SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
Jl.	Mayjend	Sutoyo	No.	12	Jakarta	Timur	13640	Telp	021-80882815,	Fax.	021-80882815	
Web:	www.bkn.go.id		Email:	humas@bkn.go.id	Twitter:	@BKNgoid		Facebook:	BKNgoid		Instagram:	@BKNgoidofficial	
	
	[SIARAN	PERS]		
Nomor:	006/RILIS/BKN/V/2018	
	
Enam	Aktivitas	Ujaran	Kebencian	Berkategori	Pelanggaran	Disiplin	ASN	
	
Untuk	 membantu	 Pemerintah	 memberantas	 penyebaran	 berita	 palsu	 (hoax)	 dan	
ujaran	kebencian	bermuatan	suku,	agama,	ras,	dan	antargolongan	(SARA)	yang	berpotensi	
sebagai	sumber	perpecahan	bangsa,	Badan	Kepegawaian	Negara	(BKN)	menegaskan	bahwa	
Aparatur	Sipil	Negara	(ASN)	diminta	menjalankan	fungsinya	sebagai	perekat	dan	pemersatu	
bangsa	 sebagaimana	 diamanatkan	 dalam	 Undang-Undang	 Nomor	 5	 Tahun	 2014	 tentang	
ASN.		
Hingga	siaran	pers	ini	diterbitkan	BKN	telah	menerima	pengaduan	dari	masyarakat	
atas	 keterlibatan	 ASN	 dalam	 ragam	 aktivitas	 ujaran	 kebencian	 yang	 turut	 memperkeruh	
situasi	 bangsa.	 ASN	 yang	 terbukti	 menyebarluaskan	 ujaran	 kebencian	 dan	 berita	 palsu	
masuk	dalam	kategori	pelanggaran	disiplin.		
Mengantisipasi	hal	tersebut,	BKN	akan	melayangkan	imbauan	bagi	Pejabat	Pembina	
Kepegawaian	 (PPK)	 Instansi	 Pusat	 dan	 Daerah	 untuk	 melarang	 ASN	 di	 lingkungannya	
menyampaikan	 dan	 menyebarkan	 berita	 berisi	 ujaran	 kebencian	 perihal	 SARA,	 serta	
mengarahkan		ASN	agar	tetap	menjaga	integritas,	loyalitas,	dan	berpegang	pada	empat	pilar	
kebangsaan,	 yaitu	 Pancasila,	 Undang-Undang	 Dasar	 Republik	 Indonesia	 Tahun	 1945,	
Bhinneka	Tunggal	Ika,	dan	Negara	Kesatuan	Republik	Indonesia	(NKRI).		
Berikut	bentuk	aktivitas	ujaran	kebencian	yang	masuk	dalam	kategori	pelanggaran	
disiplin:	
1. Menyampaikan	 pendapat	 baik	 lisan	 maupun	 tertulis	 lewat	 media	 sosial	 yang	
bermuatan	 ujaran	 kebencian	 terhadap	 Pancasila,	 Undang-Undang	 Dasar	
Republik	Indonesia	Tahun	1945,	Bhinneka	Tunggal	Ika,	NKRI,	dan	Pemerintah;	
2. Menyampaikan	 pendapat	 baik	 lisan	 maupun	 tertulis	 lewat	 media	 sosial	 yang	
mengandung	 ujaran	 kebencian	 terhadap	 salah	 satu	 suku,	 agama,	 ras,	 dan	
antargolongan;
Jl.	Mayjend	Sutoyo	No.	12	Jakarta	Timur	13640	Telp	021-80882815,	Fax.	021-80882815	
Web:	www.bkn.go.id		Email:	humas@bkn.go.id	Twitter:	@BKNgoid		Facebook:	BKNgoid		Instagram:	@BKNgoidofficial	
	
3. Menyebarluaskan	pendapat	yang	bermuatan	ujaran	kebencian	(pada	poin	1	dan	
2)	melalui	media	sosial	(share,	broadcast,	upload,	retweet,	repost	instagram	dan	
sejenisnya);	
4. Mengadakan	kegiatan	yang	mengarah	pada	perbuatan	menghina,	menghasut,	
memprovokasi,	 dan	 membenci	 Pancasila,	 Undang-Undang	 Dasar	 Republik	
Indonesia	Tahun	1945,	Bhinneka	Tunggal	Ika,	NKRI,	dan	Pemerintah;	
5. Mengikuti	 atau	 menghadiri	 kegiatan	 yang	 mengarah	 pada	 perbuatan	
menghina,	 menghasut,	 memprovokasi,	 dan	 membenci	 Pancasila,	 Undang-
Undang	Dasar	Republik	Indonesia	Tahun	1945,	Bhinneka	Tunggal	Ika,	NKRI,	dan	
Pemerintah;	
6. Menanggapi	 atau	 mendukung	 sebagai	 tanda	 setuju	 pendapat	 sebagaimana	
pada	poin	1	dan	2	dengan	memberikan	likes,	dislike,	love,	retweet,	atau	comment	
di	media	sosial.		
	
ASN	yang	terbukti	melakukan	pelanggaran	pada	poin	1	sampai	4	dijatuhi	hukuman	
disiplin	berat	dan	ASN	yang	melakukan	pelanggaran	pada	poin	5	dan	6	dijatuhi	hukuman	
disiplin	 sedang	 atau	 ringan.	 Penjatuhan	 hukuman	 disiplin	 itu	 dilakukan	 dengan	
mempertimbangkan	 latar	 belakang	 dan	 dampak	 perbuatan	 yang	 dilakukan	 oleh	 ASN	
tersebut.	
PPK	Instansi	wajib	menjatuhi	hukuman	disiplin	sesuai	dengan	ketentuan	peraturan	
perundang-undangan	bagi	ASN	yang	terbukti	melakukan	pelanggaran	tersebut.		
	
	
Jakarta,	18	Mei	2018	
Kepala	Biro	Hubungan	Masyarakat	BKN,	
Ttd	
Mohammad	Ridwan

More Related Content

More from Mikhail Rasyid

More from Mikhail Rasyid (17)

Materi 5. perencanaan pengadaan
Materi 5. perencanaan pengadaanMateri 5. perencanaan pengadaan
Materi 5. perencanaan pengadaan
 
Materi 4 pengadaan scr elektronik, sdm kelembagaan, pengaduan
Materi 4 pengadaan scr elektronik, sdm   kelembagaan, pengaduanMateri 4 pengadaan scr elektronik, sdm   kelembagaan, pengaduan
Materi 4 pengadaan scr elektronik, sdm kelembagaan, pengaduan
 
Materi 2. tujuan, kebijakan, etika pbj
Materi 2. tujuan,  kebijakan, etika pbjMateri 2. tujuan,  kebijakan, etika pbj
Materi 2. tujuan, kebijakan, etika pbj
 
Materi 9 pengadaan khusus
Materi 9 pengadaan khususMateri 9 pengadaan khusus
Materi 9 pengadaan khusus
 
Materi 1. ketentuan umum
Materi 1. ketentuan umumMateri 1. ketentuan umum
Materi 1. ketentuan umum
 
Materi 3 pelaku pbj
Materi 3 pelaku pbjMateri 3 pelaku pbj
Materi 3 pelaku pbj
 
Materi 8 pbj melalui penyedia
Materi 8 pbj melalui penyediaMateri 8 pbj melalui penyedia
Materi 8 pbj melalui penyedia
 
Pp 16 2018 satpol pp
Pp 16 2018 satpol ppPp 16 2018 satpol pp
Pp 16 2018 satpol pp
 
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
 
1.08 hubungan kerja-dengan-instansi-terkait
1.08 hubungan kerja-dengan-instansi-terkait1.08 hubungan kerja-dengan-instansi-terkait
1.08 hubungan kerja-dengan-instansi-terkait
 
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
 
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
 
1.05 pendelegasian wewenang
1.05 pendelegasian wewenang1.05 pendelegasian wewenang
1.05 pendelegasian wewenang
 
1.04 pembentukan struktur-organisasi
1.04 pembentukan struktur-organisasi1.04 pembentukan struktur-organisasi
1.04 pembentukan struktur-organisasi
 
1.03 kepemimpinan yang-kondusif-pdf
1.03 kepemimpinan yang-kondusif-pdf1.03 kepemimpinan yang-kondusif-pdf
1.03 kepemimpinan yang-kondusif-pdf
 
1.02 komitmen terhadap kompetensi
1.02 komitmen terhadap kompetensi1.02 komitmen terhadap kompetensi
1.02 komitmen terhadap kompetensi
 
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
 

Recently uploaded (8)

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 

Enam aktivitas-ujaran-kebencian-berkategori-pelanggaran-disiplin-asn