SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
BAB 1
HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari materi ini, siswa mampu:
• memahami konsep HAM dalam Pancasila,
• mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia,
• menganalisis upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM
Karakter yang Dikembangkan
• Religius
• Toleransi
• Demokratis
• Semangat Kebangsaan
PETA KONSEP
Hak Asasi Manusia
Berdasarkan Pancasila
Hak Asasi Manusia
di Indonesia
Upaya Penyelesaian
Kasus Pelanggaran
HAM
Berbagai Kasus
Pelanggaran HAM
di Indonesia
Kata Kunci
nilai dasar Pancasila
nilai instrumental
Pancasila
nilai praktis Pancasila
Ketuhanan Yang Maha
Esa
Kemanusiaan Yang Adil
dan Beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan Yang
Dipimpin oleh
Hikmat
kebijaksanaan
dalam
Permusyawaratan/
Perwakilan
Keadilan Sosial bagi
Seluruh Rakyat
Indonesia
Peradilan Umum
Peradilan Tata
Usaha Negara
Praperadilan
Komnas HAM
Tayangan tersebut menunjukkan
realitas Hak Asasi Manusia
(HAM) yang dialami sebagian
pihak di Indonesia. Peringatan
hari HAM sedunia diadakan tiap
tanggal 10 Desember.
Edited by Pio for educational purpose only
Perhatikan
tayangan
berikut ini
A. Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pancasila
 Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi
bangsa dan negara Indonesia.
 Ada 3 nilai yang terkandung dalam Pancasila:
a.Nilai dasar
Nilai dasar adalah asas-asas yang diterima sebagai dalil yang kurang
lebih mutlak.
b. Nilai instrumental
Nilai instrumental merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta
lembaga pelaksanaannya.
c. Nilai praktis
Nilai praktis adalah nilai yang dilaksanakan dalam kenyataan.
 Terdapat 5 penjabaran hak asasi manusia yang berdasarkan sila-sila
Pancasila:
1.Hak Asasi Manusia berdasarkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
 Sila ini menjamin kemerdekaan bagi setiap orang untuk memilih agama
serta menjalankan agamanya masing-masing yang juga tercantum dalam
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 Kerangka pikiran utama sila pertama Pancasila menurut Harkristuti
Harkrisnowo:
a. Negara berkewajiban untuk menjamin hak dan kebebasan dasar pada
setiap individu untuk beragama secara bebas.
b.Ketentuan perundang-undangan harus selalu mengacu pada nilai-nilai
ketuhanan yang universal.
c. Semua individu dalam negara memiliki hak yang asasi untuk memilih dan
menjalankan ibadahnya sesuai dengan apa yang ia percaya.
 Berikut beberapa pasal UUD 1945 mengenai Hak Asasi Manusia dalam
beragama:
Pasal 29 Ayat 1 dan 2
Pasal 28E Ayat 1 dan 2
Pasal 22 Ayat 1 dan 2
2. Hak Asasi Manusia berdasarkan Sila Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab
• Kata “kemanusiaan” pada sila ini berarti hakikat dan sifat-sifat khas
manusia sesuai dengan martabatnya.
• Menurut Jan Materson, manusia harus menggunakan hak asasinya untuk
menjaga martabatnya.
• Kata kemanusiaan juga mengandung pengakuan bahwa manusia
merupakan makhluk individu dan makhluk sosial.
• Kata “adil” berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak
sewenang-wenang.
• Beradab berasal dari kata “adab” memiliki arti bahwa manusia memiliki
kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan, dan akhlak
• Jadi, makna dari sila ini adalah adanya kesadaran sikap dan perbuatan
manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan
umumnya.
• Berikut beberapa pasal UUD 1945 mengenai HAM pada sila ini:
a.Pasal 28A
b.Pasal 28B Ayat 1
c.Pasal 28B Ayat 2
d.Pasal 28C Ayat 1
• Berikut beberapa pasal pada UU Nomor 39 Tahun 1999 mengenai
HAM pada sila kedua ini:
a. Pasal 9 Ayat 1, 2, dan 3
b. Pasal 10 Ayat 1 dan 2
c. Pasal 11
d. Pasal 12
e. Pasal 13
f. Pasal 14 Ayat 1 dan 2
g. Pasal 15
h. Pasal 16
i. Pasal 17
j. Pasal 18 Ayat 1, 2, 3, 4, 5
k. Pasal 19 Ayat 1 dan 2
l. Pasal 20 Ayat 1 dan 2
m. Pasal 21
3. Hak Asasi Manusia berdasarkan Sila Persatuan Indonesia
• Sila Persatuan Indonesia mengakui hak akan kebersamaan sebagai suatu bangsa.
• Kerangka pikiran utama sila ketiga Pancasila menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam
kaitannya dengan HAM:
a. Penghormatan kepada setiap perbedaan yang ada.
b. Penghormatan pada hukum dan masyarakat adat.
c. Harmoni dan keseimbangan.
• Berikut beberapa pasal UUD 1945 mengenai HAM pada sila
ketiga ini:
a.Pasal 1 Ayat 1
b.Pasal 28C Ayat 2
4. Hak Asasi Manusia Berdasarkan Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh
Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
• Sila ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang mengatur negara diberikan
kepada rakyat (kedaulatan rakyat).
• Rakyat yang mendapatkan “hikmat” dan “bijaksana”, mendahulukan
musyawarah dalam pengambilan keputusan.
• Beberapa partisipasi publik dalam berbagai HAM:
a. Hak mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan
b. Hak berkumpul dan mengadakan rapat
c. Hak ikut serta dalam pemerintahan
d. Hak menduduki jabatan.
• Beberapa pasal UUD 1945 mengenai HAM pada sila
keempat ini:
a. Pasal 1 Ayat 2
b. Pasal 28
c. Pasal 28E Ayat 2 dan 3
d. Pasal 28F
• Berikut beberapa pasal pada UU Nomor 39
Tahun 1999 mengenai HAM pada sila ini:
a. Pasal 23 Ayat 1 dan 2
b. Pasal 24 Ayat 1 dan 2
c. Pasal 25
d. Pasal 26 Ayat 1 dan 2
e. Pasal 27 Ayat 1 dan 2
5. Hak Asasi Manusia Berdasarkan Sila Keadilan Sosial
Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
• Makna dari sila ini adalah setiap bangsa Indonesia mendapat perlakuan
yang adil dan seimbang dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi,
dan kebudayaan.
• Beberapa pasal UUD 1945 mengenai HAM pada sila kelima ini:
a. Pasal 28G Ayat 1 dan 2
b. Pasal 28H Ayat 1, 2, dan 3
c. Pasal 28I Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5
d. Pasal 28J Ayat 1 dan 2
B. Berbagai Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di
Indonesia
1. Pelanggaran HAM sebagai penyimpangan terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
• Pelanggaran hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan
menghormati perbedaan agama.
• Contoh pelanggaran ini: peristiwa Tanjung Priok (1984)
2. Pelanggaran HAM sebagai penyimpangan terhadap sila Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab.
• Pelanggaran pada sila kedua ini berupa perlakuan terhadap orang lain yang tidak
sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
• Contoh pelanggaran HAM pada sila ini: Peristiwa Kerusuhan Mei 1998,
Peristiwa Wasior (2001), dan Peristiwa Wawena di Papua (2003).
3. Pelanggaran HAM sebagai penyimpangan terhadap sila Persatuan
Indonesia.
• Pelanggaran pada sila ini berupa tindakan yang tidak mengakui
hak akan kebersamaan sebagai suatu bangsa dan tidak
menghargai perbedaan.
• Contoh pelanggaran pada sila ini: peristiwa Aceh (1990–1998)
dan peristiwa kekerasan di Timor Timur pasca-jajak pendapat
(1999)
4. Pelanggaran HAM sebagai penyimpangan terhadap sila Kerakyatan yang Dipimpin
oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
• Pelanggaran ini terjadi jika tidak adanya musyawarah dalam mengambil suatu
keputusan.
• Contoh pelanggaran HAM pada sila ini: Tragedi Trisakti, Semanggi I dan
Semanggi II.
5. Pelanggaran HAM sebagai penyimpangan terhadap Sila Keadilan Sosial Bagi
Seluruh Rakyat Indonesia.
• Pelanggaran pada sila ini berupa perlakuan yang tidak adil dan seimbang dalam
bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
• Contoh pelangaran pada sila ini: Kasus terbunuhnya Marsinah (1993), kasus
kasus Ambon, kasus Poso, dan kasus Abepura.
C. Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM
• 3 jalur penyelesaian pelanggaran HAM menurut UU No.26 Tahun 2000:
1. Melalui lembaga-lembaga seperti Peradilan Umum, Peradilan Tata
Usaha Negara, Praperadilan, dan Komnas HAM.
2. Melalu Pengadilan HAM permanen.
3. Melalu Pengadilan HAM ad hoc.

More Related Content

What's hot

Perbandingan Orde Orde pancasila
Perbandingan Orde Orde pancasilaPerbandingan Orde Orde pancasila
Perbandingan Orde Orde pancasilaprima1999
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALAulia Ulil Fadhilah
 
Rpp bab 2 ppkn sma kelas xii kurnas
Rpp bab 2 ppkn sma kelas xii kurnasRpp bab 2 ppkn sma kelas xii kurnas
Rpp bab 2 ppkn sma kelas xii kurnaseli priyatna laidan
 
Kisi-kisi UAS PKN Kelas X Semester 1
Kisi-kisi UAS PKN Kelas X Semester 1Kisi-kisi UAS PKN Kelas X Semester 1
Kisi-kisi UAS PKN Kelas X Semester 1Galang Eko Prasetyo
 
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMPERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMMuhamad Yogi
 
Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana...
Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana...Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana...
Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana...Fitri Ayu Kusuma Wijayanti
 
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesiaPenegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesiaLiling InkInk
 
MEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAAN
MEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAANMEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAAN
MEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAANDwi Bawa
 
Teka Teki Silang Pembentuk Integrasi Nasional (beserta jawabannya)
Teka Teki Silang Pembentuk Integrasi Nasional (beserta jawabannya)Teka Teki Silang Pembentuk Integrasi Nasional (beserta jawabannya)
Teka Teki Silang Pembentuk Integrasi Nasional (beserta jawabannya)JasonCundrawijaya
 
Ppt cerita fiksi dan bacaan nonfiksi anak
Ppt cerita fiksi dan bacaan nonfiksi anakPpt cerita fiksi dan bacaan nonfiksi anak
Ppt cerita fiksi dan bacaan nonfiksi anakrizka_pratiwi
 
PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945
PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945
PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945guruppkn11
 
MATERI BAB 4 PPKN KELAS XI GENAP PPT.pptx
MATERI BAB 4 PPKN KELAS XI GENAP PPT.pptxMATERI BAB 4 PPKN KELAS XI GENAP PPT.pptx
MATERI BAB 4 PPKN KELAS XI GENAP PPT.pptxMesinesId
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaFair Nurfachrizi
 
Prinsip – prinsip yang terkandung dalam batang tubuh undang – undang dasar 1945
Prinsip – prinsip yang terkandung dalam batang tubuh undang – undang dasar 1945Prinsip – prinsip yang terkandung dalam batang tubuh undang – undang dasar 1945
Prinsip – prinsip yang terkandung dalam batang tubuh undang – undang dasar 1945juniska efendi
 
Dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks k...
Dinamika historis konstitusional, sosial   politik, kultural, serta konteks k...Dinamika historis konstitusional, sosial   politik, kultural, serta konteks k...
Dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks k...idasilfia
 
Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika Bermasyarakat (Civic Virtue)
Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika Bermasyarakat (Civic Virtue)Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika Bermasyarakat (Civic Virtue)
Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika Bermasyarakat (Civic Virtue)feggyernes
 
keberagaman dalam suatu bhineka tunggal ika
keberagaman dalam suatu bhineka tunggal ikakeberagaman dalam suatu bhineka tunggal ika
keberagaman dalam suatu bhineka tunggal ikagabrielpanjaitan
 

What's hot (20)

Perbandingan Orde Orde pancasila
Perbandingan Orde Orde pancasilaPerbandingan Orde Orde pancasila
Perbandingan Orde Orde pancasila
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
Rpp bab 2 ppkn sma kelas xii kurnas
Rpp bab 2 ppkn sma kelas xii kurnasRpp bab 2 ppkn sma kelas xii kurnas
Rpp bab 2 ppkn sma kelas xii kurnas
 
Kisi-kisi UAS PKN Kelas X Semester 1
Kisi-kisi UAS PKN Kelas X Semester 1Kisi-kisi UAS PKN Kelas X Semester 1
Kisi-kisi UAS PKN Kelas X Semester 1
 
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMPERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
 
Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana...
Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana...Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana...
Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana...
 
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesiaPenegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
 
Kliping
KlipingKliping
Kliping
 
MEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAAN
MEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAANMEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAAN
MEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAAN
 
Teka Teki Silang Pembentuk Integrasi Nasional (beserta jawabannya)
Teka Teki Silang Pembentuk Integrasi Nasional (beserta jawabannya)Teka Teki Silang Pembentuk Integrasi Nasional (beserta jawabannya)
Teka Teki Silang Pembentuk Integrasi Nasional (beserta jawabannya)
 
Ppt cerita fiksi dan bacaan nonfiksi anak
Ppt cerita fiksi dan bacaan nonfiksi anakPpt cerita fiksi dan bacaan nonfiksi anak
Ppt cerita fiksi dan bacaan nonfiksi anak
 
PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945
PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945
PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945
 
MATERI BAB 4 PPKN KELAS XI GENAP PPT.pptx
MATERI BAB 4 PPKN KELAS XI GENAP PPT.pptxMATERI BAB 4 PPKN KELAS XI GENAP PPT.pptx
MATERI BAB 4 PPKN KELAS XI GENAP PPT.pptx
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
 
Prinsip – prinsip yang terkandung dalam batang tubuh undang – undang dasar 1945
Prinsip – prinsip yang terkandung dalam batang tubuh undang – undang dasar 1945Prinsip – prinsip yang terkandung dalam batang tubuh undang – undang dasar 1945
Prinsip – prinsip yang terkandung dalam batang tubuh undang – undang dasar 1945
 
Dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks k...
Dinamika historis konstitusional, sosial   politik, kultural, serta konteks k...Dinamika historis konstitusional, sosial   politik, kultural, serta konteks k...
Dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks k...
 
SK-KD PKN SMP-MTs
SK-KD PKN SMP-MTsSK-KD PKN SMP-MTs
SK-KD PKN SMP-MTs
 
PPKn Kelas VII semester 2
PPKn Kelas VII semester 2PPKn Kelas VII semester 2
PPKn Kelas VII semester 2
 
Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika Bermasyarakat (Civic Virtue)
Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika Bermasyarakat (Civic Virtue)Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika Bermasyarakat (Civic Virtue)
Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika Bermasyarakat (Civic Virtue)
 
keberagaman dalam suatu bhineka tunggal ika
keberagaman dalam suatu bhineka tunggal ikakeberagaman dalam suatu bhineka tunggal ika
keberagaman dalam suatu bhineka tunggal ika
 

Similar to HAM DI INDONESIA

Materippknsmaxiibab1
Materippknsmaxiibab1Materippknsmaxiibab1
Materippknsmaxiibab1abd_
 
Harmonisasi Hak & Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak & Kewajiban Asasi Manusia  Dalam Perspektif PancasilaHarmonisasi Hak & Kewajiban Asasi Manusia  Dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak & Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasilanovipridayantiii
 
substansi ham
substansi hamsubstansi ham
substansi hamabd_
 
Peran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesia
Peran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesiaPeran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesia
Peran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesiaLisa SYP
 
Hak Asasi Manusia (Human Rights)
Hak Asasi Manusia (Human Rights)Hak Asasi Manusia (Human Rights)
Hak Asasi Manusia (Human Rights)dionteguhpratomo
 
substansihamdalampancasila-151120083407-lva1-app6891.pdf
substansihamdalampancasila-151120083407-lva1-app6891.pdfsubstansihamdalampancasila-151120083407-lva1-app6891.pdf
substansihamdalampancasila-151120083407-lva1-app6891.pdfNuryonoAdiRahman
 
1. Harmonisasi HAM.pptx
1. Harmonisasi HAM.pptx1. Harmonisasi HAM.pptx
1. Harmonisasi HAM.pptxSitiMulyani36
 
Hak-hak Asasi Menurut UUD 1945
Hak-hak Asasi Menurut UUD 1945Hak-hak Asasi Menurut UUD 1945
Hak-hak Asasi Menurut UUD 1945Ica Diennissa
 
HAM dalam perspektif pancasila
HAM dalam perspektif pancasilaHAM dalam perspektif pancasila
HAM dalam perspektif pancasilashintaiman
 
Pkn Kelas 12 Bab 1
Pkn Kelas 12 Bab 1Pkn Kelas 12 Bab 1
Pkn Kelas 12 Bab 1RezaWahyuni5
 
Modul p kn sma x persamaan derajat
Modul p kn sma x persamaan derajatModul p kn sma x persamaan derajat
Modul p kn sma x persamaan derajatsman 2 mataram
 
Substansi Ham dalam Pancasila
Substansi Ham dalam PancasilaSubstansi Ham dalam Pancasila
Substansi Ham dalam PancasilaFauzia1112
 
Hak Asasi Manusia ( HAM )
Hak Asasi Manusia ( HAM )Hak Asasi Manusia ( HAM )
Hak Asasi Manusia ( HAM )Eja Fahreza
 
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif PancasilaHarmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasilaafifahdhaniyah
 
Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila - 2.pptx
Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila - 2.pptxHarmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila - 2.pptx
Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila - 2.pptxSuyantoMbaco
 

Similar to HAM DI INDONESIA (20)

Materippknsmaxiibab1
Materippknsmaxiibab1Materippknsmaxiibab1
Materippknsmaxiibab1
 
Harmonisasi Hak & Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak & Kewajiban Asasi Manusia  Dalam Perspektif PancasilaHarmonisasi Hak & Kewajiban Asasi Manusia  Dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak & Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila
 
Rpp ppkn x bab 1 1516 8 kali jp
Rpp ppkn x bab 1 1516 8 kali jpRpp ppkn x bab 1 1516 8 kali jp
Rpp ppkn x bab 1 1516 8 kali jp
 
Rpp ppkn x bab 1 1516 8 kali jp
Rpp ppkn x bab 1 1516 8 kali jpRpp ppkn x bab 1 1516 8 kali jp
Rpp ppkn x bab 1 1516 8 kali jp
 
Rpp ppkn x bab 1 1516 8 kali jp
Rpp ppkn x bab 1 1516 8 kali jpRpp ppkn x bab 1 1516 8 kali jp
Rpp ppkn x bab 1 1516 8 kali jp
 
substansi ham
substansi hamsubstansi ham
substansi ham
 
Peran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesia
Peran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesiaPeran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesia
Peran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesia
 
Hak Asasi Manusia (Human Rights)
Hak Asasi Manusia (Human Rights)Hak Asasi Manusia (Human Rights)
Hak Asasi Manusia (Human Rights)
 
Lampiran 2
Lampiran 2Lampiran 2
Lampiran 2
 
substansihamdalampancasila-151120083407-lva1-app6891.pdf
substansihamdalampancasila-151120083407-lva1-app6891.pdfsubstansihamdalampancasila-151120083407-lva1-app6891.pdf
substansihamdalampancasila-151120083407-lva1-app6891.pdf
 
1. Harmonisasi HAM.pptx
1. Harmonisasi HAM.pptx1. Harmonisasi HAM.pptx
1. Harmonisasi HAM.pptx
 
Hak-hak Asasi Menurut UUD 1945
Hak-hak Asasi Menurut UUD 1945Hak-hak Asasi Menurut UUD 1945
Hak-hak Asasi Menurut UUD 1945
 
HAM dalam perspektif pancasila
HAM dalam perspektif pancasilaHAM dalam perspektif pancasila
HAM dalam perspektif pancasila
 
Pkn Kelas 12 Bab 1
Pkn Kelas 12 Bab 1Pkn Kelas 12 Bab 1
Pkn Kelas 12 Bab 1
 
HAM Dalam Perspektif Pancasila
HAM Dalam Perspektif PancasilaHAM Dalam Perspektif Pancasila
HAM Dalam Perspektif Pancasila
 
Modul p kn sma x persamaan derajat
Modul p kn sma x persamaan derajatModul p kn sma x persamaan derajat
Modul p kn sma x persamaan derajat
 
Substansi Ham dalam Pancasila
Substansi Ham dalam PancasilaSubstansi Ham dalam Pancasila
Substansi Ham dalam Pancasila
 
Hak Asasi Manusia ( HAM )
Hak Asasi Manusia ( HAM )Hak Asasi Manusia ( HAM )
Hak Asasi Manusia ( HAM )
 
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif PancasilaHarmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
 
Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila - 2.pptx
Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila - 2.pptxHarmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila - 2.pptx
Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila - 2.pptx
 

More from eli priyatna laidan

Up ppg daljab latihan soal-pgsd-set-2
Up ppg daljab latihan soal-pgsd-set-2Up ppg daljab latihan soal-pgsd-set-2
Up ppg daljab latihan soal-pgsd-set-2eli priyatna laidan
 
Soal up sosial kepribadian pendidik 5
Soal up sosial kepribadian pendidik 5Soal up sosial kepribadian pendidik 5
Soal up sosial kepribadian pendidik 5eli priyatna laidan
 
Soal up sosial kepribadian pendidik 4
Soal up sosial kepribadian pendidik 4Soal up sosial kepribadian pendidik 4
Soal up sosial kepribadian pendidik 4eli priyatna laidan
 
Soal up sosial kepribadian pendidik 3
Soal up sosial kepribadian pendidik 3Soal up sosial kepribadian pendidik 3
Soal up sosial kepribadian pendidik 3eli priyatna laidan
 
Soal up sosial kepribadian pendidik 2
Soal up sosial kepribadian pendidik 2Soal up sosial kepribadian pendidik 2
Soal up sosial kepribadian pendidik 2eli priyatna laidan
 
Soal up sosial kepribadian pendidik 1
Soal up sosial kepribadian pendidik 1Soal up sosial kepribadian pendidik 1
Soal up sosial kepribadian pendidik 1eli priyatna laidan
 
Soal sospri ukm ulang i 2017 1 (1)
Soal sospri ukm ulang i 2017 1 (1)Soal sospri ukm ulang i 2017 1 (1)
Soal sospri ukm ulang i 2017 1 (1)eli priyatna laidan
 
Soal perkembangan kognitif peserta didik
Soal perkembangan kognitif peserta didikSoal perkembangan kognitif peserta didik
Soal perkembangan kognitif peserta didikeli priyatna laidan
 
Soal latihan utn pedagogik plpg 2017
Soal latihan utn pedagogik plpg 2017Soal latihan utn pedagogik plpg 2017
Soal latihan utn pedagogik plpg 2017eli priyatna laidan
 
Bank soal pedagogik terbaru 175 soal-v2
Bank soal pedagogik terbaru 175 soal-v2Bank soal pedagogik terbaru 175 soal-v2
Bank soal pedagogik terbaru 175 soal-v2eli priyatna laidan
 

More from eli priyatna laidan (20)

Up ppg daljab latihan soal-pgsd-set-2
Up ppg daljab latihan soal-pgsd-set-2Up ppg daljab latihan soal-pgsd-set-2
Up ppg daljab latihan soal-pgsd-set-2
 
Soal utn plus kunci gurusd.net
Soal utn plus kunci gurusd.netSoal utn plus kunci gurusd.net
Soal utn plus kunci gurusd.net
 
Soal up sosial kepribadian pendidik 5
Soal up sosial kepribadian pendidik 5Soal up sosial kepribadian pendidik 5
Soal up sosial kepribadian pendidik 5
 
Soal up sosial kepribadian pendidik 4
Soal up sosial kepribadian pendidik 4Soal up sosial kepribadian pendidik 4
Soal up sosial kepribadian pendidik 4
 
Soal up sosial kepribadian pendidik 3
Soal up sosial kepribadian pendidik 3Soal up sosial kepribadian pendidik 3
Soal up sosial kepribadian pendidik 3
 
Soal up sosial kepribadian pendidik 2
Soal up sosial kepribadian pendidik 2Soal up sosial kepribadian pendidik 2
Soal up sosial kepribadian pendidik 2
 
Soal up sosial kepribadian pendidik 1
Soal up sosial kepribadian pendidik 1Soal up sosial kepribadian pendidik 1
Soal up sosial kepribadian pendidik 1
 
Soal up akmal
Soal up akmalSoal up akmal
Soal up akmal
 
Soal tkp serta kunci jawabannya
Soal tkp serta kunci jawabannyaSoal tkp serta kunci jawabannya
Soal tkp serta kunci jawabannya
 
Soal tes wawasan kebangsaan
Soal tes wawasan kebangsaanSoal tes wawasan kebangsaan
Soal tes wawasan kebangsaan
 
Soal sospri ukm ulang i 2017 1 (1)
Soal sospri ukm ulang i 2017 1 (1)Soal sospri ukm ulang i 2017 1 (1)
Soal sospri ukm ulang i 2017 1 (1)
 
Soal perkembangan kognitif peserta didik
Soal perkembangan kognitif peserta didikSoal perkembangan kognitif peserta didik
Soal perkembangan kognitif peserta didik
 
Soal latihan utn pedagogik plpg 2017
Soal latihan utn pedagogik plpg 2017Soal latihan utn pedagogik plpg 2017
Soal latihan utn pedagogik plpg 2017
 
Rekap soal kompetensi pedagogi
Rekap soal kompetensi pedagogiRekap soal kompetensi pedagogi
Rekap soal kompetensi pedagogi
 
Bank soal pedagogik terbaru 175 soal-v2
Bank soal pedagogik terbaru 175 soal-v2Bank soal pedagogik terbaru 175 soal-v2
Bank soal pedagogik terbaru 175 soal-v2
 
Bank soal ppg
Bank soal ppgBank soal ppg
Bank soal ppg
 
Soal cpns-paket-17
Soal cpns-paket-17Soal cpns-paket-17
Soal cpns-paket-17
 
Soal cpns-paket-14
Soal cpns-paket-14Soal cpns-paket-14
Soal cpns-paket-14
 
Soal cpns-paket-13
Soal cpns-paket-13Soal cpns-paket-13
Soal cpns-paket-13
 
Soal cpns-paket-12
Soal cpns-paket-12Soal cpns-paket-12
Soal cpns-paket-12
 

Recently uploaded

TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsAdePutraTunggali
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisNazla aulia
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023DodiSetiawan46
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxHeruFebrianto3
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 

Recently uploaded (20)

TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public Relations
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 

HAM DI INDONESIA

  • 1. BAB 1 HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
  • 2. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari materi ini, siswa mampu: • memahami konsep HAM dalam Pancasila, • mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia, • menganalisis upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM Karakter yang Dikembangkan • Religius • Toleransi • Demokratis • Semangat Kebangsaan
  • 3. PETA KONSEP Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pancasila Hak Asasi Manusia di Indonesia Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berbagai Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia
  • 4. Kata Kunci nilai dasar Pancasila nilai instrumental Pancasila nilai praktis Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Peradilan Umum Peradilan Tata Usaha Negara Praperadilan Komnas HAM
  • 5. Tayangan tersebut menunjukkan realitas Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami sebagian pihak di Indonesia. Peringatan hari HAM sedunia diadakan tiap tanggal 10 Desember. Edited by Pio for educational purpose only Perhatikan tayangan berikut ini
  • 6. A. Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pancasila  Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi bangsa dan negara Indonesia.  Ada 3 nilai yang terkandung dalam Pancasila: a.Nilai dasar Nilai dasar adalah asas-asas yang diterima sebagai dalil yang kurang lebih mutlak. b. Nilai instrumental Nilai instrumental merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. c. Nilai praktis Nilai praktis adalah nilai yang dilaksanakan dalam kenyataan.
  • 7.  Terdapat 5 penjabaran hak asasi manusia yang berdasarkan sila-sila Pancasila: 1.Hak Asasi Manusia berdasarkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa  Sila ini menjamin kemerdekaan bagi setiap orang untuk memilih agama serta menjalankan agamanya masing-masing yang juga tercantum dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  Kerangka pikiran utama sila pertama Pancasila menurut Harkristuti Harkrisnowo: a. Negara berkewajiban untuk menjamin hak dan kebebasan dasar pada setiap individu untuk beragama secara bebas. b.Ketentuan perundang-undangan harus selalu mengacu pada nilai-nilai ketuhanan yang universal.
  • 8. c. Semua individu dalam negara memiliki hak yang asasi untuk memilih dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan apa yang ia percaya.  Berikut beberapa pasal UUD 1945 mengenai Hak Asasi Manusia dalam beragama: Pasal 29 Ayat 1 dan 2 Pasal 28E Ayat 1 dan 2 Pasal 22 Ayat 1 dan 2
  • 9. 2. Hak Asasi Manusia berdasarkan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab • Kata “kemanusiaan” pada sila ini berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sesuai dengan martabatnya. • Menurut Jan Materson, manusia harus menggunakan hak asasinya untuk menjaga martabatnya. • Kata kemanusiaan juga mengandung pengakuan bahwa manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. • Kata “adil” berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang. • Beradab berasal dari kata “adab” memiliki arti bahwa manusia memiliki kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan, dan akhlak
  • 10. • Jadi, makna dari sila ini adalah adanya kesadaran sikap dan perbuatan manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya. • Berikut beberapa pasal UUD 1945 mengenai HAM pada sila ini: a.Pasal 28A b.Pasal 28B Ayat 1 c.Pasal 28B Ayat 2 d.Pasal 28C Ayat 1
  • 11. • Berikut beberapa pasal pada UU Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM pada sila kedua ini: a. Pasal 9 Ayat 1, 2, dan 3 b. Pasal 10 Ayat 1 dan 2 c. Pasal 11 d. Pasal 12 e. Pasal 13 f. Pasal 14 Ayat 1 dan 2 g. Pasal 15 h. Pasal 16 i. Pasal 17 j. Pasal 18 Ayat 1, 2, 3, 4, 5 k. Pasal 19 Ayat 1 dan 2 l. Pasal 20 Ayat 1 dan 2 m. Pasal 21
  • 12. 3. Hak Asasi Manusia berdasarkan Sila Persatuan Indonesia • Sila Persatuan Indonesia mengakui hak akan kebersamaan sebagai suatu bangsa. • Kerangka pikiran utama sila ketiga Pancasila menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam kaitannya dengan HAM: a. Penghormatan kepada setiap perbedaan yang ada. b. Penghormatan pada hukum dan masyarakat adat. c. Harmoni dan keseimbangan.
  • 13. • Berikut beberapa pasal UUD 1945 mengenai HAM pada sila ketiga ini: a.Pasal 1 Ayat 1 b.Pasal 28C Ayat 2
  • 14. 4. Hak Asasi Manusia Berdasarkan Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan • Sila ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang mengatur negara diberikan kepada rakyat (kedaulatan rakyat). • Rakyat yang mendapatkan “hikmat” dan “bijaksana”, mendahulukan musyawarah dalam pengambilan keputusan. • Beberapa partisipasi publik dalam berbagai HAM: a. Hak mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan b. Hak berkumpul dan mengadakan rapat c. Hak ikut serta dalam pemerintahan d. Hak menduduki jabatan.
  • 15. • Beberapa pasal UUD 1945 mengenai HAM pada sila keempat ini: a. Pasal 1 Ayat 2 b. Pasal 28 c. Pasal 28E Ayat 2 dan 3 d. Pasal 28F • Berikut beberapa pasal pada UU Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM pada sila ini: a. Pasal 23 Ayat 1 dan 2 b. Pasal 24 Ayat 1 dan 2 c. Pasal 25 d. Pasal 26 Ayat 1 dan 2 e. Pasal 27 Ayat 1 dan 2
  • 16. 5. Hak Asasi Manusia Berdasarkan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia • Makna dari sila ini adalah setiap bangsa Indonesia mendapat perlakuan yang adil dan seimbang dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. • Beberapa pasal UUD 1945 mengenai HAM pada sila kelima ini: a. Pasal 28G Ayat 1 dan 2 b. Pasal 28H Ayat 1, 2, dan 3 c. Pasal 28I Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 d. Pasal 28J Ayat 1 dan 2
  • 17. B. Berbagai Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia 1. Pelanggaran HAM sebagai penyimpangan terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa. • Pelanggaran hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. • Contoh pelanggaran ini: peristiwa Tanjung Priok (1984) 2. Pelanggaran HAM sebagai penyimpangan terhadap sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. • Pelanggaran pada sila kedua ini berupa perlakuan terhadap orang lain yang tidak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
  • 18. • Contoh pelanggaran HAM pada sila ini: Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Wasior (2001), dan Peristiwa Wawena di Papua (2003).
  • 19. 3. Pelanggaran HAM sebagai penyimpangan terhadap sila Persatuan Indonesia. • Pelanggaran pada sila ini berupa tindakan yang tidak mengakui hak akan kebersamaan sebagai suatu bangsa dan tidak menghargai perbedaan. • Contoh pelanggaran pada sila ini: peristiwa Aceh (1990–1998) dan peristiwa kekerasan di Timor Timur pasca-jajak pendapat (1999)
  • 20. 4. Pelanggaran HAM sebagai penyimpangan terhadap sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. • Pelanggaran ini terjadi jika tidak adanya musyawarah dalam mengambil suatu keputusan. • Contoh pelanggaran HAM pada sila ini: Tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. 5. Pelanggaran HAM sebagai penyimpangan terhadap Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. • Pelanggaran pada sila ini berupa perlakuan yang tidak adil dan seimbang dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. • Contoh pelangaran pada sila ini: Kasus terbunuhnya Marsinah (1993), kasus kasus Ambon, kasus Poso, dan kasus Abepura.
  • 21. C. Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM • 3 jalur penyelesaian pelanggaran HAM menurut UU No.26 Tahun 2000: 1. Melalui lembaga-lembaga seperti Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Praperadilan, dan Komnas HAM. 2. Melalu Pengadilan HAM permanen. 3. Melalu Pengadilan HAM ad hoc.