
external assessment). Pemantauan yang dapat dilakukan,
antara lain:
a. Pemantauan perbaikan berkelanjutan, dapat dilakukan
melalui:
1) Dibangunnya mekanisme internal assessment
(penilaian internal)
Pimpinan instansi pemerintah (pusat/daerah atau
pimpinan APIP) dapat mengembangkan penilaian
internal secara periodik, sebagai bagian dari program
perbaikan kualitas APIP yang berkelanjutan, antara
lain melalui:

42. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 35
Reviu internal, penggunaan metode balanced score
card, control self assessment dalam suatu diskusi
fokus grup.
Dengan reviu internal tersebut, dapat diketahui area
mana saja yang memerlukan perbaikan. Selain itu,
masukan dari berbagai forum komunikasi JFA, forum
APIP, dapat dijadikan bahan masukan untuk
perbaikan guna mewujudkan peran APIP yang efektif.
2) Dilakukannya external assessment (penilaian
eksternal), yaitu penilaian oleh pihak lain di luar
APIP, termasuk telaahan sejawat (peer review).
Penilaian eksternal oleh pihak di luar organisasi yang
independen dan kompeten dapat dilakukan. Hasil
dari external assessment tersebut disampaikan
kepada pimpinan tertinggi, menteri, pimpinan
lembaga, gubernur, dan bupati/walikota. Kewajiban
penilaian melalui telaahan sejawat tersebut diatur
dalam pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008, yang menyatakan bahwa untuk menjaga
mutu hasil audit APIP, secara berkala dilakukan
telaahan sejawat, dimana pedomannya disusun oleh
organisasi profesi auditor atau oleh Menpan.
3) Berbagai kelemahan yang dijumpai dari hasil
pemantauan berkelanjutan, ditindaklanjuti oleh
pimpinan instansi pemerintah, dengan melakukan
berbagai upaya perbaikan.

43. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 36
C. Tahap Pelaporan
Setelah tahap pelaksanaan selesai, seluruh kegiatan
penyelenggaraan sub unsur perwujudan peran APIP yang efektif
perlu didokumentasikan. Pendokumentasian ini merupakan satu
kesatuan (bagian yang tidak terpisahkan) dari kegiatan pelaporan
berkala, dan tahunan penyelenggaraan SPIP. Pendokumentasian
dimaksud meliputi:
1. Pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari:
a. Kegiatan pemahaman, antara lain kegiatan sosialisasi
(ceramah, diskusi, seminar, rapat kerja, dan fokus grup),
mengenai pentingnya mewujudkan peran APIP yang efektif.
b. Kegiatan pemetaan keberadaan dan penerapan
infrastruktur, antara lain: 1) pemetaan penerapan APIP
yang berjalan dibandingkan dengan peran APIP yang
efektif, 2) masukan atas rencana tindak yang tepat untuk
menyempurnakan kebijakan dan prosedur guna
mewujudkan peran APIP yang efektif.
c. Kegiatan pembangunan infrastruktur, antara lain berisi:
1) kebijakan pengelolaan APIP yang efektif, 2) penyusunan
kebijakan dan pedoman praktik APIP agar efektif.
d. Kegiatan internalisasi, antara lain berisi: 1) kegiatan
sosialisasi kebijakan dan prosedur pengelolaan APIP yang
efektif, 2) kegiatan yang memastikan seluruh pegawai telah
menerima informasi dan memahami kebijakan dan
prosedur perwujudan peran APIP yang efektif.
e. Kegiatan pengembangan berkelanjutan, yang antara lain
berisi:
a. kegiatan pemantauan penerapan kebijakan dan
prosedur perwujudan peran APIP yang efektif;

44. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 37
b. masukan bagi pimpinan instansi pemerintah untuk
menyatakan upaya perwujudan peran APIP yang efektif
telah dikelola dengan baik.
2. Hambatan kegiatan
Apabila ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan
kegiatan yang menyebabkan tidak tercapainya target/tujuan
kegiatan tersebut, agar dijelaskan penyebab terjadinya
hambatan.
3. Saran
Saran diberikan berkaitan dengan adanya hambatan
pelaksanaan kegiatan dan dicarikan saran pemecahan
masalah agar tidak berulangnya kejadian serupa, dan guna
peningkatan pencapaian tujuan. Saran yang diberikan agar
yang realistis dan benar-benar dapat dilaksanakan.
4. Tindak lanjut atas saran periode sebelumnya
Bagian ini mengungkapkan tindak lanjut yang telah dilakukan
atas saran yang telah diberikan pada kegiatan periode
sebelumnya.
Dokumentasi ini merupakan bahan dukungan bagi
penyusunan laporan berkala dan tahunan (penjelasan
penyusunan laporan dapat dilihat pada Pedoman Teknis Umum
Penyelenggaraan SPIP). Kegiatan pendokumentasian menjadi
tanggung jawab pelaksana kegiatan, yang hasilnya disampaikan
kepada pimpinan instansi pemerintah sebagai bentuk
akuntabilitas, melalui Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP
di instansi pemerintah terkait.

45. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 38

46. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 39
BAB IV
PENUTUP
Perwujudan peran APIP yang efektif merupakan bagian dari
penyelenggaraan SPIP, yang dibangun oleh manajemen instansi
pemerintah sebagai unsur lingkungan pengendalian.
Perwujudan peran APIP yang efektif diawali dengan
pemahaman bersama, melalui sosialisasi dengan media yang ada,
selanjutnya dilakukan pemetaan, pembangunan infrastruktur,
pelaksanaan dan penerapan infrastruktur menjadi komitmen
bersama instansi pemerintah, serta dilaksanakan dengan
konsisten. Sementara, pengembangan berkelanjutan merupakan
langkah agar secara kontinu perwujudan peran APIP yang efektif
termonitor, sehingga setiap kelemahan dapat dirumuskan rencana
tindak yang tepat.
Pedoman ini disusun untuk memberikan acuan praktis bagi
pimpinan APIP dalam menciptakan dan melaksanakan sistem
pengendalian intern, khususnya pada unsur Lingkungan
Pengendalian dengan sub unsur Perwujudan Peran APIP yang
Efektif di lingkungan instansi yang dipimpinnya.
Hal-hal yang dicakup dalam pedoman teknis ini adalah acuan
mendasar yang berlaku secara umum bagi seluruh APIP, yang
minimal perlu dipenuhi dalam mewujudkan peran APIP yang efektif,
serta tidak mengatur secara spesifik bagi instansi tertentu. Instansi
pemerintah hendaknya dapat mengembangkan lebih jauh langkah-
langkah yang perlu diambil, sesuai dengan kebutuhan organisasi,
dengan tetap mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

47. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 40
Sesuai dengan perkembangan teori dan praktik-praktik
sistem pengendalian intern, pedoman ini perlu disesuaikan secara
terus menerus.