Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif, mencakup lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dokumen ini juga menjelaskan proses perencanaan pembangunan daerah yang meliputi penyusunan rencana, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana.

2. File Presentasi ini bisa didownload di http://www.ziddu.com/download/4597943/2009_018_LombokTimur.pdf.html www.dadangsolihin.com

3. www.dadangsolihin.com

4. Pendahuluan Latar Belakang: 3 Tuntutan Sistem Pengendalian Intern Pengawasan Intern Stakeholders SPIP Unsur SPIP Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Materi www.dadangsolihin.com

5. UU keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Seluruh tingkat pimpinan perlu menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Pendahuluan www.dadangsolihin.com

6. Dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat: mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian. Pendahuluan www.dadangsolihin.com

7. www.dadangsolihin.com Latar Belakang: 3 Tuntutan Melahirkan sejumlah produk hukum yang melandasi perubahan menuju era reformasi yang mengedepankan: disiplin, kesinambungan, transparan, effisien, dan akuntabel. Azas keseimbangan ( checks and balances) dalam penganggaran Penerapan tata kepemerintahan yang baik (good governance) Komitmen dalam menggunakan sumber daya yang terbatas.

8. SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan. Dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. www.dadangsolihin.com Sistem Pengendalian Intern

9. Pengawasan Intern adalah Seluruh proses kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien Untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. www.dadangsolihin.com Pengawasan Intern

10. Stakeholders SPIP BPKP Inspektorat Jenderal Inspektorat Provinsi Inspektorat Kabupaten/Kota K/L Gubernur Bupati/Walikota

11. www.dadangsolihin.com Unsur SPIP Lingkungan pengendalian Penilaian resiko Kegiatan pengendalian Informasi dan komunikasi Pemantauan pengendalian intern 1. 2. 3. 4. 5.

12. Lingkungan Pengendalian Penegakan integritas dan nilai etika. Komitmen terhadap kompetensi. Kepemimpinan yang kondusif. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. www.dadangsolihin.com 1.

13. Penegakan integritas dan nilai etika Menyusun dan menerapkan aturan perilaku. Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan instansi pemerintah. Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku. Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern. Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis. www.dadangsolihin.com a.

14. Komitmen terhadap kompetensi Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah. Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya. Memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah www.dadangsolihin.com b.

15. Kepemimpinan yang kondusif Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan. Menerapkan manajemen berbasis kinerja. Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP. Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah. Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah. Secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan. www.dadangsolihin.com c.

16. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah. Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah. Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah. Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis. Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan. www.dadangsolihin.com d.

17. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP. www.dadangsolihin.com e.

18. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen. Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai. www.dadangsolihin.com f.

19. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. www.dadangsolihin.com g.

20. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait Adanya mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait. www.dadangsolihin.com h.

21. Penilaian Resiko Identifikasi resiko. Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah. Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko dari faktor eksternal dan faktor internal. Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko. Analisis resiko. Prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko. Menentukan dampak dari resiko. www.dadangsolihin.com 2.

22. Kegiatan Pengendalian Diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah. Harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. www.dadangsolihin.com 3.

23. Kegiatan pengendalian terdiri atas: Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan. Pembinaan SDM. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi. Pengendalian fisik atas aset. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja. Pemisahan fungsi. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting. www.dadangsolihin.com

24. Informasi dan Komunikasi Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus. www.dadangsolihin.com 4.

25. Pemantauan dan Pengendalian Pemantauan berkelanjutan: pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah: penilaian sendiri, review, pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Tindak lanjut rekomendasi. www.dadangsolihin.com 5.

26. Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan Pimpinan Organisasi sebagai penanggung jawab Aparat pengawasan intern terdiri atas: BPKP. Lintas Sektoral Kebendaharaan Umum  ditetapkan Menkeu Irjen. Inspektorat Provinsi. Inspektorat Kabupaten/Kota. Kode etik

28. Pembangunan Daerah (1) Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengelola sumber daya ekonomi daerah. www.dadangsolihin.com

29. Pembangunan Daerah (2) Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. www.dadangsolihin.com

30. Definisi Perencanaan Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan . Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan-pilihan : Pemilihan tujuan dan kriteria Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan www.dadangsolihin.com

31. Syarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: Tujuan akhir yang dikehendaki. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. Masalah-masalah yang dihadapi. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. www.dadangsolihin.com

32. Fungsi/Manfaat Perencanaan Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas www.dadangsolihin.com

33. Tahapan Perencanaan (1) www.dadangsolihin.com Penyusunan Rencana Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga / SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Penetapan Rencana RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

34. Tahapan Perencanaan (2) www.dadangsolihin.com Sumber: UU25/2004 Pengendalian Pelaksanaan Rencana D ilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD . Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

35. Pengendalian Serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. P emantauan/Monitoring Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Evaluasi Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Pengertian www.dadangsolihin.com Sumber: PP39/2006

36. Evaluasi www.dadangsolihin.com Tahap Perencanaan ( ex‑ante ) Tahap Pelaksanaan ( on‑going ) Tahap Pasca‑Pelaksanaan ( ex‑post ) dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya Dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

37. Evaluasi menurut Waktu Pelaksanaan Evaluasi Formatif: Dilaksanakan pada waktu pelaksanaan program Bertujuan memperbaiki pelaksanaan program Temuan utama berupa masalah-masalah dalam pelaksanaan program. Evaluasi Summatif: Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program. www.dadangsolihin.com

38. Kegunaan Evaluasi Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan kegiatan Menjadikan kebijakan, program dan kegiatan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik Mambantu stakeholders belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan kegiatan www.dadangsolihin.com

39. Evaluasi Memberikan Informasi mengenai: Strategi Apakah yang dilakukan sudah benar? Operasi Apakah cara yang ditempuh sudah benar? Pembelajaran Apakah ada cara yang lebih baik? www.dadangsolihin.com

40. Monitoring dan Evaluasi Monitoring Kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal Dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran, hasil dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja program Evaluasi Periodik dan berkala Dapat bersifat internal, eksternal atau partisipatif Umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama www.dadangsolihin.com

41. Perbedaan antara Monitoring dan Evaluasi www.dadangsolihin.com Aspek Monitoring Evaluasi Tujuan Menilai kemajuan dalam pelaksanaan program yang sedang berjalan Memberikan gambaran pada suatu waktu tertentu mengenai suatu program Fokus Akuntabilitas penyampaian input program Dasar untuk aksi perbaikan Penilaian keberlanjutan program Akuntabilitas penggunaan sumberdaya Pembelajaran tentang hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik di masa yang akan datang Cakupan Apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana? Apakah terdapat penyimpangan? Apakah penyimpangan tersebut dapat dibenarkan? Relevansi Keberhasilan Keefekifan biaya Pembelajaran Waktu pelaksanaan Dilaksanakan terus-menerus Dilaksanakan secara berkala selama program berjalan Umumnya dilaksanakan pada pertengahan dan akhir program

42. Kriteria Evaluasi Relevansi Efektifitas Efisiensi Dampak Keberlanjutan www.dadangsolihin.com

43. Kriteria Evaluasi dan Logic Model www.dadangsolihin.com Output Effectiveness Impact Efficiency Relevance Sustainability Input Project Purpose (Outcome) Overall Goal (Impact) Policy Program Project

44. Relevansi Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan www.dadangsolihin.com Policy Program Project Levels Logframe Overall Goal (Impacts) Relevance Overall Purpose (Outcome) Ouputs Inputs

45. Efektivitas Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan www.dadangsolihin.com IRR Use of Outputs Policy Program Project Levels Logframe Overall Goal (Impacts) Effectiveness Project Purpose (Outcome) Ouputs Inputs

46. Efisiensi Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan. www.dadangsolihin.com Project Period Project Cost Policy Program Project Levels Logframe Overall Goal (Impacts) Efficiency Project Purpose (Outcome) Ouputs Inputs

47. Dampak Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak www.dadangsolihin.com Changes in Economic, Social, and Environmental Conditions Policy Program Project Levels Logframe Overall Goal (Impacts) Impacts Project Purpose (Outcome) Ouputs Inputs

48. Keberlanjutan Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi ( dalam jangka menengah dan jangka panjang) www.dadangsolihin.com Policy Program Project Levels Logframe Overall Goal (Impacts) Sustainability Project Purpose (Outcome) Ouputs Inputs Operation & Maintenance

49. Penilaian Evaluasi a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c www.dadangsolihin.com (1) Relevance (2) Effectiveness (3) Efficiency (4) Sustainability (4) Sustainability (4) Sustainability A Highly Satisfactory B Satisfactory C Moderately Satisfactory D Unsatisfactory (2) Effectiveness (3) Efficiency (4) Sustainability

50. Apa Output Sistem M&E? Informasi unik tentang kinerja kebijakan, program serta kegiatan pemerintah. Informasi ttg hasil-hasil idenfitikasi: apa yang berfungsi, apa yang tidak berjalan, & mengapa demikian; Informasi ttg kinerja ”aktor”, seperti: pemerintah, kementerian, badan pemerintah, manajer dan staf, serta lembaga donor. www.dadangsolihin.com

51. Apa implikasi jika tidak ada M&E? Berbahaya, karena: penilaian kinerja pembangunan dan pengambilan keputusan terbatas pada ketersedian informasi parsial, mekanisme cross-check dan balance (dari masyarakat) tidak optimal Ide dasar sistem M&E tidak semata-mata berangkat dari tindakan melakukan atau menyediakan informasi M&E, NAMUN lebih difokuskan pada bagaimana penggunaan informasi M&E. www.dadangsolihin.com

52. Kenapa M&E diperlukan? Mendukung pembuatan kebijakan (khususnya keputusan anggaran) yaitu penyusunan anggaran berbasis kinerja & perencanaan nasional. Membantu pemerintah dalam: pengembangan & analisis kebijakan serta dalam pengembangan program; mengelola berbagai kegiatan pada tingkat sektor, program & kegiatan; Meningkatkan transparansi & akuntabilitas  apakah telah mencapai sasaran. www.dadangsolihin.com

54. Pengertian Indikator Kinerja Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan KEGUNAAN dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post) petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran www.dadangsolihin.com

55. Pengertian Kinerja Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3) Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995) Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995). www.dadangsolihin.com

56. Fungsi Indikator Kinerja Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja program pembangunan www.dadangsolihin.com

57. Kedudukan Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kuantitatif Kualitatif Sasaran dan Tujuan

58. Logic Model Theory www.dadangsolihin.com Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Apa yang ingin diubah DAMPAK Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output Apa yang ingin dicapai OUTCOME Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa) OUTPUT Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan Apa yang dikerjakan KEGIATAN Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output Apa yang digunakan dalam bekerja INPUT Metode Pelaksanaan Metode Penyusunan Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information , National Treasury, Republic of South Africa, May 2007

59. Indikator Kinerja INPUT Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan Contoh: Jumlah dana yang dibutuhkan Tenaga yang terlibat Peralatan yang digunakan Jumlah bahan yang digunakan www.dadangsolihin.com

60. Indikator Kinerja OUTPUT Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Contoh: Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi Jumlah permohonan yang diselesaikan Jumlah pelatihan / peserta pelatihan Jumlah jam latihan dalam sebulan Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli Jumlah komputer yang dibeli Jumlah gedung /jembatan yg dibangun meter panjang jalanyang dibangun/rehab www.dadangsolihin.com

61. Indikator Kinerja OUTCOME Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran . Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat. www.dadangsolihin.com

62. Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) kemenangan tim dlm setiap pertandingan Peningkatan langsung hal-hal yg positif kenaikan prestasi kelulusan siswa peningkatan daya tahan bangunan Penambahan daya tampung siswa Penurunan langsung hal-hal yang negatif Penurunan Tingkat Kemacetan Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas www.dadangsolihin.com

63. Indikator Kinerja IMPACT Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional. Contoh: Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat Peningkatan cadangan pangan Peningkatan PDRB sektor tertentu Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang Penurunan Tingkat kemiskinan Penurunan Tingkat Kematian www.dadangsolihin.com

64. Persyaratan Indikator Kinerja: SMART S PESIFIC -jelas, tidak mengundang multi interpretasi M EASUREABLE -dapat diukur (“What gets measured gets managed”) A TTAINABLE -dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method) R ELEVANT (information needs of the people who will use the data) T IMELY -tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) www.dadangsolihin.com

65. Sumber Pembuktian (Means of Verification) How should the information be collected, eg. sample survey What source is most appropriate? Who should do it? When and How often should the information be collected, analyzed & reported What formats are required to record the data being collected? www.dadangsolihin.com

66. Terima Kasih

67. Tentang Narasumber www.dadangsolihin.com