Makalah ini membahas tentang etika kesehatan khususnya dalam praktek kebidanan. Pembahasan dimulai dari penjelasan aspek hukum, pengertian hukum, dan landasan hukum dalam praktek profesi kebidanan. Selanjutnya membahas keterkaitan aspek hukum dengan pelayanan praktek bidan, hak pasien, tanggung jawab bidan, dan standar praktek bidan.

1. KATA PENGANTAR
Puji serta syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat
rahmat dan hidayah-Nya sehingga Tugas Kelompok berupa makalah ini sebagai
tugas mata kuliah dengan judul “ETIKA KESEHATAN” dapat diselesaikan tepat
pada waktunya.
Penulis menyadari bahwa penulisan makalah ini masih banyak kekurangan dan
jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang
membangun terutama dari dosen mata kuliah serta pembaca demi kesempurnaan
makalah ini. Penulis berharap semoga hasil dari penulisan makalah ini kelak dapat
bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
1

2. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.............................................................................................1
DAFTAR ISI............................................................................................................2
BAB I PENDAHULUAN……………….....................………….…………..……3
A. LatarBelakang ………....................................................…..……….......…3
B. RumusanMasalah ........................................................................................3
C. TujuanPenulisan……………………………………....…...…....................4
BAB II PEMBAHASAN…………………………………........…........................5
A. Aspek Hukum Dalam Praktek Kebidanan..................................................5
B. Hukum Disiplin, Hukum Dan Peristilahan Hukum....................................6
C. Pentingnya Landasan Hukum Dalam Praktek Profesi................................9
D. Aspek Hukum Dan Keterkaitannya Dengan Pelayanan Praktek Bidan Dan
Kode Etik...................................................................................................11
E. Hak-Hak Klien Dan Persetujuan Untuk Bertindak...................................12
F. Tanggung Jawab Dan Tanggung Gugat Bidan Dalam Praktek
Kebidanan..................................................................................................14
G. Standar Praktek Bidan...............................................................................16
BAB III PENUTUP……………………………….………....…….....................21
A. Kesimpulan …………………………………………….................................21
B. Saran …………………………………………………......…..........................21
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………............................22
2

3. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Peningkatan pengetahuan dan teknologi yang sedemikian cepat dalam segala
bidang serta meningkatnya pengetahuan masyarakat berpengaruh pula terhadap
meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan termasuk
pelayanan keperawatan atau kebidanan. Hal ini merupakan tantangan bagi profesi
keperawatan dan kebidanan dalam mengembangkan profesionalisme selama
memberi pelayanan yang berkualitas. Kualitas pelayanan yang tinggi memerlukan
landasan komitmen yang kuat dengan basis pada etik dan moral yang tinggi.
Sikap etis profesional yang kokoh dari setiap perawat atau bidan akan tercermin
dalam setiap langkahnya, termasuk penampilan diri serta keputusan yang diambil
dalam merespon situasi yang muncul. Oleh karena itu pemahaman yang
mendalam tentang etika dan moral serta penerapannya menjadi bagian yang
sangat penting dan mendasar dalam memberikan asuhan keperawatan atau
kebidanan dimana nilai-nilai pasen selalu menjadi pertimbangan dan dihormati.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana penjelasan aspek hukum dalam praktek kebidanan?
2. Apa pengertian hukum dalam praktek kebiadanan?
3. Bagaimana landasan hukum dalam praktek profesi?
4. Bagaimana keterkaitan aspek hukum dengan pelayanan praktek bidan dan
kode etik?
5. Apa saja hak-hak klien dan persetujuanya untuk bertindak?
6. Bagaimana tanggung jawab dan tanggung gugat bidan dalam praktek
kebidanan?
7. Bagaimana standar praktek bidan dalam pelayanan kebidanan?
3

4. C. Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui penjelasan aspek hukum dalam praktek kebidanan
2. Untuk mengetahui pengertian hukum dalam praktek kebiadanan
3. Untuk mengetahui landasan hukum dalam praktek profesi
4. Untuk mengetahui keterkaitan aspek hukum dengan pelayanan praktek
bidan dan kode etik
5. Untuk mengetahui hak-hak klien dan persetujuanya untuk bertindak
6. Untuk mengetahui tanggung jawab dan tanggung gugat bidan dalam
praktek kebidanan
7. Untuk mengetahui standar praktek bidan dalam pelayanan kebidanan
4

5. BAB II
PEMBAHASAN
A. Aspek Hukum dalam Praktek Kebidanan
Akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan merupakan suatu hal yang
penting dan di tuntut dari suatu profesi, terutama profesi yang berhubungan
dengan keselamatan jiwa manusia, adalah pertanggung jawaban dan tanggung
gugat (accountability) atas semua tindakan yang dilakukuannya. Sehingga semua
tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis kompetensi dan didasari suatu
evidence based. Accountability diperkuat dengan satu landasan hokum yang
mengatur batas-batas wewenang profesi yang bersangkutan.
Dengan adanya legitimasi kewenangan bidan yang lebih luas, bidan
memiliki hak otonomi dan mandiri untuk bertindak secara profesional yang
dilandasi kemampuan berfikir logis dan sitematis serta bertindak sesuai standar
profesi dan etika profesi.
Praktek kebidanan merupakan inti dari berbagai kegiatan bidan dalam
penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus-menerus ditingkatkan
mutunya melalui:
1.
Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan
2.
Pengembangan ilmu dan teknologi dalam kebidanan
3.
Akreditasi
4.
Sertifikasi
5.
Registrasi
6.
Uji kompetensi
7.
Lisensi
Beberapa dasar dalam otonomi pelayanan kebidanan antara lain sebagai
berikut:
1.
Kepmenkes 900/Menkes/SK/VII/2002 tentanng registrasi dan praktik bidan
2.
Standar Pelayanan Kebidanan
3.
UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
5

6. 4.
PP No 32/ Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan
5.
Kepmenkes 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang oraganisasi dan tata kerja
Depkes
6.
UU No 22/1999 tentang Otonomi daerah
7.
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
8.
UU tentang aborsi, adopsi, bayi tabung dan transplantasi
B. Hukum, Disiplin Hukum dan Peristilahan Hukum
1.
Pengertian Hukum dengan keterkaitannya dengan moral dan etika
Hukum adalah himpunan petunjuk atas kaidah atau norma yang mengatur
tatatertib dalam suatu masyarakat, oleh karena itu harus di taati oleh masyarakat
yang bersangkutan. Hukum adalah aturan di dalam masyarakat tertentu. Hukum di
lihat dari isinya terdiri dari norma atau kaidah tentang apa yang boleh dilakukan
dan tidak, dilarang atau diperbolehkan.
Hukum memiliki pengertian yg beragam karena memiliki ruang lingkup
dan aspek yg luas. Hukum dpt diartikan sbgai ilmu pengetahuan, disiplin,
kaidah,tata
hukum,
petugas
atau
hukum,
keputusan
penguasa,
proses
pemerintahan, sikap dan tindakan yg teratur dan juga sbgai suatu jalinan nilainilai. Hukum juga merupakan bagian dari norma yaitu norma hukum.
2.
Disiplin Hukum
Disiplin hukum adalah :
- suatu sistem ajaran tentang hukum
- ilmu hukum merupakan satu bagian dari disiplin hukum
Bagian Disiplin Hukum antara lain :
1. Ilmu Hukum
a. kaidah hukum (validitas sebuah hukum)
b. kenyataan hukum (sejarah, antropologi, sosiologi, psikologi,
c. pengertian hukum
2. Filsafat HUkum
6

7. sistem ajaran yang pada hakikatnya menjadi kerangka utama dari segala ilmu
hukum dan hukum itu sendiri beserta segala unsur penerapan dan pelaksanaan.
3. Politik Hukum
Arah atau dasar kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan dan penerapan
hukum yang bersangkutan.
Disiplin Hukum merupakan suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau
realita hukum. Disiplin Hukum mencakup paling sedikit tiga bidang, yakni ilmuilmu hukum, politik hukum dan filsafat hukum. Dalam hal ini dapat dikatakan,
bahwa filsafat hukum mencakup kegiatan perenungan nilai-nilai, perumusan nilainilai dan penyerasian nilai-nilai yang berpasangan, akan tetapi yang tidak jarang
bersitegang.
3.
Macam-macam Hukum
Hukum itu dapat dibedakan / digolongkan / dibagi menurut bentuk, sifat,
sumber, tempat berlaku, isi dan cara mempertahankannya.
Menurut bentuknya, hukum itu dibagi menjadi :
1). Hukum Tertulis
Adalah hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundangundangan. Contoh : hukum pidana dituliskan pada KUHPidana, hukum perdata
dicantumkan pada KUHPerdata.
Hukum tertulis sendiri masih dibagi menjadi dua, yakni hukum tertulis yang
dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Dikodifikasikan artinya hukum
tersebut dibukukan dalam lembaran negara dan diundangkan atau diumumkan.
Indonesia menganut hukum tertulis yang dikodifikasi. Kelebihannya adalah
adanya kepastian hukum dan penyederhanaan hukum serta kesatuan hukum.
Kekurangannya adalah hukum tersebut bila dikonotasikan bergeraknya lambat
atau
tidak
dapat
mengikuti
hal-hal
7
yang
terus
bergerak
maju.

8. 2). Hukum Tidak Tertulis
Adalah hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam
perundang-undangan. Contoh : hukum adat tidak dituliskan atau tidak
dicantumkan pada perundang-undangan tetapi dipatuhi oleh daerah tertentu.
Menurut sifatnya, hukum itu dibagi menjadi :
1). Hukum yang mengatur
Hukum yang dapat diabaikan bila pihak-pihak yang bersangkutan telah
membuat peraturan sendiri.
2). Hukum yang memaksa
Hukum yang dalam keadaan apapun memiliki paksaan yang tegas.
Menurut sumbernya, hukum itu dibagi menjadi :
1.Hukum Undang-Undang
Hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
2. Hukum Kebiasaan (adat),
Hukum yang ada di dalam peraturan-peraturan adat.
3. Hukum Jurisprudensi
Hukum yang terbentuk karena keputusan hakim di masa yang lampau
dalam perkara yang sama.
4. Hukum Traktat
Hukum yang terbentuk karena adanya perjanjian antara negara yang
terlibat di dalamnya.
Menurut tempat berlakunyanya, hukum itu dibagi menjadi :
1. Hukum Nasional
Hukum yang berlaku dalam suatu negara.
2. HUkum Internasional
Hukum yang mengatur hubungan antar negara.
3. Hukum Asing
Hukum yang berlaku di negara asing.
8

9. Menurut isinya, hukum itu dibagi menjadi :
1. Hukum Privat (Hukum Sipil)
Hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan dan orang yang lain.
Dapat dikatakan hukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan
warganegara. Contoh: Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Tetap dalam arti
sempit hukum sipil disebut juga hukum perdata.
2. Hukum Negara (Hukum Publik)
Dibedakan menjadi hukum pidana, tata negara dan administrasi negara.
a. Hukum Pidana
Hukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan negara
b. Hukum Tata Negara
Hukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan alat
perlengkapan negara.
c. Hukum Administrasi Negara
Hukum yang mengatur hubungan antar alat perlengkapan negara, hubungan
pemerintah pusat dengan daerah.
C. Pentingnya Landasan Hukum Dalam Praktek Profesi
 Definisi Hukum :
Hukum Immanuel Kant : keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak
bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari
orang lain, menuruti hukum tentang kebebasan.
Leon Duguit : adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat , aturan yang
daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai
jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi
bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran
Kesimpulan :
Merupakan aturan (perintah atau larangan)
Mengikat/memaksa (harus dipatuhi)
Memiliki sanksi atau akibat
Ada peran kekuasaan negara/penguasa
Melindungi kepentingan-kebebasan anggota masyarakat
9

10. Pada dasarnya hukum merupakan cerminan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat
dan memegang nilai-nilai secara konsisten merupakan tindakan yang etis ,
sehingga antara hukum dan etika juga memiliki keterkaitan.Digunakan sebagai
pedoman bagi Bidan dalam menjalankan tugas profesinya.
Tujuan :
Menjamin pelayanan yang aman dan berkualitas.
Sebagai landasan untuk standarisasi dan perkembangan profesi.
 Perundang-Undangan Yang Melandasi Tugas, Praktik Dan Fungsi
Bidan
No. 23 tahun 1992 tentang tugas dan tanggung jawab tenaga kesehatan
Kepmen
Kes
RI
No.
900/
Menkes/SK/VII/2002
TENTANG
REGISTRASI DAN PRAKTIK BIDAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 369/MENKES/SK/III/2007 TENTANG STANDAR PROFESI
BIDAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
HK.02.02/MENKES/149/2010
TENTANG
IZIN
DAN
PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN
Permenkes RI No. 1464/Menkes/SK/X/2010 TENTANG IJIN DAN
PENYELENGGARAAN PRAKTEK BIDAN
D. Aspek Hukum Dan Keterkaitannya Dengan Pelayanan / Praktek Bidan
Dan Kode Etik
Bidan merupakan suatu profesi yang selalu mempunyai ukuran atau standar
profesi. Standar profesi bidan yang terbaru adalah diatur dalam KEPMENKES RI
No. 369/MENKES/SK/III/2007 yang berisi mengenai latar belakang kebidanan.
Berbagai defenisi dalam pelayanan kebidanan. Berbagai defenisi dalam pelayanan
kebidanan, falsafah kebidanan, paradigma kebidanan, ruang lingkup kebidanan,
standar praktek kebidanan, dan kode etik bidan di Indonesia
10

11. Lingkup Praktek Kebidanan Lingkup prakek kebidanan yang digunakan meliputi
asuhan mandiri/ otonomi pada anak-anak perem, remaja putri dan wanita desa
sebelum, selama kehamilan dan selanjutnya. Hal ini berarti bidan membeirkan
pengawasan yang diperlukan asuhan serta nasehat bagi wanita selama masa hamil,
bersalin dan nifas.
Kode Etik Bidan Di Indonesia Terwujudnya kode etik ini merupakan bentuk
kesadaran dan kesungguhan hati dari setiap bidan untuk memberikan pelayanan
kesehatan secara profesional dan sebagai anggota tim kesehatan demi terciptanya
cita-cita pembangunan nasional di bidan kesehatan pada umumnya, KIA/KB dan
kesehatan keluarga. Sesuai dengan wewenang dan peraturan kebijaksanaan yang
berlaku bagi bidan, kode etik ini merupakan pedoman dalam tata cara dan
keselarasan dalam pelaksanaan pelayanan profesional. Bidan senantiasa berupaya
memberikan pemeliharaan kesehatan yang komprehensif. Pekerjaan yang
dilakukan oleh bidan merupakan suatu profesi yang didasarkan pada pendidikan
formal tertentu naik untuk mencari nafkah maupun bukan untuk mencari nafkah.
Dalam praktek kebidanan jgua terikat oleh suatu etika profesi. Etika adalah
peraturan tentang tingkah laku yang hanya berisi kewajiban saja dan mengatur apa
yang baik dan tidak baik, sedangkan kode etik dibuat oleh organisasi profesi.
Hukum adalah perkumpulan peraturan hukum yang berisi hak dan kewajiban yang
timbal balik dan mengatur apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Bidan
berupaya semaksimal mungkin sebagai contoh perikatan atas dasar perjanjian
adalah ketika pasien datang ke tempat praktek kerja untuk memperoleh pelayanan
kebidanan, maka keterikatan yang terjadi atas dasar perjanjian. Perjanjian adalah
ikatan antara 1 orang dengan orang lain atau lebih yang selalu menimbulkan hak
dan kewajiban timbal balik.
11

12. E. Hak-Hak Klien Dan Persetujuan Untuk Bertindak
 Hak pasien dan persetujuannya
Hak pasien adalah hak-hak pribadi yang memiliki manusia sebagai pasien untuk
klien :
1) Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dalam peraturan
yang berlaku di rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan.
2)
Pasien berhak atas pelayanan
yang manusiawi, adil dan jujur.
Pasien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi
bidan tanpa diskriminasi.
3) Pasien berhak memilih bidan yang akan menolongnya sesuai dengan
keinginannya.
4) Pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi kehamilan, persalinan,
nifas dan bayinya yaitu baru dilahirkan.
5)
Pasien berhak mendapat mendamping, suami atau keluarga selama proses
persalinan berlangsung.
6) Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan
keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit.
7)
Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat
kritis dan pendapat ethisnya tanpa campur tangan dari pihak luar.
8)
Pasien berhak meminta konsultasi kepada pihak lain yang terdaftar di
rumah sakit tersebut terhadap penyakit yang dideritanya, sepengetahuan
dokter yang dirawat.
9) Pasien berhak meminta atas privacy dan kerahasiaan penyakit yang diderita
termasuk data-data medisnya.
10) Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi :
a. Prognosa
b. Penyakit yang diderita
c. Tindakan kebidanan yang akan dilakukan
d. Alternatif therapi lainnya perkiraan biaya pengobatan
12

13. 11) Pasien berhak menyetujui atau memberikan izin atas tindakan yang akan
dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya
12) Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya
dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri
sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya.
13) Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis
14) Pasien behak beribadah sesuai dengan kepercayaannya yang dianutnya
selama itu tidak mengganggu pasien yang lainnya.
15) Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam
perawatan di rumah sakit.
16) Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moril maupun spritiual.
17) Pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya kasus mal
praktek.
F. Tanggung Jawab Dan Tanggung Gugat Dalam Praktek Kebidanan
1. Tanngung Jawab Bidan Dalam Praktek Kebidanan
 Tanggung jawab bidan terhadap klien dan masyarakat
a. Setiap
bidan
mengamalkan
senantiasa
sumpah
menjungjung
jabatannya
tinggi,
dalam
menghayati
melaksanakan
dan
tugas
pengabdiannya.
b. Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi
harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan.
c.
Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada
peran, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga
dan masyarakat.
d. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan
klien, menghormati hak-hak klien dan menghormati nilai-nilai yang
berlaku di masyarakat.
e.
Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan
kepentingan klien, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang sama
sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.
13

14. f.
Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan
pelaksanaan tugasnya, dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk
meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal.
 Tanggung jawab bidan terhadap tugasnya
a. Setiap bidan senantiasa pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga dan
masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya
berdasarkan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat.
b. Setiap
bidan
berhak
memberikan
pertolongan
dan
mempunyai
kewenangan dalam mengambil keputusan dalam tugasnya termasuk
keputusan mengadakan konsultasi atau rujukan.
c. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan, keterangan yang didapat atau
dipercayakan kepadanya kecuali bila diminta oleh pengadilan atau
diperlukan sehubungan kepentingan klien.
 Tanggung jawab bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya
a. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk
menciptakan suasana kerja yang serasi
b. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik
terhadap sejawatnya maupun lainnya
 Tanggung jawab bidan terhadap profesinya
a. Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra
profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan
pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.
b. Setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan
kemampuan profesinya sesuai dengan IPTEK.
c. Setiap bidan senantiasa berperans serta dalam kegiatan penelitian dan
kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya.
14

15.  Tanggung jawab bidan terhadap pemerintah
a. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, senantiasa melaksanakan
kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang kesehatan khususnya dalam
KIA/KB dan kesehatan keluarga dan masyarakat
b.
Setiap bidan melalui profesinya berpatisipasi dan menyumbangkan
pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan
pelayanan kesehatan, terutama KIA/KB dan keluarga.
2. Tanggung Gugat bidan Dalam Praktek Kebidanan
Tanggung gugat terjadi karena beberapa hal :
1. Mal episiensi, keputusan yang diambil merugikan pasien
2.
Mal praktek/ lalai :
- Gagal melakukan tugas
- Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar.
- Melakukan kegiatan yang mencederai klien.
- Klien cedera karena kegagalan melaksanakan tugas.
3.
Mal praktek terjadi karena :
- Ceroboh
- Lupa
- Gagal mengkomunikasikan
Bidan sebagai petugas kesehatan sering berhadapan dengan masalah etik yang
berhubungan dengan hukum. Sering masalah dapat diselesaikan dengan hukum
tetapi belum dapat diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai etik.
G. Standar Praktek Bidan
Standar I : Metode Asuhan
Asuhan Kebidanan dilaksanakan dengan metode manajemen kebidanan
dengan langkah : Pengumpulan data dan analisis data, penentuan diagnosa
perencanaan pelaksanaan, evaluasi, dan dokumentasi.
15

16. Difinisi Operasional :
1. Ada format manajemen kebidanan yang sudah terdaftar pada catatan medis.
2. Format manajemen kebidanan terdiri dari : format pengumpulan data, rencana
format pengawasan resume dan tindak lanjut catatan kegiatan dan evaluasi.
Standar II : Pengkajian
Pengumpulan data tentang status kesehatan kilen dilakukan secara sistematis dan
berkesinambungan. Data yang diperoleh dicatat dan dianalisis.
Difinisi Operasional :
Ada format pengumpulan data
2. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis, terfokus, yang meliputi data :
- Demografi identitas klien
- Riwayat penyakit terdahulu
- Riwayat kesehatan reproduksi
- Keadaan kesehatan saat ini termasuk kesehatan reproduksi
- Analisis data
3. Data dikumpulkan dari :
- Klien/pasien, keluarga dan sumber lain
- Teanaga kesehatan
- Individu dalam lingkungan terdekat
4. Data diperoleh dengan cara :
- Wawancara
- Observasi
- Pemeriksaan fisik
- Pemeriksaan penunjang
Standar III : Diagnosa Kebidanan
Diagnosa
kebidanan
dirumuskan
berdasarkan
dikumpulkan.
16
analisis
data
yang
telah

17. Difinisi Operasional :
1. Diagnosa kebidanan dibuat sesuai dengan kesenjangan yang dihadapi oleh klien
/ suatu keadaan psikologis yang ada pada tindakan kebidanan sesuai dengan
wewenang bidan dan kebutuhan klien
2. Diagnosa kebidanan dirumuskan dengan padat, jelas sistematis mengarah pada
asuhan kebidanan yang diperlukan oleh klien
Standar IV : Rencana Asuhan
Rencana Asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosa kebidanan
Difinisi Operasional :
1. Ada format rencana asuhan kebidanan
2. Format rencana asuhan kebidanan terdiri dari diagnosa, rencana tindakan dan
evaluasi
Standar V : Tindakan
Tindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan rencana dan perkembangan
keadaan klien : tindakan kebidanan dilanjutkan dengan evaluasi keadaan klien
Difinisi Operasional :
1.
Ada
2.
Format
format
tindakan
tindakan
kebidanan
terdiri
kebidanan
dari
dan
tindakan
dan
evaluasi
evaluasi
3. Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan perkembangan
klien
4. Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetap dan wewenang
bidan atau tugas kolaborasi
5. Tindakan kebidanan dilaksanakan dengan menerapkan kode etik kebidanan
etika kebidanan serta mempertimbangkan hak klien aman dan nyaman
6. Seluruh tindakan kebidanan dicatat pada format yang telah tersedia
Standar VI : Partisipasi Klien
17

18. Tindakan kebidanan dilaksanakan bersama-sama/partisipasi klien dan keluarga
dalam
rangka
peningkatan
pemeliharaan
dan
pemulihan
kesehatan
Difinisi Operasional :
1. Klien/keluarga mendapatkan informasi tentang :
- status kesehatan saat ini
- rencana tindakan yang akan dilaksanakan
- peranana klien/keluarga dalam tindakan kebidanan
- peranan petugas kesehatan dalam tindakan kebidanan
- sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan
2. Klien dan keluarga bersama-sama dengan petugas melaksanakan tindakan
kegiatan
Standar VII : Pengawasan
Monitor/pengawasan terhadap klien dilaksanakan secara terus menerus dengan
tujuan untuk mengetahui perkembangan klien
Difinisi Operasional :
1. Adanya format pengawasan klien
2. Pengawasan dilaksanakan secara terus menerus sitematis untuk mengetahui
keadaan perkembangan klien
3. Pengawasan yang dilaksanakan selalu dicatat pada catatan yang telah
disediakan
Standar VIII : Evaluasi
Evaluasi asuhan kebidanan dilaksanakan terus menerus seiring dengan tindakan
kebidanan yang dilaksanakan dan evaluasi dari rencana yang telah dirumuskan.
Difinisi Operasional :
1.
Evaluasi
Klien
dilaksanakan
sesuai
dengan
setelah
standar
dilaksanakan
ukuran
tindakan
yang
telah
kebidanan.
ditetapkan
2. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur rencana yang telah dirumuskan
3. Hasil evaluasi dicatat pada format yang telah disediakan
18

19. Standar IX : Dokumentasi
Asuhan kebidanan didokumentasikan sesuai dengan standar dokumentasi asuhan
kebidanan yang diberikan
Difinisi Operasional :
1. Dokumentasi dilaksanakan untuk disetiap langkah manajemen kebidanan
2. Dokumentasi dilaksanakan secara jujur sistimatis jelas dan ada yang
bertanggung jawab
3. Dokumentasi merupakan bukti legal dari pelaksanaan asuhan kebidanan.
19

20. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Hukum kesehatan yang terkait dengan etika profesi dan pelanyanan kebidanan.
Ada keterkaitan atau daerah bersinggunan antara pelanyanan kebidanan, etika dan
hokum atau terdapat “grey area”. Sebagaimana di ketahui bahwa bidan merupakan
salah satu tenaga kesehatan yang menyelenggarakan upanya kesehatan. Sebelum
menginjak kehal – hal yang lebih jauh, kita perlu memahami beberapa konsep
dasar dibawah ini :
Bidan adalah seorang yang telah menyelesaikan Program Pendidikan Bidan yang
diakui Negara serta memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk menjalankan
praktek kebidanan di Negara itu. Dia harus mampu memberikan supervise, asuhan
dan memberikan nasehat yang dibutuhkan kepada wanita selama masa hmil ,
persalinan dan masa pasca persalinan, memimpin persalianan atas tanggung jawab
sendiri serta asuhan pada bayi baru lahir dan anak .
Pekerjaan itu termaksud pendidikan antenatal, dan persiapan untuk menjadi
orangtua dan meluas kedaerah tertentu dari ginekologi, KB dan Asuhan anak,
Rumah Perawatan, dan tempat – tempat pelayanan lainnya( ICM 1990 ).
B. Saran
Dalam upaya mendorong profesi kebidanan agar dapat diterima dan dihargai oleh
pasien, masyarakat atau profesi lain, maka mereka harus memanfaatkan nilai-nilai
kebidanan dalam menerapkan etika dan moral disertai komitmen yang kuat dalam
mengemban peran profesionalnya. Dengan demikian perawat atau bidan yang
menerima tanggung jawab, dapat melaksanakan asuhan kebidanan secara etis
profesional. Sikap etis profesional berarti bekerja sesuai dengan standar,
melaksanakan advokasi, keadaan tersebut akan dapat memberi jaminan bagi
keselamatan pasen, penghormatan terhadap hak-hak pasen, akan berdampak
terhadap peningkatan kualitas asuhan kebidanan.
20

21. DAFTAR PUSTAKA
Wahyuningsih, Heni Puji. Etika Profesi Kebidanan. Fitramaya; Yogyakarta. 2008
Marimba, Hanum. Etika dan Kode Etik Profesi Kebidanan. Mitra Cendikia
Press;Yogyakarta.2008
Carol Taylor,Carol Lillies, Priscilla Le Mone, 1997, Fundamental Of Nursing
Care,
Third
Edition,
by
Lippicot
Philadelpia,
New
http://dinopawesambon.blogspot.com/2011/07/hukum-kesehatan-dalamkebidanan.html
21
York.

22. TUGAS
: ETIKA KESEHATAN
DOSEN
: SARTINA, SST
MENERAPKAN ASPEK HUKUM DALAM PRAKTEK KEBIDANAN
OLEH
NAMA
: NURMAWATI
KELAS
: 1A
NIM
: 2012.IB.0023
AKADEMI KEBIDANAN PARAMATA
KABUPATEN MUNA
2013
22