Modul ini membahas tentang persamaan derajat manusia dalam 3 kalimat: 1. Semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk Tuhan, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. 2. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan Indonesia menjamin persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara. 3. Modul ini menjelaskan makna persamaan derajat dalam UUD 1945 dan undang-undang serta con

1. PERSAMAAN DERAJAT<br /> <br />Mata Pelajaran: PPKnKelas:I (Satu)Nomor Modul :PPKN.I.03<br />Penulis: Drs. Akhmad MasykurPenyunting Materi: Drs. Sarkadi, M.SiPenyunting Media: Dra. Asih PriatiPenulis Modul Online: Dedi K.M.Pengkaji Media: Hendro G.<br />PENDAHULUAN<br />Selamat berjumpa lagi apa kabar ....Pada hari ini Anda mempelajari modul yang ke 3. Sebelumnya coba ingatlah pokok bahasan modul 2 tentang Cinta Tanah Air, lalu berapa besarkah cinta Anda pada tanah air? Mungkin Anda sulit untuk menjawabnya. Saat ini marilah kita menyadari bahwa untuk mencapai kebahagiaan hidup kita harus selalu mematuhi segala peraturan atau perundangan yang berlaku.<br />Sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dituangkan dalam peraturan perundangan serta Piagan Internasional mengenai hak azasi manusia, bangsa Indonesia mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.<br />Harkat dan martabat manusia merupakan hal yang paling asasi bagi manusia. Dalam arti pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sama dengan pengakuan terhadap hak azasinya. Hak itu merupakan anugerah Tuhan kepada manusia, sehingga tidak dapat dipisahkan dari pribadi manusia.<br />Sebagai bangsa yang lama dijajah oleh bangsa asing, serta banyaknya kerajaan masa lampau, masyarakat Indonesia pernah terbagi-bagi dalam beberapa kelompok yang dikatakan memiliki derajat dan martabat yang berbeda. Apalagi di zaman Orde Lama atau Orde Baru banyak sekali terjadi penyimpangan atau pelanggaran hak azasi manusia.<br />Kini, seiring dengan perkembangan zaman, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak azasi manusia, maka tidak ada lagi perbedaan atas derajat dan martabat manusia di Indonesia. Mungkin Anda akan memberi komentar dengan itu, semua ‘kan teori! Jika memang belum ada kesesuaian dan kenyataan di masyarakat janganlah Anda pesimis, harus sabar dan bersikaplah optimis.<br />Untuk lebih memahami dan jelasnya Anda harus mempelajari modul berikut ini yang terdiri dari 2 kegiatan. Kegiatan 1 : Prinsip persamaan derajat manusia Kegiatan 2 : Warga negara<br />Setiap kegiatan disusun berurutan, oleh karena itu sebaiknya Anda mengikuti petunjuk berikut ini antara lain: 1. Waktu yang diperlukan untuk mempelajari modul ini adalah 12 jam. 2. Bacalah setiap penjelasan dengan benar dan tidak tergesa-gesa. 3. Pelajari kembali kegiatan demi kegiatan yang belum dipahami. 4. Praktekkan/terapkan kegiatan-kegiatan yang Anda pelajari dengan menggunakan alat/ bahan; buku-buku yang relevan.<br />Jika Anda telah selesai mempelajari modul ini serta memahaminya, maka Anda akan lebih memahami menghargai serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat dan bernegara.<br />Materi yang Anda pelajari ini akan berkaitan dengan materi/modul berikutnya. Oleh sebab itu Anda harus bersungguh-sungguh belajarnya.<br />Kegiatan Belajar 1:<br />PRINSIP PERSAMAAN DERAJAT MANUSIA<br />Kegiatan Belajar 1 ini akan menjelaskan kepada Anda mengenai prinsip persamaan derajat manusia. Setelah mempelajari modul ini Anda dapat menjelaskan dengan kata-kata sendiri mengenai hal-hal berikut ini: 1.Arti prinsip persamaan derajat.2.Makna Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945.3.Ketetapan MPR dan perundang-undangan.4.Pelaksanaan hak azasi manusia. Sejarah HAM.HAM dalam UUD 1945.5.Macam-macam hak azasi manusia. Arti Prinsip Persamaan Derajat<br />Persamaan harkat adalah persamaan nilai, harga, taraf yang membedakan makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Harkat manusia adalah nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang dibekali cipta, rasa, karsa dan hak-hak serta kewajiban azasi manusia. Martabat adalah tingkatan harkat kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat. Sedangkan derajat kemanusiaan adalah tingkatan, martabat dan kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan kodrat, hak dan kewajiban azasi.<br />Dengan adanya persamaan harkat, derajat dan martabat manusia, setiap orang harus mengakui serta menghormati akan adanya hak-hak, derajat dan martabat manusia. Sikap ini harus ditumbuhkan dan dipelihara dalam hubungan kemanusiaan, baik dalam lingkungan keluarga, lembaga pendidikan maupun di lingkungan pergaulan masyarakat. Manusia dikarunian potensi berpikir, rasa dan cipta, kodrat yang sama sebagai makhluk pribadi (individu) dan sebagai makhluk masyarakat (sosial).<br />Manusia akan mempunyai arti apabila ia hidup bersama-sama manusia lainnya di dalam masyarakat. <br />Cobalah Anda renungkan? dan cobalah lakukan contoh perbuatan yang baik, misalnya Anda menolong tetangga yang sedang sakit walaupun tetangga Anda itu berbeda agama dengan Anda.<br />Gb. 1. Orang menjenguk orang sakit<br />Negara Indonesia yang kita cintai ini memiliki landasan moral atau hukum tentang persamaan derajat. <br />Landaasan Ideal: Pancasila<br />Landasan Konstitusional: UUD 1945 yakni: <br />Pembukaan UUD 1945 pada alenia ke-1, 2, 3, dan 4<br />Batang Tubuh (pasal) UUD 1945 yaitu pasal 27, ps. 28, ps. 29, ps. 30, ps. 31, ps.32, ps.33, dan ps. 34 lihat amandemennya.<br />Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN.<br />Makna Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 <br />Setiap warga negara berhak mendapatkan hak-hak azasinya yang meliputi hak azasi pribadi, hak azasi ekonomi, hak azasi politik, hak azasi sosial dan kebudayaan, hak azasi mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta hak azasi terhadap perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum. Keseluruhan hak azasi manusia di negara kita tercantum di dalam UUD 1945.<br />Pada materi ini saya akan menjelaskan kepada Anda tentang makna yang terkandung pada alinea pembukaan UUD 1945.<br />Alinea pertama adalah suatu pengakuan hak azasi kebebasan atau kemerdekaan semua bangsa dari segala bentuk penjajahan dan penindasan oleh bangsa lain. Contoh jika Anda sedang berbicara dengan teman Anda berilah kesempatan kebebasan mereka untuk mengeluarkan pendapat jangan Anda memaksa kehendak.<br />Alinea kedua adalah pengakuan hak azasi sosial yang berupa keadilan dan pengakuan azasi ekonomi yang berupa kemakmuran dan kesejahteraan. Contoh lihatlah di lingkungan sekitar Anda tentang hubungan antara majikan/tuan tanah atau pemilik kapal dengan nelayan/pekerja.<br />Alinea ketiga adalah hak kodrat yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada semua bangsa. Contoh hak untuk memeluk agama, berbicara dan lain sebagainya.<br />Alinea keempat adalah memuat tujuan negara. Contoh pak polisi tidak boleh menangkap seseorang tanpa alasan yang jelas, pemerintah harus memajukan kesejahteraan umum dan juga kita hendaknya ikut mewujudkan ketertiban dunia dan lain sebagainya.<br />Pola Batang Tubuh UUD 1945 <br />Di dalam batang tubuh UUD 1945 terdapat beberapa ketentuan yang mengatur persamaan derajat manusia yang dicantumkan sebagai hak dan kewajiban warga negara, antara lain:<br />Segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1).<br />Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2).<br />Kebebasan berserikat, berpendapat dan berpolitik (pasal 28).<br />Kebebasan memeluk dan melaksanakan agama/kepercayaan (pasal 29 ayat 1).<br />Hak dan kewajiban membela negara (pasal 30).<br />Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran (pasal 31).<br />Dan amandemen kedua dicantumkan pada pasal 28a - 28 j.<br />Pada materi ini saya akan menjelaskan kepada Anda tentang makna yang terkandung pada alinea pembukaan UUD 1945.<br />Alinea pertama adalah suatu pengakuan hak azasi kebebasan atau kemerdekaan semua bangsa dari segala bentuk penjajahan dan penindasan oleh bangsa lain. Contoh jika Anda sedang berbicara dengan teman Anda berilah kesempatan kebebasan mereka untuk mengeluarkan pendapat jangan Anda memaksa kehendak.<br />Alinea kedua adalah pengakuan hak azasi sosial yang berupa keadilan dan pengakuan azasi ekonomi yang berupa kemakmuran dan kesejahteraan. Contoh lihatlah di lingkungan sekitar Anda tentang hubungan antara majikan/tuan tanah atau pemilik kapal dengan nelayan/pekerja.<br />Alinea ketiga adalah hak kodrat yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada semua bangsa. Contoh hak untuk memeluk agama, berbicara dan lain sebagainya.<br />Alinea keempat adalah memuat tujuan negara. Contoh pak polisi tidak boleh menangkap seseorang tanpa alasan yang jelas, pemerintah harus memajukan kesejahteraan umum dan juga kita hendaknya ikut mewujudkan ketertiban dunia dan lain sebagainya.<br />Ketetapan MPR dan Perundang-undangan <br />Bertolak dari UUD 1945 sebagai upaya mewujudkan hak azasi manusia yang didasari aspirasi rakyat maka MPR telah membuat Tap. MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang HAM.<br />Dalam ketetapan MPR tersebut membuat dua hal penting:<br />Tentang pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak azasi manusia.<br />Tentang Piagam hak azasi manusia.<br />Dalam piagam hak azasi manusia tersebut dicantumkan antara hak-hak warga negara antara lain:<br />Hak untuk hidup.<br />Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.<br />Hak mengembangkan diri.<br />Hak keadilan.<br />Hak kemerdekaan.<br />Hak atas kebebasan informasi.<br />Hak keamanan.<br />Hak kesejahteraan.<br />Perlindungan dan pemajuan.<br />Sedangkan hak azasi manusia berdasarkan UU No. 39/1999 antara lain mengatur:<br />Hak untuk hidup.<br />Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.<br />Hak mengembangkan diri.<br />Hak memperoleh keadilan.<br />Hak atas kebebasan pribadi.<br />Hak atas rasa aman.<br />Hak atas kesejahteraan.<br />Hak turut serta dalam pemerintahan.<br />Hak wanita.<br />Hak anak. <br />Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 selain mengatur hak juga mengatur kewajiban azasi manusia sebagai berikut: <br />Setiap orang wajib menghormati hak azasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<br />Setiap orang wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.<br />Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<br />Pelaksanaan Hak Azasi Manusia <br />Sejarah Perkembangan HAMBerdasarkan sejarah kehidupan umat manusia, kita mengetahui bahwa perjuangan hakhak azasi manusia terus berlangsung dari abad ke abad, sesuai dengan kemajuan pemikian manusia. Mulai dari zaman perbudakan, kekuasaan pemerintah absolut, sampai sistem pemerintahan demokratis. Hasil-hasil perjuangan umat manusia itu dapat kita catat sebagai berikut: <br />Piagam Magna Charter (1215) di Inggris. Piagam ini berisi tentang pembatasan pemungutan pajak oleh raja dan jaminan perlindungan hukum bagi rakyat.<br />Habeas Corpus Act (1679) berisi tentang aturan pelaksanaan atau prosedur peradilan dan pembatasan kekuasaan hakim.<br />Piagam Bill of Right (1689) berisi tentang kebebasan parlemen.<br />La Declaration des droit de L’home ducitoyen (1789) di perancis berisi pernyataan hak-hak manusia dan penduduk untuk memperoleh hak kebebasan, hak milik, keamanan dan persamaan.<br />Pernyataan dari mendiang Presiden Amerika Serikat F.D. Roosevelt (1941) yang berisi 4 kebebasan (The Four Freedom of Roosevelt).<br />Kemerdekaan berbicara dan menyampaikan pendapat (Freedom of Speech and Expression).<br />Kemerdekaan beragama (Freedom of Religion).<br />Kebebasan dari kekurangan (Freedom from want).<br />Kebebasan dari rasa takut (freedom from fear).<br />Piagam hak azasi manusia dari Perserikatan Bangsa Bangsa. Sidang Umum PBB di Paris, pada tanggal 10 Desember 1948 telah menetapkan piagam dengan nama The Universal Declaration of Human Right, berisi 30 pasal inti dari isi mukadimah dari pernyataan sedunia antara lain:“Bahwa sesungguhnya hak kodrati yang diperoleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan seru sekalian alam, tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya, dan karena itu setiap manusia berhak akan kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadinya”.<br /> <br />HAM dalam UUD 1945<br />Di negara kita, hak azasi itu terkristalkan di dalam hak bangsa Indonesia, seperti yang terumus dengan jelas di dalam Pembukaan UUD 1945. Negara kita adalah negara kesatuan dengan kemerdekaannya menjamin seluruh hak dan kewajiban kita sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.<br />Di dalam UUD 1945 masalah hak azasi manusia bukanlah masalah yang mandiri, tetapi dikaitkan dengan hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu cobalah Anda pelajari terus tentang isi dan makna Batang Tubuh UUD 1945.<br />Hak azasi manusia berdasarkan Batang Tubuh UUD 1945 antara lain dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut:<br />Pasal 27 ayat 1 tentang pengakuan atau kesamaan hak semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Ini berarti, semua warga negara baik berpangkat maupun tidak, kaya atau miskin akan mendapat pengakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dengan kata lain siapa yang bersalah harus dihukum.<br />Pasal 27 ayat 2 mengandung pengakuan atas martabat manusia. Semangat isi pasal 27 ini merupakan pengamalan Sila kedua, keempat dan kelima, berarti mengakui hak manusia mendapat kehidupan yang layak, adil dan sejahtera.<br />Pasal 28 mengandung pengakuan atas hak kemerdekaan menyatakan pendapat atau pikiran.<br />Pasal 29 ayat 2, mengandung hak azasi manusia pribadi dalam memilih dan memeluk suatu agama.<br />Pasal 30 ayat 1 mengandung pengakuan atas hak dan sekaligus kewajiban membela negara.<br />Pasal 31 ayat 1 mengandung pengakuan atas hak untuk memperoleh pengajaran. Pasal 31 ayat 2 pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.<br />Pasal 34, nilai yang terkandung di dalam pasal ini bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dilindungi oleh negara dan dijamin dalam penghidupannya. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya panti asuhan, panti jompo dan yayasan-yayasan serta orangtua asuh.<br /> <br />Bertolak dari UUD 1945 sebagai upaya mewujudkan hak azasi manusia yang didasari aspirasi rakyat maka MPR telah membuat Tap. MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang HAM.<br />Dalam ketetapan MPR tersebut membuat dua hal penting:<br />Tentang pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak azasi manusia.<br />Tentang Piagam hak azasi manusia.<br />Dalam piagam hak azasi manusia tersebut dicantumkan antara hak-hak warga negara antara lain:<br />Hak untuk hidup.<br />Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.<br />Hak mengembangkan diri.<br />Hak keadilan.<br />Hak kemerdekaan.<br />Hak atas kebebasan informasi.<br />Hak keamanan.<br />Hak kesejahteraan.<br />Perlindungan dan pemajuan.<br />Sedangkan hak azasi manusia berdasarkan UU No. 39/1999 antara lain mengatur:<br />Hak untuk hidup.<br />Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.<br />Hak mengembangkan diri.<br />Hak memperoleh keadilan.<br />Hak atas kebebasan pribadi.<br />Hak atas rasa aman.<br />Hak atas kesejahteraan.<br />Hak turut serta dalam pemerintahan.<br />Hak wanita.<br />Hak anak. <br />Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 selain mengatur hak juga mengatur kewajiban azasi manusia sebagai berikut: <br />Setiap orang wajib menghormati hak azasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<br />Setiap orang wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.<br />Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<br />Macam-macam Hak Azasi Manusia <br />Hak azasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki pribadi secara kodrat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak azasi itu meliputi antara lain hak hidup, hak kemerdekaan (kebebasan), hak persamaan serta hak memiliki sesuatu.<br />Hak azasi itu kemudian berkembang menurut tingkat kemajuan kebudayaan sebagai berikut.<br />Hak azasi pribadi, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama dan kebebasan bergerak.<br />Hak azasi ekonomi yaitu hak memiliki sesuatu, membeli, dan menjualnya serta memanfaatkannya.<br />Hak azasi mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.<br />Hak azasi politik yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilu), hak mendirikan partai politik.<br />Hak azasi sosial dan kebudayaan, misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan.<br />Hak azasi untuk mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan dan peradilan.<br />Setiap manusia sesuai dengan kodratnya menghargai dan menghormati, serta mengindahkan hak azasi orang lain, karena hak azasi merupakan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, hak azasi tidak dapat dipisahkan dari pribadi masing-masing dan negara berkewajiban melindunginya.<br />Gb. 2. Suasana orang sedang berdiskusi.<br />Untuk lebih memahami uraian di atas, kiranya Anda dapat mengerjakan latihan di bawah ini:<br />Coba Anda Renungkan! Bila Anda simak makna Hak azasi manusia yang dinyatakan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 serta UU No. 39/1999 adalah begitu mulia.<br />Coba Anda simpulkan hubungan Pembukaan, Batang Tubuh UUD 1945, dan UU No. 39/1999!....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />Apakah Anda termasuk orang yang melaksanakan makna yang terkandung dalam Pembukaan, Batang Tubuh UUD 1945, dan UU No. 39/1999?....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />Bagaimana cara melaksanakan HAM yang baik dan benar?....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />Bagaimana dengan pertanyaan pertanyaan di atas? Apakah Anda dapat menjawabnya? Kalau belum dapat menjawabnya Anda dapat menyimak uraian jawaban di bawah ini.<br />Hubungan Pembukaan, Batang Tubuh UUD 1945 dan UU No. 39/1999 adalah sangat relevan, karena pembukaan memuat pengakuan terhadap hak-hak azasi manusia secara global (pokok) sedangkan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam UUD 1945 tentang HAM sedang UU No. 39/1999 merupakan penjabaran lebih rinci tentang pelaksanaan HAM di Indonesia.<br />Saya percaya kepada Anda tentunya sebagai warga negara yang baik pasti akan melaksanakan/mengamalkan makna yang terkandung dalam pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 serta UU No. 39/1999 baik dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat ataupun bernegara (lihat contoh).<br />Cara melaksanakan HAM yang baik dan benar adalah: <br />Perilaku sehari, bermasyarakat dan bernegara harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku.<br />Mengakui persamaan derajat.<br />Konsekwen dalam tindakan dan perbuatan.<br />Tidak saling mengganggu<br />Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan<br />Tugas Kegiatan 1<br />Kerjakanlah tes mandiri kegiatan 1 di bawah untuk memantapkan pemahaman Anda!<br />Soal:<br />Tuliskanlah pengertian persamaan derajat harkat dan martabat manusia!<br />Tuliskan beberapa contoh perbuatan orang yang bersifat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia! <br />.........<br />.........<br />Tuliskan 3 contoh sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai moral hak azasi manusia!<br />Tuliskan pasal-pasal UUD 1945, mengenai hak sekaligus kewajiban warga negara!<br />Mengapa bangsa Indonesia melindungi atau membuat jaminan kebebasan hak azasi manusia?<br />Kegiatan Belajar 2:<br />WARGA NEGARA<br />Kegiatan belajar ini akan menjelaskan kepada Anda mengenai warga negara, tugas, kewajiban dan kewenangan WNI, WNA dan pemerintahan negara.Setelah mempelajari modul ini Anda dapat menjelaskan dengan kata-kata sendiri mengenai hal-hal berikut ini:1.Pengertian warga negara.2.Tugas, kewajiban dan kewenangan WNI, WNA dan pemerintahan negara.3.Ketetapan MPR dan perundang-undangan. - Apatride- Bipatride4.Undang-undang kewarganegaraan di Indonesia.5.Sikap WNI, WNA dan pemimpin dalam menjelaskan tugas, kewajiban dan kewenangan. - Sejarah HAM- HAM dalam UUD 1945 5.Macam-macam hak azasi manusia. Pengertian Warga Negara<br />Marilah kita kembali membahas tentang materi pengertian warga negara. Warga negara ialah setiap orang yang menurut undang-undang kewarganegaraan termasuk warga negara.<br />Pada pasal 26 UUD 1945 dinyatakan sebagai berikut:<br />Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.<br />Syarat-syarat menjadi kewarganegaraan negara ditetapkan dengan undang-undang. <br />Penduduk adalah orang yang menetap di wilayah negara, warga negara adalah orangorang yang mengakui pemerintahan negara sebagai pemerintahannya. Bukan warga negara (orang asing) adalah orang-orang yang tidak mengakui pemerintahan negara sebagai pemerintahannya.<br />Pemerintahan ada dua pengertian.Pemerintahan negara dalam arti sempit adalah terdiri dari Presiden, Wakil Presiden dan Kabinet (Dewan Menteri). Pemerintahan negara dalam arti luas adalah gabungan alat-alat kelengkapan negara baik legislatif (DPR), eksekutif (Presiden) maupun yudikatif (MA). Apakah Anda mengerti? Nah perhatikan dan coba Anda tulis. Siapakah presiden kita .... Sebutkan perangkat pemerintah di daerah Anda!Seandainya Anda tidak dapat menjawab, cobalah Anda tanyakan kepada Guru Bina Anda atau diskusikan dengan teman-teman di sekolah Anda.<br />Tugas, Kewajiban dan Kewenangan WNI, WNA dan Pemerintah Negara<br />Setiap warga negara Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban yang sama seperti yang terdapat pada UUD 1945.<br />Tugas, kewajiban dan kewenangan WNI dan WNA. <br />Setiap warga negara memiliki kebebasan, tetapi dalam setiap kebebasan itu melekat juga kewajiban.<br />Di dalam hubungan dengan sesama manusia, kita wajib menghormati orang lain, sedangkan dalam hubungannya dengan negara kita wajib taat menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.<br />Setelah menjalankan kewajibannya atau hak-haknya kepada negara. Negara menganut keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara.<br />Tugas, kewajiban dan kewenangan pemerintahan RI.Secara umum tugas, kewajiban dan kewenangan negara dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu tugas esensial dan tugas fakultatif. <br />Tugas Esensial adalah tugas untuk mempertahankan negara sebagai organisasi politik yang memelihara perdamaian, ketertiban, dan ketentraman dalam negeri serta melindungi hak milik setiap orang. Tugas keluar adalah mempertahankan kemerdekaan.<br />Tugas Fakultatif adalah tugas yang diselenggarakan oleh negara untuk menunjang kesejahteraan umum, baik modal, intelektual, sosial maupun ekonomis.<br />Adapun yang merupakan wewenang pemerintah itu antara lain:<br />Membuat dan mencabut undang-undang serta peraturan pemerintah lainnya guna melaksanakan tugas negara. Contoh UU No. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas angkutan jalan.<br />Menindak dan mengadili pelanggar undang-undang.<br />Menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan dan RAPBN dan wewenang lainnya.<br />Masalah Kewarganegaraan- Apatride- Bipatride<br />Untuk memahami masalah kewarganegaraan baik apatride maupun bipatride, maka perlu juga dikaji tentang dua asas kewarganegaraan yaitu asas ius soli dan ius sanguinus. Mengapa demikian? Karena negara yang menerapkan ius soli maupun ius sanguinus akan menimbulkan apatride dan bipatride. <br />Pengertian<br />Ius Soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negara tempat ia dilahirkan.<br />Contohnya :Anda dilahirkan di negara A maka Anda akan menjadi warga negara A walaupun orangtua Anda adalah warga negara B (dianut di negara Inggris, Mesir, Amerika dan lain-lain).<br />Ius Sanguinus adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan tadi.<br />Contohnya :Anda dilahirkan di negara A, tetapi orangtua Anda warga negara B, maka Anda tetap menjadi warga negara B (dianut oleh RRC).<br />Dari uraian di atas apakah Anda mengerti? Jika sudah memahami cobalah sekarang Anda tulis jawaban pertanyaan ini. <br />Apakah Anda merasa rugi bila negara Anda menganut Ius Soli? Ya atau Tidak ... alasannya .... <br />Apakah Anda merasa beruntung bila negara Anda menganut asas Ius Sanguinus? Ya atau Tidak .... Alasannya ....<br />Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, Anda dapat mendiskusikannya dengan teman Anda.<br />Apatride adalah adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. <br />Contohnya :Anda warga negara A (ius soli) lahir di negara B (ius sanguinus) maka Anda tidaklah menjadi warga negara A dan juga Anda tidak dapat menjadi warga negara B. Dengan demikian Anda tidak mempunyai warga negara sama sekali.<br />Bipatride adalah seorang penduduk yang mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). <br />Contohnya :Anda keturunan bangsa B (ius sanguinus) lahir di bangsa B maka Anda dianggap sebagai warga negara B akan tetapi negara A juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahir Anda.<br />Contoh di atas apakah Anda merasa rugi atau tidak jika Anda menjadi contoh di atas (tidak mempunyai warga negara) ya atau tidak beri alasannya .... Jawaban Anda dapat didiskusikan dengan teman Anda atau mintalah penjelasan dari Guru Bina Anda. <br />Gb. 3. Kantor Imingasi.<br />Undang-undang Kewarganegaraan di Indonesia<br />Sebelum diuraikan tentang UU no 62 tahun 1958, perhatikan bagan di bawah ini:<br />UU No. 62 tahun 1958 menetapkan tentang warga negara RI sebagai berikut:<br />Orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian dan atau peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warga negara RI.<br />Orang yang pada waktu lahir mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya seorang warga negara Indonesia hubungan hukum orang itu belum berusia 18 tahun atau sebelum ia kawin.<br />Anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia warga negara RI.<br />Orang yang pada waktu lahir ibunya warga negara RI apabila ia pada waktu mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya.<br />Orang yang pada waktu lahirnya, ibunya warga negara RI jika ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama tidak diketahui kewarganegaraan ayahnya.<br />Orang yang lahir di dalam wilayah RI selama kedua orangtuanya tidak diketahui.<br />Seorang anak yang ditemukan di wilayah RI selama tidak diketahui orangtuanya.<br />Orang yang lahir di wilayah RI jika kedua orangtuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama kewarganegaraan kedua orangtuanya tidak diketahui.<br />Orang yang lahir di wilayah RI yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarganegaraan ayah dan ibunya dan selama ia tidak mendapat kewarganegaraan ayah dan ibunya itu.<br />Orang yang memperoleh kewarganegaraan RI menurut aturan UU ini.<br />Selanjutnya menurut UU No. 62 tahun 1958 orang dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena hal berikut: <br />Karena kelahiran -> orang itu mempunyai kewarganegaraan sama seperti orang tuanya yang warga negara Indonesia.<br />Pengangkatan -> anak balita dari orang asing diangkat oleh orang Indonesia yang disahkan oleh pengadilan setempat.<br />Permohonan -> anak yang lahir di luar perkawinan atau tinggal bersama ibunya karena bapaknya (orang asing) menceraikan ibunya maka setelah usia 18 tahun dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri setempat.<br />Naturalisasi (Pewarganegaraan) Orang asing yang menjadi warga negara Indonesia.<br />Perkawinan -> seorang wanita asing yang kawin dengan laki-laki Indonesia dan menetap di Indonesia ia akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia<br />Sikap WNI, WNA dan Pemimpin dalam Menjalankan Tugas, Kewajiban dan Kewenangan<br />Setiap warga negara adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, tidak pilih kasih. Gagasan tentang persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebenarnya sudah ada sejak berabad yang lalu.<br />Khususnya di Indonesia bertitik tolak dari pendapat bahwa:Tiap negara hukum, sumber kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Sementara hukum merupakan perwujudan rasa kesadaran hukum dari rakyat yang didasarkan kepada persamaan derajat dan kedudukan antara warga negara dengan pemerintah atau penguasa.<br />Ini berarti di negara kita tidak dibenarkan ada istilah “Orang yang kebal terhadap hukum”. Contoh: Anda membawa kendaraan bermotor di jalan yang terlarang, maka Anda diadili karena melakukan pelanggaran. Kalau yang melanggar itu seorang TNI misalnya, ia pun harus diadili.<br />UUD 1945 tidak mengenal perbedaan antara warga negara biasa, anggota pegawai negeri, pejabat dan lain-lain, semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.<br />Di bawah ini diuraikan tentang tugas, kewenangan dan kewajiban warga negara, dan pemerintah RI.<br />Tugas, Kewajiban, dan Kewenangan Warga Negara Indonesia:<br />menjunjung tinggi dan menaati perundang-undangan yang berlaku;<br />membayar pajak, bea dan cukai yang dibebankan negara kepadanya;<br />membela negara dari segala bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri;<br />menyukseskan Pemilu baik sebagai peserta atau petugas penyelenggara;<br />mendahulukan kepentingan negara/umum dari pada kepentingan pribadi;<br />melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan bangsa dan negara;<br />kewajiban menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban nasional;<br />hak untuk mendapat perlindungan atas diri dan harta benda;<br />hak untuk mendapatkan dan menikmati kesejahteraan negara;<br />hak untuk mendapatkan dan menikmati hasil pembangunan;<br />hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu;<br />hak untuk mengembangkan minat dan kemampuan pribadi tanpa mengganggu kepentingan umum dan sebagainya.<br />Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Negara RI:<br />melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;<br />memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;<br />mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial;<br />mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara;<br />memelihara keamanan, ketertiban, ketenteraman bangsa dan negara;<br />menghormati dan melindungi hak asasi warga negara;<br />menegakkan hukum/perundang-undangan dan keadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan melaksanakan program pembangunan nasional;<br />membuat dan mencabut kebijakan demi pelaksanaan pemerintahan negara.<br />Sikap Pemimpin dalam Menjalankan Tugas, Kewajiban, dan Kewenangan:<br />melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku;<br />berani membela kebenaran dan keadilan;<br />memperlakukan bawahan secara adil dan beradab;<br />menerapkan prinsip among Tut Wuri Handayani;<br />tidak semena-mena terhadap bawahan;<br />menghormati hak dan kewajiban hak asasi warga negara;<br />mampu memberikan perlindungan, bantuan dan pertolongan pada bawahan;<br />memperlakukan warga negara sederajat atau sama kedudukannya di dalam hukum;<br />menghargai hasil karya bawahan sebagai pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan;<br />mendahulukan melaksanakan tugas dan kewajiban sebelum menuntut haknya sebagai pemimpin;<br />tidak membeda-bedakan, pilih kasih, dan menganakemaskan bawahan.<br />Contoh Sikap Moral Warga Negara Yang Baik<br />Mengamalkan sikap moral marilah kita perhatikan contoh berikut ini:<br />Dalam Lingkungan KeluargaPelaksanaan hak asasi dalam keluarga dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti berikut: <br />Berbicara dengan kata-kata yang baik untuk menghormati Ibu, Bapak dan Saudara yang lebih tua.<br />Menjaga nama baik keluarga.<br />Mengakui dan menghormati pendapat orang tua atau kakak, sebaliknya orangtua juga harus berlapang dada mendengarkan pendapat anaknya.<br />Memperlakukan pembantu rumah tangga sesuai dengan hak dan kewajibannya.<br />Dalam Lingkungan Sekolah. <br />Mematuhi tata tertib yang berlaku.<br />Setiap warga sekolah harus saling menghormati dan menghargai serta bertanggung jawab terhadap sekolah.<br />Di Lingkungan Masyarakat, Bangsa dan Negara <br />Rela berkorban demi kepentingan umum.<br />Pemerintah mau mengganti rugi sesuai dengan ketentuan.<br />Mengakui dan menghargai pendapat bersama yang dirumuskan dan disetujui dalam musyawarah.<br />Mengakui dan menghargai keberhasilan yang dicapai orang lain.<br />Di dalam Lingkungan InternasionalDalam rangka menegakkan hak asasi kerjasama dengan bangsa bangsa lain harus dilandasi sikap saling menghormati dan tidak mencampuri urusan negara. Suatu negara tidak dapat memaksakan kehendaknya pada negara lain dan menuntut pelaksanaannya di negara lain tersebut, karena sikap negara mempunyai pedoman sendiri sesuai dengan dasar palsafah negaranya<br />Untuk lebih memahami uraian di atas coba Anda kerjakan latihan di bawah ini. Sebutkan 2 nilai moral yang dianggap baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa dan bernegara (internasional).<br />Bagaimana dengan pertanyaan tersebut? Apakah Anda memahaminya.Jika belum ikuti uraian jawaban di bawah ini.<br />Dalam Lingkungan:<br />Keluarga :Orangtua bersikap demokratis.Apabila salah satu anggota keluarga sakit, maka seluruh keluarga berusaha membantu.Sekolah :Sekolah memberikan kesempatan hak dan kewajiban yang sama.Jika ada murid terkena musibah, maka guru dan teman-temanya menjenguk.Masyarakat :Memperlakukan tamu dengan sopan dan ramah.Aktif dalam Pemilu, Memilih Ketua RT/RW.Berbangsa dan Bernegara: Dibentuknya lembaga peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.Adanya kebebasan dan pengakuan dalam memperoleh pendidikan pekerjaan dan penghidupan yang layak.<br />Dengan membaca uraian jawaban di atas, Anda semakin paham bukan? Nah untuk lebih memahami uraian pada kegiatan belajar 2 ini kerjakanlah tugas mandiri seperti diuraikan di bawah ini. Jika Anda dapat mengerjakannya, maka Anda dapat melanjutkan pada modul berikutnya. Jika Anda belum dapat mengerjakan, maka pelajari kembali uraian pada modul ini.<br />KEGIATAN 2<br />Kerjakan tes mandiri Kegiatan 2 di bawah ini.<br />Soal:<br />Apa yang dimaksud dengan warga negara?<br />Bagaimana akibatnya apabila masyarakat terlebih dahulu menuntut hak baru kemudian melaksanakan kewajibannya?<br />Faktor apa yang membedakan manusia mengingkari pengakuan persamaan hak asasi manusia?<br />Orang asing jika memenuhi syarat-syarat keimigrasian berhak berkunjung ke Indonesia. Bagaimana sebaiknya kita memperlakukan mereka?<br />Menurut Anda bagaimana cara yang baik jika berbicara dengan orang yang lebih tua dari Anda?<br />PENUTUP<br />Setelah beberapa kegiatan yang Anda pelajari dan pahami nampaknya Anda mampu mengikuti perkembangan kejadian. Kenyataan bahwa harapan dan cita cita menuju Indonesia baru yang kita dambakan bersama akan terwujud, yaitu suasana kehidupan masyarakat yang saling menghargai menghormati persamaan derajat, harkat dan martabat manusia serta cita-cita seluruh masyarakat Indonesia yang tentram adil makmur baik jasmani maupun rohani.<br />Sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa dan negara hendaknya kita berusaha untuk meningkatkan pengamalan prinsip serta nilai-nilai luhur bangsa terutama memahami manusia yang pada dasarnya memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai mahluk ciptaan Tuhan.<br />Kita hendaknya patuh dan taat terhadap agama dan keyakinan kita, karena bangsa kita sebagai bangsa yang berke-Tuhanan. Nilai Ketuhanan inilah yang menjiwai keragaman budaya bangsa Indonesia. Perilaku seperti ini selalu kita bina dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari terutama keluarga, karena keluarga merupakan inti dari kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.<br />Dengan selesainya pokok bahasan mengenai Persamaan Derajat kita dapat menyimpulkan materi tersebut yaitu:<br />Berdasarkan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, bangsa Indonesia menyadari bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa memiliki kedudukan, hak serta kewajiban yang sama.<br />Bangsa Indonesia mengakui dan menghormati harkat, derajat dan martabat manusia atau menghormati hak-hak asasi manusia (HAM) hal ini dapat dilihat pada: <br />Pembukaan UUD 1945.<br />Batang Tubuh UUD 1945 al.: pasal 27 ayat 1, ayat 2, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat 1, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.<br />Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999.<br />Dalam rentangan sejarah berdirinya negara Indonesia dalam kenyataannya secara resmi deklarasi bangsa Indonesia telah lebih dahulu dirumuskan dari pada Deklarasi Universal hak-hak asasi manusia PBB, karena pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasalnya telah lebih dahulu mengangkat hak-hak asasi manusia. UUD 1945 diundangkan tahun 1945, Deklarasi PBB tahun 1948.<br />Sebagai warga negara Indonesia di samping mempunyai hak juga mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut: <br />Menjunjung hukum dan pemerintahan.<br />Membela negara.<br />Setia kepada Pancasila dan UUD 1945, bangsa dan tanah air.<br />Berdisiplin tinggi, rela bekerja dalam membangun negara.<br />Setia membayar pajak.<br />Menurut pasal 26 UUD 1945 “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara”.<br />Setiap Warga Negara Asing (WNA) mempunyai: <br />Hak, seperti berhak dilindungi keamanannya.<br />Kewajibannya:- ikut menjaga ketertiban dan keamanan.- mengikuti aturan yang ada di lingkungan tempat tinggal.<br />Setiap Warga Negara Asing (WNA), tidak mempunyai hak untuk: <br />menjadi pegawai negeri.<br />menjadi anggota TNI/POLRI.<br />menjadi anggota partai politik atau ormas.<br />pemilikan atas tanah.<br />hak memilih dan dipilih dalam PEMILU.<br />Apabila Anda belum mengerti atau memahami materi modul ini, cobalah Anda tanyakan atau diskusikan kepada Guru Bina, orang tua atau teman Anda. Untuk mengukur keberhasilan Anda dalam belajar. Mintalah tes akhir modul kepada Guru Bina.<br />Daftar pustaka<br />Ahmad Yunani, S. Drs., LKS Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Ia, Bandung: Penerbit Angkasa, 1994.Aim Abdul Karim, Drs.M.Pd., Memahami PPKn untuk kelas I SMU, Bandung:Penerbit Ganeqa Exact, 2000.Budiyanto, Drs., PPKn Kelas I SMU, Jakarta: Penerbit PT. Empiris, 1998.Dasim Budimansyah, Drs, M.Si, Lembaran Kegiatan Siswa, PPKn untuk SMU Kelas I, Bandung: Penerbit Epsilon Group.Encang Iskandar Dkk, Drs., Kegiatan Siswa PPKn I, Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosda Karya, 1998.Reny Ratnaningsih, Dra., PPKn Untuk SMU Kelas I, Penerbit Grafindo Media Pratama, 1994.Suardi Abu Bakar, dkk., PPKn Edisi 2 untuk Kelas I, Jakarta: Penerbit Yudistira,2000.Sri Puspita Murni dkk, Dra., PPKn untuk SMU, SMK, MA, kelas I, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2000.<br />