Makalah ini membahas tentang penerapan audit berbasis risiko dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Audit berbasis risiko dilakukan dengan mengidentifikasi unit yang diaudit berdasarkan tingkat risiko, sehingga sumber daya audit dapat dialokasikan secara tepat dan efisien."

1. IMPLEMENTASI AUDIT BERBASIS RISIKO
DALAM PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN ATAS SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
MAKALAH
Disajikan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh
Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA)
Disusun Oleh :
MAIZAR RADJIN
YAYASAN PENDIDIKAN INTERNAL AUDIT
IN HOUSE TRAINING SERTIFIKASI QUALIFIED INTERNAL AUDITOR
Angkatan 001 / Tingkat Manajerial
Juli dan Agustus 2015 – JAKARTA

2. iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR………………………………………………………….. i
DAFTAR ISI…………………………………………..................................... iii
BAB I PENDAHULUAN....................................................................... 1
1.1. Latar Belakang……………………………………............. 1
1.2. Penjelasan Masalah………………………………............ 2
1.3. Tujuan Penulisan Makalah………………………............. 3
1.4. Ruang Lingkup Pembahasan……….............................. 3
1.5. Sistematika Penulisan……………………………............ 3
BAB II RUJUKAN TEORI..................................................................... 4
2.1. Perencanaan Audit……………………………………...... 5
2.2. Rincian Tahapan Sistematis Terhadap Perencanaan
Audit Berbasis Risiko……………………………….......... 7
2.2.1 Pengidentifikasian Audit Universe....................... 7
2.2.2 Pemilihan Auditable Unit..................................... 8
2.2.3 Penyusunan Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT)..................................................
9
2.3. Risiko………………………............................................. 10
2.4. Audit Berbasis Risiko………........................................... 10

3. iv
BAB III APLIKASI PENYUSUNAN PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN........................................... 17
3.1. Sekilas Tentang Organisasi Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan………………………………... 17
3.1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan.................................... 17
3.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan.................................... 20
3.1.3 Pengawasan Intern................................................ 22
3.1.4 Sumber Daya Manusia.......................................... 22
3.2. Penyusunan Program Kerja Audit Tahuanan Inspektorat
Jenderal Kementerian Perhubungan……………….......... 23
3.3. Pengembangan Penyusunan Program Kerja Audit
Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian
Perhubungan dengan Audit Berbasis Risiko…………..... 23
3.4. Manfaat Penerapan Audit Berbasis ................................ 31
3.5 Audit Terhadap Semua Auditi.....……….......................... 33

4. v
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN................................................... 34
4.1. Kesimpulan…………………………………...................... 34
4.2. Saran………………………………………………….......... 34
DAFTAR PUSTAKA................................................................................. 36
LAMPIRAN

5. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat
rahmat dan petunjuk-Nya makalah dengan judul ” Implementasi Audit
Berbasis Risiko dalam Penyusunan Program Kerja Pengawasan
Tahunan Atas Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan”
ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.
Penyusunan makalah ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA), di mana pada
prosesnya melibatkan bantuan serta masukan dari berbagai pihak. Oleh
karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Inspektur Jenderal dan segenap Manajemen di lingkungan
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan atas komitmen yang
begitu besar dalam peningkatan kualitas Internal Auditor Kementerian
Perhubungan;
2. Seluruh Pengajar berserta para Peserta program sertifikasi QIA tingkat
Lanjutan dan Manajerial yang telah berbagi pengalaman dan
pengetahuannya selama program sertifikasi ini;
3. Keluarga Besar Bagian Perencanaan Inspektorat Jenderal Kementerian
Perhubungan yang telah mendoakan dan meringankan beban dalam
mengikuti program sertifikasi ini;
4. Seluruh jajaran Inspektorat Jenderal yang penulis tidak dapat sebutkan
namanya satu persatu yang telah membantu penulis secara langsung dan
tidak langsung dalam pelaksanaan program sertifikasi ini;

6. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman ii
5. Keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan dan doa hingga
terselesaikannya makalah ini;
6. Staf Administrasi YPIA yang telah membantu kelancaran dalam proses
sertifikasi ini.
Sebagai penutup penyusun menyadari bahwa makalah ini masih belum
sepenuhnya sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati penyusun
memohon masukan dan saran yang membangun dari rekan-rekan pembaca
untuk dapat lebih menyempurnakan makalah ini.
Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi kepada
semua pihak. Amin…
Jakarta, 3 Agustus 2015
Maizar Radjin

7. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian
Perhubungan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor:
KM 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan. Untuk menjawab perkembangan kebijakan pemerintah
terhadap peningkatan pengendalian intern tersebut, Inspektorat Jenderal
setiap tahunnya menyusun Kebijakan Pengawasan dan pada tahun
2015 telah ditetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK No.
SK.08/HK.206/ITJEN-2014.
Inspektorat Jenderal selaku pengawas intern diminta selalu berperan
aktif dengan mengawal mulai dari proses perencanaan sampai dengan
pelaporan, di antaranya dengan melakukan Reviu Rencana Kerja dan
Anggara (RKA), Reviu Revisi DIPA, dan Reviu Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan pendampingan
rencana penyusunan pagu kebutuhan masing-masing Unit Kerja untuk
periode tahun berikutnya, Koordinasi Monitoring dan Evaluasi AP-KKN
(KORMONEV), serta melakukan pengawasan dan pengendalian
terhadap WBS (Whistle Blowing System) dan Pengendalian Gratifikasi.
Tahun 2015 Kementerian Perhubungan mendapatkan alokasi anggaran
sebesar Rp64.9 Trilliun sedangkan Inspektorat Jenderal hanya
mendapat alokasi anggaran sebesar Rp100.3 Milliar atau sebesar 0.15
% dari total anggaran Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan
program kerja pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur.

8. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman 2
Jumlah Auditor Inspektorat Jenderal saat ini sebanyak 116 orang dan
harus mengawasi sebanyak 632 Auditee. Ini menyebabkan terhadap
hasil evaluasi BPKP Inspektorat Jenderal masih memerlukan jumlah
tenaga auditor minimum sebanyak 160 orang yang terdiri dari berbagai
disiplin ilmu. Menyikapi hal tersebut dalam penyusunan Program Kerja
Audit Tahunan (PKAT) untuk tercapainya hasil pengawasan yang
optimal, Inspektorat Jenderal harus menerapkan manajemen Audit
Berbasis Risiko (Risk Based Audit). Perubahan paradigma Auditor
Internal sebagai Penjamin Mutu dan Konsultan terhadap kinerja
Kementerian Perhubungan harus mampu menjadikan Inspektorat
Jenderal berperan aktif dalam membangun sistem dan mendorong
terwujudnya Kemenhub menjadi lembaga pemerintahan yang baik dan
bersih sehingga Inspektorat Jenderal mampu menjadi telinga dan mata
bagi pimpinan tertinggi di Kementerian Perhubungan.
Diketahuinya berbagai permasalahan mengharuskan Inspektorat
Jenderal melakukan upaya strategis dalam menyusun program kerja
pengawasan tahunan melalui audit berbasis risiko. Penerapan audit
berbasis risiko dimaksudkan sebagai upaya meminimalisasi risiko yang
dapat mengakibatkan dampak buruk di masa depan. Artinya tiap
organisasi perlu menerapkan dan memastikan manajemen risiko
berjalan secara efektif.
1.2 Penjelasan Masalah
Jumlah auditee dan anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan
tidak sesuai terhadap jumlah Auditor yang ada pada Inspektorat
Jenderal Kementerian Perhubungan dengan kondisi saat ini. Dengan
ketimpangan jumlah auditor serta perluasan cukupan dan beban kerja
audit, perencanaan program kerja pengawasan tahunan yang belum
komprehensif dalam menentukan audit universe mengakibatkan tidak
optimalnya penetuan risiko yang akan dihadapi dalam penugasan audit.

9. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman 3
1.3 Tujuan Penulisan Makalah
Makalah ini disusun dengan tujuan untuk memperkaya pengetahuan
khususnya pada teknik penyusunan program kerja pengawasan tahunan
yang menggunakan pendekatan audit berbasis risiko. Sehingga
permasalahan penyusunan program kerja pengawasan tahunan yang
disusun oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan tepat,
efektif dan efesien sesuai dengan kondisi yang ada pada Organisasi,
sehingga dapat mengoptimalkan fungsi audit dengan sumber daya yang
dimiliki.
1.4 Ruang Lingkup Pembahasa
Pembahasan permasalahan ini dibatasi pada proses penyusunan
program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian
Perhubungan.
1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam makalah ini adalah sebagai berikut:
1. BAB I : Pendahuluan
Bab ini menjelaskan latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan
makalah, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.
2. BAB II : Rujukan Teori
Bab ini menguraikan teori yang menjadi dasar pemikiran yang
berkaitan dengan ruang lingkup pembahasan.
3. BAB III : Aplikasi Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
Bagian ini berisi tentang gambaran umum Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan dan penyusunan program kerja
pengawasan tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian
Perhubungan yang selama ini dilaksanakan, serta rencana
pengembangan sebagai upaya peningkatan dan optimalisasi fungsi

10. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman 4
audit melalui penyusunan program kerja audit tahunan yang tepat,
efektif dan efesien.
4. BAB IV : Kesimpulan dan Saran
Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dapat diberikan
Penulis untuk penyempurnaan penyusunan program kerja
pengawasan tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian
Perhubungan.

11. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman 5
BAB II
RUJUKAN TEORI
2.1 Perencanaan Audit
Perencanaan audit tahunan merupakan program kegiatan jangka
pendek yang merupakan bagian integral dari program kerja jangka
menengah dan jangka panjang. Penyusunan rencana kerja
pengawasan tahunan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti:
prioritas sasaran pengawasan, sumber daya yang tersedia, jadwal waktu
yang ada. Pencapaian sasaran pengawasan yang telah ditetapkan
memiliki potensi tidak dapat tercapai, sebagaimana yang diharapkan
disebabkan oleh berbagai hambatan yang lebih dikenal dengan istilah
risiko. Itulah sebabnya perencanaan pengawasan dewasa ini telah
menggunakan pendekatan risiko yang disebut dengan perencanaan
audit berbasis risiko. (sumber pusdiklatwas BPKP)
Standar Profesional Audit Intern dari The Institute of Internal Auditor
(IIA) menyatakan Pimpinan audit intern harus memiliki pernyataan
tentang tujuan, kewenangan, dan tanggungjawab untuk bagian audit
intern. Pimpinan audit intern harus menetapkan rencana bagi
pelaksanaan tanggungjawab bagian audit intern.
Menurut Profesor Hiro Tugiman, “Audit Internal adalah suatu fungsi
penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan
mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan” (Tugiman,1997:1)

12. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman 6
Proses perencanaan audit (Audit Planning Process)
Sumber : MAI Plan-QIA-Ina-2015
Pimpinan APIP dapat memutuskan untuk menimbang berbagai
faktorrisiko, untuk menentukan tingkat keterkaitan faktor-faktor tersebut
dengan suatu risiko. Hasil pertimbangan terhadap faktor-faktor tersebut
merupakan penilaian pimpinan terhadap dampak yang mungkin
ditimbulkan. Penilaian dilakukan untuk menyeleksi unit kerja, bagian,
bidang, program atau kegiatan yang akan diaudit. Perkiraan ini
merupakan proses sistematis untuk memperkirakan dan menerapkan
penilaian yang potensial terhadap berbagai kondisi dan atau kejadian
yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan. Proses perkiraan risiko

13. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman 7
akan menghasilkan suatu cara bagi pengaturan dan penerapan penilaian
yang potensial, dalam penyusunan jadwal pekerjaan audit. Penetapan
auditable unit didasarkan pada kegiatan yang memiliki tingkat risiko
tinggi. Pada proses perkiraan risiko, APIP harus menggabungkan
informasi dari berbagai sumber baik dari dalam maupun dari luar instansi
pengawasan
Perencanaan pengawasan berbasis risiko dilaksanakan dengan tahapan
sistematis sebagai berikut:
1. Pengidentifikasian audit universe.
2. Pemilihan auditable unit.
3. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan. (Pusdiklatwas
BPKP – 2007)
2.2 Rincian Tahapan Sistematis Terhadap Perencanaan Audit Berbasis
Risiko
2.2.1 Pengidentifikasian audit universe
Audit universe (mitra audit yang berpotensi untuk diaudit)
didefinisikan sebagai sejumlah entitas atau bidang yang
berpotensi untuk diaudit dalam suatu organisasi. Audit universe
dapat berupa unit kerja, bidang, bagian, program, kegiatan,
proyek dan sebagainya. Langkah awal dari proses ini adalah
mengidentifikasikan mitra audit yang berpotensi untuk diaudit
(auditable units). Sumber informasi dari dalam maupun dari luar
instansi pengawasan seperti: Rencana Pembangunan Jangka
Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana
Kerja Pemerintah (RKP), Kebijakan pengawasan, Kebijakan
pimpinan Departemen/LPND/Kepala Daerah, hasil kajian
pengawasan, tuntutan publik, dan sebagainya dapat digunakan
sebagai rujukan dalam pengidentifikasian audit universe tersebut

14. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman 8
2.2.2 Pemilihan auditable unit
Pemilihan mitra audit (auditable units) perlu dilakukan
mengingatadanya keterbatasan sumber daya audit dibandingkan
dengankebutuhan. Oleh karena itu, tidak setiap unit yang
berpotensi untukdiaudit (audit universe) direncanakan untuk
diaudit. Kriteria yang digunakan untuk menilai apakah entitas,
bidang, bagian, program, kegiatan, atau proyek tergolong
berpotensi menjadi auditable units adalah:
1. Peran dan kontribusi terhadap pencapaian visi, misi, dan
tujuan organisasi.
2. Memiliki pengaruh yang cukup berarti (signifikan) terhadap
organisasi;
3. Pertimbangan biaya dan manfaat audit.
Pada proses ini pendekatan risiko dilakukan sehingga
fokuspengawasan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang tepat
dan efektif. Setiap audit universe yang telah teridentifikasi dinilai
risikonya masing-masing dengan kriteria yang telah disepakati
bersama. Penilaian risiko tersebut dilakukan dengan cara
pemberian nilai tingkat risiko untuk setiap jenis risiko dari masing-
masing audit universe.
Berdasarkan pembobotan tersebut, maka proses penilaian risiko
tersebut akan menghasilkan urut-urutan tingkat risiko dari
penilaian tertinggi hingga penilaian terendah. Berdasarkan hasil
penilaian tersebut APIP dapat menentukan rencana pengawasan
berikut jadwal pelaksanaan audit tahunan termasuk sumber daya
manusia auditornya.

15. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman 9
2.2.3 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan
Usulan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan kemudian setelah
dikoordinasikan dengan APIP lain untuk menghindari
adanyatumpang tindih antar APIP dan meningkatkan sinergi
pengawasan maka dihasilkanlah Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) yangkemudian disahkan untuk dipakai sebagai
acuan pelaksanaanpengawasan tahunan.
Informasi yang dimuat dalam Program Kerja Pengawasan
Tahunan(PKPT) meliputi:
1. Identitas auditan
Kolom ini memuat nama auditan yang akan diaudit.
2. Anggaran biaya
Kolom ini memuat jumlah biaya audit yang dialokasikan
yangmeliputi: biaya perjalanan dinas dan uang harian.
Manajemen Pengawasan
3. Sasaran audit
Kolom ini memuat sasaran audit, seperti: audit komprehensif,
audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigasi,
audit pengadaan barang dan jasa dan sebagainya.
4. Periode audit
Kolom ini memuat periode anggaran yang sedang diaudit.
5. Jumlah auditor
Kolom ini memuat jumlah auditor yang akan ditugaskan,
meliputi: pengendali mutu, pengendali teknis, ketua tim, dan
anggota tim.
6. Waktu mulai audit
Kolom ini memuat periode waktu mingguan sebagai waktu
dimulainya penugasan audit, misalnya: minggu I Agustus
2015.

16. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman 10
7. Waktu penerbitan laporan hasil audit
Kolom ini memuat periode waktu mingguan sebagai waktu
diterbitkannya laporan hasil audit, misalnya: minggu I Agustus
2015.
2.3 Risiko
Definisi risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah
akibat yang kurang menyenangkan (merugikan atau membahayakan)
dari suatu perbuatan atau tindakan. Menurut Arthur J. Keown (2000),
risiko adalah prospek suatu hasil yang tidak disukai (operasional sebagai
deviasi standar).
Definisi risiko menurut (International Standards for the Professional
Practice of Internal Auditing, The IIA 1999) merupakan kemungkinan
kejadian yang dapat memberikan dampak terhadap pencapaian tujuan.
Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa definisi risiko
adalah kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh
konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi.
2.4 Audit Berbasis Risiko
Audit Berbasis Risiko adalah metodologi pemeriksaan yang
dipergunakan untuk memberikan jaminan bahwa risiko telah dikelola di
dalam batasan risiko yang telah ditetapkan manajemen pada tingkatan
korporasi.
Standar Profesi Audit Internal yang diterbitkan oleh Konsorsium
Organisasi Profesi Audit Internal menyatakan dalam Standar Kinerja
bahwa Penanggungjawab fungsi audit internal harus menyusun
perencanaan yang berbasis risiko untuk menetapkan prioritas kegiatan
audit internal, konsisten dengan tujuan organisasi. Rencana penugasan
audit internal harus berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan paling

17. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman 11
sedikit setahun sekali. Masukan dari Pimpinan dan Dewan Pengawas
Organisasi serta perkembangan terkini harus juga dipertimbangkan
dalam proses ini. Rencana penugasan audit internal harus
mempertimbangkan potensi untuk meningkatkan pengelolaan risiko,
memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan organisasi.
Audit berbasis risiko juga memastikan bahwa manajemen risiko sudah
dilakukan sesuai dengan risk appetite yang dimiliki organisasi.
Pendekatan audit ini berfokus dalam mengevaluasi risiko baik strategis,
finansial, operasional, regulasi dan lainnya yang dihadapi oleh
organisasi. Audit berbasis risiko merangking risiko yang tinggi untuk
diaudit terlebih dahulu, sehingga kemudian membantu manajemen untuk
mengetahui area mana yang berisiko dan area yang memiliki internal
control yang lemah.
Audit Berbasis Risiko merupakan pendekatan audit yang berkembang
pesat sejak tahun 2000. Pendekatan ini saat ini mendapatkan perhatian
yang luas dan dianggap sebagai pendekatan yang paling efektif karena
terbukti paling cocok diterapkan untuk kondisi lingkungan bisnis yang
selalu berubah-ubah seperti sekarang ini. Indonesia telah meratifikasi
ketentuan untuk menerapkan International Standards on Auditing (ISA)
mulai awal tahun 2013. ISA sepenuhnya mengadopsi pendekatan Audit
Berbasis Risiko, sehingga saat ini penerapan Audit Berbasis Risiko bagi
auditor di Indonesia menjadi hal wajib (mandatory).
Audit berbasis risiko lebih berupa perubahan pola pandang dari pada
sebuah teknik. Memakai kacamata audit berbasis risiko auditor harus
menilai kemampuan manajemen dalam mengukur, merespon dan
melaporkan risiko. Apabila manajemen memiliki kemampuan yang cukup
dalam mengukur, merespon dan melaporkan risiko dalam suatu area
atau proses, maka risiko bawaan bisa diturunkan. Artinya auditor tidak
harus meningkatkan tingkat ketelitian, menambah prosedur atau

18. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman 12
menambahkan waktu analisa. Sebaliknya kalau manajemen risiko klien
buruk, maka auditor harus meningkatkan ketelitian, menambah prosedur
dan menambahkan waktu analisa. Sehingga bobot atau risk score di
masing-masing area atau proses tersebut bisa dijadikan sebagai salah
satu dasar untuk penentuan prioritas audit oleh auditor.
Penentuan prioritas berdasarkan analisa risiko ini dianggap paling tepat
dalam upaya mengalokasikan waktu dan staf auditor yang terbatas.
Audit menggunakan sampling, dan selama ini metodologi audit mengatur
bagaimana pengambilan sampling yang paling efektif dan efisien.
Internal audit telah mengalami evolusi yang pesat hingga saat ini. Hal ini
dipicu oleh berbagai risk event baik kecil maupun besar yang terjadi
secara global, mulai dari kasus Enron dan Worldcom, hingga yang
terbaru yakni krisis keuangan global, yang semakin memperkuat
pentingnya fungsi internal audit. Risiko yang bervariasi, dan juga
semakin kompleks seiring berkembangnya sistem keuangan saat ini,
menjadikan peran internal audit yang kuat semakin diperlukan.
Sehingga, ini memicu internal audit untuk terus mengalami evolusi
hingga saat ini.
Jika awalnya internal audit hanya berfokus dalam mengidentifikasi
pelanggaran semata serta menekankan compliance terhadap regulasi,
hingga kemudian punya pemahaman yang menyeluruh mengenai risiko,
kini sudah sampai berkembang risk-based audit atau audit berbasis
risiko. Berikut ini adalah evolusi yang terjadi pada internal
audit.Pendekatan audit awalnya dulu hanya berupa shotgun approach,
yakni merupakan pendekatan audit tradisional (post the facts), dimana
audit hanya bertujuan untuk mengungkap temuan, mencari-cari dan
mengidentifikasi kesalahan maupun pelanggaran baik dalam aktivitas,
kebijakan maupun laporan perusahaan.

19. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman 13
Selanjutnya berkembang menjadi compliance based approach, yakni
merupakan pendekatan audit dimana dilakukan pengecekan terhadap
keselarasan antara kebijakan dan prosedur yang dilakukan dengan
ketetapan regulasi. Hanya saja, kekurangannya adalah jika terdapat
aktivitas yang tidak comply padahal sebenarnya itu merupakan inovasi,
sementara aturan yang ditetapkan sudah out of date. Jika auditor tidak
bisa memahami perspektif yang diaudit, maka pendekatan ini bisa jadi
kontra produktif karena membatasi kreativitas.
Kemudian ada lagi control based approach, yang mirip dengan
compliance based approach, namun bedanya disini auditor
menggunakan kontrol internal yang merupakan best practice. Tim
auditor punya checklist dan framework tersendiri mengenai aktivitas
mana saja yang perlu dikontrol. Kelemahan dari pendekatan ini adalah
seringkali terlalu menekankan kontrol, sehingga seringkali melupakan
pertimbangan faktor praktis maupun cost-benefit dalam implementasi
kontrol tersebut.
Kini internal audit yang berkembang sudah mengarah kepada audit
berbasis risiko, di mana auditor pertama-tama harus memahami dulu
bagaimana visi, misi, tujuan, target, dan strategi dari perusahaan, baru
kemudian mengidentifikasi dan menganalisa area yang berpotensi
menghalangi pencapaian tujuan. Auditor bertugas untuk menentukan
apakah kontrol sudah ditempatkan dengan baik dan berjalan secara
efektif dalam mengelola risiko.

20. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman 14
Perbedaan audit tradisional dengan audit berbasis risiko
NO. Perubahan Audit Traditional Audit Berbasis Risiko
1. Audit Universe Lebih mengutamakan
area finansial
dan kepatuhan kepada
kebijakan dan prosedur
internal.
Semua aktivitas usaha,
khususnya
yang mengandung
risiko usaha
(business risk).
2. Tujuan Audit Lebih memastikan
bahwa
pengendalian internal
bekerja
secara efektif dan peran
nya untuk
meningkatkan efisiensi
tanpa
melihat keberadaannya
untuk
mengendalikan risiko.
Lebih memberikan
kepastian
(assurance) bahwa
risiko yang
diidentifikasi telah
dikurangi ke
tingkat yang dapat
diterima.
3. Rencana Audit
Tahunan
Siklus audit ditetapkan
secara
berkala dan biasanya
dilakukan
secara mendadak tanpa
memerhatikan tingkat
risiko.
Audit lebih
diprioritaskan ke area
yang berisiko tinggi.
4. Tugas
Lapangan
Dilakukan berdasarkan
pada
seperangkat rencana
kerja yang
mungkin tanpa tujuan
yang spesifik.
Tugas lapangan lebih
memastikan
perusahaan telah
mengidentifikasi,
mengendalikan dan
memantau
semua risiko yang ada.
5. Pengujian Pengujian untuk
mengonfirmasi
bekerjanya pengendalian
tanpa
mengurutkan menurut
tingkat
kepentingannya dan
lebih
mengarah kepada
penemuan
kesalahan walaupun
tidak material
dengan akibat laporan
yang tebal.
Masih tetap
menggunakan teknik
pengujian yang sama,
tetapi lebih
memastikan bahwa
pengendalian
utama (important risk
control)
berfungsi dengan baik
untuk
mengurangi risiko.

21. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman 15
6. Pelaporan Lebih mengutamakan
penyimpangan yang
signifikan
dengan tetap merekam
semua
penyimpangan yang
tidak material
tetapi jumlahnya banyak
Rekomendasi akan
diberikan dalam
kaitan dengan
manajemen risiko
agar risiko dihindari,
diakhiri,
ditransfer,
didiversifikasi atau
diterima dan dikelola.
7. Rekomendasi Rekomendasi diberikan
dalam
kaitan dengan
pengendalian agar
diperkuat, memerhatikan
cost
benefit, efisiensi, dan
efektivitas.
Rekomendasi akan
diberikan dalam
kaitan dengan
manajemen risiko
agar risiko dihindari,
diakhiri,
ditransfer,didiversifikasi
atau
diterima dan dikelola.
Pada metodologi risk based audit, perusahaan bukan hanya sekadar
punya pemahaman yang menyeluruh mengenai risiko, melainkan juga
mengontrol pengelolaannya dan memastikan bahwa kontrol berjalan
secara efektif. Jika dulunya internal audit sekedar post the facts atau
mengungkap fakta atau temuan kesalahan, maka dengan risk based
audit bisa melakukan anticipation before the facts artinya antisipasi
sebelum kesalahan benar-benar terjadi. Untuk melakukan audit berbasis
risiko ini, suatu organisasi harus bekerjasama dengan fungsi internal
audit supaya risiko bisa terus menerus dimonitor dan dikelola secara
proaktif sebelum benar-benar terjadi dan membahayakan pencapaian
tujuan organisasi.

22. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman 16
Beberapa manfaat audit berbasis risiko adalah:
1. Menjadi sistem check and balance terhadap kontrol organisasi.
2. Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi kesalahan dalam
laporan keuangan.
3. Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengukur
risiko.
4. Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi adanya fraud
atau masalah lainnya.
5. Mengungkap temuan mengenai kelemahan yang dimiliki
manajemen.

23. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman 17
BAB III
APLIKASI PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
3.1 Sekilas tentang Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian
Perhubungan
3.1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian
Perhubungan

24. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman 18

25. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman 19
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawasan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Inspektorat
Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal. Dalam menjalankan fungsi
pengawasannya Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian
Perhubungan.
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian
Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Menteri Perhubungan.
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian
Perhubungan.
5. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.
Selain tugas pokok dan fungsi di atas, Inspektorat Jenderal
melaksanakan tugas-tugas lain atas kebijakan Pimpinan Kementerian
Perhubungan seperti Koordinator kegiatan Monitoring dan Evaluasi
(Kormonev) Rencana Aksi Instansi-Pemberantasan Korupsi (RAI-PK)
Kementerian Perhubungan, RAI-PK Inspektorat Jenderal, Preventif KKN,
Evaluasi LAKIP Eselon I Kementerian, Evaluasi Pelaksanaan SPIP
Eselon I Kementerian, Reviu atas Laporan Keuangan serta penugasan
lainnya.
Dengan demikian sebagai instansi pengawasan internal Kementerian
Perhubungan, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
mempunyai tanggung jawab dan berperan aktif dalam upaya mencegah
dan menindaklanjuti terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan tugas

26. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman 20
pemerintahan dan pembangunan dilingkungan Kementerian
Perhubungan.
3.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Inspektorat Jenderal Kementerian
Perhubungan
Untuk mencapai visi dan misi kementerian, Inspektorat Jenderal
kemudian menerjemahkan kedalam visi, misi dan tujuan
Inspektorat Jenderal sebagai berikut:
a. Visi Inspektorat Jenderal adalah (“Terwujudnya
Kementerian Perhubungan yang bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (KKN)”). Pernyataan visi merujuk pada ciri–
ciri good governance yang mencerminkan cita–cita
penyelenggaraan pemerintahan negara yang profesional,
transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN
antara lain ditandai dengan adanya upaya peningkatan
kualitas sumber daya manusia yang profesional, handal
dan bermoral, bermakna sosok aparatur negara yang baik
secara institusi, individu maupun sistem yang mempunyai
kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara
terampil, baik dan benar serta ditandai dengan nilai etika
dan moral untuk mewujudkan kinerja, hasil kerja terbaik
dan bermanfaat.
b. Misi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
adalah:
1. Meningkatkan Pengawasan intern yang berintegritas,
profesional dan amanah;
2. Mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil audit

27. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman 21
c. Tujuan
Tujuan merupakan implementasi pernyataan misi yang akan
dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.dengan
memformulasikan tujuan, Inspektorat Jenderal dapat secara
tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan selama 5
(lima) tahun kedepan. Adapun tujuan yang hendak dicapai
Inspektorat Jenderal sebagai berikut :
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan
Kementerian Perhubungan;
2. Mendorong tercapainya pengendalian intern pada unit
kerja Kementerian Perhubungan;
3. Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku pada Unit Kerja di lingkungan
Kementerian Perhubungan;
4. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil audit.

28. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman 22
3.1.3 Pengawasan Intern
Pengawasan Intern yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:
3.1.4 Sumber Daya Manusia (Posisi 31 Desember 2015)
1. Berdasarkan Penjenjangan Jabatan Fungsional
Pelaksana
Lanjutan
1 INSPEKTORAT I - 8 4 8 1 - 2 23
2 INSPEKTORAT II - 8 4 8 1 - 2 23
3 INSPEKTORAT III - 8 6 9 - - 1 24
4 INSPEKTORAT IV - 8 4 8 - - 3 23
5 INSPEKTORAT V - 9 3 7 - 1 3 23
0 41 21 40 2 1 11 116
JUMLAH
TOTAL
NO. BAGIAN/SUB UNIT
Pelaksana
JABATAN AUDITOR
Utama Madya Muda Pertama Penyelia

29. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman 23
2. Auditor berdasarkan Golongan, Pendidikan dan Jenis Kelamin
II III IV JML S-2 DIII SLTA JML L P JML
1 INSPEKTORAT I 12 11 23 9 - 3 23 15 8 23
2 INSPEKTORAT II 1 14 8 23 8 - 2 23 19 4 23
3 INSPEKTORAT III 16 8 24 9 - 1 24 16 8 24
4 INSPEKTORAT IV 2 13 8 23 7 - 2 23 18 5 23
5 INSPEKTORAT V 2 12 9 23 6 - 3 23 18 5 23
5 67 44 116 39 0 11 116 86 30 116TOTAL
13
14
PENDIDIKAN
14
14
66
JENIS KELAMIN
NO BAGIAN/SUB UNIT
GOLONGAN
S-1/D-IV
11
3.2 Penyusunan Program Kerja Audit Tahuanan Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, Menteri
Perhubungan menetapakan kebijakan pengawasan 5 tahunan yang
merupakan rencana strategis pengawasan di lingkungan Kementerian
Perhubungan. Inspektorat Jenderal kemudian menetapkan kebijakan
pengawasan yang terinci sebagai pedoman dalam pengawasan di
lingkungan Kementerian Perhubungan.
Kebijakan pengawasan tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2015 telah
ditetapkan oleh Inspektur Jenderal Nomor SK.82/HK.006/ITJEN 2014
tanggal 15 Desember 2014. Terdapat 3 (tiga) hal penting yang menjadi
arah Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal pada Tahun 2015,
yaitu :
1. Peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian Perhubungan.
2. Pengawasan kegiatan-kegiatan strategis di lingkungan Kementerian
Perhubungan.
3. Aksi pencegahan dan penanggulangan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

30. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman 24
Terhadap tiga hal pokok tersebut untuk mewujudkan pengawasan yang
efektif, efisien, terarah serta terkoordinasi maka disusunlah Program
Kerja Pengawasan Tahun (PKPT) Inspektorat Jenderal 2015, yang akan
menjadi pedoman lebih terinci dalam pelaksanaan pengawasan untuk
pelaksanaan seluruh kegiatan pengawasan di lingkungan Inspektorat
Jenderal
Beberapa hal yang disusun dalam PKPT adalah sebagai berikut:
1. Wilayah Pengawasan
NO INSPEKTORAT WILAYAH PENGAWASAN
1. INSPEKTORAT I
 Inspektorat Jenderal;
 Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat;
 Unit Kerja di Provinsi : Aceh, Sumut, DKI
Jakarta, DI Yogyakarta, NTB, Kalsel dan
Sulut.
2. INSPEKTORAT II
 Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut;
 Mahkamah Pelayaran;
 Unit Kerja di Provinsi : Jatim, Bali, Kalbar,
Sulteng dan Papua
3. INSPEKTORAT III
 Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara;
 Unit Kerja di Provinsi : Jambi, Bengkulu,
Lampung, Babel, Jabar, Kalteng, Sulsel dan
Maluku.
4. INSPEKTORAT IV
 Badan Penelitian dan Pengembangan
Perhubungan;
 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya
Manusia Perhubungan;
 Unit Kerja di Provinsi : Sumsel, Jateng, Kaltim,
Kaltara*
, NTT, Sultra dan Maluta.

31. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman 25
5. INSPEKTORAT V
 Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Perkeretaapian;
 Sekretariat Jenderal;
 Unit Kerja di Provinsi : Sumbar, Riau, Kepri,
Banten, Gorontalo, Sulbar dan Papua Barat.
2. Objek Audit
NO. INSPEKTORAT OBJEK AUDIT
1 Inspektorat I 120
2 Inspektorat II 136
3 Inspektorat III 128
4 Inspektorat IV 129
5 Inspektorat V 119
JUMLAH 632
3. Struktur Tim
NO. PERAN KETERANGAN
1. Penanggungjawab Inspektur Jenderal / Sekretaris
Inspektorat Jenderal / Inspektur
2. Pengendali Mutu Auditor Utama, Auditor Madya
3. Pengendali Teknis Auditor Madya atau Auditor Muda
4. Ketua Tim Minimal Auditor Pertama
5. Anggota Tim Auditor atau personil Sekretariat
Inspektorat Jenderal

32. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman 26
4. Waktu Pelaksanaan Audit
NO. PERAN
HARI AUDIT
KINERJA
ADTT
KHUSUS
DAN
INVESTIGASI
Reg. Lanj.
1. Penanggung jawab 10 3 3 - 5 Maks 5
2. Daltu 15 5 5 - 7 Maks 10
3. Dalnis 15 5 5 - 7 Maks 10
4. Ketua Tim 15 5 5 - 7 Maks 10
5. Anggota Tim :
Auditor 15 5 5 - 7 Maks 10
Sekretariat 15 5 5 - 7 Maks 10
3.3 Pengembangan Penyusunan Program Kerja Audit Tahunan
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan Audit
Berbasis Risiko.
Dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT),
Inspektorat Jenderal menerapkan manajemen Audit Berbasis Risiko
hanya melihat dari sisi anggaran yang dimiliki auditi berdasarkan table
yang telah diberi rangking sebagai berikut:
NO. JUMLAH ANGGARAN
JUMLAH
AUDITI
RISIKO
1. > 500.000.000.000 12 Tinggi
2. 100.000.000.000 - 500.000.000.000 82 Besar
3. 6.500.000.000 - 100.000.000.000 386 Menengah
4. < 6.500.000.000 152 Sedang
T O T A L 632
Dari tabel di atas diketahui bahwa risiko tertinggi dimiliki oleh auditee
yang mengelola anggaran di atas Rp500 Miliar. Kemudian ditetapkan
untuk auditee yang memiliki risiko tinggi pelaksanaan auditnya menjadi

33. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman 27
lebih prioritas dan dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kalender.
Metode pelaksanaan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT) berbasis risiko seharusnya dilakukan setelah ada kesepakatan
risiko yang telah disepakati para Manajemen Audit untuk di lakukan Risk
Assesment, sehingga program kerja pengawasan tahunan bisa
memaksimalkan hari audit dan jumlah auditor yang ada untuk
menghasilkan tujuan pengawasan internal yang efektif dengan alokasi
anggaran yang efesien.
Langkah-langkah perencanaan audit tahunan sebaiknya melalui hal-hal
berikut:
1. Pengembangan Audit Universe
2. Pendekatan pemilihan auditee
3. Penentuan prioritas audit
4. Estimasi ketersedian sumber daya (hari audit dan jumlah auditor
yang tersedia)
5. Penjadwalan audit
6. Anggaran audit yang dimiliki
7. Pemantauan rencana audit
Implementasi audit berbasis risiko dalam perencanaan audit tahunan
dilakukan setelah pengembangan audit universe terhadap data umum,
rencana strategis, daftar kegiatan strategis dan temuan audit (internal
atau eksternal) sebelumnya telah diketahui kemuadian dilakukan validasi
melalui survei pendahuluan atau melalui pendekatan lainnya.

34. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman 28
Contoh pengembangan audit universe adalah sebagai berikut:
Sumber Objek Audit Validasi Tahunan Objek Audit
Auditor melihat dokumen berikut
sebagai sumber untuk mencari
objek audit
Setiap tahun, daftar objek audit di
perbaharui dengan melihat
1. Struktur
Organisasi/Eselonnering
1. Laporan Kuangan
2. Peraturan-peraturan/SOP
yang diterapkan
2. Realisasi Anggaran
3. Data Umum 3. Tindak Lanjut Temuan
Sebelumnya (Internal &
Eksternal)
4. Daftar Kegiatan Strategis 4. Anggaran yang dikelola
Setelah pengembangan audit universe pendekatan Audit Berbasis Risiko
dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a. Menentukan faktor risiko
Faktor risiko adalah kriteria yang digunakan untuk menggambarkan
kondisi risiko yang ada umumnya dimiliki oleh seluruh auditee. Untuk
suatu faktor yang sama, objek audit dapat memiliki tingkat risiko
yang berbeda-beda. Bebarapa contoh faktor risiko yang dapat
digunakan untuk menilai objek audit antara lain adalah :
1) Jumlah dana yang dikelola oleh auditee, Semakin besar dana
yang dikelola maka semakin besar risiko yang dimiliki.
2) Kondisi pengendalian intern. Auditee yang mengembangkan
sistem pengendalian intern yang memadai dan efektif memiliki
risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan auditee yang
memiliki sistem pengendalian intern lemah.
3) Peputaran pegawai. Semakin tinggi peputaran pegawai
menunjukan risiko yang lebih besar.

35. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman 29
4) Waktu sejak audit yang lalu. Semakin dekat waktu audit
sebelumnya semakin kecil risiko yang ada.
5) Kompetensi dan integritas manajemen. Manajemen yang
memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi membawa risiko
yang rendah.
b. Menentukan skala risiko dan membuat pedoman penilaian terhadap
semua faktor risiko yang ada.
Dalam memudahkan manajemen untuk melakukan assessment
risiko pada masing-masing auditee, manajemen menetapkan skala
dan pedoman penilaian dari semua faktor risiko yang digunakan.
Misalnya 1 sampai 4, untuk menggambarkan tingkat signifikasi
risiko yang dapat terjadi pada objek audit. Skala 1 untuk menunjukan
risiko paling kecil dan 4 untuk menunjukan risiko paling tinggi.
Contoh penetapan skala risiko dan pedoman penilaian
Risk Factor & Nilai Score Risk Factor & Nilai Score
Anggaran Turnover Pimpinan
Diatas 500 Miliar 4 Jarang (7 dan seterusnya) 1
100 Miliar-500 Miliar 3 Sedang-Jarang (4-6 Thn) 2
6.5 Miliar-100Miliar 2 Sedang-Sering (2-3 Thn) 3
Dibawah 6.5 Miliar 1 Sering (1 Thn) 4
Audit Sebelumnya Kondisi Internal Control
Kurang 12 Bln 1 Baik Sekali (tidak ada ctt penting) 1
1 Tahun s.d 2 Tahun 2 Baik (kurang dr 2 ctt penting) 2
2 Tahun s.d 3 Tahun 3 Sedang (2-5 ctt penting) 3
Lebih dari 3 Tahun 4 Jelek ( lebih dari 5 ctt penting 4
c. Melakukan risk assessment
Assesment risiko dilakukan berdasarkan skala yang telah ditentukan
dan risk assessment dilakukan terhadap semua faktor risiko yang
telah ditetapkan.

36. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman 30
Contoh risk assessment terhadap beberapa risiko yang telah
ditetapkan
1
PUSAT
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
PERHUBUNGAN
LAUT
3 4 1 1 2 3 14
2
KANTOR
KESYAHBANDARA
N DAN OTORITAS
PELABUHAN
TANJUNG EMAS
4 2 1 4 2 2 15
3
BANDAR UDARA
JUWATA DI
TARAKAN
2 1 1 2 1 2 9
4
DISTRIK NAVIGASI
CILACAP
2 3 1 1 2 2 11
5
KANTOR
ADMINISTRATOR
TERMINAL
PETIKEMAS SOLO
JEBRES
2 3 2 2 2 2 13
Jumlah
LHA
Eksternal
No Auditee
Internal
Kontrol
Tindak
Lanjut
LHA
Internal
Kegiatan
Strategis
Anggaran
Contoh tabel di atas mengambil hanya beberapa objek auditee yang
ada di wilayah Inspektorat IV. Dari tabel tersebut diketahui bahwa
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut
yang memiliki anggaran paling besar belum tentu memiliki faktor
risiko (dengan jumlah 14) yang paling besar untuk di audit. Faktor
risiko terbesar (dengan jumlah 15) dimiliki oleh Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Emas walaupun
hanya memiliki 1 (satu) kegiatan strategis. Sedangkan Bandar Udara
Juwata Tarakanmemliki faktor risiko terkecil (dengan jumlah 9) untuk
di lakukan audit.
Berdasarkan simulasi tabel di atas diketahui pendekatan risiko
terhadap auditee untuk menyusun Program Kerja Pengawasan
Tahunan tidak bisa hanya melihat satu faktor risiko saja. Tetapi
assessment risiko dilakukan dengan menjumlah semua faktor risiko
yang assessment.

37. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman 31
d. Merangking audit universe berdasarkan hasil risk assessment
Daftar Auditee pada tahap ini yang telah dihitung dengan jumlah nilai
dari masing-masing faktor risiko terkait dapat diurutkan mulai dari
yang mempunyai jumlai risiko tertingi sampai dengan yang terendah.
Berdasarkan data tabel pada langkah risk assessment diketahui
urutan/rangking auditee yang memiliki faktor resiko tertinggi sampai
dengan yang terendah sebagai berikut:
1) Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Emas
(total risiko 15)
2) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Laut (total risiko 14)
3) Kantor Administrator Terminal Petikemas Solo Jebres (total
risiko 13)
4) Distrik Navigasi Cilacap (total risiko 11)
5) Bandar Udara Juwata Tarakan(total risiko 9)
3.4 Manfaat penerapan audit berbasis risiko
Jika telah diketahui jumlah hari audit ideal (ha) terhadap masing auditee
terhadap faktor-faktor risiko yang dimiliki adalah sebanya 80 hari audit
Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Emas (20 ha),
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut (15 ha)
Kantor Administrator Terminal Petikemas Solo Jebres (15 ha) Distrik
Navigasi Cilacap (15 ha) Bandar Udara Juwata Tarakan( 15 ha) akan
tetapi dengan sumber daya (jumlah auditor dan hari audit yeng tersedia)
yang dimiliki Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan hanya 50
hari audit.
Akan tetapi jika Manajemen menentukan hanya berdasarkan auditee
yang memiliki anggaran yang paling besar yaitu Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, Distrik Navigasi Cilacap dan
Bandar Udara Juwata Tarakan dengan jumlah faktor resiko 38

38. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman 32
(14+11+13) dengan jumlah hari audit sebanyak 45 ha (15+15+15) maka
penyusunan program kerja pengawasan tahunan yang disusun melalui
pendekatan risiko tidak akan maksimal mengcover risiko dan sumber
daya yang dimiliki. Sebaliknya jika pendekatan risiko yang dilakukan
berdasarkan jumlah seluruh faktor pada tahapan assessment dapat
mengcover risiko dan sumber daya (hari audit dan jumlah auditor) yang
ada. Penjelasan pada uraian sebelumnya dapat dilihat pada simulasi
tabel berikut.
Ideal Tersedia Hasil HA
Score
Resiko
HA
Score
Resiko
1
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERHUBUNGAN LAUT
15 15 14 15 14
2
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN TANJUNG EMAS
20 20 15
3 BANDAR UDARA JUWATA TARAKAN 15
4 DISTRIK NAVIGASI CILACAP 15 15 11
5
KANTOR ADMINISTRATOR TERMINAL PETIKEMAS SOLO
JEBRES
15 15 13 15 13
80 45 38 50 42
Audit hanya
dari sisi
anggaran
Audit
Berbasis
Risiko
Diketahuinya
Hari Audit
NO Auditee
50 -30
TOTAL
Tabel tersebut mengambarkan pelaksanaan memiliko kekurangan 30
hari audit dan jika hanya berdasarkan sisi anggaran dengan
menyesuaikan sumber daya (jumlah auditor dan hari audit yang tersedia)
pelaksanaan audit hanya akan menghabiska 45 hari audit dan hanya
mampu mencover 38 risiko yang ada. Sedangkan pelaksanaan audit
melalui pendekatan berbasis risiko mampu mengoptimalkan sumber
daya dan risiko yang ada. Bisa dibayangkan tabel tersebut hanya
mensimulasikan terhadap 5 (lima) auditee sudah mampu mengetahui
tidak maksimalnya sumber daya yang ada dengan sisa 5 ha (50-45) dan
tidak maksimalnya risiko yang tercover selisih 4 risiko (42-38). Hal
tersebut menandakan pentingnya memasukan seluruh faktor risiko yang
ada dalam melakukan risk assessmet. Jika dari simulasi hanya
mengambarkan 5 (lima) daftar auditee bagaimana jika terdapat ratusan

39. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Halaman 33
auditee, berapat banyak sumber daya yang di optimal digunakan dan
risiko yang tidak tercover.
3.5 Audit terhadap semua auditi
Bagaimana jika Menteri Perhubungan selaku Stakeholder mengiginkan
Inspektorat melakukan audit terhadap semua auditee. Hal tersebut
dimungkinan bisa karena permintaan atau program dari pemerintah
dalam rangka mewujudkan good governace secepat mungkin. Hal
tersebut tentunya harus diantisipasi oleh Inspektorat Jenderal dengan
mempertimbangkan jumlah auditor yang ada dan jumlah hari audit yang
tersedia, maka alokasi waktunya harus disesuaikan dengan proporsi
masing-masing score dengan total seluruh score.
Adapun perhitungan simulasinya sebagai berikut (dengan asumsi jumlah
hari audit yang tersedia sebanyak 50 ha) :
NO Auditee
Score
Resiko
% Resiko
(Resiko /Total
Risk)
Hari Pemeriksaan
(% risk x HA)
a b c d e
1
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERHUBUNGAN LAUT
14 23% 11
2
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN TANJUNG EMAS
15 24% 12
3 BANDAR UDARA JUWATA DI TARAKAN 9 15% 7
4 DISTRIK NAVIGASI CILACAP 11 18% 9
5
KANTOR ADMINISTRATOR TERMINAL PETIKEMAS
SOLO JEBRES
13 21% 10
62 100% 50TOTAL

40. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial Hal 36
DAFTAR PUSTAKA
1. Peraturan Menteri Perhubungan No 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap
Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Keputusan Inspektur Jenderal SK.08/HK.206/ITJEN-2014 Tanggal 15
Desember 2014 tentang Kebijakan Pengawasan (Jakwas) Inspektorat
Jenderal Tahun 2015.
3. Keputusan Inspektur Jenderal SK.15/HK.206/ITJEN-2014 Tanggal 3 Pebruari
2015 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal
Tahun Anggaran 2015.
4. Prosedur Mutu Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan No 10 Tahun
2015 Tentang Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (Sertified
ISO 9001:2008).
5. Keputusan Menteri Perhubungan No: KP 932 Tahun 2014 Tanggal 22
Desember 2014 tentang Piagam Pengawasan Internal Kementerian
Perhubungan.
6. Yayasan Pendidikan Internal Audit, Modul Pelatihan Audit Tingkat Manajerial
2014.
7. The Institute of Internal Auditors, Coordinating Risk Management and
Assurance, 2012.
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP).
10.Pusdiklatwas Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. 2007.
Audit Berpeduli Resiko, Edisi Keempat, Bogor
11.Standar Profesi Audit Internal yang ditetapkan oleh Konsorsium Organisasi
Profesi Audit Internal pada tanggal 12 Mei 2004.
12.Tugiman, Hiro. 1997. Standar Profesional Auditor Internal, Jilid 5, Kanisius,
Yogyakarta.

41. Sertifikasi QIA – Tingkat Manajerial
BIODATA
Nama : Maizar Radjin
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 30 Maret 1982
Pendidikan Terakhir : Magister Akuntansi Universitas Pancasila
Pekerjaan : Pegawai Inspektorat Jenderal Kemenhub
ALamat Kantor : Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat
Telepon : 085678 22 101
Email : maizar_rdj@yahoo.com / maizar_radjin@dephub.go.id

42. 27 APRIL 2015
IMPLEMENTASI AUDIT BERBASIS RISIKO
DALAM PENYUSUNAN PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN ATAS SATUAN KERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 PROFESIONAL – INTEGRITAS – AMANAH 
5 Agustus 2015
OLEH : MAIZAR RADJIN

43. LATAR BELAKANG MASALAH
Katalis/Quality
Assurance
ITJEN
KEMENHUB
7 UNIT KERJA
(ENTITAS)
± 132
(SATKER/AUDITEE)
± 5800
KEGIATAN
115
AUDITOR
± 64, 9 triliun
100, 3 M
0, 15 %
Beban Kerja Perauditor
1. @ Auditor ± 1-2 Audite
2. @ Auditor ± 50 Kegiatan
3. @ Auditor ± 500 Miliar
1. Audit
2. Reviu
3. Evaluasi
4. Pemantauan
5. Pengawasan
Lainnya

44. IDENTIFIKASI MASALAH BERSADARKAN TEORI
GUNUNG ES (ICE BERG TEORY)
Yang disidangkan ke pengadilan ( 20%)
Yang diketemukan tetapi tidak sampai
ke Pengadilan (20%)
Yang tercium tetapi belum diketemukan
(60%)
YPIA -2015 Modul : Perkembangan Profesi Internal Auditor “Accountant's Guide to Fraud Detection & Control
Davia,H.R et al 2000
Tampak
Mata
Kasat Mata
Fundamental

45. Watchdog Konsultatif
Katalis/Quality
Assurance
Melakukan pengawasan
fungsional terhadap
auditi dengan melihat,
membandingkan,
mengukur dan menilai
kinerja auditi
dibandingkan dengan
standar kebijakan
Menteri dan peraturan
yang berlaku dan kmd
memberikan
rekomendasi.
Bimbingan dan
konsultasi terhadap
peningkatan kinerja
aparatur berbasis
hasil pengawasan.
Berperan aktif dalam
membangun sistem dan
mendorong terwujudnya
Kemenhub menjadi
lembaga pemerintahan
yang baik dan bersih (good
governance dan clean
government).
PARADIGMA PENGAWASAN

46. PENGAWASAN INTERN
AUDIT REVIU
EVALUASI
PEMANTAUAN
PENGAWASAN
LAINNYA
AUDIT DENGAN TUJUAN
TERTENTU
Mencakup Audit yang Tidak
Termasuk dalam Audit Kinerja
Penelahaan ulang bukti bukti
kegiatan untuk memastikan
bahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai ketentuan,
standar, rencana, atau norma
yang ditetapkan.
Kegiatan membandingkan hasil/prestasi
suatu kegiatan dengan standar, rencana,
atau normayang telah di tetapkan, dan
menentukan faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan
dalam mencapai tujuan.
Proses penilaian kemajuan suatu
program atau kegiatan dalam
mencapai tujuan yang telah
ditetapakan.
Kegiatan pengawasan lainnya antara
lain berupa sosialisasi mengenai
pengawasan, pendidikan dan
pelatihan pengawasan,
pembimbingan dan konsultasi,
pengelolaan hasil pengawasan, dan
pemaparan hasil pengawasan.
AUDIT KINERJA
Audit atas Pengelolaan
Keuangan Negara dan Audit
Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi
PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL (PP 60 2008)

47. AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA CITA)
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan
terpercaya
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik
Melakukan revolusi karakter bangsa
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
APIP(ITJEN)
Sumber Renstra ITJEN 2015: 2015

48. SASARAN NASIONAL
(RPJMN 2015-2019)
Kapasitas Sarana &
Prasarana
Keterpaduan Antarmoda/
Multimoda
Kinerja Pelayanan
Konektivitas Nasional &
Global
Keamanan &
Keselamatan
Ramah Lingkungan
Perdesaan, Rawan
Bencana, Tertinggal &
Perbatasan
ISU STRATEGIS
(RPJMN 2015-2019)
Konektivitas
Transportasi
Perkotaan
Pelayanan angkutan
massal perkotaan
Kinerja lalu lintas
perkotaan
Manjemen transportasi
perkotaan
1
2
1
2
3
4
6
7
8
5
SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019
Menurunnya Angka Kecelakaan Transportasi
Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan
Transportasi
Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi
Meningkatnya kompetensi SDM transportasi, meningkatnya kualitas dan
kuantitas lulusan diklat SDM perhubungan serta tenaga pendidik
transportasi
Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dalam mendukung
pembangunan bidang transportasi
Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam
mewujudkan good governance
Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang
perhubungan
Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya
penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi
Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan clean
governance
Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan
keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk
mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas sarana & prasarana
Keselamatan dan Keamanan
Meningkatnya kontribusi sektor transportasi terhadap PDB
Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang
Meningkatkan layanan transportasi di perbatasan negara, pulau terluar
dan wilayah non komersial lainnya
Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan
Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen
transportasi perkotaan
Pelayanan
Kapasitas Transportasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SINKRONISASI SASARAN RPJMN DENGAN RENSTRA KEMENHUB 2015-2019
Sumber Renstra Kemenhub 2015: 2015

49. STRATEGI PENGAWASAN
STRATEGI MANAJEMEN SDM SERTA
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN
TEKNIS LAINNYA
Kegiatan yang akan dilaksanakan
1.
Pelaksanaan Audit berbasis resiko (Risk
Based Audit)
2.
Pelaksanaan Audit Tematik, sesuai dengan isu
yang berkembang (Audit dengan tujuan
tertentu)
3.
Pendampingan kegiatan yang dianggap
strategis di lingkungan Kementerian
Perhubungan
4.
Pendampingan pada tahap perencanaan
seperti pendampingan pembahasan pagu
kebutuhan dan Reviu RKA
5. Koordinasi dengan aparat pengawas ekternal
6.
Reviu laporan keuangan, Evaluasi LAKIP serta
reviu dan evaluasi lainnya sesuai dengan
arahan pimpinan
7. Pemantauan tindak lanjut hasil audit
8.
Pemantauan kegiatan – kegiatan berskala
nasional seperti pemantauan haji,
pemantauan lebaran, natal serta tahun baru
Kegiatan yang akan dilaksanakan
1. Peningkatan Kualntitas dan Kualitas SDM Pengawasan
2. Perencanaan Program dan Kegiatan
3. Pengelolaan keuangan dan aset
4. Pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK)
STRATEGI INSPEKTORAT JENDERAL
Sumber Renstra ITJEN 2015: 2015
1
2

50. PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUNAN TA. 2015
NO. PAGU
JUMLAH
UPT/SATKER
RISIKO
1. > 500.000.000.000 12 Tinggi
2. 100.000.000.000 - 500.000.000.000 82 Besar
3. 6.500.000.000 - 100.000.000.000 386 Menengah
4. < 6.500.000.000 152 Sedang
T O T A L 632
1. Kebijakan Pengawasan Inpektorat Jenderal Kementerian
Perhubungan (Kualitas LK, Keg. Strategis, & APKKN)
2. Program Kerja Pengawasan Tahunan Ta.2015
Berdasarkan Tingkat Risiko di atas pelaksanaan Audit
Terhadap Auditee yang memiliki risiko tinggi dilaksanakan
selama 15 hari per auditee
DAMPAKNYA
BAGAIMANA?????

51. IMPLEMENTAISI AUDIT BERBASIS RESIKO PADA PENYUSUNAN PROGRAM
KERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUNAN
TAHAPAN PERENCANAAN AUDIT TAHUNAN
1. Pengembangan Audit Universe
2. Pendekatan Pemilihan Auditee
3. Penentuan Prioritas Audit
4. Estimasi Ketersedian Sumber Daya
5. Penjadwalan Audit
6. Anggaran Audit
7. Pemantauan Rencana Audit
Risk Scoring
dan Risk Bassed

52. IMPLEMENTAISI AUDIT BERBASIS RESIKO PADA PENYUSUNAN PROGRAM
KERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUNAN
Pegembangan Audit Universe
1. Identifikasi sumber informasi daftar auditee
• Data Umum;
• Daftar Kegiatan Strategis;
• Rencana Strategis;
• Temuan sebelumnya (Ekternal dan Internal);
• dll
2. Validasi Sumber Informasi
Pendekatan RBA
1. Menentukan faktor risiko;
2. Melakukan asessment risiko;
3. Rangking auditee;
4. Tentukan rencana dan frekuensi audit.

53. 1. MENENTUKAN FAKTOR RISIKO
Kondisi Internal Kontrol
Dana/anggaran yang dikelola
Eselonering (Besarnya Entitas)
Kegiatan Strategis
Hasil Audit Internal Sebelumnya
Hasil Audit Eksternal Sebelumnya
Renspon terhadap temuan (tindak
lanjut audit)
**Faktor risiko telah ditentukan Manajemen Audit sesuai dengan kesepakatan
bersama

54. 2. MENENTUKAN SKALA TERTENTU
*** SKALA YANG DITENTUKAN 1 S.D 4
SKALA 4 : RISIKO TINGGI
SKALA 3 : RISIKO BESAR
SKALA 2 : RISIKO MENENGAH
SKALA 1 : RISIKO KECIL

55. 2. MEMBUAT PEDOMAN PENILAIAN TERHADAP SEMUA FAKTOR
RESIKO YANG ADA
Pedoman penilaian dibuat untuk membantu Tim Melakukan Risk Assesment
Risk Factor & Nilai Score Risk Factor & Nilai Score
Anggaran Turnover Pimpinan
Diatas 500 Miliar 4 Sedang (4-6 Thn) 1
100 Miliar-500 Miliar 3 Sedang-Jarang (7-8 Thn) 2
6.5 Miliar-100Miliar 2 Sedang-Sering (2-3 Thn) 3
Dibawah 6.5 Miliar 1 Jarang (1 Thn) 4
Audit Sebelumnya Kondisi Internal Control
Kurang 12 Bln 1 Baik Sekali (tidak ada ctt
penting)
1
1 Tahun s.d 2 Tahun 2 Baik (kurang dr 2 ctt penting) 2
2 Tahun s.d 3 Tahun 3 Sedang (2-5 ctt penting) 3
Lebih dari 3 Tahun 4 Jelek ( lebih dari 5 ctt penting 4

56. 3. R ISK A SSESMEN T A U D IT U N IVER SE
1. Contoh dari Audit Universe Inspektorat IV;
2. Risk Assesment dilakukan oleh auditor yang berpengalaman cukup
No Auditee
Internal
Kontrol
Anggaran
Kegiatan
Strategis
LHA
Internal
LHA
Eksternal
Tindak
Lanjut
Jumlah
1
PUSAT
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
PERHUBUNGAN
LAUT
3 4 1 1 2 3 14
2
KANTOR
KESYAHBANDARAN
DAN OTORITAS
PELABUHAN
TANJUNG EMAS
4 2 1 4 2 2 15
3 BANDAR UDARA
JUWATA DI TARAKAN
2 1 1 2 1 2 9
4 DISTRIK NAVIGASI
CILACAP
2 3 1 1 2 2 11
5
KANTOR
ADMINISTRATOR
TERMINAL
PETIKEMAS SOLO
JEBRES
2 3 2 2 2 2 13

57. 4. MERANGKING AUDIT UNIVERSE BERDASARKAN HASIL RISK
ASSESMENT
No Auditee Score Rangking
1
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERHUBUNGAN LAUT
14 2
2
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN TANJUNG EMAS
15 1
3 BANDAR UDARA JUWATA DI TARAKAN 9 5
4 DISTRIK NAVIGASI CILACAP 11 3
5
KANTOR ADMINISTRATOR TERMINAL
PETIKEMAS SOLO JEBRES
13 4
Penentuan Program Kerja Pengawsan Tahunan (PKPT) didasarkan pada
penyesuaian antara rangking auditable dengan sumberdaya audit yang
yang tersedia. Jika anggaran dan personel yang tersedia hanya cukup untuk
mengaudit sebagian unit auditable, maka pemilihan unit sebaiknya
mendahulukan unit yang memiliki resiko tinggi

58. MANFAAT PENERAPAN AUDIT BERBASIS RESIKO
SECARA KOMPREHENSIF
NO Auditee
Diketahuinya Hari
Audit
Pelaksanaan
Audit hanya dari
sisi anggaran
RBA
Ideal
Terse
dia
Hasil HA
Score
Resiko
HA
Score
Resiko
1
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERHUBUNGAN LAUT
15
50 -30 (1)
15 14 15 14
2
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN
OTORITAS PELABUHAN TANJUNG EMAS
20 20 15
3 BANDAR UDARA JUWATA DI TARAKAN 15
4 DISTRIK NAVIGASI CILACAP 15 15 11
5
KANTOR ADMINISTRATOR TERMINAL
PETIKEMAS SOLO JEBRES
15 15 13 15 13
Total 80 45 (2) 38 (2) 50 (3) 42 (3)
Diketahui
1. Hari Audit (HA) yang tersedia kurang dari jumlah HA ideal
2. RBA tidak Unsefull, Cover resiko tidak maksimal, penggunaan SDM dan HA tidak maksimal;
3. HA dan SDM Audit serta Resiko tercover lebih maksimal.

59. AUDIT TERHADAP SEMUA AUDITI
NO Auditee
Score
Resiko
% Resiko
(Resiko /Total
Risk)
Hari
Pemeriksaan (%
risk x HA)
a b c d e
1
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERHUBUNGAN LAUT
14 23% 11
2
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN TANJUNG EMAS
15 24% 12
3 BANDAR UDARA JUWATA DITARAKAN 9 15% 7
4 DISTRIK NAVIGASICILACAP 11 18% 9
5
KANTOR ADMINISTRATOR TERMINAL PETIKEMAS
SOLO JEBRES
13 21% 10
62 100% 50TOTAL
Dengan asumsi Inspektorat Jenderal hanya memiliki personel auditor dengan jumlah
orang hari yang tersedia sebanyak 50 hari dan telah melakukan assesment terhadap
seluruh audit universe.
Bagaimana jika Menteri Perhubungan selaku stakeholder mengiginkan kita
mengaudit semua auditi kita???

60. KESIMPULAN
Audit berbasis resiko tidak bisa dilakukan hanya dengan menilai beberapa
faktor risiko saja, faktor resiko yang telah ditentukan oleh para
Manajemen Audit harus di Implementasikan seluruhnya dalam
melakukan Risk Assesment.
Audit Berbasir Resiko dapat membantu Manajemen Audit untuk
melihat terlebih dahulu risiko yang dimiliki Auditee.
Faktor Resiko Auditee harus terus menerus di Update sesuai
dengan perkembangan organisasi dan kebijakan yang ada.
Para Manajemen Audit harus konsisten melakukan penyusunan
pelaksanaan audit berdasarkan risk scoring yang ditetapkan .

61. SARAN
Membuat/merevisi program kerja pengawasan
tahuanan dengan mengikuti kaidah-kaidah teori yang
berkembang saat ini (best practice).
Menyusun/merevisi formulir-formulir standar
yang mendukung proses pelaksanaan audit
berbasis risiko
Penentuan objek audit/unit audit pada proses
bisnis yan akan diaudit dalam suatu unit kerja
berdasarkan pada hasil risk assessment
Mempertimbangkan sumber daya (tenaga waktu dan
biaya) dalam melakukan perencanaan audit sehingga
didapatkan hasil audit yang optimal.

62. KERJAKAN DENGAN HATI APA YANG ANDA SENANGI, AKAN BERARTI BAGI
SESAMA. Prof. Hiro Tugiman
Pintar, Hebat dan Kaya itu BIASAA…menularkannya baru LUARRR BIASA.
maizar