Dokumen tersebut membahas tentang pajak dan perpajakan di Indonesia. Materi utamanya meliputi pengertian pajak dan fungsinya, jenis-jenis pajak beserta contohnya, undang-undang perpajakan, tarif pajak, dan pungutan resmi lain sebagai sumber pendapatan negara.

1. KD 3.7.1 PERPAJAKAN
Kelas XI - IPS dan MIPA
Semester Genap (II)
Lanjut

2. Menu Utama
1
Standar
Kompetensi
2 3 4
Kompetensi
Dasar
Indikator Materi
Klik di Nomor untuk link
5
Soal

3. Standar Kompetensi
2. Memahami PERPAJAKAN
Kembali Ke Menu

4. Kompetensi Dasar
2.3. Mendeskripsikan kebijakan Pemerintah di
bidang fiskal (Perpajakan)
Kembali Ke Menu

5. IndiKator :
1. Mendeskripsikan pengertian pajak dan fungsinya
2. Mendeskripsikan jenis-jenis pajak dan contohnya
3. Menyebutkan Undang-undang Perpajakan
4. Menyebutkan Tarif pajak
5. Mengidentifikasi pajak dan pungutan resmi
lainnya sebagai sumber pendapatan negara dan
daerah melalui referensi
Kembali Ke Menu

6. M a t e r i : A r t i P a j a k
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas
negara oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-
undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan/balas jasa (kontraprestasi) secara
langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.
Lanjut
kembali
Kembali Ke Menu

7. C i r i–c i r i P a j a k:
 Iuran wajib dari rakyat kepada negara
 Berdasarkan undang-undang (dapat
dipaksakan)
 Tanpa mendapat balas jasa
(kontraprestasi) secara langsung
 Untuk membiayai pengeluaran
umum/kemakmuran rakyat
M a t e r i : C i r i–c i r i P a j a k
Lanjut
kembali
Kembali Ke Menu

8.  Fungsi Anggaran (budgeter)
Pajak sangat diandalkan sebagai sumber
utama penerimaan pemerintah yang
berasal dari dalam negeri.
 Fungsi Mengatur (stabilisasi)
Pajak digunakan untuk mengatur/
menstabilkan perekonomian.
 Fungsi pemerataan pendapatan (distribusi)
Pajak yang telah diterima pemerintah
digunakan untuk pembagunan disegala
bidang sehingga diharapkan pembangunan
dapat merata.
M a t e r i : F u n g s i P a j a k
Lanjut
kembali
Kembali Ke Menu

9.  Fungsi pembiayaan pembangunan (alokasi)
Pajak yang telah dihimpun negara
dialokasikan untuk pembiayaan
pembagunan disegala bidang.
 Fungsi Regulasi
Melalui pajak Pemerintah dapat mengatur
kegiatan ekonomi, Melalui kebijakan fiskal,
pemerintah dapat menetapkan pajak yang
tinggi, misalnya untuk mengatasi tingkat
inflasi.
M a t e r i
Lanjut
kembali
Kembali Ke Menu

10. Sistem perpajakan di Indonesia diatur dalam UUD
1945 Pasal 23 A “Pajak dan pungutan lain yang
bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur
dengan undang-undang”
M a t e r i : Undang-undang perpajakan
Lanjut
kembali
No Undang-undang Tentang
1 UU No. 28 tahun 2007 Ketentuan umum dan tata cara perpajakan
2 UU No. 36 tahun 2008 Mengenai Pajak Penghasilan (PPh)
3 UU No. 18 tahun 2000 Mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan
Barang Mewah (PPn BM)
4 UU No. 06 tahun 2000 Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5 UU No. 24 tahun 2000 Mengenai Bea Meterai
6 UU No. 19 tahun 2000 Mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
7 UU No. 20 tahun 2000 Mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)
Undang-undang Perpajakan :
Kembali Ke Menu

11. 1. Proporsional = berapapun pendapatannya, tarif pajaknya atau
% pajaknya tetap.
2. Progresif = semakin besar pendapatan, semakin besar tarif
pajaknya atau % pajaknya .
3. Degresif = semakin besar pendapatan, semakin besar tarif
pajaknya atau % pajaknya tetapi dengan kenaikan yg kecil
4. Regresif = semakin besar pendapatan, semakin kecil tarif
pajaknya atau % pajaknya.
5. Tetap = berapapun pendapatannya beban pajak yang dibayar
(Rp) tetap.
Contoh :
M a t e r i : T a r i f P a j a k
Lanjut
kembali
PKP Proporsional Progresif Degresif Regresif Tetap
1.000.000 5% 5% 5% 11% 50.000
2.000.000 5% 10% 6% 8% 50.000
3.000.000 5% 15% 8% 6% 50.000
4.000.000 5% 25% 11% 5% 50.000
Kembali Ke Menu

12. M a t e r i: J e n i s-j e n i s P a j a k
1. Pajak menurut sifatnya
a. pajak langsung
b. pajak tidak langsung.
No. Pajak Langsung Pajak Tidak Langsung
1.
2.
3.
4.
Pajak yang dipungut
berdasarkan surat ketetapan
pajak (Kohir)
Dipungut setahun sekali
Tidak dilimpahkan kepada
orang lain
Contohnya PPh, PBB, dan
pajak sejenis.
Tidak memiliki surat keterangan
pajak (Kohir)
Dipungut setiap terjadi transaksi
Bisa dilimpahkan kepada orang lain
Contohnya, pajak penjualan, PPN-BM,
dan pajak sejenis.
Lanjut
kembali
Kembali Ke Menu

13. M a t e r i : J e n i s-j e n i s P a j a k
2. Pajak menurut instansi yang memungutnya
• Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut langsung
oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak)
misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh
• Pajak Daerah, pajak yang wewenang pemungutan-
nya oleh pemerintah daerah tingkat I dan II,
misalnya pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak
Hotel, Pajak Restoan, Pajak Hiburan.
Lanjut
kembali
Kembali Ke Menu

14. 3. Pajak menurut Objek Pajaknya
• Objek Pajak kejadian,
contoh: bea masuk dan bea keluar
. Objek Pajak Perbuatan,
contoh: PPN dan BBN
. Objek Pajak Keadaan,
contoh: PPh dan PBB;
• Objek Pajak Pemakaian,
contoh: bea materai dan cukai.
M a t e r i : J e n i s-j e n i s P a j a k
Lanjut
kembali
Kembali Ke Menu

15. M a t e r i : J e n i s-j e n i s P a j a k
4. Pajak menurut Subjek Pajaknya
• Pajak perseorangan yaitu pajak yang dikenakan
pada perseorangan.
• Pajak badan usaha yaitu pajak yang dikenakan
pada badan usaha.
Lanjut
kembali
Kembali Ke Menu

16. M a t e r i : J e n i s-j e n i s P a j a k
5. Pajak menurut Asalnya
• Pajak luar negeri, yaitu pajak yang dipungut
terhadap orang-orang asing yang memiliki
penghasilan di Indonesia. Misalnya orang jepang
yang mendirikan pabrik perakitan mobil di
Indonesia.
• Pajak dalam negeri, yaitu pajak yang dipungut
kepada setiap warga negara yang tinggal di
Indonesia.
Lanjut
kembali
Kembali Ke Menu

17. M a t e r i : Pungutan resmi lainnya
1. Retribusi:
Pungutan langsung yang ditarik oleh pemerintah
daerah dengan pemberian fasilitas kepada yang
melakukan pembayaran.
Restribusi dibagi 2 golongan:
a. Retribusi Jasa Umum (objeknya jasa umum)
b. Retribusi Jasa Usaha (objeknya jasa usaha)
contoh: retribusi kesehatan, retribusi parkir
Lanjut
kembali
Kembali Ke Menu

18. 2. Bea cukai
a. Bea adalah pungutan yang dikenakan
atas jumlah harga barang yang
dimasukan ke dalam daerah pabean
atau dikeluarkan dari daerah pabean.
bea terdiri dari bea masuk dan bea
keluar.
b. cukai adalah pungutan yang dikenakan
atas barang tertentu.
Bea cukai merupakan pungutan yang
dilakukan oleh pemerintah pusat.
M a t e r i : Pungutan resmi lainnya
Lanjut
kembali
Kembali Ke Menu

19. 3. Iuran
Iuran ialah pungutan yang dilakukan
sehubungan dengan pemberian suatu
jasa/fasilitas tertentu yang diberikan oleh
pemerintah kepada kelompok/golongan
tertentu dimana pembayar iuran dianggap
turut menikmati jasa/fasilitas tersebut.
contoh: iuran keamanan, iuran sampah
M a t e r i : Pungutan resmi lainnya
Lanjut
kembali
Kembali Ke Menu

20. 1. S
SOAL
Lanjut
kembali
Kembali Ke Menu

21. Terima Kasih
Kembali Ke Menu Lanjut
kembali