Makalah PPKN Hak Asasi Manusia kelompok 10

1. 1
MAKALAH
Hak Asasi Manusia dan Perkembangannya di Indonesia
Dosen Pengampu :
Bakhrul Huda, M.E.I
Oleh :
Azis Kinanda Putra (G91219068)
Eka Maysara Amalia (G71219041)
PRODI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA 2020

2. 2
KATA PENGANTAR
Puji syukur Alhamdulillah kami ucapkan atas kehadirat Allah SWT
yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga dalam
kesempatan yang berbahagia ini kami masih diberi nikmat dan karunia
oleh-Nya sehingga dapat menyelesaikan makalah dengan judul “Hak
Asasi Manusia dan Perkembangannya di Indonesia”.
Dalam penyusunan makalah ini kami ucapkan terima kasih kepada
Bapak Bakhrul Huda, M.E.I. selaku dosen pengampu kami yang telah
memberikan tugas dan membimbing kami selama pembelajaran satu
semester ke depan
Tak ada gading yang tak retak. Seperti ungkapan tersebut kami
menyadari makalah ini masih terdapat kekurangan dan kekhilafan. Oleh
karena itu, kami mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan
makalah ini. Terlepas dari kekurangan makalah ini, kami berharap
semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca. Amin. Akhir kata kami
ucapkan terima kasih.
Surabaya, 27 februari 2020
Penulis

3. 3
DAFTAR ISI
Halaman Depan ................................................................................................ 1
Kata Pengantar……………………………………………………………….. 2
Daftar Isi ……………………………………………………………………...3
Bab I Pendahuluan …………………………………………………………....4
A.Latar Belakang ………………………………………………………. 4
B.Rumusan Masalah ………………………………………………….... 4
C.Tujuan Penulisan …………………………………………………….. 5
Bab II Pembahasan ………………………………………………………….. 6
A.Pengertian HAM dan Hakikatnya ……………...……………………. 6
B.Perkembangan Pemikiran HAM ………………….…………………. 7
C.Bentuk-bentuk HAM .. ……………………………………………… 10
D.Nilai-Nilai HAM ……………….……………...……………………. 13
E.HAM dalam Perpektif Islam …..………………….………………… 14
F.Pelanggaran dan Pengadilan HAM ……………………….………… 15
G.Penanggung Jawab dalam Penegakan ……………………….…….. 17
H.Perlindungan dalam Pemenuhan HAM ………………….………… 17
Bab III Penutup …………………………………………………………….. 20
A.Kesimpulan ……………………………………………………........ 20
Daftar Pustaka

4. 4
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hak asasi manusia ialah hak-hak dasar yang dimiliki pribadi manusia secara modrat
ini berarti bahwa hak itu anugerah tuhan Yang Maha Esa kepada manusia. Oleh karena
itu hak asasi tidak dapat dipisahkan dari pribadi manusia.
Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri sendiri manusia yang dalam
penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait
dengan interaksinya atara individua tau dengan instans. Hak juga merupakan sesuatu yang
harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering dibicarakan dan dibahas
terutama di era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam
era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan
hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain.
Secara teoritis Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang
bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati,
dijaga, dan dlindungi.Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya
menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara
kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.
Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain, dalam usaha
perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. Dalam hal ini penulis merasa
tertarik untuk membuat makalah tentang HAM.
B. Rumusan Masalah
1. Apa pengertian dan Hakikat HAM ?
2. Apa Perkembangan Pemikiran dan Penegakan HAM ?
3. Apa Bentuk-bentuk dan Nilai-nilai HAM ?
4. Apa pengertian HAM dalam perspektif islam ?

5. 5
5. Apa Pelanggaran dan Pengadilan ?
6. Apa Penanggung jawab dalam penegakan ?
7. Apa Perlindungan dan Pemenuhan ?
C. Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui pengertian Hak Asasi Manusia dan Hakikatnya
2. Untuk mengetahui Perkembangan Pemikiran dan Perkembangan Pemikiran HAM
3. Untuk mengetahui Bentuk dan Nilai-nilai HAM di Indonesia
4. Untuk mengetahui pandangan HAM dalm perspektif Islam
5. Untuk mengetahui Contoh Kasus pelanggaran yang ada di indonesia
6. Untuk mengetahui Penanggung jawab dalam penegakan HAM
7. Untuk mengetahui Perlindungan dan Pemenuhan HAM Di Indonesia

6. 6
BAB 2
PEMBAHASAN
A. Pengertian HAM dan Hakikatnya
Yang dimaksud dengan hak-hak asasi manusia ialah hak-hak dasar yang dibawa sejak
lahir, yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah.
Menurut Prof.Mr. Koentjoro Poerbopranoto (1976), mendefinisikan Hak Asasi
adalah yang bersifat asasi artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya
yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga bersifat suci. Jadi hak asasi
dapat dikatakan sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia sehingga
hak asasi itu tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri.
Prof. Dr. Mariam Budihardjo (1978), mendefinisikan sebagai hak yang dimiliki
manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau
kehadirannya di dalam kehidupan bermasyarakat.
o HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan
kodratnya (Kaelan: 2002).
o Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam
Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin
Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap
manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.
o John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan
langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.
(Mansyur Effendi, 1994).
o Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat
pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan

7. 7
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusia”
o Ciri Pokok Hakikat HAM
o Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang
beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu:
o HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari
manusia secara otomatis.
o HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras,
agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
o HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk
membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM
walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau
melanggar HAM (Mansyur Fakih, 2003).
Hakikat HAM adalah merupakan upaya menjaga keselamatan, eksistensi manusia
secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan
kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung
tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu,
pemerintah, dan Negara.
B. Perkembangan Pemikiran HAM 1908 Sampai Sekarang.
- Periode 1907-1945
1. Boedi Oetomo 20 Mei 1908: Perjuangan hak berserikat dan mengeluarkan
pendapat melalui "Goeroe Desa"
2. Perhimpunan Indonesia: Perjuangan hak menentukan nasib sendiri.
3. Serikat Islam (1911): Perjuangan hak memperoleh penghidupan yang layak.
-Periode 1945 - 1950
1. Maklumat Politik Pemerintah 1 November 1945 tentang pengumuman akan
dilaksanakan pemilu.

8. 8
2. Maklumat pemerintah 3 November 1945 tentang memberi keleluasaam untuk
mendirikan partai
3. Maklumat Pemerintah 14 November 1945 tentang mengubah sistem
presidensial menjadi sistem perlementer.
- Periode 1950 - 1959
1. HAM menikmati bulan madu, banyak parpol tumbuh dengan beragam
ideologi.
2. Pers menikmati kebebasan
3. Pemilu berlangsung bebas, fair, dan demokratis.
- Periode 1959 - 1966
1. HAM direstriksi di mana Soekarno kembali ke sistem presidensial dan
demokrasi terpimpin.
2. Soekarno menata kembali sistem politik, sesuai dengan demokrasi terpimpin
3. Melalui Penpres No.7/1959 Soekarno menyederhanakan Parpol.
- Periode 1966 - 1998
1. Tahap Represi dan pembentukan jaringan (1966 - 1998).Karena represi Orba,
korban meminta bantuan masyarakat Internasional.
2. Tahap penyangkalan mengahadapi tekanan Internasional. Soeharto
menyangkal dengan alasan HAM produk barat dan tidak sesuai dengan budaya
bangsa.
3. Tahap konsesi Orba kian terdesak ketika bantuan luar dipersyaratkan dengan
kondisi HAM.
- Periode 1998 - Sekarang
1. Tahap status penentuan
2. Perubahan UUD 1945
3. Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan (1998)

9. 9
4. UU No. 26 /1999 tentang Pencabutan Uu Subversi
5. Tahap penataan aturan secara konsisten
6. Demokrasi dan negara berdasarkan Instrumen HAM.
7. HAM sebagai tatanan sosial.
Perkembangan Pemikiran HAM
Dibagi dalam 4 generasi yaitu :
a) Generasi Pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada
bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM Generasi Pertama pada
bidang hukum dan politik disebabkan oleh Dampak dan Situasi Perang Dunia
Kedua, Totaliterisme dan adanya keinginan Negara-Negara yang baru
merdeka untuk menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru
b) Generasi Kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak Yuridis melainkan
juga Hak Sosial, Ekonomi, Politik dan Budaya. Jadi pemikiran HAM Generasi
Kedua menunjukkan keluasan pengertian konsep dan cakupan Hak Asasi
Manusia.
c) Generasi Ketiga sebagai Reaksi Pemikiran HAM Generasi Kedua. Generasi
Ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara Hak Ekonomi, Politik, Budaya dan
Hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan
pembangunan. Dalam pelaksanaannya hasil pemikiran HAM Generasi Ketiga
juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan terhadap hak
ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama,
sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban
karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar.
d) Generasi Keempat yang mengkritik peranan Negara yang sangat dominan
dalam proses pembangunan yang terfokus pada Pembangunan Ekonomi dan
menimbulkan dampak negative seperti diabaikannya aspek kesejahteraan
rakyat. Selain itu program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan
kebutuhan rakyat secara keseluruhan melainkan memenuhi kebutuhan
sekelompok elit.

10. 10
C. Bentuk-bentuk HAM
HAM menurut Prof. Bagir Manan terbagi pada beberapa kategori yaitu: hak sipil,
hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya. Hak sipil terdiri dari hak
diperlakukan sama dimuka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi
kelompok anggota masyarakat tertentu dan hak hidup dan kehidupan. Hak politik
terdiri dari kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan, dan hak menyampaikan pendapat dimuka umum. Hak
ekonomi terdiri dari hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan, dan
hak pembangunan berkelanjutan. Hak sosial budaya terdiri dari hak memperoleh
kesehatan, dan hak memperoleh perumahan dan pemukiman.
Sedangkan Prof. Baharudin Lopa mambagi HAM menjadi beberapa jenis yaitu hak
persamaan dan kebebasan, hak hidup, hak memperoleh perlindungan, hak
penghormatan pribadi, hak menikah dan berkeluarga, hak wanita sederajat dengan
pria, hak anak dari orang tua, hak memperoleh pendidikan, hak kebebasan memilih
agama, hak kebebasan bertindak dan mencari suaka, hak untuk bekerja, hak
memperoleh kesempatan yang sama, hak milik pribadi, hak menikmati hasil atau
produk ilmu, hak tahan dan narapidana.
Dalam Deklarasi Universal tentang HAM (Universan Declaration of Human
Rights) atau yang dikenal dengan istilah DUHAM, hak Asasi Manusia terbagi kedalam
beberapa jenis, yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak
jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subtistensi (hak jaminan
adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi, sosial dan
budaya. Hak personal, hak legal, hak sipil dan politik yang terdapat dalam pasal 3 – 21
dalam DUHAM tersebut memuat:
a) Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi;
b) Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan;
c) Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak
berprikemanusiaan maupun merendahkan derajat kemanusiaan;
d) Hak untuk memperoleh pengakuan hukum dimana saja secara pribadi;
e) Hak untuk pengakuan hukum secara efektif;

11. 11
f) Hak bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan yang sewenag-wenang;
g) Hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak;
h) Hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah;
i) Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi,
keluarga, tempat tinggal maupun surat-surat;
j) Hak bebas dari serangan terhadap kehorkehormatan dan nama baik;
k) Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu;
l) Hak bergerak;
m) Hak memperoleh suaka;
n) Hak atas suatu kebangsaan;
o) Hak untuk menikah dan membentuk keluarga;
p) Hak untuk mempunyai hak milik;
q) Hak bebas berpikir, dan berkesadaran dan beragama;
r) Hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat;
s) Hak untuk berhimpun dan berserikat;
t) Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama
terhadap pelayanan masyarakat.
Sedangkan hak ekonomi, sosial dan budaya berdasarkan pada pernyataan DUHAM
menyangkut hal-hal sebagai berikut, yaitu:
a. Hak atas jaminan sosial;
b. Hak untuk bekerja;
c. Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama;
d. Hak untuk bergabung dalam serikat-serikat buruh;
e. Hak atas istirahat dan waktu senggang;

12. 12
f. Hak atas standar hidup yang pantas dibidang kesehatan dan kesejahteraan;
g. Hak atas pendidikan;
h. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari masyarakat.
Sementara itu dalam UUD 1945 (amandemen I – IV UUD1945) memuat hak asasi
manusia yang terdiri dari hak :
a. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat;
b. Hak kedudukan yang sama di dalam hukum;
c. Hak kebebasan berkumpul;
d. Hak kebebasan beragama;
e. Hak penghidupan yang layak;
f. Hak kebebasan berserikart;
g. Hak memperoleh pengajaran atau pendidikan;
Selanjutnya secara operasional beberapa bentuk HAM yang terdapat dalam undang UU
Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut:
a. Hak untuk hidup;
b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
c. Hak mengembangkan diri;
d. Hak memperoleh keadilan;
e. Hak atas kebebasan pribadi;
f. Hak atas rasa aman;
g. Hak atas kesejahteraan;
h. Hak urut turut serta dalam pemerintahan;
i. Hak wanita;

13. 13
j. Hak anak.
D. Nilai-nilai HAM
Nilai-nilai HAM terdapat dalam:
Universal Declaration of Human Rights, menyatakan bahwa setiap orang mempunyai:
a. Hak untuk hidiup
b. Kemerdekaan dan keamanan badan
c. Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum
d. Hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum.
e. Hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana seperti di periksa
dimuka umum, dianggap tidak bersalah, kecuali ada bukti yang sah.
f. Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara.
g. Hak untuk mendapat hak milik atas benda.
h. Hak untuk bebas mengutarakan oikiran dan perasaan.
i. Hak untuk bebas memeluk agama serta mempunyai dan mengeluarkan pendapat.
j. Hak untuk berapat dan berkumpul.
k. Hak untuk mendapat jaminan sosial.
- Pengertian Pandangan HAM Partikular
HAM juga tidak hanya dilihat secara universal namun juga bisa diihat secara
partikular. Untuk pandangan HAM secara partikular ini biasnaya dianut oleh
negara yang berkembang maupun negara timur. HAM partikular di suatu negara ini
lebih mengutamakan nilai budaya suatu negara tersebut. Penegakan HAM disini
dikembalikan kepada negara masing-masing. HAM secara partikular ini juga bisa
didefinisikan jika HAM sebuah negara itu disesuaikan dengan kondisi negara
tersebut. Menurut UU nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM di
Indonesia sendiri mendasar kepada hak yang diberikan Tuhan yang juga
mengedepankan nilai yang relatif, dimana bias.

14. 14
- Nilai HAM (Partikular)
artinya nilai-nilai ham sangat konstekstual yaitu mempunyai kekhususan dan tidak
berlaku untuk setiap negara karena ada keterikatan dengan nilai-nilai kultural yang
tumbuh dan berkembang pada suatu negara.
E. HAM dalam perspektif Islam
Menurut (Drs. Musthafa Kamal Pasha, B.Ed.) Perjuangan umat manusia untuk
merebut kembali hak-hak asasi yang dibawanya secara heriditer dari tangan-tangan
para penguasa tidak saja di mulai sejak Raja Jhon dari inggris pada tahun 1215,
ketika raja memberikan beberapa hak kepada kaum bangsawan bawahannya sebagai
hasil perjuangan dan tuntutan mereka. Perjuangan menegakkan hak-hak asasi
manusia telah jauh melampaui kurun yang dapat dicatat oleh para sejarahwan.
Perjuangan terhadap hak-hak tersebut telah dirintis dan diperjuangkan oleh
para Nabi dan Utusan Allah dengan gigihnya beberapa ribu tahun sebelum Masehi.
Sesungguhnyalah, bahwa seluruh Rasul Allah dan para Nabi, baik yang namanya
disebut dalam al-Qur'an ataupun yang tidak disebutkan (QS-40:78) semuanya adalah
pejuang-pejuang penegak hak-hak asasi manusia yang paling gigih.
Al-Qur’an menegaskan bahwa agama islam adalah agama yang mengandung
ajaran yang sangat sempurna (al-Maidah:3). Islam adalah perpaduan yang sangat
sempurna antara agama, system politik, pandangan hidup dan penafsiran sejarah.
Sementara H.A.R. Gibb seorang orientalis terbesar abad XX, setelah mempelajari
Islam dari sumber aslinya, yaitu dengan cara tinggal untuk menetap di Mesir
beberapa tahun, bergaul dan berdiskusi dengan beberapa guru besar dari Universitas
Al-Azhar dengan jujur dan obyektif mengatakan bahwa “islam is indeed much more
than a system of teology. Islam is complete civilization”, sungguh ajaran Islam jauh
lebih banyak dari sebuah system teologi. Islam adalah seradaban yang sangat
sempurna.
Dari beberapa penegasan diatas dapat dinyatakan bahwa sesungguhnya ajaran
islam sangat menaruh perhatian terhadap hak-hak asasi yang dimilki oleh manusia.
Bahkan dapat dikatakan islam merupakan agama yang paling peduli terhadap harkat
dan martabat manusia tanpa kecuali dan tanpa diskrinasi, jauh melebihi dari lainnya.

15. 15
F. Pelanggaran dan Pengadilan HAM
Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang
termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang
secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM
seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak
didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang
berlaku (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM). Sedangkan bentuk pelanggaran
HAM ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat itu.
Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras,
kelompok etnis dan kelompok agama. Kejahatan genosida dilakukan dengan cara
membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang
berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok
yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya,
memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam
kelompok, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke
kelompok lain (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM).
Sementara itu kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan
sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa
serangan tersebut tujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa
pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara
paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara
sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional,
penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa atau bentuk-
bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan,
etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal
sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara
paksa, dan kejahatan apartheid.

16. 16
Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan oleh baik aparatur negara maupun
bukan aparatur negara (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM). Karena itu
penindakan terhadap pelanggaran HAM tidak boleh hanya ditujukan terhadap aparatur
negara, tetapi juga pelanggaran yang dilakukan bukan oleh aparatur negara.
Penindakan terhadap pelanggaran HAM mulai dari penyelidikan, penuntutan, dan
persidangan terhadap pelanggaran yang terjadi harus bersifat non-diskriminatif dan
berkeadilan.Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di
lingkungan pengadilan umum.
Penaggung jawab dalam penegakan (respection), pemajuan (promotion),
perlindungan (protection) dan pemenuhan (fulfill) HAM.
Tanggung jawab pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM tidak saja
dibebankan kepada negara, melainkan juga kepada individu warga negara.Artinya
negara dan individu sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap pemajuan,
penghormatan dan perlindungan HAM. Karena itu, pelanggaran HAM sebenarnya
tidak saja dilakukan oleh negara kepada rakyatnya, melainkan juga oleh rakyat kepada
rakyat yang disebut dengan pelanggaran HAM secara horizontal.
- Contoh-Contoh Kasus Pelanggaran HAM
1. Terjadinya penganiayaan pada praja STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan
yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003.
2. Dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata
kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan kepada setiap
mahasiswa.
3. Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para
pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan
sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan.
4. Para pedagang tradisioanal yang berdagang di pinggir jalan merupakan pelanggaran
HAM ringan terhadap pengguna jalan sehingga para pengguna jalan tidak bisa
menikmati arus kendaraan yang tertib dan lancar.

17. 17
5. Orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan
tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga
seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.
G. Penanggung Jawab dalam Penegakan
Tanggung jawab pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM tidak saja di
bebankan kepada negara melainkan juga kepada individu warga negara. Artinya
negara dan individu sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap pemajuan
penghormatan dan perlindungan HAM.
Dalam kaitanya dengan individu tersebut, mickelmengajukan tiga alasan:
1. Sejumlah besar problem HAM tidak hanya melibatkan aspek pemerintah tetapi juga
kalangan swasta atau kalangan diluar negara, dalam halini adalah rakyat.
2. HAM sejatinya bersandar pada pertimbangan-pertimbangan normatif agar umat
manusia diperlakukan dengan human-dignity-nya.
3. Individu memiliki tanggung jawab atas dasarprinsip-prinsip demokrasi dimana
setiap orang memiliki kewajiban-kewajiban atau ikut mengawasi tindakan
pemerintah. Dalam masyarakat demokratis, sesuatu yang menjadi kewajiban
pemerintah juga menjadi kewajiban rakyat.
H. Perlindungan dalam pemenuhan HAM Di Indonesia
Pelaksanaan perlindungan atas HAM di Indonesia dari zaman kemerdekaan sampai
dengan sekarang sangatlah jauh dari harapan yang diinginkan, di mana pelaksanaan
pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM tidak berjalan dengan
semestinya. Hal ini tercemin dari berbagai kejadian antara lain berupa penangkapan
yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, pembakaran,
perbuatan yang tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Pelanggaran tidak saja
dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat, melainkan terjadi dalam hubungan antara
sesama anggota masyarakat.

18. 18
Semakin banyaknya perilaku pelanggaran HAM, maka pada tahun 1993 berdiri
sebuah Lemabaga Nasional yang bertugas untuk menangani persoalan-persoalan
HAM, terutama dalam kerangka memajukan dan melindungi HAM, berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun `1993, tentang Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (KOMNAS HAM).
Salah satu peranan KOMNAS HAM adalah mengawasi pemenuhan hak-hak
terhadap kelompok-kelompok orang atau komunitas dalam suatu masyarakat yang
rentan menjadi korban pelanggaran HAM.
Upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai tindakan pencegahan
terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM terutama melalui
pembentukan instrument hukum dan kelembagaan HAM. Juga dapat melalui berbagai
factor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan individu
maupun masyarakat dan negara. Negara lah yang memiliki tugas utama untuk
melindungi warga negaranya termasuk hak-hak asasinya. Meskipun di Indonesia telah
ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk Lembaga untuk
penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa hak asasi manusia dilaksanakan dalam
kenyataan kehidupan sehari-hari atau dalam pelaksanaan pembangunan.
Lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia, di Indonesia pelaksanaannya
upaya perlindungan HAM dilakukan oleh Lembaga Milik Pemerintah dan Lembaga
Milik Swasta lain yang berwenang, antara lain berikut ini :
1)Kepolisian
2)Kejaksaan
3)Komnas HAM
4)Pengadilan HAM di Indonesia
5)Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia
6)Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi
7)Komnas Perempuan
8)Komnas Anak
UUD 1945 menjamin perlindungan HAM, misalnya pengakuhan dan
jaminan hak atas persamaan hukum, jaminan hak untuk bebas dari tindakan
diskriminasi dalam berbagai bentuknya, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan
lain sebagainya. UU Nomer 39 Thn. 1999, selain mengatur tentang berbagai hak

19. 19
yang dijamin, juga menjelaskan tentang tanggung jawab Pemerintah dalam
Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM, serta mengatur tentang
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Jaminan perlindungan
HAM dalam berbagai peraturan tersebut, memberikan kewajiban kepada Negara
dan utamanya adalah Pemerintah terhadap Hak-Hak yang dijamin. Komitme
Negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM tersebut
kemudian dilakukan dengan terus menerus mengupayakan adanya
pembentukan, perubahan dan pencabutan regulasi-regulasi yang dimaksud
untuk memperkuat perlindungan HAM.
Dalam Undang-Undang No. 39 Th. 1999, Pelanggaran HAM diartikan
sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok yang termasuk aparat Negara
baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang melawan hukum
mengurangi, menghalangi, membatasi dana atau mencabut Hak Asasi Manusia
Seseorang atau Kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak
mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum
yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

20. 20
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
HAM adalah hak-hak dasar yang dimilki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya
setiap individu mempunyai keinginan agar HAM nya terpenuhi tapi satu hal yang perlu
kita ingat bahwa “Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain”. Dalam
kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undang RI, dimana
setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau
suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan
HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan
HAM sebagimana terdapat dalam Undang-undang pengadilan HAM.

21. 21
DAFTAR PUSTAKA
1. Drs. Musthafa Kamal Pasha, B.Ed.dkk Yogyakarta :Citra karsa Mandiri,2002.
2. Drs. H.Wrman Burhan, M.PKN (PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta).
3. Kaelani MS., 2002, Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruaan
tinggi,Paradigma, Yogyakarta
4. Pranoto, 2000, SAP Pengaruh Masing-masing Gatra pada Ketahanan
Demokrasi dan Lingkungan Hidup, Jakarta.
5. Muladi, H.2005. Hak Asasi Manusia. Hakekat, konsep dan implikasinya
dalam Persepektif Hukum Masyarakat, Bandung:Refika Aditama
6. Abdullah, H.Rozali.Perkembangan Ham dan Keberadaan peradilan HAM Di
Indonesia. Bogor:Ghalia Indonesia
7. Josef M MONTERIO, S.H.,M.H., Pendidikan Kewarganegaraan Perjuangan
Membentuk Karakter Bangsa.,Yogyakarta
8. Laurensius Arliman S., KOMNAS HAM dan Perlindungan Anak Pelaku
tindak pidana.
9. Rendi Adiwilaga, Yani Alfian dan Ujud Rusdia-2018
10. Ubaedillah, Abdul Rozak. 2003. Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic
Education). Pancasila, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat
Madani, (Edisi Revisi). ICCE UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
11. Muhammad Erwin. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia
(Edisi Revisi). Refika Aditama. Bandung.