Sisminbakum adalah sistem komputerisasi pendirian badan hukum yang diresmikan pada 2001 namun kemudian dibatalkan karena dinilai melanggar peraturan tentang PNBP. Kasus korupsi Sisminbakum mengakibatkan kerugian negara Rp420 miliar dan menjerat beberapa pejabat terkait seperti direktur PT SRD dan mantan menteri hukum Yusril Ihza Mahendra, meski akhirnya sebagian dibebaskan karena bu

1. OLEH :
ARFAN ARYANTO DALIMUNTHE
ROHMAD ADI SIAMAN
KASUS
SISMINBAKUM

2. KASUS
SISMINBAKUM
Gambaran Umum
Sisminbakum dari sudut
pandang teori
Sisminbakum dari sudut
pandang hukum
Simpulan

3. Gambaran Umum

4. Who am I?
k45ih t4u g4k ya?

5. SABH (Sistem Administrasi Badan
Hukum) yang merupakan sebuah sistem
komputerisasi pendirian Badan Hukum
yang akan di terapkan di Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia. SABH akan mempercepat
proses pembuatan serta memperbaiki
sistem pendokumentasian

6. • Waktu 4 s.d 6 bulan
• 3750 permohonan/
bulan
• Biaya Rp 200.000,00
Manual
• Waktu 3 hari s.d satu minggu
• Keamanan , Kecermatan,
Transparansi
• Biaya Rp 1.685.000,00, yaitu PNBP
200rb; Tarif akses pemesanan
nama persero 385rb; Tarif akses
pendirian Perseroan 1,1jt
• Menekan KKN
• Efektivitas meningkat
Sistem
Informasi

9. KRONOLOGI KASUS SISMINBAKUM
2000 Awal
Saran IMF kepada Yusril
(Menkumham) untuk
mempermudah izin
pendirian perusahaan

10. KRONOLOGI KASUS SISMINBAKUM
2000 Awal Okt
Menteri Yusril Ihza
Mahendra mengeluarkan
putusan pemberlakuan
Sisminbakum

11. KRONOLOGI KASUS SISMINBAKUM
2000 Awal Okt 2001 Jan
Sisminbakum diresmikan
Wakil Presiden Megawati
Soekarnoputri

12. KRONOLOGI KASUS SISMINBAKUM
2000 Awal Okt 2001 Jan Feb
Presiden mengganti
Menteri Hukum Yusril
Ihza dengan Baharuddin
Lopa sebagai Menkum
HAM

13. KRONOLOGI KASUS SISMINBAKUM
2000 Awal Okt 2001 Jan Feb Mar
Seskab Marsillam
Simanjuntak menyurati
Menkum HAM bahwa
Sisminbakum melanggar
UU PNBP

14. KRONOLOGI KASUS SISMINBAKUM
2000 Awal Okt 2001 Jan Feb Mar Jun
Menkum HAM
Baharuddin Lopa diganti
Marsillam Simanjuntak.
Baharuddin menjadi
Jaksa Agung

15. KRONOLOGI KASUS SISMINBAKUM
2000 Awal Okt 2001 Jan Feb Mar Jun
Marsillam memutuskan
kembali ke sistem
manual, dan
Sisminbakum berlaku
secara terbatas

16. KRONOLOGI KASUS SISMINBAKUM
2000 Awal Okt 2001 Jan Feb Mar Jun
Dirjen AHU yang
menangani Sisminbakum
Romli Atmasasmita
digantikan oleh
Zulkarnain Yunus.

17. KRONOLOGI KASUS SISMINBAKUM
2000 Awal Okt 2001 Jan Feb Mar Jun 2003 Apr
Audit BPKP
menyimpulkan
Sisminbakum melanggar
UU PNBP

18. KRONOLOGI KASUS SISMINBAKUM
2000 Awal Okt 2001 Jan Feb Mar Jun 2003 Apr
2008 Okt
Kejaksaan Agung mulai
menyelidiki dugaan
korupsi Sisminbakum

19. KRONOLOGI KASUS SISMINBAKUM
2000 Awal Okt 2001 Jan Feb Mar Jun 2003 Apr
2008 Okt Nov
Kejagung menetapkan 4
tersangka : Dirjen AHU
Syamsuddin Manan
Sinaga, mantan Dirjen
AHU Romli Atmasasmita
dan Zulkarnain Yunus,
Dirut PT SRD Yohanes
Waworuntu
Kerugian
Negara
Rp 420M

20. KRONOLOGI KASUS SISMINBAKUM
2000 Awal Okt 2001 Jan Feb Mar Jun 2003 Apr
2008 Okt Nov 2009 Sep
PN Jaksel menjatuhkan
vonis 2 tahun penjara
untuk Romli
Atmasasmita

21. KRONOLOGI KASUS SISMINBAKUM
2000 Awal Okt 2001 Jan Feb Mar Jun 2003 Apr
2008 Okt Nov 2009 Sep Okt
PN Jaksel menghukum
Yohanes Waworuntu
dengan pidana penjara
selama 4 tahun

22. KRONOLOGI KASUS SISMINBAKUM
2000 Awal Okt 2001 Jan Feb Mar Jun 2003 Apr
2008 Okt Nov 2009 Sep Okt 2010 Jan
Pengadilan Tinggi (PT)
DKI Jakarta menjatuhkan
vonis 1 tahun penjara
untuk Romli

23. KRONOLOGI KASUS SISMINBAKUM
2000 Awal Okt 2001 Jan Feb Mar Jun 2003 Apr
2008 Okt Nov 2009 Sep Okt 2010 Jan Feb
PT DKI Jakarta
menghukum Yohanes
Waworuntu penjara
selama 2 tahun

24. KRONOLOGI KASUS SISMINBAKUM
2000 Awal Okt 2001 Jan Feb Mar Jun 2003 Apr
2008 Okt Nov 2009 Sep Okt 2010 Jan Feb Mei
MA dalam kasasinya
menghukum Yohanes 5
tahun penjara

25. KRONOLOGI KASUS SISMINBAKUM
2000 Awal Okt 2001 Jan Feb Mar Jun 2003 Apr
2008 Okt Nov 2009 Sep Okt 2010 Jan Feb Mei
Jun
Kejaksaan Agung
(Kejagung)
menetapkan Yusril
Ihza Mahendra
sebagai tersangka

26. KRONOLOGI KASUS SISMINBAKUM
2000 Awal Okt 2001 Jan Feb Mar Jun 2003 Apr
2008 Okt Nov 2009 Sep Okt 2010 Jan Feb Mei
Jun Des
MA membebaskan
Romli
Atmasasmita

27. KRONOLOGI KASUS SISMINBAKUM
2000 Awal Okt 2001 Jan Feb Mar Jun 2003 Apr
2008 Okt Nov 2009 Sep Okt 2010 Jan Feb Mei
Jun Des 2011 Jun
Kejaksaan Agung
mencekal Yusril
pergi ke luar
negeri

28. KRONOLOGI KASUS SISMINBAKUM
2000 Awal Okt 2001 Jan Feb Mar Jun 2003 Apr
2008 Okt Nov 2009 Sep Okt 2010 Jan Feb Mei
Jun Des 2011 Jun Nov
MA membebaskan
Yohanes
Waworuntu

29. KRONOLOGI KASUS SISMINBAKUM
2000 Awal Okt 2001 Jan Feb Mar Jun 2003 Apr
2008 Okt Nov 2009 Sep Okt 2010 Jan Feb Mei
Jun Des 2011 Jun Nov 2012 Apr
Mantan Dirjen AHU
dibebaskan MA

30. KRONOLOGI KASUS SISMINBAKUM
2000 Awal Okt 2001 Jan Feb Mar Jun 2003 Apr
2008 Okt Nov 2009 Sep Okt 2010 Jan Feb Mei
Jun Des 2011 Jun Nov 2012 Apr Mei
Kasus
Sisminbakum
ditutup

31. Sisminbakum dari sudut
pandang teori

32. Institution’s Services
• Normal Pricing :
Institution giving services, then Generate Revenues at least equal to its
expense.
• Outsourcing Decision (p.227)
Instansi dapat menunjuk external Vendor to Provide service
Keuntungan Instansi : Pengalaman Vendor, dan economics scale
dan Better Quality
Keuntungan Vendor : Earn a Profit
Institutions : manage the outsourcing as its own department.
Analyze relevant cost.

33. OUTSOURCING ISSUES
• Assess the nature of the risk in outsourcing a service
o Citizen Sensitivity
o Market Competition
o Switching Cost
• Manage the vendors of high-risk outsourced service
o Performance Measurement
o Ongoing Communication and Coordination
o Linkages to the Institution Management Control
Process

34. Sisminbakum dari sudut
pandang hukum

35. KORUPSI SISMINBAKUM
Estimasi Kerugian Keuangan Negara :
Rp 420M
Penyidik :
Kejaksaan Agung
Pihak Terkait :
A. PT Sarana Rekatama Dinamika
(SRD)
B. Koperasi Pengayoman Pegawai
Departemen Kehakiman (KPPDK)
C.Kemen. Hukum dan HAM
WOW….

36. Pendapatan
KPPDK (10%)
Dirjen AHU
(60%)
Pegawai
KPPDK (40%)
Kas PT SRD
(90%)

37. PT SRD dan KPPDK
Kontribusi
PT SRD
Panyandang
dana
Operator
Sisminbakum
KPPDK
NOTHING

38. PNBP atau ?????
1. Tahun 2001 : Menseskab Marsilam Simanjuntak :
“Sisminbakum melanggar UU PNBP”
2. Tahun 2003 : BPKP
“Sisminbakum melanggar UU PNBP”
“ Saran : Masukkan PNBP-Pelayanan Masyarakat”
3. Tahun 2005 : PP 75 Tahun 2005 Jenis dan tarif
PNBP di KemenkumHAM
Lampiran : Biaya Akses Rp 200.000,00

39. PNBP atau ?????
4. 8 Januari 2007 : Surat Menkeu Sri
Mulyani kepada Menkum HAM
Tarif PNBP Sisminbakum baru agar
diusulkan untuk ditetapkan sebagai PP
5. Tahun 2007 : PP 19 Tahun 2007 :
Perubahan PP 75/2005
Lampiran : Biaya Akses Rp 200.000,00.

40. Penyelidikan
Mulai : Oktober 2008
Oleh : Kejaksaan Agung

41. TERSANGKA/ TERDAKWA/
TERPIDANA
BERSALAH
• Dirjen AHU :
Syamsudin
Manan Sinaga
BERSALAH DI PN
dan PT dan
BEBAS DI KASASI
• Dirjen AHU :
Zulkarnain Yunus
• Dirjen AHU :
Romli Atma
sasmita
• Direktur PT SRD :
Yohannes
Woworuntu
SP3
• Mantan
Menkumham :
Yusril Ihza
Mahendra
• Hartono
Tanosudibjo
• Ali Aman Jannah

42. Alasan SP3
Oleh Kejaksaan Agung
Tidak Cukup Bukti
Putusan Kasasi 3 Terdakwa
PNBP bukan Keuangan Negara
Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum
Tidak Ada Kerugian Keuangan Negara

43. PERATURAN PERUNDANGAN
 UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang
dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara
berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 Unsur-Unsur TIPIKOR (UU 31 Tahun
1999)
oDilakukan oleh orang atau badan,
oAdanya perbuatan melawan hukum,
oMenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan, dan
oDapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

44. UU No. 20 Tahun 1997
Tanggal 23 Mei 1997 tentang PNBP
Pasal 2
(1) Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi:
a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang
dipisahkan;
d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan
Pemerintah;
e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal
dari pengenaan denda administrasi;
f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

45. UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP
Pasal 2
(2) Kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
ditetapkan dengan Undang-undang, jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.
(3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum
tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.

46. PP NOMOR 19 TAHUN 2007
Tanggal 15 Februari 2007
Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Pp Nomor 75 Tahun 2005 Tentang
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimmn Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan
Hak Asasi Manusia.
Lampiran :
Biaya yang berkaitan dengan badan hukum:
a. Pengesahan akta pendirian atau persetujuan atau
laporan perubahan anggaran dasar Perseroan
Terbatas per Akta sebesar Rp 200.000,00

47. PP NOMOR 75 TAHUN 2005
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Lampiran
Pengesahan akta pendirian atau persetujuan atau laporan
perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas per akta
sebesar Rp 200.000,00

48. SIMPULAN
A. Penetapan Biaya Akses IT Sisminbakum
seharusnya lebih transparan
Theory : Biaya = Full cost + Appropriate Margin
B. Penetapan PT Sarana Rekatama Dinamika sebagai
Pelaksana (Resourcing)
Theory : LG dapat menunjuk eksternal vendor to
Provide Services
C. Penetapan besaran % Pendapatan masing-masing
pihak belum jelas
D. Penggunaan penerimaan Dirjend AHU juga belum
jelas peruntukannya.