Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to PAPARAN BENTURAN KEPENTINGAN 2022.pptx
Similar to PAPARAN BENTURAN KEPENTINGAN 2022.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
PAPARAN BENTURAN KEPENTINGAN 2022.pptx
- 1. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Bahrudin PengawasPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Madya
- 2. SEMANGATPAGI PAGI !!!!!!! PAGI !!!!!!! PAGI !!!!!!! BANTEN HEBAT LUAR BIASA
- 3. DASAR PELAKSANAAN 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.
- 4. ACUAN PERGUB BANTEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
- 5. PRINSIP Perbaikannilai,sistem,pribadi,danbudayakerja BENTURAN KEPENTINGAN Situasi dimana pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Merupakan upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang disebabkan oleh kepentingan pribadi / kedekatan hubungan pribadi dalam kegiatan tertentu yang berkaitan dgn penggunaan anggaran dan/atau sumber daya organisasi lainnya.
- 6. Bentuk Benturan Kepentingan 1. Situasi yang menyebabkan: Seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/hadiah atas suatu keputusan/jabatan Penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/gol Rahasia jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/gol Proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi Kesempatan penyalahgunaan jabatan/wewenang Bekerja lain di luar pekerjaan 2. Perangkapan Jabatan di beberapa instansi 3. Pemberian akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekruitmen pegawai
- 7. Pegawai Berpotensi Melakukan Benturan Kepentingan Pejabat Pemerintah Pejabat Perbendaharaan (KPA, PPK, PPTK, PPTSK dan Bendahara) Pelaksana Pelayanan Publik Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pejabat FungsionalTertentu
- 8. Jenis Benturan Kepentingan Kebijakan yang berpihak Pemberian izin yang dikskriminatif Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat /balas jasa / rekomendasi dari pegawai lainnya Pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan putusan yang tidak profesional Komersialisasi pelayanan publik Pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur/pengaruh pihk lain Penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria/pengaruh pihak lain Pengangkatan/mutasi/promosi pegawai yang tidak fair dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu
- 9. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan Penyalahgunaan wewenang Perangkapan jabatan Kepentingan pribadi Gratifikasi Kelemahan sistem organisasi
- 10. Tahapan Penanganan Benturan Kepentingan (PBB) Penyusunan Kerangka Kebijakan PBB (SKTim, Mekanisme/tata cara, Monev) Identifikasi Situasi Benturan Kepentingan Penyusunan Strategi PBB (kode etik, konseling, deklarasi/pelapo ran) Pengambilan Tindakan yang diperlukan (mutasi, sanksi)
- 11. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN Komitmen dan Keteladanan Pimpinan Partisipasi dan keterlibatan para Pegawai Langkah Preventif a.l:aturan yang jelas dan prosedur yang efisien Penegakan Kebijakan a.l: Sanksi, Mekanisme identifikasi MONEV .
- 12. Rencana Kerja Penanganan Benturan Kepentingan Menyusun SK Tim Menyusun Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan (SOP) Mengidentifikasi Situasi Benturan Kepentingan Menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan
- 13. Pemantauan dan Evaluasi Pasal 12 Agar Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah, Inspektorat Daerah Provinsi Banten melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap tahunnya dengan melibatkan seluruh Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
- 16. No. OPD Telah Melakukan Sosialisasi Telah menyusun Identifikasi/Pemetaan Benturan Kepentingan Terdapat Laporan Benturan Kepentingan 1. Sekretariat DPRD Provinsi Banten 2. Inspektorat Daerah Provinsi Banten 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten 6. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten 7. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten 8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten 10. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 11. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten 13. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Banten 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten 15. Dinas Perhubungan Provinsi Banten 16. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten 17. Dinas Koperasi & UKM Provinsi Banten 18. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten 19. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
- 17. 20. Dinas Kesehatan Provinsi Banten 21. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten 22. Dinas Pertanian Provinsi Banten 23. Dinas Perindustri dan Perdagangan Provinsi Banten 24. Dinas Sosial Provinsi Banten 25. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten 26. Dinas Pariwisata Provinsi Banten 27. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten 28. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten 29. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 30. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten 31. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten 32. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten 33. Biro Hukum Setda Provinsi Banten 34. Biro Bina Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten 35. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Banten 36. Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Banten 37. Biro Umum Provinsi Banten 38. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten 39. Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten 40. Sekretariat DPRD Provinsi Banten 41. Inspektorat Daerah Provinsi Banten
- 18. TERIMA KASIH