1. DAFTAR ISI
DAFTAR ISI...........................................................................................................i
KATA PENGANTAR.............................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN........................................................................................1
A. LATAR BELAKANG .............................................................................................1
B. TUJUAN PENULISAN............................................................................................3
C. RUMUSAN MASALAH...........................................................................................3
BAB II PEMBAHASAN...........................................................................................4
A. PENGERTIAN HAM.................................................................................................4
B. PANDANGAN NEGARA INDONESIA TENTANG HAM.....................................7
C. PENGERTIAN HAK KEADILAN.............................................................................8
D. KEADILAN DI INDONESIA.....................................................................................10
E. UPAYA- UPAYA PENEGAKAN HAM DI INDONESIA.........................................10
BAB III PENUTUP....................................................................................................12
A. KESIMPULAN...........................................................................................................12
B. SARAN-SARAN.........................................................................................................12
i

2. KATA PENGANTAR
puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat
dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun makalah tentang KEWAJIBAN DAN HAM
MENURUT UUD 1945 Sesuai dengan hasil yang diperoleh dari pemikiran dan pengolahan
sumber informasi yang kami dapat. baik dari internet maupun dari sumber refrensi buku-buku.
Yang akhirnya di tulis dengan bentuk sebuah makalah ini. Maka, dengan adanya makalah usaha
ini. Harapan saya mahasiswa ataupun siapa saja yang membaca dapat berfikir kritis untuk ke
depannya, serta sadar akan pentingnya hak-hak asasi manusia yang secra kodrat sudah melekat
dalam diri kita sejak lahir. Atas tersusunnya makalah ini, tidak lepas pula dari jasa berbagai
pihak yang terkait baik dalam proses penyusunan makalah ini, maka kami mengucapkan terima
kasih Kepada :
1. bapak………….selaku dosen pembimbing sekaligus dosen mata kuliah kewarganegaraan.
2. Orang tua kami yang selalu mendukung dan membimbing kami, baik secara material dan non
material.
3. Teman – teman yang telah membantu dalam menyusun makalah ini.
4. Dan semua pihak yang telah membantu dalam menyusun makalah ini.
Mudah – mudahan semua amal baik ini mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha
Esa.
Kami menyadari bahwa dalam menyusun makalah ini masih banyak kesalahan dan
kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.
Kami selaku penulis mohon maaf yang sebesar – besarnya. Semoga makalah ini dapat
bermanfaat bagi para Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
atau pun siapa saja yang membaca nya.
Makassar, 03 Desember 2013
Penyusun
(Idawati Susanti)
ii

3. BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Secara teoritis Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang
bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan
dilindungi. Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan
eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan
dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi
Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu, pemeritah
(Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara.
Bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarahnya mengalami kesengsaraan dan
penderitaan yang disebabkan oleh penjajahan. Oleh sebab itu Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 mengamanatkan „‟bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas
dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan‟‟. Bangsa
Indonesia bertekad ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial yang pada hakikatnya merupakan kewajiban setiap bangsa, sehingga
bangsa Indonesia berpandangan bahwa hak asasi manusia tidak terpisahkan dengan
kewajibannya.
Dalam kehidupan ini memang sudah di kodratkan bahwa manusia telah di bekali hakhak sebagai mana hakekat HAM itu sendiri oleh Allah SWT. Pada dasarnya hak sebgai manusia
yang patut di junjung tinggi sangatlah banyak .
 HAM menurut UU No. 39/1999 di atas meliputi :
1.
Hak untuk hidup
2.
Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3.
Hak mengembangkan diri
4.
Hak keadilan
5.
Hak kemerdekaan (kebebasan pribadi)
1

4. 6.
Hak rasa aman
7.
Hak kesejahteraan
8.
Hak turut serta dalam pemerintahan
9.
Hak wanita dan anak
Hak-hak tersebut sangatlah harus di hormati ,dijunjung dan dilindungi oleh Negara, hukum,
pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat
manusia. Untuk penekanan kali ini, hak yang saya akan tuangkan/tegaskan lebih jelas ialah
HAK KEADILAN.
Jika kita berbicara tenteng keadilan. maka, sudahkah kita mendapatkan sebuah
keadilan baik secara individu sebagai makhluk ciptaan tuhan, atau pun sebagai warga negara
indonesiayang didalam nya semua warga negara mempunyai hak-hak keadilan serta peradilan itu
sendiri. tentunya kita patut menuntut akan hak keadilan tersebut. Bila mana hak yang kita miliki
tidak di hormati, di injak-injak, bahkan dilecehkan. Kita ambil saja contoh yang simpel tentang
pelanggaran hak keadilan. „‟ beberapa waktu yang lalu banyak pemberitaan tentang lemah nya
peradilan negara indonesia. Hal ini terbukti seorang nenek yang tua renta di vonis 5 th penjara.
hanya persoalan yang sepele, sebab nya sang nenek mengambil daun jagung tanpa izin. Padahal
jika di bandingkan dengan hukuman para koruptor yang sifat kejahatannya jelas jauh lebih besar
dari kasus nenek. Tapi vonis yang di jatuh kan malah lebih ringan, 2 th masa tahanan„‟. Dimana
letak keadilan yang kita koar-koarkan yang jelas pada sila ke 5 pancasila sudah tertera jelas.
Yang mana pancasila adalah daasar negara indonesia. Apakah ini yang dinamakan keadilan ?.
2

5. B. TUJUAN PENULISAN
Tujuan penulisan makalah HAK ASASI MANUSIA ( hak keadilan ) yaitu :
1. Memenuhi tugas yang diberikan pada mata kuliah Pendidikan kewarganegaraan.
2.
Sebagai
proses
pembelajaran,pemahaman,pengembangan
diri
tentang
permasalahan-
permasalahan pokok HAM.
3. Sebagai bentuk perhatian Mahasiswa terhadap Hak Asasi Manusia ( hak keadilan ).
4.
Pendalaman serta pengkajian yang bersifat ke masyarakatan, akan HAM itu sendiri didalam
masyarakat.
5.
Sarana pengajak peduli akan hak-hak yang dimiliki manusia/ masyarakat, untuk di hargai,
hormati dan dijaga sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
C. RUMUSAN MASALAH
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam pembuatan karya tulis ini diantaranya :
1. Apa pengtian HAM itu ?
2. Bagaimna pandangan negara indonesia tentang HAM ?
3. Apa makna keadilan?
4. Bagaimana keadilan di indonesia?
5. Upaya-upaya apa sajakah untuk penegakan HAM di indonesia
3

6. BAB II PEMBAHASAN
1.
PENGERTIAN HAM.
HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia,tanpa hak-hak itu manusia
tidak dapat hidup layak sebagai manusia.Menurut John Locke HAM adalah hak-hak yang
diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Dalam pasal 1
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia
adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi,
dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan
eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan
dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi
Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu, pemeritah
(Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer),dan negara. HAM berlaku secara universal.
Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of
Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal
27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1.
a. Berdasarkan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998
HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan
abadi sebagai anugerah Tuhan YME, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak
mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan
hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun
4

7. Macam-macam HAM yang tercantum dalam TAP MPR di atas :
1.
Hak untuk hidup
2.
Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3.
Hak keadilan
4.
Hak kemerdekaan
5.
Hak atas kebebasan informasi
6.
Hak kemananan
7.
Hak kesejahteraan
8.
Kewajiban
9.
Perlindungan dan pemajuan
b.
Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM :
HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusia
HAM menurut UU No. 39/1999 di atas meliputi :
1.
Hak untuk hidup
2.
Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3.
Hak mengembangkan diri
4.
Hak keadilan
5.
Hak kemerdekaan (kebebasan pribadi)
6.
Hak rasa aman
7.
Hak kesejahteraan
8.
Hak turut serta dalam pemerintahan
9.
Hak wanita dan anak
5

8. c.
Dalam UUD 1945 (amandemen) dicantumkan HAM ini pada Pasal 28A s.d28J
1.
Pasal 28A
2.
: mempertahankan hidup dan keturunan
Pasal 28B
: membentuk keluarga, keturunan dan perlindungan anak dari
kekerasan dan diskriminasi
3.
Pasal 28C
: mengembangkan dan memajukan diri, serta mendapat pendidikan
dan manfaat dari Iptek
4.
Pasal 28D
: pengakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja dan
kesempatan yang sama dalam pemerintahan
5.
Pasal 28E
: kebebasan beragama, meyakini kepercayaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat
6.
Pasal 28F
: berkomunikasi dan memperoleh informasi
7.
Pasal 28G
: perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta
benda, serta bebas dari penyiksaan
8.
Pasal 28H
9.
Pasal 28I
: hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh layanan kesehatan
: tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dan bebas dari
perlakuan diskriminatif
10.
Pasal 28J
: berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk
kepada pembatasan UU
Kegiatan-kegiatan pokok penegakan hukum dan HAM meliputi hal-hal berikut:
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari 2004-2009
sebagai gerakan nasional
2. Peningkatan efektifitas dan penguatan lembaga / institusi hukum yang fungsi dan
tugasnya menegakkan hak asasi manusia
3. Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga Negara ..
4. Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektifitas penegakan hukum dan
HAM.
6

9. 5. Pengembangan system manajemen kelembagaan hukum yang transparan.
6. Peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan
proses hukum yang lebih sederhana, cepat, dan tepat serta dengan biaya yang terjangkau
oleh semua lapisan masyarakat.
2.
PANDANGAN NEGARA INDONESIA TENTANG HAM.
Dalam Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 dijelaskan mengenai pandangan Bangsa Indonesia
terhadap HAM, sebagai berikut :
1.
Manusia sebagai makhluk Tuhan YME dianugerahi hak asasi tanpa perbedaan
2.
Bangsa Indonesia menjunjung tinggi dan menerapkan HAM sesuai dengan Pancasila
3.
Hak tidak terlepas dari kewajiban
4.
Bangsa Indonesia menghormati deklarasi HAM PBB 1948
5.
HAM adalah hak anugerah Tuhan YME, yang melekat pada diri manusia, bersifat
Pengakuan bangsa Indonesia terhadap HAM nampak pada UUD 1945 yaitu pada :
1.
Pembukaan UUD 1945 alinea I yang berbunyi : “ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu
adalah hak segala bangsa..” artinya adanya hak untuk merdeka atau kebebasan
2.
Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu sila II Pancasila : Kemanusiaan yang adil dan
beradab, merupakan landasan idiil HAM di Indonesia
3.
Pasal 27 s.d. 34 pada hakikatnya adalah HAM
4.
Pasal 28A s.d. 28J mencantumkan rumusan HAM
kodrati, universal, dan abadi berkaitan dengan harkat dan martabat manusia
7

10. 3.
PENGERTIAN HAK KEADILAN.
Keadilan berasal dari kata adil yang memiliki arti setara atau seimbang, tidak
berat sebelah atau tidak memihak kepada siapapun. Dibawah ini uraian mengenai manusia dan
keadilan menurut saya dengan beberapa referensi pengalaman saya tentang keadilan.
Keadilan merupakan suatu tindakan tidak memihak kesalah satu pihak saja, melainkan
melihat suatu kebenarannya. Artinya keadilan dapat dikatakan tidak melihat subjek melainkan
objek dari suatu kebenaran yang sedang menjadi perdebatan antara 2 belah pihak atau lebih.
Keadilan itu sesuai dengan proporsinya. Sebagai contoh seorang ayah memberikan uang saku
untuk anaknya yang duduk dibangku SMA berbeda dengan anaknya yang duduk dibangku SD
karena ayah tersebut melihat kebutuhan anaknya. Tidak mungkin disamakan antara anak yang
duduk dibangku SMA dengan anaknya yang masih duduk dibangku SD.
Makna keadilan bagi kehidupan manusia yaitu dengan adanya keadilan dalam kehidupan
manusia maka akan terjalin suatu kehidupan yang tentram dan damai. Dan setiap manusia tidak
perlu merasa terintimidasi dengan suatu ketidak adilan yang terjadi dalam kehidupan manusia
tersebut.
Dalam setiap aspek kehidupan manusia , sering terjadi suatu hal yang membutuhkan keadilan
namun dalam kenyataannya banyak yang tidak mendapatkan keadilan. Ketika seseorang
merasakan ketidak adilan dalam kehidupannya, maka manusia tersebut akan mencari suatu
keadilan. Sebagai contoh saat seseorang didakwah menjadi seorang pencuri yang dalam
kenyataannya manusia itu tidak mencuri maka manusia tersebut merasakan suatu ketidak adilan
dalam hidupnya, guna memperoleh suatu keadilan. Manusia tersebut akan menyewa jasa seorang
pengacara untuk mendapatkan keadilan.
Keadilan sosial arti keadilan yang sifatnya umum. Sebagai contoh keadilan dalam
mengeluarkan pendapat dalam rapat keluarga yang diadakan oleh ketua RT sekitar. Yaitu
maksudnya setiap kepala keluarga memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat. Dengan kepala
keluarga itu diperbolehkan mengeluarkan pendapatnya maka si kepala kelurga itu mendapatkan
keadilan untuk mengeluarkan pendapat. Keadilan sosial ini sifatnya terjadi antar kehidupan
sosial yang terjadi dalam masyarakat.
8

11.  Berbagai Macam Keadilan
1. Keadilan Legal atau Keadilan Moral
Plato berpendapat bahwa keadilan clan hukum merupakan substansi rohani umum dan
masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Dalam suatu masyarakat yang adil setiap
orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling cocok baginya (Tha man
behind the gun). Pendapat Plato itu disebut keadilan moral, sedangkan, Sunoto menyebutnya
keadilan legal.
2. Keadilan Distributif
Aristoles berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlakukan
secara sama dan hal-hal yang tidak sama secara tidak sama (justice is done when equals are
treated equally). Sebagai contoh, Ali bekerja 10 tahun dan Budi bekerja 5 tahun. Pada waktu
diberikan hadiah harus dibedakan antara Ali dan Budi, yaitu perbedaan sesuai dengan lamanya
bekerja. Andai kata Ali menerima Rp.100.000,- maka Budi harus menerima. Rp 50.000. Akan
tetapi bila besar hadian Ali dan Budi sama, justru hal tersebut tidak adil.
3. Keadilan Komutatif
Keadilan ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Bagi
Aristoteles pengertian keadilan itu merupakan asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat.
Semua tindakan yang bercorak ujung ekstrim menjadikan ketidakadilan dan akan merusak atau
bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat.
9

12. 4.
KEADILAN DI INDONESIA.
Setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan dalam perkara perdata, pidana,
addministrasi melalui proses perdilan yeng bebas, Begitu juga di indonesia yang tidak terlepas
dari pancasila dan undang-undang daasar 1945.
5.
UPAYA- UPAYA PENEGAKAN HAM DI INDONESIA.
Penegakan HAM tidak akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. jika saja kita
sendiri sebagai manusia yang telah dikodrat atas semua hak tidak ada upaya-upaya untuk
penegakan HAM. Oleah sebab itudiperlukannya upaya-upaya penegakan HAK-HAK, Yang
mana hal ini adalah bentuk perwujudan sikap responisasi terhadap HAM di indinesia. Namun
dalam proses penegakan HAM itu sendiri pasitnya ada hambatan- hambatan yang menghalang.
 Hambatan HAM dalam penegakan hukum.
a) Budaya paternalistik.
Budaya ini masih sebagian besar melekat pada masyarakat indonesia. Contoh:
Penduduk masayarakay pedesean yang patuh dan taat terhadap sosok pemimpin suku/ adat.
Walaupun pernyataan nya tidak sesuai dengan HAM, namun karena diucapkan oleh pemimpin
karismatik, lalu dianggap benar.
b) Kesadaran hukum yang rendah.
Kesadaran hukum yang rendah juga sangat mempengaruhi, hal ini mengakibatkan ke
engganan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran HAM. Di sebabkan karena
mereka tidak ingin mencampuri urusan orang lain.
c) Budaya loyalitas.
Budaya ini menyangkut tentang suatu sikap kesetiaan/ loyalitas yang konotasinya sangat
lah negatif, Yakni kepatuhan yang berlebihan.
d) Kesenjangan antara teori dan praktik hukum.
Walaupun teori hukum yang kita miliki belum sempurna, namun seharusnya sudah bisa
diminimalkan. Tetapi dalam praktik belum tentu terlihataturan-aturan yang baik.
10

13.  Upaya penegakan / peningkatan perlundungan HAM.
a)
Kebijakan
Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu untuk mewujudkan rasa perpadu,
kepastian hukum dan penghormatan HAM.
b)
Strategi
Secara bertahap memperbaharui / membuat produk hukum nasional yang tidak bertentangan
sengan prinsip penghormatan dan perlindungan.
 Upaya-upaya
a) Sosialisasi HAM dan hukum.
b) Menyebarluaskan brosur-brosur tentang HAM.
c)
Meningkatkan pengawasan terhadap HAM, melalui media-media caetak/elektronik, ormas/
LSM.
d) Melaksanakan peradilan HAMsecara transparan.
11

14. BAB III PENUTUP
A. KESIMPULAN
HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia,tanpa hak-hak
itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia yang bersifat kodrati dan fundamental
sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi.
Keadilan merupakan suatu tindakan tidak memihak kesalah satu pihak saja,
melainkan melihat suatu kebenarannya. Artinya keadilan dapat dikatakan tidak melihat subjek
melainkan objek dari suatu kebenaran yang sedang menjadi perdebatan antara 2 belah pihak atau
lebih.
Jadi. Keadilan merupakan bagian dari HAM. dimana hak keadilan tersebut
haruslah kita rasakan sebagai manusia atau warganegara. Dan jika hak-hak yang kita miliki tidak
di hormati dan dilindungi, makaperlu kita menuntut akan hak-hak tersebut.
B. SARAN-SARAN
Semua manusia diciptakan oleh tuhan yang maha ESA sama akan hak-hak baik,Hak
untuk hidup, Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan,Hak keadilan,Hak kemerdekaan,Hak
atas kebebasan informas, Hak kemananan,Hak kesejahteraan,hak Kewajiban,Hak Perlindungan
dan pemajuan. Oleh sebab itu dalam penekanan makalah ini, kita seharusnya menyadari bahwa
semua manusia, masyarakat penting menghormati, menghargai,melindungi sesama. Yang pada
dasarnya semua memiliki hak yang sama. Untuk terwujudnya kehidupan yang sejaktera, dama,
adil dan makmur. Sesuai dengan apa yang tlah di cita-citakan bangsa indonesia, yang tercantum
dalam pembukaan undang-undang dasar 1945.
12

15. MAKALAH
KEWAJIBAN DAN HAM MENURUT UUD 1945
Di Susun Oleh :
Idawati Susanti
No. Stambuk :
04020130304